ANTARA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut peningkatan nilai surplus neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2025 dipengaruhi oleh penambahan mitra dagang yang baru. Tercatat, nilai surplusnya pada Mei 2025 sebesar 4,30 miliar dolar AS. (Pradanna Putra Tampi/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut relaksasi impor untuk produk food tray atau piring saji guna mendukung program makan bergizi gratis.
Menurut Budi, piring saji sangat dibutuhkan dalam jumlah yang besar, sehingga diperlukan bantuan melalui impor.
“Karena kan untuk kebutuhan dalam negeri, untuk mendukung program makan bergizi dan sebagainya kan banyak dibutuhkan,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.
Namun demikian, Budi menekankan bahwa produk dalam negeri juga tetap digunakan dalam pengadaan piring saji untuk MBG.
“Semua bisa kita pakai. Kebutuhannya kan banyak,” imbuhnya.
Pemerintah telah melakukan deregulasi terkait kebijakan impor, dengan memberikan relaksasi terhadap 10 komoditas yakni produk kehutanan; pupuk bersubsidi; bahan baku plastik; bahan bakar lain; sakarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol; bahan kimia tertentu; mutiara; food tray; alas kaki; serta sepeda roda dua dan roda tiga.
Menurut Budi, terdapat beberapa parameter yang membuat 10 komoditas tersebut tidak dilakukan atau dikecualikan dari deregulasi, yakni barang tersebut strategis atau padat karya yang telah ditetapkan neraca komoditas, barang terkait keamanan, keselamatan kesehatan dan lingkungan, serta moral hazard (K2LM), dan barang terkait industri strategis atau padat karya.
Selain itu, deregulasi juga akan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor, menjadi sembilan Permendag baru berdasarkan klaster komoditas untuk memudahkan apabila di kemudian hari terjadi perubahan.
“Jadi output deregulasi kebijakan impor ini adalah perubahan Permendag atau mencabut Permendag 36 Tahun 2023 junto Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Kita cabut dan kita sekarang menerbitkan sembilan Permendag,” kata Budi di Jakarta, Senin (30/7).
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta –
Shopee Indonesia mengungkap pertumbuhan jumlah ekspor produk lokal yang signifikan di tahun 2025. Di semester 1 2025, jumlah produk lokal yang diekspor melalui Program Ekspor Shopee mencapai 10 juta produk, menunjukkan sinyal positif bagi pencapaian target ekspor nasional.
Diketahui, produk fesyen, perlengkapan rumah, dan kebutuhan olahraga menjadi kategori terfavorit dalam Program Ekspor Shopee pada Semester 1 2025. Sementara barang-barang dari toko UMKM maupun brand lokal paling banyak dikirimkan ke Malaysia, Filipina, Singapura oleh Shopee.
Secara akumulatif, sejak tahun 2019 ada lebih dari 60 juta produk lokal yang diekspor ke negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin melalui Program Ekspor Shopee.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menyatakan akses perdagangan internasional seperti Program Ekspor Shopee merupakan katalis penting bagi pertumbuhan bisnis UMKM, serta menopang neraca perdagangan Indonesia agar tetap positif di tengah situasi ekonomi global yang fluktuatif.
“Sekarang dengan teknologi canggih ekspor semakin mudah, seperti lewat Shopee ini UMKM bisa ekspor langsung. Ini adalah salah satu cara dan kemudahan untuk (pengusaha lokal) bisa ekspor. Dukungan dari Pemerintah juga kita sudah siapkan,” ujarnya dalam peluncuran Program Ekspor Shopee FLEXI di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
“Kita memiliki perwakilan dagang, ada Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), kemudian ada 46 Atase Perdagangan di 33 negara yang siap membantu UMKM bisa ekspor. Jadi teman-teman UMKM bisa melakukan ekspor, melalui Shopee ini juga salah satu caranya,” imbuh Busan, sapaan akrab Mendag.
Dia menambahkan Pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan nilai ekspor nasional. Busan menyinggung tahun ini Pemerintah menargetkan nilai ekspor Indonesia bisa tumbuh 7,1% secara tahunan mencapai USD 294,45 miliar.
