Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Usulan BMAD Benang Impor China Ditolak, Industri Tekstil Terhindar dari PHK

    Usulan BMAD Benang Impor China Ditolak, Industri Tekstil Terhindar dari PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengapresiasi pemerintah untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor benang filamen sintetis tertentu asal China.

    KADI sebelumnya menyelidiki antidumping sejak 2023 atas permohonan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang mewakili PT Asia Pacific Fibers Tbk. dan PT Indorama Synthetics Tbk.

    Produk yang diselidiki mencakup benang filamen sintetis tertentu yang terdiri atas dua jenis yakni partially oriented yarn (POY) dan drawn textured yarn (DTY). KADI pun menyarankan tarif BMAD bervariasi, dengan batas atas mencapai 42,3%.

    Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan API Anne P. Sutanto pun mengatakan, keputusan pemerintah tidak memproses rekomendasi KADI itu menjadi angin segar bagi industri tekstil. Pelaku usaha dapat menghindari opsi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Anne mengaku menerima surat petisi dari 101 pengusaha tekstil sekitar 3 bulan yang lalu. Perwakilan 101 pengusaha tekstil juga telah dipertemukan dengan APSyFI.

    Dirinya merasa pengenaan antidumping terhadap POY dan DTY bukanlah solusi yang tepat untuk industri hulu penghasil jenis benang filamen sintetis tersebut. Sebab, kondisi dalam 2 tahun ini kebutuhan akan POY hampir 10 kali lipat lebih besar dari kapasitas produksi POY dalam negeri.

    Oleh karena itu, pengenaan antidumping akan menurunkan daya saing produksi turunan tekstil yang dihasilkan oleh produsen tekstil nasional terutama 101 perusahaan yang mengajukan petisi. Lebih lanjut, efek dari pengenaan antidumping dikhawatirkan akan menambah PHK dan penutupan pabrik tekstil lebih lanjut.

    “Kekhawatiran APSyFi mengenai anggotanya yang kalah berdaya saing sebenarnya juga sudah dibahas dalam pertemuan di mana perwakilan 101 pengusaha yang mengajukan petisi bersedia untuk menyerap kapasitas produksi POY dalam negeri dengan praktik-praktik standar berbisnis,” tutur Anne melalui keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Malah, kata Anne, perwakilan 101 pengusaha juga mengusulkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tetap dapat mengatur harmonisasi kebutuhan impor POY dan DTY berdasarkan kebutuhan dalam negeri dibandingkan kapasitas produksi dalam negeri. 

    “Sehingga kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,” imbuh Anne.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan tak memproses lebih lanjut rekomendasi KADI terkait BMAD atas impor benang filamen.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait. 

    Menurutnya, pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik masih terbatas, sementara kapasitas produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna dalam negeri. 

    “Sebagian besar produsen benang filamen sintetis tertentu memproduksi untuk dipakai sendiri,” ujar Budi Santoso alias Busan melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (20/6/2025). 

    Pertimbangan lainnya, lanjut Busan, sektor hulu industri TPT saat ini telah dikenakan trade remedies, seperti bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 Tahun 2023. Selain itu, BMAD untuk produk polyester staple fiber dari India, China, dan Taiwan berdasarkan PMK No. 176 Tahun 2022.

    Jika BMAD atas benang filamen sintetis tertentu tetap diberlakukan, maka akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing sektor hilir. 

    “Sektor industri TPT baik hulu maupun hilir sedang menghadapi tekanan akibat dinamika geoekonomi-politik global, pengenaan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, dan penutupan beberapa industri,” imbuh Busan.

  • Perundingan Dagang Indonesia-Eropa Tak Kunjung Rampung, Ternyata Ini Gara-garanya – Page 3

    Perundingan Dagang Indonesia-Eropa Tak Kunjung Rampung, Ternyata Ini Gara-garanya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan kembali menyoroti perjanjian ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Eropa. Molornya perundingan itu tak sebatas bicara mengenai penetapan tarif ekspor-impor antar kedua pihak.

    Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Kemendag, Olvy Andrianita menyampaikan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) buka hanya perkara naik-turunnya tarif.

