Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Kuota Haji 2026 di Sampang Bertambah

    Kuota Haji 2026 di Sampang Bertambah

    Sampang (beritajatim.com) – Kuota Calon Jemaah Haji asal Kabupaten Sampang, untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah 2026 semakin bertambah.

    Kementerian Agama (Kemenag) setempat memastikan adanya penambahan kuota haji tahun depan, yakni sebanyak 543 jemaah reguler serta 39 jemaah kategori lansia.

    Kasi Haji dan Umrah Kemenag Sampang, Sayfuddin mengatakan, bahwa proses administrasi calon jemaah akan dilakukan secara berurutan dan saling terintegrasi.

    Setelah tahapan verifikasi rampung, para calon jemaah akan diarahkan untuk mengurus pembuatan paspor, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan visa.

    “Semua tahapan sudah kami persiapkan termasuk verifikasi data, dilanjutkan pembuatan paspor, dan nantinya bio visa dibuat di kantor Kemenag Sampang,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).

    Selain administrasi, aspek kesehatan juga menjadi prioritas utama. Seluruh calon jemaah dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh pada 17–28 November.

    Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan apakah jemaah dinyatakan mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah atau memerlukan pendampingan khusus.

    “Kesehatan jemaah menjadi prioritas agar saat berangkat mereka benar-benar siap secara fisik,” tandasnya.[sar/aje]

  • Profil Gus Yahya yang Didesak Mundur dari Ketum PBNU

    Profil Gus Yahya yang Didesak Mundur dari Ketum PBNU

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diminya mundur dari jabatannya sebagai Ketum PBNU.

    Desakan mundurnya Gus Yahya berdasarkan risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU. Dalam risalah disampaikan bahwa kehadiran narasumber yang dikaitkan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) bertentangan dengan nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta tidak sejalan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

    Rapat juga menilai bahwa pelaksanaan AKN NU di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025.

    Dalam aturan itu dijelaskan pemberhentian tidak dengan hormat bagi fungsionaris yang dianggap melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi.

    Gus Yahya didesak untuk mundur sejak risalah disampaikan. Adapun jika Gus Yahya tidak mundur maka akan diberhentikan oleh Rais Aam dan dua wakil Rais Aam yang ditunjuk sebagai pengambil keputusan

    Melansir NU.or.id, Gus Yahya ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2021-2026 melalui sidang Pleno V yang berlangsung di Universitas Lampung.

    Pada periode sebelumnya, dia sempat menjabat sebagai Katib Aam PBNU masa khidmat 2015-2020. 

    Pria yang lahir pada 15 Februari 1966 di Rembang ini merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah.

    Dia merupakan jebolan pondok pesantren Madrasah Al Munawwir Krapyak, Kota Yogyakarta, asuhan KH Ali Maksum.

    Usai mengeyam pendidikan di pesantren, dia melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mahasiswa Sosiologi.

    Di pemerintahan, Gus Yahya pernah menjadi Juru Bicara Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di era Joko Widodo, dia menjadi salah satu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

    Dari latar belakang keluarga, dia merupakan anak dari tokoh ternama di NU yakni Muhammad Cholil Bisri.

    Mereka masih bersaudara dengan Menteri Agama RI sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor KH Yaqut Cholil Qoumas. Kakeknya KH Bisri Mustofa, merupakan penyusun Kitab Tafsir Al Ibris.

    Nama Bisri Mustofa cukup terkenal dikalangan PBNU, sebab dia adala Mustasyar PBNU yang juga pernah menjabat Rais Aam PBNU tahun 2014-2015.

    Di sisi lain, Gus Yahya juga kerap membicarakan perdamaian dunia, salah satunya mendirikan institut keagamaan di Amerika Serikat yang bernama Bayt ar-Rahmah li ad-Da‘wa al-Islamiyyah Rahmatan li al-‘Alamin.

