Fachrul Razi Tak Ajak Try Sutrisno di Forum Purnawirawan Makzulkan Gibran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn)
Fachrul Razi
menegaskan bahwa pihaknya tidak secara formal mengajak eks Wakil Presiden
Try Sutrisno
untuk bergabung dalam
forum purnawirawan TNI
yang tengah mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, Fachrul menyebut Try Sutrisno memiliki keprihatinan yang sama terhadap kondisi bangsa.
“Pak Try kan sifatnya mengetahui tentang apa yang dia lakukan, dia sejalan dengan itu. Dia punya kegelisahan yang sama, tapi saya enggak mau ngajak beliau jadi bagian dari tim kita,” kata Fachrul ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Pernyataan ini disampaikan Fachrul menanggapi pertanyaan awak media usai menghadiri konferensi pers sikap forum purnawirawan TNI terhadap
pemakzulan Gibran
.
Awak media menanyakan kepada Fachrul soal posisi Try Sutrisno yang sebelumnya disebut-sebut bersama forum purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran.
“Beliau (Try Sutrisno) peduli sama bangsa kita sangat peduli,” ungkap mantan Menteri Agama (Menag) itu.
Fachrul Razi mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait tuntutan tersebut, namun belum ada respons progresif.
Meski demikian, forum purnawirawan TNI ini berkomitmen untuk terus menyebarluaskan konten tuntutan mereka.
“Kita terus gulirkan tentang tuntutan itu ya. Karena ini masalah bangsa, kadang-kadang kita buktikan tapi tidak ada yang peduli,” tegasnya.
Sebelumnya, hubungan antara Try Sutrisno dan Gibran menjadi perbincangan publik setelah muncul
Forum Purnawirawan TNI
-Polri yang mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencopot Gibran dari posisi wakil presiden.
Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Forum tersebut mengeluarkan deklarasi berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
Salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Gibran maju pada Pemilu 2024 lalu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunya adalah Try Sutrisno yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemenag
-
/data/photo/2025/07/02/6865037378dd8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Fachrul Razi Tak Ajak Try Sutrisno di Forum Purnawirawan Makzulkan Gibran Nasional
-
/data/photo/2025/07/02/6864dc0953534.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP Surabaya 2 Juli 2025
Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn)
Dudung Abdurachman
menepis isu yang mengaitkannya dengan bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
).
Ia menegaskan, komitmennya saat ini untuk membantu Presiden dan belum tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis.
Penegasan ini disampaikan Dudung setelah memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (2/7/2025).
Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy) belum lama ini.
“Banyak yang menyampaikan itu, yang jelas saya tidak ingin berpolitik dululah. Saya ingin membantu Bapak Presiden dulu,” kata Dudung.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini juga membantah bahwa dirinya telah melakukan safari politik dengan berkeliling ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP.
Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi tersebut, Dudung dengan lugas tidak membenarkan.
“Saya? Oh belum, belum,” katanya.
Sebelumnya, Dudung juga pernah menyatakan hal serupa terkait tidak ingin berpolitik terlebih dahulu.
Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
“Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” kata Dudung seperti sebelumnya diberitakan
Kompas.com.
Dalam kuliah umumnya di UMM, Dudung menegaskan bahwa
Indonesia Emas 2045
hanya dapat tercapai jika didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan semangat
nasionalisme
yang kokoh.
Tanpa kedua hal tersebut, bonus demografi yang akan datang justru berisiko menjadi bencana nasional.
Menurut Dudung, tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menyiapkan generasi muda yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter.
“Indonesia Emas 2045 harus diiringi dengan sumber daya manusia yang potensial, mumpuni, punya karakter, dan kredibilitas memadai. Kalau bonus demografi tidak diiringi dengan itu, maka ini justru akan menjadi malapetaka pengangguran di mana-mana,” ujarnya.
Ia mengingatkan para mahasiswa bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan, darah, dan air mata para pahlawan.
Oleh karena itu, semangat nasionalisme dan idealisme adalah warisan yang wajib dijaga oleh generasi penerus.
