Kementrian Lembaga: Kemenag

Ini harapan Ponpes Assiddiqiyah Jakarta terkait CKG

Jakarta (ANTARA) – Pondok Pesantren (Ponpes) Assiddiqiyah Jakarta di Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat berharap agar Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah tersebut dilaksanakan sampai tuntas.

“Harapan ke depan program ini bukan cuma formalitas atau untuk direkam media gitu. Saya sangat amat berharap itu wujud nyata yang peduli benar-benar dengan santri. Kayak hari ini, jadi terasa juga di hati para santri,” ungkap Pengurus Bagian Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Putri di Ponpes Assiddiqiyah Mumlatul Hidayah (23) di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan para santri pernah dilakukan pada awal 2025 dan kini dilakukan kembali dalam kerangka program CKG, dengan total sekitar 100 lebih peserta.

“Ini dilakukan berkala dengan jumlah santri di sini 830. Ini kloter pertama, ada lagi kloter selanjutnya sampai ke delapan kali. Harapannya berjalan sampai tuntas,” lanjut Mumlatul.

Lebih lanjut, kata Mumlatul, program CKG ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan para santri.

Sebelumnya, beberapa santri terindikasi mengalami anemia atau HB yang rendah. Namun kali ini, hasil pemeriksaan menunjukkan para santri berada dalam kondisi yang lebih sehat dan bugar.

“Alhamdulillah pemeriksaan kali ini baik. Karena pemeriksaan sebelumnya itu sempat beberapa santri idnikasi gejala anemia, HB-nya rendah. Tadi pun tanggapan dari Kemenkes, “oh iya sekarang udah baik ya Mbak?” Udah pada bugar gitu, kelihatan lebih segar. Berarti ada perbaikan dari yang sebelumnya,” katanya.

Kendati pun demikian, sejumlah penyakit biasanya dialami oleh para santri baru.

“Iya itu musiman. Rata-rata yang gatal itu santri baru, karena adaptasi ke air. Kalau yang lain itu yang gatal-gatal itu jarang. Kayak biang keringat aja,” kata dia.

Selain itu, sakit mata juga kerap menyebar lantaran beberapa kebiasaan para santri yang salah.

“Kalau yang lain, sakit biasanya musiman, sakit mata, pasti beberapa ada. Tapi pasti kami cegah, kami kasih edukasi, kalau sakit mata itu jangan dikucek, jangan disentuh kecuali pakai tisu. Anak-anak kadang bandel, kayak megang mata, terus nanti megang alat makan, dia pegang temannya. Jadi nyebar,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta jajaran, baik tingkat pusat maupun kantor wilayah di seluruh provinsi, mengawal kesuksesan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah keagamaan.

“Kepada seluruh kepala kanwil se-Indonesia, kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah yang tidak mendapatkan pemeriksaan, nanti akan saya panggil para kepala kanwil dan kankemenag-nya,” kata Menteri Agagam Nasaruddin.

Ia menjelaskan pelaksanaan CKG akan menjadi kesempatan penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, khususnya mencetak generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

Ia menjelaskan pelaksanaan CKG menyasar madrasah, pesantren, satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu (Widyalaya) dan Buddha (Dhammasekha).

Langkah ini, ujar dia, memperkuat komitmen dan dukungan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan inklusif lintas iman.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/08/2025 17:29
CKG di Seluruh Sekolah Keagamaan, Menag: Tidak Ada Pembeda Agama Apapun Nasional 4 Agustus 2025

