Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Menag Minta Jajarannya Tidak Nodai Nama Baik Kemenag

    Menag Minta Jajarannya Tidak Nodai Nama Baik Kemenag

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengimbau jajarannya untuk memanfaatkan rapat kerja nasional (Rakernas) Kementerian Agama (Kemenag) sebagai momen untuk memulai hal baru. Dia menganalogikan institusi yang dipimpinnya seperti selembar kertas putih bersih yang mudah terlihat jika terdapat noda.

    “Mulai hari ini, mari kita memulai titik awal yang baru. Hari ini kita seperti kertas putih tanpa noda. Jangan ada yang mencoreng nama baik Kemenag,” kata Menag saat membuka rakernas di Bogor, Jumat (16/11/2024) dilansir Antara.

    Menag menegaskan Kemenag memiliki peran penting dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, citra institusi harus dijaga tanpa cela karena dampaknya akan terus teringat oleh masyarakat.

    Menag juga meminta jajarannya untuk lebih fokus pada upaya penyelesaian masalah. Ia yakin setiap unit kerja sudah memahami tantangan yang ada, sehingga tinggal diarahkan pada solusi.

    “Saya percaya, bapak/ibu sudah tahu bagaimana menyelesaikan persoalan di satuan kerja masing-masing. Jadi, segera selesaikan,” ujarnya.

    Selain itu, Menag mengajak jajarannya untuk tidak ragu berkonsultasi langsung dengannya. Ia mengatakan sejak ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri agama, dirinya siap mendedikasikan diri sepenuhnya untuk umat.

    “HP kami menyala 24 jam. Saya dan wamen, insyaallah telah mewakafkan diri untuk Kemenag. Ini adalah bagian dari jihad kita bersama,” tegas Nasaruddin Umar.

    Menag juga memberikan arahan mengenai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Ia mengingatkan untuk membatasi anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk perjalanan ke luar negeri.

    “Tidak perlu terbang hanya untuk menghadiri acara tanpa hasil. Seminar bisa dilakukan melalui Zoom. Perjalanan dinas tidak perlu melibatkan rombongan besar. Ini bukan zamannya lagi. Anggaran Kemenag lebih baik dimanfaatkan untuk membantu kaum fakir dan duafa,” ujarnya.

  • Minat Masyarakat Masuk Pesantren Meningkat, Majelis Masyayikh Tekankan Pentingnya Penjaminan Mutu

    Minat Masyarakat Masuk Pesantren Meningkat, Majelis Masyayikh Tekankan Pentingnya Penjaminan Mutu

    Jakarta, Beritasatu.com – Penerapan standar penjaminan mutu pendidikan di pesantren penting untuk memastikan pengakuan atas kualitas lulusan pesantren. Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) menyampaikan peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan pesantren dalam dua dekade terakhir menjadi alasan mendesaknya penjaminan mutu.

    “Peningkatan mutu pesantren menjadi penting karena tren masyarakat selama 20 tahun terakhir menunjukkan antusiasme besar untuk memasukkan anak-anak mereka ke pesantren,” ujar Gus Rozin dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Muallimin di Jakarta dilansir Antara, Jumat (14/11/2024).

    Jumlah Pesantren di Indonesia yang terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) hingga 2023 sebanyak 36.600, dengan jumlah santri sebanyak 3,4 juta dan tenaga pengajar (kiai, ustaz) sebanyak 370.000.

    “Undang-Undang Pesantren adalah pijakan konstitusional pertama untuk pesantren. Pelaksanaannya yang utuh akan menghapus segregasi, diskriminasi, dan perlakuan berbeda terhadap pesantren,” jelas Gus Rozin.

    Ia menambahkan bahwa ijazah atau syahadah pesantren, termasuk dari muadalah muallimin, harus diakui oleh negara tanpa syarat tambahan, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap pendidikan pesantren.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana Bimtek Abdul Ghofur Maiomen (Gus Ghofur) menguraikan lima prinsip penyusunan standar mutu pendidikan pesantren, yaitu umum, inklusif, memberdayakan, esensial, dan ringkas.

