Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Prioritas Utama Hilangkan Truk ODOL: Berantas Preman dan Pungli!

    Prioritas Utama Hilangkan Truk ODOL: Berantas Preman dan Pungli!

    Jakarta –

    Pemerintah mencanangkan program zero ODOL atau tidak ada lagi truk kelebihan dimensi dan muatan (over dimension and over load/ODOL). Mulai Juni 2025 ini, Korlantas Polri melakukan sosialisasi mengenai masalah kendaraan ODOL.

    Menurut Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto, menangani truk ODOL harus melibatkan kementerian dan lembaga sesuai bidang masing-masing. Mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Bidang Ekonomi, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas dan Korlantas wajib turun tangan.

    “Kita harus buat road map atau perencanaan (planning) untuk beberapa tahun ke depan dalam menertibkan truk kelebihan dimensi dan muatan dan harus dijalankan secara konsisten,” kata Soerjanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, untuk tahap awal dimulai dari proyek pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak boleh menggunakan truk kelebihan dimensi dan muatan. Hal ini 100 persen kontrolnya ada di pemerintah dan harusnya bisa segera diimplementasikan.

    Soerjanto mengatakan, pengemudi dan pemilik truk sebenarnya juga tidak senang dengan kondisi truk ODOL. Sebab, ada beberapa masalah yang timbul dari truk ODOL.

    “Di samping truk akan lebih cepat rusak dan sangat berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas, mereka juga sangat menginginkan operasional normal tetapi dengan biaya terpenuhi atau tercukupi. Menurut para pengemudi truk, mengendarai truk kelebihan dimensi dan muatan sangat mengerikan. Ibaratnya, kalau direm hari Senin berhentinya hari Sabtu,” ucapnya.

    Namun, ada beberapa kondisi yang memaksa praktik truk ODOL. Salah satunya adalah maraknya pungutan liar (pungli) di lapangan sehingga membuat biaya operasional membengkak.

    “Prioritas utama dalam penertiban truk kelebihan dimensi dan muatan adalah pemberantasan preman dan pungli. Hal ini sangat membebani transporter (pengusaha angkutan barang) dan pengemudi. Biaya ini bisa mencapai total 15%-35% dari ongkos angkut tergantung daerah dan jenis barang yang diangkut,” sebut Soerjanto.

    “Oleh sebab itu, program penertiban truk kelebihan dimensi dan muatan perlu didiskusikan, dipikirkan dan dipersiapkan secara menyeluruh (comprehensive), perlu kehati-hatian dan matang. Hal ini harus melibatkan semua unsur yang terlibat, seperti asosiasi pengusaha angkutan barang, asosiasi pengemudi truk, pemerintah dan pemilik barang,” katanya.

    Soerjanto menyebut, perlu juga didukung pengalihan angkutan darat ke moda kereta dan kapal. Dengan pengalihan dari truk ke mode kereta atau kapal, diharapkan bisa mengurangi masalah truk ODOL di jalan raya.

    “Saat ini kami sedang mencoba mengalihkan angkutan minuman mineral di daerah Sukabumi dari truk ke kereta. Ternyata hal ini secara ekonomi juga tidak mudah dan perlu dukungan semua pihak secara konsisten,” pungkasnya.

    (rgr/dry)

  • Harga Kakao Hari Ini 2 Juni 2025, Melonjak hingga 14% – Page 3

    Harga Kakao Hari Ini 2 Juni 2025, Melonjak hingga 14% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat Harga Referensi (HR) biji kakao pada Juni 2025 dipatok sebesar USD 9.591,52/MT, naik sebesar USD 1.207,77 atau 14,41% dari Mei 2025.

    Hal tersebut berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Juni 2025 menjadi USD 9.127/MT, naik USD 1.178 atau 14,82% dari Mei 2025.

    “Peningkatan HR dan HPE biji kakao ini dipengaruhi penurunan produksi di negara produsen utama di wilayah Afrika Barat akibat curah hujan yang tinggi,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan N.M Kusuma Dewi, seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (2/6/2025).

    Ia menambahkan, peningkatan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap sebesar 15 persen. Hal itu sesuai kolom 4 lampiran Huruf B pada PMK Nomor 38 Tahun 2024.

