Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Eks Mendag Enggartiasto Bakal Dipanggil di Sidang Impor Gula? Ini Kata Kejagung

    Eks Mendag Enggartiasto Bakal Dipanggil di Sidang Impor Gula? Ini Kata Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menyerahkan sepenuhnya kepada hakim soal pemanggilan eks Mendag Enggartiasto Lukita untuk menjadi saksi di sidang impor gula yang sebelumnya menyeret Tom Lembong. 

    Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung RI Sutikno mengatakan dalam proses persidangan pemanggilan saksi itu merupakan kewenangan penuh majelis hakim.

    “Ya nanti kalau memang terlibat, hakim buat penetapan. Kita akan mengikuti perintahnya. Jaksakan bakal mengikuti penetapan hakim,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).

    Dia menambahkan sejauh ini nama Enggartiasto tidak ada dalam daftar saksi yang bakal diajukan dalam sidang importasi gula untuk sembilan bos perusahaan swasta.

    “Ya [tidak ada] memang itu kaitannya [penyidikan] masih sampai dengan yang sekarang [eks Mendag Tom Lembong],” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, nama Enggar muncul pada sidang dakwaan Direktur Utama PT Angels Products Tony Wijaya Ng di PN Tipikor, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/6/2025).

    Tony Wijaya Cs telah didakwa secara melawan hukum mengajukan persetujuan impor gula kristal mentah kepada dua Mendag, yakni Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, serta Enggartiasto Lukita. 

    “Secara melawan hukum, yaitu […] mengajukan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada Thomas Trikasih Lembong dan Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang diketahui Persetujuan Impor tersebut tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antar Kementerian,” demikian bunyi dakwaan jaksa yang dibacakan, Kamis (19/6/2025). 

    Persetujuan impor gula kristal mentah itu dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, Induk Koperasi Kartika (Kartika) serta Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol). 

    Adapun, beberapa perbuatan melawan hukum lain yang turut didakwakan kepada para terdakwa juga meliputi pengajuan persetujuan impor ke Tom dan Enggar tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

  • Jurus Kemendag Dorong Ekspor Lewat Program UMKM Bisa Ekspor

    Jurus Kemendag Dorong Ekspor Lewat Program UMKM Bisa Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong produk UMKM untuk bisa dikenal di mancanegara melalui program UMKM Bisa Ekspor.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan, program UMKM Bisa Ekspor diharapkan bisa meningkatkan kontribusi ekspor yang dilakukan UMKM.

    “Program kami adalah memfasilitasi agar para UMKM ini bisa memperluas pasarnya secara global. Nah, itu yang kami upayakan dan kita selalu lakukan dan hasilnya juga sangat positif, dan so far juga ada hasilnya,” kata Punto saat ditemui Bisnis di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, seusai melakukan pelepasan Tim Jelajah Ekspor 2025, Rabu (25/6/2025). 

    Dalam hal peningkatan ekspor, Punto menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan Kemendag adalah melalui perluasan pasar ekspor seperti perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA).

    Dia menjelaskan, dengan adanya FTA, maka produk UMKM bisa lebih bersaing termasuk dari sisi tarif. Dengan begitu, produk lokal bisa diterima lebih luas di mancanegara.

    “Kebayang enggak kalau misalnya kita nanti bisa masuk ke pasar Eurasia. Terus Eropa, ini kan sebentar lagi Uni Eropa. Kemudian misalnya dari Amerika Latin, dan Kanada kan juga sudah selesai. Amerika Latin, Peru itu juga sedang digarap. Artinya, market access-nya juga semakin luas,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, Indonesia memiliki potensi yang lebar untuk mengekspor ke pasar internasional. Namun, masalah yang terjadi adalah para UMKM tidak mengetahui cara mengekspor. Kendati demikian, dia menilai, media juga memiliki peran yang penting untuk membuka pasar ekspor.

    “Kita [Indonesia] itu potensi ekspornya banyak, potensi ekspor besar. Tetapi kadang-kadang tidak tahu bagaimana cara ekspor dan sebagainya sehingga menurut kami peran media itu sangat penting,” kata Budi.

    Menurutnya, media bisa memberikan informasi mengenai informasi pasar hingga peluang pasar terhadap UMKM. Dengan informasi tersebut, maka akan memudahkan UMKM untuk mengekspor produk.

