Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Mendag Busan Dampingi Presiden Prabowo Hadiri KTT ke-46 ASEAN – Page 3

    Mendag Busan Dampingi Presiden Prabowo Hadiri KTT ke-46 ASEAN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan, Budi Santoso mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin dan Selasa, 26-27 Mei 2025.

    Mendag Busan mengungkapkan, terdapat sejumlah hal yang ditekankan Presiden Prabowo saat sesi pleno KTT ke-46 ASEAN. Ia menyebut, Presiden Prabowo menekankan agar ASEAN lebih berwawasan ke depan, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

    Selain itu, Mendag Busan juga mengatakan, Presiden Prabowo meminta ASEAN berevolusi untuk bertindak lebih efektif, termasuk memperkuat kapasitas kelembagaan.

    “Kemudian, ASEAN harus bersatu untuk merespons ketidakpastian dan guncangan eksternal di masa mendatang dengan lebih cepat,” katanya.

    Tak hanya itu, Mendag Busan juga mengungkapkan, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya memperkuat kemitraan eksternal, termasuk melalui skema ASEAN-Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC)-Tiongkok.

    Lebih lanjut, Mendag Busan menegaskan dukungan Indonesia terhadap kepemimpinan Malaysia dalam KTT ke-46 ASEAN yang mengusung tema inklusivitas dan keberlanjutan sebagai landasan kerja sama kawasan ke depan.

  • Impor singkong-tapioka akan diatur demi jaga semangat petani

    Impor singkong-tapioka akan diatur demi jaga semangat petani

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamentan: Impor singkong-tapioka akan diatur demi jaga semangat petani
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 16:26 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, pemerintah akan mengatur impor singkong dan tapioka untuk menjaga semangat petani dengan menjamin harga jual yang baik dan mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.

    Wamentan yang ditemui di Jakarta, Rabu, mengatakan, importasi tapioka dan singkong akan diatur melalui berbagai mekanisme, seperti larangan terbatas, neraca komoditas, atau tarif impor sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang jelas gini, yang jelas yang bisa saya update-kan adalah bahwa importasi tapioka akan diatur. Apakah dengan lartas (larangan dan pembatasan), apakah dengan Naraca Komoditas, apakah dengan tarif impor,” kata Sudaryono.

    Ia menuturkan, pengaturan impor tersebut untuk memastikan agar petani singkong mendapatkan harga jual yang baik sehingga tetap semangat menanam dan produksinya dapat menyokong kebutuhan dalam negeri.

    Sudaryono mengatakan, pemerintah ingin swasembada tak hanya terbatas pada beras dan jagung, tetapi juga mencakup komoditas lain seperti singkong yang selama ini masih bergantung pada impor.

    Dia menyampaikan, pengaturan teknis impor tapioka akan segera dilakukan karena sudah menjadi perhatian penting bagi pemerintah, terutama untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan petani lokal.

    Meski teknis pengaturan berada di bawah koordinasi kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun arahan Presiden mengenai kebijakan itu telah disampaikan secara tegas.

    Ia juga menegaskan, siapapun yang mengatur tetap berada dalam satu komando pemerintahan Presiden dan berorientasi pada perlindungan terhadap rakyat kecil khususnya petani singkong.

    “Siapapun yang ngatur kan sebetulnya itu semua di bawah kepemimpinan Presiden, jadi yang penting keputusan sudah, kehendak Presiden sudah jelas, tinggal urusan ini aja, urusan teknis di lapangan,” kata Sudaryono.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengusulkan agar kebijakan mengenai larangan dan pembatasan (lartas) impor komoditas pangan berada di bawah Kemenko Pangan.

    Hal ini disampaikan Zulhas menanggapi kelanjutan dari pembaruan lartas impor komoditas singkong. Menurut dia, saat ini kebijakan tersebut masih berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

    “Baru sekarang kita mau urus, usulan prakarsanya Kemendag (Kementerian Perdagangan) untuk lartas yang bidang pangan dipindah ke kita. Tapi kan baru diurus ini, sekarang masih di Menko Perekonomian,” ujar Zulhas di Jakarta, Jumat (16/5).

