Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Kasus Korupsi Kuota Haji: KPK Mulai Bidik Travel Luar Jawa

    Kasus Korupsi Kuota Haji: KPK Mulai Bidik Travel Luar Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024 kini tengah memulai babak baru dengan mulai menyisir sejumlah travel haji dan umrah di luar Pulau Jawa.

    Fakta tersebut menjadi titik baru setelah sebelumnya komisi anti rasuah itu telah mendalami travel milik pemuka agama ternama yakni Khalid Basalamah yang disebut turut terseret dalam kasus itu.

    Penyidik KPK mulai memperluas jangkauan mengusut perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan secara bertahap memeriksa biro haji yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara ini sebagai saksi.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik membuka peluang memeriksa biro perjalanan haji di luar Jakarta dan Jawa Timur.

    “Dimungkinkan juga penyidik melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap biro perjalanan haji di wilayah lain,” ucap Budi, Rabu (24/9/2025).

    Kendati demikian, Budi menyampaikan pemeriksaan bergantung kepada kebutuhan penyidikan kasus. Pedalaman ini dilakukan agar penyidik mengetahui bagaimana proses pembagian kuota haji, siapa saja pihak yang terlibat, dan siapa saja pihak yang menerima aliran dana.

    Lebih jauh, pemeriksaan ini mampu menjawab bagaimana transaksi jual-beli kuota haji berlangsung, mengingat KPK mengendus kuota haji dijual oleh biro travel kepada jemaah dengan melancarkan modus-modus tertentu.

    “Saat ini penyidik masih fokus mendalami terhadap saksi-saksi dari biro perjalanan haji, khususnya yang di wilayah Jawa Timur,” katanya.

    KPK juga telah memanggil 6 petinggi travel sebagai saksi dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang berlokasi di Jawa Timur. Budi menyampaikan pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur, Rabu (24/9/2025).

    “Hari ini Rabu (24/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

    Saksi yang dipanggil adalah Mohammad Ansor Alamsyah, Komisaris PT Shafira Tour & Travel; Syarif Hidayatullah, Direktur Utama PT Persada Duabeliton Travel; Ismed Jauhar, Komisaris PT Tourindo Gerbang Kerta Susila;

    Asyhar, Direktur PT Safari Global Perkara; Irma Fatrijani, Direktur PT Panglima Express Biro Perjalanan Wisata; Denny Imam Syapi’i, Manager Bag. Haji PT Saudaraku. Lalu satu saksi dari pihak wiraswasta bernama Syihabul Muttaqin.

    Budi mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, penyidik akan mendalami terkait dengan bagaimana biro travel ini mendapatkan kuota khusus.

    Sebelumya, pada 23 September, KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Saudaraku Muhammad Rasyid; Staf Operasional Haji PT Menara Suci Sejahtera Ali Jaelani; Direktur PT Al Andalus Nusantara Travel Siti Roobiah Zalfaa; Direktur PT Andromeda Atria Wisata Zainal Abidin; dan Direktur PT Dzikra Az Zumar Wisata Affif.

    Kemudian pada 24 September 2025, KPK memanggil MAA selaku Komisaris PT Shafira Tour and Travel; SH selaku Direktur Utama PT Persada Duabeliton Travel; IJ selaku Komisaris PT Tourindo Gerbang Kerta Susila; AS selaku Direktur PT Safari Global Perkara; IF selaku Direktur PT Panglima Express Biro Perjalanan Wisata; DIS selaku Manajer Bagian Haji PT Saudaraku; serta SM selaku wiraswasta.

    Seperti diketahui, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya, pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

    Dugaan lainnya adalah kuota haji dijual ke jemaah dan ke sesama biro travel. Terbaru, Khalid Basalamah mengaku menjadi korban PT Muhibbah milik Ibnu Massud. 