  • Menag Yakin Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Menag Yakin Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Menag Yakin Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Tingkatkan Kesejahteraan Guru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini program pendidikan yang digerakkan pemerintah, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, bakal meningkatkan kesejahteraan guru.
    Hal itu disampaikan Nasaruddin setelah menjawab pertanyaan tentang gaji guru madrasah yang disebut sebelumnya hanya mencapai Rp 50.000-300.000 per bulan.
    “Itu faktanya memang yang seperti itu (guru madrasah bergaji Rp 50.000-300.000) masih ada, tapi kalau kita bandingkan tahun sebelumnya datar gini, sekarang mulai begini (naik), (karena) ada
    Sekolah Rakyat
    , ada
    Sekolah Garuda
    , ada peningkatan kesejahteraan,” kata Nasaruddin, saat ditemui di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (23/11/2025).
    Kendati demikian, ia mengaku tetap mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
    Sebab, menurut dia, jika UU itu direvisi, maka tidak akan ada lagi perbedaan gaji antara guru maupun dosen di perguruan tinggi negeri dan agama.
    “Nanti itu kalau terwujud, tidak ada lagi perbedaan antara dosen di perguruan tinggi negeri dan dosen di perguruan tinggi agama, tidak akan ada perbedaan lagi guru di tingkat madrasah, dan guru di SD,” ungkap Imam Besar Masjid Istiqlal itu.
    Nasaruddin menyampaikan bahwa hal ini diupayakan Kemenag sebagai bagian untuk mewujudkan keadilan sosial.
    Ia juga mengaku sudah mendorong
    revisi UU Guru
    dan Dosen kepada DPR.
    “Iya sudah (didorong),” ujar Nasaruddin.
    Sebelumnya diberitakan,
    Nasaruddin Umar
    menyorot
    kesejahteraan guru
    madrasah yang berbeda dengan guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
    Bahkan, ia mengungkap adanya guru madrasah yang menerima bayaran sebesar Rp 50.000 hingga Rp 300.000 per bulannya.
    Berbeda dengan guru di bawah Kemendikdasmen yang bisa memperoleh gaji sebesar Rp 4,5 juta jika sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
    “Gurunya diangkat menjadi pegawai negeri, gajinya Rp 4,5 juta. Di sini (madrasah) ada yang Rp 50.000 per bulan, ada Rp 300.000,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Rabu (19/11/2025).
    Ia melanjutkan, saat ini terdapat 1.151.356 guru yang berada di bawah Kemenag, baik di madrasah maupun pendidikan agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, hingga Buddha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Untuk Pertama Kalinya, Kemenag Bakal Gelar Natal Bersama 
                        Nasional

    9 Untuk Pertama Kalinya, Kemenag Bakal Gelar Natal Bersama Nasional

    Untuk Pertama Kalinya, Kemenag Bakal Gelar Natal Bersama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, untuk pertama kalinya, Kementerian Agama akan menggelar perayaan Natal bersama.
    Meski baru pertama kali, Nasaruddin menilai, tidak ada kata terlambat untuk memulai.
    “Selama ini kan Natal Kristen, Natal Katolik. Tapi, Natal Kementerian Agama-nya enggak. Nah, hari ini dan tahun ini kita akan membuat sejarah di Kementerian Agama,” kata Nasaruddin, dalam sambutannya di acara Jalan Sehat Lintas Agama di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu (23/11/2025).
    “Kementerian Agama juga membuat Natal bersama. Kementerian lain bikin Natal, masa Kementerian Agamanya enggak. Harusnya ini yang mulai,” lanjut dia.
    Namun, Nasaruddin belum menjelaskan detail kapan dan di mana perayaan Natal Kemenag itu akan digelar.
    Nasaruddin menyampaikan, Kemenag selama ini konsisten untuk menjunjung toleransi.
    Menurut dia, toleransi juga bukan berarti memaksakan diri untuk menjadi sama.
    “Tidak, apa ya namanya, toleransi itu kan bukan memaksakan diri untuk sama padahal berbeda. Bukan juga untuk memaksakan perbedaan pada itu sama. Ya kan? Jadi toleransi itu jelas kok definisinya,” ujar dia.
    Terkait toleransi, Menag juga mengeklaim bahwa negara-negara luar banyak meniru Indonesia.
    Ia pun berharap Indonesia terus menjunjung tinggi toleransi untuk mencegah beragam masalah timbul.
    “Karena itu Bapak-Ibu sekalian, ya mari kita wujudkan dalam praktik nyata ya, interfaith work. Barangkali saya boleh mengatakan di sini Bapak-Ibu sekalian, banyak sekali negara-negara yang meniru Indonesia. Istilah yang kita gunakan pun juga ditiru oleh teman-teman,” tutur Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan MH Said Abdullah untuk UIN Madura

