ANTARA – Indonesia menuntaskan perjanjian dagang dengan Peru dan Tunisia yang kini menunggu waktu penandatanganan resmi. Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Selasa (25/11), mendorong pelaku usaha segera memanfaatkan akses pasar baru untuk memperkuat ekspor nasional. (Putri Hanifa/Rayyan/Gracia Simanjuntak)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi temuan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh.
“Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah (menjelaskan),” kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Pria yang juga akrab disapa Busan itu menilai, impor beras tidak diperlukan karena stok beras dalam negeri masih banyak dan bahkan surplus.
“Arahan Presiden (Prabowo Subianto) kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.
Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut.
Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.
Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.
“Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.
Namun, selama tidak ada restu dari pemerintah pusat, Bea Cukai bertugas memastikan beras itu tidak beredar di tengah masyarakat.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5422737/original/033912200_1764042871-1000160847.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus")
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) mengungkap impor beras ilegal sebanyak 250 ton melalui Sabang, Aceh dilakukan saat pasokan sedang surplus. Ini jadi alasan tidak adanya impor yang diizinkan pemerintah.
Dia mencatat, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog tersedia 3,8 juta ton. Neraca pangan provinsi Aceh pun menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Sabang turut mencatat surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.
“Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan, itu pelanggaran, dan negara akan bertindak tegas,” kata Amran, mengutip keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).
Kronologinya, usai mendapat laporan adanya impor beras ilegal, Amran langsung menelepon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Termasuk Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan, Budi Santoso.
Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Atas temuan ini, aparat penegak hukum langsung menyegel 250 ton beras tersebut.
“Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan Amran.
Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan, sebelum proses penyegelan 250 ton beras impor ilegal di Sabang, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
“Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan, pemerintah bergerak cepat menindak laporan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.
Sebelum proses penyegelan dilakukan aparat, Amran mengaku telah melakukan koordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memastikan langkah-langkah penindakan berjalan solid dan terkoordinasi.
Ia menjelaskan, laporan awal menunjukkan ada masuknya beras impor secara ilegal tanpa izin pemerintah.
Tindakan itu bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena stok nasional berada pada posisi terbaik dalam sejarah.
Setelah memastikan informasi awal, Amran langsung melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan.
Dia menuturkan hasil verifikasi memastikan tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dengan dasar itu, aparat kepolisian langsung melakukan penyegelan 250 ton beras yang masuk secara ilegal tersebut.
“Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan.
Mentan Amran menambahkan stok beras nasional berada dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, stok beras pemerintah di Bulog mencapai 3,8 juta ton, capaian tertinggi sepanjang sejarah lembaga tersebut.
Secara regional, Aceh juga tercatat dalam kondisi surplus. Neraca pangan provinsi menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Adapun Sabang sendiri juga surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.
Dengan kondisi ini, Mentan menegaskan bahwa alasan untuk melakukan impor tidak dapat dibenarkan.
“Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan. itu pelanggaran. Dan negara akan bertindak tegas,” tegasnya.
Selain itu, Mentan mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan terkait kasus itu. Salah satu temuan penting adalah risalah rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025 yang menunjukkan bahwa permohonan impor telah ditolak oleh pejabat terkait.
Namun, izin dari negara asal, Thailand, justru sudah terbit lebih dulu, sebuah indikasi kuat bahwa ada tindakan yang disengaja dan tidak sesuai prosedur.
Mentan Amran memastikan pemerintah akan menuntaskan kasus itu. Aparat telah diperintahkan untuk menelusuri alur barang, perusahaan yang terlibat, serta kemungkinan adanya jaringan serupa di wilayah lain, termasuk Batam.
“Kami umumkan kasus ini agar menjadi peringatan keras. Jangan coba-coba bermain dengan pangan nasional. Negara hadir, dan kita tidak akan kompromi,” ujar Amran.
Pemerintah menegaskan pula seluruh proses penindakan akan dikawal hingga tuntas dan tidak ada satu pun beras ilegal yang boleh memasuki pasar domestik.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan penyebab masuknya impor beras di Sabang sebanyak 250 ton. Kata dia, Sabang memiliki Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
Amran menekankan impor yang dilakukan harus seiring dengan kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, kata Amran, Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan Indonesia tidak lagi impor beras.
“Jadi gini, itu ada kawasan Sabang. Itu ada regulasi, salah satu regulasi pasarnya adalah Free Trade Zone. Tetapi itu harus diperhatikan, tidak boleh bertentangan kebijakan pusat. Sedangkan Bapak Presiden sudah menyampaikan sudah swasembada tahun ini, tidak impor. Stok lebih dari cukup,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 24 November.
Lebih lanjut, Amran memperkirakan modus importasi ini dilakukan demi mencari keuntungan semata karena saat ini harga beras dunia turun signifikan.