    Khalid yang mulanya ingin berangkat menggunakan haji furoda, berpindah menggunakan haji khusus lantaran ditawari oleh PT Muhibbah. Perusahaan ini menyampaikan surat keputusan pembagian kuota sehingga Khalid merasa tawaran yang diberikan resmi dari Kemenag.

    Alasan lainnya adalah harga kuota haji khusus bisa langsung berangkat seperti haji furoda dengan harga yang lebih murah. KPK memang tengah mendalami kasus ini dengan memanggil beberapa pihak yang diduga mengetahui perkara era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Terbaru pekan ini KPK masif menggelar pemeriksaan terhadap travel haji.

  • Komisi VIII minta Menteri Haji dan Umrah gerak cepat isi struktur baru

    Komisi VIII minta Menteri Haji dan Umrah gerak cepat isi struktur baru

    Gus Irfan bisa lebih awal menyiapkan seleksi orang-orang yang akan mengisi pos baru tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan langkah-langkah cepat dan taktis dalam pengisian struktur baru kelembagaan yang bertransformasi per 26 Agustus 2025 tersebut.

    “Struktur kementerian dilengkapi sesegera mungkin sembari menyiapkam tugas yang harus dijalankan para dirjen, direktur, dan pimpinan lainnya,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina di Jakarta, Rabu.

    Selly menilai kementerian yang dinakhodai oleh Mochamad Irfan Yusuf ini memiliki tugas yang kompleks.

    Selain mengelola jamaah yang jumlahnya ratusan ribu orang, Kementerian Haji dan Umrah perlu cepat dan cermat dalam diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.

    “Persiapan haji 2026 ini semakin waktu semakin pendek,” katanya.

    Selly mengungkapkan Kementerian Haji dan Umrah adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Haji yang lahir lewat revisi Undang-undang No 08 Tahun 2019.

    Sejak disahkan oleh DPR pada 26 Agustus 2025, pemerintah telah menargetkan bisa merampungkan struktur baru dalam kurun satu bulan. Struktur kementerian baru ini akan terbit melalui peraturan presiden.

    “Menurut undang-undang, kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) itu dibatasi 30 hari. Dengan mengacu ini, maka pekan ini pemerintah akan meneken Perpres dan bisa langsung diisi personelnya,” katanya.

    Selly berharap mepetnya waktu bisa benar-benar dipahami oleh Menteri Gus Irfan dan jajarannya.

    Ia mendorong Gus Irfan bisa lebih awal menyiapkan seleksi orang-orang yang akan mengisi pos baru tersebut.

    Agar mendapatkan pegawai yang berkualitas dan profesional, Selly meminta seleksi dilakukan terbuka, termasuk menggunakan proses lelang jabatan. Dengan begitu, kementerian akan mendapatkan kandidat dari berbagai kalangan.

    “Tidak perlu dibatasi harus dari Kementerian Agama. Jika memang ada kandidat lain yang lebih mumpuni mengapa tidak, seperti dari kampus, kementerian lain, praktisi, bahkan TNI dan Polri,” katanya.

    Di sisi lain, Selly meminta agar lahirnya Kementerian Haji dan Umrah ini tak sekadar menjadi ‘ganti baju’ dari kementerian sebelumnya. Sejak awal, kementerian ini dibuat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah.

    “Tak hanya soal layanan dalam prosesi ibadah, namun juga dalam hal biaya, kesehatan, keamanan dan lainnya,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i menyampaikan seluruh aparatur atau pegawai Kementerian Agama (Kemenag) dan aset-aset terkait haji siap dialihkan kepada Kementerian Haji dan Umrah.

    “Dirjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) itu keseluruhan pindah ke Kementerian Haji sampai ke kanwil-kanwil itu kan kabid haji, pindah semua. Di bawah, ada kasi haji, termasuk embarkasi-embarkasi. Pokoknya, pegawai dan aset tahun ini sepenuhnya harus beralih dari Kementerian Agama ke Menteri Haji,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan perubahan nomenklatur beserta susunan organisasi dan tata kelola (SOTK) dari BP Haji ke Kementerian Haji dan Umrah akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip integritas dan kompetensi.

