Kementrian Lembaga: Kemendag

Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
bantuan logistik
, hingga percepatan pembangunan
hunian
tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
anggaran belanja tidak terduga
(BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh.
“Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
Tito juga menyampaikan rencana
groundbreaking
pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
“Akan ada
groundbreaking
di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 19:39
Kemendag Sebut Harga Minyakita Bakal Turun Mulai Januari 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan harga Minyakita yang melonjak di berbagai daerah dapat berangsur turun mulai Januari 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa hal ini seiring dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43/2025 yang mulai berlaku pada akhir Desember ini.

Beleid ini mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35% Minyakita melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan, guna menjaga harga minyak goreng rakyat itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Kita berharap di pertengahan Januari itu sudah terjadi penyamaan harga secara signifikan,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Lebih lanjut, penurunan harga tersebut diharapkan tidak hanya terjadi di kawasan yang relatif fluktuatif seperti di timur Indonesia, melainkan juga di kawasan lainnya.

Iqbal menjelaskan bahwa peran dari BUMN Pangan dan Perum Bulog dioptimalkan untuk mencapai tujuan ini, mengingat jangkauan kedua badan usaha itu hingga ke pelosok Tanah Air.

Menurutnya, sebelum Permendag No. 43/2025 terbit, pihaknya telah duduk bersama dengan BUMN Pangan dan Perum Bulog serta produsen Minyakita terkait kesiapan melaksanakan ketentuan ini.

“Kami sudah menyampaikan ke mereka arah kebijakannya seperti apa, tidak ada kata tidak siap dari mereka yang kita dengarkan,” tegas Iqbal.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 409 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di atas Rp15.700 per liter pada pekan kedua Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan lonjakan harga tersebut mengacu pada data SP2KP per 13 Desember 2025 dengan 492 amatan kabupaten/kota. Data menunjukkan, lonjakan harga Minyakita didominasi di luar Pulau Jawa.

“Kalau kita lihat ada 409 kabupaten/kota yang memang harga minyak goreng Kitanya berada di atas HET [harga eceran tertinggi], di mana 96 [kabupaten/kota] di antaranya berada di Pulau Jawa dan sisanya 313 [kabupaten/kota] berada di luar Pulau Jawa,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

Secara terperinci, harga Minyakita termahal di luar Pulau Jawa mencapai Rp50.000 per liter, yakni di kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara di Pulau Jawa harga tertinggi mencapai Rp18.500 per liter di kota Kediri.

19/12/2025 16:55
India Dekati Taliban di Tengah Konflik Melawan Pakistan

Jakarta –

Hubungan Pakistan dan Afganistan merosot ke titik terendah dalam beberapa bulan terakhir, menyusul bentrokan mematikan lintas batas yang menewaskan puluhan orang. Sejumlah jalur perdagangan utama, termasuk pintu perbatasan Torkham dan Chaman, ditutup. Penutupan ini melumpuhkan arus barang, yang mengakibatkan lonjakan harga, dan memperdalam jurang ketegangan antara kedua negara.

Penutupan perlintasan perbatasan Pakistan dengan Afganistan juga memicu pergeseran besar dalam pola perdagangan regional. India berusaha memetik keuntungan maksimal dari perseteruan antara sekutu lama itu dengan tampil sebagai mitra dagang alternatif.

Perdagangan Pakistan–Afganistan anjlok

Konflik yang berlangsung memangkas hampir separuh volume perdagangan antara Pakistan dan Afganistan. Pada tahun fiskal 2024–2025, nilai perdagangan bilateral sempat tumbuh 25 persen dan mendekati US$ 2 miliar. Namun, akibat penutupan perbatasan dan meningkatnya ketegangan militer, angka tersebut kini turun menjadi sekitar US$ 1 miliar, kata anggota Dewan Kamar Dagang Afganistan, Khan Jan Alokozay.

