Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit

    Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Tito menuturkan UMP sangat berkaitan dengan kondisi daerah, sehingga Kemendagri turut dilibatkan untuk memberikan pandangan soal kemampuan fiskal daerah, kondisi sosial, serta disparitas ekonomi di masing-masing wilayah. 

    Tito menilai pendekatan berbasis data dari daerah penting agar keputusan tidak memberatkan pengusaha, tetapi tetap melindungi pekerja.

    Menurutnya, pembahasan UMP akan melibatkan juga kalangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan serikat pekerja.

    Tito menegaskan hingga kini pemerintah masih dalam tahap penggodokan dan belum ada keputusan final. Ia memastikan keputusan akhir tetap berada di Kementerian Ketenagakerjaan setelah mendapatkan masukan dari seluruh pihak.

    “UMP itu nanti diumumkannya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kami akan memberikan masukan-masukan,” tutupnya.

  • Menteri Bosnia Kirim Helm Nazi ke Diplomat Jerman, Ada Apa?

    Menteri Bosnia Kirim Helm Nazi ke Diplomat Jerman, Ada Apa?

    Jakarta –

    Seorang menteri Bosnia Herzegovina mengirimkan sebuah helm Nazi kepada utusan perdamaian internasional Bosnia, diplomat Jerman Christian Schmidt. Ada apa di balik pengiriman helm Nazi?

    Dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), Schmidt sejak tahun 2021 bertanggung jawab untuk mengawasi perjanjian damai yang telah berlaku sejak berakhirnya perang antaretnis Bosnia tahun 1992-1995.

    Namun, para anggota parlemen Bosnia–termasuk mantan Presiden Republika Srpska yang dilarang, Milorad Dodik–telah berulang kali mempertanyakan legitimasi Schmidt.

    “Helm ini adalah warisan leluhur Nazi Anda, yang membunuh rakyat saya selama periode tergelap peradaban manusia,” ujar Menteri Perdagangan Luar Negeri Bosnia, Stasa Kosarac, dalam sebuah surat yang diunggah di Instagram yang menyatakan bahwa helm tersebut telah dikirimkan.

    Ia juga mengunggah foto helm Waffen-SS dan menyebut Schmidt sebagai penjajah.

    Ketegangan Schmidt dengan Dodik, yang hingga baru-baru ini menjabat sebagai Presiden Republika Srpska (RS) yang dikelola Serbia di Bosnia, telah mendorong negara itu ke dalam krisis politik terparah dalam beberapa dekade.

    Perang Bosnia tahun 1992-1995, yang merenggut 100.000 nyawa, membuat negara itu terpecah menjadi dua entitas semi-otonom–Republika Srpska milik Serbia dan federasi Muslim-Kroasia. Masing-masing memiliki pemerintahannya sendiri dan terhubung oleh lembaga-lembaga pusat yang lemah.

    (rfs/rfs)

  • Dihantam Barang Impor, Industri Tekstil Masih Jadi Tempat Bergantung Jutaan Tenaga Kerja

    Dihantam Barang Impor, Industri Tekstil Masih Jadi Tempat Bergantung Jutaan Tenaga Kerja

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman sepakat baju bekas impor ilegal tidak langsung dimusnahkan. Namun, bisa dicacah untuk diolah kembali.

    Hal itu sejalan dengan usulan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyebut, hal itu bisa lebih murah ketimbang mengeluarkan biaya untuk memusnahkan baju bekas impor ilegal tadi.

    “Kalau baju cacahan kan tentunya nanti output-nya ke baju-baju daur ulang kan, ke barang-barang daur ulang, nah itu semua nanti sudah kita, akan kita koordinasikan,” ungkap Maman, menanggapi rencana Menkeu Purbaya, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Dia menjelaskan, berbagai solusi sedang dikumpulkan pemerintah menyikap baju bekas impor ilegal serta peredaran baju thrift. Tujuannya tak lain adalah menjaga produksi lokal, termasuk UMKM.

    “Semua kan akan kita ini kan, pokoknya tadi saya bilang solusi langkahnya akan komprehensif dan yang terpenting adalah bagaimana bisa melindungi produsen-produsen dalam negeri kita, itu yang paling utama,” ujarnya.

