Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Bupati Pamekasan Kholilurrahman Berlakukan Aturan Jam Malam, Batasi Anak di Luar Rumah Kecuali Kondisi Darurat Surabaya 26 November 2025

    Bupati Pamekasan Kholilurrahman Berlakukan Aturan Jam Malam, Batasi Anak di Luar Rumah Kecuali Kondisi Darurat Surabaya 26 November 2025

    Bupati Pamekasan Kholilurrahman Berlakukan Aturan Jam Malam, Batasi Anak di Luar Rumah Kecuali Kondisi Darurat
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Bupati Pamekasan Kholilurrahman resmi memberlakukan jam malam terhadap anak pada malam hari, Rabu (26/11/2025).
    Pemberlakukan jam malam berlaku sejak dikeluarkannya surat edaran nomor 300/XXX/432.305/2025.
    Edaran tersebut disebar melalui sejumlah instansi pemerintah tingkat kabupaten hingga pemerintah tingkat desa dan kelurahan.
    Anak dilarang berada di luar rumah sejak pukul 22.00 hingga pukul 04.00 pagi. Kecuali sedang dalam kondisi darurat bencana, sepengetahuan orang tua ataupun sedang dalam mengikuti kegiatan keagamaan.
    “Boleh di luar rumah juga kalau sedang mengikuti kegiatan sekolah atas sepengetahuan orang tua,” ucap
    Kholilurrahman
    .
    Dia menjelaskan, pemberlakuan jam malam berdasarkan Surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2025, Nomor 800.82.1/225/SJ, Nomor 1 tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025.
    “Perlu diberlakukan jam malam sesuai surat edaran bersama dua menteri sehingga kami menerapkan jam malam untuk anak pada malam hari,” katanya.
    Bupati dua periode tersebut mengatakan, selama pemberlakuan
    jam malam anak
    dilarang beraktivitas di luar rumah dan dilarang berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan orang tua.
    Termasuk melarang anak berkumpul dengan komunitas yang mengarah pada tindakan kriminalitas, kenakalan remaja, pergaulan bebas, minuman keras hingga narkotika.
    “Bagi yang melanggar ketentuan kami akan lakukan pembinaan kepada anak dan orang tua,” ucapnya.
    Pihaknya mengajak para orang tua bersama-sama melakukan pengawasan terhadap anak. Termasuk menertibkan anak tidak keluar rumah saat malam hari.
    Selain itu, pihaknya mengajak masyarakat kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan fokus untuk perlindungan anak.
    “Mari kita jaga bersama-sama hak-hak anak. Dan memberlakukan jam anak demi masa depan mereka,” katanya.
    Jumadi (45) warga Pamekasan mengaku mendukung adanya pemberlakuan jam malam pada anak sehingga hal-hal negatif pada pergaulan anak bisa dihindari.
    “Kami sangat mendukung edaran
    Bupati Pamekasan
    Kholilurrahman. Dengan begini akan meminimalisir terjadinya tawuran yang pernah terjadi di Pamekasan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puluhan Pesantren Berkondisi Rawan, Harus Segera Direhabilitasi

    Puluhan Pesantren Berkondisi Rawan, Harus Segera Direhabilitasi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, sedikitnya 80 pesantren telah teridentifikasi punya tingkat kerawanan bangunan yang tinggi, dan harus segera direhabilitasi.

    “Banyak pesantren tidak memiliki persiapan memadai untuk menghadapi kondisi darurat, sehingga Kementerian Agama menjadi pihak pertama yang turun tangan memberikan bantuan awal,” kata dia dalam acara International Conference on Indonesian Islam: Why Indonesia as a New Center of Muslim Civilization? di Sport Center UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (26/11/2025).

    Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Nasaruddin menegaskan, tak bisa bekerja sendiri, demi mencegah kejadian seperti yang terjadi di Sidoarjo beberapa waktu lalu.

    “Kami berkolaborasi dengan instansi terkait. Ini yang terakhir, jangan lagi ada,” ungkap dia.

    “Atas arahan Bapak Presiden, kami diminta mendata pesantren yang rawan. Kementerian PUPR dan Kementerian Agama diminta memastikan jangan sampai terjadi lagi,” sambungnya.