CKG di Seluruh Sekolah Keagamaan, Menag: Tidak Ada Pembeda Agama Apapun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Agama
(Menag) RI,
Nasaruddin Umar
menegaskan bahwa
cek kesehatan gratis
dilakukan di seluruh lembaga pendidikan keagamaan tanpa ada pembeda antar agama apapun.
Nasaruddin menyampaikan, Kementerian Agama (Kemenag) menaungi total 12.542.995 siswa binaan di
sekolah keagamaan
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
“Semua, tidak ada pembedaan agama apapun. Totalnya ada 12.542.995 siswa binaan Kementerian Agama dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Cek kesehatan gratis
ini bagi siswa sejalan dengan ajaran setiap agama,” jelas Nasaruddin di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta Barat, Senin (4/8/2025).
Di sekolah keagamaan Kristen, kata Menag, jenjang TK-Sekolah Dasar Teologi Kristen memiliki 4.838 siswa, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen ada 4.349, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen ada 5.667 siswa.
“Tidak boleh kami meninggalkan satu orang pun di antara anak-anak bangsa Indonesia,” ucapnya.
Nasaruddin menuturkan, setiap Direktur Jenderal Agama di Kemenag melakukan tugas untuk meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di setiap sekolah masing-masing.
“Jadi ini serentak, semuanya sekolah-sekolah agama Islam, sekolah agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Khonghucu, semua serentak, setiap Dirjen Agama lain juga sudah meluncur,” ucapnya.
Nasaruddin menambahkan, instruksi pelaksanaan
CKG
ini telah ia sampaikan kepada setiap Kantor Wilayah (Kanwil) dan Departemen Agama (Depag).
“Kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah, anak didik kita tidak mendapatkan pemeriksaan, itu bukan salahnya anak, tapi salahnya kepala Kanwil dan Depag-nya,” jelas Menag.
Ia berharap, CKG di lingkungan sekolah keagamaan menjadi contoh yang baik untuk pelaksanaan program ini.
“Saya ingin Kementerian Agama menjadi contoh yang terbaik untuk pelaksanaan ini,” tutur dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/08/2025 11:53
Gelar Zikir Sambut HUT RI ke-80, Menag Ingatkan Arti Merdeka dalam Perspektif Spiritual – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan fisik, tetapi juga pelepasan dari segala bentuk penindasan dan ketertindasan jiwa.

Hal itu disampaikan Menag saat memberi sambutan dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan yang digelar Kementerian Agama di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat malam (1/8/2025).

Acara yang menjadi pembuka rangkaian Bulan Kemerdekaan tersebut digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dan dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Miftachul Akhyar, dan tokoh agama dari sejumlah daerah.

Hadir pula enam tokoh lintas agama, Majelis Dzikir Hubbul Wathon, pimpinan ormas Islam, majelis taklim, serta para santri dari sejumlah pondok pesantren.

Dalam sambutannya, Menag menyampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukan hanya momen politik, tetapi juga peristiwa spiritual. Proklamasi yang dibacakan pada hari Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah, mencerminkan keberkahan dan keterhubungan antara perjuangan kemerdekaan dengan nilai-nilai keimanan.

“Ini bukan kebetulan. Para proklamator menyadari betul bahwa hari itu bukan sekadar tanggal, tapi juga momentum ilahiah. Zikir dan doa menjadi bagian dari kekuatan bangsa ini sejak awal berdiri,” ujar Menag.

Menurutnya, dalam tradisi Islam, terdapat empat istilah utama yang menggambarkan makna kemerdekaan: istiqlal, tahrir, hurriyah, dan in‘itaq. Namun, kata kunci dari semuanya adalah istiqlal, yaitu kemerdekaan dari penjajahan dan kekuasaan yang zalim.

“Tanpa istiqlal, tidak mungkin ada hurriyah, tidak mungkin ada tahrir, dan tidak mungkin ada In’itaq. Karena itu, Masjid Istiqlal bukan sekadar bangunan, tetapi nazar bangsa atas nikmat kemerdekaan,” paparnya.

Dia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati harus diisi dengan perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial. Salah satu indikatornya adalah terpenuhinya gizi anak bangsa dan akses pendidikan yang merata.

“Presiden kita selalu menekankan bahwa kemerdekaan tidak sempurna jika masih ada anak-anak kelaparan. Bagaimana masa depan bangsa ini kalau generasi mudanya kekurangan gizi? Maka pemberian gizi sehat dan pendidikan adalah bentuk konkret pengisian kemerdekaan,” tegasnya.

Pada hari Rabu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam OKI atau Parliamentary Union of The OIC Member States, di Senayan. Presiden kembali menegaskan sikap Indonesia terhad…

02/08/2025 07:09
Mensos Ingatkan Gubernur hingga Polisi Tak Boleh "Titip" Siswa Sekolah Rakyat Nasional 1 Agustus 2025