“Kami ingin lebih banyak lagi UMKM bisa ekspor, termasuk juga melalui Program Ekspor Shopee. Saya ucapkan terima kasih kepada Shopee sudah memfasilitasi UMKM kita tidak hanya untuk jualan di dalam negeri, tapi juga menembus pasar ekspor,” tutur Busan.
Upaya Shopee Akselerasi Ekspor Produk Lokal
Sementara itu, Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia, Balques Manisang mengungkapkan Shopee berupaya untuk terus mendorong agar semakin banyak UMKM dan brand lokal bisa ekspor. Terbaru, Shopee memperkenalkan inovasi Program Ekspor Shopee FLEXI yang memberikan fleksibilitas bagi penjual di Shopee untuk mengelola toko di luar negeri agar bisa mengoptimalkan potensi penjualan.
“Program ini menawarkan peluang bagi para pelaku usaha dan UMKM di Indonesia untuk bisa menarik minat belanja Pembeli di luar negeri, dimulai dari Malaysia sebagai debut pertama kami meluncurkan program FLEXI ini. Kami berharap program ini dapat senantiasa mendongkrak tidak hanya kapabilitas dan potensi bisnis UMKM di Indonesia, tetapi juga dapat turut mendukung tercapainya nilai ekspor nasional ke depannya,” jelas Balques.
Balques menekankan Program Ekspor Shopee diarahkan untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar internasional. Melalui program ini pengusaha UMKM dapat memahami cara pemasaran, dan bagaimana menyesuaikan produk dengan selera konsumen di luar negeri. Hal ini menjadi bekal penting agar UMKM kita bisa terus kuat, kreatif, dan siap bersaing secara global.
Program Ekspor Shopee sendiri telah hadir sejak tahun 2019 dan telah membantu lebih dari 50 juta produk UMKM di ekspor ke berbagai negara. Berbeda dengan Program Ekspor Shopee FLEXI, metode reguler yang saat ini berjalan secara otomatis mengkonversi produk, harga, dan bahasa di toko Shopee Indonesia ke mata uang dan bahasa di negara tujuan.
“Program regular menawarkan kemudahan ekspor, sementara program FLEXI menawarkan kebebasan bagi penjual untuk mengatur strategi berjualan di toko luar negeri.” tutup Balques.
(akd/akd)
Jakarta –
Kondisi perang tarif dagang hingga konflik antara Israel-Iran dinilai tidak berdampak signifikan pada perekonomian RI. Indonesia mencatatkan surplus pada neraca perdagangan US$ 15,38 miliar secara kumulatif periode Januari-Mei 2025.
Pandangan ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Ia juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat nilai ekspor Indonesia kumulatif Januari-Mei 2025 naik 6,98%, di mana tren kenaikan nilai ekspor mencapai 11,54%.
“Artinya kalau kita lihat sekarang ini, kita belum melihat ini ada gangguan perang dagang,” kata Budi dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025 di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Sedangkan untuk ekspor, secara kumulatif periode Januari-Mei 2025 nilainya mencapai US$ 111,98 miliar. Lalu untuk bulan Mei 2025 saja, ekspor mencapai US$ 24,61 miliar.
Budi menyebut, ekspor RI pada bulan April lalu sempat turun dibandingkan Mei. Namun kondisi itu karena awal April terdapat libur panjang Idul Fitri, serta banyak ekspor tertunda karena para eksportir masih wait and see atas pengumuman tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.
Hal ini apalagi mengingat bahwa Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu mitra dagang dengan penyumbang surplus terbesar bagi perdagangan RI. Budi mengatakan, pada 2024 lalu AS menduduki posisi kedua negara dengan kontribusi surplus terbesar US$ 14,34 miliar.
Sedangkan pada Laporan Neraca Dagang BPS hingga Mei 2025, AS menduduki posisi pertama dengan kontribusi sebesar US$ 7,08 miliar. Namun hingga saat ini, proses negosiasi tarif masih berlangsung dengan AS dan diharapkan tarif impor RI bisa di turun dari 32%.
“Sekarang bulan Mei ini ekspor kita meningkat dibanding bulan April. Jadi mudah-mudahan ke depan situasinya semakin bagus, semakin kondusif. Dan sekarang juga misalnya masalah di Timur Tengah sudah mulai mereda dan sebagainya. Itu adalah area positif supaya generasi ekspor kita tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Saat ditanya lebih lanjut menyangkut proyeksinya untuk perdagangan bulan Juni 2025, Budi belum dapat memastikannya. Namun ia optimistis, kondisi akan semakin membaik sehingga tidak mempengaruhi perdagangan RI.
