Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Harga Referensi CPO Turun Jadi US$ 856,38/MT, Ini Penyebabnya

    Harga Referensi CPO Turun Jadi US$ 856,38/MT, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan menurunkan Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) periode Juni 2025 menjadi US$ 856,38/MT. Nilai ini turun US$ 68,08 atau 7,36% dari periode Mei 2025 yang tercatat sebesar US$ 924,46/MT.

    Harga referensi ini digunakan untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE).

    Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1484 Tahun 2025 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kepmendag tersebut berlaku untuk 1-30 Juni 2025.

    “Saat ini, HR CPO turun mendekati ambang batas US$ 680/MT. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US$ 52/MT dan PE CPO sebesar 10 persen dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$ 85,6384/MT untuk periode Juni 2025,” kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim, dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).

    BK CPO periode Juni 2025 merujuk pada Kolom Angka 5 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 sebesar US$ 52/MT. Sementara itu, PE CPO periode Juni 2025 merujuk pada Lampiran PMK Nomor 30 Tahun 2025 sebesar 10% dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$ 85,6384/MT.

    Penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 April-24 Mei 2025 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar US$ 804,50/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$ 908,27/MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar US$ 1.132,90/MT.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46. Tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$ 40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

    Kemudian berdasarkan ketentuan tersebut, HR bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai perhitungan tersebut, ditetapkan HR CPO sebesar US$ 856,38/MT.

    Selain itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan netto ≤ 25 kg dikenakan BK US$ 0/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Kepmendag Nomor 1485 Tahun 2025 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

    Penurunan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya peningkatan produksi di Malaysia, proyeksi penurunan permintaan dari India sebagai negara konsumen utama, dan peningkatan nilai dolar Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, HR biji kakao periode Juni 2025 ditetapkan sebesar US$ 9.591,52/MT, meningkat sebesar US$ 1.207,77 atau 14,41% dari Mei 2025. Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Juni 2025 menjadi US$ 9.127/MT, naik US$ 1.178 atau 14,82% dari periode Mei 2025.

    Peningkatan HR dan HPE biji kakao ini dipengaruhi penurunan produksi di negara produsen utama di wilayah Afrika Barat akibat curah hujan yang tinggi. Sementara itu, peningkatan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap sebesar 15 persen. Hal tersebut sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada PMK Nomor 38 Tahun 2024.

    Selanjutnya, HPE produk kulit periode Juni 2025 tidak berubah dari Mei 2025. Namun, ada peningkatan HPE produk kayu periode Juni 2025 pada beberapa jenis kayu, yaitu kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm² dari jenis meranti dan rimba campuran serta jenis sortimen lainnya dari hutan, tanaman jenis kayu pinus dan kayu jati putih, kayu akasia, kayu sengon, kayu karet, kayu balsa, kayu putih, dan lain lain. Sedangkan, ada penurunan HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm² dari jenis merbau dan sortimen lainnya jenis eboni dan jati.

    Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1483 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

    (ada/ara)

  • BPKH Limited Bidik Jadi Syarikah Penyedia Layanan Haji

    BPKH Limited Bidik Jadi Syarikah Penyedia Layanan Haji

    Bisnis.com, JEDDAH — BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi membidik untuk menjadi syarikah penyedia layanan haji bagi jemaah Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, diketahui berubah menjadi berbasis syarikah dari awalnya berbasis kelompok terbang (kloter).

    Ada 8 syarikah yang tahun ini ditunjuk untuk memberikan pelayanan kepada jemaah Indonesia. Mereka di antaranya Rifadah, Rawaf Mina, Mashariq Dzahabiyah atau Sana Mashariq, Rifad, Mashariq Mutamayyizah atau Rakeen Mashariq, Dluyuful Bait, Rehlat wa Manafea, dan MCDC.