    “Debatable EU, bukan cuma tarif turun, tarif naik, tarif turun, tarif naik, enggak, bukan di situ. TSD, Trade and Sustainable Development, itu masih menjadi debatable sampai hari ini,” kata Olvy dalam Peluncuran Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025, di Auditorium CSIS, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

    Olvy mengatakan isu keberlanjutan itu menjadi bahasan serius. Menurutnya, Uni Eropa sendiri tidak benar-benar menjalankan prinsip itu dengan maksimal. Dia enggan jika ada standar ganda yang diberlakukan ke Indonesia.

    Dia menegaskan kembali, kalau panjangnya perundingan tersebut bukan merupakan perdebatan pada satu aspek. Tapi, ada kepentingan yang sama-sama perlu menjadi perhatian.

    “Bukan perdebatan, artinya kita itu sama-sama concern di hal yang sama. Jadi perdagangan itu kan bukan cuma dagang, bukan cuma tarif, tetapi ada juga aspek lain yang kita harus disepakati bersama. Nah trade and sustainable, ini development, ini menjadi salah satu isu bahasan penting di dalam perundingan dengan EU,” tutur dia.

     

  • Pemerintah tolak BMAD benang sebagai bukti dengar dunia usaha

    Pemerintah tolak BMAD benang sebagai bukti dengar dunia usaha

    Kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengapresiasi pemerintah atas putusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tidak memproses lebih lanjut pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu yang berasal dari China.

    Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan API Anne P. Sutanto dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang bersedia mendengarkan masukan dunia usaha berdasarkan informasi terkini dan dinamika pasar dunia.

    Apresiasi juga diberikan API kepada kementerian dan lembaga pemerintah yang lain di mana pada saat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), API dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia(APSyFI) memaparkan pandangan terkait produk polyester oriented yarn (POY) dan draw textured yarn (DTY).

    Disampaikan dia, dirinya menerima surat petisi dari 101 pengusaha tekstil sekitar tiga bulan lalu yang menilai pengenaan anti dumping terhadap POY dan DTY adalah bukan solusi yang tepat untuk industri hulu penghasil produk tersebut.

    Ini karena kondisi dalam dua tahun terakhir kebutuhan akan POY hampir melonjak 10 kali lipat lebih besar dari kapasitas produksi POY dalam negeri, sehingga pengenaan anti dumping akan menurunkan daya saing produk turunan tekstil yang dihasilkan oleh produsen tekstil nasional.

    Lebih lanjut efek dari pengenaan anti dumping dikhawatirkan akan menambah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik tekstil.

    “Kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,” ujarnya.

    Pemerintah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor benang filamen sintetis tertentu asal Tiongkok.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait.

    “Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri TPT nasional, khususnya pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik yang masih terbatas,” ujar Budi melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/6).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI rampungkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia

    RI rampungkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia

    Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia, diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev telah merampungkan secara substantif Perundingan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I–EAEU FTA).

    Kesepakatan tersebut diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin usai pertemuan bilateral yang dilaksanakan di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6).

    “Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Economic Union (EAEU),” ucap Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Indonesia-Rusia telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian.

    Hal tersebut menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Sejak diluncurkan pada bulan Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi.

    Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono. Perjanjian ini membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.

    Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian ini dipercaya akan memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU.

    Pada sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada tim perunding atas diselesaikannya secara substantif Perundingan I-EAEU FTA.

    “Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini,” jelas Airlangga.

    Menanggapi hal tersebut, Mendag Slepnev juga mengucapkan terima kasih atas pencapaian hari ini yang sangat baik bagi kedua pihak untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan yang modern dan people-to-people contact.

    “Komisi Ekonomi Eurasia siap untuk menandatangani perjanjian tahun ini dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik guna menyelesaikan persyaratan teknis yang diperlukan,” kata Mendag Slepnev.

    Adapun perjanjian perdagangan dengan EAEU merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke kawasan non-tradisional. Wilayah Eurasia dipandang memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor dan sumber investasi strategis, dengan pertumbuhan PDB rata-rata kawasan EAEU mencapai 4,4 persen, lebih tinggi dari rata-rata global.

    Berdasarkan studi kelayakan bersama (Joint Feasibility Study), implementasi perjanjian diperkirakan akan mendorong ekspor Indonesia secara signifikan di sektor pertanian dan manufaktur berbasis sumber daya.

    Pada periode Januari sampai dengan Maret 2025, perdagangan antara Indonesia dan EAEU tercatat mencapai 1,57 miliar dolar AS, meningkat tajam sebesar 84,63 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan, dan pertanian.

    Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai 273,7 juta dolar AS pada 2024.

    Melalui implementasi perjanjian perdagangan ini, Indonesia juga dapat menjadi pintu gerbang akses logistik dan distribusi ke Asia Tenggara, sementara EAEU dapat menjadi jalur masuk komoditi unggulan Indonesia ke pasar Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Negosiasi Perjanjian Dagang RI-Eurasia Akhirnya Rampung, Ini Manfaatnya

    Negosiasi Perjanjian Dagang RI-Eurasia Akhirnya Rampung, Ini Manfaatnya

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev resmi mengumumkan penyelesaian secara substantif Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Pengumuman disampaikan di sela kegiatan the 28 th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025).

    Airlangga mengatakan hal itu menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Rusia. Sejak diluncurkan pada Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi.

    “Kedua pihak telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025).

    Tim Perunding Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. Perjanjian ini membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis antara lain gandum, fosfat, batu bara dan bahan baku pupuk kimia, serta besi setengah jadi.

    “Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian ini dipercaya akan memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU,” ucap Airlangga.

    Airlangga mengapresiasi tim perunding atas diselesaikannya secara substantif Perundingan I-EAEU FTA. “Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini,” jelas Airlangga.

    Menanggapi hal tersebut, Mendag Slepnev juga mengucapkan terima kasih atas pencapaian yang sangat baik bagi kedua pihak untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan yang modern dan people-to-people contact.

    “Komisi Ekonomi Eurasia siap untuk menandatangani perjanjian tahun ini dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik guna menyelesaikan persyaratan teknis yang diperlukan,” kata Slepnev.

    Perjanjian perdagangan dengan EAEU merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke kawasan non-tradisional. Wilayah Eurasia dipandang memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor dan sumber investasi strategis, dengan pertumbuhan PDB rata-rata kawasan EAEU mencapai 4,4%, lebih tinggi dari rata-rata global.

    Berdasarkan studi kelayakan bersama (Joint Feasibility Study), implementasi perjanjian diperkirakan akan mendorong ekspor Indonesia secara signifikan di sektor pertanian dan manufaktur berbasis sumber daya. Pada periode Januari-Maret 2025, perdagangan antara Indonesia dan EAEU tercatat mencapai US$ 1,57 miliar, meningkat 84,63% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan dan pertanian. Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai US$ 273,7 juta pada 2024.

    Melalui implementasi perjanjian perdagangan ini, Indonesia juga dapat menjadi pintu gerbang akses logistik dan distribusi ke Asia Tenggara. Sementara EAEU dapat menjadi jalur masuk komoditi unggulan Indonesia ke pasar Eropa Timur dan Asia Tengah.

    (aid/ara)

  • Negosiasi Perjanjian Dagang RI-Eurasia Akhirnya Rampung, Ini Manfaatnya

    Rampungkan I-EAEU FTA, RI Perkuat Diplomasi Ekonomi dengan Rusia

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev resmi mengumumkan penyelesaian secara substantif Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Penyelesaian ini dilakukan di sela kegiatan the 28 th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025).

    Kesepakatan tersebut telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin usai pertemuan bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Federasi Rusia, pada 19 Juni 2025.

    “Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Economic Union (EAEU),” ucap Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025).

    Hal tersebut menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Sejak diluncurkan pada Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi.

    Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. Kedua pihak pun telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian.

    Perjanjian ini membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao. Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.

    Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian ini dipercaya akan memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU.

    Pada sambutannya, Airlangga mengapresiasi tim perunding atas diselesaikannya secara substantif Perundingan I-EAEU FTA.

    “Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini,” jelas Airlangga.

    Menanggapi hal tersebut, Slepnev juga berterima kasih atas pencapaian yang baik bagi kedua pihak untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan yang modern dan people-to-people contact.

    “Komisi Ekonomi Eurasia siap untuk menandatangani perjanjian tahun ini dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik guna menyelesaikan persyaratan teknis yang diperlukan,” kata Slepnev.

    Perjanjian perdagangan dengan EAEU merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke kawasan non-tradisional. Wilayah Eurasia dipandang memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor dan sumber investasi strategis, dengan pertumbuhan PDB rata-rata kawasan EAEU mencapai 4,4%, lebih tinggi dari rata-rata global.

