Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Harga Minyakita turun Rp300 per liter

    Harga Minyakita turun Rp300 per liter

    Tangkapan layar – Perkembangan harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita yang dipaparkan oleh Kementerian Perdagangan dalam Rapat Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Jakarta, Senin (23/6/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

    Kemendag: Harga Minyakita turun Rp300 per liter
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 23 Juni 2025 – 15:12 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita per 20 Juni 2025 turun 0,6 persen atau sekitar Rp300 per liter dibandingkan pekan sebelumnya.

    Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Mario Josko mengatakan harga rata-rata nasional Minyakita hari ini tercatat sebesar Rp16.706 per liter atau 6,37 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter.

    “Boleh kami sampaikan turun dibanding minggu lalu, artinya kalau minggu lalu itu sebesar 7,07 persen dibanding HET,” ujar Mario dalam Rapat Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

    Namun demikian, terdapat sembilan provinsi yang mana harga Minyakita sudah melebihi 10 persen di atas HET.

    Adapun sembilan provinsi tersebut, yakni Nusa Tenggara Timur (Rp18.133 per liter), Papua Selatan (Rp18.000), Gorontalo (Rp17.708), Kalimantan Selatan (Rp17.700), Nusa Tenggara Barat (Rp17.667), Kalimantan Timur (Rp17.626), Bali (Rp17.542), Papua Tengah (Rp17.500), dan Papua Barat Daya (Rp17.500).

    Mario menyampaikan Kemendag telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menyiapkan langkah-langkah penyaluran terhadap sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan harga.

    Berdasarkan pantauan Kemendag, beberapa kabupaten/kota yang masih tinggi harga Minyakitanya, dikarenakan tidak memiliki distributor dan pengecer.

    “Harapannya BUMN ini bisa saling melengkapi, jadi apabila misalnya tidak ada D-1 dan D-2 swasta, ini dari BUMN bisa membantu untuk menyuplai daerah-daerah tersebut,” kata Mario.

    Mario menekankan tingginya harga Minyakita di beberapa wilayah bukan karena kurang pasokan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tidak meratanya pasokan minyak tersebut, khususnya pada wilayah timur Indonesia.

    Lebih lanjut, Kemendag telah melakukan sejumlah pemetaan dan menyelesaikan permasalahan kurangnya distribusi Minyakita per wilayah.

    “Kami coba melakukan penyelesaiannya per wilayah, misalnya wilayah timur tadi, Papua. Kita lihat mapping dari pasarnya, kemudian pasar mana yang memang misalnya tidak ada distributor dan lain sebagainya, kita coba upayakan pasokannya.

    Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) bulan Mei sebesar 142.353 ton dan Juni telah mencapai 98.269 yang seluruhnya dalam bentuk Minyakita.

    Harga rata-rata nasional untuk minyak goreng kemasan premium sebesar Rp22.367 per liter atau naik 0,42 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    Sumber : Antara

  • AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

    AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

    Bisnis.com, JAKARTA — Pejabat tinggi Amerika Serikat menuding bahwa DeepSeek membantu operasi militer dan intelijen China, serta berupaya menggunakan perusahaan cangkangnya untuk bisa mengakses semikonduktor kelas atas yang tidak bisa dikirim ke China berdasarkan peraturan AS.

    Salah seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menjelaskan kepada Reuters bahwa pihaknya menduga DeepSeek secara sukarela memberikan dukungan kepada operasi militer dan intelijen China. Bahkan, dia menilai DeepSeek akan terus melakukannya.

    “Upaya ini melampaui akses sumber terbuka ke model AI DeepSeek,” kata pejabat tersebut, yang meminta disembunyikan identitasnya karena berbicara tentang informasi pemerintah AS, dilansir dari Reuters pada Senin (23/6/2025).

    Penilaian pemerintah AS terhadap aktivitas DeepSeek dan hubungannya dengan pemerintah China belum pernah dilaporkan sebelumnya. Isu itu muncul di tengah perang dagang AS-China yang meluas.

