Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Wakaf Saham Istiqlal Resmi Meluncur, Dorong Filantropi Pasar Modal Syariah

    Wakaf Saham Istiqlal Resmi Meluncur, Dorong Filantropi Pasar Modal Syariah

    Bisnis.com, MEDAN — PT Majoris Asset Management (Majoris) bersama Istiqlal Global Fund–Badan Pengelola Masjid Istiqlal (IGF-BPMI) resmi meluncurkan Program Wakaf Saham Masjid Istiqlal. 

    Peresmian program ini dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

    Peluncuran Wakaf Saham Istiqlal merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani Majoris dan IGF-BPMI pada Oktober lalu. Melalui kampanye bertajuk “Yuk Wakaf Saham”, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam wakaf melalui instrumen pasar modal syariah sebagai alternatif filantropi yang modern dan berkelanjutan.

    Dalam kerja sama ini, IGF-BPMI berperan sebagai nazhir yang bertugas menghimpun serta menyalurkan manfaat wakaf, sementara Majoris bertindak sebagai manajer investasi yang mengelola portofolio wakaf saham sesuai dengan prinsip syariah.

    Manfaat wakaf akan dialokasikan untuk tujuh pilar pembinaan sosial Masjid Istiqlal, meliputi pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pemanfaatan energi berbasis panel surya, kewirausahaan, serta pemberdayaan ekonomi melalui Istiqlal Mart.

    Direktur Utama Majoris Zulfa Hendri mengatakan peluncuran ini menandai dimulainya fase sosialisasi Program Wakaf Saham kepada masyarakat luas.

    “Kami telah menyiapkan rangkaian kampanye sosialisasi yang komprehensif sepanjang 2026, sekaligus membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan implementasi program,” ujarnya lewat rilisnya, Sabtu (13/12/2025).

    Sementara itu, Direktur IGF-BPMI, Ahsanul Haq menegaskan komitmen lembaganya dalam mengelola wakaf saham secara amanah dan profesional.

    “Melalui peluncuran ini, penerimaan wakaf dari para wakif resmi dibuka hari ini, menandai dimulainya implementasi program sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku,” kata Ahsanul.

    Program Wakaf Saham Istiqlal turut melibatkan PT Mandiri Sekuritas sebagai perusahaan efek yang berperan sebagai wakil nazhir sekaligus pengelola rekening efek. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga terlibat sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) yang memberikan dukungan serta masukan atas pelaksanaan program.

    Peluncuran program ini dilakukan di tengah momentum pertumbuhan wakaf dan pasar modal syariah di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mencatat akumulasi wakaf uang telah mencapai sekitar Rp3,5 triliun, sementara potensi wakaf uang diperkirakan mencapai Rp181 triliun per tahun. 

    Di sisi lain, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melaporkan jumlah Single Investor Identification (SID) telah mencapai 19,2 juta per Oktober 2025, mencerminkan semakin luasnya basis investor ritel.

    Secara makro, Bank Indonesia mencatat pangsa aset keuangan syariah telah mencapai 51,42 persen per Agustus 2025. Kondisi ini mempertegas peran ekonomi syariah sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional.

    Inisiatif Wakaf Saham Istiqlal dinilai menjadi langkah konkret dalam mendukung implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2025–2029 serta RPJMN 2025–2029. Program sosialisasi dan edukasi publik direncanakan berlanjut sepanjang 2026, dimulai dengan penerimaan wakaf perdana pada acara peluncuran tersebut.

  • Lampaui Rata-rata Nasional, Kemenag Raih Skor Indeks Integritas 72,63 di 2025

    Lampaui Rata-rata Nasional, Kemenag Raih Skor Indeks Integritas 72,63 di 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) kembali menorehkan catatan positif dalam tata kelola pemerintahan dengan meraih skor Indeks Sistem Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 sebesar 72,63. Angka ini berhasil melampaui rata-rata nasional yang berada di level 72,32, sekaligus menandakan peningkatan kualitas pengendalian risiko, kepatuhan, serta efektivitas pengawasan di lingkungan kementerian.

    Pencapaian strategis ini diumumkan langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, Khairunas, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025). Menurutnya, kenaikan indeks ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata transformasi pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi dan digitalisasi.

    “Peningkatan SPI nasional menunjukkan bahwa pengendalian intern di Kemenag semakin membaik. Ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh satuan kerja, bukan hanya peran pengawasan. SPI adalah cermin dari keseriusan kita dalam memperkuat tata kelola,” tegas Irjen Khairunas.

    Khairunas mengingatkan bahwa skor SPI yang tinggi tidak boleh membuat jajaran Kemenag berpuas diri. Ia menekankan bahwa hasil penilaian ini harus menjadi fondasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa depan, terutama melalui sistem pengendalian berbasis teknologi yang adaptif.

