Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Marak Penipuan Digital, Mastel Usul Rombak Sistem Identifikasi Seluler

    Marak Penipuan Digital, Mastel Usul Rombak Sistem Identifikasi Seluler

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai penguatan pengawasan penjualan kartu SIM harus dibarengi dengan evaluasi total terhadap sistem identifikasi perangkat dan pelanggan seluler di Indonesia. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menekankan perlunya seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk membenahi sistem yang ada yang dinilai banyak kelemahan. Pemangku kepentingan tersebut meliputi operator seluler, Komdigi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “Semua kepentingan harus diakomodasi termasuk kepentingan konsumen dan industri perangkat. Sistem yang ada dikenal sebagai CEIR [Central Equipment Identity Register],” kata Sarwoto, Jumat (14/11/2025).

    Menurut Sarwoto, sistem CEIR saat ini dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang, khususnya terkait keamanan pelanggan. Karena itu, dia menilai berbagai regulasi perlu ditinjau kembali.

    Termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 adalah tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, serta Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

    Sarwoto mengatakan berbagai peraturan tersebut harus disesuaikan untuk diterapkan dalam sistem CEIR baru di antaranya pemanfaatan MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Service Digital Number) yang bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan tersebut termasuk penegak hukum.

    “Opsel [operator seluler] akan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan mutakhir,” katanya. 

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai masyarakat perlu dilindungi dari penyalahgunaan data yang digunakan untuk mendaftarkan SIM card. Dia menilai banyak data pelanggan tidak valid karena adanya kartu SIM yang dijual dalam kondisi sudah aktif atau akibat kebocoran data, sehingga nomor NIK dan KK milik orang lain kerap dipakai.

    “Harus ada mekanisme pendaftaran ulang data di SIM card,” kata Heru saat dihubungi, Jumat (14/11/2025). 

    Selain itu, Heru menyebut penggunaan verifikasi biometrik sebagai kebutuhan masa depan, meskipun perlu penerapan bertahap. Menurutnya, biometrik akan menutup celah penyalahgunaan identitas. 

    “Sebab dengan biometrik data kita tidak bisa dipakai orang lain karena verifikasi ke Dukcapil menyesuaikan database biometrik kita,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan sedang memperkuat pengawasan penjualan kartu SIM menyusul meningkatnya panggilan dan pesan penipuan digital. 

    Mengutip akun Instagram resmi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Jumat (14/11/2025), pemerintah disebut telah memulai konsultasi publik untuk menyiapkan regulasi baru terkait distribusi SIM card.

    “Selama ini sebagian besar sim card dijual terlalu bebas,” kata Meutya dalam unggahan tersebut.

    Dia juga mengungkapkan telah memanggil Telkomsel, Indosat, dan XLSMART untuk membahas persoalan tersebut. 

    “Mereka [operator seluler] yang berkewajiban mengatasi ini,” kata Meutya.

    Setelah seluruh tahapan siap, pemerintah akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) yang mewajibkan setiap pembelian SIM card sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Isu ini mencuat setelah sebuah akun Instagram mengeluhkan banjir panggilan spam dan penipuan hingga 15 kali dalam sehari yang hanya terjadi pada satu operator seluler.

    “Nomor lain yang saya gunakan tidak mendapat telepon spam. Saya pengguna setia, selama satu dekade ini, loh,” tulis akun tersebut dalam unggahan yang turut disertakan Meutya.

    Penipuan digital diketahui semakin marak. Komdigi mencatat sekitar 1,2 juta laporan masuk hingga pertengahan 2025. Indonesia Anti-Scam Center (IASC) juga melaporkan 299.237 aduan pada Oktober 2025 dengan kerugian lebih dari Rp7 triliun. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pasti menerima lebih dari 297.000 laporan korban penipuan online sepanjang 2025.

  • Purbaya: RI Dibanjiri ‘Barang Tak Laku’ Impor China, Singapura Jadi Hub

    Purbaya: RI Dibanjiri ‘Barang Tak Laku’ Impor China, Singapura Jadi Hub

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga mayoritas barang impor bekas yang membanjiri pasar Indonesia berasal dari China dan negara maju. Barang-barang tersebut tidak sepenuhnya bekas, melainkan produksi baru yang tidak laku di negara asalnya. 