    Menurut Nasaruddin, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian penuh terhadap hadirnya pesantren yang aman dan nyaman untuk para santri.

    Karenanya, Kemenag memastikan program rehabilitasi ini akan menjadi prioritas, mengingat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, pembinaan moral, dan penguatan nilai-nilai bangsa bagi jutaan santri di seluruh Indonesia.

    “Presiden kita sangat proaktif untuk memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren. Kita bersyukur karena instruksi beliau jelas, itu harus diperbaiki sebelum terjadi informasi yang lebih buruk,” jelas Nasaruddin.

  • Menag Sebut Ada 80 Bangunan Pondok Pesantren Rawan Ambruk di Seluruh Indonesia

    Menag Sebut Ada 80 Bangunan Pondok Pesantren Rawan Ambruk di Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 80 pondok pesantren di tanah air yang memiliki kondisi fisik dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Artinya, bangunannya berisiko sewaktu-waktu ambruk.

    Hal tersebut dituturkan Nasaruddin di sela-sela menghadiri International Conference of Indonesian Islam, yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/11/2025).

    “Kita inventarisir ada sekitar 80 pondok pesantren yang punya tingkat kerawanan yang sangat tinggi,” beber Nasaruddin.

    Dirinya menyebut, hal itu terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan audit terhadap seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia, setelah tragedi ambruknya gedung Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, akhir September silam.

    “Maka itu kami kerjasama atas arahan Bapak Presiden. Sama, jangan terjadi seperti ini lagi. Maka Kementerian PU dan Kementerian Agama diminta untuk mendata pesantren yang rawan,” tegasnya.

    Nasaruddin juga menerangkan, Presiden Prabowo memberi instruksi agar pondok pesantren yang memiliki kerawanan tinggi untuk segera diperbaiki. Hal tersebut untu mengantisipasi peristiwa naas Al Khoziny yang menewaskan setidaknya 63 santri, tidak terulang di masa depan.

    “Presiden langsung memberikan instruksi itu harus diperbaiki sebelum terjadinya korban. Ya, dan inilah kita bersyukur presiden kita itu sangat proaktif untuk memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren,” katanya

    Sementara soal Tragedi Al Khoziny sendiri, Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengaku langsung meninjau ke lokasi kejadian. Pihaknya juga telah memberikan berbagai macam bantuan darurat, hingga berkolaborasi dengan instansi lain untuk melakukan penanganan sesegera mungkin.

    “Maka itu kami kerjasama atas arahan bapak presiden. Sama, jangan terjadi seperti ini lagi. Maka Kementerian PU dan Kementerian Agama diminta untuk mendata pesantren yang rawan,” pungkasnya.

  • Banom PKB Gelar Retret Lintas Agama, Ingin Anak Muda Berani Speak Up Isu Intoleran 

    Banom PKB Gelar Retret Lintas Agama, Ingin Anak Muda Berani Speak Up Isu Intoleran 

    JAKARTA – Badan Persaudaraan Antariman (Berani), badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan menggelar Kemah Lintas Iman pada 28–30 November 2025 di Buperta Cibubur.

    Retret dirancang sebagai ruang pertemuan bagi anak muda dari berbagai latar agama untuk mendorong keberanian melawan isu intoleransi.

    Ketua Steering Committee Kemah Lintas Iman, Carolus L. Tindra, menjelaskan kegiatan ini berangkat dari kekhawatiran meningkatnya perspektif negatif terhadap keberagaman yang dinilai dapat menghambat visi Indonesia Emas 2045.

    “Salah satu dari studi di lapangan, satu hal yang ternyata bisa menjadi penghambat adalah banyaknya perspektif negatif tentang keberagaman. Padahal sebetulnya keberagaman ini harusnya menjadi kekuatan,” kata Carolus di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa, 25 November.

    Ia menyebut Kemah Lintas Iman digelar sebagai ruang dialog yang mempertemukan anak muda dari berbagai agama, budaya, dan latar belakang keluarga maupun pendidikan. Menurut Carolus, target utama kegiatan ini adalah menghasilkan generasi muda yang tidak pasif ketika berhadapan dengan isu intoleransi.