“Bangsa kita adalah bangsa yang saling menghargai, menghormati, dan mengedepankan kepentingan umum. Mahasiswa perlu kita ingatkan kembali bahwa nasionalisme ini sangat penting,” katanya.
Dudung juga menyoroti contoh konflik destruktif di negara-negara Afrika dan Timur Tengah, seperti Irak, Libya, dan Yaman, yang porak-poranda akibat perpecahan internal, meskipun sering kali dipicu oleh sutradara dari luar.
“Negara kita dengan 17.000 pulau, 6 agama, dan ribuan suku budaya, ini sangat rentan. Tapi kita punya Pancasila, ini yang menjadikan landasan kokoh bagi kita, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga,” katanya.
Dudung mengajak seluruh generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan karya nyata dan tidak mudah terpecah belah oleh kepentingan kelompok maupun perorangan.
“Mari kita mengisi kemerdekaan dengan jerih payah para leluhur. Jangan sampai kita tergoyah karena kepentingan kelompok, golongan, atau orang per orang yang saling menjatuhkan. Tingkatkan nasionalisme dan idealisme untuk kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5269971/original/052725900_1751365415-Screenshot_20250701_171300_WhatsApp.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengusaha Bandar Lampung Terlibat Kasus Mafia Tanah, Aset Kemenag Dijual Pakai Sertifikat Palsu
Dalam perkara dugaan korupsi terkait penerbitan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT/1982, Kejati Lampung sebelumnya telah menahan dua tersangka lainnya. Mereka adalah LKM, mantan Kepala BPN Lampung Selatan, dan TRS, seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Keduanya diduga memanipulasi data kepemilikan tanah milik Kemenag, yang kemudian dialihkan kepada TSS. Padahal, tanah tersebut masih tercatat sebagai aset negara. Parahnya, pemindahan dilakukan dengan menggunakan dua identitas berbeda yang salah satunya terbukti palsu. “TSS adalah pihak yang membeli tanah tersebut, padahal secara hukum tanah itu masih milik Kemenag RI. Kami pastikan salah satu dari identitas yang digunakan dalam transaksi itu adalah palsu,” ungkap dia.
Masagus menyebut, akibat ulah para tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp54,4 miliar. Jumlah itu didapat berdasarkan hasil penilaian aset oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta penghitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung. Hingga kini, tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 50 orang saksi untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam jaringan mafia tanah tersebut.
Pengumpulan alat bukti juga masih berlangsung guna memperkuat konstruksi hukum dan membuka potensi tersangka tambahan. “Kejati Lampung berkomitmen menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami juga akan terus memberikan informasi perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku,” tegas dia.
-
/data/photo/2025/05/27/683555037650f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menag Ungkap Urgensi Kampung Haji yang Diperjuangkan Prabowo ke Arab Saudi
Menag Ungkap Urgensi Kampung Haji yang Diperjuangkan Prabowo ke Arab Saudi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama (Menag)
Nasaruddin Umar
mengungkapkan, rencana
pembangunan kampung haji
di Mekkah yang digagas oleh Presiden
Prabowo Subianto
merupakan langkah strategis.
Menurut dia, kampung haji bagi jemaah haji Indonesia itu diperlukan karena begitu banyaknya jumlah jemaah Indonesia yang beribadah ke Tanah Suci setiap tahunnya.
“Kita bisa bayangkan, 1,5 juta orang umrah setiap tahun dan lebih dari 220 ribu orang menunaikan ibadah haji. Sudah saatnya Indonesia memiliki gagasan konstruktif untuk mendukung pelayanan jemaah secara jangka panjang,” kata Nasaruddin, dikutip dari siaran pers, Rabu (2/6/2025).
Nasaruddin menyebutkan, rencana pembangunan kampung haji ini merupakan salah satu agenda kunjungan
Prabowo ke Arab Saudi
pada pekan ini.
