Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Apresiasi KH Akhmad Said Asrori untuk Petugas Haji 2025: Khidmah Menjadi Amal Saleh

    Apresiasi KH Akhmad Said Asrori untuk Petugas Haji 2025: Khidmah Menjadi Amal Saleh

    Madinah (beritajatim.com) – Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akhmad Said Asrori menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kinerja para petugas haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.

    Ini disampaikan langsung dari Madinah, Kamis (12/6/2025). Dia menilai bahwa kerja para petugas, baik yang sambil menunaikan haji maupun tidak, merupakan bentuk khidmah yang bernilai ibadah.

    “Saya mengapresiasi kepada para petugas yang melaksanakan tugas, baik sambil menunaikan ibadah haji maupun tidak. Petugas yang tidak melaksanakan haji, insya Allah pahalanya sama karena diniati khidmah kepada jemaah haji,” sebut Kyai Said dikutip dari laman resmi Kemenag RI, Sabtu (14/6/2025).

    KH Akhmad Said Asrori tahun ini tercatat sebagai anggota Amirulhaj 1446 H/2025 M. Sebagai bagian dari tim Amirulhaj. Dia mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji bersama jemaah Indonesia, mulai dari wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, hingga mabit dan melontar jumrah di Mina.

    Kehadirannya di lapangan memungkinkan dirinya menyaksikan secara langsung kerja keras petugas haji Indonesia dalam melayani jemaah. “Kita berharap apa yang sudah dilaksanakan betul-betul menjadi amal saleh bagi kita semua,” sambungnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kiai Said juga menyampaikan bahwa ibadah haji menyimpan sejuta kisah dari setiap jemaah. Dia mengutip nasihat dari KH Mustofa Bisri. “Satu juta orang haji itu ada satu juta pengalaman, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Jadi itu sesuatu yang memang selalu terjadi sejak zaman Rasulullah,” paparnya.

    Kyai Said turut berbagi pengalaman pribadinya saat berhaji pada tahun 2001. Pada masa itu, jemaah Indonesia harus lebih mandiri dalam urusan logistik harian. “Dibandingkan dulu, haji sekarang lebih enak semua. Sekarang semuanya sudah tersedia,” sebutnya.

    Dia berharap seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk para petugas yang berkhidmah, memperoleh kemabruran dan segala upaya yang telah dilakukan tercatat sebagai amal saleh. Di akhir pesannya, Kiai Said juga berharap agar penyelenggaraan ibadah haji terus membaik di tahun-tahun mendatang. [suf]

  • Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menambah sejumlah lembaga atau institusi baru. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membahas soal tantangan pengelolaan keuangan negara.

    “Kita semua melihat bahwa sejak beberapa tahun terakhir hingga ke depan, akan terus bermunculan institusi-institusi baru. Bukan hanya kementerian, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya,” katanya dalam pelantikan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, disiarkan YouTube @KemenkeuRI, Sabtu (14/6/2025).

    Sejumlah lembaga baru memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembentukan institusi baru mayoritas dilakukan saat Prabowo menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

    Di sisi lain, ada juga institusi yang sudah direncanakan untuk dibentuk namun belum terealisasi. Salah satunya adalah Badan Penerimaan Negara (BPN). Meski begitu BPN bakal tetap jadi prioritas Prabowo, seperti tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

    Lembaga yang Sudah Terbentuk di Pemerintahan Prabowo:

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    BGN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski berjalan pada era pemerintahan Prabowo, BGN sebenarnya sudah dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pembentukan BGN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024. Saat ini BGN masih menjalankan program MBG yang mayoritasnya menyasar anak-anak sekolah.

    Badan yang dipimpin Dadan Hindayana ini merupakan institusi dengan anggaran terbesar yang mencapai Rp 217,86 triliun. Jumlah tersebut mengungguli anggaran Kementerian Pertahanan yang sebesar Rp 167,4 triliun, atau Kepolisian RI (Polri) sebesar Rp 109,67 triliun.

