Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Presiden Prabowo: Indonesia siap masuk pasar Uni Eropa

    Presiden Prabowo: Indonesia siap masuk pasar Uni Eropa

    Saya pikir kita dapat saling memberikan manfaat satu sama lain dengan perjanjian strategis (CEPA) ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap masuk ke pasar dan perekonomian Uni Eropa, dan sebaliknya Indonesia juga siap menyambut lebih banyak partisipasi Uni Eropa terutama setelah dua belah pihak merampungkan negosiasi perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA).

    Dalam pertemuannya dengan Presiden Dewan Eropa António Costa, Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian, termasuk mengenai kerja sama dagang sejumlah komoditas.

    “Tidak ada isu-isu yang menunggu untuk disepakati, dan saya kira seluruh komoditas telah dibahas, disetujui, dan pada intinya kami ingin melihat lebih banyak partisipasi Eropa dalam perekonomian kami, dan kami siap masuk ke dalam perekonomian Uni Eropa. Saya pikir kita punya hubungan yang saling menguntungkan,” kata Presiden Prabowo saat bertemu dengan Presiden Costa di Kantor Dewan Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels, Minggu (13/7).

    Presiden Prabowo lanjut menilai Eropa memiliki ilmu pengetahuan yang maju, teknologi, keunggulan di ekonomi dan keuangan, serta pengalaman mengelola perekonomian, sementara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang langka, dan berbagai jenis mineral.

    “Saya pikir kita dapat saling memberikan manfaat satu sama lain dengan perjanjian strategis (CEPA) ini,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo kemudian menyebut Indonesia melihat Uni Eropa sebagai mitranya yang penting, dan Indonesia ingin melihat Eropa menjadi lebih kuat terutama dalam memainkan perannya menjaga stabilitas dan memelihara perdamaian dunia.

    “Kami sangat antusias (dengan kerja sama ini), karena Eropa merupakan tujuan utama wisatawan Indonesia. Sebanyak 8 juta warga Indonesia mendatangi kota-kota Eropa tiap tahun,” kata Kepala Negara.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut Indonesia saat ini membuka diri untuk rumah sakit-rumah sakit asing, dan kampus-kampus asing untuk membuka cabangnya di dalam negeri.

    “Kami telah memperbolehkan rumah sakit-rumah sakit asing untuk buka cabang di Indonesia. Kami juga terbuka untuk kampus-kampus asing, universitas-universitas di Indonesia, dan saya pikir ini sangat penting untuk interaksi antara masyarakat kita, Eropa dan Indonesia, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Dewan Eropa, dalam sambutannya kepada Presiden Prabowo, juga menyambut baik kesepakatan politik yang berhasil dicapai oleh Indonesia dan Uni Eropa, yang bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo di Brussels, Minggu.

    Presiden Costa menyebut Uni Eropa siap mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto, termasuk di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja, dan program-program prioritas bidang ketahanan pangan dan energi.

    “Kami siap mendukung Anda mewujudkan agenda-agenda ambisius Anda untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang untuk anak-anak muda di Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Mari jadikan kunjungan ini lebih dari sekadar niat baik, dan mari jadikan ini sebagai wujud keinginan bersama untuk bekerja sama,” kata Presiden Costa kepada Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menyambangi markas Uni Eropa di Gedung Berlaymont, Brussels, Minggu, dan bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa. Di Brussels, Presiden Prabowo dijadwalkan lanjut bertemu Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie.

    Dalam lawatan resminya di Brussels sejak Sabtu (12/7), Presiden Prabowo didampingi beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, kemudian ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Belgia Andri Hadi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo ingin kirim lebih banyak mahasiswa Indonesia ke Eropa

    Presiden Prabowo ingin kirim lebih banyak mahasiswa Indonesia ke Eropa

    Menurut saya, interaksi antara Eropa dan Indonesia di bidang pendidikan, dan kebudayaan ini sangat penting

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia ingin mengirimkan lebih banyak mahasiswanya untuk melanjutkan studi mereka di kampus-kampus Eropa sehingga interaksi antarwarga Indonesia dan Eropa semakin kuat ke depannya.