    PP 29/2021 salah satunya mengatur kebijakan dan pengendalian terhadap kegiatan ekspor-impor barang dan jasa didasarkan pada keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

    Namun demikian, Zulhas menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada aturan yang membatasi perihal importasi singkong.

    “Jadi singkong itu memang makanan, tapi dia kan diperdagangkan bebas, belum ada lartas. Nah, untuk melarang impor atau ekspor singkong itu belum di Menko Pangan,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol “Obral” Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah partai politik terkesan mulai membuka peluang bahkan ‘obral’ kursi kepada pihak eksternal untuk menduduki posisi strategis sebagai ketua umum.
    Fenomena tersebut terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka ruang bagi tokoh non-kader untuk menjadi pemimpin partai.
    Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kemunculan fenomena ‘obral’ kursi ketua umum ini bisa jadi adalah cerminan dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi secara internal.
    Menurut Lili, ada permasalahan mendasar yang melatarbelakangi keputusan partai menarik
    tokoh eksternal
    ke lingkar kepemimpinan.
    Salah satunya adalah kegagalan dalam menciptakan kader internal yang layak menjadi pemimpin partai.
    “Jadi faktor lainnya adalah kegagalan partai melakukan kaderisasi menciptakan para pimpinan yang layak untuk menjadi ketua partai. Alih-alih, kerap terjadi konflik di antara elite partai yang berujung hengkangnya elite partai berlabuh ke partai lain atau mendirikan partai baru,” ujar Lili kepada Kompas.com, Rabu (28/5/2025).
     
    Selain itu, kemunculan fenomena tersebut juga dampak dari ketatnya kompetisi dalam pemilu.
    Sebab, setiap partai berlomba-lomba agar bisa lolos ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ) dan menempatkan sebanyak mungkin kadernya di kursi legislatif.
    “Memang hak parpol untuk mencari figur ketua umum berasal dari luar figur luar, bukan dari orang dalam partai. Tetapi fenomena tersebut adalah dampak dari kompetisi yang ketat dalam pemilu agar lolos
    presidential threshold
    dan menempatkan sebanyak-banyaknya para kadernya di parlemen,” kata Lili.
    “Jika partai lolos, akan membawa keuntungan yang banyak, termasuk bisa masuk kekuasaan,” sambungnya.
    Di samping itu, Lili juga menyoroti munculnya pragmatisme dari kalangan elite partai.
    Saat ini, ada kecenderungan pihak elite partai lebih memilih tokoh dari luar ketimbang kader internal hanya demi tujuan jangka pendek.
    Peneliti BRIN itu mencontohkan, tujuan jangka pendek tersebut di antaranya adalah keinginan meningkatkan elektabilitas secara instan ataupun mendapatkan akses terhadap kekuasaan.
    “Alih-alih mendukung kader internal, mereka justru mengabaikan atau bahkan menjegal kader internal dengan beragam alasan,” sambungnya.
    Sebagaimana diketahui, PSI secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu raya dengan sistem “one man one vote”.
    Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu membuka peluang bagi semua pihak, termasuk pihak eksternal, untuk bergabung ke PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketum.
    “Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Selasa (13/5/2025).
    PSI menjadwalkan pemungutan suara pada 12 hingga 19 Juli 2025.
    Hasilnya akan diumumkan dalam kongres partai yang berlangsung pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
    Selain PSI, PPP secara terang-terangan juga mempertimbangkan sejumlah tokoh eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, sudah ada sejumlah nama dari kalangan eksternal yang kini masuk bursa calon ketum.
    Nama-nama tersebut antara lain Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    “Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025.
    “Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” imbuh dia.
    Menurut rencana, Muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum PPP akan digelar pada akhir Agustus 2025 atau September 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR Nasional

    1 Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR Nasional

    Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    )
    Ade Irfan Pulungan
    menilai Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
    Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
    “Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Selasa (27/5/2025).
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
    Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
    Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara. Angka tersebut tak mencapai ambang batas parlemen atau
    parliamentary threshold
    (PT) sebesar 4 persen.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP. Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
    Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
    “Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
    Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
    “Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Romahurmuziy atau Rommy, mengungkap sejumlah nama dari eksternal yang masuk bursa calon ketua umum PPP.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Bahkan, Rommy menyebut pernah membujuk Anies untuk menjadi ketua umum PPP. Ia juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Jokowi terkait nama Amran Sulaiman.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ mahaberat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” ujar Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya, dibutuhkan
    extraordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya, saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Puji Upaya Percepatan Negosiasi Tarif Uni Eropa

