Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Kemenag RI Gelar Lomba Baca Kitab Kuning Berskala Internasional untuk Pertama Kali – Page 3

    Kemenag RI Gelar Lomba Baca Kitab Kuning Berskala Internasional untuk Pertama Kali – Page 3

    Sebagai informasi, Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) dilangsungkan di Pesantren As’adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, pada 1-7 Oktober 2025.

    Selain Indonesia, MQK juga akan menghadirkan peserta dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste.

    Total peserta MQK Internasional adalah 8.773 santri yang berasal dari 1.218 lembaga, yakni 1.161 pesantren dan 57 Ma’had Aly. MQK kali ini diselenggarakan berbasis digital, serta mengusung semangat local to global.

  • Kepala BPKH Beri Keterangan ke KPK Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

    Kepala BPKH Beri Keterangan ke KPK Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata memanggil Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah pada hari ini. Dia dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2025.

    Dari pantauan di lapangan, Fadlul selesai dimintai keterangan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekitar pukul 19.25 WIB sejak pagi tadi. Ia mengaku sudah memberikan penjelasan di hadapan penyelidik.

    “Jadi kami sudah memberikan informasi dengan jelas, secara gamblang,” kata Fadlul kepada wartawan, Selasa, 8 Juli.

    Fadlul tak mau bicara banyak soal permintaan keterangan tersebut di tahap penyelidikan tersebut. Dia menyerahkan kepada KPK untuk memberikan penjelasan.

    “Ini bagian dari komitmen kami, BPKH untuk tetap bisa menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Fadlul dimintai keterangan di tahap penyelidikan. “Benar, yang bersangkutan dimintai keterangan terkait penyelidikan perkara kuota haji (dan penyelenggaraannya, red),” tegasnya saat dikonfirmasi.

    Diberitakan sebelumnya, KPK terus menyelidiki dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2025. Pengumpulan informasi dilakukan, salah satunya dengan memanggil Khalid Basalamah yang merupakan pendakwah sekaligus pemilik Uhud Tour.

    “Ya benar (ada penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag, red),” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 19 Juni.

    Asep tak mau bicara lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup. Hanya saja, sejumlah pihak terkait mulai dipanggil penyelidik.

    Adapun dugaan korupsi ini pernah beberapa kali dilaporkan. Nama eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga terseret di dalamnya.

  • Masjid harus jadi pusat pembinaan umat yang holistik

    Masjid harus jadi pusat pembinaan umat yang holistik

    Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i dalam Sarasehan Masjid dan Lokakarya di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/HO-Kemenag

    Wamenag: Masjid harus jadi pusat pembinaan umat yang holistik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 17:24 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i menyebut masjid harus menjadi pusat pembinaan umat yang holistik, tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai episentrum transformasi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

    “Sejak masa Rasulullah hingga Khilafah Utsmaniyah, masjid adalah tempat pendidikan, pelayanan sosial, musyawarah, bahkan basis logistik perjuangan. Itu modal sosial yang sudah final,” kata Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i di Jakarta, Selasa (8/7).

    Wamenag mencontohkan Madinah sebagai model kota bercahaya (Al-Munawwarah), karena mampu menyelaraskan keragaman suku, budaya, dan agama, dalam satu sistem nilai ketuhanan.

    Ia mengajak seluruh pengelola masjid untuk menjawab kebutuhan umat secara nyata. Apabila ingin generasi muda betah di masjid, maka mesti disiapkan kebutuhan mereka.

    “Ada masjid yang punya klinik, perpustakaan, layanan zakat, bahkan beasiswa pendidikan. Itu baru menjawab zaman,” ujar Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i.

    Kendati demikian ia mengkritik reduksi fungsi masjid yang hanya dipakai untuk kegiatan ibadah tanpa keberlanjutan.

    “Kita tak bisa sekadar retorika membina keluarga sakinah, tapi tidak menghadirkan program konkret. Coba liha, berapa masjid yang menjadi pusat ekonomi umat? Berapa yang punya program pembinaan anak-anak,” katanya.

    Ia juga mengusulkan agar dana-dana keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf dikelola secara produktif oleh masjid melalui skema yang akuntabel.

    “Bayangkan jika dana wakaf umat kita kelola dengan baik. Seperti Al-Azhar di Mesir, wakafnya bahkan bisa menalangi APBN negaranya. Kita harus menuju ke sana,” ujar Wamenag.