    Budi menyebut, perlu dilakukan kolaborasi bersama pelaku usaha, termasuk media. Dengan begitu, diharapkan target pertumbuhan ekspor nasional yang akan mencapai 7,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) atau senilai US$294,45 miliar pada 2025.

    “Kami pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri, jadi kami bersama pelaku usaha dan media tentunya bisa mendorong program ekspor kita itu bisa berjalan dengan baik sesuai target 7,1%,” pungkasnya.

  • Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog membutuhkan dana senilai Rp6 triliun untuk pengadaan 1 juta ton jagung pipilan kering pada 2025. Tercatat, per 20 Juni 2025, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog telah mencapai 50.490,03 ton.

    Untuk diketahui, pemerintah membidik pengadaan jagung pipilan kering yang bersumber dari dalam negeri sebesar 1 juta ton pada 2025 dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram dan kadar air 18–20%.

    “Dana yang dibutuhkan Rp6 triliun, [dan target] 1 juta [ton jagung pipilan kering] sampai Desember sesuai tren masa panen,” kata Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Namun, pria yang akrab disapa Wiwiet itu menjelaskan bahwa untuk sementara ini Bulog akan menggunakan dana dari kredit bank.

    “Pendanaan pasti diperlukan, untuk sementara menggunakan dana dari kredit bank sambil menunggu dana OIP [operator investasi pemerintah] dari pemerintah yang sedang berproses,” ujarnya.

    Nantinya, Wiwiet menjelaskan skema mekanisme pengadaan jagung kering pipilan ini sama dengan pengadaan beras.

    “Bisa melalui tim jemput jagung, kemudian sebagian akan diolah sendiri, sebagian lain bekerja sama dengan mitra pengolah,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

    Adapun, Inpres ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian swasembada jagung.

    Dalam hal ini, Perum Bulog akan melaksanakan pengadaan tersebut yang berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selanjutnya, Bulog melakukan pengolahan jagung hasil serapan menjadi sesuai standar kualitas CJP. 

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, langkah strategis pemerintah melalui Inpres No. 10/2025 ini merupakan bentuk konkret dari upaya stabilisasi harga sekaligus perlindungan terhadap petani jagung. Dia menuturkan, Presiden Prabowo juga telah mengarahkan agar Indonesia ke depan dapat menjadi lumbung pangan dunia.

    “Tentu kita patut bersyukur karena produksi jagung dalam negeri terus meningkat pesat. Bahkan, kita sudah mulai dapat ekspor jagung. Ini karena visi Presiden Prabowo tidak hanya swasembada saja, tapi Indonesia harus mampu jadi lumbung pangan dunia,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/6/2025).

    Arief menambahkan upaya pencapaian swasembada jagung ini mendapat dukungan penuh dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga TNI dan Polri. 

    Adapun, Bapanas diberikan peran sentral dalam penyelenggaraan CJP yang mencakup perencanaan anggaran, penetapan harga pembelian dan standar mutu, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, hingga pemberian penugasan kepada Bulog dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran jagung. 

    Selain itu, Bapanas juga bertanggung jawab dalam penyusunan mekanisme kompensasi serta koordinasi lintas kementerian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program secara menyeluruh.

    “Langkah ini menjadi bagian integral dalam membangun ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan,” tandasnya.

  • Pengusaha Ingatkan Lonjakan Harga Minyak Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

    Pengusaha Ingatkan Lonjakan Harga Minyak Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

    Jakarta –

    Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan sektor logistik nasional harus bersiap menghadapi dampak berantai dari eskalasi ketegangan di Timur Tengah, terutama terhadap jalur pelayaran internasional yang krusial seperti Selat Hormuz.

    “Perang ini tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tapi bisa memicu disrupsi besar pada rantai pasok global, termasuk Indonesia, terutama yang terkait dengan minyak, bahan baku industri, serta rute pelayaran internasional,” kata Ketua Umum ALFI Akbar Djohan dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

    Sebagaimana diketahui, konflik antara Israel dan Iran meluas hingga melibatkan Amerika Serikat (AS). Ketegangan militer di kawasan penghasil dan penyalur minyak dunia itu disebut dapat memperparah tekanan terhadap biaya logistik internasional, termasuk pengangkutan barang ke dan dari Indonesia.