“Mudah-mudahan sih nggak akan (ada pengaruh), sekarang justru semakin reda kan ya. Kalau misalnya perang juga mudah-mudahan nggak ada lagi, sudah kondusif,” kata Budi, ditemui usai acara.
Pemerintah Indonesia juga masih menunggu hasil atas langkah negosiasi dengan AS. Menurutnya tidak banyak hambatan dari proses negosiasi tersebut, namun memang kesepakatan belum terjalin.
“Cuman memang belum ketemu lagi aja, belum deal dan sebagainya. Jadi nunggu waktu. Di negara lain juga belum deal semua. Ya kita maunya (turun dari tarif impor 32%),” ujarnya.
(shc/kil)
Jakarta –
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri baru saja melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Keduanya membahas upaya menggenjot perdagangan antara Indonesia-Selandia Baru.
Salah satu caranya dengan merealisasikan perjanjian dagang Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action (PoA) 2025-2029. Melalui perjanjian itu, perdagangan kedua negara ditargetkan melesat ke angka US$ 3,6 miliar pada 2029.
Hal ini disampaikan bersamaan dengan Roro yang menerima penghargaan Prime Minister’s Fellowship for ASEAN dari Pemerintah Selandia Baru di Wellington, Selandia Baru, Selasa (1/7). Penghargaan ini diberikan kepada berbagai tokoh sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan di wilayah ASEAN.
“Kunjungan kami ke sini di harapkan mampu meningkatkan hubungan bilateral kedua negara melalui komitmen bersama untuk memajukan kerja sama regional yang inklusif dan berkelanjutan. Mengingat bahwa pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 1,9 miliar. Melalui Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action (PoA) 2025-2029 di harapkan bahwa perdagangan kedua negara dapat mencapai US$ 3,6 miliar pada tahun 2029” ujar Roro, dikutip Rabu (2/7/2025).
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Roro menekankan pentingnya kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan Selandia Baru, tidak hanya dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam bidang pendidikan, inovasi, dan diplomasi budaya.
Perjanjian perdagangan yang melibatkan kedua negara saat ini meliputi ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses ratifikasi Protokol Kedua AANZFTA pada kuartal ketiga 2025.
Selain itu, kerja sama kedua negara dalam memperluas akses pasar produk Indonesia, juga diharapkan menyentuh produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ke pasar Selandia Baru dan pasar global. Indonesia pun terus memperkuat komitmen dalam mempercepat transisi energi melalui pengembangan program energi terbarukan.
“Protokol ini akan memberikan manfaat konkret terutama bagi program “UMKM Bisa Ekspor” yang menjadi prioritas nasional,” jelas Roro.
Selain itu, ia berharap proses aksesi Indonesia ke perjanjian perdagangan CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) dapat terlaksana. Lebih lanjut, Indonesia berharap dapat membentuk Accession Working Group (AWG) bersama negara-negara anggota CPTPP, dengan dukungan penuh dari Selandia Baru sebagai negara penyimpan (Depository Country). Hal ini sebagai langkah mencari solusi terhadap kendala dari perdagangan di Asia.
Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengapresiasi pemerintahan Indonesia yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia serta mendorong pemberdayaan UMKM melalui penguatan koperasi desa, dan menyampaikan program tersebut telah berhasil dilakukan di Selandia Baru dalam memajukan peternak sapi mereka. PM Luxon juga menyoroti pentingnya hubungan bilateral dengan mengedepankan hubungan antarmanusia (people-to-people relations).
“Orang Indonesia dan Selandia Baru akan belajar nilai-nilai, tradisi, dan perspektif satu sama lain saat mereka berinteraksi melalui pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya, atau kerja sama profesional. Hal ini mempermudah negosiasi bisnis, membangun kemitraan perdagangan yang lebih kuat, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi,” jelas Luxon.
PM Luxon juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program energi terbarukan di Indonesia. Secara rata-rata tahunan, sekitar 80 persen listrik Selandia Baru pada 2024 berasal dari energi terbarukan dengan kontribusi listrik panas bumi mencapai rekor 24% dari total pasokan nasional. Selandia Baru menargetkan 90 persen listrik dari energi terbarukan pada 2025 dan 100% pada 2030 yang sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon
(acd/acd)
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut sampai saat ini belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait dengan negosiasi tarif resiprokal sebesar 32 persen.