    Ia juga menekankan pentingnya menyusun sistem kebijakan lintas sektor agar pengelolaan masjid mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

    “Saya sedang mendorong agar kepala daerah dapat memberikan hibah keagamaan lintas agama secara adil dan setara. Kita ingin kegiatan keagamaan apapun didukung negara, sesuai konstitusi,” ujarnya.

    Sebagai akademisi dan peneliti, Wamenag mengaku sedang menyusun buku strategis tentang peran sosial masjid berbasis wakaf dan zakat.

    Sementara itu Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat mengatakan Kemenag menggelar Sarasehan dan Lokakarya Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) digelar 7-9 Juli 2025 dan diikuti 300 peserta dari berbagai daerah.

    Arsad mengungkapkan masjid tidak boleh berjalan sendiri. Diperlukan sinergi multipihak dalam bentuk kolaborasi pentahelix yaitu pemerintah, ormas, akademisi, pelaku usaha, dan media, untuk menjawab isu-isu sosial umat yang kompleks seperti perceraian, kemiskinan, dan pinjaman daring ilegal.

    Sumber : Antara

  • Ini Pesan Menag soal Kesetaraan dan Kepedulian Sosial

    Ini Pesan Menag soal Kesetaraan dan Kepedulian Sosial

    Jakarta:  Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan pesan tentang pentingnya kesetaraan dan penghormatan terhadap sesama, terutama kepada anak yatim dan penyandang disabilitas. Pesan itu disampaikan dalam bentuk kisah seorang raja zalim dari kitab Isryadul ‘Ibad yang ia bawakan saat memberi tausiah dalam acara Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 2025.

    Dalam kisah tersebut, Menag mengisahkan seorang raja yang gemar menindas rakyat dan bertindak sewenang-wenang, termasuk merampas harta milik warga. Tidak ada satu pun rakyat yang berani menentangnya, hingga suatu hari datang seorang kakek berpakaian lusuh yang ingin menemui sang raja.

    Kakek itu dihalangi oleh para pengawal karena tidak berpakaian layak di sekitar istana. Ia dipukul dan ditendang, namun tubuhnya bergeming sedikit pun.

    Kepada para pengawal yang terkejut, kakek itu berkata bahwa dirinya adalah malaikat maut yang datang menjemput seseorang.  Kakek itu terus melangkah masuk ke istana, melewati berbagai penghalang dan perlakuan kasar, tanpa terluka sedikit pun.

    Ketika ia sampai di hadapan raja dan kembali menyatakan bahwa dirinya adalah malaikat maut, sang raja ketakutan. Ia memohon agar diberi kesempatan untuk bertaubat dan berjanji akan mengembalikan seluruh harta rakyat yang telah ia rampas.

    “Pesan dari kisah ini adalah jangan memandang rendah orang yang tidak berpenampilan menarik. Bisa saja mereka adalah malaikat yang sedang menguji kita,” ujar Nasaruddin.

    Nasaruddin juga menekankan bahwa Allah tidak akan tinggal diam terhadap perbuatan meremehkan dan merendahkan orang-orang yang lemah. “Jangan pernah meremehkan orang berkekurangan, anak yatim, atau orang tua renta, sebab Allah akan membalas secara langsung,” tegasnya.
     

    Dialog dan Kuis untuk Anak Yatim
    Selain menyampaikan tausiah, Menag juga berinteraksi langsung dengan para anak yatim. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti nama masjid terbesar di Indonesia dan siapa Presiden Republik Indonesia.

    Anak-anak yang dapat menjawab dengan benar langsung mendapatkan hadiah dari Menag. Acara Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 2025 yang mengusung tema “Satu Kesetaraan, Sejuta Harapan, Meraih Kebahagiaan” ini menjadi bagian dari rangkaian Peaceful Muharam 1447 H yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

    Kegiatan ini menjadi momentum penting menyuarakan kesetaraan, kepedulian, dan inklusi sosial bagi kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian.

    Jakarta:  Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan pesan tentang pentingnya kesetaraan dan penghormatan terhadap sesama, terutama kepada anak yatim dan penyandang disabilitas. Pesan itu disampaikan dalam bentuk kisah seorang raja zalim dari kitab Isryadul ‘Ibad yang ia bawakan saat memberi tausiah dalam acara Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 2025.
     
    Dalam kisah tersebut, Menag mengisahkan seorang raja yang gemar menindas rakyat dan bertindak sewenang-wenang, termasuk merampas harta milik warga. Tidak ada satu pun rakyat yang berani menentangnya, hingga suatu hari datang seorang kakek berpakaian lusuh yang ingin menemui sang raja.
     