    Trump Puji Upaya Percepatan Negosiasi Tarif Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kegembiraannya atas keputusan Uni Eropa untuk mempercepat perundingan perdagangan, hanya beberapa hari setelah ia mengancam akan mengenakan tarif 50% jika kesepakatan tidak tercapai.

    Dalam unggahan di media sosial yang dikutip Rabu (28/5/2025), Trump mengklaim telah menerima informasi bahwa Uni Eropa tengah berupaya menetapkan tanggal pertemuan secepatnya.

    Ia menyambut sinyal ini sebagai perkembangan positif dan menyatakan harapan bahwa Eropa, sebagaimana ia desak terhadap China, akan membuka pasarnya untuk produk-produk AS.

    Trump sebelumnya mengatakan akan mengenakan tarif 50% atas barang-barang Uni Eropa tetapi memperpanjang batas waktu agar pajak impor tersebut berlaku hingga 9 Juli setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, di mana ia setuju untuk mempercepat pembicaraan.

    “Saya sangat puas dengan alokasi Tarif 50% untuk Uni Eropa, terutama karena mereka ‘lambat (untuk mengatakannya dengan halus!) dalam negosiasi kami dengan mereka,” kata Trump dalam postingannya dikutip dari Bloomberg.

    Trump memang dikenal jarang memberi pujian kepada Uni Eropa, yang selama ini ia kecam sebagai entitas yang didesain untuk “menipu” Amerika Serikat. Blok tersebut didirikan pasca-Perang Dunia II untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Eropa.

    Adapun dalam langkah strategis terbarunya, Uni Eropa akan memfokuskan upaya negosiasi pada sektor-sektor yang paling terdampak oleh ancaman tarif Trump, seperti logam, otomotif, farmasi, semikonduktor, dan industri penerbangan sipil. Upaya ini menjadi bagian dari strategi perdagangan yang mencakup pengurangan hambatan tarif dan non-tarif.

    Tawaran dagang terbaru UE sebelumnya telah mencakup wacana penurunan tarif timbal balik serta kerja sama menghadapi tantangan global. Namun, usulan itu ditolak Washington, yang kemudian mendorong Trump untuk meningkatkan ancaman tarif.

    Negara-negara anggota Uni Eropa telah mendapat pengarahan soal perkembangan terakhir ini pada awal pekan, setelah Komisioner Perdagangan UE Maros Sefcovic berdialog dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer.

  • 64,5% UMKM di RI Dilakukan Perempuan

    64,5% UMKM di RI Dilakukan Perempuan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyebut Indonesia merupakan negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN, salah satunya karena kontribusi dari para perempuan. Menurutnya, perempuan dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak kuat dalam perdagangan inklusif, sehingga banyak program pembelajaran digital dari pemerintah yang diberikan kepada perempuan.

    Hal ini disampaikan Roro dalam kegiatan ASEAN Women Economic Summit (AWES) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, (25/5/2025) lalu.

    “Kita (Indonesia) saat ini menjadi pusat kekuatan ekonomi digital terbesar se-ASEAN dan diprediksi akan terus tumbuh dalam setiap tahunnya. Pencapaian tersebut tentu kita apresiasi, karena dibalik itu semua banyak orang yang turut terlibat, salah satunya kontribusi dari perempuan. Ternyata dari 64,5% dari sekitar 65 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia dilakukan oleh perempuan,” ujarnya dikutip, Rabu (28/5/2025).

    Dalam mendukung pelaku usaha nasional, Roro mengatakan, Kementerian Perdagangan Indonesia telah mendirikan Export Center dan Free Trade Agreement (FTA) Support Center sebagai layanan terpadu untuk menyediakan pelatihan, pendampingan, dan business matching. Program itu diharapkan membantu pengusaha dalam negeri berekspansi ke pasar regional dan global, para perempuan diimbau untuk ikut andil.