Penurunan ini berdampak besar bagi Afganistan, negara yang nilai ekspornya hanya mencapai US$ 992 juta, sementara impor menembus US$ 5,76 miliar pada 2022, menurut data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Afganistan berpaling ke India

Menyusutnya hubungan dagang dengan sekutu lama Pakistan mendorong Afganistan—yang sejak kembalinya Taliban relatif terisolasi dari komunitas internasional—untuk mencari jalur perdagangan alternatif. India bergerak cepat memosisikan diri sebagai mitra utama.

Menteri Perdagangan Afganistan Nooruddin Azizi baru-baru ini mengunjungi New Delhi untuk merundingkan perluasan kerja sama ekonomi. Pembahasan mencakup peningkatan penerbangan kargo ke Kabul dari kota-kota India seperti Delhi, Amritsar, dan Mumbai. Kedua negara juga menunjuk atase perdagangan di masing-masing kedutaan guna memfasilitasi hubungan dagang.

Chabahar, gerbang strategis India

Inti strategi India adalah Pelabuhan Chabahar di Iran, yang memberi Afganistan—negara tanpa akses laut—jalur langsung ke perairan internasional tanpa melalui wilayah Pakistan. India menanamkan investasi besar di pelabuhan tersebut, yang menjadi rute alternatif bagi impor kebutuhan pokok Afganistan.

Sejak hubungan Kabul–Islamabad memburuk, para pedagang Afganistan mulai mengalihkan impor pangan, bahan bangunan, komoditas, dan barang konsumsi melalui Chabahar.

Dia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan pembebasan sanksi Amerika Serikat terhadap Chabahar yang diberikan pada Oktober lalu. Menurutnya, India harus menawarkan keunggulan kecepatan dan keandalan guna menandingi jalur Pakistan yang lebih cepat dan murah.

Pandangan serupa disampaikan mantan duta besar India untuk Afganistan, Gautam Mukhopadhaya. Ia menyebut krisis Pakistan–Afganistan membuka peluang strategis bagi India untuk mengukuhkan diri sebagai gerbang utama perdagangan Afganistan. Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan bergantung pada apakah rute Chabahar dapat dibuktikan andal dan menguntungkan secara komersial.

Tantangan infrastruktur dan ketidakpastian

Pakar Afganistan Shanthie Mariet D’Souza menilai Chabahar masih membutuhkan peningkatan besar, mulai dari derek pelabuhan hingga fasilitas penyimpanan, untuk menampung potensi perdagangan Afganistan senilai lebih dari US$ 2 miliar. Ia menekankan pentingnya aktivasi jalur kereta Chabahar–Zahedan.

Namun, tantangan utama tetap ada, terutama sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, yang berpotensi menghambat pengembangan infrastruktur. Ketidakpastian durasi blokade perdagangan Pakistan–Afganistan juga membuat perbaikan sistemik sulit diwujudkan dalam jangka pendek.

D’Souza menilai India perlu mengamankan pengaruh jangka panjang dengan membingkai kerja sama dagang yang mendorong kemandirian ekonomi Afganistan. Dia menyebut India memiliki modal reputasi yang baik di kalangan masyarakat Afganistan, serta hubungan yang relatif pragmatis dengan Taliban.

Dipenuhi sikap waspada

Meski belum mengakui pemerintahan Taliban secara resmi, India dan Afganistan rajin merangkai kerja sama bilateral dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh kebutuhan dan dinamika geopolitik di kawasan.

Namun, jika Pakistan melonggarkan blokade dan memperbaiki hubungan dengan Kabul, jalur dagang India diperkirakan akan sulit bersaing. Meski demikian, pengalaman Afganistan menghadapi kebijakan penutupan perbatasan Pakistan di masa lalu dapat mendorong Kabul memilih jalur yang lebih stabil dan terdiversifikasi.

Mantan Komisaris Tinggi India untuk Pakistan, T.C.A. Raghavan, mengingatkan agar India tidak menganggap gangguan perdagangan saat ini sebagai perubahan struktural permanen. Ia menilai keterbatasan infrastruktur dan isu sanksi masih menjadi hambatan besar.

