Kementrian Lembaga: Kemenag

  • BPJPH: Pemasaran produk nonhalal dibolehkan dengan ketentuan

    BPJPH: Pemasaran produk nonhalal dibolehkan dengan ketentuan

    boleh bangat, asal dikasih label yang halal atau tidak halal, itu ada labelnya, itu doangJakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menyatakan bahwa pemasaran produk nonhalal di dalam negeri diperbolehkan, namun dengan ketentuan tertentu yang wajib ditaati oleh pelaku usaha.

    Haikal saat jumpa pers di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pemasaran produk baik halal maupun nonhalal di tanah air, diwajibkan menuliskan keterangan, apakah itu halal maupun tidak.

    “Jadi, makanan kudu halal, terus yang nggak halal gimana? Ya Boleh gitu loh beredar di Indonesia, (pemasaran produk nonhalal) boleh bangat, asal dikasih label yang halal atau tidak halal, itu ada labelnya, itu doang,” kata Haikal.

    Dia menjelaskan bahwa pemasaran produk di Indonesia berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tegas menyatakan seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dengan batasan dan ketentuan yang jelas.

    Namun, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

    Baca juga: BPJPH cabut sertifikat halal produk roti Okko

    Namun, Peraturan Pemerintah tersebut kemudian mewajibkan kepada pelaku usaha untuk memberikan keterangan tidak halal, jika produk yang dipasarkan mengandung bahan yang tidak halal.

    Ia menjelaskan yang dimaksud dengan produk adalah makanan, minuman, obat, kosmetik dan atau turunan produknya.

    “Nah itu yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan, yang diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan undang-undang harus wajib bersertifikat halal. Kalau ternyata tidak halal dikecualikan, dari pasal yang tadi saya sebutkan. Dan untuk pengecualian itu harus diberi keterangan tidak halal,” tegasnya.

    Ia mengingatkan jika ada pelaku usaha nonhalal yang tidak menuliskan keterangan terutama kandungan dalam produknya maka bisa terkena pidana, atas dasar penipuan.

    “Iya, kasih informasi saja, terbuat ingredient-nya mesti jelas. Kalau ingredient-nya berbeda dengan yang nyatanya, dipidana, penipuan, gitu loh,” kata Haikal.

    Baca juga: Itjen Kemenag-BPJPH kolaborasi wujudkan target sertifikasi halal

    Baca juga: BPJH: Tidak semua bahan wajib bersertifikat halal

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menag Nasaruddin: Presiden Prabowo Minta Saya Tetap Menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal

    Menag Nasaruddin: Presiden Prabowo Minta Saya Tetap Menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memintanya tetap menjadi imam besar Masjid Istiqlal.

    “Presiden minta saya masih tetap menjadi imam besar,” ucapnya saat ditemui di Masjid Istiqlal seusai salat Jumat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat (1/11/2024).

    Nasaruddin menjelaskan, alasan Prabowo memintanya tetap menjabat imam besar Masjid Istiqlal karena ada agenda internasional. Salah satunya, menindaklanjuti Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani Nasaruddin dan Paus Fransiskus pada September lalu.

    “Agenda internasionalnya ya, terutama juga nanti menindaklanjuti Deklarasi Istiqlal bersama dengan Paus,” ujarnya.

    Nasaruddin menambahkan, Deklarasi Istiqlal menjadi perhatian dunia karena di dalamnya juga menyinggung pelestarian lingkungan atau menyelamatkan alam dan juga agama.

    “Jadi Istiqlal menjadi isu internasional dengan deklarasinya itu, bagaimana menggunakan bahasa agama untuk melestarikan dan menyelamatkan alam,” jelasnya.

    Sebelumnya, dalam Deklarasi Istiqlal, terdapat dua hal utama yang disoroti oleh para tokoh lintas agama, yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim. Mereka menilai kedua hal tersebut sebagai krisis serius yang dihadapi umat manusia dalam beberapa dekade terakhir.

    Fenomena dehumanisasi dilihat dengan meluasnya kekerasan dan konflik yang sering kali membawa jumlah korban yang mengkhawatirkan. Bahkan, menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, terutama perempuan, anak-anak, dan lanjut usia.