    Presiden Prabowo mengungkap keinginannya itu saat bertemu Presiden Dewan Eropa António Costa di Kantor Dewan Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels, Minggu (13/7).

    “Kami mengirimkan 3.394 orang mahasiswa setiap tahunnya untuk melanjutkan studi di Eropa, dan hingga saat ini, kami telah membiayai 11.784 mahasiswa (untuk studi di Eropa, red.), dan angka ini di luar mahasiswa yang membiayai sendiri studi mereka di Eropa. Jadi, ini yang disponsori oleh pemerintah, dan kami ingin melihat lebih banyak mahasiswa Indonesia melanjutkan studi di Eropa,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo kemudian menekankan banyak akademisi dan pejabat-pejabat penting Indonesia yang menempuh pendidikan di Eropa sehingga pemikiran dan wawasan mereka pun banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan di Eropa.

    “Menurut saya, interaksi antara Eropa dan Indonesia di bidang pendidikan, dan kebudayaan ini sangat penting, dan sebagaimana saya katakan sistem politik, sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Eropa,” kata Presiden Prabowo ke Presiden Costa.

    Oleh karena itu, Prabowo yakin Indonesia dan Uni Eropa punya kepentingan yang sama, dan masalah-masalah yang dapat dipecahkan bersama.

    “Misalnya, kami berkomitmen untuk memelihara perdamaian, karena tanpa perdamaian, tidak ada kemakmuran, dan tanpa kemakmuran, tidak mungkin ada stabilitas. Jadi, ini siklus yang harus kita jaga, dan saya sangat senang hari ini kami dapat membuat terobosan dalam menyepakati beberapa perjanjian,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam pertemuan yang sama, Presiden Prabowo kemudian juga menawarkan peluang bagi kampus-kampus Eropa untuk membuka cabang di Indonesia.

    Tidak hanya itu, Presiden juga membuka peluang bagi rumah sakit-rumah sakit asing, termasuk yang ada di Eropa, untuk membuka cabangnya di Indonesia.

    “Kami ingin melihat lebih banyak partisipasi Eropa di dalam perekonomian kami, dan kami juga siap untuk masuk dalam perekonomian Uni Eropa,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo melanjutkan agenda resminya bertemu Presiden Dewan Eropa, setelah bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Selepas menyambangi Gedung Berlaymont yang merupakan markas Uni Eropa, Presiden lanjut bertemu Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie di Brussels.

    Dalam lawatan resminya di Brussels sejak Sabtu (12/7), Presiden Prabowo didampingi beberapa menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, kemudian ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Belgia Andri Hadi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uni Eropa siap dukung agenda pembangunan Presiden Prabowo

    Uni Eropa siap dukung agenda pembangunan Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo yakin kerja sama Indonesia dan Uni Eropa akan saling menguntungkan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Dewan Eropa António Costa menyatakan Uni Eropa (EU) siap mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto, termasuk di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja, dan program-program prioritas bidang ketahanan pangan dan energi.

    Presiden Costa menyatakan dukungannya itu langsung kepada Presiden Prabowo saat keduanya bertemu di Kantor Dewan Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels, Minggu.

    “Kami siap mendukung Anda mewujudkan agenda-agenda ambisius Anda untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang untuk anak-anak muda di Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Mari jadikan kunjungan ini lebih dari sekadar niat baik, dan mari jadikan ini sebagai wujud keinginan bersama untuk bekerja sama,” kata Presiden Costa saat menyambut Presiden Prabowo.

    Dalam sambutan yang sama, Presiden Costa juga memuji tercapainya kesepakatan politik perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA) Indonesia dan Uni Eropa. Dia menilai kesepakatan itu sebagai terobosan mengingat negosiasi antara keduanya berlangsung selama kurang lebih 10 tahun.