“Saya tidak melihat kebuntuan ini akan berlangsung bertahun-tahun, tetapi juga kecil kemungkinan ada perbaikan cepat dalam waktu dekat,” ujarnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid

(ita/ita)

19/12/2025 12:03
Tegas! Satgas Bakal Tindak Pedagang yang Jual Pangan Lampaui HET

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bakal menindak tegas pedagang yang menjual komoditas pangan di atas harga eceran tertinggi (HET) menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Mentan Amran menyebut menyebut telah bersepakat dengan asosiasi yang bergerak di bidang agar harga tingkat konsumen tetap terjaga. Pihaknya bersama Satgas Pangan akan melakukan tindakan langsung jika terdapat pedagang yang kedapatan menjual di atas HET.

“Bukan lagi imbauan, masa imbauan sudah selesai. Kalau melanggar HET kita tindak, dan Satgas Pangan langsung turun menindak,” kata Amran usai Rapat Koordinasi Pengamanan Nataru di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa stok bahan pokok menjelang penghujung tahun ini lebih dari cukup, terutama beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi.

Ketika ditanya perihal cabai, dia menyebut bahwa harga komoditas tersebut masih terkendali. Pemenuhan stok dilakukan melalui mekanisme suplai dari daerah penghasil yang mengalami surplus.

“Cabai bagian kecil, tetapi suplainya kita ambil dari tempat lain,” tuturnya.

Dia lantas menekankan bahwa intervensi pemerintah untuk mengendalikan pasokan harga pangan berlangsung hingga tingkat desa. Amran kembali menekankan adanya tindakan tegas bagi pelaku usaha yang tak mematuhi ketentuan berlaku.

“Kita sudah kasih imbauan, persuasi, pendekatan macam-macam. Namun, kalau ada yang mencoba [menjual] di atas HET, itu langsung ditindak,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan harga dan pasokan komoditas pangan saat ini tetap terkendali. Namun, dia juga mengakui ada beberapa komoditas yang sedikit melampaui harga eceran tertinggi (HET).

“Pada dasarnya pasokan terus harga [bahan pokok] juga terkendali ya, tidak ada kenaikan, rata-rata masih ada yang di atas HET sedikit, ada yang di bawah. Jadi pada prinsipnya harga terkendali. Pasokan [kebutuhan barang pokok] terkendali semua,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

18/12/2025 19:33
Pemerintah Ubah Tata Kelola Minyakita, Begini Praktiknya di Kalteng

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah merombak skema tata kelola minyak goreng rakyat atau Minyakita, melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, mewajibkan pendistribusian Minyakita minimal 35 persen dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Bulog dan ID Food.

Kepala Bulog Kalimantan tengah (Kalteng) Budi Sultika mengatakan, penguatan peran BUMN sebagai distributor Minyakita merupakan salah satu poin penyempurnaan kebijakan minyak goreng rakyat. Langkah ini untuk memastikan, pendistribusi Minyakita berjalan merata dan menjaga harga di masyarakat.

“Bulog bertindak sebagai distributor lini 1 (D1) untuk memastikan pasokan tersedia secara merata. Selain itu, Bulog juga nantinya akan memperkuat distribusi dan memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai di tingkat konsumen,” ungkap Budi, Kamis (18/12/2025).

Budi menjelaskan, Bulog akan menggunakan dua skema saat pendistribusian yakni, penyaluran langsung ke pasar rakyat dan penguatan stok melalui jaringan ritel binaannya atau pengecer. Ia menyebut, aturan terbaru itu untuk memangkas rantai distribusi yang panjang dan rentan terhadap spekulasi harga.

Tidak hanya itu, pihaknya juga berencana akan menambah empat gudang baru di wilayahnya, mengingat Kalteng merupakan salah satu wilayah produsen minyak sawit (CPO) terbesar kedua di Indonesia. Gudang tersebut nantinya tak hanya digunakan untuk menyimpan minyak goreng, tetapi juga beras dan kebutuhan pokok lainnya.

“Untuk total Gudang Bulog di wilayah saat ini ada 18. Kami akan menambah 4 gudang ke depannya, apalagi saat ini Kalteng menjadi provinsi terluas dan salah satu produsen minyak sawit,” tambahnya.

