Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Kapolres Tuban Minta Konflik Internal TITD Klenteng Kwan Sing Bio Tuban Tidak Mengganggu Kamtibmas

    Kapolres Tuban Minta Konflik Internal TITD Klenteng Kwan Sing Bio Tuban Tidak Mengganggu Kamtibmas

    Tuban (beritajatim.com) – Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale minta konflik atau perselisihan internal tempat ibadah Tri Dharma Kwan Sing Bio di Kabupaten Tuban tak berlarut-larut.

    Hal ini disampaikan agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

    “Kami minta seluruh pihak yang berselisih untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” tutur AKBP William sapanya, Jumat (13/06/2025).

    Pihaknya berharap permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama yang menjunjung tinggi kedamaian.

    “Semua pihak jangan melakukan tindakan yang bisa memicu gangguan keamanan masyarakat,” tambahnya.

    Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, serta para pembina umat Buddha dan Konghucu dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur telah membuka ruang dialog demi mencari solusi terbaik yang mengakomodasi semua pihak.

    “Kami membuka ruang dialog bagi kedua belah pihak untuk untuk mencari solusi terbaik,” tegas Kapolres Tuban.

    Selain itu, William juga meminta agar pihak yang berselisih tidak termakan provokasi maupun berita hoaks serta tidak melakukan tindakan anarkis dalam bentuk apa pun.

    “Jangan terprovokasi terhadap ajakan maupun informasi yang dapat mengganggu keamanan bersama,” pesannya.

    Pihaknya juga melakukan upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di antaranya berkoordinasi dengan pengurus tempat TITD Kwan Sing Bio Tuban, tokoh-tokoh umat serta pemerintah kabupaten Tuban.

    “Hari ini telah kita laksanakan Rakor di kantor Kemenag bersama pihak-pihak terkait,” bebernya.

    Kemudian, termasuk pihaknya juga mengerahkan personel untuk mengamankan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Kita juga ploting anggota untuk melaksanakan pengamanan di Klenteng,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Kemenag Fasilitasi Rakor Perselisihan Internal Umat Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Begini Hasilnya

    Kemenag Fasilitasi Rakor Perselisihan Internal Umat Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Begini Hasilnya

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Tuban fasilitasi rapat koordinasi (rakor) serta mediasi terkait dengan perselisihan pengurus Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Klenteng Kwan Sing Bio Tuban. Jumat (13/06/2025).

    Dalam rakor tersebut dipimpin langsung oleh Pembimas Budha dari Kanwil Kemenag Jatim, Ketut Panji Bodhicitta, Kepala Kemenag Tuban, Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Tuban, Bakesbangpol, Pengurus FKUB dan TNI/Polri.

    Kepala Kemenag Tuban Umi Kulsum menekankan bahwa nilai tinggi indeks kerukunan beragama di Kabupaten Tuban harus terus dijaga, baik antar umat maupun internal umat beragama.

    “Tugas kami dari Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan kepada semua Agama,” terang Umi Kulsum.

    Rapat koordinasi di pimpin oleh Pembimas Budha dari Kanwil Kemenag Jatim, Ketut Panji Bodhicitta untuk melakukan mediasi dan diikuti oleh umat TITD Klenteng Kwan Sing Bio Tuban.

    “Mari kita duduk bersama untuk Kabupaten Tuban yang kondusif, karena prinsipnya agar umat beragama yang ada di Kabupaten Tuban merasa nyaman senang dan bahagia dalam beribadah,” tegas Ketut Panji Bodhicitta.

    Sebelumnya, pengurus baru yang terpilih berdasarkan musyawarah yang digelar beberapa waktu yang lalu dan dimenangkan oleh Go Tjong Ping ini timbul polemik. Sehingga, meski dilakukan mediasi dan rakor, hasilnya permasalahan tersebut masih belum menemukan titik terang. [dya/ian]

  • Pasha Ungu Soroti Masalah Haji 2025, Siap Diskusi dengan Kemenag

    Pasha Ungu Soroti Masalah Haji 2025, Siap Diskusi dengan Kemenag

    Jakarta, Beritasatu.com — Anggota DPR Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu mencatat berbagai keluhan dari jemaah haji 2025. Ia mendesak Komisi VIII DPR membawa permasalahan tersebut ke dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan menghadirkan Kementerian Agama, khususnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh.

