Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Gerakan Nurani Bangsa Desak Delpedro Marhaen Cs Dibebaskan – Page 3

    Gerakan Nurani Bangsa Desak Delpedro Marhaen Cs Dibebaskan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak kepolisian segera membebaskan enam orang aktivis yang ditahan buntut unjuk rasa berujung ricuh Agustus lalu.

    Sikap itu disampaikan usai mereka menjenguk mereka di Polda Metro Jaya, Selasa (23/9/2025). Adapun enam orang adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, RAP dan Figha Lesmana.

    “Ini adalah wujud kami, kepedulian kami, sekaligus keprihatinan atas adanya sejumlah aktivis, mahasiswa yang ditahan karena peristiwa demo beberapa waktu yang lalu,” kata mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Polda Metro Jaya, Selasa (23/9/2025).

    Lukman mengatakan, GNB ingin memastikan kondisi para tahanan, mendengar langsung cerita mereka, serta menyampaikan kegelisahan moral kepada pimpinan kepolisian.

    “Kami menyempatkan diri untuk hadir di sini, setidaknya untuk memastikan kondisi mereka seperti apa saat ini, juga untuk mendengar apa yang mereka rasakan, apa latar belakang penangkapannya dan hal ikhwal yang terkait dengan peristiwa beberapa hari yang lalu dan apa harapan-harapan mereka,” ucap dia

    Dia mengatakan, GNB juga mengirim surat resmi kepada Kapolri meminta pembebasan para aktivis yang dianggap hanya menyampaikan aspirasi secara damai.

    “Atau kalaulah kemudian pihak-pihak kepolisian menilai, memiliki bukti-bukti dalam kaitannya dengan proses hukum yang harus dijalani oleh mereka, mudah-mudahan penahanan yang mereka alami saat ini betul-betul tetap menjunjung hak-hak dasar, hak asasi manusia,” ucap dia.

    Cendekiawan Komaruddin Hidayat, menambahkan, para aktivis itu sejatinya adalah generasi muda dengan idealisme tinggi. Mereka lahir di era media sosial dan menggunakan kanal digital sebagai bahasa ekspresi.

    “Anak-anak aktivis itu biasanya punya idealisme. Mereka punya cara dan gaya tersendiri, lebih-lebih mereka generasi Z. Oleh karena itu, salah satu bahasa mereka lewat media masa, media sosial,” ucap dia.

     

  • Gerakan Nurani Bangsa Kunjungi Tahanan Demo DPR: Mereka Bukan Musuh Negara – Page 3

    Gerakan Nurani Bangsa Kunjungi Tahanan Demo DPR: Mereka Bukan Musuh Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Deru mesin Alphard hitam itu terhenti di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa siang, 23 September 2025.

    Kerumunan wartawan sambil memegang kamera ponsel bersiaga menyorot mobil berpelat B 2261 SIW dengan kaca gelap.

    Perlahan pintu geser terbuka. Kursi otomatis bergerak ke luar, memperlihatkan sosok berbusana batik merah marun dengan pasmina krem. Dia adalah Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid.

    Seorang pendamping dengan sigap mengangkat tubuhnya ke kursi roda. Raut wajahnya tenang.

    Di belakangnya, sebuah mobil golf putih berhenti membawa rombongan lain, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, eks Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, aktivis yang juga anak Sinta Nuriyah, Inayah Wulandari Wahid, akademisi Karlina R. Supelli, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, cendekiawan Komaruddin Hidayat, hingga Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

    Mereka datang sebagai satu rombongan mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

    Sinta digotong melewati delapan anak tangga. Tiga orang membantu mengangkat kursi roda, dua di bawah, satu di belakang. Kamera-kamera kembali berbunyi, menjepret setiap detik. Setelah itu, ia masuk lift menuju lantai atas, sementara rombongan lain memilih tangga.

    Di waktu hampir bersamaan, dari arah lain, sebuah mobil elf parkir di gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Letak gedung dibelakang Gedung Ditreskrimum.

    Enam orang berbaju oranye bertuliskan “Tahanan Polda Metro Jaya” digiring petugas. Mereka adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, RAP dan Figha Lesmana.

    Mereka dipindahkan dari Rutan Ditresnarkoba ke Gedung Ditreskrimum. Pemindahan itu dipimpin langsung Direktur Tahti Polda Metro, AKBP Dermawan Karosekali.

    Tak semua kepala tertunduk. Syahdan Husein, tangannya terikat borgol, sempat berteriak “Merdeka,” sambil mengepalkan tangan. Delpedro ikut mengangkat borgol ke udara sambil tersenyum ke arah kamera.