    Sejumlah instrumen transformasi digital telah diterapkan Kemenag untuk menunjang hal ini, mulai dari Conflict of Interest (COI) Online, Governance, Risk, and Compliance (GRC), hingga E-Audit.

    “Kita tidak boleh puas dengan capaian ini. Pengawasan harus terus diperbarui agar lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan tantangan organisasi. Transformasi digital seperti COI Online, GRC, dan E-Audit menjadi instrumen penting untuk memperkuat kualitas pengendalian intern ke depan,” jelasnya.

    Selain aspek sistem, Irjen juga menyoroti peran krusial sumber daya manusia dalam menjaga akuntabilitas. Baginya, sistem yang canggih tidak akan maksimal tanpa didukung oleh integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Integritas adalah nafas organisasi. Pengawasan hanya alat, tetapi karakter ASN menentukan kuat atau tidaknya sebuah sistem,” tuturnya.

    Tren positif kinerja pengawasan Kemenag juga terlihat dalam capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Triwulan III 2025–2026. Dalam periode tersebut, Kemenag sukses masuk dalam kategori Baik (Hijau) dengan nilai 45,17%. Konsistensi ini menjadi modal utama Kemenag untuk memastikan layanan publik berjalan transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. [beq]

  • Mbak Wali Dukung Penuh SMPN 1 Kediri Raih Penghargaan Sekolah Moderasi Beragama Jatim

    Mbak Wali Dukung Penuh SMPN 1 Kediri Raih Penghargaan Sekolah Moderasi Beragama Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sekolah Moderasi Beragama di Kota Kediri. Hal tersebut disampaikan dalam Penilaian Tahap III Penghargaan Sekolah Moderasi Beragama (SMB) Provinsi Jawa Timur 2025 Kampanye Virtual SMP Negeri 1 Kediri. Melalui sambungan daring, Mbak Wali turut menyapa tim penilai.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri saya menyampaikan apresiasi kepada SMPN 1 Kediri yang berhasil menjadi wakil Kota Kediri dalam penilaian tahap tiga kampanye publik sekolah moderasi beragama tingkat Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan sebuah capaian yang membanggakan sekaligus bukti nyata bahwa praktik pendidikan inklusif, toleran, dan penuh keberagaman telah hidup di lingkungan sekolah ini. Serta terima kasih pada Kantor Kemenag Kota Kediri yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan bimbingan hingga sampai pada tahapan ini,” ujarnya, Kamis (11/12/2025) di Ruang Joyoboyo.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menjelaskan moderasi beragama bukan sekadar konsep, melainkan perilaku yang harus diwujudkan dalam keseharian. Seperti, saling menghormati, damai dalam perbedaan, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Bisa dilihat nilai-nilai itu tumbuh dengan baik di SMPN 1 Kediri. Salah satu bukti konkretnya adalah tersedianya tempat ibadah lima agama yang digunakan setiap hari oleh peserta didik sesuai keyakinannya masing-masing. Fasilitas ini menunjukkan bahwa SMPN 1 Kediri tidak hanya mengajarkan toleransi lewat kata-kata, tetapi menghadirkannya dalam bentuk ruang dan praktik yang nyata.

    “Saya melihat anak-anak didorong untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling menghargai. Guru-gurunya pun memberi teladan tentang bagaimana hidup berdampingan dalam keberagaman dengan sikap penuh empati. Inilah esensi moderasi beragama yakni dengan menjaga keseimbangan, merawat kerukunan, dan menegaskan bahwa persaudaraan adalah kekuatan utama,” jelasnya.

    Wali kota termuda ini mengungkapkan Pemerintah Kota Kediri pun memberikan dukungan penuh terhadap implementasi moderasi beragama di SMPN 1 Kediri. Sekolah ini sebagai model pendidikan yang inklusif dan layak menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan lainnya. Pemkot Kediri selalu berkeyakinan dan terus berkomitmen bahwa semua pemeluk agama punya hak dan kesempatan yang sama, untuk membangun negeri tercinta indonesia. Berkat komitmen ini, Kota Kediri meraih Indeks Kerukunan Umat Beragama kategori sangat tinggi yaitu angka 4,56. Selain itu, Kota Kediri juga mendapat apresiasi dari Setara Institut dan dinobatkan sebagai 10 besar kota paling toleran se-Indonesia empat tahun berturut-turut.