    “Pak Presiden menekankan pentingnya integritas dan kompetensi. Jadi tidak serta-merta semua pegawai langsung dipindah. Akan ada proses seleksi yang mempertimbangkan rekam jejak dan integritas,” ujarnya.

    Pewarta: Asep Firmansyah
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reaksi Polda Metro Usai Istri Gus Dur hingga Mantan Menag Jamin Penangguhan Penahanan Delpedro Cs – Page 3

    Reaksi Polda Metro Usai Istri Gus Dur hingga Mantan Menag Jamin Penangguhan Penahanan Delpedro Cs – Page 3

    Sebelumnya, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) siap menjadi penjamin enam orang aktivis yang ditahan buntut ricuh demo Agustus kemarin.

    Hal itu disampaikan usai mereka menjenguk mereka di Polda Metro Jaya, Selasa (23/9/2025). Enam orang itu adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, RAP dan Figha Lesmana.

    “Kaitannya dengan penjamin ya, kami sudah bersepakat dari Gerakan Nurani Bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penangguhan itu. Jadi poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin,” kata Lukman kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (23/9/2025).

    Lukman sendiri enggan bicara lebih jauh terkait dengan sangkaan yang dihadapkan oleh enam orang aktivis tersebut. Namun ia menitipkan pesan agar kepolisian tetap memperhatikan hak-hak mereka saat mendekam di tahanan.

    “Tadi kami sudah sampaikan ke Bapak Kapolda dan Bapak Wakapolda bahwa hak-hak asasi manusia harus tetap bisa dipenuhi, harus bisa dilindungi, harus bisa diperhatikan dengan baik, begitu poin pentingnya,” tandas dia.

  • Saat Istri Gus Dur Turun Tangan, Minta Aktivis Pasca-demo Ricuh Dibebaskan Megapolitan 24 September 2025

    Saat Istri Gus Dur Turun Tangan, Minta Aktivis Pasca-demo Ricuh Dibebaskan Megapolitan 24 September 2025

    Saat Istri Gus Dur Turun Tangan, Minta Aktivis Pasca-demo Ricuh Dibebaskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah, bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyambangi Polda Metro Jaya pada Selasa (23/9/2025).
    Kedatangan mereka untuk menjenguk sejumlah aktivis yang ditahan usai demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.
    Dalam rombongan tersebut hadir sejumlah tokoh nasional, di antaranya Lukman Hakim Saifuddin, Karlina R Supelli, Erry Riyana Hardjapamekas, Inaya Wahid, Gomar Gultom, Komaruddin Hidayat, dan Beka Ulung Hapsara.
    Para tersangka yang dituduh dengan pasal penghasutan ini adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, RAP, dan Figha Lesmana.
    Seusai menjenguk, Sinta Nuriyah menyampaikan, kehadiran GNB merupakan bentuk keprihatinan terhadap penahanan para aktivis, yang menurut dia tidak serta merta bermaksud memusuhi negara.
    “Apalagi yang ditahan adalah para aktivis-aktivis yang belum tentu tujuannya untuk memusuhi,” ujar Sinta.
    Ia menilai para aktivis tersebut merupakan anak bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia berdaulat sekaligus bebas berpendapat.
    “Karena itu, dengan adanya itu, mereka mencoba, mereka telah melakukan itu, tetapi ternyata ada kesalahpahaman,” kata Sinta.
    “Mungkin dengan ada satu dua kata yang sedikit melenceng sehingga mereka mendapat perlakuan seperti ini,” tambahnya.
    Sinta kembali menekankan para aktivis itu sesungguhnya berjuang demi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.
    Ia juga berharap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, bersama kawan-kawannya segera dibebaskan.
    “Inilah tujuan kami, Gerakan Nurani Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu,” tegas Sinta.
    Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menuturkan GNB telah melayangkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.
    “(Dalam surat itu) intinya adalah kami berharap mereka-mereka yang melakukan demonstrasi, unjuk rasa secara damai, mudah-mudahan bisa segera dibebaskan,” ujar Lukman.
    Meski demikian, Lukman menekankan apabila penyidik memiliki pandangan berbeda, para aktivis tetap harus dijamin hak asasi manusianya, baik dalam proses hukum maupun melalui mekanisme penangguhan penahanan.
    “Karena penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia tetap harus bisa terjaga, terpelihara, terawat dengan baik meskipun mereka dalam kondisi ditahan,” katanya.
    Lukman juga memastikan, para tokoh yang hadir dalam kesempatan tersebut siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Delpedro Marhaen dan kawan-kawan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kriminal kemarin, kasus Kacab Bank hingga WNA Pakistan bawa narkoba