    Gerakan Nurani Bangsa datang untuk bertemu keenam aktivis itu. Pertemuan berlangsung tertutup.

     

  • Yaqut Bakal Kembali Diperiksa KPK Ketiga Kalinya, Ini Jejak Dua Menteri Agama yang Terjerat Kasus Korupsi Haji

    Yaqut Bakal Kembali Diperiksa KPK Ketiga Kalinya, Ini Jejak Dua Menteri Agama yang Terjerat Kasus Korupsi Haji

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama saat ini memang jadi pembahasan yang hangat.

    Nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil saat ini masuk dalam dugaan dan berhadapan dengan KPK atas dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024.

    Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi haji yang telah melanda Kementerian Agama sejak era reformasi.

    Jika nantinya benar terbukti, ini bukan yang pertama kalinya terjadi korupsi kuota haji di Indonesia.

    Sebelumnya, ada dua kasus yang melibat dua mantan Menteri Agama sebagai tersangka utama.

    Sejak era reformasi, setidaknya dua menteri agama telah dipenjara karena kasus korupsi haji, Said Agil Husni Almunawar dan Suryadharma Ali.

    Untuk Said Agil Husni Almunawar diketahui ia terbukti dan diberi hukuman lima tahun penjara pada tahun 2006 silam.

    Kemudian ada Suryadharma Ali yang juga terbukti dan mendapatkan vonis enam tahun penjara pada tahun 2014 lalu.

    Kini, Yaqut berpotensi menjadi yang ketiga setelah KPK menetapkan kasus korupsi kuota haji sebagai perkara pidana.

    Berawal dari kebijakannya mengeluarkan Surat Keputusan yang membagi kuota tambahan 20.000 jemaah haji menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

    Keputusan ini bertentangan dengan undang-undang yang mengatur proporsi 92:8.

    Kini Yaqut berpeluang diperiksa kembali dalam kasus korupsi ini.

    Sebelumnya, KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.

  • Tipu Calon Jemaah Umroh, Heri Wibowo Dituntut 3 Tahun Penjara

    Tipu Calon Jemaah Umroh, Heri Wibowo Dituntut 3 Tahun Penjara

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina dari Kejari Surabaya menuntut pidana penjara selama tiga tahun terhadap Heri Wibowo. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap calon jemaah umroh melalui biro perjalanan PT Arofah Mina di Jalan Kartini 84 Surabaya.

    Modus penipuan dilakukan dengan menawarkan paket super hemat umroh selama sembilan hari senilai Rp32.500.000 per orang. Tiga jemaah sudah melakukan pembayaran dengan total Rp97.500.000, namun gagal diberangkatkan.

    Dalam sidang di ruang Garuda 2 PN Surabaya yang dipimpin ketua majelis hakim Antyo Harri Susetyo, JPU menegaskan bahwa Heri terbukti melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Wibowo dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara, dikurangkan selama ditahan. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ujar JPU Siska, Selasa (23/9/2025).

    Sidang akan berlanjut pada Senin (29/9/2025) dengan agenda pembacaan putusan hakim. Catatan persidangan mengungkap bahwa Heri Wibowo bukan pertama kali berurusan dengan hukum. Ia pernah dipenjara tiga tahun oleh PN Tulungagung pada 2023 dalam kasus serupa, dan kini kembali disidangkan di PN Surabaya.

    Kasus ini bermula saat saksi Anindya Pasca Rachmadiani menemukan akun Instagram “Arofah Mina Umrah & Haji Plus” yang dikelola Heri Wibowo selaku Direktur. Bersama Sunarsini, SSI, MSI, ia mendatangi kantor PT Arofah Mina dan bertemu customer service bernama Arifin. Mereka sepakat mengambil paket super hemat untuk tiga orang: Sumartini, Anindya, dan Sunarsini.

    Pembayaran dilakukan secara tunai dan transfer ke beberapa rekening bank atas nama Arofah Mina, dengan rincian Rp22,5 juta tunai, Rp27,5 juta melalui BCA, Rp25 juta melalui BRI, dan Rp25 juta melalui Mandiri. Setelah pembayaran lunas, calon jemaah diminta menyerahkan paspor.

    Namun, pada 30 Januari 2023, para saksi menerima pemberitahuan pembatalan keberangkatan melalui aplikasi Zoom. PT Arofah Mina kemudian mengeluarkan surat pembatalan umroh dan janji pengembalian dana Rp97,5 juta pada 7 Maret 2023. Faktanya, uang tersebut tidak dikembalikan dan justru digunakan terdakwa untuk menutup pembayaran calon jemaah tahun sebelumnya.