    “Jadi saya mau sampaikan dulu, menegaskan sekali lagi, ada hal yang paling utama dan concern pemerintah bahwa kita harus betul-betul melindungi kepentingan domestik dalam negeri kita,” sambung Maman.

     

  • Jokowi Hadiri Bloomberg New Economy Forum di Singapura

    Jokowi Hadiri Bloomberg New Economy Forum di Singapura

    Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung di Singapura pada 19 hingga 21 November 2025. Kehadiran Jokowi dalam forum bergengsi ini bukan hanya sebagai tamu undangan, melainkan sebagai anggota Dewan Penasihat Ekonomi Baru (New Economy Advisory Board) tahun 2025.

    Dalam struktur forum tahun ini, Jokowi bergabung dengan jajaran tokoh global terkemuka dalam Dewan Penasihat. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Mario Draghi (Mantan Perdana Menteri Italia), Rishi Sunak (Mantan Perdana Menteri Inggris), dan Gina Raimondo (Mantan Menteri Perdagangan AS).

    Berdasarkan undangan yang diterima Liputan6.com, Kamis (20/11/2025), forum tahun ini mengusung tema “Thriving in an Age of Extremes”. Para pemimpin sektor publik dan swasta akan berkumpul untuk menganalisis pergeseran dramatis dalam ekonomi global, mulai dari evolusi kecerdasan buatan (AI) hingga kebangkitan proteksionisme dan geopolitik.

    Bloomberg New Economy Forum 2025 dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu kritis melalui pilar editorial utama, termasuk disrupsi teknologi, transisi energi, dinamika finansial, dan risiko iklim. Acara ini akan dihadiri oleh komunitas yang terdiri dari 500 pemimpin berpengaruh yang berkomitmen membangun masa depan yang berkelanjutan dan inklusif.

    Lokasi utama forum ini bertempat di Capella Singapore Hotel, sementara beberapa agenda sosial diadakan di lokasi strategis lainnya di Singapura.

     

  • Pedagang Senen Ngadu ke DPR, Minta Thrifting Dilegalkan

    Pedagang Senen Ngadu ke DPR, Minta Thrifting Dilegalkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pedagang thrifting di Pasar Senen meminta agar perdagangan pakaian bekas di Indonesia dilegalkan. Pelarangan thrifting dinilai dapat merugikan jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

    Pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta, Rifai Hilalahi, menyebut pelarangan thrifting tidak hanya menyasar aktivitas perdagangan pakaian bekas, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat yang telah menekuni usaha ini secara turun-temurun.

    Rifai berharap pemerintah segera merumuskan regulasi yang mengakui thrifting sebagai sektor usaha legal. Menurutnya, legalisasi thrifting di Indonesia akan memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

    “Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju, thrifting dilegalkan. Kalau dilarang, secara tidak langsung akan mematikan kurang lebih 7,5 juta orang yang bergantung pada usaha ini,” kata Rifai saat menghadiri pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Rifai menjelaskan bahwa thrifting sudah menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat. Banyak keluarga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha ini, termasuk biaya pendidikan anak-anak.

    Dia juga menegaskan bahwa pelarangan total dapat berdampak signifikan pada aspek sosial-ekonomi, terutama bagi pedagang kecil dan menengah.

    Lebih lanjut, Rifai menyoroti pentingnya regulasi terkait kuota impor untuk barang thrifting. Menurutnya, jika legalisasi penuh sulit diwujudkan, pemerintah setidaknya dapat mengatur kuota dan larangan terbatas (lartas) sehingga usaha ini tetap dapat berjalan tanpa dihentikan sepenuhnya.

    “Kami juga berharap diberi lartas, artinya ada barang larangan terbatas, sehingga usaha ini tidak dimatikan. Yang utama, kami ingin bayar pajak dan legal,” tuturnya.

    Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan substitusi pakaian thrifting yang dijual para pedagang, termasuk di Pasar Senen, dengan produk lokal.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah sudah mulai melakukan substitusi dari penjualan barang thrifting ke produk lokal secara bertahap, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini [pedagang thrifting] sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Pemerintah, lanjut Maman, memastikan pedagang thrifting masih dapat berjualan dalam waktu dekat lantaran mereka masih memiliki stok lama. Namun, pasokan tersebut akan menipis seiring pengetatan larangan impor barang bekas.