    “Kami siap berdiskusi dan memanggil pihak terkait, seperti Kementerian Agama, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta para petugas haji guna menindaklanjuti berbagai temuan, mulai dari masalah pemondokan, transportasi, konsumsi, hingga distribusi kartu Nusuk dalam Panja,” kata Pasha dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

    Sebagai anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025, Pasha menyoroti kelalaian Syarikah Haji dalam memberikan layanan kepada jemaah, terutama saat puncak ibadah haji. Banyak jemaah yang dilaporkan tidak mendapatkan tenda atau transportasi memadai, sehingga menimbulkan kekecewaan.

    “Permasalahan ini tidak bisa dianggap sepele. Kita ingin tahu apa sebenarnya kendala di lapangan, dan mengapa bisa terjadi seperti ini,” tegas Pasha.

    Saat ini, Pasha masih berada di Arab Saudi untuk melakukan pemantauan langsung di Daerah Kerja (Daker) Madinah. Ia ingin memastikan bahwa pelayanan terhadap jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat ditingkatkan.

    “Kami melaksanakan kunjungan kerja ke Daker Madinah untuk memberikan masukan dan berdiskusi agar kelalaian pelayanan yang terjadi di Makkah tidak terulang di Madinah. Fokusnya pada penyambutan, penempatan hotel, katering, fasilitas bagi jemaah lansia dan disabilitas, serta sistem akses Nusuk ke Raudhah,” pungkasnya.

  • Hadapi Jemaah Demensia-Kena Tonjok Lansia

    Hadapi Jemaah Demensia-Kena Tonjok Lansia

    Makkah

    Layanan safari wukuf bagi jemaah haji lanjut usia (lansia) dan disabilitas telah selesai. Petugas haji yang melayani jemaah lansia peserta safari wukuf pun berbagi cerita dan pengalaman mereka selama masa persiapan hingga pasca safari wukuf lansia.

    Sebagai informasi, ada 477 orang jemaah haji lansia yang menjadi peserta safari wukuf lansia dan disabilitas. Mereka merupakan jemaah haji yang mengalami masalah mobilitas atau keterbatasan gerak hingga kondisi lain yang berpotensi mempersulit wukuf, seperti demensia.

    Jemaah lansia tersebut diinapkan di hotel transit sekitar 10 hari. Mereka masuk ke hotel beberapa hari menjelang wukuf dan dipulangkan setelah seluruh jemaah haji menuntaskan prosesi lempar jumrah pada hari tasyrik.

    Para lansia ini diinapkan di sejumlah kamar yang berisi tiga hingga lima orang. Mereka dilayani sekitar 100 orang petugas di mana setiap orang petugas bertaggung jawab melayani lima orang jemaah.

    Foto: Petugas haji Tony Hartanto dan Yuni Puspita Sari. (Haris/detikcom)

    detikcom pernah mengunjungi hotel transit lansia jelang wukuf pada 3 Juni atau dua hari jelang wukuf. Saat itu, sebagian jemaah lansia terlihat hanya bisa duduk atau terbaring. Mayoritas jemaah lansia itu harus menggunakan kursi roda. Ada pula jemaah demensia yang sulit diajak komunikasi dan terus berjalan-jalan di lorong hotel.

    Salah seorang petugas safari wukuf, Yuni Puspita Sari, bercerita dia dan kelompoknya kebagian melayani dua jemaah haji lansia yang mengalami demensia. Yuni mengatakan satu jemaah, yang mereka sapa Nenek Rudi, merupakan orang yang sangat aktif dan sering melakukan hal-hal tak terduga.