    “Kami berharap penilaian hari ini membawa hasil terbaik, bukan hanya bagi SMPN 1 Kediri tetapi juga bagi Kota Kediri. Lebih dari itu semoga kegiatan ini menjadi penguatan dan penyemangat agar sekolah terus konsisten menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang apa pun. Semoga nilai-nilai luhur yang dipraktikkan di SMPN 1 Kediri dapat terus menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk tumbuh sebagai generasi yang moderat, bijak, dan mampu menjaga kerukunan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

    Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menegaskan nilai-nilai toleransi yang ada di SMPN 1 Kediri sudah tertanam sejak dulu. Jadi warga sekolah SMPN 1 Kediri sudah sangat terbiasa dan menerapkan nilai-nilai toleransi.

    “Saya termasuk alumni dari SMPN 1 Kediri. Jadi SMPN 1 Kediri ini toleransinya tidak hanya karena lomba tetapi itu sudah terbina, tercipta, terbukti sejak saya menjadi pelajar. Sebagai bentuk dukungan kami juga memberikan anggaran bagi sekolah-sekolah yang mengajukan pembinaan untuk kemajuan siswanya,” tegasnya.

    Dalam penilaian ini, Kepala Sekolah SMPN 1 Kediri Satriyani memaparkan mengenai inovasi Sekolah Moderasi Beragama yang diterapkan di SMPN 1 Kediri. Ada 5 inovasi yang dilaksanakan. Pertama, memfasilitasi 5 tempat ibadah. Kedua, memfasilitasi Galeri Moderasi Beragama. Ketiga, membuat program kegiatan lintas agama. Keempat, membuat ensiklopedia moderasi beragama dalam bentuk barcode.

    Kelima, mengintegrasikan moderasi beragama dalam program intrakulikuler, ekstrakulikuler dan kokulikuler. Serta memegang 9 Kata Kunci Moderasi Beragama. Yakni, kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Nilai-nilai ini diterapkan dalam berbagai kegiatan.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Kepala Dinas Pendidikan Mandung Sulaksono, Kepala Kemenag A.Zamroni hadir secara virtual, Ketua FKUB Moh.Salim, jajaran FKUB, perwakilan Bakesbangpol, perwakilan Kememag Kota Kediri, jajaran SMPN 1 Kediri, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Rizal Fadillah Sentil Menag soal Natal Bersama: Jangan Sampai Ganggu Akidah

    Rizal Fadillah Sentil Menag soal Natal Bersama: Jangan Sampai Ganggu Akidah

    Rizal juga mencontohkan simbolisasi yang menurutnya memicu kontroversi.

    “Simbolisasi Nasaruddin adalah cium kening Paus dan undang tokoh Yahudi Ari Gordon ke Istiqlal,” katanya.

    Ia menilai bahwa wacana Natal Bersama memiliki sensitivitas tinggi.

    “Persoalan mengucapkan selamat Natal saja pernah menjadi kontroversi. Nasaruddin ingin melakukan terobosan dengan perdana mengadakan acara Natal Bersama di Kementerian Agama,” imbuhnya.

    Rizal menambahkan, keterlibatan PNS Muslim dalam acara tersebut baik karena kewajiban, tekanan, ataupun sukarela berpotensi mengganggu akidah. Ia mengacu pada QS Al-Kafirun sebagai dasar penolakannya.

    “Ketika pegawai muslim dipaksa, terpaksa, atau sukarela ikut dalam ritual Natal Bersama maka saat itu akidahnya terancam,” katanya.

    Rizal bahkan menegaskan bahwa program tersebut haram menurut pandangannya.

    PNS muslim yang ikut Natal Bersama jatuh dalam keharaman akibat bodoh dalam beragama,” tegasnya.

    Ia kemudian memunculkan seruan untuk menolak program tersebut.

    “Jadi sudah sangat jelas ajakan atau program Natal Bersama Menteri Agama harus ditolak dan dilawan,” Rizal menuturkan..

    “Jika diperintahkan untuk maksiat, maka jangan didengar dan jangan diikuti,” tambahnya.

    Tidak berhenti di situ, Rizal mempertanyakan bahwa arah kebijakan Kementerian Agama pada periode saat ini.

    “Ironi di rezim ini, Menteri Agama justru menjadi perusak agama,” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • Temuan BPK Dinilai Cukup Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka Kuota Haji

    Temuan BPK Dinilai Cukup Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka Kuota Haji

    GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah cukup kuat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dalam dugaan penyimpangan kuota haji.

    Temuan tersebut merujuk pada 17 permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M, termasuk pengisian kuota jemaah yang tidak sesuai aturan untuk 4.531 orang. Ketidaksesuaian ini membebani keuangan haji hingga Rp596,88 miliar.

    “Menurut saya hasil audit BPK bukan sekadar prima facie (bukti awal), tapi dapat dijadikan bukti utama dalam menetapkan tsk bagi pejabat tinggi di kementrian atau mantan menteri,” kata Hudi kepada Inilah.com, Rabu (10/12/2025).