    “Uni Eropa dan Indonesia bersama-sama memiliki pasar dengan lebih dari 700 juta konsumen. Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang paling cepat tumbuh di dunia, dan bagi kami, Indonesia merupakan salah satu mitra penting dunia, dan kami ingin meningkatkan dan memperkuat hubungan kita,” kata Presiden Costa ke Presiden Prabowo.

    Presiden Costa melanjutkan Indonesia juga menjadi pendorong utama dan negara dengan demokrasi terbesar di ASEAN, dan Indonesia, menurut petinggi Uni Eropa itu, juga memiliki suara yang didengar di kancah dunia.

    “Indonesia merupakan mitra yang alamiah (untuk Uni Eropa) dan mitra yang penting. Kami saling berbagi komitmen untuk multilateralisme, berbagi komitmen terhadap tatanan internasional yang berlandaskan aturan, dan untuk kerja sama ekonomi yang seimbang. Kerja sama kami ini menjadi semakin penting daripada sebelumnya, dan ini saatnya untuk menyuntikkan energi baru ke dalam hubungan kami ini. Perjanjian dagang kami akan meningkatkan pertukaran yang ada, dan membangun kemitraan strategis yang mencerminkan tujuan bersama,” kata Presiden Costa.

    Dalam pertemuannya dengan Presiden Dewan Eropa, Presiden Prabowo juga menyatakan keinginan untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo yakin kerja sama Indonesia dan Uni Eropa akan saling menguntungkan.

    “Kami ingin melihat meningkatnya partisipasi Eropa dalam perekonomian kami, dan kami juga siap untuk masuk ke dalam pasar ekonomi Uni Eropa. Kami meyakini bahwa hubungan ini bersifat simbiotik, Eropa memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, pendanaan, pengalaman bertahun-tahun dalam manajemen dan ekonomi; sementara kami memiliki sumber daya strategis, mineral penting, serta komoditas pertanian yang akan saling menguntungkan dalam kerangka kerja sama strategis ini,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo melanjutkan agenda resminya bertemu Presiden Dewan Eropa, setelah bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Selepas menyambangi Gedung Berlaymont yang merupakan markas Uni Eropa, Presiden lanjut bertemu Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie di Brussels.

    Dalam lawatan resminya di Brussels sejak Sabtu (12/7), Presiden Prabowo didampingi beberapa menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, kemudian ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Belgia Andri Hadi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petinggi Demokrat Bela Tom Lembong: Harusnya Diputus Bebas

    Petinggi Demokrat Bela Tom Lembong: Harusnya Diputus Bebas

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Salah satu petinggi Partai Demokrat, Andi Arief merespon terkait dua persidangan kasus pejabat yang berlangsung baru-baru ini.

    Dua persidangan yang dimaksud adalah eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Arief mengaku masih mengamati hasil dua persidangan ini.

    “Mengamati substansi persidangan Tom Lembong dan Hasto,” tulisnya dikutip Minggu (13/7/2025).

    Ia memberi sorotan tajam terkait putusan hasil sidang untuk Tom Lembong.

    Menurut Andi Arief, mantan Menteri Perdagangan tidak seharusnya diberi sanksi hukuman pidana.

    Namun justru Tom Lembong harusnya diberi putusan bebas.

    “menurut saya harusnya Tom Lembong diputus BEBAS,” tuturnya.

    Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dituntut hukuman penjara.

    Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan.

    “Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan menyatakan Terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan

    Adapun Tom Lembong dijatuhi tuntutan selama tujuh tahun dengan denda sebesar Rp 750 juta.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun,” sebutnya.

    Terkait denda Rp 750 juta ini apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

  • Prabowo: Indonesia-EU berikan contoh baik di tengah gejolak global

    Prabowo: Indonesia-EU berikan contoh baik di tengah gejolak global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Uni Eropa (EU) memberikan contoh yang baik bagi dunia, terutama di tengah gejolak global untuk terus memperkuat kerja sama.