    Pesan MH Said Abdullah untuk UIN Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, MH Said Abdullah meresmikan Gelanggang Olahraga (GOR) Said Abdullah di Kompleks Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan,Pamekasan, Sabtu (22/11/2025).

    Dalam kesempatan tersebut tampak hadir Rektor UIN Madura, Saiful Hadi beserta jajaran, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Safi’, Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari l, serta sejumlah undangan lainnya.

    “Ini peresmian GOR kedua untuk hari ini, tadi pagi kami meresmikan Said Abdullah Sport Centre di UTM Bangkalan, dan saat ini GOR Said Abdullah (UIN Madura). Semoga dua gedung ini punya makna yang menurut hemat kami bermanfaat bagi siapa saja, karena itu pergunakan GOR ini sebaik-baiknya,” kata MH Said Abdullah.

    Selain itu, pihaknya juga menyampaikan proses transformasi IAIN Madura menuju UIN Madura. “Secara pribadi kami punya riwayat panjang, berawal dari rencana pembangunan gedung ini saat diajak Menpan RB, Azwar Anas. Di mana saat itu IAIN mulai memiliki inisiatif dan berencana mengajukan alih status menjadi UIN,” ungkapnya.

    “Pada saat itu, pihak IAIN tengah melakukan proses alih status menjadi UIN, dan meminta dukungan untuk bertemu dengan Mensesneg. Kebetulan saat itu Mensesneg juga setuju, setelah rampung baru memanggil Kementerian Agama (Kemenag). Sebab jika tidak begitu, biasanya relatif lama,” sambung politisi yang tercatat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

    Polisi senior yang tercatat sebagai Ketua Banggar DPR RI, sengaja menceritakan hal itu sebagai motivasi bagi juniornya di PDI Perjuangan, Hj Ansari yang juga hadir dalam peresmian tersebut. “Itulah manfaat jadi anggota DPR, mudah-mudahan Mbak Ansari bisa melakukan hal yang sama, tetap melayani rakyat. Karena melayani rakyat punya kebahagiaan tersendiri,” tegasnya.

    “Namun tidak kalah penting, kami akan selalu berharap semoga UIN Madura bisa menjadi pelopor keilmuan keislaman, dan jangan sampai hilang ciri khas terhadap nilai-nilai keislaman,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, dua bangunan GOR di Madura, yakni Said Abdullah Sport Centre di UTM Bangkalan, serta GOR Said Abdullah di UIN Madura, merupakan bantuan pribadi dari politisi senior yang tercatat sebagai Ketua Bidang Sumber Daya DPP PDI Perjuangan.

    Bahkan disela sambutan yang disampaikan dalam peresmian GOR Said Abdullah UIN Madura, MH Said Abdullah juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pembawa acara, mulai dari pembaca ayat suci Al-Qur’an hingga kelompok pembaca shalawat Nabi Muhammad SAW. [pin/kun]

  • ​Link Terbaru Pendaftaran Petugas Haji 2026, Klik di Sini

    ​Link Terbaru Pendaftaran Petugas Haji 2026, Klik di Sini

    Jakarta: Pendaftaran Petugas Haji 2026 dibuka mulai hari ini, Sabtu 22 November 2025. Tahapan pendaftaran dilakukan secara online, berikut link dan cara daftaranya.

    Kementerian Haji dan Umrah akan menggelar seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 1447H/2026M. Seleksi PPIH 2025 ini akan digelar secara serentak di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kab/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi seluruh Indonesia.