Ia menilai, ketersediaan Minyakita dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga khususnya di Kalteng. Maka dari itu, penyaluran MinyaKita ke dilakukan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga tak segan-segan nantinya akan memberikan sanksi administratif bagi produsen minyak yang melanggar. Mulai dari pembekuan akun pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah hingga pembekuan penerbitan persetujuan ekspor.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga,” pungkasnya.

18/12/2025 17:53
Dari Makanan hingga Alas Kaki, Kisah Produk Jatim Tembus Pasar Dunia

Dari Makanan hingga Alas Kaki, Kisah Produk Jatim Tembus Pasar Dunia
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Di tengah dinamika perdagangan komoditas di pasar internasional, semangat pelaku usaha di Provinsi Jawa Timur (Jatim) justru semakin membara.
Pada Rabu (17/12/2025), Jatim kembali mengekspor karya terbaiknya ke pasar global senilai 5,02 juta dollar Amerika Serikat (AS). Produk yang diekspor meliputi makanan minuman (mamin), olahan kayu, furnitur, serta alas kaki.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan
Pelepasan Ekspor
Bersama yang dipimpin Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso secara serentak di delapan titik, antara lain di Cikarang, Jawa Barat (Jabar); Mojokerto, Jatim; Batam, Kepulauan Riau; Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim); Semarang, Jawa Tengah (Jateng); Badung, Bali; Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); dan Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Seperti halnya pasang air laut yang tak terbendung, arus
ekspor produk Jatim
mengalir deras melampaui batas dan memperkuat ketangguhan kualitas di kancah dunia.
Kegiatan ekspor
kali ini mencerminkan wajah baru perekonomian Indonesia, yaitu ekspor yang inklusif.
Sebanyak sembilan perusahaan asal Jatim bertekad melebarkan sayapnya untuk merangkul konsumen dunia melalui kegiatan ini.
Dari sektor mamin, PT Mega Global Food Industry mengekspor makanan ringan senilai 1,66 juta dollar AS ke Timur Tengah, sementara PT Lautan Natural Krimerindo mengekspor produk
non-dairy creamer
senilai 1,5 juta dollar AS ke Malaysia.
Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih Sidomulyo juga berkontribusi mengekspor kopi senilai 448.500 dollar AS ke Mesir, serta Pacific Harvest Group mengekspor sarden kalengan 166.700 dollar AS ke Montenegro, Suriname, dan Equatorial Guinea.
Provinsi Jatim
tidak hanya dikenal sebagai lumbung padi nusantara, tetapi juga surga bagi para perajin yang mengubah kayu dan rotan menjadi karya seni fungsional memesona di mata konsumen lokal hingga mancanegara.
Dalam ekspor kali ini, PT Integra Indocabinet Tbk mengekspor furnitur kayu senilai 860.070 dollar AS ke Malaysia dan AS, sedangkan Indomapan Furniture mengekspor produk andalannya berupa
indoor furniture
senilai 25.000 dollar AS ke Korea Selatan (Korsel).
Selain furnitur, produk olahan kayu Jatim juga memiliki daya saing dan permintaan tinggi di pasar internasional sebagai bukti kepercayaan global terhadap kualitas produk dari Bumi Majapahit ini.
Hal tersebut dibuktikan melalui partisipasi PT Semeru Makmur Kayunusa yang mengekspor
plywood
senilai 168.000 dollar AS ke Jepang, serta CV Langgeng Makmur Bersama mengekspor produk serupa senilai 154.500 dollar AS ke Malaysia dan Korsel.
Terakhir
, produk alas kaki yang menjadi incaran pasar internasional juga menorehkan prestasi Jatim di peta perdagangan dunia melalui ekspor sandal dan sepatu milik CV Rumah Jeddiah ke Uni Emirat Arab senilai 42.330 dollar AS.
Kolaborasi antara perusahaan besar, koperasi desa, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) menunjukkan bahwa denyut nadi ekspor tidak lagi terpusat.
Hal tersebut membuktikan nilai tambah ekonomi nasional mengalir secara langsung dan merata, memperkuat harapan, menjadi kabar gembira, serta memberi cahaya hingga ke pelosok negeri.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri yang memimpin pelepasan ekspor serentak di Mojokerto mengatakan, Jatim konsisten menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu motor penggerak ekspor nasional.
Ia menyebut, Provinsi Jatim secara regional mencatatkan kinerja ekspor yang sangat solid.
“Sepanjang Januari–Oktober 2025, nilai ekspor Jatim mencapai 24,46 miliar dollar AS, tumbuh 12,75 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan menempatkan Jatim sebagai eksportir peringkat kedua secara nasional,” jelas Dyah dalam siaran persnya, Kamis (18/12/2025).
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa capaian tersebut menegaskan peran Provinsi Jatim sebagai salah satu tulang punggung ekspor Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Chief Executive Officer PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), Hendrik Gunawan menilai, kegiatan ini menjadi simbol bahwa produk nasional, termasuk produk LNK, mampu bersaing secara global dan menjadi bagian dari rantai pasok pangan internasional.
Sejalan dengan visi LNK untuk menjadi perusahaan global, LNK terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas agar produk pangan olahan Indonesia memenuhi standar pasar ekspor dan menjadi pilihan utama di pasar internasional.
Hendrik mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) konsisten memberikan berbagai fasilitas yang membantu LNK melakukan penetrasi pasar di luar negeri, seperti dukungan pameran luar negeri, penjajakan bisnis (
business matching
), dan misi dagang.
“Dukungan pemerintah sangat penting, khususnya melalui upaya diplomasi dan negosiasi perdagangan dengan negara mitra. Penyelarasan kebijakan bea masuk Indonesia dengan negara-negara ASEAN perlu terus diupayakan agar Indonesia tetap kompetitif dalam persaingan global,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 17:05
Mendag Klaim Kelas Menengah Mulai Bangkit, Ini Buktinya