    Direktur BPKH Limited Iman Nikmatullah mengatakan tahun ini Pemerintah Arab Saudi masih mewajibkan perusahaan lokal yang menjadi penyedia layanan haji. Namun demikian, dengan iklim investasi di Saudi yang semakin terbuka, tidak menutup kemungkinan BPKH Limited untuk menjadi salah satu syarikah yang melayani jemaah Indonesia ke depan.

    “Tahun depan [kami] akan menjadi perusahaan terbuka, akan membeli sahamnya syarikah. Kami sudah banyak berinteraksi dengan syarikah,” kata Iman, berbincang dengan Bisnus.com di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (28/5/2025).

    Bahkan Iman menyebut, sebelum Pemerintah Indonesia menetapkan 8 syarikah yang akan melayani 203.320 jemaah Indonesia tahun ini, pihaknya telah melakukan pendekatan kepada sejumlah syarikah.

    “Kami juga membantu menjualkan produk makanan siap saji Wong Solo ke syarikah-syarikah. Alhamdulillah hampir semua syarikah pakai produk Indonesia di Masyair [Arafah, Muzdalifah, Mina/Armuzna],” jelas Iman.

    BPKH Limited, sebelumnya, mengantongi registrasi komersial dari Kementerian Perdagangan Arab Saudi pada 16 Maret 2023, dan kini menjadi perpanjangan tangan BPKH dalam investasi di Saudi.

    Pada musim haji tahun ini, BPKH Limited menjembatani pengadaan 475 ton pasta bumbu khas Indonesia yang digunakan di seluruh dapur katering untuk jemaah di Makkah dan Madinah. Jumlah itu melonjak dari hanya 76 ton pada 2024.

    Selain itu, BPKH Limited juga mengelola sekitar 121 area komersial di 205 hotel jemaah Indonesia di Makkah pada musim haji 2025. Seluruh keuntungan dari kegiatan ekonomi itu akan kembali mengalir ke jemaah dalam bentuk manfaat dana haji.

  • Harga Patokan Ekspor Konsentrat Tembaga Naik Jadi Segini

    Harga Patokan Ekspor Konsentrat Tembaga Naik Jadi Segini

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditas konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) untuk paruh pertama Juni 2025, atau 1-14 Juni 2025, sebesar US$ 4.552,47 per WMT. Angka ini naik tipis sebesar 0,17% dibandingkan paruh kedua Mei 2025, yakni US$ 4.550,73 per WMT.

    Penetapan HPE tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1482 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. Kepmendag ditetapkan pada 28 Mei 2025 dan berlaku untuk 1-14 Juni 2025.

    Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menjelaskan, fluktuasi harga tembaga (Cu), emas (Au), dan perak (Ag) di pasar global berdampak pada kenaikan HPE komoditas konsentrat tembaga tersebut. Pada Mei 2025, harga tembaga naik 1,56% dari bulan sebelumnya. Sedangkan, emas dan perak turun masing-masing 1,13% dan 0,42%.

    “Harga tembaga menunjukkan ketahanan meski ada tekanan makroekonomi. Penurunan emas disebabkan aksi ambil untung setelah reli pada April, sementara perak tetap stabil karena permintaan industri yang kuat. Dinamika ini turut mempengaruhi HPE konsentrat tembaga untuk awal Juni 2025,” kata Isy, dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).

    Isy juga menyebut, proses perumusan HPE mengacu pada data pasar internasional seperti London Bullion Market Association (LBMA) untuk logam mulia dan London Metal Exchange (LME) untuk logam dasar.

    Selain itu, masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menjadi dasar dalam menyusun usulan harga yang mencerminkan perkembangan pasar global secara objektif dan transparan. Dengan penetapan HPE yang kredibel dan responsif, Kemendag memastikan kebijakan ekspor komoditas pertambangan tetap relevan sehingga memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri.

    “Penetapan HPE dilakukan melalui rapat koordinasi lintas instansi, melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan nilai HPE mencerminkan kondisi pasar global,” tambah Isy.