    Di antara tuduhan tersebut, pejabat tersebut mengatakan DeepSeek membagikan informasi dan statistik pengguna dengan aparat pengawasan Beijing.

    Anggota parlemen AS sebelumnya mengatakan, berdasarkan pernyataan pengungkapan privasinya, bahwa DeepSeek mengirimkan data pengguna Amerika ke China melalui “infrastruktur backend” yang terhubung ke China Mobile, raksasa telekomunikasi milik Negeri Panda.

    Pejabat itu juga mengklaim bahwa DeepSeek juga disebut lebih dari 150 kali dalam catatan pengadaan untuk Tentara Pembebasan Rakyat Cina dan entitas lain yang berafiliasi dengan pangkalan industri pertahanan China. Dia menambahkan tudingannya bahwa DeepSeek telah menyediakan layanan teknologi kepada lembaga penelitian tentara tersebut.

    Meskipun demikian, Reuters tidak dapat memverifikasi data pengadaan itu secara independen.

    Pihak DeepSeek pun tidak memberikan respons kepada Reuters atas pertanyaan terkait praktik privasinya.

    AS Tuding DeepSeek Turut Andil dalam Kontrol Ekspor

    Pejabat itu juga mengatakan bahwa DeepSeek menggunakan solusi untuk mengatasi kontrol ekspor AS agar memperoleh akses ke chip canggih buatan AS. Simpulan itu mencerminkan skeptisisme yang berkembang di Washington bahwa kemampuan di balik peningkatan pesat DeepSeek mungkin tak sebesar dugaan dan bergantung kepada teknologi AS.

    Menurutnya, DeepSeek memiliki akses ke sejumlah besar chip kelas atas H100 Nvidia. AS memberlakukan pembatasan chip terebut sejak 2022 karena khawatir China akan menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan militer utau menjadi lebih unggul dalam kompetisi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

    Namun demikian, pejabat itu menolak mengatakan apakah Deepeek berhasil menghindari kontrol ekspor. Dia juga enggan memberikan rincian soal tudingannya bahwa DeepSeek memanfaatkan erusahaan cangkang untuk bisa mendapatkan chip tersebut.

    “DeepSeek berusaha menggunakan perusahaan cangkang di Asia Tenggara untuk menghindari kontrol ekspor, dan DeepSeek berupaya mengakses pusat data di Asia Tenggara untuk mengakses chip AS dari jarak jauh,” kata pejabat itu kepada Reuters.

    Ketika ditanya apakah AS akan menerapkan kontrol ekspor lebih lanjut atau sanksi terhadap DeepSeek, pejabat tersebut mengatakan departemen tersebut “tidak memiliki apa pun untuk diumumkan saat ini.”

    Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan China tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.

    Sementara itu, juru bicara Nvidia menyatakan bahwa pihaknya tidak mendukung pihak-pihak yang telah melanggar kontrol ekspor AS atau yang tercantum dalam daftar entitas AS.

    “Dengan kontrol ekspor saat ini, kami secara efektif keluar dari pasar pusat data China, yang kini hanya dilayani oleh pesaing seperti Huawei,” jelas juru bicara Nvidia melalui pernyataan tertulis.

  • Trump Makin Ganas, Korban Baru Bertaburan

    Trump Makin Ganas, Korban Baru Bertaburan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan (Kemendag) AS sedang mempertimbangkan opsi untuk mencabut otorisasi yang diberikan kepada produsen chip global seperti Samsung, SK Hynix, dan TSMC, selama beberapa tahun terakhir.

    Opsi ini menjadi salah satu upaya baru AS untuk memblokir akses dan pengembangan teknologi di China. Pasalnya, para raksasa chip global mayoritas memiliki manufaktur di China.

    Mengutip laporan Reuters, peluang bagi AS untuk mencabut otorisasi tersebut masih belum jelas. Namun, jika benar-benar dicabut, para raksasa chip global akan makin sulit menerima barang dan teknologi AS untuk digunakan di pabrik mereka di China.