“Yang masih kita tunggu adalah dengan Amerika, yang belum deal dan sebagainya. Jadi nunggu waktu, di negara lain juga belum deal semua,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.
Budi berharap negosiasi dengan Amerika Serikat dapat berjalan dengan mulus, meski sudah mendekati batas akhir yakni pada 8 Juli mendatang.
Ia optimis, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semakin membaik. Apalagi, kedua negara saling membutuhkan dalam hal perdagangan.
“Kan ini sama-sama butuh, Amerika juga butuh kita, kita juga butuh. Mereka butuh kita, kita juga butuh pasar dia,” katanya.
Di sisi lain, Amerika merupakan negara penyumbang surplus nomor satu bagi neraca perdagangan Indonesia dengan nilai 7,08 miliar dolar AS. Sementara India, berada pada urutan kedua dengan 5,30 miliar dolar AS dan Filipina sebesar 3,69 miliar dolar AS.
Untuk mempertahankan angka tersebut, lanjut Budi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga melakukan identifikasi komoditas unggulan untuk ekspor ke Amerika.
Budi mengatakan pemerintah masih terus menunggu proses negosiasi, namun di sisi lain juga melakukan persiapan apabila diplomasi tidak berjalan dengan baik.
“Jadi perang dagang Amerika ini kan cepat sekali berubah, sehingga kita harus antisipasi, kalau ada perubahan ya kita sudah siap,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan penawaran kedua atau second best offer, salah satunya investasi di sektor mineral kritis atau critical mineral bersama dengan Danantara Indonesia.
“Indonesia juga menawarkan ke Amerika critical mineral untuk Amerika bersama Danantara untuk melakukan investasi di dalam ekosistem critical mineral,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (30/7).
Ia menjelaskan, mineral kritis yang ditawarkan antara lain tembaga, nikel, dan kebutuhan untuk ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV), peralatan militer, serta industri elektronik.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal pelonggaran importasi food tray (nampan makanan) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk diketahui, food tray menjadi salah satu komoditas yang diberikan relaksasi impor sebab masuk ke dalam produk penunjang program nasional, yakni MBG. Kini, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).
Menteri Perdagangan (Mendag) menjelaskan bahwa pelonggaran impor food tray itu untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Budi menyebut food tray sebagai wadah makanan menyajikan menu kepada penerima manfaat dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.
“[Impor food tray dilonggarkan] karena kan untuk kebutuhan di dalam negeri, untuk mendukung program makan bergizi dan sebagainya kan banyak dibutuhkan,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu (2/7/2025)
Kendati demikian, Budi menuturkan bahwa pemerintah juga menggunakan semua produk dari dalam negeri, termasuk food tray untuk MBG.
“Ya semua, semua bisa kita pakai [termasuk food tray dari dalam negeri]. Kebutuhannya kan banyak,” ujarnya.
Adapun, food tray sebelumnya harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, food tray saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai lartas.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh terhambat, termasuk dalam hal persediaan food tray (nampan makanan).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap produsen lokal hanya mampu memproduksi dua juta unit food tray (nampan makan) per bulan untuk menyajikan hidangan di program MBG.
Dadan menyebut angka produksi food tray di dalam negeri masih jauh dari target penerima manfaat yang harus mencapai 82,9 juta orang pada 2025.
“Kami sedang identifikasi berapa potensi produksi lokal [memproduksi food tray]. Sekarang ini kami sudah mulai tahu ada 16 perusahaan lokal yang sudah berperan di bidang itu dan mampu memproduksi 2 juta per bulan [food tray],” kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Menurut Dadan, produksi food tray dari dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan dari target 82,9 juta penerima manfaat MBG.
“Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” ujarnya.
Dia mengatakan produksi food tray dalam negeri yang masih terbatas dan hanya mencapai dua juta unit food tray tak mampu menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.