    “Bimtek ini menjadi momen penting bagi peserta untuk memahami perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan standar mutu pendidikan. Dengan demikian, pesantren dapat terus berkembang dan diakui kualitasnya di tingkat nasional,” ujar Gus Ghofur.

    Penerapan standar mutu ini diharapkan dapat memperkokoh posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berdaya saing dan kontributif terhadap pembangunan nasional.
     

  • Gelar Rakernas, Menag: Peras Otak, Berikan Solusi Terbaik bagi Umat

    Gelar Rakernas, Menag: Peras Otak, Berikan Solusi Terbaik bagi Umat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada 15-17 November 2024 di Bogor, Jawa Barat. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta rakernas menjadi sarana memutar otak untuk melahirkan solusi permasalahan umat.

    Rakernas ini mengangkat tema “Menyatukan Langkah, Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan”.

    Menag menuturkan rakernas digelar untuk bertukar wawasan dan solusi terhadap berbagai layanan keagamaan di Indonesia. Sebagai instansi vertikal yang memiliki satuan kerja hingga tingkat kecamatan, maka penyamaan langkah menjadi hal penting bagi Kementerian Agama.

    “Rakernas ini untuk menyamakan sekaligus untuk mempertajam visi Kementerian Agama ke depan,” ujar Nasaruddin Umar di Bogor, Jumat (15/11/2024).

    Nasaruddin Umar berpesan kepada jajarannya untuk serius melaksanakan rakernas. “Mari peras otak kita, saling bertukar wawasan dan menyatukan langkah. Berikan solusi terbaik untuk umat,” pesan Nasaruddin Umar.

    Ia juga menekankan komitmennya untuk melaksanakan hal-hal yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo, yaitu pembersihan organisasi dari berbagai penyimpangan serta pelaksanaan birokrasi yang efisien dan efektif.

    “Mari bersama kita menjadikan Kemenag semakin baik. Sampaikan berbagai permasalahan yang ada, kita cari pemecahannya,” tegas Nasaruddin Umar.

    Menag Nasaruddin mengingatkan jajarannya tentang tantangan ke depan, yaitu menjadikan agama sebagai faktor independen. Dengan begitu, tokoh agama bisa menjalankan fungsi kritis.

    “Pemimpin agama bukan subordinasi dari pemerintah. Kita arahkan menjalankan fungsinya agar bisa berkontribusi dalam fungsi kritis. Sehingga, agama dan negara bisa berjalan seiring, saling menguatkan satu dengan lainnya,” ujar Nasaruddin Umar.

  • Ketua MWA UI Gus Yahya : Sidang Etik UI Belum Tentu Batalkan Status Doktoral Bahlil Lahadalia

    Ketua MWA UI Gus Yahya : Sidang Etik UI Belum Tentu Batalkan Status Doktoral Bahlil Lahadalia

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya membeberkan bahwa sidang etik yang dilakukan UI tidak harus berpengaruh terhadap status doktoral Bahlil Lahadalia.

    Adapun, Gus Yahya mengemukakan alasan dilakukannya sidang etik ini dikarenakan tidak semua isu yang menjadi perhatian bisa dihadapkan dengan peraturan-peraturan yang ada.

    “Ya tidak harus [potensi pelanggaran]. Karena tidak semua isu yang menjadi concern bisa di-address dengan peraturan-peraturan, maka kita adakan sidang etik,” tuturnya kepada wartawan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (15/11/2024).

    Ketua Umum PBNU ini turut menyampaikan hasil dari sidang etik itu akan mempengaruhi keputusan ke depannya. Namun, dia menyebut tidak harus dengan konsekuensi pencabutan status doktoral Bahlil Lahadalia.

    “Sidang etik itu nanti konsekuensinya apa? Ya tidak harus dengan konsekuensi [pencabutan] status doktoral maupun status disertasinya. Tidak harus. Tergantung nanti apa hasil sidang etik itu sendiri,” jelasnya.

    Kendati demikian, kakak dari eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini menuturkan belum tahu pasti kapan jadwal sidang etik ini mulai bergulir. Akan tetapi, dia memastikan ada audit secara menyeluruh dalam sistem akademik UI.