    Hudi juga mempertanyakan lambannya langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Yaqut sebagai tersangka, mengingat lembaga tersebut sudah mencegahnya bepergian ke luar negeri.

    “Seyogyanya KPK tidak perlu ragu tetapkan tsk kepada ybs berdasarkan audit BPK,” ujarnya.

    Sebelumnya, BPK mengungkap 17 permasalahan terkait penyelenggaraan haji, yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2025. Salah satu temuan utama adalah kuota jemaah yang diisi melampaui ketentuan, sehingga mengakibatkan subsidi jemaah tidak berhak mencapai 4.531 orang.

    Menurut dokumen tersebut, ketidaksesuaian terjadi dalam tiga kategori:

    61 jemaah yang sudah pernah berhaji dalam 10 tahun terakhir tetap diberangkatkan,3.499 jemaah kategori penggabungan mahram tidak memenuhi syarat,971 jemaah kategori pelimpahan porsi tidak sesuai ketentuan.

    Total nilai ketidakpatuhan mencapai Rp596,88 miliar. Selain itu, BPK juga mencatat penggunaan sebagian anggaran yang tidak sesuai dasar hukum, dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap, pelaporan keuangan yang belum mengikuti standar akuntansi pemerintah, hingga penyimpangan prosedur pengadaan barang/jasa.

    Temuan tersebut diperparah oleh kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta temuan 3E (efektivitas, efisiensi, ekonomis) dengan nilai Rp779,27 juta.

    Di sisi lain, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus 2025 melalui surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1 triliun dan masih dalam pendalaman.

    Tiga pihak telah dicegah ke luar negeri:

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ),Mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex,Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).

    Pencegahan berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

  • Prihatin Bencana Sumatra, Maruarar: Natal 2025 Dirayakan Secara Sederhana dan Khidmat

    Prihatin Bencana Sumatra, Maruarar: Natal 2025 Dirayakan Secara Sederhana dan Khidmat

    Bisnis.com, JAKARTA — Natal Nasional 2025, yang akan dilaksanakan 5 Januari 2026, berlangsung dalam suasana keprihatinan. Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih menimbulkan penderitaan hebat. Ratusan warga meninggal, belum ditemukan, dan menderita luka-luka.

    Ribuan warga kehilangan rumah dan harta benda. Korban erupsi Gunung Semeru di Jatim juga masih membutuhkan uluran tangan. Dalam pada itu, sebagian warga Indonesia masih didera kemiskinan ekstrem dan berbagai keterbatasan.

    Ketua Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait mengatakan Natal tahun ini dirayakan dengan penuh kesederhanaan, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan makna Natal yang paling hakiki.

    Pada hakikatnya, Natal adalah cerita tentang kesederhanaan dan solidaritas. Ara, sapaan akrabnya, menuturkan perayaan Natal sesungguhnya merupakan ajakan moral untuk meneladani kerendahan hati, kepedulian, dan keberpihakan Tuhan kepada mereka yang miskin, menderita, dan tersisihkan.

    “Dengan semangat ini, Panitia Nasional Natal merancang seluruh rangkaian perayaan Natal tahun ini untuk kembali kepada esensinya. Seperti pesan utama Natal, Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar Natal Nasional diselenggarakan dengan sederhana, menggunakan biaya seefisien mungkin, sedikit formalitas, dan memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat lewat aksi nyata yang dilakukan dengan tulus,” kata Ketua Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025). 

    Menurutnya, Natal bukan ajang kemewahan atau pesta hura-hura, melainkan kesempatan untuk mewujudkan kasih dalam tindakan nyata.

    Kesederhanaan perayaan Natal, kata Maruarar, tercermin pada acara puncak yang dilaksanakan secara efisien, hanya menggunakan maksimal 30% dari dana yang dihimpun dari para donatur.

    Perayaan Natal Nasional 2025 melibatkan berbagai pihak dari beragam profesi, mulai dari tokoh agama, pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, pegawai BUMN, pengusaha swasta, hingga pemuda, pelajar, dan mahasiswa.

    Pada acara puncak, 5 Januari 2026, panitia menghadirkan 400 anggota paduan suara gabungan Kristen dan Katolik, 500 anak-anak sekolah minggu Kristen dan Katolik, 500 guru sekolah minggu Kristen dan Katolik, 500 koster gereja Kristen dan Katolik, 500 guru agama Kristen dan Katolik, 500 anak yatim-piatu Kristen dan Katolik, dan 100 anak-anak disabilitas.

    “Dari sekitar 3.800 yang hadir di Istora Senayan, 3.000 adalah anggota koor, guru sekolah minggu, guru agama, koster, anak yatim-piatu, dan para disabilitas dari kalangan Kristen dan Katolik,” jelas Maruarar.