    (ada/ara)

  • PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum Nasional 31 Mei 2025

    PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum Nasional 31 Mei 2025

    PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Nama mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    dan Menteri Pertanian (Mentan)
    Amran Sulaiman
    mencuat dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) menjelang muktamar yang bakal terlaksana sekitar Agustus-September 2025.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, dua nama itu sering menjadi perbincangan positif dari kader partai berlambang Ka’bah itu.
    “Nama
    caketum PPP
    dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam dalam siaran pers, Sabtu (31/5/2025).
    Belly menuturkan, sosok ketua umum mendatang harus mampu menimbulkan efek kejut positif di mata masyarakat Indonesia.
    PPP membutuhkan sosok ketua umum paket komplit, yakni religius yang dekat dengan ulama dan santri, serta diterima oleh semua kalangan termasuk kaum muda.
    Kemudian, kreatif merangkul dan membuka diri kepada seluruh komponen internal maupun eksternal PPP.
    “Dan tentu harus kuat plus loyal secara finansial untuk mendukung program-program perjuangan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
    Ia berpendapat, membuka diri dan merangkul semua pihak sudah sewajarnya dilakukan jika ingin PPP kembali eksis.
    “Dan jadikan PPP menjadi partai yang lebih terbuka, namun tetap berpegang teguh kepada khittoh perjuangan dan jati diri partai,” ucapnya.
    Pengurus DPW PPP Jakarta, Dedy Kurnyawan juga menambahkan, partai seharusnya sudah tidak perlu lagi berdebat tentang kegagalan melampaui ambang batas parlemen yang membuat mereka tak meraih kursi di DPR pada 2024.
    Dia bilang, saat ini yang terpenting adalah kembali merebut suara rakyat.
    “Oleh karena itu, maka fokusnya adalah mencari pemimpin yang punya figur kuat, juga amunisi yang kuat untuk menyongsong Pemilu tahun 2029,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
    ketum PPP
    menjelang muktamar.
    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Kerek Pungutan Ekspor, Harga Referensi CPO Juni 2025 Turun 7,36%

    Sri Mulyani Kerek Pungutan Ekspor, Harga Referensi CPO Juni 2025 Turun 7,36%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sebesar US$856,38 per metrik ton (MT) untuk periode Juni 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan nilai HR CPO ini turun US$68,08 atau 7,36% dari periode Mei 2025 yang tercatat sebesar US$924,46/MT.

    “Penurunan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan produksi di Malaysia, proyeksi penurunan permintaan dari India sebagai negara konsumen utama, dan peningkatan nilai dolar Amerika Serikat,” kata Isy dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).

    Lebih lanjut, Isy menjelaskan penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 1484/2025 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Adapun, Kepmendag ini berlaku untuk 1–30 Juni 2025.

    “Saat ini, HR CPO turun mendekati ambang batas US$680/MT. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan [PMK] yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US$52/MT dan PE CPO sebesar 10% dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$856,384/MT untuk periode Juni 2025,” tuturnya.

    Isy menambahkan bahwa BK CPO periode Juni 2025 merujuk pada Kolom Angka 5 Lampiran Huruf C PMK No. 38/2024 sebesar US$52/MT.

    Sementara itu, PE CPO periode Juni 2025 merujuk pada Lampiran I PMK No. 30/2025 sebesar 10% dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$85,6384/MT.

    Dia menjelaskan penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 April–24 Mei 2025 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar US$804,50/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$908,27/MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar US$1.132,90/MT.

    Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, HR bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai perhitungan tersebut, ditetapkan HR CPO sebesar US$856,38/MT.

    Pungutan Ekspor CPO

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 30/2025 resmi menaikkan PE CPO dari semula 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini mulai berlaku pada 17 Mei 2025. 

    Berdasarkan PMK 30/2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan, Menkeu Sri Mulyani mengungkap kenaikan PE CPO ini untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani.

    “… diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor hasil komoditas perkebunan dan/atau turunan hasil komoditas perkebunan, melalui pengaturan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan,” demikian bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip pada Kamis (15/5/2025).