    Besarnya anggaran tersebut sejalan dengan kebutuhan anggaran MBG yang juga besar. Tahun 2026 anggaran untuk MBG diprediksi tembus Rp 300 triliunan, naik dua kali lipat dibanding anggaran tahun ini yang mencapai Rp 171 triliun.

    2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

    BPI Danantara diluncurkan Prabowo pada Senin, 24 Februari 2025. Danantara diproyeksi akan mengelola aset sebesar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.678 triliun (asumsi kurs Rp 16.310).

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan diluncurkan Danantara. Ia mengatakan badan pengelola investasi ini menjadi yang terbesar di dunia.

    “Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia,” kata Prabowo dalam sambutannya usai peluncuran BPI Danantara dikutip dari YouTube resmi Sekretariat Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

    Nama-nama besar mengisi jabatan di Danantara, seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan atau Chief Executive Officer (CEO), Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas, Ray Dalio sebagai Dewan Penasehat dan nama-nama besar lainnya.

    3. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

    Sesuai dengan namanya, BP Taskin merupakan badan yang dibentuk Prabowo untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pembentukan BP Taskin mengacu pada Peraturan Presiden No 163 Tahun 2024.

    Prabowo menunjuk nama Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala BP Taskin dan melantiknya pada 22 Oktober 2024. Dalam kepemimpinannya, Budiman menargetkan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Tanah Air pada tahun 2026.

    Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, BP Taskin merancang program pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menyalurkan bantuan sosial (bansos), namun mengangkat masyarakat kategori miskin ekstrem melalui banyak program.

    “Dengan berbagai intervensi program pemerintah yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang efektif, maka kami berkeyakinan dalam jangka waktu 20 bulan dari sekarang, 2,35 juta jiwa kelompok miskin ekstrem itu akan bisa dientaskan,” kata dia kepada detikcom pada April 2025.

    4. Badan Penyelenggara Haji

    Badan Penyelenggara Haji dibuat untuk menjalankan dua misi utama dari pemerintah. Misi pertama adalah memastikan keberangkatan jamaah dengan aman, sementara misi kedua adalah meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

    Agar fokus dengan tujuan, Badan Haji dan Umrah dibuat terpisah dengan Kementerian Agama (Kemenag). Untuk mewujudkan kenyamanan ibadah haji dan umrah, salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden adalah pembangunan perkampungan haji khusus untuk jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    Badan Penyelenggara Haji dipimpin K.H. Moch. Irfan Yusuf sebagai kepala, dan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala. Keduanya dilantik Prabowo pada Oktober 2024.

    5. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

    Badan baru ini dibentuk Prabowo untuk memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri. Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertujuan memaksimalkan kinerja kabinet Merah Putih.

    Aris Marsudiyanto ditunjuk Prabowo sebagai Kepala badan tersebut pada Oktober 2024 lalu. Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya.

    Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

    “Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat,” ungkap Aris.

    6. Badan Intelijen Keuangan (BIK)

    Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

    Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

    “(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala,” tulis beleid tersebut.

    7. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

    Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik Prabowo pada Oktober 2024 bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

    Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi fokusnya sebagai ‘Economic Think Tank’ yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

    Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

    Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

    (ily/ara)

  • Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Bolak-balik Umrah Sunah: Jaga Kesehatan

    Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Bolak-balik Umrah Sunah: Jaga Kesehatan

    Makkah –

    Kementerian Agama (Kemenag) meminta jemaah haji tetap menjaga kesehatan meski seluruh rangkaian ibadah haji telah selesai. Jemaah diminta tak bolak-balik umrah sunah menjelang pulang ke Indonesia.

    “Cuaca siang hari di Makkah masih mencapai 46 derajat Celcius. Kami mengimbau jemaah untuk tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah, terutama umrah sunah berulang kali,” ujar Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH), Akhmad Fauzin, di Makkah, Sabtu (14/6/2025).

    Sebagai informasi, jemaah yang hendak umrah sunah harus keluar dari Tanah Haram untuk mengambil mikat. Setelah itu, jemaah harus melakukan tawaf, sai dan tahalul di Masjidil Haram.