    Kakek itu dihalangi oleh para pengawal karena tidak berpakaian layak di sekitar istana. Ia dipukul dan ditendang, namun tubuhnya bergeming sedikit pun.

    Kepada para pengawal yang terkejut, kakek itu berkata bahwa dirinya adalah malaikat maut yang datang menjemput seseorang.  Kakek itu terus melangkah masuk ke istana, melewati berbagai penghalang dan perlakuan kasar, tanpa terluka sedikit pun.
     
    Ketika ia sampai di hadapan raja dan kembali menyatakan bahwa dirinya adalah malaikat maut, sang raja ketakutan. Ia memohon agar diberi kesempatan untuk bertaubat dan berjanji akan mengembalikan seluruh harta rakyat yang telah ia rampas.
     
    “Pesan dari kisah ini adalah jangan memandang rendah orang yang tidak berpenampilan menarik. Bisa saja mereka adalah malaikat yang sedang menguji kita,” ujar Nasaruddin.
     
    Nasaruddin juga menekankan bahwa Allah tidak akan tinggal diam terhadap perbuatan meremehkan dan merendahkan orang-orang yang lemah. “Jangan pernah meremehkan orang berkekurangan, anak yatim, atau orang tua renta, sebab Allah akan membalas secara langsung,” tegasnya.
     

    Dialog dan Kuis untuk Anak Yatim
    Selain menyampaikan tausiah, Menag juga berinteraksi langsung dengan para anak yatim. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti nama masjid terbesar di Indonesia dan siapa Presiden Republik Indonesia.
     
    Anak-anak yang dapat menjawab dengan benar langsung mendapatkan hadiah dari Menag. Acara Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 2025 yang mengusung tema “Satu Kesetaraan, Sejuta Harapan, Meraih Kebahagiaan” ini menjadi bagian dari rangkaian Peaceful Muharam 1447 H yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
     
    Kegiatan ini menjadi momentum penting menyuarakan kesetaraan, kepedulian, dan inklusi sosial bagi kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (CEU)

  • Menag Buka Peluang Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut

    Menag Buka Peluang Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut

    Menag Buka Peluang Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    membuka peluang kemungkinan dibukanya
    jalur laut
    sebagai alternatif transportasi dalam pelaksanaan ibadah umrah dan haji.
    Dalam peluncuran SGIE Report 2024/2025 dan peringatan satu dekade Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Bappenas, Nasaruddin menyebut, inisiatif ini sedang didiskusikan oleh Pemerintah RI dengan otoritas Arab Saudi.
    “Digagas ke depan, kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia,” kata Nasaruddin, di Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
    Nasaruddin mengatakan, jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana
    transportasi laut
    telah tersedia, maka peluang ini dapat terlaksana.
    “Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka,” ucap dia.
    Transportasi jalur laut, kata Menag, memungkinkan jemaah dari negara-negara di kawasan Asia untuk berangkat ke Tanah Suci melalui pelabuhan seperti Jeddah tanpa bergantung sepenuhnya pada penerbangan.
    “Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses,” ujar dia.
    Nasaruddin menilai, inisiatif ini tidak hanya membuka jalur baru bagi masyarakat, tetapi juga akan memberikan nilai tambah bagi Arab Saudi.
    Terlebih lagi, pendekatan baru yang diambil Saudi kini lebih terbuka terhadap berbagai inovasi dan investasi strategis.
    “Arab Saudi ini sekarang pendekatannya sangat bisnis, dengan konsultan dari Amerika. Ini betul-betul memanfaatkan potensi geografis Saudi Arabia,” ucap dia.
    Menag berharap, dengan sistem baru ini, akses terhadap
    ibadah haji
    dan umrah bisa semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
    “Peluangnya terbuka luas,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyebut biaya haji tahun depan akan berkurang seiring dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, besaran pengurangannya belum dapat dipastikan. 

    Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, pihaknya tengah memperhitungkan kembali efisiensi ongkos haji agar dapat lebih ditekan dengan memangkas sejumlah aspek. 

    “Insyaallah kita diminta untuk lebih efisiensikan biaya haji, biaya BPIH [biaya penyelenggaraan ibadah haji] mudah-mudahan dengan berbagai upaya kita kita akan bisa mengurangi walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi kita berusaha untuk mengurangi,” kata Irfan kepada wartawan di DPR RI, Senin (7/7/2025). 