    HR CPO

    Sementara itu, HR CPO untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), untuk periode Juni 2025 adalah sebesar USD 856,38/MT. Nilai ini turun USD 68,08 atau 7,36 persen dari periode Mei 2025 yang tercatat sebesar USD 924,46/MT.

    Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1484Tahun 2025 tentang Harga Referensi Crude  Palm  Oilyang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kepmendag tersebut berlaku untuk 1–30 Juni 2025.

    “Saat  ini,  HR  CPO  turun  mendekati  ambang  batas  USD  680/MT.  Untuk  itu,  merujuk  pada  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 52/MT dan  PE  CPO  sebesar  10  persen  dari  HR  CPO  periode  Juni  2025,  yaitu  sebesar  USD  85,6384/MT  untuk periode Juni 2025,” ujar Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang Muktamar
    Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
    ketua umum PPP
    mulai menghangat.
    Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
    Sebagian pihak menganggap Plt
    Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
    calon ketua umum PPP
    pada muktamar mendatang.
    Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
    Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
    “Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    juga disebut-sebut.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
    “Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
    Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
    Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
    Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
     
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
    “Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
    Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
    Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
    “Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
    calon Ketua Umum PPP
    dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
    Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
    Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
    Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
    “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
    Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
    Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
    “Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
    Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
    Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
    Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
    Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
     
    “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
    Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
    “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
    Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
    Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
     “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh Ancam Mogok Massal Jika Pemerintah Diam soal Impor Ilegal

    Buruh Ancam Mogok Massal Jika Pemerintah Diam soal Impor Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengancam akan melakukan mogok produksi secara nasional atau mogok massal apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait impor ilegal.

    Hal ini disampaikan KSPN dalam aksi demo buruh yang dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (1/5/2025) sejak pukul 10.00 WIB. 

    Presiden KSPN Ristadi mengatakan pihaknya tidak segan untuk secara serempak menghentikan pekerjaan secara nasional apabila pemerintah masih berdiam tanpa penindakan lebih lanjut atas maraknya praktik impor ilegal di Tanah Air.

    “Tapi kalau dalam waktu maksimal satu bulan ke depan, ini 1 Juni, bulan depan 1 Juli kalau aspirasi kita, setelah kita lakukan diskusi teknik, belum juga ada yang di-follow up, maka siap untuk menghentikan produksi secara nasional?” kata Ristadi dalam orasinya, Minggu (1/6/2025). 

    Pertanyaan dalam orasi tersebut segera dijawab serentak oleh ribuan buruh yang berteriak lantang. “Siap!!” jawab buruh. 

    Adapun, demonstrasi yang dilakukan hari ini semula akan berlanjut long march ke area depan Istana Negara. Namun, Ristadi mengungkap pihak istana telah merespons tuntutan yang disebutkan dalam demo hari ini. 

    Menurut dia, pemerintah melalui Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan Hasan Hasbi telah menerima aspirasi tertulis dari KSPN. Pemerintah juga disebut akan berdiskusi lebih lanjut untuk mengatasi polemik tersebut. 

    “Ada beberapa hal yang sebetulnya sudah siap, tapi memang perlu dorongan untuk segera dikeluarkan yaitu soal Permendag 8/2024. Ternyata draftnya itu sudah siap revisinya untuk membatasi impor barang dari luar negeri,” tuturnya. 

    Aturan tata niaga impor tersebut merupakan kebijakan relaksasi impor untuk sejumlah barang impor yang merupakan revisi dari aturan sebelumnya Permendag 36/2023. 

    KSPN berharap dengan dorongan demonstrasi hari ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan segera meneken revisi Permendag 8/2024 pada pekan depan. 

    “Dan hari Selasa Insya Allah perwakilan KSPN diskusi lebih lanjut dengan pihak istana untuk melakukan langkah strategis selanjutnya sebagai kelanjutan aspirasi hari ini yang kita sampaikan pada aksi 1 Juni 2025,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Ristadi mengungkap terkait dengan pengawasan yang juga disebut akan menjadi prinsip dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya pengawasan hukum bidang ketenagakerjaan. 

    Sebelumnya, Ristadi menerangkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini, tekanan impor murah dan melemahnya daya beli masyarakat telah membuat industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil dalam negeri makin terpuruk.