    Berdasarkan studi kelayakan bersama (Joint Feasibility Study), implementasi perjanjian diperkirakan akan mendorong ekspor Indonesia secara signifikan di sektor pertanian dan manufaktur berbasis sumber daya.

    Pada periode Januari sampai dengan Maret 2025, perdagangan antara Indonesia dan EAEU tercatat mencapai USD 1,57 miliar. Jumlah ini meningkat tajam sebesar 84,63% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan, dan pertanian. Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai USD 273,7 juta pada 2024.

    Melalui implementasi perjanjian perdagangan ini, Indonesia juga dapat menjadi pintu gerbang akses logistik dan distribusi ke Asia Tenggara. Sementara EAEU dapat menjadi jalur masuk komoditi unggulan Indonesia ke pasar Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Sebagai informasi, turut mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan Duta Besar Federasi Rusia di Jakarta Sergei Tolchenov.

    (akd/akd)

  • Takaran LPG 3 Kg Kini Diawasi Ketat, SPBE Wajib Penuhi Standar

    Takaran LPG 3 Kg Kini Diawasi Ketat, SPBE Wajib Penuhi Standar

    Jakarta –

    Dalam upaya memastikan ketepatan takaran LPG 3 Kg, Pertamina Patra Niaga melakukan peningkatan layanan dengan implementasi ketentuan Berat Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) ke seluruh Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengisian LPG yang sesuai dengan ketentuan BDKT telah memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat, khususnya dalam hal berat bersih gas elpiji 3 kg yang mereka terima.

    “Kami mengapresiasi PT Pertamina Niaga, khususnya SPBE Rewulu di Bantul yang telah menerapkan SOP pengisian gas elpiji sesuai ketentuan sehingga masyarakat merasa aman. Ini merupakan bagian dari perlindungan konsumen,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (20/5/2025).

    Budi menegaskan, seluruh proses pengisian elpiji telah dilakukan sesuai dengan prosedur. “Pemeriksaan dilakukan mulai dari proses pengisian hingga pengecekan potensi kebocoran,” ujar Budi.

    Peninjauan Budi kali ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dijalin Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan PT Pertamina Patra Niaga pada 2024.

    Kesepakatan tersebut mencakup perbaikan standar operasional prosedur (SOP) pengisian elpiji 3 kg, teknis operasional, dan ketertelusuran alat yang digunakan di SPBE. Kesepakatan ini menjadi upaya memastikan gas elpiji yang diisi kedalam tabung elpiji oleh SPBE dapat memenuhi ketentuan BDKT.

    SPBE Rewulu merupakan salah satu dari 733 SPBE yang telah diaudit dan dinyatakan memenuhi standar SOP pengisian LPG sesuai ketentuan BKT. Dari total tersebut, sebanyak 627 SPBE merupakan SPBE PSO (Public Service Obligation), dan 106 SPBE lainnya merupakan SPBE Non-PSO.

    Plt Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa penerapan BKT menjadi salah satu komitmen perusahaan dalam menjamin akurasi takaran LPG yang didistribusikan ke masyarakat.

    “Ini adalah bentuk komitmen kami dari Pertamina, khususnya Pertamina Patra Niaga dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Proses ini berjalan kurang lebih sudah satu tahun dan alhamdulillah atas masukan dan arahan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, saat ini peningkatan pelayanan terus kita lakukan,” ujar Ega.

    Ega menambahkan tidak berhenti di SPBE, layanan di pangkalan sebagai outlet yang menjual LPG langsung ke masyarakat, juga disediakan timbangan, sehingga masyarakat juga bisa memastikan bahwa LPG yg dibeli beratnya sesuai ketentuan.

    “Selain itu, di dalam tabung LPG itu sendiri kami sudah kami tempelkan ada nomor layanan konsumen, jadi sebagai bentuk layanan purna jual ataupun perlindungan konsumen, masyarakat dapat menghubungi ke Pertamina Call Center 135 apabila ada keluhan-keluhan ataupun indikasi hal-hal yang tidak sesuai ketentuan,” tambahnya.

    Pertamina Patra Niaga juga terus mendorong seluruh pelaku usaha SPBE di Indonesia untuk menerapkan SOP yang telah ditentukan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pengawasan agar seluruh kegiatan pengisian LPG mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang metrologi legal.

    Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dan Pertamina dalam membenahi tata niaga LPG bersubsidi agar lebih transparan dan tepat sasaran, demi menjamin perlindungan konsumen serta keberlanjutan pasokan energi nasional.

    (igo/fdl)

  • Wamendag Indonesia perlu lebih mempromosikan komoditas hijau

    Wamendag Indonesia perlu lebih mempromosikan komoditas hijau

    Isu ini menjadi perhatian publik, kalau dari konteks perdagangan berarti bagaimana kita bisa mendorong dan mempromosikan ekonomi hingga memajukan ekonomi hijau

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebut Indonesia harus terus menggali dan mempromosikan komoditas hijau karena saat ini pasar global mulai beralih ke perdagangan yang ramah lingkungan atau berkelanjutan.

    Menurutnya, saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Dalam konteks perdagangan ini, Pemerintah harus bisa menggali bagaimana komoditas hijau ini bisa berkembang.

    “Isu ini menjadi perhatian publik, kalau dari konteks perdagangan berarti bagaimana kita bisa mendorong dan mempromosikan ekonomi hingga memajukan ekonomi hijau,” ujar Roro dalam acara Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 di kantor CSIS, Jakarta, Jumat.

    Roro menyampaikan pemerintah telah berkomitmen bahwa Indonesia akan nol emisi karbon atau net zero emissions pada 2060. Hal ini juga sudah disepakati oleh lintas sektor dan bersama-sama didorong percepatannya.

    Dari sisi perdagangan sendiri, terdapat perjanjian-perjanjian dagang yang mengedepankan komoditas ramah lingkungan, mulai dari hulu hingga ke hilirnya.

    “Saya ingin mendorong agar kemudian awareness ini kita gali lagi dan kami di pemerintah juga berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik,” kata Roro.

    Ia juga menyampaikan, saat ini negara-negara di dunia menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang sama. Menurutnya, Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki hubungan dagang dengan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Menurutnya, hubungan bilateral antarnegara semakin dikuatkan dengan kolaborasi dan kerja sama.

    Selain itu, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan terus membaca perubahan kebiasaan konsumsi Indonesia. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar didorong oleh sektor konsumsi.

    “Bagaimana ke depannya kita bisa semakin, bagaimana kita bisa memperkuat kebiasaan masyarakat ini yang ternyata juga menjadi bagian dari pendorong atau penggerak lokomotif dari pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan Putin Bertemu, Perjanjian Dagang RI-Eurasia Bakal Dikebut

    Prabowo dan Putin Bertemu, Perjanjian Dagang RI-Eurasia Bakal Dikebut

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyepakati akan mendorong percepatan penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Area (I-EAEU FTA).

    Ini merupakan perjanjian dagang yang dapat membuka pasar produk Indonesia ke Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgizstan yang merupakan kawasan Eurasia.

    Hal ini menjadi salah satu bahasan kala kedua pemimpin itu melakukan pertemuan resmi di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis siang waktu setempat.

    “Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasia Free Trade Area,” beber Prabowo dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, Jumat (20/6/2025).

    Dalam momen yang sama, Putin pun menekankan baik Indonesia dan Rusia akan mendapatkan peluang ekonomi baru usai meneken perjanjian dagang FTA antara Indonesia dan kawasan Eurasia. Dia mendorong agar perjanjian dagang ini bisa diteken bersama dalam waktu dekat.

    “Saya yakin bahwa kita akan mendapat peluang baru untuk kerja sama sesudah kita menandatangani perjanjian perdagangan bebas negara antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Harapan saya bahwa perjanjian ini akan ditandatangani pada masa dekat,” sebut Putin.

    Putin melanjutkan bila bicara soal perdagangan, Indonesia menurutnya menjadi salah satu mitra besar Rusia di kawasan Asia Tenggara. Total perdagangan antara Indonesia dan Rusia telah mencapai US$ 4,3 miliar.

    “Pada tahun lalu forum perdagangan antara kedua negara kita mencapai US$ 4,3 miliar. Selama 4 bulan tahun ini volume perdagangan naik 40%,” sebut Putin.

    Dalam keterangan Kementerian Perdagangan Indonesia, perjanjian dagang dengan Eurasia akan membuka akses pasar bagi produk unggulan Indonesia ke wilayah berpopulasi 183 juta jiwa. Jika digabungkan dengan perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa CEPA, keduanya dapat membuka pasar produk Indonesia kepada 600 juta jiwa.