    Berdasarkan beberapa temuannya, sebagian besar barang-barang impor bekas yang masuk melalui pelabuhan di Indonesia itu tidak laku di pasaran sehingga masuk ke Indonesia. 

    “Kemungkinan besar [dari] China dan negara maju, tetapi kalau yang bekas-bekas baru itu dari China,” terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Kemudian, dia menduga negara tetangga seperti Singapura berperan sebagai hub. Artinya, pelabuhan utama di Singapura menjadi tempat alih muat barang-barang dalam skala besar dari berbagai negara. 

    Di sisi lain, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu menduga barang-barang impor bekas itu tidak masuk dari pelabuhan kecil, atau yang kerap disebut pelabuhan tikus. Sebab, kapal-kapal yang melintas di pelabuhan tikus justru memiliki ukuran dan kapasitas yang kecil. Belum lagi, ongkos logistik untuk distribusi barang-barang itu bakal lebih mahal jika masuk dari pelabuhan di daerah terpencil.

    Menurutnya, barang-barang ‘ilegal’ itu kerap datang dengan muatan besar sehingga membutuhkan kontainer. Oleh sebab itu, Purbaya justru menduga pintu masuk barang impor yang tak laku dari negara-negara besar itu ada di pelabuhan-pelabuhan besar (utama).

    “Saya duga [pintu masuk barang impor bekas] bukan di pelabuhan-pelabuhan tikus masuknya, melalui pelabuhan-pelabuhan besar,” kata Purbaya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah melarang penjualan pakaian impor bekas. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya telah menekankan bahwa sejak dulu penjualan barang-barang ‘thrifting’ itu dilarang oleh UU.

    “Kan dari dulu Permendag-nya memang enggak boleh, di undang-undang juga enggak boleh. Dilarang dari dulu,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). 

  • Impor Baja Melonjak, DPR Minta Mendag Cek Kondisi Terkini

    Impor Baja Melonjak, DPR Minta Mendag Cek Kondisi Terkini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lonjakan impor baja menjadi sorotan anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. Dia meminta pemerintah bergerak cepat mengevaluasi data impor dan penerapan aturan antidumping, terutama karena sejumlah pos tarif atau HS code disebut menjadi celah masuknya produk berbiaya murah dari luar negeri.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui bahwa tidak semua komoditas dikenakan peraturan antidumping, sebab mekanisme tersebut berbeda-beda antar perusahaan.

    “Semua dikenakan dumping, tapi tidak semua HS dikenakan dumping, tergantung perusahaan,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di lokasi.

    Pernyataan itu ditanggapi anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, yang menyoroti pos tarif tertentu yang dinilai menjadi pintu masuk produk impor yang mengganggu industri dalam negeri.

    Dari sisi pelaku usaha, sejumlah importir maupun produsen baja lokal disebutkan belum sepenuhnya terkena aturan antidumping. Hal ini membuat pasar domestik semakin tertekan oleh produk asing berharga rendah. “Kebanyakan belum kena,” kata Budi Santoso.

    Melihat temuan tersebut, Darmadi kembali meminta pemerintah memastikan data dan evaluasi HS code yang berpotensi merugikan industri baja nasional. Lonjakan impor baja tidak boleh dibiarkan karena industri ini merupakan salah satu penopang utama pembangunan infrastruktur dan manufaktur.

    Pemerintah diminta segera menyampaikan hasil evaluasi sekaligus memperkuat kebijakan pengamanan perdagangan agar industri baja nasional tidak kehilangan daya saing di pasar domestik.

    “Coba dicek 94 Pak,” kata Darmadi.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut langkah utama yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi antar kementerian dan membuka peluang investasi baru di sektor baja.

    “Investasi tentu solusi buat industri baja agar tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri yang memang besar, yang selama ini sebagian itu impor, kira-kira 11 juta ton impor, bisa dipenuhi lebih baik kalau mereka berinvestasi di dalam negeri. Nah, nilai impornya jadi lebih rendah. Sekaligus juga, selain impor, mereka bisa melakukan ekspansi ke pasar global melalui ekspor, kita akan dukung dengan berbagai fasilitas,” terang Faisol beberapa waktu lalu.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • WhatsApp Makin Ditinggal, Ramai-ramai Pindah ke Penggantinya di 2025

    WhatsApp Makin Ditinggal, Ramai-ramai Pindah ke Penggantinya di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat pemerintah India secara publik mendukung penggunaan aplikasi pesan singkat buatan domestik. Langkah ini menyusul upaya India untuk mengembangkan industri teknologi dalam negeri dan beralih dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan Amerika Serikat (AS).