Mensos Ingatkan Gubernur hingga Polisi Tak Boleh “Titip” Siswa Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
BANTEN, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
Gus Ipul
menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa
Sekolah Rakyat
harus bersih dari praktik kecurangan, termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik seperti menteri, kepala daerah, hingga aparat kepolisian.
“Rekrutmen siswa Sekolah Rakyat ini penting. Tidak boleh ada titipan,” kata Gus Ipul.
Peringatan itu disampaikan Gus Ipul dalam acara pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 di Lebak, Banten, Jumat (1/8/2025).
“Titipan dari Menteri enggak boleh. Titipan dari Gubernur enggak boleh. Titipan dari Bupati enggak boleh. Titipan dari Kapolsek enggak boleh,” tegasnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses seleksi peserta Sekolah Rakyat dilakukan secara tertutup dan berbasis data dari
Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN).
Siswa tidak bisa mendaftar sendiri, karena seleksi dilakukan secara ketat oleh pendamping PKH, dilanjutkan dengan verifikasi, dan cek lokasi tempat tinggal.
“Yang ada adalah mereka yang ada di DTSEN. Perekrutan dilakukan oleh Pendamping PKH, kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat,” ungkap dia.
“Lalu, diverifikasi oleh BPS, disahkan oleh Bupati dan Gubernur, kemudian dikirim ke saya untuk ditandatangani,” jelasnya.
Gus Ipul memastikan bahwa proses ini tidak membuka peluang untuk siswa titipan.
“(Perekrutan siswa Sekolah Rakyat) ini penting karena Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” katanya.
Ia pun memperingatkan bahwa setiap kesalahan dalam proses rekrutmen akan berdampak sanksi bagi semua pihak yang terlibat.
“Kalau ada kesalahan, sanksinya bersama. Pertama pendamping PKH, lalu Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan setempat. Kemudian Bupati dan Gubernur, dan kalau mereka kena, Menterinya juga bisa kena,” ujar Gus Ipul.

Ia juga menyebut bahwa Presiden telah menginstruksikan agar program Sekolah Rakyat berjalan bersih dan bebas dari praktik curang.
“Perintah Presiden tegas, tidak boleh ada kongkalikong, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Kalau masih ada yang main-main begitu, tolong dilaporkan, nanti akan diberi tindakan yang sesuai,” ungkapnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya sistemik pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kondisi hidup.
“Ini kerja bersama. Bukan hanya Kementerian Sosial. Ada peran Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan berbagai kementerian lainnya seperti Dikdasmen, PAN-RB, Kementerian PU, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenag, Mensesneg, dan Kominfo. Kita semua terlibat,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 19:36
Menteri Agama Angkat HP, Ini Iblis atau Malaikat?

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agama Nasaruddin Umar menanyakan apakah HP bagian dari iblis atau malaikat kepada anak-anak dalam acara Festival Lindungi Anak di Era Digital di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis (31/7/2025).

“Saya ingin tanya anak-anakku semua, jawab ya. Apakah ini iblis atau malaikat? Atau ada iblisnya atau malaikatnya?” kata Nasaruddin sambil mengangkat ponselnya.

Dia menyebut jika perangkat memiliki iblis dan malaikat atau diartikan memiliki hal buruk dan baik. Kepada anak-anak, Nasaruddin berpesan untuk melihat fungsi baik dari ponselnya.

Anak-anak juga diminta untuk saling mengingatkan jika melihat temannya menggunakan ponsel bukan untuk kebaikan. Hanya gunakan untuk pembelajaran saja, ucapnya.

“Kalau kalian melihat teman-temannya buka iblisnya di sini, tegur dia ‘jangan itu merusak jalan pikiran kita’. Tapi handphone ini harus dibuka window malaikatnya, seperti pembelajaran, belajar ngaji,” dia berpesan.

Nasaruddin berpesan khusus kepada anak-anak yang beragam muslim untuk membuka ponsel sambil membaca Bismillah. Dnegan begitu tidak digunakan untuk hal buruk.

“Setiap kali membuka handphone kalau yang beragama Islam baca bismillahirrahmanirrahim, supaya nanti jangan terbuka iblisnya itu. Kalau terbuka iblisnya, cepat pindah ke malaikatnya. Setuju?” ucap Nasaruddin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji juga mengingatkan HP sudah menjadi bagian dari keluarga. Semua hal juga dapat dilakukan dengan menggunakan ponsel, termasuk bermain game.

“Game ini potensi beberapa problem kekerasan. Karena itu, saya titip anak-anak hati-hati dengan game. bukan saya anti teknologi, anti handphone. Tapi hati-hati,” tutur Wihaji.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

01/08/2025 08:15
6 Menteri Prabowo Sepakat Tunda Aktivitas Anak di Ruang Digital

Bisnis.com, JAKARTA — Enam menteri dari Kabinet Merah Putih menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) sebagai wujud sinergi lintas kementerian dalam menjaga anak dari risiko paparan negatif di ruang digital.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.