    Kedua, eksploitasi manusia terhadap lingkungan yang telah berkontribusi atas perubahan iklim yang menimbulkan berbagai konsekuensi destruktif, seperti bencana alam, pemanasan global, dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi.

  • Menag Ajak Gibran Keliling Masjid Istiqlal, Salah Satunya Ke Ruang Wapres
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 November 2024

    Menag Ajak Gibran Keliling Masjid Istiqlal, Salah Satunya Ke Ruang Wapres Nasional 1 November 2024

    Menag Ajak Gibran Keliling Masjid Istiqlal, Salah Satunya Ke Ruang Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak  Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka jalan-jalan mengelilingi Kompleks
    Masjid Istiqlal
    , Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).
    Adapun keduanya mendatangi Masjid Istiqlal untuk melangsungkan Salat Jumat.
    “Nah, Pak Wapres tadi kita ajak jalan-jalan di Istiqlal ya, kan di Istiqlal ini kan juga ada ruangan VVIP ya, ada ruangan Presiden, ada ruangan Wapres,” kata Nasaruddin Umar ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta usai Salat Jumat.
    Nasaruddin Umar menerangkan bahwa Kompleks Masjid Istiqlal memiliki banyak ruangan dan fasilitas.
    Tak hanya ruang Presiden dan Wapres, Masjid Istiqlal juga memiliki fasilitas pusat alat kebugaran atau gym center.
    “Dan di dalam Istiqlal ini juga banyak sekali fasilitas ya, dari dalamnya ya, mungkin tidak ada di Masjid lain, misalnya gym center ya, gym center itu pusat olahraga kebugaran,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal ini.
    Kemudian, Nasaruddin Umar juga menunjukkan Gibran perpustakaan Masjid Istiqlal yang lengkap dengan buku-buku mancanegara.
    Selain itu, Gibran juga dijelaskan mengenai pendidikan kader ulama yang dimiliki Masjid Istiqlal.
    “Nah, kemudian juga di sini ada pendidikan kader ulama, yang sekarang ini juga sedang lagi viral, karena kita mempersiapkan pendidikan kader ulama, termasuk pendidikan kader ulama perempuan satu-satunya di dunia ini, dan belum ada di tempat lain,” ungkapnya.
    “Dan ini menjadi trend bahwa pendidikan Istiqlal di sini 6 bulan di Amerika, 6 bulan di Al-Azhar, Mesir,” tambah dia.
    Sebagai informasi, Gibran dan Nasaruddin Umar melakukan aktivitas bersama pada Jumat siang.
    Keduanya sudah bersama sejak berada di Kantor Kemenag, sekitar pukul 11.25 WIB.
    Pukul 11.45 WIB, keduanya datang bersama ke Masjid Istiqlal untuk melangsungkan Salat Jumat bersama dengan ribuan jemaah lainnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kawal madrasah untuk jamin mutunya

    DKI kawal madrasah untuk jamin mutunya

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta berkomitmen terus mengawal madrasah-madrasah di Jakarta dengan menggandeng para pegiat pendidikan untuk menjamin mutu di lembaga pendidikan tersebut.

    “Terkait dengan kualitas dan mutu madrasah, kami bersama-sama dengan para penggiat, pemenang (kompetisi) bidang madrasah berupaya terus mengembangkan budaya mutu yang ada di madrasah-madrasah di Jakarta,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag DKI Jakarta Adib di Jakarta, Jumat.

    Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta mengembangkan penjaminan mutu madrasah di DKI Jakarta yang melibatkan para ahli, konsultan dan para penggiat pendidikan. Dengan demikian diharapkan budaya mutu di madrasah-madrasah terus dapat ditingkatkan.

    Kanwil Kemenag DKI, khususnya Bidang Pendidikan Madrasah saat ini fokus pada mutu madrasah. Hal ini merupakan sebuah cikal bakal mengembangkan sebuah penjaminan mutu di madrasah yang ada di Jakarta.

    “Dengan budaya mutu ini kita harapkan madrasah-madrasah di Jakarta baik negeri maupun swastanya adalah menjadi madrasah-madrasah unggul,” tutur dia.