    Akbar menyebut sebagian besar kapal niaga global melewati kawasan tersebut dan jika terganggu akan berdampak pada waktu tempuh, rute alternatif yang lebih jauh, serta harga bahan bakar.

    “Lonjakan harga minyak sudah pasti akan memicu kenaikan biaya logistik. Selain itu, risiko keterlambatan pengiriman juga makin tinggi. Ini perlu disikapi serius oleh seluruh pelaku usaha dan pemerintah,” ucap dia.

    Menurut Akbar, logistik merupakan urat nadi perdagangan nasional dan internasional sehingga gangguan terhadap jalur logistik global harus diantisipasi dengan cepat. Ia menilai perlu ada upaya mitigasi risiko dari pemerintah agar sektor logistik nasional tetap berjalan efisien dan tidak terjebak dalam krisis berlarut.

    “Kita tidak bisa menunggu situasi semakin memburuk. Pemerintah perlu merumuskan skenario darurat logistik, termasuk memperkuat jalur distribusi domestik dan mendorong diversifikasi rute ekspor-impor,” sambung Akbar.

    ALFI juga mendorong pemerintah agar mempercepat transformasi digital dalam sistem logistik nasional. Menurutnya digitalisasi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, melainkan juga mempermudah koordinasi dan pemantauan distribusi barang di tengah situasi global yang dinamis.

    “Dengan digitalisasi dan sistem informasi logistik yang terintegrasi, kita bisa lebih tanggap dalam merespons disrupsi yang terjadi, baik karena faktor geopolitik, iklim, maupun ekonomi,” tegas Akbar.

    Selain itu, Akbar berharap pemerintah dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kadin serta ALFI untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang komprehensif.

    “Pemerintah harus duduk bersama pelaku industri logistik dan menyusun roadmap respons krisis. Kita tidak boleh reaktif, tapi harus siap dengan berbagai skenario,” tambah Akbar.

    Di sisi lain, Akbar juga menekankan pentingnya memperluas pasar ekspor ke negara-negara yang tidak terdampak langsung oleh konflik, serta meningkatkan ketahanan logistik domestik agar tidak terlalu tergantung pada satu kawasan atau satu jalur pelayaran.

    “Kita harus menjadikan krisis ini sebagai momentum memperkuat struktur logistik nasional, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kebijakan. Diversifikasi pasar dan rute sangat penting agar kita tidak rentan,” lanjut Akbar.

    Akbar pun mengingatkan sektor logistik bukan sekadar alat angkut barang, melainkan elemen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah sangat dibutuhkan, terutama bagi pelaku logistik kecil dan menengah yang rentan terkena dampak.

    “Dukungan insentif fiskal dan regulasi yang fleksibel bisa menjadi bantalan agar sektor ini tetap tumbuh, bahkan dalam kondisi penuh ketidakpastian,” kata Akbar.

    (aid/ara)

  • Anies Harap Hakim Kasus Tom Lembong Tak Ditekan Siapapun Nasional 24 Juni 2025

    Anies Harap Hakim Kasus Tom Lembong Tak Ditekan Siapapun Nasional 24 Juni 2025

    Anies Harap Hakim Kasus Tom Lembong Tak Ditekan Siapapun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    meminta semua pihak memberi ruang kepada majelis hakim yang mengadili perkara eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, agar tidak tertekan dalam menjatuhkan putusan.
    Pernyataan tersebut disampaikan Anies usai menghadiri sidang dugaan korupsi importasi gula yang menjerat
    Tom Lembong
    di
    Pengadilan Tipikor
    Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
    “Mari kita semua, seluruh unsur yang ada di negeri ini memberikan ruang kepada hakim untuk mengambil keputusan dengan objektif tanpa ada tekanan dari manapun juga,” kata Anies saat ditemui awak media di lokasi.
    Anies enggan mengomentari berbagai keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
    Ia hanya berharap majelis hakim bisa menjunjung tinggi keadilan dan menghormati objektivitas dalam memeriksa perkara Tom Lembong.
    “Saya yakin hakim akan memutuskan dengan mengandalkan prinsip kebenaran, kejujuran, kepastian hukum, dan objektivitas di situ,” ujar Anies.
    Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

    Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong yang menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.
    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, SKKP TNI-Polri,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anies: Saya Sahabat Tom Lembong, Saya Ikuti Terus Perjalanan Sidang Nasional 24 Juni 2025

    Anies: Saya Sahabat Tom Lembong, Saya Ikuti Terus Perjalanan Sidang Nasional 24 Juni 2025

    Anies: Saya Sahabat Tom Lembong, Saya Ikuti Terus Perjalanan Sidang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    mengaku terus mengikuti sidang kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
    Anies mengaku terus mengikuti jalannya persidangan tersebut karena ia menanggap
    Tom Lembong
    sebagai seorang sahabat.
    “Saya datang sebagai sahabat dari Tom, selama ini juga mengikuti terus seluruh perjalanan persidangan,” kata Anies usai menghadiri
    sidang Tom Lembong
    di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
    Anies mengatakan, ia mengikuti persidangan melalui rekaman dan data-data fakta sidang.
    Namun, kali ini ia hadir secara langsung di sidang Tom Lembong.
    Pertemuannya dengan Tom Lembong hari ini pun dimanfaatkannya untuk saling berbagi kabar, salah satunya soal Anies yang kini sudah mempunyai seorang cucu.
    Hal itu pun membuat Tom Lembong tampak terkejut dan tertawa berbahagia.
    “Jadi saya mau cerita langsung ke Tom bahwa Tia (putri Anies) dan Ali sudah mempunyai anak, tadi saya sampaikan kepada Tom,” ujar Anies.
    Menurut Anies, keluarganya dengan keluarga Tom Lembong memang dekat.
    Namun, karena menjalani masa penahanan, Tom Lembong tidak bisa mengikuti kabar keluarganya.
    “Kami ini bersahabat dalam artian sesungguhnya, dan keluarga kita dekat,” ujar Anies.
    Diketahui, Anies dan Tom Lembong sama-sama pernah menjadi menteri pada Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
    Anies dan Tom Lembong juga berada dalam satu kubu pada Pemilihan Presiden 2024.
    Tom Lembong merupakan salah satu anggota tim sukses Anies Baswedan yang maju sebagai calon presiden.
    Sementara itu, diketahui bahwa Tom Lembong kini berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula.
    Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara Rp 578 miliar.
    Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong yang menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.
    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, SKKP TNI-Polri,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendag Awasi Distribusi MINYAKITA di Wilayah Indonesia Timur

    Kemendag Awasi Distribusi MINYAKITA di Wilayah Indonesia Timur

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pengawasan distribusi MINYAKITA di wilayah Indonesia timur. Kali ini, pengawasan dilakukan di Pasar Sentral Hamadi, Kota Jayapura, Papua, dan gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Papua.

    “Pengawasan ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan stok dan kesesuaian harga MINYAKITA di wilayah Papua. Hasil pengawasan menunjukkan, stok MINYAKITA tersedia dan mencukupi dengan harga sesuai HET, yaitu Rp 15.700/liter,” ujar Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Mario Josko dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

    Mario menerangkan berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 23 Juni 2025, harga rata-rata MINYAKITA di tingkat nasional tercatat Rp 16.700/liter. Adapun harga ini telah mengalami tren penurunan sebesar 1,76% dibandingkan bulan sebelumnya dan 0,60% dibandingkan minggu sebelumnya.

    Sedangkan harga MINYAKITA di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua, masih mencapai Rp 18.000/liter. Indikasi penyebab tingginya harga MINYAKITA di wilayah ini dikarenakan kontinuitas pasokan MINYAKITA dan juga kondisi geografis kewilayahan di Papua.

    “Adapun yang menjadi pembentuk harga provinsi Papua hanya Kota Jayapura. Rata-rata MINYAKITA di Provinsi Papua, yaitu Rp 16.850/liter. Terjadi penurunan harga sebesar 6,39 persen dibandingkan minggu sebelumnya, yaitu Rp 18.000/liter. Kita berharap, dengan adanya pasokan yang kontinu, tren penurunan harga MINYAKITA terus berlanjut dan akan stabil sesuai HET,” tutur Mario.