    Selanjutnya, ia menambahkan, Kementerian Perdagangan juga membuka kesempatan pelaku usaha dalam menjalin kerja sama yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan internasional dan domestik dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan.

    “Saya sangat menghargai kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan mitra kami yang terhormat. Kami sepenuhnya terbuka untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dalam lingkup internasional ataupun domestik,” jelasnya.

    Selaras dengan pernyataan Roro, menurut data Kemendag, hingga tahun 2023, 64,5% dari sekitar 65 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Berbagai usaha yang terdapat di Indonesia berkontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mempekerjakan 97% dari tenaga kerja nasional yang menggarisbawahi signifikansi ekonomi para badan usaha tersebut.

    (ada/rrd)

  • Catat! Rumah Potong Hewan Wajib Sertifikasi Halal Mulai 2026

    Catat! Rumah Potong Hewan Wajib Sertifikasi Halal Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan rumah potong hewan/unggas (RPH/RPU) memiliki sertifikasi halal paling lambat Oktober 2026.

    Rencana penerapan sertifikasi halal tersebut mundur dari target sebelumnya yakni Oktober 2024. Untuk itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Chuzaemi Abidin menargetkan agar UMK dan RPH/RPU telah bersertifikat halal tahun depan.

    “Untuk yang UMK itu kan kita relaksasikan ke Oktober 2026. Masih ada satu tahun lebih ya kita untuk mempersiapkan seluruh pelaku usaha mikro kecil ini untuk bersertifikat halal, termasuk RPH, RPU,” kata Chuzaemi saat ditemui di sela-sela agenda Kumparan Halal Forum di Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).

    Chuzaemi mengakui, rencana tersebut mundur dari target lantaran hingga saat ini masih banyak RPH dan RPU yang belum memiliki sertifikat halal. Untuk mempercepat capaian target tersebut, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) mengingat kementerian tersebut telah mewajibkan unit usaha untuk memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

    Sebagai informasi, NKV merupakan sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

    Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.11/2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan. 

    Kemudian BPJPH juga akan menggalakan program Jurus Sembelih Halal (Juleha) untuk RPH dan RPU di pasar tradisional. Program itu rencanannya akan dijalankan mulai 29 Mei 2025.

    Melalui program ini, BPJPH akan mengedukasi RPH dan RPU cara menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam.

    “Insya Allah itu halal walaupun dia belum memiliki NKV yang distandarkan oleh Kementerian Pertanian,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menggalakan program Juleha di daerahnya masing-masing. Dengan begitu, proses penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam.

    “Kita juga meminta seluruh Pemda juga, ayo dong latih nih juleha-juleha supaya pemotongannya ini memang benar-benar sesuai syariat Islam. Ini kan untuk melindungi mayoritas umat Islam di Indonesia,” pungkasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Zulkifli Hasan yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) mengimbau RPU dan RPH untuk segera mengurus sertifikasi halal paling lambat Oktober 2024. 

    Imbauan tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

    “Oktober nanti sudah nggak tawar-tawar lagi, semua sudah harus pakai sertifikat,” tegas Zulhas saat mengunjungi rumah potong hewan unggas (RPHU) Rawakepiting, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2024). 

    Zulhas menyebut, semua RPH yang ada di Indonesia secara bertahap harus memenuhi standar kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen.

  • Hasil Audit BUMN, BPK Soroti Timah (TINS) hingga Investasi Saham Mind ID ke Vale

    Hasil Audit BUMN, BPK Soroti Timah (TINS) hingga Investasi Saham Mind ID ke Vale

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) mengenai kepatuhan atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN dan badan lainnya periode 2019–2024.

    Lembaga auditor negara itu memberikan catatan khususnya kepada BUMN PT Timah Tbk. (TINS), MIND ID serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

    Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II/2024, pemeriksaan DTT itu dilakukan terhadap 35 objek BUMN/anak usaha/badan lainnya. BPK lalu menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya dan investasi sebanyak 30 objek pemeriksaan sudah sesuai kriteria. 