    Tenaga ahli fraksi Gerindra DPR RI ini mengatakan jemaah itu disapa Nenek Rudi karena kerap memanggil orang sebagai ‘Rudi’ yang merupakan anaknya. Yuni menyebut dirinya dan petugas lain sempat menghadirkan orang yang seolah-olah Rudi agar lansia itu tenang.

    “Kami ada teman ngaku Rudi. Dia iya-iya aja. Pernah kami video call petugas, tapi itu lampunya dimatikan jadi gelap dia pegang HP kami bilang itu itu Rudi, biar tenang gitu. ‘Ini Rudi’. Oh iya katanya,” ucapnya.

    “Aktif banget. Dua kali turun mau kabur,” ucapnya.

    Foto: Petugas haji yang melayani jemaah lansia. (Haris/detikcom)

    Dia mengatakan ada juga jemaah demensia lain yang dirawat para petugas. Dia mengatakan setiap jemaah punya karakter masing-masing sehingga harus diberi penanganan berbeda.

    “Mereka sadar. Tapi nggak sadar yang mereka lakukan,” ucapnya.

    Dia juga bercerita ada jemaah lansia yang merupakan hafiz Al-Qur’an dan setiap hari membacakan ayat-ayat untuk menenangkan jemaah lain. Yuni menyebut ada juga jemaah lansia yang kadang bicara dengan bahasa Inggris seolah lagi berpidato.

    “Meskipun kami diuji kesabaran. Tapi ya pas melepas mereka ke hotel Makkah ya nangis juga,” ujarnya.

    Petugas lainnya, Tony Hartanto, mengatakan dirinya pernah dipukul seorang jemaah lansia penyandang disabilitas netra. Dia mengatakan jemaah asal Lamongan itu sangat mudah marah dan merasa bangunan hotel itu gedung rumah sakit yang dia bangun.

    “Kalau ngamuk, pernah itu dia remas punya kita. Kalau dilarang sedikit jangan masuk kamar perempuan dia marah-marah. Kalau didiamin, dia juga ngamuk. Kita ditonjok,” ujar Tony.

    Dokter di Rumah Sakit Aisyiyah Kudus ini mengaku sempat heran kenapa jemaah tersebut bisa memukul meski tidak bisa melihat. Dia menyebut jemaah itu sebenarnya pergi dengan pendamping, yakni istrinya, namun dititipkan ke safari wukuf.

    Tony mengatakan temannya juga pernah ditonjok oleh jemaah itu. Namun, katanya, jemaah itu mendadak pendiam dan patuh pada petugas saat hari wukuf tiba pada Kamis, 5 Juni atau 9 Zulhijah.

    Dia mengatakan jemaah berinisial S itu bersikap tenang selama berihram dan wukuf. Tony mengatakan lansia itu mulai marah-marah lagi saat kain ihramnya diganti usai tahalul awal.

    “Dia selama ihram diam. Setelah ihramnya lepas ya muncul lah itu,” ucapnya.

    Tony mengatakan jemaah lansia itu akhirnya dipulangkan lebih cepat ke hotel saat nafar awal. Tony mengatakan dirinya sudah menyadari risiko melayani lansia. Dia mengaku tak ingin terbawa perasaan saat dipukul atau dimarahi lansia karena memahami kondisi mereka.

    “Saya itu sejak awal ditunjuk jelas di safari wukuf. Saya lihatnya bagian dari misi, ada tugas. Jadi saya tidak pernah bawa perasaan. Mau dihantam ya itu saya nggak libatkan perasaan,” ucapnya.

    Tony juga menyebut dirinya harus mengecek rutin kondisi kesehatan jemaah, terutama yang punya sakit bawaan seperti diabetes. Dia juga sempat melarikan jemaah ke rumah sakit karena mengalami henti jantung menjelang pemulangan.