    “Tak ada yang mengalahkan perasaan menggunakan produk buatan lokal,” kata Piyush Goyal, Menteri Perdagangan dan Industri India, dalam unggahan di X.

    “Sangat bangga menggunakan Arattai, platform pesan singkat buatan India,” ia menambahkan.

    Sebagai informasi, Arattai merupakan aplikasi besutan perusahaan India, Zoho, yang diluncurkan pada 2021 lalu. Aplikasi ini mendadak jadi populer dan mampu membukukan pendaftaran pengguna harian dari 3.000 menjadi 350.000 pada Oktober lalu, menurut pendiri dan CEO Zoho, Sridhar Vembu.

    Jumlah download-nya melonjak tajam menjadi 400.000 pada September 2025, dari sebelumnya di bawah 10.000 pada Agustus 2025.

    Memang aplikasi ini tidak dikembangkan pemerintah India secara harafiah. Namun, para pejabat pemerintah yang menggaungkan Arattai sebagai produk ‘made in India’ dan mendorong masyarakat menggunakannya ketimbang WhatsApp, menimbulkan asumsi soal keterkaitan Arattai dengan pemerintah setempat.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Narendra Modi meminta masyarakat India untuk memprioritaskan barang dan layanan ‘made in India’, sebagai respons atas ancaman tarif tinggi dari Presiden AS Donald Trump sebesar 50%.

    Tak cuma itu, Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan menuliskan di X bahwa masyarakat sebaiknya beralih ke aplikasi-aplikasi buatan India. Menteri Dalam Negeri Amit Shah juga membuat pengumuman publik bahwa ia telah beralih ke layanan email Zoho yang merupakan induk Arattai.

    Vembu menuliskan di X bahwa perusahaan telah meningkatkan infrastruktur untuk menopang lonjakan pengguna dalam beberapa bulan terakhir.

    Menurut analis senior di firma intelijen pasar Sensor Tower, Abraham Yousef, 12 juta atau 80% dari total download Arattai baru dihimpun bulan lalu dikutip dari Financial Times, Jumat (14/11/2025). Secara total, Arattai sudah mengumpulkan 15 juta download sejak dirilis pada 2021 silam.

    Namun, masih sulit untuk mengalahkan WhatsApp yang memiliki 530 juta pengguna aktif bulanan (MAU) di India. Sebagai informasi, India merupakan negara dengan basis pengguna terbesar WhatsApp. Arattai menolak mengungkap jumlah MAU-nya, tetapi pakar menilai jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang WhatsApp.

    “Aplikasi-aplikasi pesan singkat seperti WeChat dari China berupaya mengalahkan WhatsApp di India, namun mengalami kesusahan,” kata Nikhil Pahwa, pendiri portak teknologi MediaNama.

    “Attai akan selalu menduduki posisi nomor 2,” ia menuturkan, dikutip dari Financial Times.

    India merupakan negara dengan populasi sebesar 1,4 miliar. Kendati demikian, sulit bagi bisnis untuk melakukan monetisasi.

    Menurut Sensor Tower, pengguna internet di India men-download 24,3 miliar aplikasi di 2024 dan menghabiskan waktu 1,13 triliun jam untuk menjajalnya. Namun, total pengeluaran hanya tembus US$1 miliar.

    Para analis memperingatkan popularitas Arratai kemungkinan tidak bertahan lama, jika dilihat dari rekam jejak aplikasi serupa sebelumnya. Koo yang pernah disebtu sebagai pengganti Twitter di India pada 2020 lalu akhirnya harus tutup pada tahun lalu karena sulit menerima pendanaan.

    Salah satu pendiri Koo kemudian curhat di media sosial bahwa mayoritas produk global didominasi oleh AS.

    Lembaga think-tank berbasis Delhi, GTRI, menuliskan pada September lalu bahwa selain tarif Trump, India menghadapi risiko strategis yang lebih dalam karena industri digital sangat bergantung ke teknologi AS.