    Pelaksanaan umrah wajib itu dapat memakan waktu dan menghabiskan tenaga jika dilakukan berulang kali. Apalagi, suhu di Kota Makkah masih super panas.

    Fauzin mengingatkan aktivitas fisik berlebihan pada suhu ekstrem dapat berdampak buruk bagi kesehatan jemaah, terutama jemaah lanjut usia serta berisiko tinggi. Dia juga menganjurkan jemaah memperbanyak ibadah di hotel dan melakukan tawaf wada jelang pulang.

    “Sebaiknya pilih waktu yang lebih sejuk seperti pagi hari setelah subuh atau malam hari. Jemaah juga diimbau tidak bepergian sendiri, tetap bersama rombongan demi. keamanan,” ujarnya.

    “Proses pelaporan ini penting agar petugas bisa membantu pengesahan SPLP ke Kementerian Haji Arab Saudi. Hal ini diperlukan agar proses keimigrasian berjalan lancar,” ujar Fauzin.

    Fauzin mengatakan perjalanan pulang memakan waktu panjang. Dia mengatakan jemaah harus dalam kondisi fit sebelum terbang.

    Fauzin mendoakan seluruh jemaah kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat dan selamat. Dia mengajak keluarga jemaah di Indonesia ikut mendoakan kelancaran perjalanan jemaah haji.

    “Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing. Mari kita doakan bersama agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur,” tuturnya.

    (haf/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Satu Jamaah Haji dari Pacitan Tutup Usia di Makkah

    Satu Jamaah Haji dari Pacitan Tutup Usia di Makkah

    Pacitan (beritajatim.com) – Kabar duka datang dari Tanah Suci. Salah satu jamaah haji asal Kabupaten Pacitan, Hj. Suminarsih binti Karjo Sentono, wafat saat menjalankan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi. Almarhumah meninggal dunia pada Sabtu, 14 Juni 2025, pukul 05.15 Waktu Arab Saudi (WAS).

    Hj. Suminarsih merupakan warga Lingkungan Kwarasan, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan. Ia tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) SUB 55 Embarkasi Surabaya bersama 207 jamaah haji asal Pacitan lainnya.

    Plh. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pacitan, Mutongin, membenarkan kabar duka tersebut. Ia menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian Hj. Suminarsih.

    “Kepergian beliau tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rombongan jamaah asal Pacitan. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ujar Mutongin, Sabtu (15/6/2025) siang.

    Hj. Suminarsih tercatat sebagai satu-satunya jamaah asal Pacitan dalam Kloter SUB 55 yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kementerian Agama melalui petugas haji telah menangani proses pemulasaraan jenazah sesuai prosedur yang berlaku di Arab Saudi.

    Proses pemakaman dilakukan di Makkah, sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhumah yang berpulang saat menjalankan rukun Islam kelima. (tri/kun)

  • Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Bisnis.com, JEDDAH — Gagasan untuk membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi bukanlah barang baru. Ide ini sudah muncul setidaknya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah Menteri Agama Maftuh Basyuni. Presiden Prabowo Subianto mengembalikan gagasan tersebut ke permukaan dan menjanjikan akan mengantongi lampu hijau dari pihak Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat.

    Itulah mengapa rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji tahun ini, diamanatkan misi untuk membangun dialog menuju realisasi gagasan tersebut.

    Dilihat dari urgensinya, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya memang perlu memiliki poros-poros ekonomi untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke dalam negeri. Kampung haji Indonesia di Makkah juga digadang-gadang bisa menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah secara lebih signifikan. Namun, gagasan ini tentu bukan tanpa aral melintang.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus anggota Amirulhajj tahun ini, Muhadjir Effendi, mengatakan Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli 2025 dengan misi utama pembicaraan mengenai kampung haji. Selama ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, Muhadjir juga mengaku telah bertemu dengan investor yang berminat membangun kampung haji.