    Informasi soal opsi pencabutan otorisasi ini diperoleh dari orang-orang yang familiar dengan isu tersebut.

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan AS sejauh ini hanya menyiapkan basis pertahanan jika kesepakatan ‘perang dagang’ dengan China gagal dilakukan.

    Namun, pejabat itu menyatakan keyakinannya bahwa perjanjian perdagangan akan terus berlanjut dan logam tanah jarang akan mengalir dari China ke AS, seperti yang disepakati.

    “Sejauh ini belum ada niatan untuk melancarkan taktik ini [pencabutan otorisasi untuk perusahaan chip],” kata pejabat tersebut.

    “Namun, opsi itu adalah alat yang kami siapkan jika kesepakatan tak berhasil dicapai atau ada katalis lainnya yang dapat mengacaukan hubungan bilateral [AS-China],” ia menjelaskan, dikutip dari Reuters, Senin (23/6/2025).

    Informasi ini membuat saham perusahaan-perusahaan chip yang memiliki manufaktur di China kompak rontok pada Jumat (20/6). KLA Corp anjlok 2,4%, Lam Research turun 1,9%, dan Applied Materials tenggelam 2%.

    Sementara itu, saham Micron yang merupakan pesaing utama Samsung dan SK Hynic di sektor chip memori, naik 1,5%. Micron merupakan perusahaan chip AS yang mengandalkan manufaktur di kampung halamannya.

    Juru bicara TSMC menolak berkomentar. Samsung, SK Hynic, Lam Research, KLA, dan Applied Materials tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

    Sebagai informasi, pada bulan Oktober 2022, AS memberlakukan pembatasan besar-besaran pada peralatan pembuatan chip AS ke China. Namun, AS memberikan surat otorisasi kepada produsen asing seperti Samsung dan SK Hynix untuk menerima produk dari AS.

    Pada 2023 dan 2024, para perusahaan chip global menerima status Validated End User (VEU) agar dapat melanjutkan perdagangan tanpa hambatan.

    Perusahaan dengan status VEU dapat menerima barang tertentu dari perusahaan AS membutuhkan lisensi khusus.

    “Status VEU memungkinkan entitas untuk menerima produk dan teknologi yang dikendalikan AS dengan lebih mudah, cepat, dan andal,” tertera dalam situs web Kementerian Perdagangan AS.

    Otorisasi VEU disertai sejumlah persyaratan, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Salah satunya larangan atas peralatan tertentu dan persyaratan pelaporan.

    “Pembuat chip akan tetap dapat beroperasi di China,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan dalam sebuah pernyataan saat ditanya tentang kemungkinan pencabutan otorisasi tersebut.

    “Mekanisme penegakan hukum baru pada chip mencerminkan persyaratan perizinan yang berlaku untuk perusahaan semikonduktor lain yang mengekspor ke China dan memastikan AS memiliki proses yang setara dan timbal balik,” ia menjelaskan.

    Sumber dalam industri mengatakan jika perusahaan peralatan semikonduktor AS dipersulit mengirim barang ke luar negeri, hal ini akan membantu kompetitor dari China.

    “Ini merupakan [hadiah] bagi perusahaan China,” kata salah satu sumber dalam industri.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Minyakita di Luar Pulau Jawa Melambung, Makin Mahal di 440 Kabupaten/Kota

    Harga Minyakita di Luar Pulau Jawa Melambung, Makin Mahal di 440 Kabupaten/Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 440 dari 493 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng Minyakita melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter pada pekan ketiga Juni 2025. Ini artinya, ada 89,25% kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami kenaikan harga Minyakita.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan mayoritas lonjakan harga Minyakita terjadi di luar Pulau Jawa yang mencapai 336 kabupaten/kota.

    Adapun, data tersebut mengacu pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag) per 21 Juni 2025.