    Nalin Mehta, penulis ‘India’s Techade: Digital Revolution and Change in the World’s Largest Democracy’ mengatakan memang ada dorongan masif dari pemerintah India untuk meningkatkan kemandirian teknologi.

    “Ada sentimen nasionalis yang mendorong hal ini, tetapi juga mencerminkan kepercayaan diri yang meningkat di sektor teknologi India untuk mencapai standar global,” ia menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Baju Bekas Dijual Online Jadi Sasaran Empuk, Mendag: Mudah untuk Ditangkap

    Baju Bekas Dijual Online Jadi Sasaran Empuk, Mendag: Mudah untuk Ditangkap

    Kabupaten Bogor –

    Penjualan pakaian impor bekas kini meluas melalui platform digital. Namun, menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, penjualan secara online memudahkan pemerintah melacak keberadaan gudang pakaian impor bekas tersebut.

    “Nah, kemudian yang dijual di online itu justru memudahkan kami untuk menangkap ke tempat-tempat itu. Saya seharusnya nggak disampaikan di sini, karena ini rahasia,” kata dia ditemui di Nambo, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).

    Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penindakan dan pengawasan. Ia menegaskan kembali bahwa Kemendag fokus menindak importir, bukan pedagang.

    “Kalau di kami itu kan pengawasannya di post border. Artinya, barang yang sudah masuk itu tugas kami pengawasan. Ya itu salah satu cara bagaimana kita justru bisa menindaklanjuti sampai mendapatkan barang-barang itu berasal dari mana, importirnya dari mana,” terang dia.

    Budi juga menegaskan bahwa impor pakaian bekas dilarang pemerintah. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

    “Impor pakaian bekas sesuai ketentuan adalah dilarang. Jadi kami ingatkan kembali kepada para importir, bahwa impor pakaian bekas itu dilarang sesuai ketentuan yang berlaku dan pemerintah tentu akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan,” tegas dia.

    Dia memperingatkan kepada importir yang masih berani mengimpor pakaian bekas, sanksi tegas telah menanti, seperti penutupan usaha, ekspor kembali barang yang telah didapatkan, hingga pemusnahan barang dengan biaya sendiri.

    “Tetapi proses pidana dan seterusnya itu akan proses lebih lanjut, nanti akan diteruskan oleh teman-teman dari K/L yang berwenang untuk itu. Jadi, kita sekarang ini menilai lanjuti penindakan maka sanksinya adalah sanksi administrasi bisa ditutup perusahaannya, dan yang kedua melakukan re-ekspor atau pemusnahan barang-barang yang telah diimpor,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Pengusaha Ingatkan Baju Bekas Impor Mematikan Pekerjaan Teman Sebangsa

    Pengusaha Ingatkan Baju Bekas Impor Mematikan Pekerjaan Teman Sebangsa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan masyarakat, terkait fenomena pakaian bekas impor. Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, baju bekas yang banyak dijual melalui pasar thrifting, bukan hanya memicu persoalan ekonomi karena harganya yang murah hingga mengganggu keseimbangan pasar, tetapi membawa risiko kesehatan dan keamanan yang serius.

    Karena itu, ujar Anggawira, perlu menggencarkan edukasi publik mengenai bahaya penggunaan pakaian bekas ilegal yang masuk tanpa proses sterilisasi dan tanpa pengawasan mutu.

    “Sebagai bentuk edukasi ke masyarakat, HIPMI perlu menyampaikan bahwa pakaian bekas impor bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga risiko kesehatan,” kata Anggawira kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).

    Ia menjelaskan, banyak pakaian bekas yang masuk ke Indonesia tidak melalui proses sterilisasi yang layak, sehingga berpotensi membawa jamur, bakteri, tungau, hingga parasit kulit. Kondisi tersebut, katanya, dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari scabies, dermatitis, hingga infeksi kulit.

    Selain risiko kesehatan langsung, Anggawira menyoroti persoalan higienitas yang melekat pada pakaian bekas impor. Ia menyebut tidak ada kontrol atas asal-usul barang yang dijual di pasar thrifting. Menurutnya, pakaian yang masuk secara ilegal bisa berasal dari gudang limbah tekstil, donasi bencana, pakaian dari rumah sakit, hingga sisa buangan pengepul di luar negeri.

    “Tidak ada jaminan dari mana pakaian itu berasal,” ucap dia.

    Anggawira juga menekankan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas thrifting ilegal. Banyak dari pakaian bekas impor tersebut sebenarnya merupakan “limbah fesyen” dari negara maju. Jika tidak laku di pasar, barang-barang itu pada akhirnya hanya menjadi beban tambahan bagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia.

    Dari sisi ekonomi nasional, ia mengingatkan bahwa membeli pakaian bekas ilegal berarti ikut merugikan pelaku usaha dalam negeri. Ia menilai praktik ini mematikan lapangan pekerjaan masyarakat sendiri, melemahkan industri nasional, serta menghilangkan penerimaan negara karena barang-barang tersebut masuk tanpa pajak dan bea masuk.

    “Masyarakat perlu memahami bahwa membeli pakaian bekas ilegal berarti mematikan pekerjaan teman sebangsa,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti persoalan keamanan produk. Menurut Anggawira, pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal tidak melalui uji mutu apa pun, tidak memenuhi standar SNI, dan tidak memiliki jaminan keamanan bahan.

    “Tidak ada uji mutu, tidak ada standar SNI, tidak ada jaminan bahan aman,” kata dia.

    Karenanya, Anggawira menyambut positif langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal.

    “HIPMI melihat langkah Pak Purbaya untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal sebagai kebijakan yang tepat dan strategis. Ini bukan hanya soal penegakan aturan perdagangan, tetapi juga soal kedaulatan industri nasional dan perlindungan konsumen,” ujarnya.

    Menurutnya, peredaran pakaian bekas ilegal selama ini telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan persaingan tidak sehat bagi pengusaha yang patuh pajak. Karena itu, penindakan terhadap para importir balpres perlu dilakukan dengan tegas.

    “Penegakan hukum yang tegas memang diperlukan, karena selama ini masuknya pakaian bekas ilegal telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan unfair competition bagi pengusaha yang patuh pajak,” terang dia.

    “HIPMI mendukung langkah tegas Pak Purbaya untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal. Ini bagian dari upaya menghidupkan kembali industri tekstil nasional, melindungi UMKM, serta menjaga kesehatan dan keamanan konsumen. Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi publik sangat penting agar pasar kita kembali sehat dan kompetitif,” pungkasnya.

    Foto: Mendag Budi Santoso dalam pemusnahan 500 Balpres di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Mendag Budi Santoso dalam pemusnahan 500 Balpres di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Baju Bekas Dijual Online Jadi Sasaran Empuk, Mendag: Mudah untuk Ditangkap

    Pengusaha Ban Sulit Ekspor Meski Ada Perjanjian Dagang, Mendag Respons Begini

    Kabupaten Bogor –

    Pengusaha ban mengeluh kesulitan ekspor ke sejumlah negara yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia. Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) mencontohkan sulitnya ekspor ban ke Thailand dan India.

    Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan dalam perundingan perjanjian dagang antarnegara telah mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kepentingan dalam negeri hingga melibatkan asosiasi. Jadi, dia meyakini perjanjian dagang dilakukan untuk memudahkan akses perdagangan kedua negara.

    “Sebenarnya kan perjanjian dagang itu untuk memudahkan akses kita ke negara lain. Pasti kan sebelum berunding gitu, kita harus mempertimbangkan posisi kita seperti apa. Posisi itu nanti juga dengan asosiasi kita,” kata dia ditemui di Nambo, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).

    Dalam perundingan juga dibicarakan bagaimana produk dalam negeri dapat masuk ke negara tujuan dan sebaliknya. Dia memastikan perjanjian dagang juga telah mempertimbangkan perlindungan industri dalam negeri.

    “Semua itu sudah dipertimbangkan ya. Jadi, artinya ketika akses barang itu baik masuk ke sini maupun keluar, itu juga bagaimana kita melindungi industri dalam negeri. Filosofinya itu seperti itu, bagaimana kita melindungi industri dalam negeri, tetapi bagaimana kita juga bisa menawarkan kemudahan akses pasar ke negara lain,” jelasnya.

    Sebelumnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengaku kesulitan untuk mengekspor ban ke negara yang telah menjalin kesepakatan perdagangan dengan Indonesia, salah satunya dengan Thailand.

    Dia bilang Indonesia dan Thailand sebagai sesama negara ASEAN tergabung dalam sejumlah perjanjian kerja sama multilateral dan regional

    “Kita sudah menjalin perjanjian perdagangan dengan Thailand, tapi kok kami ke Thailand itu nggak bisa masuk? Ban Thailand bisa masuk sini, tapi kok ban Indonesia tidak bisa masuk ke Thailand?” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier bersama sejumlah asosiasi terkait, Rabu (12/11/2025).

    Tak hanya itu, ekspor ban ke negara lain seperti India, Turki, dan Afrika Utara juga sulit.

    “India juga sama. Ban Indonesia paling disukai konsumen, tapi ban kita nggak bisa masuk India. Loh kenapa? Lalu Turki, begitu perjanjian ditandatangani, seminggu kemudian tarif impornya naik. Jadi kelihatan kita dimain-mainkan, Jadi tolong diperhatikan itu, bu. Sama Afrika Utara,” lanjut Aziz.

    (ada/ara)

  • Minyakita Bakal Didistribusikan Lewat BUMN Pangan, Aturan Rampung Pekan Depan

    Minyakita Bakal Didistribusikan Lewat BUMN Pangan, Aturan Rampung Pekan Depan

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan Minyakita akan didistribusikan melalui BUMN pangan. Dia mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini sedang membuat peraturan menteri perdagangan (Permendag) mengenai distribusi Minyakita

    “Jadi nanti sebagian besar akan didistribusikan melalui BUMN Pangan seperti Bulog, ID FOOD,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (14/11/2025).

    Tujuan distribusi Minyakita melalui BUMN pangan dalam rangka memudahkan kontrol terhadap Minyakita.

    Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag saat ini menunggu harmonisasi terkait Permendag tersebut dan diharapkan Permendag tersebut dapat selesai pada pekan depan.

    “Kita menunggu harmonisasi. Mudah-mudahan pekan depan,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat sudah final dan menunggu jadwal rapat koordinasi harmonisasi draf.

    Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan pembahasan perubahan tata kelola minyak goreng telah selesai di level kementerian/lembaga.

     

  • Pengguna WhatsApp Hati-hati! Ini 5 Jenis Penipuan yang Umum Ditemui

    Pengguna WhatsApp Hati-hati! Ini 5 Jenis Penipuan yang Umum Ditemui

    Jakarta –

    Penipuan online kini semakin beragam modus dan cara penyebarannya. Kehadiran teknologi seperti AI dan deepfake juga membuat pengguna internet kesulitan mengenali tanda-tanda penipuan.

    Untuk menjaga penggunanya agar terhindar dari penipuan, WhatsApp mengadakan kampanye kesadaran publik bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, dan DIrektorat Tindak Pidana Siber Polri untuk membantu pengguna mengenali jenis penipuan paling umum yang banyak beredar saat ini.

    “Kampanye ini mengingatkan pengguna untuk selalu berhenti sejenak dan bertanya, “Apakah ini resmi?” sebelum mengambil tindakan apa pun demi menjaga informasi pribadi dan keamanan Anda,” tulis WhatsApp dalam pernyataan resmi yang diterima detikINET, Jumat (14/11/2025).

    5 Jenis Penipuan Pesan dan Cara Melindungi Diri

    Berikut lima jenis penipuan pesan yang umum ditemukan beserta cara melindungi diri agar tidak menjadi korban.

    1. Pengambilalihan Akun

    Pernah dihubungi orang tidak dikenal yang meminta kalian membagikan kode rahasia yang baru dikirim? Jangan dibagikan, karena itu merupakan modus penipuan untuk mengambil alih akun.

    Lindungi akun WhatsApp kalian dengan mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah menggunakan PIN enam digit. Jangan pernah bagikan kode verifikasi kepada siapapun, hindari klik tautan yang mencurigakan, dan periksa perangkat yang terhubung secara berkala untuk memastikan tidak ada akses yang tidak dikenal.

    2. Lowongan Kerja Palsu

    Penipu saat ini mulai memanfaatkan kegelisahan ekonomi dengan menawarkan lowongan kerja palsu. Jangan langsung tergiru ketika menerima tawaran kerja yang datang tiba-tiba, terutama yang menawarkan gaji besar untuk pekerjaan ringan.

    Blokir dan laporkan kontak yang dirasa mencurigakan, serta abaikan panggilan dari nomot tidak dikenal di pengaturan privasi WhatsApp. Aplikasi milik Meta ini juga memberikan kartu konteks setiap pengguna menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Selalu periksa kartu konteks ini untuk memastikan nomor itu berasal dari negara yang sesuai sebelum berinteraksi.

    3. Peniruan Identitas

    Penipu biasanya berpura-pura sebagai orang yang kalian kenal untuk mendapatkan kepercayaan dari calon korban sebelum mencuri informasi pribadi. Setiap menerima pesan dari orang yang mengaku sebagai anggota keluarga tapi nomornya tidak dikenal, baca kartu konteks untuk mengetahui informasi tentang pengirim pesan yang sebenarnya.

    Ubah pengaturan privasi, seperti siapa yang dapat menambahkan kalian ke grup atau melihat foto profil kalian. Jangan lupa untuk memblokir dan laporkan nomor yang mencurigakan.

    4. Penipuan Investasi

    Mirip seperti penipuan lowongan kerja palsu, jangan langsung tergoda tawaran investasi yang menyebar di WhatsApp yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ini merupakan modus penipu untuk mencuri uang korban.

    Modus penipuan ini biasanya dimulai dengan memasukkan pengguna ke grup untuk mendapatkan informasi seputar investasi yang ternyata bodong. Sebaiknya segera keluar dari grup dan ubah pengaturan privasi untuk mengatur siapa yang dapat memasukkan kalian ke grup.

    5. Penipuan Asmara

    Penipuan asmara atau romance scam biasanya melibatkan penipu yang berpura-pura menjalin hubungan emosional untuk mendapatkan kepercayaan korban. Setelah itu, penipu akan mencoba mencuri uang, informasi pribadi, atau bahkan keduanya.

    Penipu biasanya menggunakan foto profil perempuan atau laki-laki yang rupawan untuk menarik perhatian calon korban. Foto ini biasanya diambil dari internet, jadi verifikasi identitas pengirim pesan dulu sebelum merespons, dan jangan pernah mengirimkan uang ke orang yang tidak dikenal.

    (vmp/afr)

  • Kemendag Gaungkan Gerakan Pasar Tradisional Bersih dari Surabaya

    Kemendag Gaungkan Gerakan Pasar Tradisional Bersih dari Surabaya

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah mencatat pasar tradisional menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar. Oleh sebab itu, diperlukan sistem untuk mengatur limbah agar tidak berserakan di kawasan pasar dan dapat didaur ulang sehingga memberi nilai ekonomis.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq agar memasukkan pasar tradisional di seluruh Indonesia dalam gerakan bebas sampah.

    “Kalau pasarnya bersih, pedagangnya sehat, senang. Pengunjungnya juga senang karena pasti enggak bau, tapi kalau pasar masih kotor dengan sampah, tentu nanti penjual, pedagang tidak sehat,” kata Budi di kawasan Pasar Sememi, Surabaya, Jawa Timur, dalam acara Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan), Kamis (13/11/2025). .

    Budi meyakini pasar tradisional yang bersih itu dapat dibentuk. Dia mencontohkan salah satu pasar tradisional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang diklaim telah bebas dari sampah, dan juga dipergunakan untuk aktivitas lainnya selain kegiatan jual-beli. 

    “Saya kasih contoh di Yogyakarta. Itu ada pasar bersih banget, kemudian ada cafe-nya, jadi tempat nongkrong anak-anak muda, terus di atas ada ruang perkantoran,” bebernya.

    Selain itu, Budi juga memperkenalkan, perihal bank sampah yang sudah beridiri di sekitar Pasar Sememi. Dirinya berharap kepada masyarakat, khususnya pedagang di pasar mengumpulkan limbah yang layak untuk didaur ulang.

    “Namanya waste station itu ngumpulin barang. Misalnya plastik dari para pedagang, ditaruh di situ, nanti dia akan diproses, menjadi bahan baki untuk membuat plastik lagi,” jelasnya.

    Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan sejumlah uang dari petugas berdasarkan kuantitas sampah yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, permasalahan limbah yang berserakan di pasar dapat diselesaikan secara komprehensif. 

    “Jadi semua berjalan, para pedagang tentu semakin bersemangat karena sampah yang berceceran itu juga menghasilkan uang, terus tidak merusak lingkungan, semua diproses dengan baik,” pungkasnya.