    Mario menjelaskan saat ini, Perum Bulog Kantor Wilayah Papua telah mendapatkan pasokan MINYAKITA dari PT. Mahesi Agri Karya sebanyak 1.900 dus yang akan didistribusikan merata di Provinsi Papua. Pasokan MINYAKITA diharapkan akan terus berlanjut secara kontinyu guna memastikan ketersediaan stok MINYAKITA di wilayah Papua.

    “Produsen dan distributor lainnya diharapkan dapat ikut membantu mengoptimalkan pendistribusian MINYAKITA baik melalui distributor maupun BUMN Pangan. Kementerian Perdagangan secara aktif akan terus mendorong pasokan MINYAKITA ke wilayah Indonesia Timur guna mengisi pasokan ke pedagang pengecer di dalam pasar rakyat utamanya pasar pantauan,” jelas Mario.

    Kemendag meminta produsen MINYAKITA selalu mengedepankan kontinuitas distribusi ke pasar rakyat dan menaati ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk mengenai kesesuaian harga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Mario mengungkapkan Kemendag akan terus berkoordinasi serta melakukan pengawasan ke berbagai daerah lain. Selain untuk memastikan ketersediaan stok dan kesesuaian harga, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian produk dalam rangka perlindungan konsumen.

    Kemendag juga mendorong dinas daerah aktif melakukan pendampingan dan pengawasan bersama Satgas Pangan. Dinas setempat juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan produsen, distributor, dan Perum Bulog guna memastikan ketersediaan stok dan keterjangkauan harga MINYAKITA di wilayahnya masing-masing.

    Mario mengungkapkan Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri telah bersurat kepada produsen minyak goreng dan BUMN Pangan terkait imbauan untuk memprioritaskan distribusi DMO MINYAKITA, utamanya ke pedagang pengecer di pasar rakyat (pantauan) secara kontinu dan merata.

    Ia menjelaskan sumber pasokan MINYAKITA bergantung dari DMO para pelaku ekspor CPO. Adapun mekanisme pendistribusiannya juga melalui skema komersial tanpa subsidi maupun dana pemerintah.

    Selain itu, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID Food) diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan dinas perdagangan setempat dan melaksanakan kewajiban pelaporan distribusi melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), serta melaksanakan distribusi yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Tadi kita lihat bersama stok MINYAKITA di Jayapura tersedia, harga di tingkat konsumen juga sudah sesuai HET. Ke depan, kami harap makin banyak produsen yang ikut mendistribusikan MINYAKITA ke Papua, Maluku, dan wilayah Indonesia timur lainnya, sehingga masyarakat mudah mendapatkan MINYAKITA dengan harga yang terjangkau sesuai HET,” pungkas Mario.

    (prf/ega)

  • Kejagung Soal Ahli Minta Jokowi Jadi Saksi di Sidang Tom Lembong

    Kejagung Soal Ahli Minta Jokowi Jadi Saksi di Sidang Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan kepada hakim soal pemanggilan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula.

    Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung atau Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemanggilan saksi di tengah persidangan sudah menjadi kewenangan penuh dari majelis hakim.

    “Itu berpulang kepada dari sikap majelis hakim. Karena ini kan sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan,” ujarnya di Kejagung, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Dia menambahkan, apabila hakim memang sudah menetapkan untuk memanggil Jokowi dalam persidangan. Maka, jaksa penuntut umum (JPU) dipastikan bakal menjalankan ketetapan hakim tersebut.

    “JPU menjalankan penetapan, jaksa menjalankan putusan, nanti bagaimana terkait dengan itu, ya kita serahkan bagaimana pertimbangan majelis, apa yang menjadi perintah atau penetapan,” jelasnya.

    Jokowi Harus Hadir

    Sebelumnya, Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra menyatakan Jokowi harus hadir di persidangan impor gula Tom Lembong.

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, harus dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi impor gula, dengan terdakwa Menteri Perdagangan 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, untuk memberikan keterangan.

    Menurutnya, dalam fakta persidangan, terdapat salah satu saksi yang menyatakan bahwa ada arahan presiden yang menunjuk Induk Koperasi Kepolisian (INKOPPOL) untuk membantu proses pemenuhan gula.