    “Di Pulau Jawa ini ada 104 kabupaten/kota yang harga Minyakita-nya di atas HET, sementara di luar Pulau Jawa ada 336 kabupaten/kota yang harga minyak goreng Minyakita-nya berada di atas HET,” kata Pudji dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (23/6/2025).

    Untuk Pulau Jawa, misalnya, harga Minyakita termahal dibanderol Rp18.000 per liter di Kepulauan Seribu. Mengekor, Jakarta Barat dengan harga Minyakita dibanderol Rp17.846 per liter.

    “Untuk Pulau Jawa, ada Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Jakarta Barat, Tasikmalaya, Bekasi, kemudian Jakarta Pusat yang harga minyak goreng Minyakita-nya berada di atas HET,” ungkapnya.

    Sementara di luar Pulau Jawa, sebagian besar berada di wilayah timur. Harga Minyakita termahal mencapai Rp50.000 per liter di Kabupaten Pegunungan Bintang. Begitu pula di Kabupaten Puncak yang tembus di level Rp45.000 per liter.

    Di sisi lain, Pudji menuturkan bahwa terdapat 53 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di bawah atau sesuai dengan HET Rp15.700 per liter. Dari tersebut menunjukkan sebanyak 14 kabupaten/kota di antaranya berada di Pulau Jawa. 

    “Misalkan yang pertama terendah ini ada di Kabupaten Blitar dengan harga minyak goreng Minyakita Rp15.500 per liter. Kemudian diikuti Probolinggo [Rp15.523 per liter], Temanggung [Rp15.600 per liter], dan seterusnya,” ujarnya.

    Sementara untuk luar Pulau Jawa, data BPS menunjukkan terdapat 39 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di bawah atau sesuai dengan HET.

    Perinciannya, Kota Batam, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kota Pare-Pare, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Tengah yang kompak dibanderol di level Rp15.500 per liter.

    Adapun secara umum, rata-rata harga minyak goreng sampai dengan pekan ketiga Juni 2025 turun 0,04% dibanding Mei 2025. BPS mencatat penurunan ini terjadi di 36,11% wilayah di Indonesia.

  • Biang Kerok Pembatalan Bea Masuk Antidumping dari Kacamata Produsen Benang

    Biang Kerok Pembatalan Bea Masuk Antidumping dari Kacamata Produsen Benang

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menuding mafia impor yang menjadi dalang di balik pembatalan rencana bea masuk antidumping (BMAD) produk benang filamen sintetis tertentu asal China.

    Mulanya, rekomendasi BMAD dari Komite Antidumping Indonesia (KADI) telah diterima Kementerian Perdagangan. KADI telah melakukan penyelidikan dugaan praktik dumping atas produk benang filamen yaitu partially oriented yarn (POY) dan drawn texture yarn (YTD).

    Hasil penyelidikan KADI disebut telah membuktikan adanya praktik dumping atas produk tersebut yang berasal dari China. Alhasil, KADI menyarankan pengenaan tarif BMAD bervariasi dengan batas atas sebesar 42,3%.

    Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menolak rekomendasi tersebut dan membatalkan rencana pengenaan BMAD dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan kuota impor yang sejatinya ditujukan untuk mengatur tata niaga produk impor justru dijadikan ‘permainan’ oleh oknum atau mafia pemangku kepentingan.

    “Maka wajar kalau kebijakan seperti anti dumping atau safeguard ditentang oleh oknum birokrasi, karena mengganggu permainan mereka bersama importir nakal yang selama ini menikmati fasilitas kuota berlebih,” kata Redma dalam keterangan resminya, Minggu (22/6/2025).

    Di satu sisi, Redma mendukung upaya pemerintah untuk mengatur tata kelola perdagangan impor lewat syarat Persetujuan Impor (PI) dan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai perlindungan bagi industri.

    Pihaknya menengarai adanya penolakan beberapa kementerian/lembaga (K/L) terhadap rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terkait BMAD terhadap produk benang filament partially oriented yarn (POY) dan drawn texture yarn (YTD) asal China adalah karena pengaruh kuat dari jejaring mafia impor kuota tekstil.