“Salah satu agendanya adalah rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekkah,” ujar Imam Besar Masjid Istiqlal itu.
Ia menambahkan, pemerintah
Arab Saudi
juga telah memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Misi Haji Indonesia.
Apresiasi ini disampaikan Wakil Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi saat berkunjung ke Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Mekkah belum lama ini.
“Alhamdulillah, pelaksanaan haji Indonesia secara umum dinilai baik dan mendapat apresiasi langsung dari pemerintah Saudi,” ucap Nasaruddin.
Nasaruddin menuturkan, otoritas Arab Saudi juga menilai jemaah haji Indonesia sebagai yang paling tertib.
Meski pelaksanaan haji tidak sepenuhnya sempurna, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling siap menghadapi berbagai perubahan regulasi.
“Ini menjadi bukti bahwa sistem dan kesiapan kita sudah berada di jalur yang benar,” kata Nasaruddin.
Ia berharap, kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh umat Islam Indonesia di masa yang akan datang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

3 Jemaah Hilang di Saudi Punya Riwayat Demensia, Area Masjidil Haram Disisir
Jakarta –
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyebut tiga orang jemaah yang hilang saat melaksanakan ibadah haji memiliki riwayat demensia. PPIH masih mencari keberadaan para korban.
“Menurut pelapor ketiganya memiliki riwayat demensia dan sudah beberapa kali juga hilang namun masih diketemukan,” terang Kepala Bidang Pelindungan Jemaah Kolonel Harun Al Rasyid saat dihubungi, Rabu (2/7/2025).
Dia merinci mereka yang hilang adalah Nurimah (80), jemaah kelompok terbang 19 Embarkasi Palembang. Nurimah dilaporkan pergi dari hotel 614 dan tak kembali lagi sejak 28 Mei atau dua hari setelah tiba di Makkah.
Selain itu, ada Sukardi (67), jemaah kelompok terbang 79 Embarkasi Surabaya. Sukardi dilaporkan pergi dari hotel 813 dan tak kembali lagi sejak 29 Mei atau dua hari setelah tiba di Makkah
Terakhir, Hasbulah (73), jemaah kelompok terbang 7 Embarkasi Banjarmasin. Hasbullah dilaporkan meninggalkan hotel 709 pada Selasa (17/6) dini hari.
Harun menjelaskan, pihaknya telah membentuk dua tim untuk mencari ketiga jemaah. Proses pencarian ini dilakukan di berbagai tempat, termasuk sejumlah rumah sakit (RS) sekitar Makkah dan Jedah.
“Kita juga berkoordinasi dengan unsur kesehatan, KKHI Makkah, pihak KJRI, dan beberapa kantor polisi di wilayah Makkah. Terakhir, bahkan kami menyampaikan hal ini sekaligus minta bantuan saat kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah ke kantor misi haji Indonesia di Daker Makkah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Harun menyebut pihaknya juga bersurat ke masing-masing Syarikah penyedia layanan jemaah. Harun menegaskan proses pencarian akan terus dilakukan hingga akhir masa operasional haji 2025.
DPR Soroti 3 Jemaah Haji Hilang
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sebelumnya menyoroti kasus hilangnya 3 anggota jemaah haji di Arab Saudi. Ia menyebutkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 secara menyeluruh pekan depan.
“Bukan hanya dorongan (mencari 3 WNI). Tugaskan, pastikan, statusnya kepada penanggung jawab PPIH (petugas penyelengara ibadah haji) di sana. Karena kita, rencana saya itu dalam minggu atau minggu ini atau minggu depan, semua Timwas kita akan rapat mengevaluasi total,” ujar Cucun di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/6).
Cucun mengatakan evaluasi pelaksanaan haji tahun ini bukan hanya ranah Komisi VIII DPR. Evaluasi akan menyertakan pansus (panitia khusus).
Cucun meminta Kemenag mencari tiga anggota jemaah yang hilang di Arab Saudi. Ia berharap ketiga orang itu dalam kondisi aman dan sehat.