    Adib menambahkan, madrasah saat ini menjadi lembaga pendidikan alternatif pertama di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan anak-anak mereka ke madrasah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Dari jumlah ini, sebanyak 22 sekolah merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau setara Sekolah Dasar, 42 Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri atau setara Sekolah Menengah Pertama dan 22 Madrasah Aliyah (MA) negeri atau setara SMA.

    Sedangkan untuk Raudhatul Athfal (RA) swasta atau setara jenjang pendidikan anak usia dini akan didorong menjadi RA negeri. Salah satunya RA di Jakarta Selatan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Madrasah jadi lembaga pendidikan alternatif pertama di Jakarta

    Madrasah jadi lembaga pendidikan alternatif pertama di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mengungkapkan bahwa saat ini madrasah menjadi lembaga pendidikan alternatif pertama bagi masyarakat di Jakarta.

    Hal ini dibuktikan dengan jumlah pendaftar melebihi daya tampung dalam setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    “M​​adrasah-madrasah kita mengalami kesulitan untuk menolak siswa-siswi yang tidak tertampung,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta Adib pada Kegiatan Penutupan Jakarta Madrasah Competition (JMC) 2024 di Jakarta, Jumat.

    Adib mencontohkan, Madrasah Aliyah (jenjang setara Sekolah Menengah Atas (SMA) 21 Jakarta di Cilincing, Jakarta Utara, mendapatkan pendaftar hingga 600 orang.

    Padahal, sekolah dengan prestasi 95 persen lulusan diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) tersebut hanya memiliki daya tampung sekitar 150 orang.

    “Dan hampir secara keseluruhan madrasah-madrasah kita sudah seperti itu sehingga tidaklah aneh ketika proses rekrutmen pendaftaran siswa bagi madrasah dibuka, itu masyarakat berbondong-bondong untuk mendaftarkan putra-putri mereka ke madrasah,” ujar Adib.

    Hal ini, kata dia, menjadi bukti madrasah-madrasah di Jakarta sudah menjadi tumpuan sekaligus mendapatkan tempat di tengah masyarakat.

    Adib mencatat, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Dari jumlah ini, sebanyak 22 sekolah merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau setara Sekolah Dasar, 42 Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri atau setara Sekolah Menengah Pertama) dan 22 Madrasah Aliyah (MA) negeri.

    “Untuk Raudhatul Athfal (RA) atau setara jenjang pendidikan anak usia dini, kami akan dorong untuk menjadi RA negeri, di Jakarta Selatan,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hari Ini Kunker ke Solo, Wapres Gibran Ibadah Salat Jumat Bersama Menag di Masjid Istiqlal

    Hari Ini Kunker ke Solo, Wapres Gibran Ibadah Salat Jumat Bersama Menag di Masjid Istiqlal

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar melaksanakan ibadah salat Jumat bersama di Masjid Istiqlal. 

    Menurut pantauan Beritasatu.com Gibran bersama Nassadurin tiba pada pukul 11:50 WIB di Istiqlal, pada Jumat (1/11/2024)

    Gibran dan Nassarudin kompak menggunakan kemeja putih dengan menggunakan peci hitam. Sebelumnya, Gibran mengunjungi kantor Kementerian Agama (Kemenag). Kedatangannya disambut langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Ia berserta jajaran pejabat di Kemenag telah menanti kedatangan dari Wapres Gibran di depan lobi utama kantor Kemenag, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 11.28 WIB, mobil Innova Zenix dari Wapres Gibran tiba di depan kantor Kemenag. 

    Selanjutnya, Gibran akan melanjutkan kunjungan kerja (kunker) ke Solo, Jawa Tengah. pada pukul 16.00 WIB dan akan berangkat dai Bandara Halim Perdanakusuma.

  • Lestarikan Lantunan Suci Umat Hindu, Utsawa Dharmagita Nasional ke-15 Digelar di Solo

    Lestarikan Lantunan Suci Umat Hindu, Utsawa Dharmagita Nasional ke-15 Digelar di Solo

    Solo, Gatra.com – Agenda kompetisi lantunan kitab suci umat Hindu, Utsawa Dharmagita (UDG), digelar di Pura Mangkunegaran Surakarta mulai Senin (8/7). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama (Kemenag) pada 8 – 12 Juli 2024.