    “Tapi di sisi lain hal ini juga menjadi masalah karena menjadi penyebab kerusakan moral di kementerian-kementerian terkait karena menjadi mainan oknum birokrasi,” ujarnya. 

    Dia pun memaparkan sejumlah data volume impor benang dan kain yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2008, volume impor benang pintal dan filamen mencapai 130.000 ton, sementara pada 2024 volumenya naik 259% menjadi 467.000 ton.

    Tak hanya itu, volume kain tenun, rajut dan nirtenun juga mengalami kondisi serupa. Pada 2008, volume impor produk ini mencapai 294.000 ton, sedangkan tahun lalu mencapai 873.000 ton atau naik 196%.

    Mengurangi Ketergantungan Terhadap Impor

    Menurut Redma, hal ini tidak selaras dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor baik yang bersifat konsumsi maupun barang setengah jadi sebagai bahan baku.

    Padahal, komitmen substitusi impor yang terimplementasi dalam kebijakan pemerintah akan secara otomatis meningkatkan kinerja industri.

    “Tapi sebaliknya, kalau itu hanya omon-omon maka kondisi kinerja industri juga akan turun, jadi tidak perlu menjadikan kondisi eksternal global sebagai alasan karena faktor dominan justru ada di kebijakan kita sendiri,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mendukung penunjukan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (DirJend) Bea Cukai yang menjadi tonggak komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan maraknya importasi ilegal.

    “Memang harus dari militer, mengingat mafia impor ini sudah terlalu kuat dan terus merajalela, kami mendukung penuh beliau dan siap membantu,” ucapnya.

    Di samping itu, Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil, Agus Riyanto telah menyurati Menteri Perindustrian terkait dengan turunnya kinerja industri sebagai akibat pemberian kuota impor yang tidak transparan dan cenderung ugal-ugalan.

    “Memang importasi ilegal menjadi satu masalah, tapi alat perlindungan lain terkait PI dan Pertek juga jadi masalah,” ungkap Agus.

    KAHMI menyoroti pertumbuhan angka impor tekstil yang terus naik tetapi di sisi lain utilisasi industri terus turun dan pertumbuhan industrinya melambat bahkan cenderung pada deindustrialisasi dini. “Dan mirisnya, justru angka kuota impor keluar dari Kemenperin melalui pertek,” kata Agus.

    Senada dengan APSyFI, KAHMI Rayon Tekstil juga mendukung upaya Presiden Prabowo memberantas mafia impor.

    “Setelah Bea Cukai kami harap berlanjut pembersihan di K/L lain, sebagai bukti bahwa upaya substitusi impor bukan hanya omon-omon” tuturnya.

  • Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan komitmennya dalam menanggapi aspirasi sopir truk terkait kebijakan penertiban kendaraan kelebihan muatan alias overdimension & overload (odol). 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah memahami keresahan para sopir dan berupaya menghadirkan kebijakan yang berimbang antara keselamatan dan kelangsungan usaha logistik nasional.

    “Penting bagi kami untuk mendengarkan langsung suara para pengemudi sebagai garda terdepan sektor transportasi barang nasional,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Dia menyebut bahwa sopir truk memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, aturan pelarangan truk odol tetap menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan perlindungan terhadap infrastruktur jalan.

    “Keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama kami dalam setiap kebijakan transportasi. Truk kelebihan muat dan kelebihan dimensi ini bukan hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Dalam hal keselamatan, satu nyawa terlalu banyak untuk dikorbankan,” kata Dudy.

    Berdasarkan data Korlantas Polri, sepanjang 2024, tercatat 27.337 kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan angkutan barang, atau sekitar 10,4% dari total kecelakaan sebanyak 262.328 kejadian. Dari jumlah tersebut, tercatat 183.995 korban luka ringan, 16.601 luka berat, dan 26.839 korban jiwa.