    Kriminal kemarin, kasus Kacab Bank hingga WNA Pakistan bawa narkoba

    Jakarta (ANTARA) – Berita kriminal di kanal Metro ANTARA pada Selasa (23/9) yang masih menarik dibaca hari ini antara lain polisi buru informan terkait rekening “dormant” kasus kacab bank hingga Polda Metro Jaya tangkap WNA Pakistan yang bawa 22 kg sabu.

    Berikut rangkumannya:

    Istri Gusdur dan tokoh GNB minta aktivis dibebaskan

    Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) melayangkan surat kepada Kepala Polri (Kapolri) untuk memohon pembebasan para aktivis yang ditahan di Polda Metro Jaya.

    Sejumlah tokoh GNB tersebut, antara lain mantan Menteri Agama Lukman Hakim, Komaruddin Hidayat, Gomar Gultom dan Erry Riyana Hardjapamekas.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kasus kacab bank, polisi buru informan terkait rekening “dormant”

    Polda Metro Jaya memburu keberadaan sosok S, informan tersangka C alias Ken yang memberitahukan keberadaan rekening dormant (tidak aktif) di sebuah bank di Jakarta Pusat, tempat MIP (37), kepala cabang (kacab) korban kasus penculikan berujung kematian bekerja.

    “Masih kita dalami, (sosok S) masih kita cari,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polda Metro Jaya tangkap WNA Pakistan yang bawa 22 kg sabu

    Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya menangkap seorang warga negara asing (WNA) Pakistan berinisial HU (34) yang membawa 22 kilogram sabu di wilayah Jakarta Utara.

    “Kami berhasil mengamankan 1 orang WNA Pakistan inisial HU di 2 TKP yang berbeda di Jakarta Utara,” ungkap Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Candra di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polisi amankan ibu kandung yang buang bayi di saluran air Jaksel

    Kepolisian mengamankan ibu kandung berinisial TS (28) yang membuang bayi perempuannya di saluran air di kawasan Jalan Kirai RT 010/RW 01, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (22/9) pagi, pukul 05.30 WIB.

    “Sudah kita amankan pelaku pembuangan bayi tersebut yang merupakan ibunya sendiri,” kata Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jakarta Selatan AKP Citra Ayu Civilia kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Ini motif suami bakar rumah dan istrinya hingga tewas di Cakung

    Polisi mengungkap motif pelaku MA (29) yang membakar rumah kontrakan dan istrinya hingga tewas di Jalan Borobudur, Kavling Tanah Merah, RT 06/RW 05, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (18/9).

    “Modus atau motif pelaku MA (29) dalam hal ini tersangka kesal dengan istri yang seolah-olah tidak merespon apa yang dimintanya kepada korban,” kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur AKP Sri Yatmini di Jakarta Timur, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI perkuat kerja sama energi terbarukan dan pendidikan dengan Saudi

    RI perkuat kerja sama energi terbarukan dan pendidikan dengan Saudi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan Indonesia memperkuat kerja sama bidang energi terbarukan dan pendidikan dengan Arab Saudi.