    Selain itu, tiga calon jemaah ini juga tidak didaftarkan dalam sistem Siskopatuh Kemenag, tidak dibuatkan visa, tiket pesawat, pemesanan hotel, maupun perlengkapan ibadah. Akibatnya, saksi Joko Siswanto, suami Sunarsini, mengalami kerugian sebesar Rp97,5 juta. [uci/beq]

  • KPK Masih Enggan Ungkap Sosok Juru Simpan Uang Korupsi Haji

    KPK Masih Enggan Ungkap Sosok Juru Simpan Uang Korupsi Haji

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan mengungkapkan sosok juru simpan uang korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

    Jurubicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidikan terkait kasus ini masih terus berjalan. 

    “Dalam kesempatan kali ini tentu kami belum bisa mendeclare secara detil ya, pihak-pihak yang diduga terkait dalam konstruksi perkara ini, peran-perannya seperti apa,” kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

    Ia juga mengakui, hingga saat ini KPK masih terus menelusuri aliran uang dari pihak biro perjalanan haji kepada oknum-oknum di Kemenag. “Nah ini yang terus kami telusuri dan dalami,” pungkas Budi.

    Tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta Dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.

    Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025 dengan menggunakan Sprindik Umum, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. 

    KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus

  • KBRI Tunis Gelar Resepsi 65 Tahun Diplomasi Indonesia-Tunisia

    KBRI Tunis Gelar Resepsi 65 Tahun Diplomasi Indonesia-Tunisia

    Jakarta –

    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Tunisia menggelar Resepsi Diplomatik HUT RI ke-80 dan 65 Tahun Diplomasi Indonesia-Tunisia. Kegiatan ini dihadiri oleh Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, pengusaha, wartawan, dan Sahabat Indonesia.

    Hadir juga Menteri Agama Tunisia, Ahmad Bouhali, Mufti Tunisia, Syaikh Hisyam bin Mahmud, serta Sekjen Kementerian Pertanian, Sumber Daya Air, dan Perikanan, Hamadi Habib. Kegiatan berlangsung di di Hotel Radisson Blue, Tunis, Tunisia, Senin (22/9/2025).

    Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia, Zuhairi Misrawi, menyampaikan komitmen Indonesia dalam membangun persahabatan yang kokoh dengan Tunisia dan negara-negara sahabat.

    “Diplomasi Indonesia berlandaskan sikap saling menghormati, saling membawa kemaslahatan, persahabatan, dan Non-Blok. Diplomasi Indonesia berlandaskan Pancasila, yang di dalamnya ada nilai gotong-royong dan solidaritas. Sebab itu, Indonesia akan selalu bergotong-royong dengan Tunisia dan negara-negara sahabat lainnya, termasuk solidaritas pada Gaza, Palestina, dan kemanusiaan,” ujar Zuhairi, dalam keterangan yang diterima.

    Duta Besar lulusan Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir itu juga memaparkan capaian dan prestasi KBRI Tunis dalam diplomasi ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata dan politik.

    “Hubungan bilateral Indonesia-Tunisia terus mengalami peningkatan dalam berbagai bidang. Kami berhasil menyelesaikan perundingan kesepakatan perdagangan. Jumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di berbagai kampus Tunisia juga terus bertambah. KBRI Tunis juga menerbitkan buku-buku berbahasa Arab dalam rangka mengenalkan kebudayaan dan pemikiran keindonesiaan kita. Indonesia berada di hati warga Tunisia,” katanya.

    Sementara Menteri Agama Tunisia, Ahmad Bouhali, dalam sambutannya mengapresiasi diplomasi Indonesia yang semakin terasa hasil dan manfaatnya dengan Tunisia dalam berbagai bidang kehidupan.

    KBRI Tunis dalam kegiatan ini juga mengenalkan Tarian, musik, dan kuliner Nusantara.

    (lir/lir)

  • Realisasi anggaran program Sekolah Rakyat capai Rp788,7 miliar

    Realisasi anggaran program Sekolah Rakyat capai Rp788,7 miliar

    Jumlah siswa yang diterima pada 2025 mencapai 396 kelas. Angka ini ditargetkan meningkat menjadi 641 kelas dengan 15.895 siswa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan RI mencatat program Sekolah Rakyat telah menelan anggaran sebesar Rp788,7 miliar hingga 8 September 2025, atau 6,5 persen dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp12,2 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan, dana tersebut digunakan untuk renovasi sentra pendidikan di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp711,1 miliar serta penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Sosial Rp77,6 miliar.