    “Outputnya adalah kita ingin mencetak orang-orang muda yang berani speak up ketika ada isu-isu intoleran yang ada di Indonesia,” ujar dia.

    Peserta kegiatan retret ini dibatasi untuk usia 18–35 tahun sebagai kelompok yang dianggap strategis dalam upaya mendorong keberanian menyuarakan toleransi.

    “Jadi memang kita khususkan untuk pemuda-pemuda yang memang ini bisa menjadi tempat untuk kita bisa speak up ke depannya ketika melawan isu-isu intoleran,” tutur Carolus.

    Sementara itu, Ketua Umum Berani, Lorens Manuputty, menyampaikan sejumlah tokoh direncanakan hadir, ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai inisiator acara. Panitia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir.

    “Pak Prabowo pun juga demikian, kami sudah bersurat bahkan sudah berkomunikasi dengan Pak Presiden. Kami berharap beliau juga bisa hadir,” ucap Lorens.

    Sejumlah pejabat lainnya juga diundang dalam acara tersebut, di antaranya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar dan beberapa pimpinan komisi di DPR RI yang terkait dengan isu keagamaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

  • 8 ASN Pemprov Jateng Wajib Pakai Sarung Tiap Jumat, Gus Yasin: Sudah Diterapkan, Itu Aturan Gubernur Regional

    8 ASN Pemprov Jateng Wajib Pakai Sarung Tiap Jumat, Gus Yasin: Sudah Diterapkan, Itu Aturan Gubernur Regional

    ASN Pemprov Jateng Wajib Pakai Sarung Tiap Jumat, Gus Yasin: Sudah Diterapkan, Itu Aturan Gubernur
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin buka suara mengenai aturan wajib berpakaian ala santri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap hari Jumat.
    Aturan yang baru dikeluarkan Gubernur
    Jawa Tengah
    Ahmad Luthfi meminta agar setiap Jumat ASN laki-laki dianjurkan memakai bawahan sarung batik.
    Yasin membenarkan aturan penggunaan sarung tersebut sudah diberlakukan sejak beberapa waktu lalu.
    “Itu kan aturan gubernur, sudah (diterapkan) kan, sejak berapa hari ya? Sejak dua minggu yang lalu apa ya? Seragamnya kita tetapkan hari Jumat pakai sarung,” ucap Yasin saat dijumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (25/11/2025).
    Dia menuturkan kebijakan itu diatur dalam Surat Edaran (SE)
    Gubernur Jawa Tengah
    Nomor B/800.1.12.5/83/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang memuat aturan mengenai Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Pemprov Jawa Tengah yang baru.
    “Ketentuan khusus untuk penggunaan PDH khas Jawa Tengah bagi ASN pria dengan alternatif berupa kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau pendek warna putih dengan bawah sarung batik; atasan batik/lurik/tenun lengan panjang dan/atau pendek dengan bawahan sarung batik; pegawai pria dapat menggunakan peci, dan alasa kaki berupa sandal selop/sandal gunung/sepatu,” tulis SE tersebut.
    Sementara itu, ditanya mengenai alasan penggunaan sarung bagi ASN pria setiap hari Jumat itu, Gus Yasin mengaku tak mengetahui karena aturan itu digagas oleh Gubernur Jateng.
    “Alasan? Saya enggak tahu, tanya Pak Gub,” ujarnya.
    Sebelumnya, aturan penggunaan sarung sempat menuai perdebatan di media sosial. Akun TikTok @awfuadi11 mengunggah video saat dirinya mengenakan sarung di hari Jumat.
    “Per November 2025 ASN di Jawa Tengah wajib menggunakan sarung batik tiap hari Jumat,” tulisnya.
    Sebagian warganet menilai aturan itu condong mengarah pada agama tertentu sehingga muncul banyak komentar yang menyampaikan ketidaksetujuannya.
    “Seragam itu yg universal bukan mewakili sekelompok,” tulis akun @yoel007.
    “Mungkin kalo dibawah kemenag ok, tp kalo yg di instansi negri kayaknya kok gimana gitu ya apa ga LEBH baik bawah ttp pake celana panjang,” tulis @wd9757.
    “Kebijakan baru Gubernur Jateng menetapkan ASN pria memakai sarung batik tiap Jumat sebagai bagian dari ‘Pakaian Khas Jawa Tengah’. Langkah ini bernilai budaya, tapi warga menilai pemerintah semestinya memprioritaskan kebijakan yang lebih mendesak mulai dari kualitas layanan publik, pendidikan, hingga urusan ekonomi rakyat. Piye nek menurutmu cah?” tulis akun @heysemarang.
    Dari ratusan komentar, sebagian besar mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut karena dianggap berlebihan dalam mengatur pakaian pegawai pemerintah yang kini identik dengan identitas muslim.
    “Semua tidak muslim Pak, kalau memang mau mengenalkan budaya kan bisa pakai baju adat/batik. Dan masih ada hal-hal urgent lainnya yang harus Bapak urus,” tulis @intancwidya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Tergiur, Kemenag Sulsel Ingatkan Tidak Ada Haji Furoda 2026