    Meski begitu, pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber usaha. Pemerintah berencana mendorong mereka beralih menjual produk-produk merek lokal sebagai substitusi ketika stok barang impor bekas benar-benar habis.

    “Tapi kan lama-lama kan pasti kan supply pasokan produknya kan pasti akan menipis. Nah itu kan nggak boleh kita biarkan. Makanya nanti kita ganti dengan produk brand lokal,” tandasnya.

  • DPR Siap Panggil Kemenkeu Bahas Keluhan Pedagang Thrifting

    DPR Siap Panggil Kemenkeu Bahas Keluhan Pedagang Thrifting

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR akan menindaklanjuti keluhan para pedagang pakaian impor bekas atau thrifting. BAM akan mengirim surat kepada Komisi XI DPR untuk memanggil Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian terkait guna membahas persoalan penindakan terhadap pedagang thrifting.

    Wakil Ketua BAM DPR Adian Napitupulu menyampaikan, pihaknya tengah memeriksa data-data terkait thrifting yang selama ini disebut melemahkan UMKM tekstil.

    Menurut dia, tuduhan tersebut tidak didukung data yang kuat. Berdasarkan data Kementerian UMKM, total barang thrifting yang masuk ke Indonesia hanya 3.600 ton atau sekitar 0,5% dari total 28.000 kontainer barang tekstil ilegal yang jika dikonversi mencapai 784.000 ton.

    “Artinya bahwa barang thrifting ini hanya 0,5% dari total impor,” ujar Adian dalam rapat dengar pendapat BAM DPR RI bersama ledagang thrifting di kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Ia menambahkan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi para pelaku usaha kecil. Jika pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan, setidaknya tidak mematikan usaha masyarakat.

    “Kita harap kalau misalnya negara tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, toh rakyat tetap butuh makan. Ya jangan ditindak-tindak dahulu lah, kecuali kemudian kita mau melihat anak bangsa kita kelaparan,” kritik politisi PDIP tersebut.

    Anggota Komisi XI DPR Thoriq Majiddanor menegaskan bahwa masukan para pedagang thrift akan ditindaklanjuti. Ia memastikan pembahasan lanjutan akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik.

    “Kita akan tindaklanjuti dengan mitra kami khususnya dari Kementerian Keuangan untuk mencari cara, solusi terbaik,” kata Thoriq.

    Menurut dia, thrifting bukan ancaman utama bagi industri tekstil nasional, melainkan dominasi barang impor secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa ancaman tidak hanya datang dari barang impor bekas, tetapi juga barang baru.

    “Kita juga akan berbicara bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik karena memang sekali lagi thrifting ini bukan satu-satunya ancaman utama terhadap kelangsungan ekosistem industri di Indonesia,” tuturnya.

    Sementara itu, Rifai Silalahi, pedagang thrifting di Pasar Senen, meminta pemerintah menghentikan penindakan sementara hingga ditemukan titik temu. Ia menilai perlu adanya langkah cepat sebelum banyak pedagang kehilangan penghasilan.

    “Kita harapkan sekarang adalah solusi jangka pendek. Tolong penindakan Aparat Penegak Hukum ini sekarang dihentikan, sampai ada titik temu,” ujarnya.

    Untuk jangka panjang, para pedagang mengusulkan agar impor pakaian bekas dilegalkan sebagaimana di beberapa negara atau dimasukkan ke kategori barang larangan terbatas (lartas) sehingga dapat diatur melalui kuota.

    “Jadi kita pengen solusi supaya para pedagang difasilitasi anggota dewan ketemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Jangan hanya ada larangan, ada kebijakan, terus masyarakat yang jutaan ini seperti apa?” kata Rifai.

    Ia juga menyebut pedagang tidak keberatan membayar pajak 10% daripada membayar oknum importir.

    Rifai mengungkapkan, satu kontainer ilegal yang masuk ke Indonesia dikenai biaya sekitar Rp 550 juta melalui pelabuhan, dengan lebih dari 100 kontainer masuk setiap bulan.

    Karena itu, para pedagang meminta adanya kepastian hukum mengingat industri thrifting melibatkan banyak pihak. Rifai mengklaim sekitar 7,5 juta jiwa bergantung pada sektor ini.