    Seluruh rangkaian acara Natal Nasional pada 5 Januari 2026 di Istora Senayan dilaksanakan secara sederhana. Tidak ada penampilan artis nasional.

    Sebagai gantinya, kata Maruarar, panitia menghadirkan penyanyi daerah dan talenta lokal sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya dan kreativitas masyarakat. Seluruh dekorasi juga dibuat secara sederhana, termasuk pohon Natal yang dirangkai dari buah-buahan lokal, sebuah simbol dari berkat, kesederhanaan, dan hasil bumi Indonesia yang menyatukan.

    Makanan yang menjadi santapan pada acara puncak Natal Nasional disiapkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bukan pesanan dari hotel atau restoran besar. Selain sederhana, perayaan Natal hendak memberikan dampak positif terhadap UMKM Indonesia.

    Maruarar mengatakan biaya penyelenggaraan Natal tahun ini sepenuhnya berasal dari dana hasil gotong royong masyarakat: umat Kristen, Katolik, dan bahkan saudara-saudara dari agama lain—Muslim, Buddha, dan Konghucu—yang memberikan sumbangan sukarela.

    Tidak ada dana dari APBN maupun perusahaan BUMN. Semangat kebersamaan lintas iman ini menjadi penanda bahwa nilai kemanusiaan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan.

    “Panitia Natal Nasional tidak menerima APBN, tidak memakai dana BUMN. Semua murni dari gotong royong. Dengan semangat solidaritas dan gotong royong, dana yang terkumpul mencapai Rp58 miliar,” kata Maruarar.

    Bantuan ke Daerah Bencana

    Panitia Natal sudah bergerak cepat sejak akhir November 2025 untuk membantu meringankan sesama saudara sebangsa yang terkena musibah erupsi, banjir, dan longsor.

    Bantuan sosial pertama dalam rangkaian aksi sosial Natal diberikan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru sebesar Rp350 juta. Kemudian, bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor di Medan, Sumatera Utara senilai Rp550 juta; Tapanuli Tengah–Sibolga, Sumatera Utara Rp550 juta; Aceh Rp550 juta; dan Padang, Sumatera Barat Rp800 juta.

    “Total bantuan sebesar Rp2,8 miliar. Ini belum termasuk bantuan dalam bentuk ambulans, obat-obatan, dan pangan. Bantuan ke daerah bencana terus berlanjut. Para relawan kini masih berada di lapangan,” jelasnya. 

    Panitia Natal Nasional menyiapkan total 35 ambulans yang akan diberikan kepada beberapa wilayah prioritas di seluruh Indonesia. Pembagian ini menjadi bagian dari program sosial besar Natal 2025, di samping bantuan pendidikan, sembako, dan renovasi gereja.

    Ada 10 titik daerah penerima, yakni Papua, Maluku, NTT, wilayah bencana, dan sejumlah daerah prioritas lain. Setiap titik menerima 3 ambulans. Penyaluran 5 ambulans lainnya diserahkan kepada Panitia Natal.

    Sebanyak 70% dari dana yang terkumpul dialokasikan langsung untuk aksi sosial, termasuk bantuan bagi korban bencana, pembagian sembako bagi keluarga miskin tanpa memandang agama, bantuan kesehatan, pendidikan, serta renovasi dan pembangunan rumah-rumah ibadah. Panitia memastikan seluruh dana dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

    Aksi Natal Nasional 2025 juga mengalokasikan dana bantuan pendidikan sebesar Rp 10miliar. Dana itu dibagikan kepada 1.000 siswa. Setiap siswa memperoleh Rp10 juta.

    Program ini menyasar pelajar dan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, anak yatim-piatu, anak dari daerah terdampak bencana (Sumut, Sumbar, Aceh, Jatim), peserta dari komunitas gereja atau sekolah Kristen dan Katolik yang membutuhkan dukungan pendidikan.

    “Program bantuan pendidikan yang mencapai Rp10 miliar merupakan bagian dari paket besar bantuan sosial Natal, selain ambulans, renovasi gereja, dan paket sembako,” jelas Maruarar.

    Maruarar meminta Panitia Natal menyiapkan daftar penerima yang tervalidasi dari jaringan gereja, kampus, daerah bencana, dan lembaga pendidikan. Bantuan pendidikan Rp 10 juta adalah uang tunai, bukan dalam bentuk barang.

    “Penyaluran dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan,” Maruarar mengingatkan.