    Jangan Tergiur, Kemenag Sulsel Ingatkan Tidak Ada Haji Furoda 2026

    Liputan6.com, Jakarta Menjelang musim haji 2026, Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran keberangkatan Haji Furoda. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi dipastikan menutup pintu masuk bagi jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi.

    Kepala Bidang Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail, menegaskan bahwa pengetatan dari otoritas Saudi akan membuat semua jalur nonresmi mustahil tembus. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh janji manis keberangkatan instan.

    “Untuk Haji Furoda, saya tegaskan kepada warga Sulsel. Jangan mudah tergoda oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana,” ujar Ikbal kepada wartawan di Kantor Kemenag Sulsel, Selasa (25/11/2025).

    Ikbal mengatakan, ia menyaksikan langsung bagaimana pemerintah Arab Saudi memperketat pintu masuk serta melakukan penggeledahan di penginapan Mekkah dan Madinah untuk mencari jemaah tanpa visa resmi.

    “Kami saksikan langsung tahun 2025 kemarin, tidak ada yang bisa lolos di luar jemaah yang menggunakan visa haji,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat menjadi korban penipuan berkedok Haji Furoda. Namun, para korban enggan melaporkan kejadian tersebut ke Kemenag.

    “Jadi saya harapkan banyak korban di luar sana, tapi mereka enggak mau melapor. Jangan sampai bapak ibu jadi korban selanjutnya,” ujarnya.

    Selain itu, Kemenag Sulsel juga kini mulai membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) 2026. Total BIPIH sekitar Rp 55 juta, namun jemaah hanya perlu melunasi Rp 30.893.179 setelah memotong setoran awal Rp 25 juta.

    “Jumlah Bipih yang Rp 55 jutaan tersebut, masih dikurangi dengan setoran awal Jemaah Haji yang berjumlah Rp 25 juta. Maka jemaah haji dari Embarkasi Makassar, khususnya Sulsel sisa membayar Rp 30,893,179 untuk pelunasan biaya hajinya,” tuturnya.

    Ikbal menjelaskan bahwa pelunasan tahap pertama diperuntukkan bagi jemaah reguler yang tertunda, jemaah yang masuk kuota 2026, serta jemaah lansia prioritas. Ia menegaskan bahwa pelunasan hanya bisa dilakukan setelah jemaah dinyatakan sehat.

    “Pelunasan di bank hanya dilakukan setelah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan apakah itu kebijakan karena kasihan atau apapun,” tegasnya.

    Ia juga memastikan pemeriksaan kesehatan akan diulang menjelang keberangkatan.

    “Walaupun hari ini dikatakan sehat dan bisa membayar pelunasan. Sebelum pemberangkatan pun akan dilaksanakan cek ulang untuk memastikan benar-benar layak berangkat,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Sulsel untuk tahun 2026 juga meningkat menjadi 9.667 orang, dari sebelumnya 7.272 orang pada 2025.