    Melansir Instagram resmi Kementerian Haji dan Umrah @kemenhaj.ri, pendaftaran dibuka mulai 22 hingga 28 November 2025. Buat kamu yang ingin mengikuti seleksi Petugas Haji 2026 mesti mengetahui link dan cara daftarnya.
    Link Pendaftaran Petugas Haji 2026
    Akun Instagram @kemenhaj.ri mengumumkan link pendaftaran Petugas Haji 2026 terbaru. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran melalui laman petugas.haji.go.id.

    Cara Daftar Petugas Haji 2026

    Buka laman petugas.haji.go.id
    Masukkan nomor WhatsApp
    Cek pesan masuk dan masukkan kode OTP
    Klik submit
    Selanjutnya isi formulir pendaftaran mulai dari lokasi tes, jenis petugas yang dilamar, NIK hingga email aktif
    Kemudian unggah surat rekomendasi dan KTP
    Setelah dikirim berkas akan diverifikasi oleh verifikator
    Jika dinyatakan lengkap akan menerima notifikasi untuk melengkapi biodata dan berkas persyaratan pendaftaran
    Login ke akun yang sudah dibuat untuk melengkapi biodata dan unggah berkas perysatan
    Selanjutnya akan dilakukan verifikasi kembali oleh verifikator
    Apabila dinyatakan valid akan mendapatkan notifikasi
    Selanjutnya bisa mencetak Kartu Ujian dan mengunduh aplikasi CAT ujian  

    Ketentuan Tambahan

    Seleksi PPIH bebas Gratifikasi dan tidak ada pungutan biaya apapun;
    Informasi lainnya silakan menghubungi Kantor Kementerian Haji Kab/Kota/ atau Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi setempat.
    NIK hanya dapat digunakan untuk satu kali pembuatan akun/pendaftaran​

     

     

    Timeline Seleksi Petugas Haji 2026
    Pengumuman Seleksi PPIH: 20 November 2025
    Pendaftaran peserta: 22 – 28 November2025
    Batas akhir submit dokumen peserta: 28 November 2025 pukul 23.59 WIB
    Batas akhir verifikasi dokumen oleh operator siskohat Kemenag Kab/Kota: 2 Desember 2025 pukul 23.59 WIB
    CAT tahap I: 4 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB
    Pengumuman hasil seleksi Tahap I: 5 Desember 2025 pukul 16.00 WIB
    Seleksi Tingkat Provinsi (tahap kedua) 
    Batas akhir verifikasi dokumen oleh operator siskohat Kanwil Kemenag Provinsi: 8 Desember 2025 Pukul 23.59 WIB
    CAT dan wawancara tahap 2: 11 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB
    Pengumuman hasil seleksi Tahap 2: 12 Desember 2025 Pukul 16.00 WIB

    Jakarta: Pendaftaran Petugas Haji 2026 dibuka mulai hari ini, Sabtu 22 November 2025. Tahapan pendaftaran dilakukan secara online, berikut link dan cara daftaranya.
     
    Kementerian Haji dan Umrah akan menggelar seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 1447H/2026M. Seleksi PPIH 2025 ini akan digelar secara serentak di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kab/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi seluruh Indonesia.
     
    Melansir Instagram resmi Kementerian Haji dan Umrah @kemenhaj.ri, pendaftaran dibuka mulai 22 hingga 28 November 2025. Buat kamu yang ingin mengikuti seleksi Petugas Haji 2026 mesti mengetahui link dan cara daftarnya.
    Link Pendaftaran Petugas Haji 2026
    Akun Instagram @kemenhaj.ri mengumumkan link pendaftaran Petugas Haji 2026 terbaru. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran melalui laman petugas.haji.go.id.

    Cara Daftar Petugas Haji 2026

    Buka laman petugas.haji.go.id
    Masukkan nomor WhatsApp
    Cek pesan masuk dan masukkan kode OTP
    Klik submit
    Selanjutnya isi formulir pendaftaran mulai dari lokasi tes, jenis petugas yang dilamar, NIK hingga email aktif
    Kemudian unggah surat rekomendasi dan KTP
    Setelah dikirim berkas akan diverifikasi oleh verifikator
    Jika dinyatakan lengkap akan menerima notifikasi untuk melengkapi biodata dan berkas persyaratan pendaftaran
    Login ke akun yang sudah dibuat untuk melengkapi biodata dan unggah berkas perysatan
    Selanjutnya akan dilakukan verifikasi kembali oleh verifikator
    Apabila dinyatakan valid akan mendapatkan notifikasi
    Selanjutnya bisa mencetak Kartu Ujian dan mengunduh aplikasi CAT ujian  