Meutya mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk melindungi anak di ruang digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu hal yang diatur oleh PP TUNAS, dan telah disepakati bersama, adalah penundaan aktivitas anak di ruang digital hingga mencapai usia tertentu.

“Sebagai contoh mengemudi kendaraan, itu ada usia minimalnya. Kita juga percaya bahwa untuk masuk ke ranah digital yang mungkin memiliki tingkat bahaya yang sama atau bahkan lebih daripada mengemudi, harus ada usia minimum anak-anak untuk masuk ke ranah sosial media dan juga ranah PSE pada umumnya,” kata Meutya, dikutip Kamis (31/7/2025).

Meutya menekankan pentingnya upaya bersama untuk menyediakan ruang aktivitas bagi anak-anak berkegiatan secara fisik agar tidak terus terpapar oleh gawai.

“Ini lintas kita semua, baik KemenPPPA, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemendagri, dan Kemendukbangga, berperan menyediakan ruang-ruang yang baik bagi anak untuk beraktivitas,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebut bahwa 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sementara 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet.

Tanpa regulasi yang kuat, anak-anak berpotensi terpapar konten negatif di ruang digital yang tidak sesuai dengan usianya.

Oleh karena itu, PP TUNAS juga mengatur kewajiban PSE untuk memverifikasi usia pengguna dan menerapkan pengamanan teknis yang dapat memitigasi risiko paparan konten negatif.

Bagi pelanggar, PP TUNAS menetapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap platform yang tidak patuh.

Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan PP TUNAS oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025.

31/07/2025 18:21
88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan

Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

BPJPH gandeng Pemprov Sumut: 88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 31 Juli 2025 – 16:37 WIB

Elshinta.com – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Afriansyah Noor menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem halal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal yang digelar di Medan bersama jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten/kota, Kamis (31/7).

“Kami ingin membangun lebih dari sekadar sistem sertifikasi. Ini soal proteksi konsumen dan pemberdayaan pelaku usaha. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan beriringan, memfasilitasi, mendampingi, dan menguatkan UMK agar bisa naik kelas dan bersaing di pasar halal global,” tegas Afriansyah dalam sambutannya.

Ia juga menekankan bahwa kehalalan bukan sekadar label, melainkan jaminan kepastian bagi konsumen. “BPJPH tidak melarang produk non-halal. Tapi semua produk, halal maupun non-halal, wajib diberi keterangan yang jujur dan transparan. Ini bentuk kehadiran negara dalam menjaga hak konsumen,” lanjutnya.

Puncak forum ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama antara BPJPH, Kanwil Kemenag Sumut, dan seluruh pemerintah daerah. Komitmen ini meliputi fasilitasi 88.384 sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di tahun 2025.

Provinsi Sumatera Utara sendiri mengalokasikan kuota tertinggi, yakni 40.384 sertifikat, menegaskan peran strategisnya dalam mendorong gerakan sertifikasi halal secara massif dan terstruktur.

Dari tingkat kabupaten/kota, Kota Medan menjadi penyumbang kuota terbanyak dengan 9.768 sertifikat, disusul Kabupaten Asahan (6.666), dan Kabupaten Deli Serdang (4.850). Ketiganya merupakan simpul pertumbuhan UMK di wilayah Sumut, sekaligus daerah yang paling aktif dalam menyerap skema fasilitasi halal.

Daerah-daerah lain seperti Langkat (3.250), Labuhanbatu (2.532), Simalungun (1.282), Binjai (1.304), Padangsidimpuan (1.478), serta Padang Lawas Utara (1.028) juga mencatatkan target di atas seribu sertifikat, memperlihatkan semangat kolektif dalam membangun ekosistem halal lintas wilayah.

Tak kalah penting, komitmen juga datang dari daerah dengan populasi UMK yang lebih kecil seperti Nias Barat (2), Nias Selatan (19), Toba (51), dan Samosir (71). Meski jumlahnya terbatas, keikutsertaan mereka menunjukkan bahwa semangat halal telah menembus hingga ke daerah perbatasan dan kepulauan.