“Jadi supaya program kita tidak terhambat, maka halangan untuk itu oleh pemerintah dihilangkan. Bukan berarti kita tidak mengutamakan produk lokal, tapi nanti untuk berbasis APBN pasti kita gunakan produk lokal,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyebut relaksasi impor food tray MBG menjadi alasan suatu program pemerintah, termasuk MBG, tidak boleh dilakukan tergesa-gesa.
“Ini kan juga menjadi satu catatan bahwa satu program itu tidak bisa diburu-buru karena faktor upaya untuk memaksimalkan semua potensi di dalam negeri dulu,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025).
Pemerintah, kata Faisal, semestinya telah mengidentifikasi dan merancang program MBG secara komprehensif dengan melibatkan produk UMKM lokal dalam setiap komponen MBG, mulai dari makanan hingga kebutuhan alat makan food tray.
“Jadi sebetulnya mestinya sudah diinventarisir segala kebutuhan untuk makan bergizi gratis, termasuk untuk food tray siapa [produsen] yang bisa memberikan suplainya di Indonesia diinventarisir, seberapa banyak [jumlahnya], dan dari sisi harga,” terangnya.
Faisal menilai bahwa semestinya pemerintah tetap harus mengutamakan food tray yang diproduksi di dalam negeri.
“Karena kalau hanya dari sisi harga kemudian lebih memilih impor [food tray], artinya dampak makan bergizi gratis terhadap ekonomi jadinya juga tidak maksimal,” imbuhnya.
Padahal, dia melihat food tray bisa mengatasi rendahnya produktivitas industrialisasi di dalam negeri. Serta, mendongkrak pendapatan dan permintaan domestik.
“Jadi kalau hanya food tray semestinya bisa diproduksi di dalam negeri asal dirancang dengan baik, dimobilisasi dan diinventarisasi dengan baik. Masalah harga dan juga jenisnya kan bisa menyesuaikan dengan kemampuan dalam negeri,” pungkasnya.
Kolaborasi yang lebih erat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri bertemu Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon dengan agenda pembahasan peningkatan perdagangan kedua negara.
Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru, Selasa (1/7/2025) tersebut, Wamendag Roro menekankan pentingnya kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan Selandia Baru, tidak hanya dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam bidang pendidikan, inovasi dan diplomasi budaya.
“Kunjungan kami ke sini diharapkan mampu meningkatkan hubungan bilateral kedua negara melalui komitmen bersama untuk memajukan kerja sama regional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Pada kesempatan tersebut, Wamendag Roro juga menerima penghargaan Prime Minister’s Fellowship for ASEAN dari Pemerintah Selandia Baru.
Penghargaan diberikan secara langsung oleh PM Luxon kepada sejumlah tokoh sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan di wilayah ASEAN.
Wamendag Roro menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya.
“Ini merupakan penghargaan juga terhadap upaya Indonesia dalam memperkuat hubungan kawasan, perdagangan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara,” sebut Roro Esti.
Wamendag melanjutkan pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai 1,9 miliar dolar AS.
Menurut dia, melalui Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action (PoA) 2025-2029 diharapkan perdagangan kedua negara dapat mencapai 3,6 miliar dolar AS pada 2029.
Ekspor Indonesia tercatat tumbuh 15 persen menjadi 680 juta dolar AS, sementara impor dari Selandia Baru meningkat 8,97 persen menjadi 1,24 miliar dolar AS, sehingga ada defisit bagi RI sebesar 555 juta dolar AS.
Selandia Baru tercatat sebagai mitra dagang ke-36 untuk ekspor dan ke-27 sebagai sumber impor bagi Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, tambah Roro, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses ratifikasi Protokol Kedua AANZFTA pada kuartal ketiga 2025.
Protokol ini akan memberikan manfaat konkret terutama bagi program “UMKM Bisa Ekspor” yang menjadi prioritas nasional.
Lebih lanjut, Wamendag Roro juga menyoroti potensi besar untuk ekspor khususnya di sektor industri kreatif yang menjunjung tinggi sustainability hingga teknologi energi terbarukan.
Roro Esti juga menyampaikan perkembangan proses aksesi Indonesia ke perjanjian perdagangan CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).
Indonesia berharap dapat membentuk Accession Working Group (AWG) bersama negara-negara anggota CPTPP, dengan dukungan penuh dari Selandia Baru sebagai negara penyimpan (depository country).
Selain itu, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2027.