    “Kita harapkan solusi yang menetap. Kita pengin kepastian, legalitas seperti apa thrifting ini ke depan, jangan tiap tahun jadi agenda-agenda menutupi isu nasional,” tandasnya.

  • Beda Janji Bos Bloomberg ke Prabowo dan Jokowi

    Beda Janji Bos Bloomberg ke Prabowo dan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan filantropi sekaligus pemilik media Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan pada Selasa, (18/11/2025).

    Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara Presiden Prabowo dan Michael Bloomberg saat kunjungan Kepala Negara ke New York disela-sela Sidang Umum PBB beberapa waktu silam. 

    CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan pertemuan Prabowo dan Michael Bloomberg berlangsung selama tiga jam yang diisi dengan makan siang. Keduanya, kata Rosan, membahas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan.

    “Tadi sambil diskusi. Karena ini kan melanjutkan pertemuan waktu itu Bapak Presiden di New York juga, waktu itu kebetulan saya mendampingi Bapak Presiden juga ketemu juga dengan Michael Bloomberg,” kata Rosan usai mendampingi Presiden.

    Dia menyebut bahwa kedatangan Michael merupakan bagian dari undangan Presiden Prabowo sebelum tokoh tersebut melanjutkan perjalanan ke Singapura.

    Rosan menjelaskan bahwa tahap awal kolaborasi yang dibicarakan akan melibatkan BPI Danantara sebagai mitra utama. Dia juga membenarkan adanya pembahasan mengenai isu konservasi laut. 

    “Jadi ini tahap awal dan kerja samanya akan lebih banyak dengan Danantara,” ujarnya.

    Selain isu ekonomi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    “Salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resmi. 

    Michael Bloomberg, yang juga dikenal dengan berbagai inisiatif global di bidang kesehatan publik, turut berbagi pengalaman saat memegang jabatan publik.

    Menurut Teddy, Michael Bloomberg turut berbagi pengalaman terkait kebijakan kesehatan publik saat menjabat sebagai Wali Kota New York. 

    Tidak hanya itu, kedua pihak turut menyinggung peluang kolaborasi di sektor konservasi laut. Seskab Teddy pun menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

    “Pertemuan ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Bloomberg merupakan tahap awal untuk menjajaki peluang kerja sama di sejumlah sektor strategis.

    Hal ini disampaikannya usai mendampingi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Rubens Bloomberg dalam santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    “Baru menerima tamu dari luar negeri, dari Bloomberg tadi. Diskusi seputar ekonomi, investasi, dan juga adalah bagaimana melakukan peningkatan nilai tambah, hilirisasi. Itu saja ya,” kata Bahlil kepada wartawan.

    Saat ditanya mengenai durasi pertemuan yang mencapai sekitar tiga jam, Bahlil menegaskan bahwa pembicaraan tersebut masih bersifat pengantar dan belum sampai pada tahap kesepakatan konkret.

    “Sekarang tadi baru pembukaan, nanti ada pertemuan lanjutan yang akan ditindaklanjuti oleh Danantara. Nanti ditanyakan ke kepala Danantara, sekarang lagi ada pertemuan di Danantara,” ujarnya.

    Dia menekankan bahwa pertemuan awal memang tidak langsung menghasilkan proyek. Bahlil juga mengungkapkan bahwa topik seputar hilirisasi dan energi baru terbarukan turut masuk dalam agenda pembicaraan, tetapi detailnya masih dibahas oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    “Ya, konkretnya itu kan baru pertemuan awal, mana ada pertemuan awal langsung konkret? Tetapi arahnya untuk kebaikan, ya,” ucapnya.

     

    Janji Michael Bloomberg ke Jokowi 

    Berbeda dengan era Prabowo, Michael Bloomberg ternyata belum pernah menginjakkan kaki di Istana Negara saat kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. 

    Namun setelah lengser dari kursi RI 1, Jokowi ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy.

    Bloomberg New Economy mengumumkan pembentukan jajaran dewan pada April 2025 lalu melalui situs resminya. Dewan ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia sekaligus Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi.