    Irfan menegaskan hingga saat ini, BP Haji belum dapat memberikan perhitungan pasti terkait biaya haji 2026. Namun, sejumlah upaya tengah dipertimbangkan untuk membuat BPIH lebih rendah dari tahun sebelumnya. 

    “Kita belum bisa memastikan karena kita cuma menghitung salah satu upayanya adalah kita akan mengurangi masa tinggal kita tentu, juga itu akan tergantung dengan penerbangan kita ingin tahu berapa lama kita bisa mendapatkan itu,” terangnya. 

    Untuk diketahui, BPIH 2025 yang disahkan oleh Kemenag dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI pada 7 Januari 2025 adalah sebesar Rp89,41 juta, turun Rp4 juta dibandingkan tahun lalu sebesar Rp93,41 juta. 

    Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp55,43 juta atau 62% dari BPIH 2025. Sisanya diambil dari rata-rata nilai manfaat dana haji sebesar Rp33,97 juta per jemaah atau 38% dari BPIH 2025.  

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji pada tahun depan bisa ditekan di antaranya dari sisi komponen pesawat hingga katering.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dahnil menyebut rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 atau tahun ini sebesar Rp89,4 juta per jemaah. 

    Angka itu turun Rp4 juta dibandingkan dari BPIH tahun lalu sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan biaya itu bisa turun lagi dari beberapa komponen. 

    “Tahun ini kan sudah ditekan menjadi berkurang dari Rp4 juta. Tahun depan juga bisa ditekan misalnya dari komponen pesawat, kemudian komponen katering dan sebagainya,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025)

  • Usai Mediasi, Warga Depok Copot Spanduk Penolakan Pembangunan Gereja
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Juli 2025

    Usai Mediasi, Warga Depok Copot Spanduk Penolakan Pembangunan Gereja Megapolitan 7 Juli 2025

    Usai Mediasi, Warga Depok Copot Spanduk Penolakan Pembangunan Gereja
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga mencopot spanduk penolakan
    pembangunan Gereja
    GBKP Runggun Alam di Jalan Pataulan Eres, Kalibaru, Cilodong,
    Kota Depok
    , Senin (7/7/2025).
    Pencopotan spanduk dilakukan setelah
    mediasi
    selesai digelar di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatimulya, Depok, siang tadi.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, seluruh pihak yang hadir dalam mediasi ikut bergeser ke lokasi
    pembangunan gereja
    .
    Beberapa di antaranya Kepala Kemenag Depok Enjat Mujiat, Kepala Bakesbangpol Depok Lienda Ratnanurdianny, perwakilan
    gereja GBKP
    Runggun Studio Alam Zetsplayrs Tarigan, camat, lurah, hingga pengurus perangkat lingkungan.
    Salah satu warga perlahan menaiki tangga lipat dan mencopot satu persatu perekat spanduk penolakan warga.
    Spanduk pertama yang dicopot bertuliskan “Kami warga menolak keras!!!
    Pembangunan gereja
    !”.
    Lalu dilanjutkan ke spanduk lainnya yang mengatasnamakan warga RT 02 dan RT 05 dari RW 03 Kelurahan Kalibaru.
    “Kami seluruh warga RT 02 RT 05 RW 03 menolak keras!!! untuk mendirikan pembangunan gereja di lingkungan kami. Karena tidak pernah menghargai warga dan lingkungan kami.”
    Spanduk-spanduk penolakan warga ini bersinggungan dengan sebuah plang persegi panjang dan memiliki logo Pemerintah Kota Depok.
    Plang yang dipasang menggunakan penyangga bambu ini diangkat dan dipindahkan ke bagian dalam lahan pendirian gereja, atau dibalik seng besi.
    Plang itu merupakan tanda izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor 6-15.8/0642/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2025 yang terbit pada 4 Maret 2025 untuk gereja tersebut.
    Tak hanya itu, plang juga bertuliskan “Barang siapa yang mencabut tanda pengenal ini dapat dikenakan sanksi Pasal 406.Jo. Pasal 526 KUHP”.
    Ketua Marturia
    Gereja GBKP
    Runggun Studio Alam Depok, Zetsplayrs Tarigan menyampaikan, mediasi yang digelar menyoroti kesalahpahaman komunikasi.
    Dalam waktu dekat, pihak gereja akan menyusun rencana pertemuan dengan para warga untuk meluruskan komunikasi dan menunggu situasi lebih kondusif.
    “Sekarang kita sudah ada kebersamaan, ada rencana pertemuan, ada resolusi dari gereja kepada warga bagaimana nantinya bisa kita laksanakan pembangunan gereja kita,” ucap Zetsplayrs saat ditemui Kompas.com di lokasi, Senin.
    “Ya maksimal dua bulan, ada tenggang waktu untuk kita bersosialisasi ke warga,” sambungnya.
    Hasil mediasi juga meminta kesediaan pihak gereja hal-hal yang bisa membantu kebutuhan warga setempat saat pembangunan bisa dilakukan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setoran BLU Ditarget Rp99 T, Kemenkeu Jamin Tak Ada Kenaikan Biaya