“Tujuannya cari untung. Kenapa cari untung? Karena di luar negeri itu harga lagi jatuh, dulu 650 dolar AS per ton, sekarang 340 dolar AS per ton, hampir separuh,” tutur Amran.
“Kenapa? Karena Indonesia tidak impor. Jadi, Indonesia membuat harga negara lain murah. Kenapa? Impor kita dua tahun berturut-turut 7 juta ton,” sambung dia.
Bahkan, Amran mengungkap, saat ini banyak negara yang melakukan negosiasi ke pemerintah untuk memasukkan beras ke Indonesia.
“Bahkan kami di lobi untuk menerima impor dari negara tetangga. Termasuk beliau menyampaikan ke Bapak Presiden. Tetapi kita, tekad kita swasembada beras,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah bergerak cepat menindak masuknya 250 ton beras ilegal melalui wilayah Sabang, Aceh. Ratusan ton beras tersebut disegel segera setelah laporan diterima pada Minggu 23 November.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan temuan awal menunjukkan beras tersebut merupakan beras impor yang masuk secara ilegal dan jelas bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden, sambung Amran, telah menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor beras, mengingat stok nasional berada pada kondisi terbaik.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Amran segera melakukan koordinasi dengan Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam serta Menteri Perdagangan.
Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang diberikan pemerintah.
Dengan dasar tersebut, aparat langsung menyegel dan menghentikan seluruh aktivitas distribusi beras ilegal tersebut.
Pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk salah satu perusahaan yang beroperasi di Sabang.
“Kami tegaskan bahwa beras tersebut telah disegel dan kami minta aparat untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat. Kami menemukan beberapa hal yang janggal. Kami juga tegaskan bahwa stok beras Indonesia cukup, bahkan lebih dari cukup. Perkiraan stok hingga akhir tahun menunjukkan bahwa kita berada pada posisi tertinggi,” katanya dalam keterangan resmi, Senin, 24 November.
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto meminta agar pemerintah tidak melakukan pembatasan operasional truk terlalu lama pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mahendra memandang pembatasan tersebut berpengaruh terhadap supply chain atau rantai pasok, yang pada akhirnya memberikan beban terhadap biaya pangan di daerah-daerah.
“Kami imbau pemerintah tidak menutup jalur tol lama-lama, dua hari saja cukup,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (24/11/2025).
Dirinya meminta pemerintah agar belajar dari pengalaman mudik menjelang Lebaran maupun Nataru tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, pembatasan yang terlalu lama akan berdampak pada disparitas harga barang selain pangan yang terjadi di daerah-daerah, bahkan di lokasi tujuan mudik masyarakat maupun wisatawan.
Belum lagi, masyarakat yang tetap berlibur maupun mudik dengan dana terbatas, tetapi harus menghadapi mahalnya harga berbagai kebutuhan.
Untuk itu, Mahendra juga meminta agar pemerintah memiliki satu badan khusus yang memantau dan mengatur rantai pasok. Utamanya pada saat momen Lebaran dan Nataru.
Harapannya, terdapat penengah antara Kementerian Perdagangan yang harus memastikan ketahanan pangan dan Kementerian Perhubungan yang harus memastikan arus kendaraan pada peak season dapat berjalan lancar.
Umumnya, pembatasan dilakukan secara bertahap. Berkaca pada Nataru tahun lalu, pembatasan mulai dari 22 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap rencana terkait pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas atau truk hingga tronton di jalan tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan menjelaskan kebijakan tersebut disiapkan sebagai strategi utama untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas di jalan tol, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Rencana pembatasan truk sumbu tiga ke atas tersebut merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan perlunya intervensi tegas untuk mengendalikan volume kendaraan.
Selain kebijakan pembatasan angkutan barang, Kemenhub juga menyiapkan sejumlah strategi lain guna mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang diprediksi akan terjadi. Salah satu fokus utama adalah penambahan kapasitas jalan melalui rekayasa lalu lintas yang fleksibel.
“Untuk menambah kapasitas jalan, kita bisa melakukan one way, contra flow, atau ganjil genap terutama di jalur menuju tempat wisata. Silakan para pemangku kepentingan yang ada di daerah ini berkoordinasi, supaya tidak terjadi lagi kemacetan di jalur-jalur wisata,” tambah Aan.
Depok, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi modal untuk mewujudkan ekonomi RI tumbuh delapan persen pada 2029.
“Kita harapkan menjadi pendorong agar kita bisa tumbuh 5,4 persen di 2026, dan juga menjadi modal kita untuk tumbuh 8 persen di 2029,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam Indonesia Economic Outlook di Depok, Jabar, Senin.
Menurut dia, kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa, yang juga memberikan sejumlah manfaat, seperti penurunan tarif untuk sebagian besar pos tarif Indonesia ke Eropa, peningkatan nilai ekonomi nasional, serta kemudahan proses visa melalui kebijakan fast-track.