    Pada Pasal 1 PMK 30/2025 disebutkan, tarif layanan BLU BPDP pada Kemenkeu merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU BPDP pada Kemenkeu.

    Adapun, tarif layanan dimaksud merupakan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan/atau produk turunannya yang disebut tarif pungutan. Adapun, tarif pungutan ini ditetapkan berdasarkan nilai harga referensi (HR) CPO.

    Sementara itu, HR CPO mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

    Bendahara Negara RI itu juga menyampaikan bahwa tarif pungutan ini dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, dan eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau produk turunannya.

    Nantinya, tarif pungutan yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir dibayar dalam mata uang rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

    Kemudian, nilai kurs akan ditetapkan oleh Menkeu berdasarkan Keputusan Menkeu mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

    “Tata cara pengenaan Tarif Pungutan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (4).

  • Serikat Pekerja Tagih Revisi Permendag 8/2024, Prabowo Telah Beri Perintah

    Serikat Pekerja Tagih Revisi Permendag 8/2024, Prabowo Telah Beri Perintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menagih revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang sampai saat ini tak kunjung terbit.

    Ketua Umum KSPN Ristadi mengatakan pihaknya masih menunggu revisi Permendag 8/2024. Padahal, berdasarkan informasi yang dia  terima, draft revisi Permendag sudah melindungi industri dalam negeri, sayangnya hingga saat ini Menteri Perdagangan belum menandatangani beleid itu.

    “Sampai hari ini belum juga [revisi Permendag 8/2024 terbit], padahal dalam proses pekerjaan beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi draft revisinya sudah jadi dan menurut informasi itu bagus untuk melindungi dunia industri dalam negeri kita. Tapi kemudian sampai hari ini belum juga diteken revisi Permendag 8,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Lebih lanjut, Ristadi juga menyebut bahwa para buruh mendapatkan harapan dengan adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera merevisi Permendag 8/2024 dalam forum Sarasehan Ekonomi pada Selasa (8/4/2025).

    “Padahal dari waktu ada kegiatan Sarasehan Ekonomi Nasional, hampir satu bulan lebih kelihatannya, dan di situ Pak Presiden sudah langsung memerintahkan jika itu merugikan bangsa dan negara untuk direvisi, tapi hari ini juga belum muncul-muncul juga itu revisi,” ujarnya.

    Menurut Ristadi, revisi Permendag 8/2024 yang digadang-gadang bakal menerapkan persetujuan teknis (pertek) efektif meredam gempuran barang impor ilegal yang membanjiri pasar Indonesia.

    Namun, lanjut dia, beleid itu tidak akan terlalu banyak berdampak jika tak dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Untuk itu, dia menuntut agar pemerintah serius dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang impor ilegal.

    “Walaupun misalkan nanti revisi Permendag No. 8/2024 ini bagus, tetapi kalau kemudian tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat, tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang bagus, saya kira sebagus apapun revisi Permendag No.8/2024 ini tidak akan terlalu banyak berpengaruh,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi publik (public hearing) dengan meminta masukan kepada industri, pelaku usaha, pedagang, hingga masyarakat terkait rencana deregulasi. Namun, Kemendag tetap melakukan kajian.

    “Jadi kemarin setelah public hearing memang kita kaji lagi. Tentu ada sedikit perubahan. Minggu ini akan kami selesaikan [revisi Permendag 8/2024]. Ya, Permendag impor, ekspor, dan perizinan akan kita selesaikan,” kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Dia menjelaskan bahwa ini merupakan paket deregulasi tahap pertama yang diracik oleh Kemendag. Setelah itu, lanjut dia, paket deregulasi tahap pertama itu akan dievaluasi.

    “Nanti kalau misalnya memang harus berubah dari hasil evaluasi, kita akan lakukan untuk yang paket kedua,” pungkasnya.

  • Kemendag Pelototi Progres Refund Tiket Konser Day6 dari Mecimapro, Baru 47%!