    Setoran BLU Ditarget Rp99 T, Kemenkeu Jamin Tak Ada Kenaikan Biaya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan memperkirakan, setoran dari penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) akan melampaui target pada tahun ini.

    Berdasarkan dokumen Prognosis APBN Semester II Tahun 2025, pendapatan BLU sampai akhir tahun akan mencapai Rp 99,3 triliun, lebih tinggi dari target tahun awal yang dicantumkan dalam APBN 2025 senilai Rp 77,9 triliun.

    Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan mengatakan, potensi penerimaan BLU yang akan mencapai 127,4% dari target itu tanpa harus menaikkan tarif layanan BLU.

    “Oh enggak-enggak (kenaikan tarif layanan),” kata Rofyanto saat ditemui di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Rofyanto menjelaskan, potensi kenaikan BLU itu kata dia murni karena naiknya kinerja perekonomian. Bila aktivitas ekonomi dalam negeri naik, ia memastikan pendapatan BLU biasanya ikut terkerek.

    “Sebetulnya kan kalau BLU yang kaya RS, kemudian perguruan tinggi, dan sebagainya itu kan memang kan kalau kinerja ekonominya bagus dia akan bisa melampaui targetnya. Kayak yang layanan Polri, Imigrasi, dan sebagainya,” ujar Rofyanto.

    Sebagai informasi, dalam dokumen Prognosis APBN Semester II Tahun 2025 disebutkan Kinerja Pendapatan BLU pada Semester II-2025 masih didukung oleh pendapatan BLU Nonsawit, antara lain berasal dari Pendapatan Satker BLU yang berada di bawah kewenangan Kemenkes, Kemendiktisaintek, Kemenkomdigi, Kemenhan, dan Polri.

    Sementara itu, penurunan rata-rata harga referensi CPO Kemendag, masih akan menjadi tantangan bagi Pendapatan BLU Sawit dari Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

    Pendapatan BLU pada Semester II-2025 diperkirakan mencapai Rp58,97 triliun atau 75,7% dari APBN tahun 2025. Secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2025, Pendapatan BLU diperkirakan akan mencapai Rp99,30 triliun atau 127,4% dari APBN 2025.

    Sementara itu, Realisasi Pendapatan BLU sampai dengan Semester I-2025 sebesar Rp40,33 triliun atau mencapai 51,8% terhadap target APBN 2025.

    Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pendapatan BLU sawit, pendapatan jasa layanan perbankan BLU, dan pendapatan pengelolaan kawasan otorita.

    Capaian realisasi penerimaan BLU pada enam K/L terbesar secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

    1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

    Realisasi BLU Kemenkeu pada Semester I tahun 2025 mencapai Rp13.234,6 miliar atau 45,5 persen terhadap target APBN 2025. Realisasi tersebut terkontraksi 22,6 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan tarif Pungutan Ekspor (PE) sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

    2. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

    Realisasi BLU Kemenkes pada Semester I tahun 2025 mencapai Rp9.878,2 miliar atau 46,2 persen terhadap target APBN 2025. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,0 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Peningkatan tersebut bersumber dari perluasan layanan (seperti layanan di luar jam kerja dan poliklinik eksekutif) serta pendapatan dari belanja modal gedung yang dilakukan sepanjang tahun 2024 akan memberikan dampak peningkatan PNBP pada 2025.

    3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)

    Realisasi BLU Kemendiktisaintek pada Semester I tahun 2025 mencapai Rp4.035,6 miliar atau 45,6 persen terhadap target APBN 2025. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 0,9 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Peningkatan ini dikarenakan adanya penetapan 12 BLU Pendidikan sehingga dapat memberikan substitusi pada PNBP yang hilang dari 2 BLU yang menjadi PTN BH pada tahun 2024.