    “Kami terdorong untuk melakukan usaha bersama di bidang energi terbarukan, satu bidang yang sangat menjanjikan seiring kedua negara bertransisi menuju masa depan yang lebih hijau,” kata Nasaruddin saat menyampaikan pidato sambutan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Nasional ke-95 Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

    “Kolaborasi kita dalam pertukaran pendidikan dan beasiswa merupakan langkah awal lainnya,” imbuh Menteri Agama.

    Dia mengatakan bahwa kedua negara sama-sama memiliki sumber daya alam yang kaya.

    Untuk itu, Indonesia mendorong kerja sama dalam energi terbarukan, sebagai bagian dari praktik berkelanjutan untuk memanfaatkan kekayaan alam sekaligus melestarikannya.

    Di bidang pendidikan, pelajar Indonesia telah banyak menempuh studi lanjutan di universitas-universitas Saudi.

    Sementara, pelajar Saudi juga telah banyak diterima di lembaga-lembaga Islam dan akademis Indonesia.

    Untuk itu, Indonesia terus mendorong kerja sama lebih lanjut di bidang pendidikan, terutama dalam pertukaran pelajar kedua negara.

    Selain energi terbarukan dan pendidikan, Indonesia dan Arab Saudi, kata Nasaruddin, juga memiliki komitmen yang mendalam terhadap perdamaian dan stabilitas, tidak hanya di kawasan masing-masing, tetapi juga di seluruh negara Muslim.

    Dalam hubungan antarmasyarakat, Presiden Prabowo dalam pesan yang disampaikan Menag tersebut juga menyatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia, Arab Saudi memiliki tempat yang istimewa.

    “Jemaah haji atau umrah dihormati dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Ini bukan sekadar pariwisata, melainkan sebuah aspirasi suci yang merangkul masyarakat kita dalam pelukan spiritual yang tak terpisahkan. Hubungan ini memberikan kehangatan tersendiri bagi diplomasi kami,” katanya.

    Ke depan, Prabowo melihat potensi besar untuk bentuk-bentuk kemitraan baru dalam penguatan hubungan antarmasyarakat kedua negara.

    Selain itu, Indonesia juga menyambut baik peningkatan partisipasi Arab Saudi dalam proyek infrastruktur, pengembangan industri halal, dan ekonomi digital.

    Untuk itu, Indonesia mendorong kolaborasi dalam mempromosikan keuangan Islam guna menciptakan standar global untuk layanan keuangan yang etis dan sesuai syariah.

    Di bidang pariwisata, potensi kerja sama juga dinilai menjanjikan, sebagaimana orang Indonesia ingin mengunjungi kerajaan tersebut, dan sebaliknya, banyak wisatawan Arab Saudi yang menemukan keindahan alam dan kekayaan budaya di Indonesia.

    Lebih lanjut, Indonesia juga berharap dapat memperluas kerja sama dalam aksi iklim seiring dengan tantangan pemanasan global yang dihadapi masyarakat dunia saat ini.

    Indonesia juga mendorong kerja sama untuk mengampanyekan pendidikan bagi perempuan dan pemuda dalam melawan kekerasan dan ekstremisme, serta mempromosikan penelitian ilmiah yang berlandaskan nilai-nilai etika.

    “Upaya ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa negara Muslim dinamis, berwawasan ke depan, dan berdedikasi pada kebaikan bersama,” kata Nasaruddin.

    Selain Nasaruddin, perayaan Hari Nasional Arab Saudi dihadiri pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan perwakilan kementerian lain dari Kabinet Merah Putih.

    Perayaan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah duta besar dari negara-negara sahabat, seperti Palestina, Iran, Uni Emirat Arab, Inggris, Jepang, Pakistan, Kazakhstan, Suriah, dan Vatikan.