Jakarta –

Kelas menengah di Indonesia diklaim mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan untuk tidak menahan konsumsinya. Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas belanja, khususnya di pusat perbelanjaan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Susanto saat ditemui dalam acara Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale 2025 di Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Mendag menyampaikan bahwa berdasarkan data Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) kini dalam dua pekan terakhir terjadi kenaikan belanja offline sebesar 3% di pusat perbelanjaan.

Ia menyampaikan kenaikan ini terjadi sebelum adanya program Belanja di Indonesia Saja (BINA) Indonesia Great Sale 2025 resmi digelar mulai hari ini, 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Dalam rangkaian BINA 2025, pelaku usaha ritel menawarkan diskon hingga 80% untuk berbagai produk diskon tambahan 11% khusus wisatawan mancanegara melalui skema value added tax atau VAT refund.

“Tadi Pak Budi juga menyampaikan, jadi 2 minggu ini ada kenakan 3% belanja di offline di mall itu ada kenakan 3% Ini sebelum BINA kan, bina hari ini Kemudian tadi di Bali naik 30%,” katanya.

Mendag optimistis, dengan berbagai program diskon yang diberikan akhir tahun ini seperti BINA Indonesia Great Sale akan mendorong konsumsi kelas menengah.

“Jadi sebenarnya bagus ya moment ini sangat bagus sebelum ada acara pun sudah naik Apalagi nanti kalau diskonnya sudah pasti semakin membaik,” katanya.

Senada, Ketua Umum Hippindo Budihardjo menyampaikan tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah RI kini sudah mulai membaik. Oleh karena itu, hadirnya BINA Indonesia Great Sale 2025 ditujukan agar masyarakat tidak berbelanja ke luar negeri.

Pasalnya, ia mengatakan saat ini banyak masyarakat RI yang berlibur ke luar negeri. Dengan hadirnya program ini maka diharapkan masyarakat berbelanja saja di dalam negeri. Sehingga hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kalau kelas menengah menengah sudah (membaik) , yang kita tahan itu di sini. Mereka sudah berangkat jalan-jalan (ke luar negeri), kita harapkan jangan belanja di luar, mereka jalan-jalan ya sudah,” katanya.