    Agenda tingkat nasional ke-15 ini diikuti oleh 1.561 orang, terdiri dari 1.324 peserta dan 237 official.

    “UDG ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran kitab suci Veda beserta susastra Hindu dalam upaya memperkokoh karakter bangsa,” kata Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Duija, saat konferensi pers UDG XV di Solo, Selasa (9/7).

    Selain itu, UDG digelar untuk memperkuat sikap moderasi beragama dan meningkatkan kerukunan umat beragama serta meningkatkan kajian kitab suci Weda dan Susastra Weda dalam mendukung pembangunan literasi bangsa.

    Tahun 2024 ini, ajang UDG mengusung tema ‘Dharmagita dari Paramaçastra menuju Paramatattva’ yang memiliki arti ‘Dari Seni Sastra Menuju Kebenaran Substantif’.

    “Tema ini merepresentasikan eksistensi seni sastra yang kian penting untuk dilestarikan sekaligus sebagai landasan filosofis kebenaran,” jelas Duija.

    Dharmagita adalah seni melafalkan kitab-kitab suci Weda. Nilai-nilai ajaran agama Hindu yang adiluhur tersirat di kitab suci dan kitab-kitab susastra Hindu, baik yang berbahasa Sansekerta, Jawa Kuno, maupun yang berbahasa daerah.

    Menurut Duija, sastra Hindu perlu digali melalui seni keagamaan atau dharmagita ini agar mudah dipahami dan dihayati.

    “Dharmagita sebagai nyanyian suci keagamaan Hindu memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Hindu di seluruh Indonesia,” katanya.

    Dharmagita dilombakan dalam bentuk Utsawa Dharmagita dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Di kalangan umat Hindu, Dharmagita memiliki keragaman dalam bahasa, irama lagu, dan cara- cara melantunkannya.

    “Dharmagita sebagai budaya luhur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia patut dilestarikan, dibina, dan dikembangkan lebih luas lagi. Tidak hanya di kalangan generasi tua ataupun tokoh-tokoh agama Hindu, melainkan juga kepada generasi muda, remaja, dan anak-anak,” tandasnya.

    29

  • Apresiasi Indonesia Bela Palestina, Grand Syekh Al Azhar Serukan Kerukunan Umat

    Apresiasi Indonesia Bela Palestina, Grand Syekh Al Azhar Serukan Kerukunan Umat

    Jakarta, Gatra.com- Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Prof. Dr. Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Grand Syekh yang juga Ketua Majelis Hukama Muslimin (MHM) mengapresiasi langkah Indonesia membela Palestina dan menyerukan kerukunan umat beragama.

    Grand Syekh Al Azhar Ahmed Al Tayeb melakukan kunjungan kali ketiga ke Indonesia. Imam Akbar tiba sejak 8 Juli dan dijadwalkan akan berada di Indonesia hingga 11 Juli 2024.

    Sebelum memberi kuliah umum di UIN, Grand Syekh diterima Presiden RI Joko Widodo. Keduanya juga mendiskusikan penyelesaian konflik di Gaza-Palestina. Grand Syekh mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia atas perjuangannya untuk membela saudara-saudara kita di Gaza Palestina dengan memperjuangkan gencatan senjata dan menyampaikan bantuan-bantuan kemanusiaan.

    Grand Syekh dalam kuliah umumnya menyeru pentingnya persatuan dan tidak tertipu dengan propaganda yang ingin memecah belah umat Islam dengan berbagai cara. Grand Syekh mengingatkan umat Islam untuk tidak menjadi umat yang inferior. “Umat Islam adalah umat besar yang telah berkontribusi besar terhadap peradaban dunia,” papar Prof. Ath-Thayyeb di Ciputat, Selasa (9/7/2024).