    Pewarta: Katriana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kuota Haji Tambahan Diduga Dibagi Rata Yaqut di Kantor Maktour, Foto Pertemuan Bocor dan Viral

    Kuota Haji Tambahan Diduga Dibagi Rata Yaqut di Kantor Maktour, Foto Pertemuan Bocor dan Viral

    GELORA.CO – Isi pembicaraan pertemuan antara eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Fuad Hasan Masyhur–bos Maktour Travel, dan sejumlah pelaku bisnis haji dan umroh, yang fotonya beredar baru-baru ini perlahan terungkap.

    Informasi  yang berhasil dihimpun dari berbagai kalangan menyebut, pertemuan terjadi saat Yaqut masih menjabat sebagai menteri. Isi pembahasannya, ya terkait pembagian kuota haji tambahan yang diterima Indonesia dari pemerintah Arab Saudi.

    Sejatinya, kuota tambahan sebanyak 20.000 ribu itu, 92 persennya dialokasikan untuk haji reguler sisanya 8 persen untuk haji khusus. Tetapi karena ketidaksiapan pembiayaan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Yaqut mengambil keputusan untuk membagi rata, 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Nah, di pertemuan yang fotonya beredar dan viral itu lah diduga terjadi pembicaraan dan pembagian kuota haji. Benarkah?

    “Enggak ada. Sudah selesai. Sudah jauh, sudah satu tahun tidak jadi menteri. Kok ada pembagian? kan sudah selesai. Dia tidak menteri,” kata Fuad saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Fuad juga membantah dirinya terlibat dalam pengaturan SK yang ditandatangani Yaqut terkait pembagian kuota tambahan haji khusus dan reguler tahun 2024.

    Pembagian ini diduga menyalahi Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. “Seribu persen. Seribu persen, saya bilang. Tidak pernah tahu,” ucapnya.

    Fuad menegaskan kembali, foto yang beredar memang benar diambil pada 2024, namun saat itu Yaqut sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama.

    “Sudah tidak menjabat. Beliau datang. Beliau sampaikan dan itu juga saya gak tau siapa yang janjian. Tentunya kita hormatin bekas Menteri mau silaturahmi,” ujar Fuad.

    Menurut Fuad, kedatangan Yaqut murni untuk silaturahmi dan patut dihormati. Dalam pertemuan itu, Yaqut juga menyampaikan agar hubungan baik dengan sejumlah pihak, khususnya biro travel, tetap dijaga meski dirinya sudah tidak lagi menjabat.

    Foto yang diperoleh Inilah.com di Jakarta, Senin (22/9/2025), memperlihatkan Yaqut melakukan pertemuan dengan Fuad Maktour dan sejumlah pemilik biro travel seperti CEO Alisan Hajj & Umrah Ali Mohammad Amin,  Ketua Harian Forum SATHU Artha Hanif, Stafsus Yaqut Gus Alex. Pertemuan diperkirakan berlangsung  di Kantor Maktour Jakarta.

    Dalam foto pertama, terlihat Yaqut berpose bersama sejumlah orang, termasuk Fuad dan Ali Mohammad Amin, di depan Wisma Maktour di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 2024 lalu. Yaqut mengenakan kemeja hitam, Fuad berkemeja biru, dan di sebelah Yaqut tampak pria dengan kemeja hitam yang diketahui sebagai Ali Mohammad Amin. Dalam foto kedua, tampak Yaqut, Fuad, dan Ali Mohammad Amin duduk bersama di meja makan.

    Konstruksi Perkara

    Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, meski belum ada penetapan tersangka. KPK berjanji segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

    Kasus ini bermula ketika asosiasi travel mendapat informasi tambahan kuota 20.000 jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Tambahan kuota tersebut merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023.

    Para pengusaha travel kemudian melobi oknum pejabat Kemenag. Lobi itu menghasilkan terbitnya SK Menag tertanggal 15 Januari 2024, yang membagi kuota tambahan secara merata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus itu, 9.222 dialokasikan untuk jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel swasta.