    Kemendag Pelototi Progres Refund Tiket Konser Day6 dari Mecimapro, Baru 47%!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memantau proses pengembalian dana (refund) tiket konser band pop rock asal Korea Selatan, Day6 ‘3rd World Tour Forever Young’ dari promotor konser PT Melania Citra Permata (Mecimapro).

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menyatakan pemerintah hadir untuk melakukan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, termasuk di bidang jasa hiburan.

    “Kami terus memantau progres pengembalian dana tiket konser Day6 ‘3rd World Tour Forever Young’ dari promotor konser Mecimapro,” kata Moga dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (30/5/2025).

    Adapun hingga Selasa (27/5/2025), pengembalian dana tiket konser Day6 ‘3rd World Tour Forever Young’ terpantau baru mencapai 47%.

    “Konsumen dipersilakan menyampaikan pengaduan bila mengalami kerugian akibat membeli atau menggunakan barang dan jasa,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Mecimapro Fransiska Melani memohon agar konsumen bersabar untuk menyelesaikan pengembalian dana tiket konser Day6. Adapun, lanjut dia, tim Mecimapro juga telah menyiapkan jalur komunikasi khusus bagi konsumen yang mengalami permasalahan terkait penyelenggaraan konser musik ini.

    “Mecima berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana pembeli tiket konser Day6 ‘3rd World Tour Forever Young’. Hingga Selasa lalu [27/5], progres pengembalan dana telah mencapai 47%,” ujarnya.

    Dia merincikan, capaian tersebut meliputi kategori Gray, Green, dan Blue yang telah selesai sepenuhnya. Sementara itu, untuk kategori lainnya akan diselesaikan pada 31 Mei—11 Juni 2025.

    Lebih lanjut, Melani mengatakan bahwa Mecimapro memerlukan tambahan waktu untuk menuntaskan pengembalian dana karena terdapat beberapa kendala.

    Pertama, diperlukan kelengkapan data dari konsumen, termasuk informasi rekening dan dokumen pendukung dikarenakan banyak konsumen yang membeli tiket melalui jasa titipan.

    Kedua, diperlukan verifikasi internal untuk melakukan pengecekan email yang diterima agar pengembalian dana tepat sasaran dan sesuai prosedur. Ketiga, ada proses transfer bank yang dapat memerlukan waktu tambahan karena batching dan sistem kliring.

    Sebelumnya pada Jumat (23/5/2025), Kemendag telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata membahas perlindungan konsumen di sektor jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.

    Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Pemberdayaan Konsumen Rihadi Nugraha, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ronald Jenri Silalahi, Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Mohammad Amin, dan Kepala Bidang Pengembangan Strategi Event Kementerian Pariwisata Betsy Dian Astri.

    Rihadi menyampaikan pemerintah menjamin penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk perlindungan konsumen di sektor jasa pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain jasa hiburan seperti konser musik.

    Dia juga menegaskan, pelaku usaha selaku penyelenggara konser musik diimbau beritikad baik dalam menyelenggarakan kegiatan usaha serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

    Selain itu, sambung dia, pelaku usaha diharuskan menginformasikan apa yang menjadi hak konsumen dan bertanggung jawab memenuhi hak tersebut, termasuk memberikan ganti rugi atau kompensasi bila kegiatan tidak sesuai ketentuan dan perjanjian.

    Sementara itu, Ronald menuturkan pelaku usaha sektor jasa hiburan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib mematuhi regulasi di bidang perlindungan konsumen, antara lain terkait cara menjual, promosi, dan pencantuman klausul baku sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen.

  • Korlantas Targetkan Zero Kendaraan Over Dimensi dan Load pada 2026

    Korlantas Targetkan Zero Kendaraan Over Dimensi dan Load pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri secara intensif melakukan penindakan terhadap kendaraan over dimensi dan over load  sebagai bagian dari strategi nasional keselamatan transportasi. 

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan, pihaknya tidak bekerja sendiri melainkan bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyukseskan target menuju zero kendaraan over dimensi dan over load   2026.