    Dalam jajaran dewan, Jokowi ditunjuk bersama dengan deretan tokoh berpengaruh dunia, seperti Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath,  Co-Founder & CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Duta Aksi Iklim Singapura Ravi Menon, hingga Co-Founder Moderna sekaligus CEO Flagship Pioneering Noubar Afeyan.

    Raimondo dan Draghi bukan nama baru dalam menjembatani kepentingan sektor publik dan swasta. Raimondo, seorang pengusaha, pengacara, sekaligus kapitalis ventura, juga pernah menjabat Gubernur Rhode Island.

    Sementara itu, Draghi berpengalaman sebagai bankir investasi, profesor universitas, hingga memegang peran penting di pemerintahan dan lembaga multilateral.

    Pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies Michael Bloomberg mengatakan Gina Raimondo dan Mario Draghi berpengalaman membawa pemahaman mendalam tentang pasar, dedikasi terhadap kemitraan publik-swasta, serta pengalaman berharga dalam menghadapi masa-masa penuh gejolak.

    ”Dengan begitu banyak kekuatan yang kini mengubah arah ekonomi global—dari pergeseran politik dan perdagangan, percepatan perubahan iklim, hingga lompatan teknologi kecerdasan buatan—misi Bloomberg New Economy menjadi semakin vital,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Jokowi pun buka suara terkait penunjukan dirinya sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy, baru-baru ini.

    “Pada awal Januari 2025 saya mendapatkan tawaran itu, kemudian akhir Januari saya menyanggupi, setuju. Kemudian pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg diberikan ucapan ya selamat begitu, sudah masuk ke Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy,” ujar dia, Jumat (26/9/2025) dilansir dari Solopos. 

    Jokowi mengatakan Dewan tersebut akan membahas mengenai sejumlah tantangan ekonomi ke depan. 

    “Di sini nanti akan dibicarakan mengenai tantangan-tantangan ekonomi ke depan. Ya mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa,” urai dia.

    Salah satunya soal  intelligence economy yang dinilai Jokowi sangat penting lantaran menjadi sebuah proses untuk mengumpulkan sekaligus menilai.

    “Kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat, sehingga yang namanya AI, 5G, IOT, itu sangat penting,” kata dia.

  • Larangan Thrifting jadi Angin Segar Produsen Tekstil, Garmen, dan UMKM Lokal

    Larangan Thrifting jadi Angin Segar Produsen Tekstil, Garmen, dan UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menilai langkah pemerintah menertibkan impor pakaian bekas (thrifting) membuat persaingan yang lebih sehat bagi industri tekstil, garmen, hingga UMKM dalam negeri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai kebijakan pemerintah menekan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mendorong substitusi produk lokal sebagai langkah strategis untuk memperkuat pondasi industri dalam negeri.

    Apalagi, Shinta menyebut, selama bertahun-tahun industri formal menghadapi tekanan dari pakaian bekas impor yang masuk tanpa standar, tidak melalui jalur legal, dan dijual jauh di bawah harga produksi lokal.

    “Secara prinsip, kebijakan ini dapat menciptakan level playing field yang lebih adil bagi pelaku industri lokal,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

    Shinta menilai kebijakan ini juga berpotensi memperluas ruang pasar bagi UMKM dan merek lokal. 

    Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal melalui Kementerian UMKM, yang diharapkan mendorong pertumbuhan industri fesyen domestik dan rantai pasok yang lebih sehat.

    Namun, Shinta menyampaikan, pakaian bekas impor selama ini mengisi ceruk harga ultra-murah yang sulit ditandingi produk baru, termasuk UMKM lokal.

    “Ketika pasokan di segmen ini ditekan, sementara substitusi produk lokal masih berada pada level harga yang lebih tinggi, maka konsumen berpendapatan rendah akan menghadapi kenaikan biaya untuk memenuhi kebutuhan berpakaian,” tuturnya.

    Menurutnya, pengetatan impor bisa meningkatkan biaya bagi konsumen berpendapatan rendah, sehingga kebijakan perlu diposisikan sebagai re-desain pasar untuk memastikan produk lokal tetap terjangkau, berkualitas, dan tersedia merata.

    Lebih lanjut, Shinta juga mendukung pengembangan ekosistem daur ulang tekstil, mengolah pakaian bekas menjadi bahan baku industri lokal untuk mengurangi tekanan lingkungan sekaligus menambah nilai tambah.