    “Kalau investor sudah banyak, mungkin lebih dari tiga, bahkan lebih. Cuma kami harus hati-hati karena skema yang kami tawarkan itu G2G [government-to-government], tidak antara negara dengan pebisnis. Karena kami harapkan ini akan perkuat kerja sama, bukan hanya haji tapi bidang-bidang lebih luas kalau kita memiliki kampung haji ini,” ujar Muhadjir ditemui sebelum kepulangannya ke Tanah Air di Bandara Jeddah, baru-baru ini.

    Dia juga mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skenario pendanaan kampung haji, baik melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Menurutnya, bukan hal yang terlarang untuk memanfaatkan momentum haji sebagai penggerak ekonomi, terutama di antara negara-negara berpenduduk muslim, untuk membangun ekosistem ekonomi Islam secara global.

    “Saya kira akan menjadi game changer, pembeda sistem ekonomi global kalau haji ini bisa kita kapitalisasi jadi pusat transaksi internasional tahunan, konversi bisnis tahunan dari negara-negara Islam,” katanya.

    Sejumlah tantangan

    Sementara itu, posisi sebagai pengirim jemaah haji terbesar, ditengarai hanya menjadikan Indonesia kuat secara moral, tetapi lemah dari sisi legal formal. Lautan jemaah haji yang berangkat dari Tanah Air setiap tahun memang memberi Indonesia posisi daya tawar yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal itu belum tentu cukup sebagai penguat dari sisi hukum, jika tanpa kerangka diplomasi yang kokoh.

    Nur Hidayah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta sekaligus Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, mengatakan Arab Saudi tidak mengenal sistem kepemilikan properti untuk pihak asing di Makkah dan Madinah. Bahkan, investasi Gulf Cooperation Council (GCC) pun dikontrol ketat oleh dekrit kerajaan.

    “Maka, jika kampung haji dimaksudkan sebagai kompleks kepemilikan, perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer (BOT),” kata Nur Hidayah, dihubungi dari Jeddah.

    Catatan lainnya, butuh lobi tingkat tinggi dan dalam hal ini, relasi raja dengan presiden lebih penting dibandingkan dengan data ekonomi. Arab Saudi, sebagaimana diketahui, adalah negara monarki absolut. Artinya, keputusan semacam ini sangat bergantung pada kedekatan dan hubungan saling menghormati antara Presiden Prabowo dan Raja atau Putra Mahkota MBS.

    “Jika Presiden Prabowo mampu menunjukkan bahwa kampung haji Indonesia akan mendukung Vision 2030 Arab Saudi, terutama sektor pariwisata religius dan logistik haji-umrah, maka peluangnya meningkat,” katanya.

    Jemaah haji Indonesia berjalan meninggalkan tenda Mina di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025)./Dok. Media Center Haji

    Menurut Nur Hidayah, keberhasilan rencana ini tak hanya bersandar pada modal atau jumlah jemaah, tetapi lebih berat pada seni diplomasi presiden. Harus ada sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diaspora, dan pelaku usaha syariah nasional.

    Lebih jauh, dia juga menekankan aspek kehati-hatian dalam investasi yang bersumber dari dana haji. Jika prinsip kehati-hatian tidak dijaga, dikhawatirkan proyek kampung haji dapat menjadi beban moral dan reputasi bagi BPKH. “Apalagi jika dianggap sebagai proyek politis, bukan investasi syariah yang prudent,” imbuhnya.

    Pengamat Haji dan Umrah Dadi Darmadi menambahkan proyek ini sebaiknya diposisikan sebagai kerja sama investasi dengan pihak Saudi, pemerintah, atau swasta. Dengan demikian, tidak terkesan menyenggol kepentingan, otoritas, atau kedaulatan Arab Saudi.

    “Pastinya cukup banyak tantangan. Penyedia jasa akomodasi informal yang selama ini banyak bermain di industri haji dan umrah di Makkah, perlu diajak dialog dan kerja sama, jangan sampai menghambat rencana,” katanya.

    Jika upaya diplomasi berjalan sesuai rencana, Dadi menyebut proyek ini cukup realistis diwujudkan dalam jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun ke depan.

    Dengan sejumlah catatan tersebut, Indonesia tidak bisa bersikap mentang-mentang sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak ke Tanah Suci. Jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan jemaah haji, perlu perhitungan matang dari berbagai sisi: politik, ekonomi, hingga diplomasi.