    Di sisi lain, Jasa Raharja menyebutkan bahwa kendaraan odol menjadi penyebab kecelakaan tertinggi kedua. Pada 2024, tercatat 6.390 korban meninggal dunia yang menerima santunan. Hingga Mei 2025, korban meninggal dunia akibat kendaraan odol mencapai 2.203 jiwa dari 7.485 kecelakaan.

    Sejumlah insiden fatal juga menambah catatan kelam terkait odol tahun ini. Misalnya, kecelakaan truk pengangkut air minum kemasan di Gerbang Tol Ciawi pada 4 Februari 2025 yang menewaskan 8 orang, serta kecelakaan truk bermuatan abu batu bara di Kalijambe, Purworejo pada 7 Mei 2025 yang merenggut 11 nyawa.

    Sementara itu, hasil pemeriksaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama Januari–April 2025 mengungkapkan bahwa dari 752.000 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 129.887 di antaranya melanggar batas daya angkut.

    Menhub menjelaskan bahwa kebijakan penanganan odol telah bergulir sejak 2016. Setelah sempat terhenti pada 2021–2022, pemerintah kembali meluncurkan program Zero Odol pada 2023 bersama para pemangku kepentingan lintas sektor.

    Memasuki 2025, langkah penanganan difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanganan Odol sebagai bagian dari strategi besar Peraturan Presiden tentang Logistik Nasional. Pada tahap awal, upaya yang dilakukan berupa sosialisasi menyasar pemilik barang dan kendaraan.

    Kebijakan ini dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kementerian PUPR, Kemendagri, Polri, dan pihak swasta. Penegakan hukum akan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan penindakan terukur.

  • Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan komitmennya dalam menanggapi aspirasi sopir truk terkait kebijakan penertiban kendaraan kelebihan muatan alias overdimension & overload (odol). 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah memahami keresahan para sopir dan berupaya menghadirkan kebijakan yang berimbang antara keselamatan dan kelangsungan usaha logistik nasional.

    “Penting bagi kami untuk mendengarkan langsung suara para pengemudi sebagai garda terdepan sektor transportasi barang nasional,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Dia menyebut bahwa sopir truk memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, aturan pelarangan truk odol tetap menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan perlindungan terhadap infrastruktur jalan.

    “Keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama kami dalam setiap kebijakan transportasi. Truk kelebihan muat dan kelebihan dimensi ini bukan hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Dalam hal keselamatan, satu nyawa terlalu banyak untuk dikorbankan,” kata Dudy.

    Berdasarkan data Korlantas Polri, sepanjang 2024, tercatat 27.337 kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan angkutan barang, atau sekitar 10,4% dari total kecelakaan sebanyak 262.328 kejadian. Dari jumlah tersebut, tercatat 183.995 korban luka ringan, 16.601 luka berat, dan 26.839 korban jiwa.

    Di sisi lain, Jasa Raharja menyebutkan bahwa kendaraan odol menjadi penyebab kecelakaan tertinggi kedua. Pada 2024, tercatat 6.390 korban meninggal dunia yang menerima santunan. Hingga Mei 2025, korban meninggal dunia akibat kendaraan odol mencapai 2.203 jiwa dari 7.485 kecelakaan.

    Sejumlah insiden fatal juga menambah catatan kelam terkait odol tahun ini. Misalnya, kecelakaan truk pengangkut air minum kemasan di Gerbang Tol Ciawi pada 4 Februari 2025 yang menewaskan 8 orang, serta kecelakaan truk bermuatan abu batu bara di Kalijambe, Purworejo pada 7 Mei 2025 yang merenggut 11 nyawa.

    Sementara itu, hasil pemeriksaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama Januari–April 2025 mengungkapkan bahwa dari 752.000 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 129.887 di antaranya melanggar batas daya angkut.

    Menhub menjelaskan bahwa kebijakan penanganan odol telah bergulir sejak 2016. Setelah sempat terhenti pada 2021–2022, pemerintah kembali meluncurkan program Zero Odol pada 2023 bersama para pemangku kepentingan lintas sektor.