    Ketentuan Tambahan

    Seleksi PPIH bebas Gratifikasi dan tidak ada pungutan biaya apapun;
    Informasi lainnya silakan menghubungi Kantor Kementerian Haji Kab/Kota/ atau Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi setempat.
    NIK hanya dapat digunakan untuk satu kali pembuatan akun/pendaftaran​

     

     

    Timeline Seleksi Petugas Haji 2026
    Pengumuman Seleksi PPIH: 20 November 2025
    Pendaftaran peserta: 22 – 28 November2025
    Batas akhir submit dokumen peserta: 28 November 2025 pukul 23.59 WIB
    Batas akhir verifikasi dokumen oleh operator siskohat Kemenag Kab/Kota: 2 Desember 2025 pukul 23.59 WIB
    CAT tahap I: 4 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB
    Pengumuman hasil seleksi Tahap I: 5 Desember 2025 pukul 16.00 WIB
    Seleksi Tingkat Provinsi (tahap kedua) 
    Batas akhir verifikasi dokumen oleh operator siskohat Kanwil Kemenag Provinsi: 8 Desember 2025 Pukul 23.59 WIB
    CAT dan wawancara tahap 2: 11 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB
    Pengumuman hasil seleksi Tahap 2: 12 Desember 2025 Pukul 16.00 WIB

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • 20 Ribu Warga Blitar Tumplek Blek Rayakan Perbedaan, Kemenag Jatim: Itulah yang Menyatukan Kita

    20 Ribu Warga Blitar Tumplek Blek Rayakan Perbedaan, Kemenag Jatim: Itulah yang Menyatukan Kita

    Surabaya (beritaajtim.com) – Blitar (beritajatim.com) – Alun-Alun Kanigoro, Kabupaten Blitar, berubah menjadi lautan manusia pada Sabtu (22/11/2025). Sebanyak 20.000 warga dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya berkumpul, melebur tanpa sekat dalam kegiatan Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama yang digelar oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar.

    Agenda akbar yang dihelat dalam rangka peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-80 Kemenag ini bukan sekadar ajang olahraga pagi. Lebih dari itu, kehadiran puluhan ribu massa ini menjadi pesan visual yang kuat bahwa Blitar tetap menjadi barometer toleransi dan kerukunan di Jawa Timur.

    Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur, Akhmad Sruni Bahtiar, yang hadir langsung di lokasi, tak mampu menyembunyikan rasa bangganya. Ia terkesima melihat antusiasme warga yang hadir bukan karena paksaan, melainkan karena panggilan kebersamaan.

    “Saya bersyukur, bangga, dan bahagia. Semangat untuk membangun kebersamaan dimiliki semua masyarakat. Meskipun berbeda agama, ras, suku, dan lainnya, hari ini semua hadir bersama dengan satu semangat kebersamaan,” ujar Bahtiar.

    Menurut Bahtiar, partisipasi masif yang melibatkan lintas komunitas dan organisasi ini membuktikan bahwa narasi perpecahan tidak laku di Blitar. Semangat persatuan telah merasuk ke seluruh komponen masyarakat, mulai dari pejabat hingga rakyat jelata.

    Ia menegaskan bahwa keberagaman adalah takdir bangsa yang harus dirawat, bukan dipertentangkan. Momen jalan sehat ini menjadi simbol nyata bahwa perbedaan justru menjadi perekat yang kuat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Kita memang berbeda-beda dan perbedaan itu tidak mungkin dihilangkan. Tapi perbedaan itulah yang menyatukan kita. NKRI ini bisa kita jaga jika kita saling menghormati, menghargai, dan membangun toleransi,” tegasnya.