    “Kalau memang ada arahan Presiden dan Menteri melaksanakan tugas, perintah arahan Presiden. Maka sebaiknya ada bukti, bahwa memang Presiden membuat arahan, apakah mungkin ada nota dinas dan seterusnya. Kalau tidak, sebaiknya Presiden dihadirkan, Pak, untuk memberikan keterangan di sini bahwa memang dia memberikan arahan. Itu lebih clear, lebih objektif dan juga nanti akan jelas pertanggungjawabannya,” ujar Wiryawan saat menjadi saksi di PN Tipikor, Senin (23/6/2025).

  • Bayang-bayang Penurunan Ekspor CPO – Batu Bara di Tengah Konflik Iran – Israel

    Bayang-bayang Penurunan Ekspor CPO – Batu Bara di Tengah Konflik Iran – Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Konflik Iran—Israel yang makin memanas berpotensi mengancam permintaan ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang merupakan dua komoditas unggulan Indonesia menjadi melemah.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengkhawatirkan ketegangan geopolitik yang membara di kawasan Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan Iran dan negara-negara barat, akan berpotensi pada penurunan permintaan CPO Indonesia.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan potensi penurunan permintaan CPO bakal terjadi jika konflik Iran—Israel terus berlanjut.

    “Kalau perang berkepanjangan dan terjadi krisis ekonomi global ini akan berpengaruh terhadap permintaan minyak sawit Indonesia, potensi penurunan sangat besar,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).

    Eddy menilai, jika penurunan permintaan ini terjadi akibat dari krisis ekonomi global maka akan cukup sulit mengatasinya. Hal ini lantaran masing-masing negara importir akan sibuk menyelesaikan masalah ekonomi.

    Eddy memperkirakan harga CPO ke depan akan berkisar di rentang US$900-1.000 per metric ton di tengah konflik Iran—Israel yang semakin memanas.

    Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kusuma Dewi mengatakan pihaknya masih melihat situasi, mengingat kondisinya yang saat masih terus berubah.

    Namun pada dasarnya, lanjut Dewi, Kemendag prihatin dengan eskalasi konflik dan berharap konflik Iran—Israel bisa segera usai.

    Petani sedang memanen kelapa sawit

    Di sisi lain, Dewi menuturkan Kemendag tetap berupaya mencari alternatif pasar di tengah konflik Iran—Israel melalui perjanjian dagang, seperti Indonesia—Tunisia yang selangkah lagi menunggu penandatangan.

    “Demikian pula halnya dengan Indonesia-Eurasia yang juga telah selesai. Pembukaan pasar itu tentu merupakan peluang yang ada untuk meningkatkan ekspor Indonesia,” ujar Dewi kepada Bisnis.

    Ekspor CPO dan Batu Bara

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan rata-rata harga komoditas nonenergi, terutama nonminyak dan gas (nonmigas), justru mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang semakin menekan sisi permintaan.

    Dia melihat efek tarif Trump berdampak pada penurunan harga batu bara dan sawit di pasar internasional sejak kuartal III/2024 sampai sekarang.

    “Konflik Timur Tengah ini memang mengubah tingkat harga, tetapi lebih di harga minyak dan gas. Harga minyak memang kembali naik setelah turun, kemudian naik. Gas mulai naik, tetapi tidak terlalu signifikan dibandingkan sebelumnya,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Sementara itu, lanjut dia, batu bara dan CPO masih relatif tetap rendah meski sudah mulai terlihat mengalami peningkatan harga. Namun, dia melihat peningakatannya tidak terlalu besar dalam beberapa waktu terakhir sejak konflik.

    Dengan kata lain, Faisal menyebut tingkat elastisitas kenaikan harga komoditas nonenergi atau nonminyak masih relatif rendah meski ada kecenderungan meningkat.

    “Kalau lihat kondisi seperti ini terhadap neraca perdagangan kita, justru harga komoditas ekspor andalan kita seperti sawit dan batu bara harganya masih relatif rendah, karena ditambah lagi dengan kebijakan tarif yang menekan dari sisi permintaan,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika harga CPO dan batu bara rendah, artinya prospek nilai ekspor juga tidak meningkat secara signifikan. Selain itu, volume perdagangan dua komoditas ini juga diperkirakan melemah lantaran faktor pelemahan permintaan di global.