    Renovasi Gereja

    Salah satu inisiatif terbesar dalam rangka Natal 2025 adalah renovasi 100 gereja di berbagai pelosok Indonesia, didukung antara lain oleh kontribusi Rp10 miliar dari James Riady dari Lippo Group. Alokasi dilakukan secara merata dan adil. Enam provinsi di Papua, masing-masing, mendapatkan lima gereja.

    Sementara NTT, Maluku, dan Maluku Utara juga masing-masing memperoleh lima gereja. Sisanya dibagi secara proporsional ke 29 provinsi lain, dengan prioritas khusus bagi wilayah terdampak bencana, yakni wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh, serta provinsi dengan populasi Kristen dan Katolik cukup besar seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

    “Kami berharap bantuan renovasi gereja di daerah bencana dapat disalurkan lebih awal dan diselesaikan lebih cepat agar masyarakat dapat segera menggunakannya pada Hari Natal,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar.

    Perayaan Natal bersama diharapkan dapat memulihkan kehidupan rohani dan sosial mereka. Hadirnya kelompok-kelompok ini mencerminkan wajah Natal yang inklusif dan penuh kasih. Tidak ada pihak yang terlalu kecil untuk dihargai dan tidak ada pihak yang terlalu sederhana untuk dilibatkan. Keterlibatan ini mencerminkan semangat gotong royong.

    “Panitia Nasional Natal menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia, termasuk saudara-saudara non-Kristen yang ikut membantu. Solidaritas lintas iman ini adalah cermin dari semangat kebangsaan kita,” ungkap Ara.

    Seperti pesan dalam Injil Matius 25:40, “Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk-Ku.”

    “Pesan Yesus ini menegaskan bahwa kasih tidak boleh berhenti pada kata-kata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengangkat martabat sesama,” ujar Ara. 

    Seminar Menuju Puncak Natal

    Pada rangkaian acara menuju puncak perayaan Natal Nasional 2025, Panitia menggelar seminar di sembilan kota, 10–19 Desember 2025. Seminar mulai digelar di Bandung dan Manado, 10 Desember; Medan, 11 Desember; Palangkaraya, 12 Desember; Ruteng, 13 Desember; Ambon, 15 Desember; Merauke, 17 Desember; Toraja, 18 Desember; dan Jakarta, 19 Desember.

    Rangkaian seminar ini mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” (Matius 1:21–24). Tema ini menekankan lima hal. Pertama, Allah hadir di tengah krisis keluarga. Ia menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan hidup manusia. Kedua, Yesus datang untuk menyelamatkan umat dari dosa, dan keselamatan itu dimulai dari rumah tangga. Ketiga, Imanuel berarti Allah bersama kita. Ia dekat, setia, dan menyertai setiap keluarga yang berseru pada-Nya. Keempat, ketaatan Yusuf adalah teladan, bahwa keputusan benar yang diambil dengan iman dapat menyelamatkan masa depan keluarga. Kelima, Natal harus dirayakan dengan sederhana, karena Allah sendiri memilih kesederhanaan sebagai jalan keselamatan.

    Acara seminar dimulai Rabu (10/12/2025) di Bandung dan Manado. Seminar di Bandung menampilkan enam pembicara, yakni Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Uskup Bandung Mgr Anthonius S. Benyamin OSC, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, Chairman Lippo Group James Riady, Dosen Unpar Christian F. Naa, dan Psikolog Lidwina W. Widyawati.

    Melalui seluruh rangkaian kegiatan ini, Panitia Nasional Natal berharap agar perayaan Natal Nasional 2025 tidak hanya menghadirkan sukacita spiritual, tetapi juga membawa berkat yang nyata dan menyentuh kehidupan mereka yang paling membutuhkan. Di tengah penderitaan akibat bencana dan kesulitan hidup, Natal menjadi sumber pengharapan baru bahwa kasih Tuhan senantiasa menyapa siapa pun tanpa kecuali.

  • Kata Menag Nasaruddin Umar Usai Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU

    Kata Menag Nasaruddin Umar Usai Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU

    Jakarta

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar buka suara terkait hasil pleno PBNU yang menetapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Tanfidziyah, Zulfa Mustofa, menjadi Penjabat (Pj) Ketum PBNU. Menag Nasaruddin yang hadir dalam acara tersebut mengatakan NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri.

    “Iya jadi gini, NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Saya ulangi ya, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Makanya itu, selaku pemerintah kami tidak terlibat untuk mengurus urusan internal NU, apalagi PBNU,” kata Nasaruddin di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Nasaruddin menyebut hadir di Rapat Pleno PBNU sebagai Rais Syuriyah NU. Ia berharap hasil pleno yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU bisa mengurangi beban kebangsaan dan keumatan.