    Di sisi lain, Apindo melihat industri garmen dan tekstil Indonesia memiliki kapasitas dan pengalaman panjang dalam memasok produk untuk brand global maupun pasar domestik. Menurut Shinta, pelaku industri besar dan menengah siap meningkatkan produksi apabila ada kepastian kebijakan dan permintaan stabil.

    Pasalnya, Shinta menyebut tantangan terbesar terletak pada kesenjangan harga struktural antara thrifting dan produk lokal. Menurutnya, dengan struktur biaya masuk yang sangat rendah, pakaian bekas impor dapat dijual jauh di bawah biaya produksi pakaian baru.

    “Pelaku usaha siap untuk mengisi kebutuhan pasar yang sebelumnya dipenuhi oleh thrifting, selama ekosistem diatur dengan konsisten dan adil, serta biaya berusaha di Indonesia dapat ditekan,” terangnya.

    Tantangan lainnya, lanjut Shinta, mencakup perlindungan pedagang kecil yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dengan modal terbatas hingga konsistensi koordinasi antarkementerian dan penegakan hukum agar pasar tidak kembali dibanjiri barang ilegal.

    Ke depan, Apindo berharap pemerintah memperkuat sinergi antara Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, pemerintah daerah (Pemda), hingga aparat penegak hukum untuk memastikan transisi menuju dominasi produk lokal berjalan efektif, sekaligus memberikan kepastian yang adil bagi pelaku usaha formal.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sebelumnya menuturakan pemerintah sudah mulai melakukan substitusi dari menjual barang thrifting ke produk lokal secara bertahap. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini [pedagang thrifting] sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Maman memastikan pedagang thrifting masih dapat berjualan dalam waktu dekat lantaran mereka masih memiliki stok lama. Namun, pasokan thrifting tersebut akan menipis seiring pengetatan larangan impor barang bekas.

    Meski begitu, Maman menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber usaha, dan berencana mendorong mereka beralih menjual produk-produk merek lokal sebagai substitusi ketika stok barang impor bekas benar-benar habis.

    Pemerintah juga telah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal, mencakup beragam kategori seperti pakaian, celana, sepatu, dan sandal.

    Dia menambahkan, dalam waktu dekat, sejumlah daftar merek tersebut akan dibahas bersama para pedagang pakaian bekas untuk mendorong substitusi produk lokal.

    “Nanti juga dari Kementerian Perdagangan juga akan ikut kolaborasi untuk bagaimana mempercepat dan melakukan akselerasi substitusi produk ini,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian UMKM tengah memperkuat koordinasi untuk meningkatkan daya saing UMKM.

    Budi menyampaikan sejumlah program siap dikolaborasikan, salah satunya program UMKM Bisa Ekspor yang membutuhkan dukungan lintas kementerian agar pelaku UMKM dapat menembus pasar global.

    Di samping itu, Kemendag juga akan melakukan harmonisasi kebijakan antarkementerian untuk memastikan seluruh regulasi tetap berpihak pada UMKM.

    “Dari perspektif masing-masing kementerian, kami terus kebijakan kita yang selalu mendukung UMKM kita,” pungkas Budi.

  • DPR Vs Kemenkeu Soal Pengenaan Bea Keluar untuk Batu Bara dan Emas

    DPR Vs Kemenkeu Soal Pengenaan Bea Keluar untuk Batu Bara dan Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat berselisih pendapat terkait pembahasan regulasi rencana pengenaan tarif bea keluar untuk komodotas emas dan batu bara.

    Adapun DPR meminta Kemenkeu berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan pengenaan bea keluar emas dan batu bara. 

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyatakan secara prinsip sepakat dengan rencana pemungutan bea keluar untuk ekspor emas, batu bara, maupun cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), akan menambah pendapatan negara di 2026. 

    Apalagi, lanjut Fauzi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menyebut Indonesia mengalami penurunan pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai sekitar 8,5%. 

    “Harapan kami karena sektornya di ESDM, apakah bapak pernah berkomunikasi? Itu pertanyaan dasar jangan sampai PMK [Peraturan Menteri Keuangan] yang diterbitkan tanpa melibatkan kementerian teknis. Mereka yang secara teknis hafal betul situasi batu bara dan emas,” jelasnya pada rapat bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). 