    Tak hanya itu, dia juga menegaskan sidang etik ini dilakukan karena memang ada pertimbangan dari Dewan Guru Besar terkait dengan keseluruhan sistem dan mekanisme akademik di UI.

    “Ini dipandang perlu, karena sebetulnya banyak concern yang tidak tercakup di dalam peraturan-peraturan yang ada. Secara formal, tidak menjadi address, karena tidak ada peraturan. Saya kira ini menyangkut dokumen [nota dinas] yang tengah beredar. Yang beredar itu sebenarnya nota dinas internal kepada rekan-rekan di dalam [internal UI],” tandasnya.

    Padahal semestinya, lanjutnya, yang bertugas untuk meluncurkan siaran pers adalah pihak eksekutif dan dalam konteks ini adalah rektor UI.

    Sebelumnya, berdasarkan dokumen nota dinas UI yang diterima Bisnis, diinformasikan bahwa Dewan Guru Besar (DGB) UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) di SKSG. 

    Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

    Tak hanya itu, dokumen yang ditandatangani Gus Yahya ini menyebut UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL atau Bahlil Lahadalia. UI mengakui bahwa permasalahan ini merupakan kekurangan dari UI sendiri. 

    “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL [Bahlil Lahadalia] mahasiswa Program Doktor [S3] SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” tulis dokumen tersebut, seperti dikutip pada Rabu (13/11/2024).

  • Majelis Masyayikh Luncurkan Aplikasi Penjaminan Mutu Pesantren

    Majelis Masyayikh Luncurkan Aplikasi Penjaminan Mutu Pesantren

    Jakarta: Majelis Masyayikh meluncurkan aplikasi layanan pendidikan pesantren yang diberi nama Sistem Layanan Informasi Majelis Masyayikh (Syamil). Aplikasi ini disebut bagian dari program peningkatan mutu pesantren di Tanah Air.

    “Ini adalah langkah konkret untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik,” kata Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin alias Gus Rozin dalam keterangannya, Kamis, 14 November 2024.

    Gus Rozin mengungkapkan jumlah pesantren di Indonesia terus bertambah. Dengan meningkatnya jumlah pesantren, kata dia, tantangan dalam pengembangan dan penyediaan layanan berkualitas juga semakin kompleks.

    “Dengan jumlah pesantren yang terus bertambah, kita dituntut untuk memberikan layanan yang lebih baik, Majelis Masyayikh mengupayakannya melalui Syamil agar pesantren dapat terus berkembang dan imbang dengan perkembangan teknologi yang ada,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang yakin tahun ini akan menjadi momen kemenangan bagi dunia pesantren di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap pesantren agar dapat menikmati fasilitas dan hak yang setara dengan pendidikan formal lainnya. 

    “Kami akan mengawasi hak-hak kita (pesantren) dan mengawal hak lulusan sehingga anggarannya setara,” ucap Dasopang.
     

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai pesantren. Sekaligus, menolak ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan karakteristik pesantren. 

    “Ukurlah pesantren sesuai dengan ukuran dan nilai-nilai yang mereka miliki, jangan terjebak pada ukuran formal,” ungkap Nasaruddin.

    Ia menekankan pesantren bukan hanya tempat untuk belajar dari manusia, tetapi juga dari alam dan pengalaman yang lebih luas. Ia berharap pendidik di pesantren mendorong santri untuk berpikir kreatif dan kritis, serta tidak terjebak dalam ukuran-ukuran pendidikan formal yang tidak mencerminkan keunikan mekanisme belajar di pesantren.

    Peluncuran aplikasi Syamil juga berbarengan dengan pengukuhan Dewan Masyayikh. Meskipun dewan ini sudah beroperasi di pesantren masing-masing, pengukuhan resmi diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam pengawasan dan pengembangan mutu pesantren.

    Jakarta: Majelis Masyayikh meluncurkan aplikasi layanan pendidikan pesantren yang diberi nama Sistem Layanan Informasi Majelis Masyayikh (Syamil). Aplikasi ini disebut bagian dari program peningkatan mutu pesantren di Tanah Air.
     