    Perjanjian dagang ini akan fokus pada produk manufaktur padat karya, pertanian, dan perikanan. Perjanjian dagang ini juga akan menurunkan hambatan tarif dan non tarif untuk sejumlah produk ekspor Indonesia, seperti kelapa sawit, hasil pertanian, tekstil, dan elektronik sehingga dapat lebih bersaing.

    Kemendag juga mencatat perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat US$ 4,1 miliar pada tahun 2024. Ekspor Indonesia ke Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 1,5 miliar, naik 36% dari tahun sebelumnya.

    Sedangkan, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 2,4 miliar, turun 4% dari tahun sebelumnya. Indonesia defisit terhadap Uni Ekonomi Eurasia sebesar US$ 1,1 miliar.

    (hal/fdl)

  • Negosiasi dengan AS Buntu, Kanada Ancam Naikkan Tarif Baja dan Aluminium

    Negosiasi dengan AS Buntu, Kanada Ancam Naikkan Tarif Baja dan Aluminium

    Bisnis.com, JAKARTA — Kanada mengancam menaikkan tarif impor terhadap baja dan aluminium asal Amerika Serikat (AS) mulai bulan depan jika negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump tidak mencapai kemajuan.

    Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (20/6/2025), pemerintah Kanada menyampaikan akan menyesuaikan tarif balasan terhadap produk baja dan aluminium AS pada 21 Juli 2025. 

    Penyesuaian ini akan didasarkan pada sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam pembahasan perjanjian dagang yang lebih luas antara kedua negara.

    Saat ini, AS menerapkan tarif sebesar 50% terhadap baja dan aluminium asing, sementara Kanada memberlakukan tarif balasan sebesar 25% terhadap produk logam asal AS. Namun, kedua negara tengah melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan dagang, dengan tenggat sementara ditetapkan pertengahan Juli.

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah konferensi pers mengatakan, pihaknya akan terus melanjutkan negosiasi ini secara itikad baik. 

    “Namun, pada saat yang sama, kami juga harus memperkuat ketahanan dalam negeri dan melindungi pekerja serta bisnis Kanada dari tarif yang tidak adil dari AS,” ujar Carney.

    Pemerintah Kanada juga akan menerapkan aturan baru untuk proyek-proyek federal, yang mewajibkan penggunaan baja dan aluminium yang diproduksi di Kanada atau oleh mitra dagang yang dianggap terpercaya dan memberikan akses resiprokal melalui perjanjian dagang.

    Kanada juga menetapkan kuota tarif baru untuk membatasi impor baja dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang resmi dengan Kanada. Pemerintah berencana mengumumkan langkah tarif tambahan dalam beberapa pekan mendatang guna mengantisipasi praktik dumping baja dan aluminium. 

    Carney dan jajaran kabinetnya khawatir bahwa tarif logam 50% dari AS akan mendorong produsen global untuk mengalihkan pengiriman ke pasar Kanada.

    Carney menegaskan bahwa kuota baru tersebut bukanlah permintaan dari pihak AS dalam perundingan dagang, melainkan konsekuensi langsung dari kebijakan AS.

    Dalam kesempatan yang sama, Carney juga menyoroti fasilitas pinjaman federal senilai C$10 miliar yang ditujukan untuk memberi likuiditas bagi perusahaan besar yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari pasar konvensional.

    Pengumuman ini disampaikan Carney bersama Menteri Dominic LeBlanc dan Menteri Luar Negeri Melanie Joly. Carney menyebut dirinya cukup rutin berkomunikasi dengan Presiden Donald Trump.

    Adapun, LeBlanc mengaku tengah melakukan diskusi berkelanjutan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan dijadwalkan berbicara dengan Perwakilan Dagang Jamieson Greer pada Jumat.

    Saat ditanya apakah Kanada bersedia menerima sebagian tarif dari AS sebagai bagian dari kesepakatan, Carney menjawab bahwa perdagangan bebas sejati adalah kepentingan bersama kedua negara.

    “Ini adalah proses negosiasi. Jika itu menguntungkan bagi Kanada, kami akan menandatanganinya. Jika tidak, kami tidak akan melakukannya,” katanya.