    Bahtiar berharap, potret kerukunan di Kanigoro ini bisa direplikasi oleh daerah-daerah lain. Peringatan HAB ke-80 ini harus menjadi momentum pengingat bahwa tugas Kemenag dan seluruh masyarakat adalah menjaga agar cinta kasih antar sesama makhluk Tuhan tetap menyala di tengah dinamika zaman. [owi/ian]

  • Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait disebut akan menjadi dasar penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Tema tersebut menjadi salah satu isu politik-hukum terkini Beritasatu.com, Jumat (21/11/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi kepastian tersebut. Ia juga menyatakan, saat ini pembahasan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    Isu lainnya, seputar penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Penyelidikan itu diungkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Selain itu, soal munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. 

    Isu Poltik-Hukum

    1. Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit
    Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    2. Polda Metro Ungkap Modus Jalur Tikus Penyelundupan Balpres Rp 4,2 M
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap perkembangan penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Ia menyebut jalur ilegal tersebut masih menjadi modus utama jaringan pelaku untuk memasukkan barang ke dalam negeri.

    “Banyak barang-barang seperti ini yang masuk melalui jalur tikus, dan itu memang menjadi salah satu modus operandi. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Bea Cukai dan kepolisian daerah yang wilayahnya diduga menjadi jalur masuk,” ujarnya di depan lobby gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (21/11/2025).

    Budi menjelaskan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk menelusuri jalur masuk pakaian bekas tersebut. Salah satu terduga pelaku mengarahkan ke seseorang berinisial A di Surabaya, tetapi polisi masih mengembangkan temuan tersebut.

    3. Menag Janji Tertib Tangani Kasus Perundungan di Madrasah
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah, dalam memperbaiki penanganan kasus perundungan alias bullying di lingkungan madrasah. Ia mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) terus membenahi mekanisme respons dan pencegahan, agar insiden serupa dapat ditangani secara lebih cepat dan terpadu.

    “Insyaallah kami akan semakin rapi dalam penanganan. Kami akan terus berupaya menuntaskan setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tua maupun masyarakat,” kata Nasaruddin di Sumedang, Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, Kemenag ingin menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya dalam membangun suasana pendidikan yang aman serta menumbuhkan budaya saling menghormati. Maka dari itu, madrasah harus menjadi ruang yang mencerminkan nilai-nilai kesantunan sosial dan lingkungan belajar yang sehat.

    “Kami ingin menjadi teladan dalam menciptakan tata kehidupan publik yang lebih santun,” tutupnya singkat.

    4. Rekrutmen Kelompok Teror via Gim Daring Bikin Ketar-ketir Kapolri
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Ia meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak.

    Menurutnya, metode penyusupan ini begitu berbahaya karena dilakukan secara halus dan memanfaatkan minat anak-anak terhadap permainan digital.

    “Tentunya, keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama juga dari awal dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan ataupun seluruh stakeholder yang ada tentunya menjadi sangat penting sehingga anak-anak kita harus terus kita jaga,” ujar Listyo Sigit pada awak media di markas Polda DIY, Jumat (21/11/2025).

    5. Kejagung Endus Keterkaitan Riza Chalid dalam Kasus Petral
    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus dugaan keterkaitan pengusaha Mohammad Riza Chalid dengan kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Namun, belum diketahui sejauh mana keterkaitannya tersebut.

    “Sepertinya ya, sepertinya. Nanti kita lihat,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Anang menyampaikan, kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah yang juga menjerat Riza Chalid. Sudah ada sejumlah terdakwa dalam kasus itu yang digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi pada pengembangan kasus Petral.

  • Belum Tetapkan Tersangka, Ini yang Masih Digali KPK Terkait Kasus Kuota Haji

    Belum Tetapkan Tersangka, Ini yang Masih Digali KPK Terkait Kasus Kuota Haji

    Jakarta

    Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 masih bergulir di KPK. Meski telah naik ke tingkat penyidikan, KPK belum menetapkan dan mengumumkan adanya sosok tersangka dalam kasus ini.

    Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan sampai saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus alias PIHK. Budi menyampaikan KPK menemukan beberapa PIHK yang tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan haji khusus namun bisa memberangkatkan jemaah haji khusus.