“Ada 98,61 persen pos tarif untuk Indonesia yang akan diturunkan, kemudian peningkatan nilai ekonomi Indonesia, serta pemberlakuan visa fast-track policy sehingga proses visa menjadi lebih mudah,” kata dia.
Lewat perjanjian itu pula, kata dia, beberapa komoditas ekspor Indonesia akan menikmati tarif 0 persen, mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, dan karet, produk perikanan seperti ikan, lobster, dan udang, komoditas kehutanan seperti kayu, kayu olahan, dan panel kayu, hingga produk tekstil dan elektronik.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, selain memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA sebagai modal pemajuan ekonomi, pemerintah turut memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong produktivitas, penerapan ekonomi biru dan hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, serta memacu investasi.
Selanjutnya, penguatan industrialisasi, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat transformasi digital, serta memaksimalkan belanja negara untuk produktivitas.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menegaskan pentingnya memperkuat implementasi kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) guna meningkatkan perdagangan, investasi serta daya saing yang berkelanjutan.
“Jika kita ingin memperkuat perdagangan dan daya saing, kita harus menghadapi proteksionisme dengan kolaborasi yang lebih dalam,” ujar Wamendag Roro dalam sambutannya pada acara CSIS Strategic Dialogue bertema “Trade and Competitiveness in a Changing Global Landscape: Building a Stronger Economic Partnership Between Europe and Indonesia” di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Indonesia menandatangani dua nota kesepahaman (MoU) dalam pameran dagang alat kesehatan terbesar dunia, Medica 2025 di Düsseldorf, Jerman, yang mencakup pembelian produk medis dan investasi pengembangan teknologi kesehatan.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi mengatakan salah satu MoU yang ditandatangani adalah pembelian sarung tangan medis buatan Indonesia dengan potensi transaksi senilai 12 juta dolar AS atau setara Rp200 miliar per tahun.
“MoU pembelian sarung tangan medis ini menegaskan posisi Indonesia sebagai penyedia alat kesehatan yang kompetitif dan terpercaya di kancah global sekaligus memperkuat upaya perluasan akses pasar sebagai tonggak penting ekspor Indonesia,” ujar Puntodewi melalui keterangan di Jakarta, Senin.
MoU tersebut merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya dengan peningkatan nilai pembelian, antara PT Haloni Jane dari Indonesia dan Excelmed Distribuidora De Materaiais Medicos E Odontologicos LTDA dari Brasil.
Penandatanganan ini menegaskan pengakuan internasional terhadap kualitas dan daya saing produk kesehatan Indonesia.
Sementara itu, MoU kedua merupakan investasi di bidang pengembangan kesehatan, penelitian, dan genetika molekuler. MoU tersebut melibatkan Rumah Sakit Dharmais dari Indonesia, PT Graha Teknomedika dari Indonesia, European Life Technologies Hungary Zrt. (ELT) dari Hungaria, Sulico Ltd. Hungary dari Hungaria, dan Qualysoft Information Technology dari Slovakia.
Sejumlah muatan dalam MoU adalah mendorong pembangunan sebuah laboratorium genetika molekuler di Indonesia serta program pelatihan tenaga kesehatan di spesialisasi tersebut.
“Kami harap penandatanganan kedua MoU ini mendorong sinergi yang lebih kuat antara pelaku industri alat kesehatan nasional dan mitra strategis internasional. Hal ini akan bermanfaat dalam peningkatan ekspor Indonesia, mewujudkan transfer teknologi, serta memperkuat kapasitas produksi dalam negeri,” kata Puntodewi.
Industri alat kesehatan global diproyeksikan terus tumbuh dan berkembang, di mana transaksinya akan mencapai 717,38 miliar dolar AS pada 2029.
Pasar alat kesehatan Jerman juga diprediksi meningkat dari 33,6 miliar pada 2024 menjadi 40,08 miliar dolar AS pada 2029.
Sementara itu, kinerja ekspor peralatan kesehatan Indonesia mencapai 890,3 juta dolar AS ke seluruh dunia pada 2024. Nilai ini meningkat hingga 29 persen bila dibandingkan dengan 2020.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bisnis.com, JAKARTA — Pengacara kondang Hotman Paris tidak akan mendampingi eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sidang kasus Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat.
Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir mengatakan Hotman sudah tidak diminta pihak keluarga Nadiem lantaran disibukkan mengurus perkara lain.
“Berdasarkan keputusan keluarga yang memberikan kesempatan, pak Hotman kan juga sedang menangani case [lain],” ujar Dodi kepada wartawan, dikutip Senin (24/11/2025).