    4. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi)

    Realisasi BLU Kemenkomdigi pada Semester I tahun 2025 mencapai Rp3.552,2 miliar atau 97,2 persen terhadap target APBN 2025. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 36,5 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Peningkatan berasal dari: (1) Kenaikan penerimaan Universal Service Obligation (USO) seiring pertumbuhan pendapatan kotor penyelenggaran telekomunikasi, dan (2) Realisasi Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) belanja modal BLU pada bulan Februari tahun 2025 dari pengembalian PPN Hot Back Up Satellite tahap tiga.

    5. Kementerian Agama (Kemenag)

    Realisasi BLU Kemenag pada Semester I tahun 2025 mencapai Rp1.743,6 miliar atau 45,4 persen terhadap target APBN 2025. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pada jasa layanan pendidikan.

    6. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

    Realisasi BLU Polri pada Semester I tahun 2025 mencapai Rp1.181,2 miliar atau 47,3 persen terhadap target APBN 2025. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 8,7 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada pendapatan jasa layanan rumah sakit

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Politik kemarin, dari calon nama dubes hingga isu pemisahan pemilu

    Politik kemarin, dari calon nama dubes hingga isu pemisahan pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa menarik terkait isu politik terjadi sepanjang Minggu (6/7). Dari calon mana duta besar (dubes) hingga isu pemisahan pemilu.

    Berikut adalah rangkaian berita politik yang telah dirangkum Antara.

    1. Komisi I laporkan 24 nama calon dubes ke Pimpinan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 nama calon duta besar (dubes) kepada Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa semua proses uji kelayakan dan kepatutan sudah dilalui. Hasil dari tes tersebut, kata dia, akan diserahkan ke Pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan penempatan di berbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara sahabat dan Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional.

    Baca di sini

    2. Prabowo tiba di Museum Seni Modern Rio untuk hadiri pleno KTT BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Brasil, Minggu, untuk menghadiri rangkaian kegiatan rapat pleno KTT BRICS 2025 bersama negara anggota dan mitra.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 10.52 waktu setempat dengan dikawal Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Wamenkeu Thomas Djiwandono dengan menggunakan mobil sedan Mercedes-Maybach hitam berbendera RI.

    Baca di sini

    3. Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri sekaligus cendekiawan muda Indonesia Gugun Gumilar mengapresiasi catatan emas diplomasi RI Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).

    Hal tersebut terkait dengan adanya peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerja sama lintas sektor dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi

    Baca di sini

    4. Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri lepas kontingen untuk Hari Bastille

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melepas keberangkatan kontingen Patriot Indonesia II untuk mengikuti perayaan Hari Bastille di Prancis.

    “Dalam rangka mengikuti Hari Bastille tanggal 14 Juli sebagai kontingen kehormatan, yang memperingati kebangkitan revolusi Prancis” ujar Menhan di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    5. DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    Ponorogo, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi.

    “Pemilu seharusnya digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau dipisah dan jaraknya 2,5 tahun, ini jelas tidak sesuai konstitusional,” ujar Supriyanto dalam keterangannya, Minggu

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri sekaligus cendekiawan muda Indonesia Gugun Gumilar mengapresiasi catatan emas diplomasi RI Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).

    Hal tersebut terkait dengan adanya peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerja sama lintas sektor dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.

    “Saya mengapresiasi kunjungan ini menghasilkan penandatanganan berbagai kesepakatan bisnis senilai sekitar 27 miliar dolar AS (sekitar Rp440 triliun) antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi, mencakup sektor energi bersih, petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan,” kata Gugun dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran MBS di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (2/7).

    Indonesia dan Arab Saudi menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan sehingga dalam lima tahun terakhir, total perdagangan bilateral mencapai sekitar 31,5 miliar dolar AS, menjadikan Arab Saudi sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk.

    Selain itu, kunjungan Prabowo tersebut juga membahas rencana kampung haji.

    Gugun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana realisasi kampung haji.

    “Saya juga ikut dalam merencanakan proses pertemuan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Pak Menko (Koordinator Bidang Pangan) Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roeslani, di mana mereka mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” ujar Gugun.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun tahun yang akan datang.

    Hal tersebut bukti komitmen pemerintah sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jamaah Indonesia.

    “Insyaallah Presiden Prabowo mencatat diplomasi emas RI dengan Arab Saudi dengan keseriusan dalam mewujudkan kampung haji Indonesia dan Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” ucap Gugun.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.