Tonton juga video “Mendag Ungkap Ada Aturan Baru soal Penyaluran MinyaKita”

(eds/eds)

18/12/2025 15:09
Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, melepas ekspor produk pangan olahan di Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari agenda ekspor serentak nasional pada Rabu (17/12/2025). Mengusung tema “Sinergi Nusantara dari 8 Penjuru Menembus Pasar Dunia”, kegiatan ini mencatatkan total nilai ekspor sebesar 5.025.000 dolar Amerika Serikat dari berbagai komoditas unggulan.

Pelepasan di wilayah Jawa Timur ini dipusatkan di pabrik PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, dengan didampingi langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. Secara nasional, agenda strategis ini dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang terhubung secara serentak di tujuh titik daerah lainnya di Indonesia.

“Hari ini pelepasan ekspor dilakukan serentak di delapan lokasi di berbagai provinsi, melibatkan sejumlah perusahaan. Di Mojokerto, salah satunya melalui PT Lautan Natural Krimerindo,” ungkap Dyah Roro Esti Widya Putri saat meninjau proses pengiriman barang.

Khusus untuk komoditas dari PT LNK, produk bahan pangan seperti krimer nabati dan bubuk tinggi serat dikirimkan menuju pasar Malaysia. Langkah ini merupakan bagian dari misi Kementerian Perdagangan dalam memperluas penetrasi pasar global tidak hanya bagi industri besar, tetapi juga untuk pemberdayaan UMKM melalui jejaring di 33 negara.

Wamendag menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melakukan negosiasi perjanjian dagang dengan kawasan Amerika Latin, Peru, Kanada, hingga Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur tarif yang lebih kompetitif bagi eksportir asal Indonesia.

“Kami berupaya agar tarif ekspor bisa ditekan bahkan nol persen. Ini akan menjadi keunggulan bagi produk Indonesia di pasar global. Kami juga memiliki Ekspor Center yang bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ingin ekspor ke luar negeri. Itu pendampingan yang kami berikan, jika pelaku usaha yang mau bertanya-tanya bisa ke Ekspor Center,” tegasnya.

Dyah Roro Esti turut mengajak para pelaku usaha di Jawa Timur untuk memanfaatkan layanan Ekspor Center Kemendag yang berada di Surabaya. Fasilitas serupa juga tersedia di Batam, Balikpapan, dan Makassar guna memberikan edukasi teknis mengenai standarisasi produk internasional dan business matching.

Selain di Mojokerto, ekspor serentak kali ini juga dilakukan di Yogyakarta, Semarang, Kepulauan Riau, Samarinda, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Badung. Produk-produk Nusantara tersebut diterbangkan dan dikapalkan menuju destinasi mancanegara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Mesir, Jepang, hingga Montenegro.

“Kami tidak hanya mendorong industri besar, tetapi juga memberdayakan UMKM. Kemendag memiliki jejaring di 33 negara melalui misi dagang, Indonesia Promotion Center, serta kegiatan business matching yang rutin dilakukan. Kami juga tengah memperluas perjanjian dagang dengan berbagai negara dan kawasan,” tambahnya.

PT Lautan Natural Krimerindo sendiri merupakan produsen bahan pangan fungsional yang telah menembus pasar internasional sejak tahun 2017. Dengan fasilitas pendampingan dari Kemendag, perusahaan yang memproduksi krimer nabati, whip cream, hingga bubuk kelapa ini menjadi salah satu representasi kekuatan manufaktur pangan Jawa Timur di kancah dunia. [tin/ian]

17/12/2025 16:16
Jelang Nataru, Harga Jual Cabai di Kota Bandung Sentuh Rp 100 Ribu per Kilogram

Langkah selanjutnya yakni pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan digelar secara masif sebanyak 300 kali sepanjang bulan Desember ini, melibatkan kolaborasi APBN, APBD provinsi, kabupaten, kota, dan pihak mandiri.

Selain itu, intervensi strategis lainnya adalah Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Program ini dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jabar dengan memilih kecamatan kriteria daya beli rendah pada minggu ketiga Desember 2025..