“Gerakan ini masif, tetapi tetap inklusif. Semua daerah ambil bagian. Ini bukan hanya target administratif, tapi bagian dari strategi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” ungkap Afriansyah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan.

Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, Mannawasalwa, ditegaskan bahwa pengembangan industri halal merupakan jalan transformasi ekonomi yang inklusif dan berorientasi keberlanjutan.

“Sumut memiliki lebih dari 870.000 pelaku UMK, yang 99,6 persennya merupakan usaha mikro dan kecil. Mereka menyumbang 46,51% terhadap PDRB provinsi. Artinya, fasilitasi halal bukan hanya tentang regulasi, tapi tentang membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat basis UMK kita,” tegasnya.

Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Ahmad Qosbi, juga menambahkan bahwa satgas halal di provinsi siap menjadi penghubung antara pelaku usaha dan BPJPH. “Kami sediakan gedung, ruang konsultasi, pendampingan, bahkan pengawasan langsung. Ini kerja ibadah. Uang kami mungkin terbatas, tapi dedikasi kami tidak,” ujarnya.

Qosbi mengatakan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berperan penting dalam membangun ekosistem halal di Indonesia, terutama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dukungan Kementerian Agama mencakup fasilitasi, pendampingan, sertifikasi halal, pengawasan, dan edukasi/sosialisasi masyarakat.

“Ekosistem halal yang kuat akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional,” ungkapnya.

Kakanwil Kemenagsu menyampaikan, dalam menjalankan proses sertifikasi halal memiliki tantangan dalam membangun ekosistem halal meliputi memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat pengawasan.

“Kementerian Agama memiliki harapan besar bahwa dukungan dan fasilitasi yang diberikan akan dapat membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Rangkaian kegiatan rakor ini juga diisi dengan business matching, pemaparan teknis jalur self declare dan reguler, serta diskusi dan konsultasi langsung antara pelaku usaha dan lembaga pendamping (LP3H dan LPH).

Sumber : Radio Elshinta

31/07/2025 18:18
Suryadharma Ali berkontribusi besar bagi bangsa dan negara

Menteri Kebudayaan Fadli Zon rumah duka Suryadharma Ali di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 30, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

Fadli Zon: Suryadharma Ali berkontribusi besar bagi bangsa dan negara
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 31 Juli 2025 – 15:57 WIB

Elshinta.com – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengenang almarhum Suryadharma Ali sebagai sosok tokoh politik yang banyak memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.

“Pak Suryadharma Ali adalah tokoh politik yang telah banyak berjasa. Beliau memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk bangsa. Kami juga sering bekerja sama di masa lalu,” ujar Fadli Zon di rumah duka di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 30, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Fadli Zon, almarhum merupakan figur pemimpin yang tidak hanya memimpin partai politik besar, tetapi juga turut membentuk kaderisasi politik yang luar biasa di Indonesia. Bahkan, almarhum dikenal sebagai sosok yang mampu menjadi jembatan dialog dalam dunia politik.

“Banyak kenangan bersama beliau. Saya kira beliau adalah tokoh yang bisa menempatkan diri dengan sangat baik dalam berbagai situasi. Bahkan, di masa lalu beliau juga mendukung Pak Prabowo. Kini, istrinya pun masih aktif berjuang bersama kami,” jelasnya.

Fadli Zon mengaku sempat menjenguk almarhum beberapa kali ketika sedang sakit, meski pertemuan terakhir itu terjadi beberapa tahun lalu.

“Pasti Presiden berduka cita, karena Pak Prabowo juga dekat dengan Pak Suryadharma Ali. Tapi saya belum dapat kabar resminya,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Almarhum Suryadharma Ali meninggalkan warisan penting dalam dunia politik Indonesia. Menurut Fadli Zon, jejak perjuangannya akan terus dikenang sebagai bagian dari perjalanan demokrasi bangsa. Menteri Agama RI periode 2009-2014 Suryadharma Ali meninggal dunia pada Kamis sekitar pukul 04.18 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu akan dimakamkan di Pondok Pesantren Miftahul ‘Ulum Jl. KH. Ahmad, Kp. Mariuk, RT 002/RW 008, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sumber : Antara

31/07/2025 17:13
Jusuf Kalla kenang Suryadharma Ali sebagai orang yang baik

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla alias JK mengenang almarhum Suryadharma Ali sebagai sosok yang baik.