  • Cuaca di Mekkah Masih Panas, Kemenag Minta Jemaah Batasi Umrah Sunnah

    Cuaca di Mekkah Masih Panas, Kemenag Minta Jemaah Batasi Umrah Sunnah

    Cuaca di Mekkah Masih Panas, Kemenag Minta Jemaah Batasi Umrah Sunnah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP)
    Kemenag
    ,
    Akhmad Fauzin
    meminta jemaah haji untuk membatasi umrah sunah karena cuaca di
    Arab Saudi
    masih cukup ekstrem.
    “Mengapa membatasi umrah sunah? Cuaca di kota Mekah masih terbilang sangat panas, pada siang hari, cuaca mencapai 45 derajat Celsius,” kata Fauzin dalam konferensi pers di Mekkah yang disiarkan langsung melalui YouTube Kemenag RI, Sabtu (14/6/2025).
    Selain itu, kata Fauzin, kondisi di Masjidil Haram juga masih dipadati oleh jemaah haji dari seluruh penjuru dunia.
    “Demi menjaga kesehatan dan keamanan, PPIH mengimbau agar jemaah haji tidak memaksakan diri untuk selalu menerikan ibadah umrah sunah,” ucapnya.
    Kemudian, jemaah haji diminta untuk memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan tawaf wada agar terhindar dari
    cuaca panas
    .
    “Bagi jemaah haji yang akan melaksanakan tawaf wada, agar memilih waktu secara baik, misalnya setelah sholat subuh atau malam hari saat keluar hotel,” ucapnya.
    Fauzin berharap, jemaah haji selalu mengikuti aturan dengan tetap bersama rombongan untuk menghindari risiko tersesat.
    “Kami harap jemaah haji tetap bersama rombongan, tidak dianjurkan untuk bepergian sendiri, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
    Untuk diketahui, proses pemulangan jemaah haji pada gelombang pertama akan berlangsung dari 11 Juni hingga 25 Juni 2025.
    Sementara itu, pemulangan jemaah haji gelombang kedua akan dimulai pada 26 Juni sampai 10 Juli 2025.
    Akhir kedatangan jemaah haji gelombang kedua di Tanah Air dijadwalkan pada 11 Juli 2025.
    Sebagai informasi, masa kepulangan jemaah haji asal Indonesia berlangsung selama 30 hari, seperti ketika keberangkatan ke Tanah Suci.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layanan Safari Wukuf Gratis, Tak Ada Pungli

    Layanan Safari Wukuf Gratis, Tak Ada Pungli

    JAKARTA – Petugas safari wukuf, yang merupakan bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Tony Hartanto, menegaskan tidak pungutan liar (pungli) dalam safari wukuf jamaah lanjut usia dan risiko tinggi yang dilakukan oleh petugas haji.

    “Layanan safari wukuf itu gratis, tidak menarik iuran dari jamaah sama sekali,” kata Tony yang merupakan salah satu dokter petugas safari wukuf mengutip Antara.

    Dirinya bersama kawan-kawan yang juga merupakan petugas safari wukuf merasa bersedih dan prihatin, lantaran ada isu pungli yang secara tidak langsung menyinggung petugas lansia.

    Diketahui, petugas safari wukuf memiliki andil yang besar dalam menyukseskan program safari wukuf. Program itu menjadi program unggulan penyelenggaraan haji tahun 2025.

    Sebanyak 120 petugas safari wukuf melayani dan membersamai 477 jamaah lansia, penyandang disabilitas, dan risiko tinggi. Petugas itu terbagi dalam 10 tim. Setiap tim terdiri atas satu dokter, satu perawat, dan sisanya merupakan gabungan dari petugas lansia dan pembimbing ibadah.

    Satgas safari wukuf ini bertugas melayani dan merawat jamaah selama 10 hari, yaitu pada 1–10 Juni 2025 di hotel transit safari wukuf.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menepis adanya isu pungutan liar dalam safari wukuf jemaah lanjut usia dan risiko tinggi yang dilakukan oleh petugas haji.