Dia menambahkan, pihak keluarga juga telah memilih tim pengacara Ari Yusuf Amir untuk menjalani serangkaian persidangan yang akan datang.
Adapun, Ari Yusuf Amir sendiri merupakan pengacara yang sempat membela eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong dalam sidang impor gula.
“Nah sekarang pada saat penuntutan yang dapat kuasa itu adalah dari kantor MRP dan kantor Pak Ari Yusuf,” tambahnya.
Di lain sisi, Ari Yusuf menyampaikan penunjukan dirinya itu terjadi saat keluarga Nadiem Makarim mengajak dirinya dalam rapat bersama tim hukum Dodi Abdulkadir.
Singkatnya, Ari Yusuf mendapatkan kuasa dari kubu Nadiem Makarim per Senin (17/11/2025). Ari juga menyatakan dalam persidangan nantinya tim pengacara akan dipimpin oleh Dodi.
“Setelah satu pemahaman baru kita diangkat resmi oleh mereka dengan diberikan kuasa per 17 November,” tutur Ari
JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat strategi hilirisasi komoditas kakao untuk membuka jalan ekspor ke pasar-pasar premium dunia. Di antaranya ke Eropa dan Amerika.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong pelaku usaha komoditas kakao untuk meningkatkan hilirisasi produknya agar makin bernilai tambah. Kata dia, hilirisasi bisa menjadi jalan meningkatkan minat pasar global terhadap produk kakao Indonesia.
Roro bilang Kemendag memiliki beberapa program yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha, khususnya untuk melebarkan pasar ke tingkat internasional. Salah satunya melalui perjanjian dagang dengan beberapa wilayah/negara, seperti Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-Uni Eropa CEPA mendatang.
“Pasar-pasar ini menjanjikan, khususnya Eropa karena permintaanya terus tumbuh. Pasarnya sangat menekankan aspek keberlanjutan, mereka suka produk yang orientasinya ramah lingkungan, baik untuk kesehatan, dan produk organik,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu, 23 November.
Tak hanya Eropa dan Amerika, kata Roro, ASEAN juga cukup menjanjikan. Dia bilang Kemendag akan menjembatani melalui perwakilan perdagangan.
“Tapi selepas itu juga jangan dilupakan pasar-pasar yang dekat dengan kita, seperti ASEAN. Kami akan coba sambungkan dengan beberapa perwakilan perdagangan kita di 33 negara yang siap membantu,” tegas Roro.
Menurut Roro, hilirisasi kakao merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan Indonesia tidak hanya mengirim bahan mentah. Produk olahan, kata dia, memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
“Yang kita lihat di sini, kakao telah mengalami pemrosesan menjadi cokelat yang kemudian dikemas dengan bagus sehingga berdaya saing. Perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya hiliriasi tidak harus di industri skala besar, tapi juga bisa di lingkup UMKM. Inilah yang pemerintah akan dorong dan fasilitasi,” katanya.
Dalam kunjungan ke pabrik Cau Chocolates di Kabupaten Tabanan, Bali. Roro memuji perusahaan tersebut sebagai model usaha yang berani mengolah kakao dari hulu ke hilir dengan standar tinggi organik, ramah lingkungan, dan berorientasi keberlanjutan.
“Kami melihat pertumbuhan ekspor cokelat sedang naik dan sebenarnya pasarnya di dunia ini cukup luas, seperti Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Untuk itu, kunjungan kami ke sini bukan saja hanya melihat fasilitas dan pemberdayaan petaninya. Lebih jauh, kami juga melihat bagaimana Kementerian Perdagangan dapat mendorong pelaku usaha meningkatkan ekspornya dan memanfaatkan sejumlah perjanjian dagang yang sudah kita punya,” katanya.
Data BPS menunjukkan ekspor kakao dan olahan berbasis kakao Indonesia terus menanjak, dengan tren positif 16,20 persen pada 2021 hingga 2024. Periode Januari hingga September 2025 bahkan mencatat lonjakan besar, yakni 2,8 miliar dolar AS, tumbuh 68,75 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
CEO Cau Chocolates, Kadek Surya, menekankan bahwa perusahaannya mengusung prinsip perdagangan adil (fair trade) dan memperjuangkan harga ideal bagi petani kakao. Ia menyebut banyak petani meninggalkan sektor kakao karena harga tak layak.
Karena itu, Cau Chocolates memilih strategi membeli biji kakao dengan harga lebih tinggi meski harus menekan margin. Namun ada syarat ketat yakni petani harus menjadi anggota salah satu dari 12 gapoktan binaan dan mengelola kebun organik yang memenuhi standar ketertelusuran.
“Dengan cara ini, kami bisa berkontribusi pada kesejahteraan petani, memastikan kualitas produk, sekaligus mempersiapkan produk kami untuk pasar ekspor, khususnya Eropa,” ujar Surya.