    “Jadi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini, dan juga fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, ada sejumlah PIHK yang belum mempunyai izin untuk bisa menyelenggarakan ibadah haji khusus, tapi kemudian dalam praktiknya menyelenggarakan,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Dia menjelaskan, persoalan ini berkaitan dengan pemeriksaan pendalaman yang dilakukan oleh KPK terkait jual beli kuota. Dia menyebut KPK masih terus mengulik proses jual beli kuota yang terjadi, apakah dijual langsung ke calon jamaah atau ke biro-biro travel.

    “Kemudian pertanyaannya dari mana dia mendapatkan kuota khusus tersebut? Nah ini relevan dengan penjelasan di awal, bahwa dalam pemeriksaan terhadap PIHK ini, penyidik mendalami bagaimana proses jual beli kuota itu,” ungkap Budi.

    “Apakah dijual langsung kepada para calon jemaah, apa dijual kembali kepada PIHK? Yang di antaranya tentu adalah PIHK-PIHK yang belum berizin, sehingga dia belum mendapatkan atau belum memperoleh distribusi kuota haji khusus. Sehingga para PIHK yang belum berizin, tidak mendapatkan distribusi kuota, kemudian membeli dari PIHK lain yang mendapatkan plotting kuota tersebut,” imbuh dia.

    Seiring dengan pemeriksaan yang masih berlangsung, KPK juga sebelumnya mengungkapkan telah kembali melakukan penyitaan aset dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Aset yang disita itu milik pihak swasta.

    “Penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa satu bidang rumah berlokasi di Jabodetabek beserta dengan surat bukti kepemilikannya, satu unit mobil bermerek Mazda CX-3, dua unit sepeda motor berjenis Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (19/11).

    Budi menjelaskan penyitaan dilakukan karena harta itu diduga terkait dengan korupsi kuota haji. Dia mengatakan penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

    “Karena diduga harta-harta tersebut diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara kuota haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama. Penyitaan ini untuk kebutuhan penyidikan sekaligus langkah awal optimalisasi asset recovery,” jelas dia.

    Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.

    Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu. Namun kuota tambahan itu malah dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

    Padahal, UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024.

    KPK menyebut kebijakan era Yaqut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat. KPK pun menyebut ada dugaan awal kerugian negara Rp 1 triliun dalam kasus ini. KPK telah menyita rumah, mobil, hingga uang dolar terkait kasus ini.

    Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK sejauh ini mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan dilakukan karena ketiganya di Indonesia dibutuhkan sebagai saksi untuk penyidikan perkara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Demokrat Makin Terang-terangan, Jokowi Jadi Bahan Tertawaan DPR

    Demokrat Makin Terang-terangan, Jokowi Jadi Bahan Tertawaan DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, merespons pernyataan anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman, yang menyinggung isu dugaan ijazah palsu.

    Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit nama Presiden ke-7 RI Jokowi, tapi perhatian publik langsung mengarah ke sana.

    Dikatakan Chusnul, sikap Demokrat belakangan ini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan.

    “Demokrat sudah mulai berani,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (21/11/2025).

    Ia menuturkan, pernyataan Benny K Harman membuat posisi Jokowi kini kian menjadi sorotan.

    Bahkan menjadi bahan olok-olok di parlemen yang saat ini didominasi oleh koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto.

    “Jokowi dijadikan bahan tertawaan satu DPR yang mayoritas diisi koalisi Prabowo,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Chusnul menyinggung anggapan sejumlah pihak yang masih percaya bahwa Jokowi memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik nasional.

    “Dan termul masih berpikir Jokowi masih disegani dan punya pengaruh, mimpi,” tandasnya.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja (raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kemendikdasmen dan Kemenag membahas hasil pemantauan dan peninjauan UU Guru dan Dosen di Gedung Parlemen, Senayan.

    Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman dalam kesempatan itu menyinggung ijazah palsu dalam sidang.

    Ia menyebut beberapa guru membeli sertifikasi hingga ijazah palsu.

    “Kalau itu sih, ijazah aja palsu apalagi sertifikasi,” ucap Benny.

    Benny lantas menginggung terkait tudingan ijazah palsu yang dialamatkan pihak tertentu kepada tokoh pemerintahan.