    “Jadi, isu bahwa ada pungutan dari jamaah oleh petugas itu sama sekali tidak benar. Itjen Kemenag sudah kami turunkan. Kami sudah klarifikasi semua dan kami panggil orangnya juga,” ujar Menag di Makkah, Rabu, 11 Juni.

    Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pungutan itu bukan persoalan safari wukuf, melainkan persoalan badal haji dan berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), bukan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH).

    Menag menjelaskan bahwa badal haji memang ada paketnya (biaya), mulai dari umrah wajib, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, sampai tawaf ifadah.

    “Jadi, ada biaya yang harus dikeluarkan jamaah jika ingin badal haji dan itu mereka komunikasikan dengan KBIH,” ujar Menag.

    Layanan safari wukuf lansia merupakan fasilitas khusus yang disediakan secara gratis oleh pemerintah.

    Safari wukuf ini memungkinkan jamaah yang tidak mampu secara fisik tetap dapat menjalankan rukun haji, khususnya wukuf di Arafah, dengan difasilitasi armada bus.

  • Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi VIII
    DPR Fraksi Partai Nasdem Dini Rahmania meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited melakukan evaluasi menyeluruh usai adanya keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Pasalnya, keterlambatan itu membuat
    jemaah haji
    tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    ”
    BPKH Limited
    sebagai pelaksana layanan konsumsi perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan bertanggung jawab secara penuh,” kata Dini kepada Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).
    Dia bilang, evaluasi total perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan jamaah haji lebih baik ke depan.
    Komisi VIII DPR pun akan meminta pertanggungjawaban secara resmi dalam rapat kerja.
    “Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan
    ibadah haji
    agar pelayanan kepada tamu Allah dapat berjalan secara profesional, aman, nyaman, dan bermartabat,” ucap dia.
    Dini mendorong pembenahan dalam sistem pengadaan dan distribusi konsumsi haji ke depan.
    Adapun beberapa langkah perbaikan yang diusulkannya meliputi penerapan sistem pengawasan distribusi berbasis teknologi, penyediaan buffer stock sebagai cadangan jika terjadi gangguan, dan seleksi ketat mitra katering yang berbasis kapasitas dan rekam jejak.
    Begitu pun koordinasi lintas lembaga yang lebih erat antara BPKH Limited, Kementerian Agama (Kemenag), dan Petugas Penyelenggara
    Ibadah Haji
    (PPIH).
    Ia pun mengaku keprihatinan atas kendala distribusi konsumsi yang sempat dialami sebagian jemaah haji Indonesia setelah puncak ibadah di Armuzna.
    Menurutnya, kejadian ini tidak dianggap sebagai hal yang biasa, meski sebagian sudah mendapatkan kompensasi.
    “Persoalan utama bukan pada ketersediaan makanan, melainkan pada lemahnya sistem distribusi, kurangnya antisipasi perubahan jadwal kepulangan jamaah, serta minimnya pengawasan real-time di lapangan,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Terbaru, BPKH Limited menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, sejatinya BPKH Limited menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal. Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi.
    Akhirnya, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satgas Halal Kemenag Solo Monitoring Usaha Kuliner di Jalan Sutan Syahrir Usai Kasus Ayam Goreng Widuran Non-Halal

    Satgas Halal Kemenag Solo Monitoring Usaha Kuliner di Jalan Sutan Syahrir Usai Kasus Ayam Goreng Widuran Non-Halal

    Sementara itu, Ketua Satgas Halal Kemenag Solo, Bagus Sigit Setiawan menuturkan bahwa kegiatan ini melibatkan beberapa instansi lintas sektor. Di antaranya adalah Disdag, Dispangtan, pendamping sertifikasi halal, dan juga Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang turut berperan dalam pengecekan legalitas usaha.

    “Ini bukan soal halal dan non halal. Jadi setelah tindak lanjut yang viral kemarin banyak pelaku usaha kuliner yang belum memiliki NIB. Jadi nanti OSS juga gabung, Dinas Ketahanan Pangan gabung, Disperindag gabung dan BPOM juga menyampaikan banyak pelaku usaha belum memiliki sertifikat sanitasi,” jelas Bagus Sigit.