    Dia pun meminta pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri padat karya bahkan meningkatkannya merupakan langkah strategis pemerintah untuk menahan lonjakan pengangguran, mempertahankan daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang akan mampu berkontribusi menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

  • Pandeglang Ekspor Perdana 5.000 Ekor Ikan Mas Sinyonya ke Vietnam

    Pandeglang Ekspor Perdana 5.000 Ekor Ikan Mas Sinyonya ke Vietnam

    Pandeglang, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Kementerian Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tertinggal, Tabrani, secara resmi melepas ekspor perdana benih ikan mas sinyonya sebanyak 5.000 ekor ke Vietnam.

    Kegiatan pelepasan ini berlangsung di lokasi budidaya milik Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Warga Dekat, di Bukit Ikan Mas Sinyonya, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (1/6/2025).

    “Hari ini kami bersama Wakil Bupati Pandeglang yang mewakili gubernur, perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan seluruh unsur terkait mengikuti pelepasan perdana ekspor ikan mas sinyonya hasil budi daya Desa Bandung. Untuk ekspor perdana ini, pengiriman dilakukan ke Vietnam,” ujar Tabrani saat ditemui di lokasi, Minggu (1/6/2025).

    Selain Vietnam, Tabrani mengungkapkan beberapa negara lain juga berminat untuk mengimpor ikan mas sinyonya dari bumdes Desa Bandung. Ia meminta kepada bumdes Bandung  agar bisa memenuhi kebutuhan ekspor tersebut, sehingga dapat menggerakan perekonomian di wilayah desa Bandung, khususnya Kabupaten Pandeglang.

    “Ada beberapa negara yang telah meminta ikan mas sinyonya. Mudah-mudahan ke depan, Desa Bandung melalui Bumdes  mampu memenuhi permintaan tersebut,” katanya.

    Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadiharja, menjelaskan sebanyak 5.000 ekor ikan mas sinyonya yang akan diekspor ke Vietnam tersebut dijadwalkan diberangkatkan pada 2 Juni 2025 setelah melalui proses karantina.

    Wahyu menambahkan, selain Vietnam, ikan mas sinyonya juga diminati oleh negara lain seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Arab Saudi.

    Ikan mas sinyonya yang diekspor berusia 35 hari dan merupakan hasil budidaya bumdes Desa Bandung. Ikan ini dikenal sebagai jenis ikan purbakala khas Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang dengan ciri khas mata sipit, warna kuning keemasan, dan sirip yang panjang. Selain itu, ikan mas sinyonya juga umumnya memiliki usia hidup lebih dari 15 tahun.

    “Bobotnya juga bisa mencapai lebih 20 kilogram,” tandas Wahyu.