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti agar pembahasan aturan turunan dari UU APBN 2026 terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara dan emas, termasuk cukai MBDK, sejalan dengan yang sudah disepakati pada rapat-rapat sebelumnya.

    Misbakhun menegaskan bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan sebelumnya, bahwa perluasan pengenaan bea masuk dan pungutan cukai itu dilakukan pada APBN 2026. “Ini diterapkan pada APBN 2026, bukan APBN 2025,” kata Politisi Partai Golkar itu.

    Jawaban Kemenkeu

    Adapun Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa regulasi pengenaan bea keluar emas itu akan tertuang dalam rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang sudah dalam tahap finalisasi. Produk emas yang nantinya bakal dikenai tarif ekspor merupakan usulan dari Kementerian ESDM. 

    “Kami sudah laporkan bahwa saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Saat ini yang ada di dalam RPMK tersebut adalah pengenaan bea keluar terhadap dore, granules, cast bars dan minted bars,” terang Febrio pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Febrio memaparkan bahwa PMK untuk bea keluar emas rencananya diundangkan pada November 2025, dan diberlakukan dua minggu sejak diundangkan. Setelah terbitnya PMK, peerintah akan menyiapkan implementasi di lapangan dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) serta Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) terkait dengan Harga Patokan Ekspor (HPE) emas. 

    Secara terperinci, pos tarif empat produk emas itu berkisar dari 7,5% sampai dengan 15% tertinggi. Febrio menyebut pemerintah menetapkan kisaran harga sesuai dengan naik-turun harga produk tersebut supaya negara turut berpotensi menerima windfall profit. 

    Kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar yang ditetapkan itu tergantung dari harga emas dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu. Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenaik tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi. 

    Pertama, untuk dore atau bentuk bongkah, ingot, batang tuangan dan bentuk lainnya dikenakan 12,5% sampai dengan 15%. Kedua, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore dikenai tarif 12,5% sampai dengan 15%. 

    Ketiga, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars. tidka termasuk dore dikenai tarif berkisar 10% sampai dengan 12,5%. 

    Keempat, minted bars dikenai tarif 7,5% sampai dengan 10%. “Ketika harganya naik cukup tinggi, kami harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendag dan Kepemndag terkait dengan harga patokan ekspor emasnya,” jelas Febrio.

    Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya. Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eskportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif. 

    “Yang granul juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudahdalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars,” papar Febrio.

  • Wamen Perdagangan: Program MBG Bawa Efek Ganda bagi Ekonomi Lokal

    Wamen Perdagangan: Program MBG Bawa Efek Ganda bagi Ekonomi Lokal

    Madiun (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut membawa angin segar bagi para pedagang kebutuhan pokok di pasar tradisional. Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengungkapkan hal itu saat meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Besar Kota Madiun, Senin (17/11/2025) pagi.

    Roro menyampaikan, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga diharapkan memberi efek ekonomi yang merata. Salah satunya, para pedagang kini memiliki pelanggan rutin karena komoditas yang mereka jual terserap untuk kebutuhan operasional program tersebut.

    “Sekarang pedagang kebutuhan pokok punya pembeli tetap. Barang-barang yang dijual juga mengalir ke operasional SPPG,” jelasnya setelah sidak.

    Ia menegaskan, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan suplai antardaerah agar kebutuhan MBG terpenuhi tanpa mengganggu ketersediaan pangan bagi masyarakat umum. “Upaya kami adalah memastikan supply-demand SPPG tetap stabil di lintas daerah, sekaligus memastikan komoditas tersebut tetap tersedia bagi masyarakat luas,” ujarnya.

    Jika ditemukan kendala di lapangan, Roro memastikan koordinasi akan diperkuat, terutama bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang memantau harga dan ketersediaan berbagai komoditas pangan. “Bapanas terus memonitor pergerakan harga, tidak hanya minyak,” tambahnya.

    Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas kementerian sebagai fondasi keberhasilan MBG di masa pemerintahan Prabowo–Gibran. “Kami berharap efek berganda dari program ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (rbr/kun)