    “Ini adalah langkah konkret untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik,” kata Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin alias Gus Rozin dalam keterangannya, Kamis, 14 November 2024.
     
    Gus Rozin mengungkapkan jumlah pesantren di Indonesia terus bertambah. Dengan meningkatnya jumlah pesantren, kata dia, tantangan dalam pengembangan dan penyediaan layanan berkualitas juga semakin kompleks.
    “Dengan jumlah pesantren yang terus bertambah, kita dituntut untuk memberikan layanan yang lebih baik, Majelis Masyayikh mengupayakannya melalui Syamil agar pesantren dapat terus berkembang dan imbang dengan perkembangan teknologi yang ada,” ujarnya.
     
    Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang yakin tahun ini akan menjadi momen kemenangan bagi dunia pesantren di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap pesantren agar dapat menikmati fasilitas dan hak yang setara dengan pendidikan formal lainnya. 
     
    “Kami akan mengawasi hak-hak kita (pesantren) dan mengawal hak lulusan sehingga anggarannya setara,” ucap Dasopang.
     

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai pesantren. Sekaligus, menolak ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan karakteristik pesantren. 
     
    “Ukurlah pesantren sesuai dengan ukuran dan nilai-nilai yang mereka miliki, jangan terjebak pada ukuran formal,” ungkap Nasaruddin.
     
    Ia menekankan pesantren bukan hanya tempat untuk belajar dari manusia, tetapi juga dari alam dan pengalaman yang lebih luas. Ia berharap pendidik di pesantren mendorong santri untuk berpikir kreatif dan kritis, serta tidak terjebak dalam ukuran-ukuran pendidikan formal yang tidak mencerminkan keunikan mekanisme belajar di pesantren.
     
    Peluncuran aplikasi Syamil juga berbarengan dengan pengukuhan Dewan Masyayikh. Meskipun dewan ini sudah beroperasi di pesantren masing-masing, pengukuhan resmi diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam pengawasan dan pengembangan mutu pesantren.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Menko PM Dukung Penuh – Espos.id

    Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Menko PM Dukung Penuh – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pengendara motor melintas keluar dari halaman Pondok Pesantren Darusy Syahadah, Lembah Gunung Madu, Simo, Boyolali, Sabtu (17/8/2024). (Solopos/Ni’matul Faizah)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyatakan komitmennya untuk segera membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Kementerian Agama segera membentuk suatu Direktorat Jenderal khusus yang akan mengurus sekaligus mengayomi pondok pesantren,” kata Nasaruddin, Kamis (14/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    BRI Cetak Laba Bersih Rp45,36 Triliun di Triwulan III 2024

    Sebagai informasi, saat ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis).

    Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung penuh pembentukan Ditjen Pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Saya tentu mendukung penuh kebijakan itu (membentuk Ditjen Pondok Pesantren). Pesantren mulai tahun 2019 sudah punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pesantren. Jadi sudah seyogyanya dikelola khusus oleh Ditjen,” katanya, Jumat (15/11/2024).

    Muhaimin menekankan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah bentuk rekognisi negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka.

    “Karena itu sudah sepatutnya pesantren-pesantren kita ini diayomi dengan lebih serius oleh negara,” ujarnya.

    Tak hanya rekognisi, Gus Imin menambahkan UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.

    Menurutnya, begitu besar kontribusi pesantren bagi tumbuh kembang generasi muda yang unggul dan berakhlak.

    “Jadi bukan cuma karena jumlahnya yang banyak, sampai 28.000 lebih, tapi faktanya pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang bagus, kontribusinya juga luar biasa mencetak generasi-generasi unggul dan berakhlak,” ujarnya.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Cak Imin Dukung Kemenag Bentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren – Page 3

    Cak Imin Dukung Kemenag Bentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Imin, mendukung penuh Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Saya tentu mendukung penuh kebijakan itu (membentuk Dirjen Pondok Pesantren). Pesantren mulai tahun 2019 yang lalu sudah punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pesantren. Jadi sudah seyogyanya dikelola khusus oleh Dirjen,” kata Gus Imin di Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers Jumat (15/11/2024).