  • 10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) tengah bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) yang baru.
    Bursa calon ketum yang kini mencuat pun lebih didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
    Namun, satu per satu tokoh yang disebut justru menyatakan penolakan untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut. Diduga kuat tugas berat yang harus langsung dipikul calon ketum jika mereka terpilih, yaitu mengembalikan PPP ke DPR.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, ada sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa calon ketum.
    Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Rommy sendiri tidak memungkiri bahwa ia menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
    Langkah ini pun dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
    Meski begitu, Rommy menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa, agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary
    power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” sambungnya.
    Di luar tokoh-tokoh yang disebut Rommy, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mencuat.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus anggota partai manapun seusai dipecat dari PDI-P.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengeklaim Jokowi adalah sosok yang ideal untuk membawa PPP bangkit.
    Menurut dia, Jokowi memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang mumpuni.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata Irfan kepada Kompas.com.
    Selain Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga muncul dalam bursa. Usulan ini disampaikan oleh kader-kader PPP di DKI Jakarta, yang menilai Anies memiliki potensi untuk memperkuat elektabilitas partai.
    Namun demikian, nama-nama yang diusulkan dari eksternal justru ternyata menyatakan ketidaksiapan.
    Dudung Abdurachman menegaskan dirinya tidak tertarik masuk dunia politik dalam waktu dekat.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Dia juga mengaku tidak mengetahui namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” tambahnya.
    Penolakan serupa datang dari Gus Ipul. Dia menyebut tanggung jawab sebagai ketua umum partai terlalu besar untuk dirinya.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar Gus Ipul di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Mensos pun menyatakan, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
    Menanggapi hal ini, Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menyatakan bahwa keputusan para tokoh yang menolak pencalonan merupakan dinamika biasa dalam dunia politik.
    “Saat ini sudah ada pernyataan Gus Ipul tidak sanggup memimpin PPP dan sekarang kalau ada pernyataan Pak Dudung yang mundur dari pencalonan di
    Muktamar PPP
    , kami anggap hal biasa,” ujar Usman kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Ia menilai, mundurnya sejumlah nama justru akan membuat kontestasi di Muktamar semakin menarik.
    “Ke depan akan semakin seru perebutan kekuasaan politik di PPP untuk menjadi orang nomor satu. Nanti kita lihat pasti akan mengerucut ke beberapa nama baik internal maupun eksternal,” kata Usman.
    PPP sendiri menargetkan agar bursa calon ketum mengerucut ke satu atau dua nama pada bulan depan.
    Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada pimpinan wilayah dan cabang mempelajari rekam jejak kandidat.
    “Kita berharap bulan depan sudah mengerucut ke satu atau dua nama atau lebih. Agar pimpinan wilayah dan cabang bisa mulai mempelajari para kandidat secara saksama sehingga memahami betul akan calon yang akan dipilih,” kata Usman.
    Usman pun mengingatkan pentingnya komunikasi sebelum nama-nama eksternal diusulkan ke publik. Hal ini disampaikannya untuk menanggapi munculnya nama Anies Baswedan dari internal DPW PPP DKI Jakarta.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” jelas Usman.
    Meski begitu, Usman berpandangan bahwa para kandidat masih memiliki waktu untuk menjalin komunikasi politik hingga Muktamar digelar.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat Muktamar yang akan datang,” ujarnya.
    Usman juga menegaskan bahwa PPP terbuka apabila Anies bersedia maju sebagai calon ketua umum. Namun, dia berharap Anies tetap bersama PPP meskipun tidak terpilih nantinya.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama-sama membangun PPP,” tegas Usman.
    Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa tidak semua tokoh berminat memimpin PPP karena beban yang tidak ringan.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Adi menyebut bahwa tantangan ketum PPP sangat besar, yakni mengembalikan partai berlambang Ka’bah ke Parlemen lewat Pemilu 2029.
    Dengan begitu, ketua umum baru harus bekerja membangun struktur, memperkuat konsolidasi kader, menggenjot branding partai, dan memastikan logistik tersedia.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ucapnya.
    Di samping itu, penolakan dari tokoh seperti Dudung dan Gus Ipul tidak lepas dari posisi mereka yang kini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya,” jelas Adi.
    Sementara terkait wacana Jokowi memimpin PPP, Adi berpandangan mantan Presiden itu lebih cocok bergabung ke partai besar ketimbang partai non-parlemen.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok, baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” kata Adi.
    Jika harus memilih, Adi menilai PSI lebih cocok bagi Jokowi karena kedekatan ideologis dan hubungan personal dengan kader dan elite partai tersebut.
    Untuk diketahui, nama Jokowi juga disebut-sebut sebagai kandidat calon ketum PSI yang akan menggelar kongres partai di Solo, Jawa Tengah pada Juli mendatang.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok. Banyak elite-elite PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja Nasional 31 Mei 2025

    Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ), Usman M Tokan mengungkapkan tidak ingin ada banyak nama eksternal yang diusulkan, tetapi tidak pernah berkomunikasi pada internal partai.
    Sebab, bisa saja pihak yang diusulkan tidak siap setelah namanya santer dibicarakan. Hal ini menanggapi adanya usulan kader DPW DKI Jakarta yang memandang positif bergabungnya Anies untuk menakhodai partai.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” kata Usman M Tokan kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Oleh karenanya, ia berharap kandidat yang diusulkan bisa melakukan komunikasi politik dengan PPP.
    Menurutnya, masih ada waktu bagi pada kandidat untuk berkomunikasi, mengingat Muktamar akan diadakan sekitar bulan Agustus atau September 2025.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat muktamar yang akan datang. Apalagi kalau ada info usulan kader atau pengurus DPW DKI Jakarta, silakan saja disosialisasikan,” ucap dia.
    Lebih lanjut ia mengungkapkan, kader PPP siap mendorong jika mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    bersedia menjadi calon ketua umum (Ketum) partai berlambang ka’bah tersebut.
    Namun ia berharap, Anies tetap bersama PPP mesti nantinya tidak terpilih menjadi Ketum.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama sama membangun PPP,” tandas Usman.
    Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
    ketum PPP
    menjelang muktamar.
    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi
    Amran Sulaiman
    , dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Terbaru, nama Anies Baswedan disebut oleh DPW DKI Jakarta. DPW menyebut bahwa para kader melakukan pembicaraan positif tentang Anies.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah turunkan pungutan ekspor komoditas minyak kelapa sawit