    Presiden Prabowo melawat ke Brussels, Belgia, Minggu, dan bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di markas Komisi Eropa. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan Presiden von der Leyen mengumumkan Indonesia dan Uni Eropa berhasil mencapai kesepakatan politik dan telah merampungkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) Indonesia-Uni Eropa setelah negosiasi itu berjalan selama kurang lebih 10 tahun.

    “Di tengah masa yang tak stabil dan penuh kebingungan, saya kira kita memberikan contoh yang tepat,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pernyataan bersama dengan Presiden von der Leyen di Brussels, Belgia, Minggu, merujuk kepada kerja sama CEPA Indonesia-Uni Eropa.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menekankan Indonesia melihat Eropa sebagai mitra yang penting. Oleh karena itu, Prabowo menginginkan lebih banyak kehadiran dan peran Eropa dalam perekonomian Indonesia.

    “Kami melihat Eropa masih memimpin di banyak aspek kehidupan dan kami banyak melihat ke Eropa. Mungkin, banyak dari kita yang enggan mengakuinya secara terbuka, tetapi saya di sini, mengatakan secara terbuka, kami ingin melihat Eropa yang lebih kuat,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden von der Leyen, dalam sesi jumpa pers yang sama, juga menilai Indonesia dan Uni Eropa telah mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia bahwa kerja sama, keterbukaan, dan saling berbagi peluang merupakan jalan yang perlu diambil oleh negara-negara daripada mempertajam perbedaan dan perpecahan.

    “Bapak Presiden, terima kasih atas kunjungannya. Pesan yang kita kirim hari ini kuat dan jelas. Beberapa memilih jalan isolasi dan perpecahan pada masa-masa sulit. Eropa dan Indonesia memilih jalan yang berbeda. Kita memilih keterbukaan, kerja sama, dan menjajaki peluang bersama,” kata von der Leyen.

    “Anda selalu diterima di sini, dan Anda dapat mengandalkan Eropa,” kata Presiden Komisi Eropa kepada Presiden Prabowo.

    Dari markas Komisi Eropa di Gedung Berlaymont, Presiden Prabowo melanjutkan agenda resminya bertemu dengan Presiden Dewan Eropa António Costa dan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie di Brussels.

    Dalam lawatan resminya di Brussels sejak Sabtu (12/7), Presiden Prabowo didampingi beberapa menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, kemudian ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Belgia Andri Hadi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AS Kecanduan Daun Surga RI, Ternyata Punya Khasiat Vitalitas

    AS Kecanduan Daun Surga RI, Ternyata Punya Khasiat Vitalitas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kratom kini menjadi salah satu komoditas menjanjikan di pasar internasional. Saking lakunya di luar negeri, Indonesia sudah mengekspor kratom ke sejumlah negara di benua Eropa dan Amerika.

    Mengutip keterangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kini terpisah menjadi 2 kementerian berbeda), kratom merupakan tanaman tropis yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Disebutkan, kratom memiliki manfaat beragam.

    Data BPS tahun 2023 menunjukkan AS sebagai pengimpor terbesar kratom dari Indonesia, dengan volume mencapai 4.694 ton dan nilai ekspor sekitar US$ 9,15 juta. Sementara berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), dari seluruh ekspor kratom Indonesia, DKI Jakarta menjadi pemain utama. Kontribusinya mencapai US$ 4,45 juta, atau sekitar 60,75% dari total nilai ekspor.

    Kalimantan Barat dan Jawa Timur menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan kontribusi signifikan. Di pasar luar negeri, Kratom yang diolah menjadi bentuk ekstrak dihargai mencapai US$ 6.000 per kg.

    Namun, kratom memiliki tantangan terkait legalitasnya di pasar internasional. Di AS, permintaan kratom terus meningkat meski status legalitasnya masih belum mendapat pengesahan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

    Meskipun demikian, masyarakat AS membeli begitu banyak kratom dan produk berbahan dasar kratom, baik secara online atau di minimarket pom bensin, toko serba ada, toko rokok, dan bar, sehingga menjadi industri senilai US$ 1 miliar.