    Saat ini, program Sekolah Rakyat sudah mengoperasikan 100 sekolah dengan 9.780 siswa

    “Kita berharap nanti akan meningkat terus jumlah siswanya dan juga jumlah sekolahnya,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.

    Menurut Suahasil, jumlah siswa yang diterima pada 2025 mencapai 396 kelas. Angka ini ditargetkan meningkat menjadi 641 kelas dengan 15.895 siswa.

    Adapun sebaran sekolah mencakup 48 unit di Jawa, 22 unit di Sumatera, 15 unit di Sulawesi, 7 unit di Maluku-Papua, serta masing-masing 4 unit di Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara.

    Selain program Sekolah Rakyat, pemerintah juga menjalankan program Revitalisasi Sekolah dengan realisasi anggaran Rp9,6 triliun, atau 48 persen dari total pagu Rp20 triliun.

    Secara rinci, anggaran tersebut dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp8,8 triliun dari Rp16,9 triliun untuk 10.440 satuan pendidikan.

    Kemudian Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp0,5 triliun, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rp832,7 miliar dari Rp2,52 triliun untuk 2.120 madrasah.

    Adapun secara keseluruhan, realisasi anggaran pendidikan hingga 8 September 2025 tercatat mencapai Rp357,1 triliun, atau setara 49,3 persen dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan Rp724,3 triliun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Agama Nasaruddin Umar Resmikan Rangkaian Hari Santri 2025 di Tebuireng Jombang

    Menteri Agama Nasaruddin Umar Resmikan Rangkaian Hari Santri 2025 di Tebuireng Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, resmi membuka rangkaian Hari Santri 2025 di Aula KH Yusuf Hasyim Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Senin (22/9/2025).

    Dalam acara ini, Menag juga meluncurkan logo Hari Santri 2025, menandai momentum penting dalam sejarah peran pesantren dan santri di Indonesia.

    Peluncuran logo Hari Santri 2025 dilakukan secara simbolis dengan pemencetan tombol bersama oleh Menag Nasaruddin, yang didampingi oleh sejumlah tokoh penting. Di antaranya, Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, Menteri Haji dan Umrah KH Irfan Yusuf, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, serta sejumlah pejabat Kementerian Agama.

    Begitu tombol ditekan, lampu ruangan pun berkedip, dan logo Hari Santi 2025 muncul di layar panggung, disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin yang memenuhi aula. Acara ini menandai pentingnya Hari Santri dalam memperkenalkan dan memperkuat kontribusi besar santri di Indonesia.

    Menag Nasaruddin dalam sambutannya menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya seremoni, tetapi momentum untuk mengingatkan kita semua akan kontribusi besar kaum santri terhadap bangsa ini. “Dari pesantren lahir kader-kader bangsa yang cerdas, berakhlak, dan siap menyongsong masa depan Indonesia,” ujarnya.

    Pesantren, menurut Nasaruddin, memiliki peran strategis dalam menjaga tradisi dan sebagai agen perubahan. Santri di era modern diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi, sekaligus memperkuat moderasi beragama dan mempererat persatuan bangsa.

    Lebih dari itu, pesantren turut berperan dalam menghadirkan wajah Islam rahmatan lil ‘alamin, yakni Islam yang membawa kedamaian bagi umat manusia di seluruh dunia.

    Pada kesempatan yang sama, Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi tuan rumah acara ini. Gus Kikin, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa peringatan Hari Santri tidak terlepas dari sejarah perjuangan pesantren dalam merebut kemerdekaan Indonesia, termasuk peran Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari yang mengumandangkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Menteri Agama Nasarudin bersama pejabat dan pengasuh pesantren melihat logo Hari Santri 2025 yang baru dilaunching

    “Sehingga setiap 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional,” ujar Gus Kikin yang merupakan cicit dari KH Hasyim Asyari.

    Dirjen Pendis, Amien Suyitno, juga menyampaikan laporan terkait tema besar Hari Santri 2025, yakni “Mengawal Indonesia Menuju Peradaban Dunia”. Tema ini, menurut Amien, menggambarkan semangat perjuangan santri yang tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia. “Kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para santri,” jelas Amien.

    Amien juga menyoroti posisi pesantren sebagai pilar peradaban Islam. “Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga pusat peradaban yang membentuk wajah Islam Indonesia yang damai dan inklusif,” tuturnya.

    Pesantren di Indonesia mampu beradaptasi dengan beragam budaya dan tetap menjaga tradisi, menjadikan santri sebagai simbol keterbukaan dan toleransi.