    “Pas di jalan kolaps. Itu naik Fortuner. Nadinya hilang. Saya lompat ke belakang.Posisi saya cek nggak ada nadi. Saya lakukan RJP. Saya bilang ke sopiir ayo cepat pak. RJP terus. Sampai Saudi National Hospital. Alhamdulillah langsung ditangani Saudi itu bapak itu awalnya henti jantung balik ke berdetak lagi. Tapi recovery-nya nggak bisa cepat,” ucapnya.

    Petugas pembimbing ibadah safari wukuf lansia, Muntolib, mengatakan dirinya dan pembimbing ibadah lain juga harus bekerja ekstra. Dia mengatakan petugas bimbingan ibadah harus menggantikan popok para lansia jelang salat agar tidak ada najis di pakaian yang melekat.

    “Diaper itu kita lepas pas salat. Biar nggak terbebani najis. Itu untuk memastikan biar ibadahnya sesuai,” ucapnya.

    Kementerian Agama sendiri menginginkan jumlah jemaah haji peserta safari wukuf lansia di masa mendatang. Salah satunya dengan memperkuat istitaah kesehatan jemaah.

    “Justru kita ingin kurangi ya karena kita ingin meningkatkan istitaahnya jemaah jadi kalau tahun dari tahun ke tahun safari wukuf semakin bertambah, itu artinya istitaah jemaahnya juga kurang berhasil, kan justru kita ingin mengurangi jumlah safari wukuf,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief.

    (haf/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan Usai Armuzna Terima Uang Kompensasi

    Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan Usai Armuzna Terima Uang Kompensasi

    Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji yang tidak mendapat katering makanan di hotel Makkah usai puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), mendapatkan kompensasi uang dari BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi yang mengurusi konsumsi jemaah. Sekitar 20.000 jemaah menerima kompensasi uang tunai yang mulai diserahkan di Hotel 614 Makkah, Kamis (12/6/2025).

    Kompensasi yang diberikan senilai 10 riyal Arab Saudi untuk sarapan, 15 riyal untuk makan siang dan 15 riyal untuk makan malam. Jemaah di Hotel 614 mendapat kompensasi karena tidak mendapat makan malam pada 14 Dzulhijah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Juni 2025 atau usai puncak haji.

    Direktur BPKH Limited Imam Nikmatullah menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaah sekaligus menjanjikan semua jemaah yang terdampak keterlambatan tersebut akan mendapat ganti rugi.

    “Kami akan bertahap kepada hotel-hotel lain kami akan bagikan langsung kepada jemaah. Namun apabila jemaah tidak ada waktu dan bersiap untuk pulang kami insyaallah akan kirimkan melalui rekening masing-masing,” ujar Imam.

    Imam menyebut BPKH Limited telah berupaya menyalurkan makanan siap saji ke jemaah pada 14 dan 15 Dzulhijah. Pihaknya juga menambah dapur lain sehingga masalah keterlambatan makanan bisa diatasi.

    “Kami sudah melakukan langkah-langkah. Pertama, kami sudah menambah dapur reguler kemarin, sehingga di hari kedua lebih cepat dan tertib,” ujarnya.

    Dia juga menegaskan BPKH Limited akan mengambil langkah hukum terhadap dapur yang bermasalah. Iman pun menyebut ada dua hingga empat dapur yang akan dimintai tanggung jawab dan bakal masuk daftar hitam BPKH Limited. Adapun, total kompensasi yang disiapkan berjumlah sekitar 900.000 riyal hingga 1,5 juta riyal.

    “Tentu akan kami black list kami akan berikan surat peringatan dan juga akan kami minta tangung jawab atas wanprestasi,” ujarnya.

    Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH 2025, Ali Machzumi, mengatakan pemberian kompensasi ini dilakukan sesuai perintah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dia menjamin hak-hak jemaah akan dipenuhi.

    “Ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Agama, Bapak Dirjan PHU untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji kita. Kita juga mengapresiasi kepada BPKH Limited yang berkomitmen memberi kompensasi kepada jemaah haji kita,” ucapnya.