    Menurut dia, pemantauan tersebut dilakukan tidak hanya karena dampak dari viralnya Ayam Goreng Widuran yang beberapa waktu lalu tetai juga disebabkan sebagian besar pelaku usaha kuliner di sepanjang jalan tersebut belum mengantongi syarat untuk melakukan usahanya.

    “Ini sebenarnya tindak lanjut dari kasus Widuran adanya hal viral kemarin terkait Ayam Goreng Widuran menjadi evaluasi bersama bahwa banyak pedagang yang sebagian belum menjalankan syarat untuk melakukan usahanya,” ucapnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa pemantauan tidak hanya akan dilakukan di satu titik saja. Wilayah lain di Kota Solo juga akan menjadi target monitoring dalam waktu dekat, sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap pelaku usaha kuliner.

    “Insyaallah dua hari ini selesai nanti kita lanjut di kecamatan yang lain terus nanti kita akan monitoring setelah minggu ini atas hasil survei hari ini,” ujarnya.

     

     

  • Dari 12 Menjadi Tujuh, Jemaah Haji Asal Aceh Masih Dirawat di RS Arab Saudi

    Dari 12 Menjadi Tujuh, Jemaah Haji Asal Aceh Masih Dirawat di RS Arab Saudi

    JAKARTA – Berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, sebanyak tujuh haji asal Aceh masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit dalam wilayah Makkah, Arab Saudi.

    “Sejauh ini, tujuh haji Aceh masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Makkah,” kata Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Azhari seperti dilansir dari ANTARA.

    Azhari menyampaikan, awalnya ada 12 haji Aceh yang sakit dan dirawat di sana, tetapi lima orangnya lainnya sudah sehat dan dikembalikan ke pemondokan.

    Ia menyebutkan, berdasarkan laporan petugas kloter di tanah suci, kebanyakan haji Aceh yang harus menjalani perawatan di RS Arab Saudi itu karena keluhan sesak napas serta indikasi jantung.

    Kanwil Kemenag Aceh itu berharap, para petugas dan jamaah haji agar tetap solid serta menjaga kekompakan sampai akhir fase pelaksanaan ibadah haji atau selama berada di tanah suci hingga kembali ke tanah air nantinya.

    “Sudah melaksanakan ibadah haji, sekarang dapat melaksanakan kegiatan. Selamat dalam perjalanan, sukses dalam pemulangan dan semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah,” ujarnya.

    Adapun tujuh haji Aceh yang sedang menjalani perawatan di Arab Saudi, yakni dari Kelompok Terbang (Kloter) 4 dan 10 masing-masing satu haji dirawat di RS An Nur.

    “Kemudian, dari Kloter 5 ada empat haji, dan Kloter 8 satu haji. Jadi semuanya tujuh orang yang masih dirawat,” demikian Azhari.

    Sebagai informasi, hingga hari ini sudah ada lima haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi, yakni Rusli Sulaiman (62) asal Pidie (Kloter 08). Wafat di Hotel Al Zaer Al Akhyar, Makkah, Senin (26/5) pukul 13.30 WAS.

    Kemudian, Burhanuddin Muhammad (67) jamaah asal Banda Aceh (kloter 03). Wafat di Saudi National Hospital, Makkah, Sabtu (31/5) pukul 22.35 WAS.

    Lalu, Sarullah Adamy Adat (86), haji asal Aceh Selatan, meninggal dunia di Arab Saudi, Sabtu (7/6) pukul 13.55 WAS.

    Selanjutnya, Nurhayati Mahmud (66), asal Kabupaten Pidie, meninggal di Makkah, Rabu (11/6), pukul 04.33 WAS.

    Dan, Nurbaiti Muhammad Saleh (63) asal Aceh Besar, meninggal dunia di pemondokan Abeer Al Fadila, Wilayah Misfalah, Makkah, Kamis (12/6) pukul 05.10 WAS.