    “Saya datang ke sini sebagian Rais, Wakil Rais Syuriyah NU. Karena itu Insyallah ke depan beban-beban kebangsaan dan keumatan kita ini bisa lebih ringan dengan kebutuhan ormas-ormas Islam termasuk keutuhan NU ini,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Wakil Ketua Umum Tanfidziyah Zulfa Mustofa menjadi Penjabat (Pj) Ketum PBNU. Keputusan ini diambil dari hasil rapat pleno PBNU di Jakarta Pusat.

    “Yang kedua, yaitu penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU sisa sekarang ini, yaitu Yang Mulia Beliau Bapak Zulfa Mustofa,” ungkapnya.

    Pantauan detikcom di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) acara dimulai dengan pembacaan doa sekitar pukul 20.00 WIB. Menteri Sosial yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terlihat hadir di acara tersebut.

    Selain Gus Ipul, hadir Ketua PBNU Khofifah Indar Parawansa. Tampak pula di lokasi Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), Mohammad Nuh hingga Muhammad Cholil Nafis.

    Hadir pula Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Afifuddin Muhadjir hingga Wakil Rais Aam Anwar Iskandar. Acara ini juga dihadiri oleh Waketum PBNU KH Zulfa Mustofa hingga Manteri Agama Nasaruddin Umar.

    (dwr/yld)

  • Bisa-bisanya Ada Pemkab Mau Akali KPK

    Bisa-bisanya Ada Pemkab Mau Akali KPK

    Jakarta

    KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Usut punya usut, ada pemerintah kabupaten (pemkab) yang mencoba mengakali perolehan skor SPI namun ketahuan oleh KPK.

    Dirangkum detikcom, Rabu (10/12/2025), hal itu diungkap Ketua KPK Setyo Budyanto dalam peluncuran hasil SPI yang bersamaan dengan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Yogyakarta. Setyo menyebut ada pemkab yang pernah melakukan manipulasi terkait skor SPI.

    “Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengondisikan hasil survei. Jadi sudah ada interupsional,” kata Setyo, Selasa (9/12).

    Setyo mengatakan ada perintah dari atasan di pemkab tersebut agar jajarannya satu suara dalam mengisi survei penilaian integritas supaya hasilnya bagus. Namun hal itu ketahuan oleh KPK.

    “Di-brief, nanti kalau pertanyaannya A jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B jawabannya B minus, dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus. Tapi kami memiliki alat ada tool yang bisa mengukur ini kira-kira benar apa nggak,” ujarnya.

    Setyo tak mau menyebutkan nama daerah yang dimaksudnya. Dia meminta daerah lain tak melakukan hal itu.

    “Saya tidak akan sebutkan daerahnya. Mohon maaf ya itu hanya untuk konsumsi kami saja. Tapi setidaknya saya sampaikan dalam forum terbuka dengan harapan bahwa yang lain tidak meniru dan melakukan hal seperti itu,” sebutnya.

    Setyo menyatakan KPK bisa mendeteksi kecurangan dengan mudah. Menurut dia, pihaknya melibatkan ahli hingga memeriksa dokumen dalam SPI.

    “Jadi kami cari datanya apa semua. Kemudian, ahli termasuk juga aparat penegak hukum. Termasuk juga para auditor, pemeriksa. Nah dari situ bukan hanya sekadar hasil, tapi dokumen juga kami pelajari,” kata dia.

    “Nah dari situlah kemudian ketahuan, mana-mana yang nggak sesuai. Antara kenyataan, dokumen yang diperiksa, dengan kondisi real yang ada di lapangan,” tambahnya.

    Skor SPI 2025

    KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Indeks integritas nasional Indonesia tahun 2025 berada di angka 72,32 atau kategori rentan.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan skor tersebut masih masuk kategori rentan. SPI, menurut dia, merupakan pelengkap indeks persepsi korupsi.

    “Bapak-Ibu semua, tadi sudah ditayangkan skor daripada SPI, ya. SPI ini adalah survei penilaian integritas. Dia merupakan pelengkap dari indeks persepsi korupsi,” kata Setyo dalam paparannya.

    “Secara rata-rata, skor ini masih rentan,” tambahnya.

    Setyo menjelaskan skor tersebut menunjukkan perilaku korupsi masih ada di berbagai instansi. Setyo mengatakan survei dilakukan dengan jujur.

    “Skor ini, Bapak-Ibu, ini bukan hanya sekadar angka. Tapi menunjukkan bahwa perilaku korupsi di masing-masing itu masih ada,” ucapnya.

    Peluncuran tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, hingga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Zulfa Mustofa Jabat Pj Ketum PBNU sampai Muktamar 2026

    Zulfa Mustofa Jabat Pj Ketum PBNU sampai Muktamar 2026

    Jakarta

    PBNU resmi menetapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Tanfidziyah, Zulfa Mustofa, sebagai Penjabat (Pj) Ketum PBNU. Zulfa menjabat hingga pelaksanaan Muktamar PBNU yang rencananya akan berlangsung pada tahun 2026.