  • Timwas Haji minta Kemenkes-Kemenag perkuat koordinasi skrining jamaah

    Timwas Haji minta Kemenkes-Kemenag perkuat koordinasi skrining jamaah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto meminta agar Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama memperkuat koordinasi dalam proses seleksi dan skrining jamaah haji Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci.

    Menurut dia, kewenangan untuk menentukan seorang jamaah calon haji sehat atau tidak dan layak berangkat ke Tanah Suci sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kesehatan.

    “Menteri Kesehatan dan Menteri Agama harus saling berkoordinasi, tetapi otoritas soal istitha’ah atau kemampuan berhaji dari sisi kesehatan itu jelas menjadi wewenang Kementerian Kesehatan,” kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Edy Wuryanto usai kunjungan Timwas Haji DPR RI ke Daerah Kerja Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6).

    Dia menuturkan bahwa sistem seleksi kesehatan jamaah haji menjadi salah satu sorotan utama Pemerintah Arab Saudi yang mendesak agar Indonesia melakukan pembenahan serius.

    Hal tersebut berkaitan dengan tingginya angka jamaah lansia dan berpenyakit yang meninggal dunia saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

    “Pemerintah Arab Saudi sedang menyoroti hal ini dan berharap Indonesia memperbaiki sistem seleksi jamaah, khususnya di aspek kesehatan,” ujarnya.

    Dia menekankan pentingnya instrumen penilaian kesehatan yang dimiliki Kementerian Kesehatan yang mampu mengelompokkan jamaah dalam kategori risiko tinggi (high risk), sedang (middle risk), dan rendah (low risk).

    Edy mengatakan jamaah calon haji dengan risiko tinggi perlu mendapat pertimbangan serius untuk ditunda keberangkatannya melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci.

    “Yang memiliki potensi besar tidak mampu menjalankan ibadah haji harus dipertimbangkan untuk tidak berangkat dan ini adalah otoritas yang hanya dimiliki oleh Kementerian Kesehatan,” katanya.

    Mengenai wacana pembatasan usia haji maksimal 90 tahun, dia menambahkan skrining kesehatan seharusnya tidak hanya berbasis usia karena ada lansia yang masih sehat dan layak berhaji, sementara ada pula yang berusia muda tapi memiliki kondisi medis terminal.

    “Jadi, ini bukan soal umur. Ada yang usia lanjut, tapi sehat itu tidak masalah berangkat. Tetapi, kalau ada usia muda dengan penyakit berat yang tidak bisa disembuhkan dan berisiko kematian, tentu sebaiknya tidak diberangkatkan,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Qowim Sambut Kedatangan Jemaah Haji Kota Kediri

    Gus Qowim Sambut Kedatangan Jemaah Haji Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin sambut kedatangan jemaah haji kloter 3 asal Kota Kediri. Kedatangan rombongan jemaah haji asal Kota Kediri ini disambut penuh haru dan bahagia oleh keluarga yang telah memadati GOR Jayabaya, Jumat (12/06/2025).

    Rombongan tiba pukul 03.18 WIB. Sebelum turun dari bus, seluruh jemaah berdoa bersama yang dipimpin oleh KH. Zubadus Zaman.

    Gus Qowim mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji yang telah menyelesaikan ibadah haji dengan baik. Para jemaah haji dapat kembali ke Kota Kediri dengan sehat dan selamat.

    “Alhamdulillah kami sangat bersyukur dapat menyambut kepulangan saudara-saudara yang telah menyelesaikan ibadah haji di tanah suci. Alhamdulillah kembali di Kota Kediri tercinta dengan selamat,” ujarnya.

    Wakil Wali Kota Kediri juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak terkait yang telah berperan serta dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga jemaah haji dari Kota Kediri dapat kembali di Kota Kediri secaea bersama-sama dalam kondisi sehat.