    “Penertiban ini didukung oleh sejumlah kementerian dan instansi, seperti, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, yang mengoordinasikan kebijakan lintas sektor dalam penguatan sistem transportasi nasional,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

    Kemudian Kementerian Perhubungan sebagai pembuat regulasi teknis kendaraan dan pelaksana pengawasan, Kementerian Perdagangan yang mengatur distribusi logistik barang agar sesuai dengan beban standar. 

    Selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani pembangunan dan perawatan jalan nasional serta tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang menerapkan sistem Weigh-In-Motion (WIM) di sejumlah ruas tol. 

    Tidak hanya itu, Dinas Perhubungan Daerah, yang aktif dalam pengawasan dan razia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Asosiasi Pengusaha Logistik dan Transportasi yang diajak berkolaborasi agar pelaku usaha menyesuaikan armadanya dengan aturan.

    Hingga saat ini, pemerintah terus memperkuat langkah menargetkan menuju Indonesia bebas over dimensi dan over load pada 2026. Penertiban ini dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan masa transisi bagi pelaku usaha. 

    “Kami akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif di samping penegakan hukum,” tutur Agus.

  • RI jadi ekonomi digital terbesar di ASEAN karena perempuan

    RI jadi ekonomi digital terbesar di ASEAN karena perempuan

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti (tiga dari kiri) saat kegiatan ASEAN Women Economic Summit (AWES) 2025, di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (25/5/2025). ANTARA/HO-Kemendag

    Wamendag: RI jadi ekonomi digital terbesar di ASEAN karena perempuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN karena kontribusi dari para perempuan.

    Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, peran perempuan dalam sektor UMKM merupakan penggerak kuat dalam perdagangan inklusif, sehingga banyak program pembelajaran digital dari pemerintah yang diberikan kepada perempuan selaku penggerak UMKM.

    “Kita (Indonesia) saat ini menjadi pusat kekuatan ekonomi digital terbesar se-ASEAN dan diprediksi akan terus tumbuh dalam setiap tahunnya. Pencapaian tersebut tentu kita apresiasi dan dibalik itu semua banyak orang yang turut terlibat, salah satunya kontribusi dari perempuan. Ternyata, sebanyak 64,5 persen dari sekitar 65 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia dilakukan oleh perempuan,” ujarnya dalam kegiatan ASEAN Women Economic Summit (AWES) 2025, di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (25/5).

    Wamendag Roro menjelaskan Kementerian Perdagangan Indonesia telah mendirikan Export Center dan FTA Support Center sebagai layanan terpadu untuk menyediakan pelatihan, pendampingan, dan business matching guna membantu pengusaha dalam negeri berekspansi ke pasar regional dan global dengan para perempuan diimbau untuk ikut andil.

    Selanjutnya, ia menambahkan Kementerian Perdagangan membuka lebar untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan internasional dan domestik dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan.

    “Saya sangat menghargai kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan mitra kami yang terhormat. Kami sepenuhnya terbuka untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dalam lingkup internasional ataupun domestik,” ujarnya pula.

    Selaras dengan pernyataan Wamendag, menurut data kementerian terkait, hingga 2023, sebanyak 64,5 persen dari sekitar 65 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Berbagai badan usaha yang terdapat di Indonesia berkontribusi sekitar 60,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan mempekerjakan 97 persen dari tenaga kerja nasional yang menggarisbawahi signifikansi ekonomi pada badan usaha tersebut.

    “Untuk memperkuat peran UMKM dalam mendorong kinerja ekspor nasional, kami di Kementerian Perdagangan juga mengadakan pelatihan UMKM yang diharapkan inisiatif ini dapat memberikan UMKM yang dipimpin perempuan mendapatkan akses yang lebih luas ke pasar internasional, serta menawarkan dukungan terstruktur dan peluang strategis untuk meningkatkan daya saing global mereka,” kata Roro Esti.