    Acara tahun ini juga berbeda dari tahun sebelumnya dengan adanya program sosial yang langsung menyentuh masyarakat, seperti layanan cek kesehatan gratis di berbagai pesantren, terutama di wilayah Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan Hari Santri 2025 tidak hanya menjadi momen refleksi historis, tetapi juga proyeksi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

    Melalui acara ini, pemerintah berharap santri dapat terus berkontribusi dalam memperkuat moderasi beragama, membangun persatuan, dan mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang lebih religius, toleran, dan berdaya saing global. Dengan peran aktif pesantren dan santri, Indonesia diharapkan semakin kokoh menuju peradaban dunia. [suf]

  • Ansari Tegaskan Pentingnya Sinergitas Stakeholder Wujudkan Jaminan Produk Halal

    Ansari Tegaskan Pentingnya Sinergitas Stakeholder Wujudkan Jaminan Produk Halal

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI Madura, Ansari menegaskan pentingnya sinergitas antar stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan jaminan produk halal sesuai amanah undang-undang maupun regulasi yang berlaku.

    Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH): Pasal 4 mengamanatkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

    Termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang kewajiban sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan membebaskan biaya sertifikasi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan JPH, termasuk Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yaitu sistem terintegrasi yang disusun untuk menjaga kehalalan produk secara terus-menerus.

    Bahkan politisi PDI Perjuangan tersebut, juga memastikan sertifikasi halal sangat penting bagi para pelaku usaha agar produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Terlebih Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki tanggungjawab untuk memastikan produk yang beredar telah bersertifikasi halal.

    “Selain menjadi anjuran dalam agama (Islam), sertifikasi halal ini sangat penting karena menyangkut aspek kesehatan masyarakat, termasuk juga perlindungan bagi konsumen, sekaligus sebagai upaya menaikkan daya saing produk UMKM Madura di pasar nasional,” kata Ansari di Pamekasan, Senin (22/9/2025).

    Anggota Komisi VIII DPR RI juga menyampaikan pentingnya sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama (Kemenag), pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat dalam mewujudkan jaminan produk halal.

    “Sebagai anggota DPR RI, tentu kami memiliki peran strategis dalam membentuk regulasi, mengawasi pelaksanaan, serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan program ini. Sekaligus mendorong dan memfasilitasi seluruh produk yang beredar di masyarakat bersertifikasi halal,” ungkapnya.

    Selain itu, pihaknya mengimbau seluruh stakeholder terkait agar intens melakukan sosialisasi dan mendorong para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. “Oleh karena itu, sangat penting adanya sinergitas antar stakeholder, termasuk intens mendorong kesadaran pelaku usaha di Madura, khusunya di Pamekasan, agar produknya bersertifikat halal,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Catat, Ini Tanggal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Catat, Ini Tanggal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah merilis hari libur nasional dan cuti bersama 2026. Berikut ini info lengkap tanggal libur nasional dan cuti bersama 2026.

    Dengan adanya jadwal libur dan cuti bersama 2026 itu, diharapkan pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga agenda pribadi masyarakat dapat diatur lebih efisien.

    Putusan terkait libur dan cuti bersama 2026 tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025 dan Nomor 5/2025 dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    “Untuk tahun 2026, total hari libur nasional ditetapkan sebanyak 17 hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, cuti bersama disepakati sebanyak 8 hari,” ujar Menteri Koordinator PMK Pratikno dalam keterangan resmi, Senin (22/9/2025).

    Berikut Tanggal Libur Nasional dan Cuti Bersama seperti dilansir dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025 dan Nomor 5/2025 dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM)

    Libur Nasional 2026

    Kamis, 1 Januari: Tahun Baru
    Jumat, 16 Januari: Isra Mikraj Nabi Muhammad
    Selasa, 17 Februari : Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Kamis, 19 Maret: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1984)
    Sabtu-Minggu, 21-22 April: Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat, 3 April: Wafat Yesus Kristus
    Minggu 5 April: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    Jumat, 1 Mei: Hari Buruh Internasional
    Kamis, 14 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
    Rabu, 27 Mei: Idul Adha 1447 Hijriah
    Minggu 31 Mei: Hari Raya Waisak 2570 BE
    Senin, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
    Selasa, 16 Juni: 1 Muraham Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
    Senin, 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan
    Selasa, 25 Agustus: Maulid Nabi Muhammad
    Jumat, 25 Desember: Kelahiran Yesus Kristus

    Cuti Bersama 2026

    Senin, 16 Februari: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Jumat, Senin dan Selasa, 20,23 dan 24 Maret: Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat, 15 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
    Kamis, 28 Mei: Idul Adha 1447 Hijriah
    Kamis, 24 Desember: Kelahiran Yesus Kristus