    “InsyaAllah saudara-saudara kami jadi haji mabrur dan mabruroh. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu,” ungkap Gus Qowim.

    Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri A. Zamroni menjelaskan jumlah jemaah haji dari Kota Kediri ada 220 orang. Tergabung dalam kloter 3 bersama Tulungagung. Dalam proses kepulangan telah disiapkan 6 bus, 2 truk untuk membawa koper, dan ambulance.

    Secara umum kondisi jemaah dari Kota Kediri sehat, namun ada 3 orang yang harus diberikan perawatan medis.  Dari 3 orang tersebut, 2 orang sudah diperbolehkan pulang dan 1 orang masih harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

    “Secara umum kondisi semua jemaah baik dan sehat. Ada 3 yang mendapat perawatan, ada satu orang karena memiliki riwayat gangguan kesehatan dan telah dilakulan tindakan operasi di rumah sakit saudi arabia. Lalu yang lain ini karena faktor usia dan kelelahan. Mengingat rangkaian ibadah haji ini sangat menguras fisik dan kondisi di sana yang berbeda dengan Indonesia,” jelasnya.

    Lebih lanjut, A. Zamroni menambahkan di tengah naiknya kasus Covid di beberapa negara, jemaah haji dari Kota Kediri yang baru tiba ini juga mendapat pemantauan kesehatan. Selama satu hingga dua minggu ke depan para jemaah ini dipantau kesehatannya oleh petugas kesehatan. Pemantauan dilakukan dengan pendataan masing-masing jemaah, melalui scan QR code yang telah disiapkan oleh tim kesehatan.

    “Jadi data jemaah ini sudah terekam dan tim kesehatan akan melakukan pemantauan selama satu hingga dua minggu ke depan. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.

    Turut mendampingi, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Mohammad Qowimuddin, Plt Kabag Kesra Muhlisiina Lahuddin, tokoh agama, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

    BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

    BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    BPKH Limited
    menyampaikan permohonan maaf kepada
    jemaah haji
    Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    “Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para jemaah atas keterlambatan layanan konsumsi pada hari pertama pasca Armuzna,” ujar Direktur BPKH Limited
    Sidiq Haryono
    , dikutip dalam keterangan pers, Jumat (13/6/2025).
    Pihaknya mengaku menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal.
    “Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi,” imbuh dia.
    Sidiq menyampaikan, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Selain menyiapkan makanan utama dan pengganti, BPKH Limited juga menyediakan kompensasi sebesar 10 riyal untuk makan pagi dan 15 riyal untuk makan siang dan malam bagi jemaah haji yang tidak menerima makanan.
    “Kompensasi ini merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus penghargaan terhadap kesabaran dan pengertian jemaah,” kata dia.
    BPKH Limited menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, mitra lokal, dan relawan yang turut membantu upaya perbaikan distribusi makanan di lapangan.
    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Kabar Pemangkasan Kuota Haji 50%, Menag: Tak Ada Pembahasan Resmi

    Soal Kabar Pemangkasan Kuota Haji 50%, Menag: Tak Ada Pembahasan Resmi

    Bisnis.com, MADINAH — Kuota haji Indonesia pada 2026 dikabarkan akan dipangkas 50% sehubungan dengan evaluasi terkait kemampuan fisik jemaah Tanah Air, khususnya bagi mereka yang lanjut usia (lansia) dan berisiko tinggi. 

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan resmi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait hal itu. 

    “Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Kamis (12/6/2025). 

    Pernyataan itu disampaikan untuk meredam keresahan publik yang berkembang di tengah fase pemulangan jemaah, terutama setelah muncul spekulasi terkait rencana pengurangan kuota haji secara drastis pada musim mendatang.

    Nasaruddin menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional. Tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak mana pun.

    “Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” tambahnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Indonesia justru cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, kuota jemaah Indonesia sebesar 229.000 orang, naik menjadi 241.000 orang pada 2024, dan tahun ini, 2025, kuota mencapai 221.000 orang.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga sekaligus mengapresiasi kerja keras seluruh petugas haji yang berjibaku di tengah cuaca ekstrem demi memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik.