    “Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU sebagai Penjabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang Insyaallah akan dilaksanakan di 2026,” kata Rais Syuriah PBNU Mohammad Nuh dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Nuh berharap penyelenggaraan Muktamar itu tak sampai akhir tahun 2026. Ia menyebut Muktamar PBNU tahun depan bukan dipercepat melainkan dikembalikan ke siklus semula.

    “Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun. Bahwa Muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur satu tahun karena COVID. Oleh karena itu,Muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan pada siklus semula,” katanya.

    Nuh berharap Muktamar PBNU dapat digelar sebelum atau sesudah Idul Adha 2026. Ia mengatakan tahun depan akan ada sejumlah agenda besar yang mesti dilaksanakan oleh PBNU.

    “Mudah-mudahan sebelum atau setelah Hari Raya Haji sudah bisa kita lakukan. Namun demikian, ada beberapa tugas kegiatan besar, yaitu memperingati satu abad masehi yang akan jatuh pada 31 Januari 2026. Dan juga ada konferensi besar dan Munas, serta puncaknya nanti di Muktamar,” imbuhnya.

    Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU

    Rapat Pleno PBNU digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) malam, dimulai dengan pembacaan doa sekitar pukul 20.00 WIB. Menteri Sosial yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir dalam acara tersebut.

    Zulfa Mustofa mengatakan dirinya sebagai keponakan dari Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin. Ia menyebut telah meminta restu kepada Ma’ruf Amin terkait langkah tersebut.

    “Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji Ma’ruf Amin. Ya, saya keponakan Kiai Haji Ma’ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau,” ujarnya.

    Zulfa juga berharap restu dari semua pihak untuk kelancaran perjalanan kepemimpinannya di PBNU. Ia berjanji akan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

    “Dan semoga restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan. Saya akan, saya berjanji, saya akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya dan sesantun-santunnya menjaga keadaban sebagai santri,” imbuhnya.

    (dwr/wnv)

  • Pemkot Kediri Serius Atasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

    Pemkot Kediri Serius Atasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

    Kediri (beritajatim.com) – Guna menekan angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Kediri, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri melangsungkan Focus Group Discussion (FGD) membahas pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Tingkat Kota, Selasa (9/12/2025).

    Kegiatan tersebut terlaksana di Aula DP3AP2KB Kota Kediri dan diikuti berbagai instansi, di antaranya: Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polresta, Kemenag, BNN, Rumah Sakit yang ada di Kota Kediri, serta berbagai OPD Pemkot Kediri.

    Saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan, dr Muhammad Fajri Mubasysyir, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri mengemukakan tujuan diselenggarakannya FGD tersebut ialah untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan perempuan dan anak, sekaligus untuk menemukan gagasan baru dan solusi bagi Pemkot Kediri.

    “Sedangkan pembentukan Satgas PPA Tingkat Kota dimaksudkan agar penanganan kasus PPA lebih terintegrasi yang meliputi: pencegahan, penanganan, dan perdamaian kasus kekerasan. Sehingga harapan kami perempuan dan anak di Kota Kediri benar-benar terlindungi dan Kota Kediri bisa menjadi kota ramah anak,” ucapnya.

    Dalam penanganan PPA, Fajri mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan perlu adanya kolaborasi semua pihak, tidak hanya OPD terkait tapi lintas instansi seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan. Ia menyoroti penanganan kasus PPA seperti fenomena gunung es yang hanya tampak pada permukaannya saja, masih perlu adanya observasi lebih lanjut guna mengungkap permasalahan hingga ke akarnya. Hal itu disebabkan lantaran masih banyak korban yang tidak melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak kepada pihak berwajib maupun dinas terkait.

    Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak, antara lain: diperlukan peran dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah (pusat dan daerah).

    Peran pemerintah dapat berupa perumusan kebijakan atau perundang-undangan, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

    “Di DP3AP2KB sudah ada UPT PPA yang diresmikan tahun 2024 sudah ada psikolog yang menangani dan advokat. InsyaAllah secara kelembagaan sudah mempersiapkan diri, namun masih perlu kolaborasi dengan beberapa pihak supaya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat bisa tertangani,” terang Fajri.

    Dirinya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi instansi terkait untuk dapat saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, sehingga bisa menghasilkan hasil akhir yang dapat diusulkan ke Walikota Kediri untuk membentuk Satgas PPA Tingkat Kota. “Harapan kami kalau ada kasus kekerasan di Kota Kediri bisa kita tangani secara maksimal,” tegasnya. [nm/ian]