    Memasuki 2025, langkah penanganan difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanganan Odol sebagai bagian dari strategi besar Peraturan Presiden tentang Logistik Nasional. Pada tahap awal, upaya yang dilakukan berupa sosialisasi menyasar pemilik barang dan kendaraan.

    Kebijakan ini dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kementerian PUPR, Kemendagri, Polri, dan pihak swasta. Penegakan hukum akan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan penindakan terukur.

  • Pasar Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia Diteken Desember

    Pasar Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia Diteken Desember

    JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dokumen perjanjian pasar bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) akan diteken oleh dua negara saat Konferensi Tingkat Tinggi EAEU pada Desember 2025.

    Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, Airlangga melanjutkan, telah merampungkan perundingan perjanjian pasar bebas, sebagaimana diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Perjanjian (FTA) dengan (Uni Ekonomi) Eurasia sudah selesai, conclusion, sudah selesai materi (perundingan disepakati oleh dua belah pihak.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di lobi hotel tempat Presiden Prabowo menginap di St. Petersburg, Rusia, dikutip Antara, Sabtu, 21 Juni.

    Airlangga kembali menekankan seluruh materi yang dirundingkan telah disepakati, sehingga tahapan selanjutnya ialah penandatanganan dokumen perjanjian pasar bebas, yang nantinya membuka hambatan pasar antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia.

    “Kemarin sudah dilaporkan, sudah disampaikan oleh Presiden Putin dan Presiden Bapak Prabowo mengenai EAEU,” kata Airlangga.

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sesi pernyataan pers bersama di Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, Kamis (19/6), mengumumkan rampungnya perundingan perjanjian pasar bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada 18 Juni sampai dengan 20 Juni untuk kunjungan resmi dan memenuhi undangan Presiden Putin untuk hadir sebagai pembicara utama di Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat.

    Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia memulai negosiasi perjanjian pasar bebas sejak bulan Desember 2022. Dalam rentang waktu hingga Juni 2025, ada lima putaran perundingan, dan sejumlah pertemuan intersesi. Uni Ekonomi Eurasia terdiri atas Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

    Tim perunding dari Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.

    Perjanjian pasar bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.

    Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian pasar bebas itu dipercaya dapat memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU.

    Nilai perdagangan antara Indonesia dan EAEU pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 mencapai 1,57 miliar dolar AS, meningkat tajam sebesar 84,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan, dan pertanian.

    Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia juga menunjukkan tren positif, yaitu mencapai 273,7 juta dolar AS pada 2024.

  • Saya Semakin Yakin Tak Ada Korupsi, Tak Ada Kerugian Negara

    Saya Semakin Yakin Tak Ada Korupsi, Tak Ada Kerugian Negara

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menyatakan keyakinannya bahwa tidak terdapat unsur korupsi maupun tindak pidana dalam kasus impor gula kristal mentah yang kini tengah disidangkan.

    Dalam keterangannya usai sidang lanjutan, Jumat malam, 21 Juni 2025, Tom mengaku semakin percaya diri menghadapi agenda pemeriksaan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dijadwalkan ulang.

    “Saya sangat-sangat percaya diri, sangat confident, sangat mantap akan menghadapi ahli BPKP. Saya semakin yakin bahwa tidak ada kerugian negara. Saya semakin yakin bahwa tidak ada tindak pidana korupsi. Jangankan korupsi, saya semakin yakin tidak ada tindak pidana,” ujar Tom Lembong.

    Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta semestinya menghadirkan ahli dari BPKP. Namun, menurut keterangan Tom, pihak BPKP berhalangan hadir karena sakit. Pemeriksaan terhadap ahli tersebut dijadwalkan ulang pada Senin mendatang.

    “Sayangnya, ahli dari BPKP hari ini berhalangan hadir, perasaan sedang sakit. Jadi ditunda sampai hari Senin (23 Juni 2025),” ujarnya.