    Sementara di Jepang dan Jerman mengizinkannya dalam penggunaan terbatas. India, dengan kebijakan yang lebih longgar, menjadi salah satu pasar ekspor terbesar. Legalitas yang bervariasi ini menuntut perhatian Indonesia dalam menjaga kualitas produk agar dapat memenuhi standar global yang terus berkembang.

    Di dalam negeri, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur adalah provinsi utama yang menopang ekspor kratom, menyumbang hampir seluruh nilai ekspor nasional. Ini menunjukkan pentingnya penguatan hilirisasi di wilayah penghasil untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari komoditas ini.

    Tanaman kratom sendiri dikenal karena manfaatnya dalam pengobatan tradisional, seperti mengatasi nyeri, kecemasan, hingga membantu proses detoksifikasi bagi pengguna opioid. Meskipun di Indonesia sempat menuai kontroversi dan disebut sebagai “narkoba baru,” kratom justru berhasil menembus pasar AS dan berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar.

    Khasiat kratom

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan kratom bisa meningkatkan stamina tubuh hingga meredakan depresi.

    “(Karatom) ada yang bisa diminum, kalau nggak salah bisa berbentuk sirup,” ungkap Budi.

    Ia menjelaskan bahwa sebagian besar produk kratom memang digunakan sebagai bahan kesehatan.

    “Jadi dia bisa diseduh seperti teh, itu kayak semacam untuk vitalitas badan, segala macam,” jelasnya.

    Kendati demikian, status perdagangan kratom di dalam negeri masih belum jelas. Mendag Budi mengungkapkan, hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur peredaran kratom di pasar domestik.

    “Jadi belum ada peraturan yang terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kan kebanyakan untuk ekspor semua,” ujar Budi.

    Hal ini berarti, meskipun kratom sudah mendapat izin ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 dan 21 Tahun 2024, tidak serta-merta produk ini bisa dijual bebas di dalam negeri.

    Perlu diketahui, kratom sebelumnya sempat masuk dalam daftar narkotika golongan 1, yang berarti peredarannya sangat dibatasi. Namun, setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan pemerintah, statusnya kini berubah.

    “Ya sekarang sudah nggak ada masalah. Waktu itu kan sudah disepakati. Akhirnya dikeluarkan Permendag dan sudah diperbolehkan untuk ekspor,” jelasnya.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ada IEU-CEPA, Indef Harap Arus Investasi Eropa Lebih Deras Masuk ke RI

    Ada IEU-CEPA, Indef Harap Arus Investasi Eropa Lebih Deras Masuk ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berharap perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) bisa menjadi pintu masuk Eropa menanamkan investasinya di Indonesia, termasuk investasi di sektor teknologi tinggi hingga energi terbarukan.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan perjanjian IEU—CEPA bukan hanya sekadar meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara, melainkan juga mendorong agar investasi Eropa masuk ke Indonesia.

    “Tentunya goals-nya itu [dari IEU—CEPA] menurut saya bukan hanya dari sektor perdagangan saja, tetapi bagaimana kita bisa mendorong agar investasi dari Eropa itu bisa masuk ke Indonesia,” kata Andry kepada Bisnis, Minggu (13/7/2025).

    Andry berharap sederet perusahaan yang bergerak di bidang maupun sektor kimia dan farmasi, teknologi tinggi, dan energi terbarukan bisa masuk ke Tanah Air. Apalagi, menurutnya, Eropa juga berminat jika diberikan kesempatan untuk berinvestasi di sektor tersebut.

    “Jadi, bagaimana kita bisa mendorong agar penggunaan sumber-sumber energi terbarukan ini semakin banyak dan banyak di antaranya itu berasal dari Eropa,” tuturnya.

    Selain itu, Andry juga berharap dengan produk asal Indonesia bisan masuk ke pasar Eropa dengan harga yang kompetitif tanpa adanya bea masuk seiring adanya perjanjian IEU—CEPA, termasuk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.