    Menko Pemberdayaan Masyarakat tersebut menyatakan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah bentuk rekognisi Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka.

    “Karena itu sudah sepatutnya pesantren-pesantren kita ini diayomi dengan lebih serius oleh negara,” ujar Gus Imin.

    Tidak hanya rekognisi, Gus Imin menambahkan, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Sebab, begitu besar kontribusi pesantren bagi tumbuh kembang generasi muda yang unggul dan berakhlak.

    “Jadi bukan cuma karena jumlahnya yang banyak, sampai 28 ribu lebih, tapi faktanya Pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang bagus, kontribusinya juga luar biasa mencetak generasi-generasi unggul dan berakhlak,” jelas dia.

     

    Cara Pesantren Manfaatkan Multimedia Saat Pandemi Covid-19

  • KPK Siap Bantu Kemenag Awasi Penyelenggaran Haji – Espos.id

    KPK Siap Bantu Kemenag Awasi Penyelenggaran Haji – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi ibadah haji. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengawasi dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan ibadah haji.

    Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan KPK telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kemenag dan salah pembahasannya adalah pengawasan terhadap ibadah secara keseluruhan.

    Promosi
    Jadi Ajang Masuk Pasar Global! Saatnya UMKM Daftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025

    “Yang jelas haji khusus, haji reguler dan umrah, itu segala macam kami mau lihat semua dan Pak Irjen (Kemenag) setuju,” kata Pahala saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (15/11/2024). 

    Pahala juga mengungkapkan bahwa KPK sudah mengirimkan personel untuk pengawasan pelaksanaan ibadah haji dan muncul wacana agar dibentuk sebuah badan permanen yang tugasnya untuk pengawasan haji.

    “Pak Irjen (Kemenag) bilang, ‘bagaimana kalau ke depan dibakukan saja? Jadi jangan (hanya ditempatkan) orang’. Karena jadi badan gitu, kita lihat dulu badannya dimana,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan ibadah haji guna memastikan penyelenggaraan yang transparan dan bersih.

    “Kami sudah berbicara dengan KPK masalah haji ini mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Nasaruddin Umar dalam Mudzakarah Perhajian di Bandung, Jumat (8/11/2024).

    Sehubungan dengan agenda besar Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi, Menag Nasaruddin ingin kementerian yang dipimpinnya juga bersih dari segala unsur penyelewengan yang merugikan negara dan umat.

    “Pak Presiden luar biasa, niat beliau untuk membersihkan instansi pemerintah dan swasta. Beliau akan tertibkan dan bersihkan sesuatu yang merusak tradisi luhur Bangsa Indonesia,” kata dia.

    Ia yakin penyelenggaraan haji dapat dikatakan sukses dan lancar adalah ketika umat terlayani dengan baik, dan secara teknis tak ada penyelewengan apapun yang merugikan negara.

    “Saya mengingatkan kepada aparat Kemenag, hari ini kita akan membersihkan secara total Kementerian Agama. Motto kami, haji tahun ini harus lebih sukses, siapa yang mengelola-nya kita bareng-bareng,” kata dia.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Ibunda Bocah yang Diperkosa dan Dibunuh di Banyuwangi Sedang Hamil Tua, Kerap Mengigau Panggil-Panggil Nama Korban

    Ibunda Bocah yang Diperkosa dan Dibunuh di Banyuwangi Sedang Hamil Tua, Kerap Mengigau Panggil-Panggil Nama Korban

    Liputan6.com, Banyuwangi Pemkab Banyuwangi langsung memberikan pendampingan pada keluarga korban kasus dugaan kekerasan seksual dan pembunuhan anak berusia 7 tahun, di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Rabu (13/11/2024).

    Pendampingan terutama diperuntukkan pada ibunda korban yang diketahui saat ini tengah hamil tua. 