    Adapun 10.000 kuota reguler didistribusikan ke 34 provinsi. Jawa Timur mendapat porsi terbanyak dengan 2.118 jemaah, disusul Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang. Pemberangkatan jemaah reguler langsung dikelola oleh Kemenag.

    Namun, pembagian kuota tambahan tersebut diduga melanggar Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen kuota reguler dan 8 persen kuota khusus.

    Setelah itu, muncul praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum Kemenag dan sejumlah biro travel. Setoran perusahaan travel kepada pejabat Kemenag disebut berkisar 2.600–7.000 dolar AS per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta hingga Rp113 juta dengan kurs Rp16.144,45. Transaksi dilakukan melalui asosiasi travel sebelum diserahkan ke pejabat Kemenag.

    Dana tersebut berasal dari penjualan tiket haji dengan harga tinggi kepada calon jemaah, dengan janji bisa berangkat pada tahun yang sama, khususnya pada 2024. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun gagal berangkat karena kuotanya terpotong.

    Hasil dugaan korupsi kuota haji itu juga digunakan untuk membeli sejumlah aset. Salah satunya adalah dua rumah mewah di Jakarta Selatan yang disita KPK pada Senin (8/9/2025) dengan nilai Rp6,5 miliar.

    Rumah tersebut diduga dibeli oleh salah satu pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang setoran pengusaha travel sebagai komitmen pembagian kuota tambahan haji yang melanggar aturan.

  • Jangan Terlalu Lama, KPK Mestinya Bisa Segera Tetapkan Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Jangan Terlalu Lama, KPK Mestinya Bisa Segera Tetapkan Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya bisa segera menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2024, selagi telah memiliki dua bukti.

    “Menurut saya apabila KPK telah memenuhi minimal dua alat bukti KPK dapat segera mentersangkakan yang bersangkutan (Yaqut),” kata Hudi saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Hudi menyebut langkah tersebut bisa segera dilakukan KPK, sehingga proses kasus ini tidak terus menerus berlangsung alot.

    “Agar tidak berlarut-larut dan ada kepastian untuk keduanya (KPK dan tersangka),” ucap Hudi, menekankan.

    Hudi juga menginstruksikan KPK sebagai lembaga penegak hukum, tidak lambat dalam mengusut kasus, sehingga tidak muncul anggapan negatif terhadap lembaga antirasuah tersebut di tengah-tengah masyarakat.

    “Penegakan hukum jangan terlalu lama agar tidak terjadi fitnah dalam proses hukumnya,” jelasnya. 

    Sejauh ini, KPK masih juga belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut karena menyangkut kepentingan umat.

    “Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” ujar Abdullah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Politikus PKB ini menegaskan dugaan korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Oleh karena itu, kata dia, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

    Lebih lanjut Abdullah mengingatkan KPK agar bekerja dengan profesional dan transparan, tanpa praktik tebang pilih dalam penegakan hukum, karena hal itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

    “KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” kata dia.

    Abdullah menilai penyelesaian kasus tersebut menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya, sebab isu korupsi haji telah menyedot perhatian masyarakat, khususnya calon jamaah yang merasa dirugikan.

    Menurut dia, praktik korupsi terkait ibadah haji berpotensi mencoreng kesucian ibadah umat, sehingga KPK harus serius, adil, dan transparan dalam bekerja.

    Dia menambahkan, DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi jalannya proses hukum di KPK, termasuk memastikan penanganan kasus sesuai prinsip good governance.

    “Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK, jangan ada yang melindungi pelaku dengan alasan apa pun,” kata Abdullah menegaskan.

  • Pidato Prabowo di PBB langkah inspiratif untuk perdamaian global

    Pidato Prabowo di PBB langkah inspiratif untuk perdamaian global

    posisi Presiden Prabowo akan mendapat keuntungan politik karena sikap vokalnya dalam menyerukan persatuan di dunia internasional. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar dan salah satu negara global south yang cukup signifikan dalam percaturan glo

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama RI bidang kerja sama dan hubungan luar negeri Gugun Gumilar menilai pidato Presiden Prabowo Subianto soal Palestina di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai langkah inspiratif untuk perdamaian global.