    Pasalnya, sambung dia, selama ini produk CPO beserta turunannya asal Indonesia sulit menembus pasar Eropa.

    “Menurut saya produk-produk yang berbahan baku sawit rasa-rasanya jadi salah satu produk yang kita dorong untuk masuk ke pasar Eropa karena selama ini kan sulit untuk produk-produk CPO kita masuk ke pasar Eropa,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan sudah tak ada lagi substansi yang menjadi permasalahan dalam perundingan IEU—CEPA.

    Budi menerangkan bahwa dalam hal bernegosiasi, semua pihak melakukan tawar-menawar, termasuk Indonesia dan Uni Eropa. Namun, lanjut dia, terkadang untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bukan sesuatu hal yang mudah.

    Kendati demikian, Budi memastikan semua substansi yang menjadi permasalahan dalam perundingan IEU—CEPA sudah selesai.

    “Semua sudah selesai, secara substansi sudah tidak ada masalah [terkait perundingan IEU-CEPA]. Jadi besok Presiden [Prabowo Subianto] tinggal mengumumkan. Jadi, enggak ada masalah,” ujar Budi dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

    Untuk itu, Budi menyatakan Uni Eropa bisa menjadi pasar baru sekaligus pasar alternatif bagi Indonesia untuk memasarkan produk lebih luas. Hal ini sejalan dengan perundingan negosiasi IEU—CEPA yang telah rampung.

    “Dan ini alternatif baru buat pasar kita. Impor EU ke dunia kan US$6,6 triliun, kalau kita bandingkan Amerika US$3,3 something triliun. Jadi, kalau kita bisa masuk lebih besar ke EU, saya pikir ini pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar-pasar di negara lain,” tuturnya.

    Ketika proses IEU—CEPA segera rampung, ungkap Budi, maka kebijakan produk bebas deforestasi alias European Deforestation Regulation (EUDR) yang berisiko menjadi hambatan rantai internasional akan mulai mereda. Sebabm menurutnya, Eropa akan menjalin kerja sama kemitraan dengan Indonesia ke depan.

    “Jadi nanti harapan kita, ini kita menyelesaikan EU—CEPA dulu yang lain itu sebenarnya sudah soft, sudah mulai melunak karena mereka juga tentu ingin bermitra dengan kita ke depannya,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo akan menemui Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa untuk membahas perundingan IEU—CEPA.

    Menko Airlangga menuturkan, negosiasi perjanjian dagang IEU—CEPA telah memasuki tahun ke-10 alias satu dekade dengan lebih dari 19 putaran. Namun, dia memastikan perundingan IEU—CEPA akan rampung dan segera ditandatangani Presiden.

    “IEU—CEPA ini kita sudah berunding masuk tahun ke-10, lebih dari 19 putaran. Namun seluruh isunya akan selesai. Dan ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian,” ujar Airlangga.

    Airlangga menyebut melalui perjanjian dagang ini, maka produk Indonesia yang akan masuk ke Eropa tidak akan dikenakan bea masuk alias tarif 0%. “Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0%,” ungkapnya.

    Adapun, Airlangga menuturkan bahwa rencananya perjanjian IEU—CEPA ini akan ditandatangani pada kuartal III/2025 di Jakarta. Sayangnya, dia enggan memberikan informasi lebih detail terkait jadwal penandatanganan IEU—CEPA.

    “Nanti akan ada penandatanganan di kuartal ke-3 tahun ini dan di Jakarta. Tapi kita tunggu pengumuman dari Presiden. Jadi kita tidak, tidak spill-spill,” tandasnya.

  • Deadline 1 Agustus, Airlangga Sebut Tarif 32% AS untuk RI Masih Nego

    Deadline 1 Agustus, Airlangga Sebut Tarif 32% AS untuk RI Masih Nego

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut proses negosiasi pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif impor sebesar 32% masih berproses jelang batas akhir 1 Agustus 2025. 