“Kami pernah sama-sama menjadi menteri. Beliau adalah sosok yang baik dalam hidupnya,” kata JK dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, JK juga mengenang Suryadharma Ali, yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai sosok yang telah mendedikasikan diri dengan memberikan jasanya kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia.

JK pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan almarhum Suryadharma Ali.

“Sekali lagi mari kita mendoakan beliau,” ujarnya.

JK melayat ke rumah duka Suryadharma Ali di Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, pada Kamis sekitar pukul 11.55 WIB. Ia diterima langsung keluarga almarhum.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali meninggal dunia pada Kamis subuh sekitar pukul 04.18 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.

Almarhum dimakamkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jl. KH. Ahmad Kp. Mariuk, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/07/2025 15:36
Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Jenazah Suryadharma Ali di Ponpes Miftahul Ulum Megapolitan 31 Juli 2025

Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Jenazah Suryadharma Ali di Ponpes Miftahul Ulum
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Isak tangis keluarga pecah saat jenazah mantan Menteri Agama
Suryadharma Ali
dimakamkan di lingkungan
Pondok Pesantren Miftahul Ulum
, Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi
, Kamis (31/7/2025), sekitar pukul 14.00 WIB.
Berdasarkan pemantauan Kompas.com dari lokasi, sang istri, Wardhatul Asriah, dan putri bungsunya, Nadia Jesica Nurul Wardani, hanya bisa tertunduk menangis saat jenazah Suryadharma diturunkan ke liang lahat.
Ratusan santri dan masyarakat umum tampak melantunkan doa sesaat jenazah Suryadharma mulai dimakamkan oleh anggota keluarganya.
Nadia Jesica tampak terpukul. Isak tangisnya tak berhenti ketika jenazah sang ayah selesai dikebumikan.
Kholid Hidayat, rekan sekaligus perwakilan keluarga, menyampaikan bahwa Suryadharma merupakan sosok yang baik.
Kebaikan tersebut diharapkan dibalas dengan kenikmatan di alam kuburnya.
“Beliau insya Allah orang baik. Beliau sudah ada di dalam makam ini, insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur,” kata Kholid dalam sambutannya seusai jenazah Suryadharma dimakamkan.
Kholid juga menuturkan, sebelumnya terjadi tarik menarik mengenai lokasi
pemakaman
mendiang Suryadharma.
Semula, keluarga berencana memakamkan jenazah di lingkungan pondok pesantrennya.
Rencana tersebut sempat tertunda setelah Istana Negara menginstruksikan agar jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
Alasannya, Suryadharma menyandang penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana pada 2013 sehingga berhak dimakamkan di TMP Kalibata.
Namun sesaat kemudian, sang istri meminta agar jenazah Suryadharma tetap dimakamkan di lingkungan pondok pesantren dengan alasan agar iringan doa dari para santrinya tak terputus.
“Tadi saya berbincang-bincang sebelum berangkat ke sini, tarik-menarik, alot, ingin dimakamkan di Kalibata, tapi insting istrinya tajam, ingin di sini, biar didoakan para santri yang ada di sini, insya Allah ini akan mendapatkan nikmat kubur,” imbuh dia.
Diberitakan, mantan Menteri Agama sekaligus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Suryadharma Ali meninggal dunia
pada Kamis (31/7/2025) pagi.
Suryadharma Ali menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 04.25 WIB.
Semasa hidupnya, Suryadharma Ali punya rekam jejak panjang di dunia politik.
Saat berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah, ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga menjabat sebagai ketua umum PMII pada 1985.
Setelah lulus, Suryadharma aktif di PPP dan menjadi anggota DPR dari partai tersebut hingga dua periode, yaitu pada 1999-2004 dan 2004-2009.
Namun pada periode kedua, Suryadharma Ali tak menuntaskan jabatannya sebagai anggota DPR, lantaran ditunjuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM RI periode 2004-2009.
Di tengah kariernya sebagai menteri, karier Suryadharma di partai turut melejit sehingga terpilih sebagai Ketua Umum PPP menggantikan Hamzah Haz pada 2007.
Suryadharma terpilih untuk dua periode, yaitu 2007-2011 dan terpilih kembali untuk periode 2011-2015.
Pada periode kedua kepemimpinan SBY, Suryadharma ditunjuk menjadi Menteri Agama meski tidak menuntaskan jabatannya tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/07/2025 15:00