“Dalam OPADI, masyarakat mendapatkan paket barang pokok berisi 3 kg beras premium, 1 liter minyak goreng premium, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu. Harga pasar paket tersebut sekitar Rp96.700, namun disubsidi oleh Pemdaprov Jabar sehingga masyarakat cukup membayar Rp40 ribu per paket. Sasaran kami mencapai 100.447 Penerima Manfaat,” jelas Nining.

Sementara untuk komoditas minyak goreng, khususnya Minyakita, distribusi kini diperkuat melalui BUMN Pangan (Bulog dan ID Food) dengan target distribusi minimal 35 persen untuk mempercepat jangkauan ke masyarakat.

Menanggapi kekhawatiran gangguan panen akibat musim hujan, khususnya pada komoditas cabai, Disperindag Jabar telah melakukan optimalisasi penyerapan hasil panen di sentra produksi.

Bulan ini diprediksi terdapat panen cabai merah sekitar 14.496 ton yang tersebar di Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Bandung Barat, serta 6.479 ton cabai rawit merah.

“Strateginya adalah mendorong kerja sama antar produsen di hulu, yakni petani andalan, dengan pelaku usaha di hilir. Selain itu, untuk BBM dan LPG, kami berkolaborasi dengan Pertamina guna memperkuat manajemen stok, terutama di area wisata dan wilayah rawan bencana,” tutur Nining.

Nining mengimbau masyarakat Provinsi Jabar agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau belanja berlebihan.

“Belanjalah sesuai kebutuhan, tidak perlu menimbun. Pemerintah terus melakukan pengawasan terpadu distribusi baik bersama Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan maupun Satgas Pangan Polri untuk memastikan ketersediaan stok. Jadilah konsumen yang kritis, berdaya, dan turut mengawasi transaksi perdagangan,” ucap Nining.

17/12/2025 12:15
Jelang Nataru, Harga Jual Cabai di Kota Bandung Sentuh Rp 100 Ribu per Kilogram

Langkah selanjutnya yakni pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan digelar secara masif sebanyak 300 kali sepanjang bulan Desember ini, melibatkan kolaborasi APBN, APBD provinsi, kabupaten, kota, dan pihak mandiri.

Selain itu, intervensi strategis lainnya adalah Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Program ini dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jabar dengan memilih kecamatan kriteria daya beli rendah pada minggu ketiga Desember 2025..

“Dalam OPADI, masyarakat mendapatkan paket barang pokok berisi 3 kg beras premium, 1 liter minyak goreng premium, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu. Harga pasar paket tersebut sekitar Rp96.700, namun disubsidi oleh Pemdaprov Jabar sehingga masyarakat cukup membayar Rp40 ribu per paket. Sasaran kami mencapai 100.447 Penerima Manfaat,” jelas Nining.

Sementara untuk komoditas minyak goreng, khususnya Minyakita, distribusi kini diperkuat melalui BUMN Pangan (Bulog dan ID Food) dengan target distribusi minimal 35 persen untuk mempercepat jangkauan ke masyarakat.

Menanggapi kekhawatiran gangguan panen akibat musim hujan, khususnya pada komoditas cabai, Disperindag Jabar telah melakukan optimalisasi penyerapan hasil panen di sentra produksi.

Bulan ini diprediksi terdapat panen cabai merah sekitar 14.496 ton yang tersebar di Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Bandung Barat, serta 6.479 ton cabai rawit merah.

“Strateginya adalah mendorong kerja sama antar produsen di hulu, yakni petani andalan, dengan pelaku usaha di hilir. Selain itu, untuk BBM dan LPG, kami berkolaborasi dengan Pertamina guna memperkuat manajemen stok, terutama di area wisata dan wilayah rawan bencana,” tutur Nining.

Nining mengimbau masyarakat Provinsi Jabar agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau belanja berlebihan.

“Belanjalah sesuai kebutuhan, tidak perlu menimbun. Pemerintah terus melakukan pengawasan terpadu distribusi baik bersama Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan maupun Satgas Pangan Polri untuk memastikan ketersediaan stok. Jadilah konsumen yang kritis, berdaya, dan turut mengawasi transaksi perdagangan,” ucap Nining.

17/12/2025 12:15