    Untuk diketahui, Airlangga baru saja selesai menemui Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer untuk melanjutkan proses negosiasi di Washington DC. 

    Upaya negosiasi dilanjutkan usai Presiden AS Donald Trump menyampaikan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui situs Truth Social miliknya, bahwa produk dan barang-barang dari Indonesia akan tetap dikenakan tarif impor 32%. 

    Airlangga menyebut pihak AS menyepakati bahwa proposal negosiasi dagang yang diajukan Indonesia masih berproses lanjutan. Harapannya, apa yang ditawarkan Indonesia di atas meja negosiasi itu bisa difinalisasi dalam waktu tiga pekan ke depan sebelum deadline awal bulan depan. 

    “Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Secretary Lutnick maupun Ambassador Greer dari USTR [United States Trade Representative] itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi tiga minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal, dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan,” ujarnya di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo di Brussel, Belgia, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025). 

    Meski demikian, Airlangga tidak memerinci lebih lanjut apa saja yang ditawarkan Indonesia dalam proposal negosiasi guna menurunkan tarif impor 32% itu. 

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump. 

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meyakini bahwa proposal negosiasi perdagangan yang dibawa Indonesia sudah cukup dan menjawab tuntutan dari pihak AS. 

    “Apa yang sejak beberapa waktu yang lalu disampaikan tawaran tersebut kita merasa sebenarnya itu sudah menjawab apa yang menjadi tuntutan dari atau kehendak dari teman-teman AS,” tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (11/7/2025).

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

  • Mendag Sebut IEU-CEPA Segera Diumumkan Presiden Prabowo

    Mendag Sebut IEU-CEPA Segera Diumumkan Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan sudah tak ada lagi substansi yang menjadi permasalahan dalam perundingan IEU—CEPA.

    Budi menjelaskan bahwa dalam hal bernegosiasi, semua pihak melakukan tawar-menawar, termasuk Indonesia dan Uni Eropa. Apalagi, ungkap dia, terkadang untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan memang bukan sesuatu hal yang mudah.

    Meski demikian, Budi memastikan semua substansi yang menjadi permasalahan dalam perundingan IEU—CEPA sudah selesai.

    “Semua sudah selesai, secara substansi sudah tidak ada masalah [terkait perundingan IEU-CEPA]. Jadi besok Presiden [Prabowo Subianto] tinggal mengumumkan. Jadi nggak ada masalah,” kata Budi dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

    Sejalan dengan perundingan negosiasi IEU—CEPA yang telah rampung, Budi menyatakan Uni Eropa bisa menjadi pasar baru sekaligus pasar alternatif bagi Indonesia untuk memasarkan produk lebih luas.

    “Dan ini alternatif baru buat pasar kita. Impor EU ke dunia kan US$6,6 triliun, kalau kita bandingkan Amerika US$3,3 something triliun. Jadi, kalau kita bisa masuk lebih besar ke EU, saya pikir ini pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar-pasar di negara lain,” ujarnya.

    Di sisi lain, Budi menyatakan bahwa ketika proses IEU—CEPA segera rampung, maka kebijakan produk bebas deforestasi alias European Deforestation Regulation (EUDR) yang berisiko menjadi hambatan rantai internasional akan mulai mereda.

    “Jadi nanti harapan kita, ini kita menyelesaikan EU—CEPA dulu yang lain itu sebenarnya sudah soft, sudah mulai melunak karena mereka juga tentu ingin bermitra dengan kita ke depannya,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo menemui Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa untuk membahas perundingan IEU—CEPA.

    Menko Airlangga menuturkan, negosiasi perjanjian dagang IEU—CEPA telah memasuki tahun ke-10 alias satu dekade dengan lebih dari 19 putaran. Namun, Airlangga memastikan perundingan IEU—CEPA akan rampung dan segera ditandatangani Presiden.

    “IEU—CEPA ini kita sudah berunding masuk tahun ke-10, lebih dari 19 putaran. Namun seluruh isunya akan selesai. Dan ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian,” ujar Airlangga.