  • Ada Hampir 8.000 Perkawinan Anak di Jateng Tahun Lalu, Bagaimana Upaya Menekannya? Regional 25 November 2025

    Ada Hampir 8.000 Perkawinan Anak di Jateng Tahun Lalu, Bagaimana Upaya Menekannya? Regional 25 November 2025

    Ada Hampir 8.000 Perkawinan Anak di Jateng Tahun Lalu, Bagaimana Upaya Menekannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sepanjang 2024, terdapat 7.903 kasus perkawinan anak di Jawa Tengah. Dari jumlah itu, 6.082 merupakan anak perempuan dan 1.821 anak laki-laki.
    Tingginya angka tersebut membuat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)
    Jawa Tengah
    memperkuat peran kader dalam upaya pencegahan dan penanganan
    perkawinan anak
    .
    Program Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (Pandu Cinta) menjadi salah satu langkah yang kini diandalkan untuk menekan angka tersebut.
    Ketua TP
    PKK Jateng
    , Nawal Arafah Yasin, menjelaskan Pandu Cinta merupakan implementasi program Cepak (Cegah Perkawinan Anak) dari TP PKK pusat.
    Program ini melibatkan kader PKK di lapangan untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan intervensi keluarga.
    “Bagaimana kita bersama-sama memiliki satu komitmen untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak,” kata Nawal usai membuka Sosialisasi Pandu Cinta di Gedung TP PKK Jateng, Senin (24/11/2025).
    PKK juga menggandeng beragam pihak, mulai dari MUI, pengadilan agama, Baznas, hingga organisasi perlindungan perempuan dan anak.
    Menurut Nawal, pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan edukasi. Salah satu langkah penting adalah memperketat proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama agar tidak mudah diberikan.
    Selain itu, ketahanan keluarga perlu diperkuat agar anak tidak rentan terjerumus dalam perkawinan usia dini.
    “Kita bekerja sama dengan Kemenag untuk bimbingan pranikah bagi anak yang terpaksa menikah atau mendapat dispensasi,” ujar Nawal.
    Nawal menyebut beberapa faktor yang memicu
    perkawinan anak di Jateng
    , di antaranya kemiskinan, rendahnya pendidikan, kehamilan di luar nikah, serta kurangnya pemahaman tentang risiko menikah terlalu muda.
    Dampaknya tak sedikit: mulai dari putus sekolah, meningkatnya kemiskinan, risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga perceraian.
    Dengan penguatan kader PKK dan intervensi program Pandu Cinta, Nawal berharap tren perkawinan anak bisa ditekan.
    “Harapannya hak-hak anak terpenuhi, mereka tetap bisa sekolah dan mengembangkan masa depannya,” ujarnya.
    Langkah lain untuk mencegah perkawinan anak adalah mendorong aktivitas Forum Anak dan Forum Generasi Berencana (Genre). Kedua forum ini berperan mengembangkan potensi remaja dan menjauhkan mereka dari pergaulan bebas maupun risiko seks di luar nikah.
    “Kalau terus disosialisasikan, insyaallah bisa meminimalisir narkoba, pernikahan anak, dan seks di luar nikah,” kata Bunda Forum Anak Jateng tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buka Family Run, Wamenag Soroti Angka Keretakan Keretakan Rumah Tangga di Jabar Mencapai 90 Ribu Kasus

    Buka Family Run, Wamenag Soroti Angka Keretakan Keretakan Rumah Tangga di Jabar Mencapai 90 Ribu Kasus

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan nasional yang kuat.

    Pernyataan itu disampaikan saat membuka kegiatan Sakinah Family Run 5K di Pintu Barat GOR Saparua, Bandung, Minggu (23/11/2025).

    Kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ketahanan keluarga. Jawa Barat menjadi salah satu fokus perhatian, menyusul data pada 2024 yang mencatat hampir 90.000 kasus keretakan rumah tangga di provinsi tersebut.

    “Tantangan yang kita hadapi di Jawa Barat, dengan angka keretakan rumah tangga yang cukup tinggi, harus menjadi perhatian bersama. Ini adalah potensi kerugian sosial yang harus kita mitigasi,” ujar Romo Syafi’i.

    Ia menekankan bahwa keluarga adalah unit terkecil yang menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, ketahanan keluarga menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.

    “Ketahanan satu bangsa diawali dari ketahanan keluarga. Jika keluarga baik, harmonis, dan kokoh, maka kehidupan nasional kita juga akan kuat. Maka, mari jadikan momen ini untuk merawat kebersamaan,” tegasnya.

     

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara.