    Namun, terdapat 5 objek pemeriksaan pada BUMN/anak usaha/badan lainnya tidak sesuai dengan kriteria. Selama proses pemeriksaan, 2 BUMN telah melakukan perbaikan dengan menyetor ke negara Rp765,09 miliar dari PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) serta PT Hutama Karya (Persero). 

    BPK pun menyampaikan catatan kepada 4 objek pemeriksaan BUMN/anak usaha/badan lainnya. Pertama, terkait dengan ketidakmampuan PT Timah Tbk. melakukan pengamanan sehingga berdampak pada dugaan penambangan ilegal pada wilayah izin usaha penambangan (WIUP) perseroan. 

    “Akibatnya terjadi potensi kehilangan sumber daya timah yang berisiko merugikan perusahaan sebesar Rp34,49 triliun dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut dari PT Timah Tbk.,” dikutip dari ringkasan eksekutif IHPS II/2024 BPK, Selasa (27/5/2025). 

    Atas catatan itu, BPK merekomendasikan dua usulan ke Menteri BUMN antara lain, agar pemerintah mengambil alih pengamanan WIUP PT Timah, serta berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Menteri Perdagangan dan aparat penegak hukum untuk menata ulang bisnis timah di Bangka Belitung. 

    Hal itu termasuk penertiban keberadaan perusahaan swasta dan smelter yang diduga menerima, mengolah dan mengekspor hasil penambangan ilegal di WIUP PT Timah. 

    Kedua, perencanaan penambangan mitra usaha PT Timah tidak disertai target produksi dalam perikatan penambangan dan biaya kerja sama sewa smelter melebihi harga pokok produksi (HPP) smelter perseroan. 

    Temuan BPK itu disebut mengakibatkan potensi kerugian perusahaan sebesar Rp1,65 triliun atas HPP mitra sewa smelter PT Timah Tbk. yang lebih tinggi untuk periode 2019–2020. 

    BPK lalu menerbitkan dua rekomendasi. Salah satunya yakni untuk meminta pertanggungjawaban direksi PT Timah. 

    “BPK merekomendasikan agar Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban dan mereviu kinerja Direksi PT Timah Tbk. 2019–2023 atas ketidakhati-hatian dalam melaksanakan tata yang kelola sehat terkait mekanisme dan kontrak dengan mitra,” bunyi IHPS BPK. 

    Sementara itu, Direktur Utama PT Timah juga diminta untuk menyusun sistem pemantauan yang akurat atas sumber daya dan cadangan yang berada di WIUP Timah. 

    Ketiga, soal kebijakan pengambilalihan saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) oleh Holding BUMN pertambangan, MIND ID tidak sesuai dengan ketentuan pertambangan mineral dan batu bara. 

    “Tidak berpihak kepada pemerintah dan lebih menguntungkan pihak partner,” terang BPK. 

    Oleh sebab itu, terdapat rekomendasi terhadap Direksi MIND ID agar melakukan kajian atas kepemilikan saham Vale pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing beserta konsekuensinya. 

    Kemudian, BPK juga merekomendasikan agar Direksi MIND ID mengkaji mitigasi risiko terintegrasi beserta kemungkinan penambahan kepemilikan saham MIND ID untuk menjadi pengendali utama Vale. Selanjutanya berdasarkan hasil kajian tersebut melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN. 

    Keempat, pemberian fasilitas kredit ekspor LPEI kepada tiga debitur: PT DBM, PT IGP dan PT CORII tidak sesuai ketentuan. BPK menyebut analisis pemberian kredit belum menerapkan prinsip kehati-hatian dan perluasan usaha tidak sesuai perjanjian kredit. 

    “BPK merekomendasikan agar Direktur Eksekutif LPEI melakukan upaya optimalisasi recovery potensi kerugian atas pemberian fasilitas kredit minimal senilai outstanding yaitu total sebesar Rp1,13 triliun,” terang BPK. 

  • Gelar Pertemuan Bilateral dengan Laos dan Singapura, Prabowo Dorong Penguatan Ekonomi

    Gelar Pertemuan Bilateral dengan Laos dan Singapura, Prabowo Dorong Penguatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaksimalkan kehadirannya di forum regional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 Asean dengan menggelar sejumlah pertemuan bilateral.

    Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa setelah menghadiri sidang pleno pembukaan, Prabowo melanjutkan agenda diplomatiknya dengan menggelar sejumlah pertemuan bilateral di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu mengadakan pertemuan tertutup yang berlangsung terpisah dengan Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong Shyun Tsai.

    Kedua pertemuan tersebut digambarkan berlangsung dalam suasana yang hangat dan dinamis, dengan fokus pada penguatan kerja sama konkret di antara negara-negara anggota Asean. 

    Sugiono mengatakan bahwa fokus utama dalam pembicaraan bilateral tersebut adalah peningkatan hubungan kerja sama di bidang ekonomi.

    “Dalam perbicaraan kedua pertemuan bilateral tersebut sudah menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan hubungan kerjasama khususnya di sektor-sektor ekonomi,” lanjutnya.

    Sugiono juga menekankan bahwa pendekatan Indonesia dalam KTT Asean kali ini tidak berhenti pada simbolisme, tetapi bertujuan mendorong kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan antarnegara kawasan.

    Setelah menyelesaikan agenda bilateral, Prabowo kembali bergabung dalam sesi utama KTT Asean untuk menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang Asean 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on Asean 2045: Our Shared Future) bersama para kepala negara dan pemerintahan ASean lainnya.

    Penandatanganan dilakukan secara bergantian oleh para pemimpin, dan acara ini juga turut disaksikan oleh Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, yang hadir sebagai pengamat. Walaupun Timor Leste belum menjadi anggota penuh Asean, kehadiran mereka mencerminkan semangat inklusivitas yang terus dijunjung tinggi oleh organisasi kawasan ini.

    Turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan bilateral itu sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menko Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

  • ANTARA kerja sama dengan CMG dan Xinhua disaksikan Prabowo-Li Qiang

    ANTARA kerja sama dengan CMG dan Xinhua disaksikan Prabowo-Li Qiang

    Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) dan Perdana Menteri China Li Qiang dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan China di Istana Negara, Jakarta, Minggu (25/5/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    ANTARA kerja sama dengan CMG dan Xinhua disaksikan Prabowo-Li Qiang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 25 Mei 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Kantor Berita ANTARA berkolaborasi dengan China Media Group (CMG) serta bekerja sama dengan Kantor Berita China Xinhua News Agency. Kolaborasi dan kerja sama tersebut diumumkan dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri China Li Qiang ke Indonesia yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Minggu, dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan PM Li Qiang.

    Kesepakatan kolaborasi media antara Kantor Berita ANTARA dan CMG serta kerja sama ANTARA dengan Xinhua menjadi bagian dari delapan kerja sama yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan China.

    Selain media, bidang kerja sama lainnya yang disepakati mencakup sektor pariwisata antara Kementerian Pariwisata Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China. Di bidang pertanian, kerja sama dilakukan antara Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs China dalam ekspor produk pertanian.

    Pemerintah kedua negara juga menyepakati kerja sama pengobatan tradisional yang melibatkan Kementerian Kesehatan Indonesia dan National Administration of Traditional Chinese Medicine China. Masih dalam sektor kesehatan, kerja sama juga mencakup pencegahan dan pengendalian tuberkulosis antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan National Disease Control and Prevention Administration China.

    Di bidang ekonomi, kerja sama disepakati antara Danantara dan China Investment Corporation dalam sektor investasi. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan China Chamber of Commerce in Indonesia menjalin kerja sama bisnis strategis.

    Selain kesepakatan delapan kerja sama tersebut, pemerintah Indonesia dan pemerintah China juga menandatangani empat dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Nota kesepahaman pertama ditandatangani antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China mengenai pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal.

    Nota kesepahaman kedua dilakukan antara Dewan Ekonomi Nasional dan National Development and Reform Commission China terkait kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Nota kesepahaman ketiga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China mengenai penguatan kerja sama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok.

    Nota kesepahaman keempat ditandatangani antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Perdagangan China, dan Pemerintah Provinsi Fujian yang mencakup kerja sama dalam program Two Countries Twin Parks.

    Sumber : Antara