    Airlangga menyatakan bahwa melalui perjanjian dagang ini, maka produk Indonesia yang akan masuk ke Eropa tidak akan dikenakan bea masuk alias tarif 0%.

    “Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0%,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, rencananya perjanjian IEU—CEPA ini akan ditandatangani pada kuartal III/2025 di Jakarta. Namun, untuk jadwal pasti, akan langsung diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti akan ada penandatanganan di kuartal ke-3 tahun ini dan di Jakarta. Tapi kita tunggu pengumuman dari Presiden. Jadi kita tidak, tidak spill-spill,” bebernya.

    Airlangga memastikan semua isu dalam perundingan IEU—CEPA sudah selesai, meski dia juga tak memungkiri perundingan ini sempat berjalan alot selama 10 tahun lamanya. “Tapi tentu situasi global geopolitik itu semuanya berubah,” pungkasnya.

  • Marak Kecurangan di SPBU, Kemendag Gandeng BPH Migas Awasi Alat Ukur BBM

    Marak Kecurangan di SPBU, Kemendag Gandeng BPH Migas Awasi Alat Ukur BBM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) dan BPH Migas menandatangani kesepakatan bersama tentang pengawasan terhadap distribusi BBM dan gas bumi.

    Kerja sama ini khususnya untuk mengawasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan (UTTP) dalam pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi atau SPBU.

    Dirjen PKTN Moga Simatupang mengatakan kesepakatan bersama ini tidak hanya merupakan upaya penegakan hukum, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen agar memperoleh BBM dan gas bumi sesuai haknya.

    Pihaknya pun terus berupaya memperkuat perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang metrologi legal dengan menjamin akurasi takaran dan volume dalam transaksi.  

    “Keakuratan alat ukur menjadi kunci utama dalam menjamin keadilan transaksi antara penyedia dan pengguna energi. Untuk itu, pengawasan yang konsisten merupakan bentuk perlindungan nyata kepada konsumen,” ujar Moga melalui keterangan resmi dikutip Minggu (13/7/2025).

    Dia menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk praktik pengurangan volume yang merugikan konsumen.

    “Untuk itu, mekanisme pengawasan yang terintegrasi sangat diperlukan agar praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti pengurangan volume BBM tidak terjadi lagi ke depannya,” ucap Moga.

    Dia merinci, Ditjen PKTN telah menangani 19 kasus tindak pidana di bidang metrologi legal terkait pelanggaran penggunaan pompa ukur BBM dan tangki ukur mobil BBM.

    Menurutnya, seluruh kasus tersebut tersebar di sejumlah provinsi, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, hingga Banten. Seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap.

    Moga pun menegaskan pentingnya keselarasan antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku di bidang metrologi legal.

    “Dengan kerja sama ini, alat ukur, takar, timbang,dan perlengkapannya, serta pipa hilir dan minyak gas bumi diharapkan dapat sesuai dengan aturan alat ukur takar timbangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,” ungkap Moga.

    Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi secara menyeluruh. Untuk itu, BPH Migas juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ditjen PKTN Kemendag yang memiliki kewenangan dalam metrologi legal.

    Erika berharap, pengawasan bersama ini dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM dan gas bumi sesuai dengan yang dibayarkan.

    Kerja sama antara Ditjen PKTN dan BPH Migas bukanlah hal baru. Pada 2016–2019, Ditjen PKTN dan BPH Migas juga telah menjalin kemitraan serupa dalam pengawasan alat ukur BBM.  

    Melalui kesepakatan terbaru ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

    Sebagai langkah konkret, Ditjen PKTN dan BPH Migas akan menyusun perjanjian kerja sama (PKS) teknis dalam waktu tiga bulan ke depan. PKS tersebut akan mengatur berbagai aspek pelaksanaan, di antaranya pertukaran data dan/atau informasi, sosialisasi dan penyampaian informasi, peningkatan kompetensi SDM, pengawasan, dan hal-hal lain yang disepakati.