    “Dunia Islam melawan ketidakadilan terhadap Palestina serta kebijakan Israel yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan dunia internasional. Presiden Prabowo sudah tepat untuk menghentikan perang Israel-Palestina,” kata Gugun dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada United Nations General Assembly atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal solusi dua negara (two states) untuk perdamaian Palestina.

    Gugun juga menyatakan bahwa posisi Presiden Prabowo akan mendapat keuntungan politik karena sikap vokalnya dalam menyerukan persatuan di dunia internasional.

    “Indonesia adalah negara demokrasi terbesar dan salah satu negara global south yang cukup signifikan dalam percaturan global,” ucap Gugun.

    Ia juga menilai Presiden Prabowo telah mengambil langkah terukur untuk kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian yang abadi.

    “Kita ucapkan terima kasih atas pidatonya yang sangat inspiratif di PBB untuk perdamaian global. Pak Prabowo, it’s really an inspiring speech!,” kata Gugun.

    Adapun dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengecam genosida militer Israel di Gaza yang mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak.

    Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Kami mengecam seluruh bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tak bersalah. Oleh karena itu, Indonesia, sekali lagi menekankan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara untuk persoalan di Palestina. Solusi dua negara menjadi jalan menuju perdamaian,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam KTT mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas PBB.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Mulai Maraton Panggil Biro Travel, Dalami Skema Dugaan Korupsi Kuota Haji

    KPK Mulai Maraton Panggil Biro Travel, Dalami Skema Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil secara maraton biro travel haji yang diduga mengetahui atau terlibat kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan para biro untuk mendalami skema dugaan korupsi kuota haji, mengingat KPK masih belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

    “KPK sedang melakukan pemanggilan terhadap para saksi dari pihak-pihak Biro Travel. Jadi pada pekan ini KPK secara maraton akan melakukan pemeriksaan para saksi dari pihak-pihak Biro Perjalanan Haji,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).

    Budi menuturkan pemeriksaan ini sebagai upaya penyidik mendalami bagaimana praktik-praktik di lapangan yang dilakukan oleh para Biro Perjalanan Haji. Termasuk soal bagaimana cara atau mekanisme dalam mendapatkan kuota ibadah khusus.

    Nantinya penyidik dapat mengetahui praktik jual-beli kuota haji yang diduga melibatkan biro travel kepada jemaah dan antar biro travel lainnya.

    “KPK menduga proses jual-beli kuota ini tidak hanya dilakukan oleh Biro Travel kepada calon jamaah, tapi juga ada praktik-praktik penjualan kuota ibadah haji khusus ini yang dilakukan antar Biro Travel,” tuturnya.

    Skema ini lah, kata Budi, yang akan dikulik lebih jauh agar penyidik dapat mengumpulkan barang bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka.

    Kendati demikian, Budi menepis bahwa penyidikan kuota haji mengalami kendala sehingga sampai saat ini belum ada kejelasan siapa pihak yang diduga kuat bersalah.

    “Kami sampaikan bahwa penyidikan terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024 masih terus berprogres secara positif, tidak ada hambatan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika Presiden ke-7 Jokowi bertemu pemerintah Arab Saudi pada 2023, membahas penambahan kuota haji. Pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji untuk jemaah Indonesia

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Dalam realisasinya, pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. Sejumlah pihak telah diperiksa, salah satunya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi kuota haji yang ditaksir mencapai Rp1 triliun.

    Penyidik juga mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar. Uang tersebut diduga mengalir ke pegawai Kementerian Agama. Terbaru, penyidik mendapatkan informasi adanya juru simpan yang menampung dana haram tersebut.