    “Lihat sendiri jemaah kita. Lihat petugas kita yang bekerja di lapangan dengan ikhlas. Mereka juga punya keluarga dan harga diri. Jadi jangan kita pelintir seolah-olah ada yang genting,” katanya.

    Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi kini masih fokus pada fase kepulangan jemaah Indonesia, setelah melalui puncak rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). 

    Sebagaimana fase kedatangan, pemulangan jemaah dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, dan gelombang kedua melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz Madinah. 

    Namun, demikian ada 7 kloter jemaah haji gelombang pertama yang dipulangkan melalui Bandara Madinah karena keterbatasan slot penerbangan. 

  • Cek Nama Penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan, Cair Mulai Juni

    Cek Nama Penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan, Cair Mulai Juni

    Daftar Isi

    Syarat penerima BSU 2025

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 bisa dicek langsung secara online lewat website resmi BPJS Ketenagakerjaan. BSU senilai Rp 600 ribu dijadwalkan mulai disalurkan pada Juni hingga Juli 2025.

    Pemerintah kembali menyalurkan BSU 2025 untuk mendukung kesejahteraan para pekerja. BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program BSU tahun ini menyasar sekitar 17,3 juta penerima, termasuk guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

    Aturan ini mengacu pada ketentuan terbaru dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, dengan skema bantuan yang disalurkan untuk dua bulan.

    BSU Juni-Juli 2025 adalah bantuan tunai langsung diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menetapkan besaran bantuan sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi dari dua bulan (Juni dan Juli), tiap-tiap senilai Rp300.000.

    Syarat penerima BSU 2025

    Dalam pasal 3 ayat 3 tertulis Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan anggota kepolisian tidak menerima BSU. Adapun syarat dan kriteria penerima BSU 2025 sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia yang dibuktikan kepemilikan NIK
    Aktif keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025
    Maksimal gaji Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai UMP/UMK
    Tidak sedang menerima PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM
    Bekerja di sektor prioritas atau wilayah tertentu
    Termasuk dalam 565 ribu guru honorer di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Bagi yang memenuhi enam syarat di atas dapat memastikan nama penerima melalui website BSU Kemenaker. Untuk memastikannya dapat mengikuti langkah-langkah pengecekan berikut ini:

    Buka https://bsu.kemnaker.go.id/ atau langsung klik link ini
    Lakukan login bagi yang punya akun
    Daftar akun untuk yang belum ada akun
    Muncul pemberitahuan apakah pemilik akun menjadi penerima BSU atau bukan

    Terdapat tiga status pencairan yakni:

    Terdaftar: Tercatat berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan
    Ditetapkan: Dinyatakan layak menerima BSU
    Tersalurkan: Dana bantuan sudah dikirim ke rekening

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Adapun tata cara cek penerima BSU 2025 melalui website BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

    Buka https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau langsung klik link ini
    Gulir ke bawah hingga menemukan “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”
    Lengkapi kolom data diri mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, hingga email terbaru
    Klik “Lanjutkan”
    Muncul laman pemberitahuan bahwa data diri akan diverifikasi
    Masukkan nomor rekening bank Himbara
    Tunggu hasil verifikasi yang akan dikirim ke email atau nomor telepon

    Cara Cek BSU 2025 Lewat Pospay

    Pospay merupakan aplikasi untuk pembayaran berbasis rekening Giropos milik PT Pos Indonesia. Masyarakat dapat mengecek status penerima BSU melalui aplikasi ini. Berikut panduan untuk mengeceknya.

    Unduh Pospay di Google Play Store atau App Store
    Daftar akun diaplikasi
    Cek notifikasi pada aplikasi untuk mengetahui sebagai penerima BSU atau bukan
    Syarat penerima BSU 2025
    Tidak semua pekerja menerima BSU. Terdapat syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]