    Tampak hadir mantan Menag Prof Dr M Quraish Shihab, MA, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani beserta pejabat Eselon I dan II Kemenag, serta Rektor UIN Jakarta, Prof Asep Saufuddin Jahar, Ph.D. Acara ini juga dihadiri ribuan pengunjung yang memadati Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta. Selain jajaran pejabat Eselon I dan II Kemenag bersama civitas academica UIN Jakarta, hadir juga para Rektor PTKN, alumni Al Azhar, serta mahasiswa.

    Menurut Grand Syekh, perpecahan itu sering lahir dari lisan dan pena para dai yang tidak memahami prioritas dan fiqih ikhtilaf (perbedaan). “Mereka yang sibuk dengan perkara-perkara khilafiyah tapi lupa dengan isu-isu keumatan yang utama seperti isu Palestina, isu kemiskinan, dekadensi moral dan lain sebagainya,” ungkap Prof. Ath-Thayyeb.

    Grand Syekh menyatakan bahwa umat harus diingatkan agar terhindar dari orientasi baru yang menolak ajaran empat mazhab. “Di mana mereka membuat fiqih baru, di mana mereka mudah menyalahkan dan bahkan mengkafirkan yang tidak sependapat dengan mereka,” tutur Syekh.

    Untuk menekankan hal ini, Grand Syekh, mengutip Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bukhari yang menjelaskan bahwa apabila seseorang memiliki tiga kriteria ini maka dia adalah muslim dan tidak boleh dikafirkan. “Yaitu, pertama yang salat sama seperti kita salat kita, kedua yang menghadap kiblat kita, dan ketiga yang makan sembelihan kita,” ungkap Prof. Ath-Thayyeb.

    Grand Syekh menyeru umat Islam untuk menjaga kerukunan umat beragama, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat di mana mereka menghormati keyakinan agama lain. “Menghormati tidak sama dengan meyakini. Yang kita lakukan adalah menghormati meskipun tetap keyakinan itu masing-masing,” kata Prof. Ath-Thayyeb.

    Grand Syekh menuturkan bahwa umat Islam saat ini harus bergerak untuk beramal, bukan hanya pintar berbicara tetapi mengamalkannya. “Seribu khutbah tidak akan menyelesaikan masalah tapi satu aksi bisa menyelesaikan seribu masalah,” turur Prof. Ath-Thayyeb.

    Moderasi Beragama

    Alumni Al-Azhar dan mantan Rektor UIN Jakarta Prof M Quraish Shihab berbicara tentang moderasi beragama. Menurutnya, manifestasi nilai moderasi beragama di Indonesia bisa dilihat dari bentuk negara Indonesia.

    “Indonesia tidak berbentuk negara sekuler dan juga tidak berbentuk negara agama, tapi negara Pancasila yang sila pertamanya adalah tauhid,” papar Prof. Quraish.

    Menurut Prof Quraish, manifestasi yang kedua adalah kelapangan dada para founding father yang Muslim dan para ulama ketika itu, saat penetapan sila-sila dari Pancasila di awal kemerdekaan. “Di mana mereka rela untuk menghapus kata kewajiban menerapkan syariat Islam demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang plural dan majemuk,” ujar Guru Besar Ilmu Tafsir tersebut.

    Prof Quraish mengutarakan bahwa untuk bersikap moderat dibutuhkan ilmu. Menurutnya, ada tiga hal yang berbeda yang sering dianggap sama. Pertama agama, kedua ilmu agama, dan ketiga beragama.

    “Agama sudah sempurna. Ilmu agama terus berkembang dan terjadi perbedaan antara ilmu yang diketahui oleh ulama satu ulama dengan ulama yang lainnya. Beragama butuh ilmu, agar cara kita beragama benar sesuai dengan ilmu, maka kiblat ilmu yang benar itu sudah ada yaitu Al-Azhar,” ungkapnya.

    Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, mengatakan bahwa UIN Jakarta memiliki hubungan yang erat dengan Al-Azhar As-Syarif. Ini ditandai dengan berdirinya Fakultas Dirasat Islamiyah, di mana di fakultas ini menggunakan kurikulum yang digunakan oleh Al-Azhar As-Syarif.

    “Hampir seluruh dosennya adalah alumni Al-Azhar,” kata Rektor.