    Pemerintah turunkan pungutan ekspor komoditas minyak kelapa sawit

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menghadiri Pertemuan ke-25 AECC di Kuala Lumpur (Foto : Humas Kemendag)

    Pemerintah turunkan pungutan ekspor komoditas minyak kelapa sawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 19:47 WIB

    Elshinta.com – Harga Referensi komoditas minyak kelapa sawit / Crude Palm Oil, untuk penetapan Bea Keluar dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), untuk periode Juni 2025 adalah sebesar USD 856,38/MT. Nilai ini turun USD 68,08 atau 7,36 persen dari periode Mei 2025 yang tercatat sebesar USD 924,46/MT. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1484 Tahun 2025 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kepmendag tersebut berlaku untuk 1–30 Juni 2025.

    “Saat ini, HR CPO turun mendekati ambang batas USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 52/MT 
    dan PE CPO sebesar 10 persen dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar USD 85,6384/MT untuk periode Juni 2025,” kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy 
    Karim (31/3) di Jakarta

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari USD 40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median. Berdasarkan ketentuan tersebut, HR bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai perhitungan tersebut, ditetapkan HR CPO sebesar USD 856,38/MT.
     
    Penurunan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan produksi di Malaysia, proyeksi penurunan permintaan dari India sebagai negara konsumen utama, dan peningkatan nilai dolar Amerika Serikat. Kemudian, HR biji kakao periode Juni 2025 ditetapkan sebesar USD 9.591,52/MT, meningkat sebesar USD 1.207,77 atau 14,41 persen dari Mei 2025. Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor biji kakao pada Juni 2025 menjadi USD 9.127/MT, naik USD 1.178 atau 14,82 persen dari periode Mei 2025. Peningkatan HR dan HPE biji kakao ini dipengaruhi penurunan produksi di negara produsen utama di wilayah Afrika Barat akibat curah hujan yang tinggi.

    Bea keluar CPO periode Juni 2025 merujuk pada Kolom Angka 5 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 sebesar USD 52/MT. Sementara itu, PE CPO periode Juni 2025 merujuk pada Lampiran I PMK Nomor 30 Tahun 2025 sebesar 10 persen dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar USD 85,6384/MT.
    Penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 April–24 Mei 2025 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar USD 804,50/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar USD 908,27/MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar USD 1.132,90/MT. 

    Penulis : M Riskianto)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga Referensi CPO Turun Jadi US$ 856,38/MT, Ini Penyebabnya

    Harga Referensi CPO Turun Jadi US$ 856,38/MT, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan menurunkan Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) periode Juni 2025 menjadi US$ 856,38/MT. Nilai ini turun US$ 68,08 atau 7,36% dari periode Mei 2025 yang tercatat sebesar US$ 924,46/MT.

    Harga referensi ini digunakan untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE).

    Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1484 Tahun 2025 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kepmendag tersebut berlaku untuk 1-30 Juni 2025.

    “Saat ini, HR CPO turun mendekati ambang batas US$ 680/MT. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US$ 52/MT dan PE CPO sebesar 10 persen dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$ 85,6384/MT untuk periode Juni 2025,” kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim, dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).

    BK CPO periode Juni 2025 merujuk pada Kolom Angka 5 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 sebesar US$ 52/MT. Sementara itu, PE CPO periode Juni 2025 merujuk pada Lampiran PMK Nomor 30 Tahun 2025 sebesar 10% dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$ 85,6384/MT.

    Penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 April-24 Mei 2025 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar US$ 804,50/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$ 908,27/MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar US$ 1.132,90/MT.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46. Tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$ 40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

    Kemudian berdasarkan ketentuan tersebut, HR bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai perhitungan tersebut, ditetapkan HR CPO sebesar US$ 856,38/MT.