    Di sisi lain, Faisal menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah justru mengerek impor minyak, mengingat Indonesia merupakan net importir minyak. Alhasil, Faisal mewanti-wanti ekspor tidak meningkat signifikan, sedangkan keran impor meningkat.

    “Artinya potensi terhadap rasa perdagangan memang makin lama surplusnya makin tipis menurut saya dalam kondisi seperti sekarang, pasca perang dagang terutama dan juga ditambah lagi dengan konflik yang mendorong kenaikan harga minyak,” tuturnya.

    Sementara itu, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memproyeksi komoditas batu bara dan CPO akan mengalami defisit di tengah konflik Iran—Israel yang kian memanas.

    “Keduanya [batu bara dan CPO] merupakan ekspor terbesar kita. Pasti trade deficit akan makin lebar dan current accountmakin mengaga,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Terlebih, Wijayanto menyebut Indonesia sangat bergantung pada ekspor batu bara dan CPO. Bahkan, kata dia, ekspor batu bara dan CPO mewakili sekitar 20–25% total ekspor Indonesia.

    Untuk itu, Wijayanto menyarankan agar pemerintah perlu bersiap mencari pasar baru, mendiversifikasi usaha, melakukan efisiensi operasional, dan menghindari keputusan-keputusan yang berisiko, termasuk melakukan utang berlebih.

    Selain itu, dia mengimbau agar pemerintah harus mendorong energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan impor energi.

    Di samping itu, pemerintah juga perlu mempercepat hilirisasi yang berpegang pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi.

    “Lalu, mendorong percepatan industrialisasi dengan memperbaiki iklim investasi agar kita tidak terjebak sebagai eksportir komoditas yang rentan terhadap siklus komoditas global,” ujarnya.

    Pasalnya, menurut dia, ketegangan di Timur Tengah akan mendorong banyak negara memperkuat kemandirian energi dan pangan. Adapun dalam hal energi, transisi ke energi hijau akan semakin cepat.

    Meski demikian, Wijayanto menilai lonjakan harga kedua komoditas ini hanya dampak sesaat.

    “Jika perang terus berkecamuk, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, akhirnya demand terhadap komoditas juga ikut melambat walaupun taraf perlambatan demand masing-masing komoditas berbeda, tergantung elastisitas permintaan,” terangnya.

    Orang berjalan di tengah tumpukan batu bara

    Dalam catatan Bisnis, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor komoditas unggulan, yakni CPO dan turunannya mengalami kenaikan hingga 20% secara kumulatif sepanjang Januari—April 2025.

    Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai US$7,05 miliar pada Januari—April 2025. Angkanya naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$5,87 miliar.

    Tercatat, total volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 6,41 juta ton pada Januari—April 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 6,78 juta ton.

    Dari sisi harga, CPO dan turunannya di tingkat global pada Januari—April 2025 berada di level US$1.099,82 per ton. Nilainya naik 26,54% dari Januari—April 2024 yang hanya mencapai US$869,16 per ton.

    Di sisi lain, nilai ekspor batu bara justru turun 9,89% secara kumulatif, yakni dari US$10,18 miliar pada Januari—April 2024 menjadi US$8,17 miliar pada Januari—April 2025. Sedangkan untuk share pada komoditas ini adalah 9,89%.

    Dari sisi volume, komoditas ini turun 5,79% dari 130 juta ton pada Januari—April 2024 menjadi 122,76 juta ton pada Januari—April 2025. Untuk rata-rata nilainya juga turun 14,92% dari US$78,2 per ton menjadi US$66,53 per ton.

  • Kata Kejagung soal Ahli Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Tom Lembong

    Kata Kejagung soal Ahli Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Tom Lembong

    Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, berpendapat bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) patut dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong. Wiryawan mengatakan kehadiran Jokowi diperlukan untuk membuat jelas soal pemberi tugas kegiatan importasi gula.

    Kejagung merespons permintaan ahli tersebut. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan keputusan menghadirkan saksi tersebut ada di tangan majelis hakim.

    Simak berita lainnya terkait Tom Lembong di sini.