    Menurut Rektor, hubungan erat inilah yang menguatkan nilai moderasi di UIN Jakarta. Sehingga, UIN Jakarta menjadi salah satu pusat pembelajaran Islam yang moderat di Indonesia. “Sebagaimana Al-Azhar menjadi pusat pembelajaran Islam yang moderat di dunia,” ungkap Prof Asep.

    Rektor berharap UIN Jakarta terus belajar dari Al-Azhar untuk dapat mengembangkan ajaran Islam yang benar yang menjadi rahmat kasih sayang bagi alam semesta.

    Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Yuli Yasin, mengatakan bahwa Kuliah Umum Grand Syekh Al-Azhar dihadiri seribu lima ratusan orang baik dari civitas akademika UIN Jakarta, 73 Rektor Perguruan Tinggi, Pimpinan Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Lintas Agama, Para Dubes, dan alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

    16

  • Berstatus ASN Kemenag, Oknum Guru di Blitar Tega Cabuli Murid Sendiri

    Berstatus ASN Kemenag, Oknum Guru di Blitar Tega Cabuli Murid Sendiri

    Blitar (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar membenarkan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru madrasah kepada anak didiknya sendiri. Kasus ini pun menjadi pukulan bagi Kemenag Kabupaten Blitar.

    Pihaknya juga menyerahkan kasus pencabulan guru terhadap murid ini kepada Unit PPA Satreskrim Polres Blitar. Sanksi bagi sang guru pun telah disiapkan oleh Kemenag Kabupaten Blitar.

    “Saat ini kasus ini sudah ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar untuk dilakukan penyelidikan. Kami akan menghormati proses hukum sesuai prosedur. Tentu pelaku akan mendapatkan sanksi dari kami, sebagai pegawai Kemenag,” kata Kasi Pendidikan Madrasah (Pendmas) Kemenag Kabupaten Blitar Syaikhul Munib, Kamis (31/10/2024).

    Sebelumnya orang tua dari korban melaporkan dugaan kasus pencabulan tersebut ke Polres Blitar. Mereka tidak terima anaknya dijadikan korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh sang guru.

    Dari hasil penyelidikan Kemenag Blitar, pelaku berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemenag Blitar kini juga tengah berkoordinasi dengan kementerian pusat terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

    “Orang tua korban langsung melaporkan kasus ini ke Polres Blitar. Bahkan, kami menerima informasi dari polisi dan sekolah. Untuk sanksinya, kami menunggu polisi. Sanksinya disiplin ringan hingga terberat yakni dilakukan pemberhentian tugas,” tegasnya.

    Sementara itu, kasus dugaan pencabulan kini tengah ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Blitar. Pihak Polres Blitar belum bisa berkomentar banyak lantaran masih dalam tahap penyelidikan.

    “Kami akan kabari lebih lanjut terkait kasus ini. Terkait nantinya pelaku ditetapkan tersangka, masih menunggu proses penyelidikan,” ungkap AKP. Momon, Kasat Reskrim Polres Blitar. (owi/kun)

  • Tak Lagi Kelola Haji Umrah Bakal Bikin Kemenag Lebih ‘Lincah’?

    Tak Lagi Kelola Haji Umrah Bakal Bikin Kemenag Lebih ‘Lincah’?

    Bisnis.com, JAKARTA – Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

    Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

    “Kami sangat optimis dengan adanya Badan ini duduk bersama kita nanti. Kami berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah,” kata Nasaruddin saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Dengan adanya pemisahan ini, Nasaruddin berharap tugas dari Kementerian Agama akan lebih ramping dan terfokus.

    “Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan keumatan, misalnya bimas [bimbingan masyarakat] Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu,” terangnya.

    Nasaruddin berharap peralihan ini akan membuat Kemenag menjadi lebih produktif dan proaktif di masa mendatang. “Jadi [Kementerian Agama] lebih profesional, lebih ramping sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Badan Penyelenggara Haji akan setara dengan Kementerian. Kendati begitu, dia mengaku masih mendiskusikan pengelolaan haji pada 2025.

    “Kita tetap jalan, ini kan bergandengan tangan terus. Pokoknya tidak boleh masalah haji muncul hanya karena peralihan. Pokoknya kita jalan dan terus,” pungkasnya.