Pada Juni 2025, Indonesia telah menyerahkan Initial Memorandum dalam pertemuan Menteri OECD di Paris.
“Kolaborasi yang lebih erat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara serta memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai global,” sebut Wamendag Roro.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China resmi memperpanjang bea masuk antidumping (BMAD) produk billet baja tahan karat dan pelat/koil canai panas baja tahan karat impor yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia.
Dalam situs Kementerian Perdagangan China, keputusan tersebut tertuang dalam Kementerian Perdagangan No. 33/2025 dan kembali berlaku per 1 Juli 2025. Sebelumnya, kebijakan BMAD ini telah diberlakukan sejak 2019.
Kementerian Perdagangan China menerapkan bea anti-dumping 5 tahun atas billet dan pelat/koil canai panas baja tahan karat dari Uni Eropa (43 %), Jepang (18,1–29 %), Korea Selatan (23,1–103,1 %), dan Indonesia (20,2 %) mulai 23 Juli 2019.
Setelah beberapa penyesuaian pada 2021, pemberlakuan BMAD sempat dihentikan. Namun, China menegaskan kembali keberlakuan tindakan anti-dumping sesuai Pengumuman No. 31/2019 melalui Pengumuman No. 19/2024.
“Kementerian Perdagangan melihat kemungkinan bahwa dumping billet baja tahan karat impor dan pelat/koil canai panas baja tahan karat yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia akan berlanjut atau muncul kembali,” tulis pengumuman tersebut.
Hal ini dilakukan lantaran terdapat kemungkinan kerugian yang disebabkan pada billet baja tahan karat Cina dan industri pelat/sabut baja tahan karat yang digulung panas akan berlanjut.
Tarif pajak antidumping yang dikenakan untuk semua perusahaan Uni Eropa 43,0%, perusahaan Inggris 43,0%, POSCO Korporasi Korea Selatan 23,1%, perusahaan Korea lainnya 103.1%, dan perusahaan Indonesia 20,2%.
“Kementerian Perdagangan memutuskan untuk terus menerapkan komitmen harga untuk produk yang diselidiki yang diimpor dari POSCO Co., Ltd. sesuai dengan Pengumuman Kementerian Perdagangan No. 31 tahun 2019,” tambahnya.
Dengan demikian, mulai 1 Juli 2025, importir harus membayar bea anti-dumping yang sesuai ke Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok ketika mengimpor billet baja tahan karat dan pelat/sabut baja tahan karat canai panas yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, perusahaan Korea Selatan, dan Indonesia yang tidak menerima komitmen harga.
Bea anti-dumping dikenakan dari harga kena pajak dari barang impor yang ditentukan oleh bea cukai.
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh terhambat, termasuk dalam hal persediaan food tray (nampan makanan). Meskipun demikian, produk dalam negeri harus menjadi prioritas.
Adapun, pemerintah telah melonggarkan importasi food tray untuk MBG lantaran masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Kini, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).
Pada semester I/2025, realisasi penerima manfaat program MBG baru menjangkau 5,58 juta orang dengan anggaran yang terserap Rp5,03 triliun dari Rp71 triliun.
“Begini, pokoknya program ini kan baiknya tidak terhambat. Kita ingin mengutamakan produksi dalam negeri,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Dadan menuturkan, food tray sebagai wadah untuk menyajikan MBG menjadi salah satu contoh hilirisasi nikel di dalam negeri. Menurutnya, keberadaan MBG bisa menggenjot produksi food tray di dalam negeri yang saat ini masih rendah.
“Dengan adanya food tray yang digunakan di program MBG ini adalah salah satu contoh hilirisasi nikel, tapi kita harus melihat kesiapan dalam negeri. Jangan sampai program kita terhambat hanya gara-gara itu. Jadi kita ingin meningkatkan produksi dalam negeri, tapi program kita juga nggak boleh terhambat,” tuturnya.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya memutuskan untuk melonggarkan ketentuan impor terhadap 10 komoditas yang terdiri dari 482 HS, salah satunya adalah food tray untuk program MBG yang masuk ke dalam produk penunjang program nasional.
Budi menjelaskan bahwa food tray sebelumnya harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, food tray saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai lartas.
“Food tray. Ini adalah produk untuk menunjang program makan bergizi, jadi kami memberikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah,” ungkap Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).