    Di Indonesia, perempuan memiliki kebebasan untuk mengakses pasar tenaga kerja. Namun, representasi para perempuan dalam posisi manajerial masih di angka 31,7 persen. Angka itu masih memiliki potensi signifikan untuk ditingkatkan di masa mendatang.

    Kementerian Perdagangan pun turut berupaya mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dalam perumusan kebijakan publik, misalnya dengan memberikan akses yang luas dan setara pada posisi kepemimpinan senior di tingkat eselon 1 dan eselon 2 bagi staf kementerian, tanpa mengorbankan prinsip meritokrasi dan kualitas kinerja.

    “Saya mendorong para perempuan, khususnya perempuan muda untuk bisa mengambil peran agar tidak takut mengemban tugas yang strategis dalam lini apapun, baik dalam kehidupan sosial, pemerintahan maupun bisnis,” ujar Wamendag Roro.

    Sumber : Antara

  • Antisipasi Dampak Tarif Trump, Pemerintah Siapkan Deregulasi Impor dan Ekspor

    Antisipasi Dampak Tarif Trump, Pemerintah Siapkan Deregulasi Impor dan Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satunya, dengan deregulasi impor dan ekspor.

    Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Reza Pahlevi menyampaikan, usai adanya kebijakan tarif Trump, setiap negara akan berlomba-lomba melakukan proteksionisme, guna melindungi industri dalam negeri dari produk asing.

    “Dari satu sisi artinya banyak negara yang akan menerapkan trade remedies, sehingga otomatis kemungkinan produk kita juga akan banyak dikenakan trade remedies,” kata Reza di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Sebagai informasi, trade remedies merupakan instrumen yang diperbolehkan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) untuk negara anggotanya dalam menghadapi perdagangan internasional yang tidak berimbang (anti-dumping dan anti-subsidi) maupun perdagangan yang berimbang (safeguards).

    Lebih lanjut, Reza mengatakan bahwa adanya kebijakan tersebut akan membuat China kesulitan untuk memasok produk-produknya ke AS. Sebagai gantinya, China akan mencari pasar baru, termasuk di Indonesia, sehingga berpotensi membanjiri pasar dalam negeri.

    Untuk itu, Reza menyebut bahwa pemerintah tengah berupaya untuk memperkuat sistem perlindungan perdagangan Indonesia, dengan memperkuat instrumen trade remedies dari serbuan impor dan melindungi produk dalam negeri dari tuduhan dumping oleh negara lain.

    “Jadi intinya kita harus memperkuat dua sisi ini,” ujarnya.

    Sejalan dengan hal itu, Reza menyebut bahwa pemerintah tengah menderegulasi impor dan ekspor. “Sedang dilakukan deregulasi impor, nggak hanya impor, ekspor pun sedang dilakukan deregulasi,” ungkapnya.

    Reza belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai deregulasi tersebut. Kendati begitu, menurutnya kondisi ini justru menjadi peluang yang tepat bagi Indonesia untuk menghilangkan bisnis ekonomi yang tinggi serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

    “Jadi dibalik Trump ini pun harusnya ada peluang,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah terus memantau perkembangan kebijakan tarif resiprokal, khususnya soal dampak terhadap ekspor-impor Indonesia.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan masa jeda 90 hari yang tersedia sebelum tarif baru diberlakukan untuk mengupayakan kesepakatan terbaik.

    “Nanti kita akan jajaki bersama, ya. Kami sedang menunggu update terakhirnya karena proses negosiasi masih berjalan,” ujar Roro, dikutip pada Selasa (6/5/2025).

    Roro pun angkat bicara terkait dengan pemberlakuan tarif dagang baru oleh Trump yang dapat memengaruhi alur ekspor-impor Indonesia, terutama di sektor manufaktur, elektronik, dan tekstil.

    Roro juga menambahkan bahwa langkah strategis akan diambil secara kolaboratif untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan proteksionisme tersebut.

    “Kami akan memaksimalkan jeda 90 hari tarif Trump untuk mendapatkan deal yang terbaik untuk Indonesia,” pungkas Roro.