    Selain itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan netto ≤ 25 kg dikenakan BK US$ 0/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Kepmendag Nomor 1485 Tahun 2025 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

    Penurunan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya peningkatan produksi di Malaysia, proyeksi penurunan permintaan dari India sebagai negara konsumen utama, dan peningkatan nilai dolar Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, HR biji kakao periode Juni 2025 ditetapkan sebesar US$ 9.591,52/MT, meningkat sebesar US$ 1.207,77 atau 14,41% dari Mei 2025. Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Juni 2025 menjadi US$ 9.127/MT, naik US$ 1.178 atau 14,82% dari periode Mei 2025.

    Peningkatan HR dan HPE biji kakao ini dipengaruhi penurunan produksi di negara produsen utama di wilayah Afrika Barat akibat curah hujan yang tinggi. Sementara itu, peningkatan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap sebesar 15 persen. Hal tersebut sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada PMK Nomor 38 Tahun 2024.

    Selanjutnya, HPE produk kulit periode Juni 2025 tidak berubah dari Mei 2025. Namun, ada peningkatan HPE produk kayu periode Juni 2025 pada beberapa jenis kayu, yaitu kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm² dari jenis meranti dan rimba campuran serta jenis sortimen lainnya dari hutan, tanaman jenis kayu pinus dan kayu jati putih, kayu akasia, kayu sengon, kayu karet, kayu balsa, kayu putih, dan lain lain. Sedangkan, ada penurunan HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm² dari jenis merbau dan sortimen lainnya jenis eboni dan jati.

    Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1483 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

    (ada/ara)

  • BPKH Limited Bidik Jadi Syarikah Penyedia Layanan Haji

    BPKH Limited Bidik Jadi Syarikah Penyedia Layanan Haji

    Bisnis.com, JEDDAH — BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi membidik untuk menjadi syarikah penyedia layanan haji bagi jemaah Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, diketahui berubah menjadi berbasis syarikah dari awalnya berbasis kelompok terbang (kloter).

    Ada 8 syarikah yang tahun ini ditunjuk untuk memberikan pelayanan kepada jemaah Indonesia. Mereka di antaranya Rifadah, Rawaf Mina, Mashariq Dzahabiyah atau Sana Mashariq, Rifad, Mashariq Mutamayyizah atau Rakeen Mashariq, Dluyuful Bait, Rehlat wa Manafea, dan MCDC.

    Direktur BPKH Limited Iman Nikmatullah mengatakan tahun ini Pemerintah Arab Saudi masih mewajibkan perusahaan lokal yang menjadi penyedia layanan haji. Namun demikian, dengan iklim investasi di Saudi yang semakin terbuka, tidak menutup kemungkinan BPKH Limited untuk menjadi salah satu syarikah yang melayani jemaah Indonesia ke depan.

    “Tahun depan [kami] akan menjadi perusahaan terbuka, akan membeli sahamnya syarikah. Kami sudah banyak berinteraksi dengan syarikah,” kata Iman, berbincang dengan Bisnus.com di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (28/5/2025).

    Bahkan Iman menyebut, sebelum Pemerintah Indonesia menetapkan 8 syarikah yang akan melayani 203.320 jemaah Indonesia tahun ini, pihaknya telah melakukan pendekatan kepada sejumlah syarikah.

    “Kami juga membantu menjualkan produk makanan siap saji Wong Solo ke syarikah-syarikah. Alhamdulillah hampir semua syarikah pakai produk Indonesia di Masyair [Arafah, Muzdalifah, Mina/Armuzna],” jelas Iman.

    BPKH Limited, sebelumnya, mengantongi registrasi komersial dari Kementerian Perdagangan Arab Saudi pada 16 Maret 2023, dan kini menjadi perpanjangan tangan BPKH dalam investasi di Saudi.

    Pada musim haji tahun ini, BPKH Limited menjembatani pengadaan 475 ton pasta bumbu khas Indonesia yang digunakan di seluruh dapur katering untuk jemaah di Makkah dan Madinah. Jumlah itu melonjak dari hanya 76 ton pada 2024.

    Selain itu, BPKH Limited juga mengelola sekitar 121 area komersial di 205 hotel jemaah Indonesia di Makkah pada musim haji 2025. Seluruh keuntungan dari kegiatan ekonomi itu akan kembali mengalir ke jemaah dalam bentuk manfaat dana haji.