    “Sejak kemarin, usai mendapat informasi kejadian memilukan ini, kami langsung terjunkan tim untuk melakukan pendampingan. Utamanya pendampingan psikologis pada ibunda korban, yang saat ini tengah hamil tua,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, Henik Setyorini, Jumat (15/11/2024). 

    Menurut Henik, ibunda korban saat ini tengah hamil besar dengan usia kandungan 7 bulan masuk 8 bulan, dan serta sering mengigau memanggil nama almarhumah korban.

    “Saat ini kondisi ibu korban sudah mulai mau makan meskipun sedikit. Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) juga terus berupaya untuk memberikan motivasi kepada orang tua korban,” tambah Henik.

    Henik menjelaskan Satgas PPA dan Tim pendamping P2TP2A, sejak 13 November telah melakukan pendampingan visum dan otopsi di RSUD Genteng. Terkait biaya visum dan autopsi yang telah dilakukan ditanggung oleh Pemkab Banyuwangi.

    Tim juga telah mendatangi rumah duka untuk cek lokasi kejadian dan makam korban, serta melihat kondisi orang tua korban bersama Kepala Kemenag Banyuwangi yang merupakan anggota dari Tim SATGAS PPA Banyuwangi.

    “Tim P2TP2A juga akan terus mengawal kasus ini secara hukum hingga putusan pengadilan,” tambah Henik.

  • Hasil SKD CPNS 2024 Diumumkan Pekan Depan, Ini Tandanya Peserta Lolos atau Tidak

    Hasil SKD CPNS 2024 Diumumkan Pekan Depan, Ini Tandanya Peserta Lolos atau Tidak

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jelang pengumuman hasil SKD CPNS 2024, simak cara cek hasil ujian serta tanda peserta lolos atau tidak.

    Rangkaian seleksi CPNS 2024 telah melalui tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

    Tahap SKD berlangsung mulai Rabu (16/10/2024) hingga Kamis (14/11/2024). Berdasarkan jadwal dari BKN, hasil SKD CPNS 2024 akan diumumkan bertahap mulai 17 November 2024.

    Peserta yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dan masuk perankingan, berhak mengikuti lolos ke tahap selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

    Lantas, bagaiman cara cek hasil SKD CPNS 2024?

    Cara Cek Penumuman Hasil SKD CPNS 2024

    Berdasarkan Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, jadwal pengumuman SKD CPNS 2024 akan dimulai pada 17-19 November 2024.

    Tanda peserta CPNS lolos seleksi administrasi. (Tribunnews)

    Nantinya, hasil SKD CPNS 2024 akan diumumkan melalui laman resmi BKN atau laman resmi instansi, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga.

    Berikut cara cek pengumuman SKD CPNS 2024 :

    Kunjungi laman https://sscasn.bkn.go.id/
    Klik “Login” atau “Masuk” di pojok kanan atas
    Masuk menggunakan akun masing-masing peserta
    Input Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password, lalu klik “Masuk”
    Setelah berhasil masuk, akan ditampilkan resume pendaftaran beserta keterangan kelulusan SKD CPNS 2024.

    Cara Cek Nilai SKD CNPN 2024

    Kunjungi laman https://sertificat.bkn.go.id/.
    Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor peserta
    Pilh jenis seleksi, yakni CPNS
    Klik “Unduh”
    Sertifikat SKD CPNS 2024 hanya bisa diunduh minimal sehari setelah ujian dilaksanakan oleh masing-masing peserta

    Tanda Lolos SKD CPNS 2024

    Pada pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 akan terdapat kode P/L, P, TL dan TH.

    Kode tersebut tercantum di samping nama peserta yang menerangkan status lulus atau tidaknya peserta.

    Lantas, apa arti kode P/L, P, TL dan TH? Berikut penjelasannya, dikutip dari laman kemenag.go.id.

    Kode “P/L” artinya peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD 2024 dan berhak mengikuti SKB.
    Kode “P” artinya peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD 2024 namun tidak berhak mengikuti SKB;
    Kode “TL” artinya peserta yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD 2024
    Kode “TH” artinya peserta yang tidak hadir saat pelaksanaan SKD 2024.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya