Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Menperin Happy Revisi Permendag 8 soal Kebijakan Impor Mau Rampung

    Menperin Happy Revisi Permendag 8 soal Kebijakan Impor Mau Rampung

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi respons soal kabar hampir rampungnya revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Agus mengatakan, revisi Permendag 8 diharapkan menjadi angin segar bagi sektor industri. Apalagi, kata dia, sektor manufaktur menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    “Ya kan mukanya senyum kan. Ya mudah-mudahan lah (jadi angin segar untuk sektor industri). Itu yang saya sampaikan bahwa sebetulnya, pemerintah lintas kementerian itu, saya kira bukan hanya kementerian, tapi perintah itu sadar dan paham bahwa manufaktur itu tulang punggung perekonomian,” ujarnya saat ditemui di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Oleh karena itu, Agus menyebut sektor manufaktur perlu dijaga dan dilindungi. Revisi peraturan juga diharapkan bisa memberi dampak positif bagi tenaga kerja.

    “Jadi manufaktur itu harus dijaga. Harus dijaga, harus dilindungi. Jadi ini bukan untuk proteksionisme, bukan. Ini melindungi tenaga kerja dari penurunan produktivitas. Ini saya kira kesadaran umum yang ada di pemerintah,” jelas Agus.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menyelesaikan Permendag 8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Ia memastikan revisi tersebut akan segera diteken pekan ini.

    “Jadi sekarang masih dilakukan pembahasan. Mudah-mudahan selesai minggu ini ya, mudah-mudahan selesai,” kata Budi usai acara Gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol) di Kemendag, Kamis (8/5/2025).

    (acd/acd)

  • Pinjaman Bank BUMN Plafon Rp 3 M

    Pinjaman Bank BUMN Plafon Rp 3 M

    Jakarta –

    Pemerintah terus mengebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu sumber modal Koperasi Desa Merah Putih adalah lewat pinjaman dari bank BUMN.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan pada tahap pertama setiap koperasi akan mendapatkan kesempatan untuk meminjam uang sebagai modal sebanyak Rp 3 miliar. Angka itu menjadi plafon maksimal pinjaman yang bisa diberikan bank pelat merah untuk satu koperasi.

    “Pembiayaannya untuk tahap pertama Ini nanti ada plafon ya. Bukan bantuan. Bukan bantuan, dikasih, lalu hilang. Tidak. Tapi ini plafon Rp 3 miliar,” ungkap Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

    Zulhas mengatakan keuntungan bisnis dari Koperasi Desa Merah Putih akan digunakan untuk membayar angsuran pinjaman tersebut. Dia menjamin koperasi akan untung karena setiap koperasi akan dibina sebaik mungkin.

    “Nanti dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman, dari Himbara itu,” sebut Zulhas.

    Eks Menteri Perdagangan itu juga mengatakan seiring berjalannya waktu, saat bisnis di Koperasi Desa Merah Putih maju dan berkembang, bisa saja plafon pinjaman modal dari BUMN ditambah.

    “Nanti lihat kebutuhan bisa nggak, sampai kalau udah maju berkembang bisa juga ditambah (plafonnya),” pungkas Zulhas.

    Tonton juga “Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Bahas Koperasi Merah Putih” di sini:

    (hal/fdl)

  • Mendag perketat kontrol SKA antisipasi transhipment

    Mendag perketat kontrol SKA antisipasi transhipment

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso ditemui usai peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (7/5/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Mendag perketat kontrol SKA antisipasi transhipment
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan penertiban atau memperketat kontrol Surat Keterangan Asal (SKA) untuk barang atau produk yang diekspor sebagai antisipasi praktik transhipment.

    Transhipment merupakan kegiatan pemindahan atau pengiriman barang dari suatu negara ke Indonesia, untuk dikirim lagi ke negara lain setelah mendapatkan dokumen tertentu dari Indonesia. Dalam ini, China melakukan praktik tersebut untuk menghindari tarif resiprokal untuk masuk ke Amerika Serikat (AS).

    “Kita akan melakukan penertiban atau kontrol melalui SKA. Kita bisa mengontrol melalui itu,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

    Budi menuturkan, dugaan transhipment ini kemungkinan merupakan imbas dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif tinggi terhadap produk-produk asing. Kemendag juga sudah menyampaikan kepada para pelaku usaha untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut, karena akan merugikan pasar dalam negeri.

    “Sudah kita antisipasi, dan kita juga sudah sampaikan kepada pelaku usaha dan mereka juga tidak akan melakukan,” tuturnya.

    Sebelumnya, di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (6/5), Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan pemerintah sedang menyiapkan antisipasi untuk mencegah barang-barang China ke Indonesia. Menurut Askolani, produk-produk dari China sudah mulai masuk ke wilayah Eropa lantaran sudah tidak bisa masuk ke AS. Pemerintah pun bergerak cepat untuk mengatasinya.

    “RI tentunya dari pemerintah lagi menyiapkan bagaimana antisipasinya. Kita punya Bea Masuk Anti Dumping yang dimungkinkan, ini disiapkan pemerintah untuk menghadapi masuknya barang-barang yang sebelumnya ke AS, kalau sampai dipindahkan ke RI,” kata Askolani.

    Selain itu, Bea Cukai juga memberikan masukan kepada kementerian atau lembaga untuk melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kebijakan.

    Sumber : Antara

  • Kemendag Respons Potensi Transhipment dari China

    Kemendag Respons Potensi Transhipment dari China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait potensi transhipment alias ekspor barang yang diproduksi dari China ke Indonesia untuk dikirim ke AS guna menghindari tarif tinggi yang dikenakan Presiden Donald Trump.

    Untuk diketahui, produk transhipment merupakan barang dengan bahan baku dari luar, dalam hal ini China, yang kemudian dikirim ke Indonesia hanya untuk dijahit sebelum diekspor ke AS.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kemendag telah mengantisipasi potensi transhipment dengan menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) imbas dari kebijakan Trump.

    “Sudah kami antisipasi dan kami juga sudah sampaikan kepada pelaku usaha dan mereka juga tidak akan melakukan [transhipment],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menjelaskan nantinya Kemendag akan mengontrol barang yang masuk melalui KSA. Ini artinya, SKA akan digunakan sebagai barang bukti bahwa barang tersebut diproduksi dari Indonesia.

    “Kami akan melakukan penertiban atau kontrol melalui SKA. Kami bisa mengontrol melalui itu,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah harus membuktikan Indonesia bukan menjadi pintu ekspor perdagangan China untuk masuk ke AS dengan menjadi transphiment, di tengah masih bergulirnya proses negosiasi antara AS—China dan negosiasi AS—Indonesia.

    “Indonesia harus membuktikan bahwa negara kita itu tidak menjadi transhipment dari China, artinya kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukan pintu China masuk ke AS,” kata Andry kepada Bisnis,Rabu (7/5/2025).

    Menurut dia, jika Indonesia bisa membuktikan hal tersebut, maka ada peluang Presiden AS Donald Trump akan menurunkan tarif resiprokal terhadap Indonesia.

    Selain itu, Andry meminta agar pemerintah berhati-hati jika ada investasi asing yang masuk ke Indonesia, termasuk dari China.

    “Karena tarif resiprokal itu diberikan karena ketakutan akan berpindahnya pabrik dan pusat produksi dari China ke Indonesia,” tuturnya.

    Di samping itu, dia menyebut pemerintah juga harus menjaga dan memproteksi pasar dalam negeri agar tak terjadi banjir impor barang dari China.

  • RI Krisis Kelapa Bulat, Kemendag Usul Kenakan Pungutan Ekspor hingga Moratorium

    RI Krisis Kelapa Bulat, Kemendag Usul Kenakan Pungutan Ekspor hingga Moratorium

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengusulkan kebijakan tarif pungutan ekspor dan moratorium ekspor kelapa bulat seiring dengan terjadinya krisis kelapa bulat di dalam negeri.

    Untuk diketahui, kondisi kelapa bulat di dalam negeri tengah dilanda krisis, ditambah dengan lonjakan ekspor ke China dan produksi yang hanya mencapai 40–50%. Alhasil, harga kelapa bulat melambung di pasar tradisional.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan mulai membahas kebijakan tarif PE kelapa bulat paling lambat pekan ini.

    “Kami minggu ini atau besok rapat, jadi kami usulkan ada PE, pungutan ekspor [kelapa bulat] kita usulkan,” kata Budi dalam acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut, kebijakan ini diharapkan dapat segera diputuskan pada rapat tersebut. “Minggu ini rapat ya, dirapatkan. Mudah-mudahan langsung bisa diputuskan [ada pungutan ekspor kelapa bulat],” imbuhnya.

    Selain pungutan ekspor, Budi mengungkap Kemendag juga mengusulkan agar diberlakukannya moratorium sementara untuk ekspor kelapa. Hal ini sebagaimana permintaan asosiasi yang menginginkan kebijakan ini.

    Sebelumnya, Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja menilai pemerintah perlu memberikan moratorium ekspor kelapa dengan jangka waktu paling lambat 6 bulan.

    Sebab, menurut dia, jika moratorium ekspor dilakukan dengan jangka waktu terlalu lama maka akan berdampak pada harga kelapa di dalam negeri yang turun sehingga bisa merugikan petani dan pedagang.

    Sayangnya, Rudy mengaku pengajuan moratorium ekspor kelapa yang bergulir sejak September tahun lalu ini belum mendapatkan respons dari pemerintah.

    “Jangankan 6 bulan, kami mengajukan moratorium saja pemerintah ini sampai sekarang belum dengarkan, belum laksanakan. Padahal kami sudah berjuang dari mulai September 2024,” ujar Rudy saat dihubungi Bisnis.

    Selain itu, Hipki juga berharap pemerintah perlu mengenakan PE kelapa di kisaran 100–200% untuk menekan laju ekspor kelapa. Sebab, kata dia, selama ini komoditas kelapa bulat tidak dikenakan tarif pajak.

    Padahal, kelapa bulat tengah dalam krisis dan ditambah dengan ekspor yang melonjak ke China. Kurangnya bahan baku ini bukan hanya terjadi di konsumsi rumah tangga alias pasar tradisional, melainkan juga untuk industri.

    Berdasarkan data Hipki, harga kelapa di pasar tradisional kini dibanderol di kisaran Rp25.000–Rp30.000 per butir. Di samping harganya yang melonjak, komoditas ini juga sulit ditemukan lantaran produksi kelapa di industri yang hanya mencapai 40%—50%.

    Rudy menjelaskan, kondisi ini terjadi lantaran dipengaruhi dua faktor. Pertama, imbas cuaca tahun lalu, di mana terjadi El Nino yang menyebabkan produksi kelapa di tingkat petani hanya mencapai 40%.

    “Ditambah lagi karena semua negara-negara itu kekurangan kelapa dan sudah tidak boleh ekspor, hanya Indonesia yang boleh ekspor sehingga negara-negara dari luar itu membeli kelapa dari Indonesia,” tandasnya. 

  • Mendag Samakan Nasib Ritel di Indonesia dan Singapura: Banyak yang Tutup!

    Mendag Samakan Nasib Ritel di Indonesia dan Singapura: Banyak yang Tutup!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut tren gerai ritel yang berguguran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penutupan gerai ritel juga terjadi di Singapura lantaran tak bisa mengadopsi pola belanja masyarakat yang telah berubah. Sayangnya, Budi tak menginformasikan secara detail berapa banyak jumlah gerai ritel yang tutup di Tanah Air.

    “Nanti saya cek ya [jumlah gerai ritel yang tutup], itu enggak hanya di Indonesia lho ya, di Singapura juga tren itu ada [tren gerai ritel yang tutup],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut Kemendag telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) perihal gerai ritel yang tutup di tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterima Kemendag, Budi mengungkap konsep ritel besar tidak hanya sekadar tempat berbelanja, melainkan juga harus mengadopsi pola belanja dan gaya hidup masyarakat modern.

    “Ketika kami diskusi [dengan APPBI], makanya mal, department store, atau pusat perbelanjaan modern yang bertahan itu apabila dia ada experience dan journey. Jadi orang belanja itu kan sambil pengin jalan-jalan, pengin makan, pengin mungkin hangout sama keluarga dan teman-temannya,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Budi, ritel besar juga akan kalah saing dengan gerai daring (online). Untuk itu, dia menegaskan bergugurnya gerai ritel di Indonesia bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat, melainkan pola gaya hidup yang telah berubah.

    “Jadi itu karena pola belanja masyarakat yang berubah, daya belinya nggak berpengaruh kan hanya pindah saja mereka,” tandasnya.

    Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sebelumnya menyebut mahalnya ongkos operasional menjadi salah satu penyebab gerai ritel di Tanah Air berguguran.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki gerai.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Nggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” ungkap Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia. Dia pun meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.

    “Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.

    Meski begitu, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk yang mencapai 270 juta jiwa.

  • Mendag Budi Santoso: Revisi Aturan Impor Bisa Rampung Pekan Ini – Halaman all

    Mendag Budi Santoso: Revisi Aturan Impor Bisa Rampung Pekan Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor bisa selesai pada pekan ini.

    Budi mengungkap sejumlah poin revisi Permendag 8 antara lain mengenai deregulasi pada beberapa komoditas tertentu. Ia mengklaim ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan regulasi ini dilakukan agar mampu menarik investasi ke Indonesia. 

    Revisi ini pun diharapkan bisa memberi kemudahan bagi para investor. 

    “Deregulasi itu tidak hanya kebijakan impor. Ya deregulasinya kebijakan impor, kebijakan ekspor, dan kebijakan perdagangan dalam negeri,” katanya ketika ditemui di kantor Kemendag, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

    “Jadi bagaimana kita menarik investasi, kita memberikan kemudahan berusaha kepada semua pelaku usaha. Mudah-mudahan selesai minggu ini ya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tinggal ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    “Sudah ada di Pak Menteri Perdagangan, tinggal diteken,” kata Airlangga saat ditemui di Kantornya, Selasa (6/5/2025).

    Untuk diketahui, Airlangga bersama Mendag Busan dan Sekjen Kementerian Perindustrian telah menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Gedung Ali Wardhana Selasa siang.

    Sayangnya, Airlangga enggan menjelaskan poin apa saja yang deregulasi dalam aturan Permendag 8 itu. Dia justru menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perdagangan.

    Bahkan menyoal Peraturan Teknis (Pertek), Airlangga juga enggan berkomentar banyak.

    “Itu tunggu ke Pak Mendag besok,” jelas dia.

    Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menyatakan, poin yang direvisi dalam Permendag itu tergolong banyak. Termasuk deregulasi soal pakaian jadi.

    “Deregulasi terutama pakaian jadi, persyaratan pertek nanti direlaksasi,” papar dia.

    Sebagai informasi, Permendag 8 mulai berlaku pada 17 Mei 2024. 

    Permendag 8 merelaksasi beberapa komoditas yang sebelumnya diperketat oleh Permendag 36 Tahun 2023.

    Komoditas tersebut seperti barang elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris, tas dan katup. Kemudian, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, perbekalan rumah tangga, tas dan katup.

    Komoditas tersebut tidak perlu lagi menggunakan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian, hanya perlu laporan surveyor (LS) dan tanpa perlu persetujuan impor (PI).

  • Revisi Permendag 8/2024 Masih Dibahas, Mendag Target Rampung Pekan Ini

    Revisi Permendag 8/2024 Masih Dibahas, Mendag Target Rampung Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih dalam tahap pembahasan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan revisi Permendag 8/2024 akan rampung pada pekan ini.

    “Sekarang masih dilakukan pembahasan, mudah-mudahan selesai minggu ini. Nanti kami sampaikan isi-isinya apa ya kalau sudah selesai [revisi Permendag 8/2024],” kata Budi dalam acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi mengungkap revisi Permendag 8/2024 nantinya akan memuat deregulasi terhadap produk tertentu untuk menarik investasi investor asing ke Indonesia.

    Di samping itu, Budi menjelaskan revisi Permendag 8/2024 juga akan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk berusaha di Tanah Air. Dia menambahkan bahwa sejumlah poin dalam revisi Permendag 8/2024 itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami akan melakukan deregulasi terhadap produk-produk tertentu untuk menarik investasi, untuk menghasilkan kemudahan berusaha. Jadi deregulasi itu tidak hanya kebijakan impor, kebijakan ekspor, dan kebijakan perdagangan dalam negeri,” tuturnya.

    Padahal sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut revisi Permendag 8/2024 telah rampung dan tinggal menunggu diteken oleh Mendag Budi Santoso.

    Airlangga menuturkan bahwa revisi dalam aturan impor ini mencakup relaksasi sejumlah pertimbangan teknis (Pertek) dan service level agreement (SLA). 

    Adapun, revisi ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta regulasi tersebut dicabut karena dinilai tidak menguntungkan pelaku usaha.

  • Satgas PHK-Deregulasi Rampung, Tinggal Tunggu Teken Prabowo

    Satgas PHK-Deregulasi Rampung, Tinggal Tunggu Teken Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merampungkan penyusunan kerangka regulasi pembentukan tiga satuan tugas, yang bertujuan untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia, di tengah besarnya tekanan ekonomi global akibat perang dagang.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tiga satgas yang suda selesai penyusunan keputusan presiden (Keppres) nya itu ialah Satgas PHK, Satgas Deregulasi, serta Satgas Perundingan Indonesia-Amerika.

    “Jadi 3 satgas sudah selesai semua ya,” kata Susiwijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Meski belum mendetailkan poin-poin utama ketiga satgas itu, baik susunannya maupun fungsi masing-masing, Susiwijono menekankan, Keppres Satgas itu kini tengah diproses di Sekretariat Negara, untuk diajukan supaya bisa pekan ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti kan di sana ada proses juga, baru diajukan ke Pak Presiden. Targetnya minggu ini selesai,” ucap Susiwijono.

    Khusus untuk Satgas Deregulasi, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, perannya akan memangkas aturan-aturan yang dianggap menghambat kelancaran ekspor-impor, terutama dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk melobi AS agar mencabut tarif bea masuk 32% terhadap sejumlah produk RI.

    Satgas Deregulasi nantinya akan bekerja mengevaluasi dan menyederhanakan berbagai aturan teknis yang selama ini menyulitkan pelaku usaha.

    Pembentukan satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan global, sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional. Dalam konteks hubungan dagang dengan AS, deregulasi dipandang penting agar produk Indonesia makin kompetitif.

    “Nanti kalau sudah dibentuk Satgasnya baru kita ketemu. Ya, apa yang harus kita lakukan, maksudnya evaluasinya seperti apa gitu ya. Jadi kita nunggu dulu,” ucap dia.

    Budi mengatakan, konsep kerja Satgas nantinya akan dibahas bersama antar kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Setelah terbentuk, tim ini akan mengkaji aturan yang berpotensi disederhanakan atau dihapus demi mendukung iklim perdagangan yang lebih sehat.

    “Konsepnya, ya nanti kan setelah Satgasnya terbentuk, baru kita ini, kita ngumpul bareng-bareng dulu,” tuturnya.

    Sementara itu, untuk Satgas PHK, merupakan usulan dari buruh kepada Presiden Prabowo. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah segera membentuk Satgas PHK dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Izinkan kami mengusulkan beberapa saran. Pertama, segera bentuk Satgas PHK. Jadi tidak grabag-grubug. Di dalamnya ada APINDO, KADIN, Kemnaker, Kemenko, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap. Satgas ini juga akan berperan, ketika ada PHK, karyawan mendapat haknya sesuai aturan,” kata Said Iqbal.

    (arj/mij)

  • Respons Aduan Pembelian Tiket Konser Day6 di Jakarta, Kemendag Panggil Mecimapro dan Tiket.com – Halaman all

    Respons Aduan Pembelian Tiket Konser Day6 di Jakarta, Kemendag Panggil Mecimapro dan Tiket.com – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memanggil promotor konser Mecimapro, PT Global Tiket Network (tiket.com), dan Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI).

    Pemanggilan pada Selasa (6/5/2025) itu bertujuan meminta klarifikasi dan menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait pembelian tiket konser Day6 ‘3rd World Tour Forever Young’.

    Adapun konser tersebut digelar pada Sabtu (3/5/2025) di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

    Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang mengatakan pihaknya mendapatkan pengaduan konsumen, khususnya pembeli tiket konser musik Day6, yang merasa dirugikan.

    Mereka pun menindaklanjuti dengan bertemu dan meminta klarifikasi Mecimapro selaku penyelenggara konser musik tersebut dan tiket.com selaku penjual tiket.

    “Langkah ini diambil sebagai peningkatan perlindungan konsumen sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi konsumen Indonesia,” kata Moga dikutip dari siaran pers pada Kamis (8/5/2025).

    Berdasarkan catatan Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Kemendag, pembeli tiket konser Day6 melayangkan sejumlah aduan.

    Contohnya seperti masalah pengembalian dana (refund) serta kepindahan lokasi konser yang berimbas pada pengaturan kursi dan persiapan akomodasi.

    Moga memastikan pihaknya akan mengawal proses pengembalian dana tiket konser ini.

    Selain itu, mereka akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban konsumen.

    “Pelaku usaha yang terlibat diharapkan selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan berupaya semaksimal mungkin untuk tanggap menyelesaikan pengaduan konsumen,” ujar Moga.

    Penjelasan Mecimapro

    Dalam pertemuan ini, Direktur Mecimapro Fransiska Melani menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen segera mempercepat pengembalian dana konsumen paling lambat akhir Mei 2025.

    Saat ini, progres pengembalian dana tersebut sudah mencapai kurang lebih 30-40 persen dari seluruh tiket yang terjual.

    Ia mengatakan Mecimapro memerlukan waktu untuk menganalisis data konsumen yang mengajukan pengembalian dengan yang memilih membatalkan pengajuan pengajuan dana atau tetap menonton konser.

    “Konsumen yang melakukan pembelian tiket melalui mecimashop.com dan merasa dirugikan atas pengajuan pengembalian dan yang belum diterima dapat menghubungi promotor melalui surel ke alamat contact@mecimapro.com untuk diproses lebih lanjut,” kata Melani.

    Melani juga mengatakan bahwa pembeli tiket yang telah mengajukan pengembalian dana ke tiket.com, tetapi sudah menerima nomor kursi atau nomor antrean, tetap dapat menonton konser.

    Menurut dia, hal itu sebagai wujud tanggung jawab Mecimapro.

    Melani juga mengatakan Mecimapro telah menyediakan lima bus antar-jemput (shuttle bus), kartu pos foto, jas hujan, keperluan
    medis, dan makanan yang diberikan secara gratis kepada konsumen.

    “Kami akan membuat permohonan maaf atas kejadian ini dan akan melaporkan perkembangan pengembalian dana kepada Kementerian Perdagangan,” ujar Melani.

    Alasan Tiket.com Lakukan Pengembalian Dana

    Legal Senior Manager tiket.com Martino Arnoldi menjelaskan bahwa tiket.com melakukan pengembalian dana pembelian tiket kepada konsumen dikarenakan hingga Kamis (1/5/2025), tiket.com tidak menerima secara lengkap nomor antrean dan nomor kursi dari Mecimapro.

    Oleh sebab itu, tiket.com mengambil langkah proaktif untuk menempatkan kenyamanan konsumen sebagai prioritas utama dengan memproses pengembalian dana kepada konsumen.

    Konsumen yang membeli tiket melalui tiket.com akan dikembalikan dananya sampai dengan 14 Mei 2025.

    Pengambalian dapat berbentuk dana tunai, saldo Bliblipay, Blibli Tiket point, atau kupon hadiah (gift voucher) yang dapat dicairkan.

    Hingga Senin (5/5/2025), progres pengembalian dana telah mencapai 40 persen dari 6.900 tiket yang terjual dan selesai otomatis pada 14 Mei 2025 mendatang bagi konsumen yang belum mengajukan.