    Dalam pernyataan lengkapnya, Tom juga menyinggung peran eks Mendag Enggartiasto Lukita (Pak Enggar), serta kontinuitas kebijakan impor gula yang disebutnya telah berlangsung sejak era reformasi dan terus berlanjut hingga kini. Ia menyebut seluruh proses dilakukan transparan dan sesuai hukum.

    “Semua menteri perdagangan sejak era reformasi dan setelah saya serta Pak Enggar melakukan hal yang sama. Menggunakan aturan yang sama, dasar hukum yang sama, cara yang transparan yang sama, semua ditembuskan kepada presiden dan menteri-menteri terkait,” kata dia menegaskan.

    Ia pun mempertanyakan dasar dari tuduhan terhadapnya, mengingat kebijakan impor gula disebut sebagai hal yang rutin dan tak pernah bermasalah selama bertahun-tahun.

    “Kebijakan impor gula adalah sebuah kebijakan yang rutin, yang sudah berjalan bertahun-tahun sebelum saya dan Pak Enggar menjabat, dan diteruskan bertahun-tahun setelah kami menjabat. Dan tidak pernah ada masalah sampai Oktober tahun lalu,” kata Tom.

    Meski tak menampik kemungkinan ada kekeliruan administratif, ia menegaskan hal itu bukan termasuk ranah pidana, apalagi korupsi.

    “Kalau kesalahan administrasi sampai sini bisa jadi, tapi itu bukan sebuah tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi,” ujarnya.

    Tom Lembong sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024, terkait dugaan korupsi dalam pengaturan kuota impor gula kristal mentah tahun 2015–2016, yang disebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp578 miliar.

    Ia kini tengah menjalani proses persidangan dan mengajukan pembelaan terhadap dakwaan tersebut. ***

  • Mendag Ajak Mahasiswa Makin Cinta Produk Dalam Negeri Melalui GASPOL Goes to Campus di UMY – Page 3

    Mendag Ajak Mahasiswa Makin Cinta Produk Dalam Negeri Melalui GASPOL Goes to Campus di UMY – Page 3

    Selain itu, Gerakan Kamis Pakai Lokal sejalan dengan program prioritas Kemendag, yakni Pengamanan Pasar Dalam Negeri.

    “Dengan mengisi pasar dalam negeri menggunakan produk-produk lokal, kita sedang mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM kita,” ungkap Mendag Busan lebih lanjut.

    Pada GASPOL Goes to Campus di UMY, Kemendag menghadirkan 10 jenama lokal dengan produk-produk, antara lain, baju, perawatan kulit, tas, sepatu, dan produk makanan minuman.

    Produk ditayangkan pada pameran produk lokal yang diselenggarakan pada 19-20 Juni 2025 di Lapangan Bintang UMY. Sepuluh jenama tersebut, yaitu Heaven Lights, Eastmountside, Flicka, Torch, Kahf, Wardah, Roti Ropi, Kalola Space, RSY FNB, dan UKM Kemahasiswaan UMY.

    Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Achmad Nurmandi menyambut baik kehadiran Mendag Budi Santoso. Ia menyampaikan dukungan terhadap program Kemendag yang menggaungkan kecintaan produk lokal dari anak bangsa.

    “Indonesia memiliki kekuatan luar biasa untuk mendayagunakan, menggunakan, membeli, dan memproduksi dengan standar kualitas prima sehingga konsumen menggunakan dengan puas apa yang dihasilkan di dalam negeri,” ujar Achmad.

    Salah satu mahasiswa UMY Rajendra Staria Reswar menyampaikan antusiasmenya terhadap gerakan GASPOL yang diinisiasi oleh Kemendag. Ia berharap inisiatif ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan dan menguatkan kecintaan generasi muda terhadap produk-produk lokal.

    “Program ini dapat memajukan UMKM kita, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga berpeluang untuk ekspor ke luar negeri,” ujar Rajendra.