  • Kemenag Sebut Peluasan PPG Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Kemenag Sebut Peluasan PPG Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Agama (Kemenag) menyebut kesejahteraan guru terus menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk melalui perluasan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tahun ini meningkat hingga 700%.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan melalui perluasan PPG, kesejahteraan guru semakin baik.

    “Banyak kemajuan yang sebelumnya belum pernah kita capai,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Kemenag, Minggu (23/11/2025).

    Nasaruddin menuturkan bahwa perbaikan kesejahteraan tersebut semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2025, misalnya, sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

    “Pengembangan PPG mencapai 700%. Sebelumnya kenaikannya hanya sekitar 20–30% per tahun. Tahun ini meningkat menjadi 700%,” kata Menag.

    Saat ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama sedang mengikuti PPG, dan totalnya mencapai 206.411 guru sepanjang 2025, naik drastis dari 29.933 peserta pada 2024.

    Menag menambahkan bahwa perluasan akses PPG kini menjangkau seluruh guru lintas agama.

    “Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. Sekarang kita berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi,” ucapnya.

    Nasaruddin menilai kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghapus disparitas dalam peningkatan kompetensi guru.

    Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga memperluas jalan karier bagi para pendidik honorer. Dalam 3 tahun terakhir, sebanyak 52.000 guru honorer berhasil diangkat menjadi PPPK, memberikan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.

    “Tidak boleh ada diskriminasi. Inilah wajah Kementerian Agama sekarang,” tutur Menag.

    Menanggapi masih adanya guru madrasah yang menerima honor sangat rendah, Menag Nasaruddin menyebut bahwa sejumlah langkah perbaikan telah mulai berjalan.

    “Sekarang sudah mulai ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan peningkatan kesejahteraan, dan undang-undang guru dan dosen ini kita akan revisi dan nanti itu kalau terwujud,” kata Menag

    Menag berharap revisi undang-undang tersebut dapat menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan.

    “Tidak boleh ada perbedaan antara dosen perguruan tinggi umum dan dosen perguruan tinggi keagamaan, begitu juga antara guru madrasah dan guru SD. Semua adalah anak bangsa, tidak boleh ada diskriminasi,” pungkasnya.

  • Inilah Kalender Libur Nasional 2026

    Inilah Kalender Libur Nasional 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah merilis kalender libur nasional dan cuti bersama 2026. Berikut ini info lengkap kalender libur nasional dan cuti bersama 2026.

    Dengan adanya kalender libur nasional dan cuti bersama 2026 itu, diharapkan pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga agenda pribadi masyarakat dapat diatur lebih efisien.

    Putusan terkait libur dan cuti bersama 2026 tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025 dan Nomor 5/2025 dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    “Untuk tahun 2026, total hari libur nasional ditetapkan sebanyak 17 hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, cuti bersama disepakati sebanyak 8 hari,” ujar Menteri Koordinator PMK Pratikno dalam keterangan resmi, pada akhir September 2025 lalu.

    Berikut Tanggal Libur Nasional dan Cuti Bersama seperti dilansir dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025 dan Nomor 5/2025 dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM)

    Kalender Libur Nasional 2026

    Kamis, 1 Januari: Tahun Baru
    Jumat, 16 Januari: Isra Mikraj Nabi Muhammad
    Selasa, 17 Februari : Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Kamis, 19 Maret: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1984)
    Sabtu-Minggu, 21-22 April: Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat, 3 April: Wafat Yesus Kristus
    Minggu 5 April: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    Jumat, 1 Mei: Hari Buruh Internasional
    Kamis, 14 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
    Rabu, 27 Mei: Idul Adha 1447 Hijriah
    Minggu 31 Mei: Hari Raya Waisak 2570 BE
    Senin, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
    Selasa, 16 Juni: 1 Muraham Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
    Senin, 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan
    Selasa, 25 Agustus: Maulid Nabi Muhammad
    Jumat, 25 Desember: Kelahiran Yesus Kristus

    Cuti Bersama 2026

    Senin, 16 Februari: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Jumat, Senin dan Selasa, 20,23 dan 24 Maret: Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat, 15 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
    Kamis, 28 Mei: Idul Adha 1447 Hijriah
    Kamis, 24 Desember: Kelahiran Yesus Kristus