(wnv/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-

Semua Menteri Kabinet Merah Putih Hadiri Syukuran Wisma Danantara, Ada Apa?
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan syukuran kantor baru Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Uniknya, semua jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan semua menteri diundang bukan hanya untuk ikut hadir dalam syukuran, lebih jauh Prabowo juga meninjau beberapa program-program prioritas yang ada di setiap kementerian.
Dalam acara syukuran itu, Prasetyo mengatakan Prabowo mengundang semua menteri, namun para wakil menteri tak ikut diundang.
“Ya memang semua menteri (hadir), tapi untuk wakil menteri tidak ikut hadir. Jadi memang di situ Bapak Presiden me-review semua program-program kita semua, satu per satu menteri dibahas, terutama program-program prioritas,” beber Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).
Prasetyo mengatakan semua menteri diminta memaparkan program prioritas agar Prabowo tahu sudah sejauh mana perkembangan terkini realisasinya. Laporan itu juga diberikan karena Prabowo hendak melakukan lawatan ke berbagai negara dalam beberapa hari ke depan.
“Menurut beliau pada saat beliau kunjungan ke luar negeri beliau ingin mendapatkan update dan memastikan bahwa terus berjalan progres dari seluruh program-program kita,” sebut Prasetyo.
Dalam keterangan resmi BPMI Setpres, Prabowo meresmikan Wisma Danantara Indonesia di kawasan strategis Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin, 30 Juni 2025 siang kemarin.
Peresmian ini digelar secara sederhana namun sarat makna, menandai babak baru kiprah Danantara Indonesia sebagai Lembaga Pengelola Investasi Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.
Presiden Prabowo tiba di lokasi peresmian dan disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani. Acara utama dilanjutkan dengan laporan singkat dari Rosan, doa bersama yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta pemotongan tumpeng oleh Prabowo yang kemudian diserahkan kepada Rosan sebagai bentuk syukur.
(kil/kil)
-

Menag Bertolak ke Arab Saudi, Dampingi Kunjungan Presiden Bahas Kampung Haji
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak menuju Jeddah, Arab Saudi, Selasa (1/7/2025) dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto untuk membahas rencana pembangunan kampung haji di Makkah.
Menag menyampaikan bahwa selain kampung haji, rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membahas tentang penyelenggaraan haji.
“Salah satu agendanya adalah rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah,” ujar Menag, saat ditemui di Terminal VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (01/07/2025).
Menurut Menag, pembangunan perkampungan haji dan umrah menjadi langkah strategis mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia yang beribadah ke Tanah Suci setiap tahunnya.
“Kita bisa bayangkan, 1,5 juta orang umrah setiap tahun dan lebih dari 220.000 orang menunaikan ibadah haji. Sudah saatnya Indonesia memiliki gagasan konstruktif untuk mendukung pelayanan jemaah secara jangka panjang,” sambungnya.
Menag menambahkan, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Misi Haji Indonesia tahun ini. Apresiasi ini disampaikan Wakil Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi saat berkunjung ke Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Makkah baru-baru ini.
“Alhamdulillah, pelaksanaan haji Indonesia secara umum dinilai baik dan mendapat apresiasi langsung dari pemerintah Saudi. Bahkan, mereka menilai jemaah haji Indonesia sebagai yang paling tertib,” jelas Menag.
Dia menambahkan bahwa meskipun pelaksanaan haji tidak sepenuhnya sempurna, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling siap menghadapi berbagai perubahan regulasi dalam sistem penyelenggaraan haji yang baru.
“Ini menjadi bukti bahwa sistem dan kesiapan kita sudah berada di jalur yang benar,” jelas Menag.
Pemerintah Indonesia berharap kerja sama bilateral khususnya pada penyelenggaraan haji dan umrah akan semakin erat dan memberikan manfaat besar bagi seluruh umat Islam Indonesia di masa yang akan datang.
/data/photo/2025/05/26/68343e1948344.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/06/11/6667e66f9a1bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5268992/original/027932600_1751328622-IMG_0495.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)