Kementrian Lembaga: Kemenag

Prabowo Bakal Lantik Pejabat Baru: Ada Nama Arya Sinulingga?

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan dalam waktu dekat akan melantik sejumlah pejabat penting di jajaran kementerian dan lembaga negara pada Rabu (8/10/2025).

Dari informasi yang beredar ada dua nama menjadi sorotan, yaitu Arya Mahendra Sinulingga yang dikabarkan sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Meski demikian, hal itu baru menjadi rumor yang beredar di Istana.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah lanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat tata kelola BUMN sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan nasional.

Pengangkatannya sebagai Kepala BP BUMN dipandang sebagai bagian dari strategi Prabowo untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan perusahaan milik negara, terutama di tengah peran BUMN yang krusial dalam menopang pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi.

Posisi Wamenkes

Sementara itu, Nama Benjamin Paulus Octavianus belum banyak dikenal publik luas, tetapi kiprahnya di dunia medis dan birokrasi kesehatan disebut menjadi alasan kuat penunjukannya.

Dia diharapkan dapat membantu Menteri Kesehatan dalam mempercepat agenda besar sektor kesehatan, mulai dari peningkatan layanan rumah sakit, distribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, hingga penguatan sistem penanggulangan penyakit menular dan gizi masyarakat.

Selain itu, Presiden Ke-8 RI itu dikabarkan juga akan melantik Anggito Abimanyu sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Anggito dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang mulai dari Wakil Menteri Keuangan RI, Kepala BPKH (2017–2022), hingga Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag (2012–2014) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2006–2010)

Selain ketiga nama tersebut, satu posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) juga disebut akan dilantik, meski hingga kini belum beredar nama yang pasti.

Sementara itu, dua jabatan penting masih kosong: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

08/10/2025 13:06
4 Evakuasi Tuntas, Kini Saatnya Tegakkan Hukum atas Tragedi Ponpes Al Khoziny… Nasional

Evakuasi Tuntas, Kini Saatnya Tegakkan Hukum atas Tragedi Ponpes Al Khoziny…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Operasi pencarian dan evakuasi korban ambruknya bangunan tiga lantai di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, resmi berakhir pada Selasa (7/10/2025).
Setelah sembilan hari pencarian tanpa henti, kini publik menanti proses hukum untuk mengungkap penyebab ambruknya bangunan yang menewaskan puluhan santri di ponpes tersebut.
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, operasi ditutup pada pukul 10.00 WIB setelah seluruh area reruntuhan dinyatakan steril.
Selama sembilan hari, tim gabungan berhasil mengevakuasi 171 korban.
Dari jumlah itu, 67 orang meninggal dunia, 104 lainnya selamat, dan delapan bagian tubuh ditemukan di antara puing-puing bangunan.
“Hari ini masuk hari kesembilan. Kami telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban, serta memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh,” kata Syafii di lokasi kejadian, Selasa.
Meski pencarian telah berakhir, penanganan lanjutan akan diteruskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Apa yang kita tutup hari ini adalah proses pencarian dan pertolongan. Nanti akan ditindaklanjuti dan disupervisi langsung oleh BNPB,” ujarnya.
Pantauan Kompas di lokasi menunjukkan, bangunan tiga lantai yang semula berdiri kokoh kini telah rata dengan tanah.
Dua unit eskavator masih bekerja mengangkat sisa material beton.
Dinding di sisi kiri musala yang tersambung dengan bangunan utama ikut roboh akibat efek domino dari runtuhnya struktur utama.
Ambruknya bangunan itu terjadi pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, saat para santri tengah beribadah.
Dugaan sementara, konstruksi bangunan gagal menahan beban tambahan di lantai atas.
Pemerintah dan parlemen mendorong dilakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama runtuhnya bangunan pesantren yang berusia lebih dari satu abad itu.
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut, kepolisian telah bergerak menangani kasus ini.
“Saya dengar sudah bergerak. Kepolisian sudah bergerak,” ujar Cak Imin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Menurut Cak Imin, sejumlah pihak telah dimintai keterangan dan publik diminta menunggu hasil penyelidikan.
“Bahkan sudah memanggil pihak-pihak. Kita tunggu saja,” katanya.
Dia menjelaskan, Ponpes Al Khoziny adalah salah satu pesantren tua yang sudah berdiri selama 125 tahun.
Banyak pesantren serupa belum memiliki perencanaan bangunan yang memadai.
“Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo memang usianya 125 tahun. Rata-rata pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai,” ujarnya.
Cak Imin menambahkan, keterbatasan anggaran, usia bangunan yang sangat tua, dan keinginan pesantren menjaga independensi menjadi tiga faktor utama yang membuat banyak bangunan pesantren rentan.
“Karena tiga hal itu, kita akan evaluasi mulai dari pesantren yang paling tua dan paling rawan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta masyarakat mempercayakan penyelidikan kepada kepolisian.
Langkah hukum yang dilakukan aparat sangat penting agar penyebab insiden terungkap dan menjadi pelajaran bagi lembaga pendidikan lainnya.
“Kami percaya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan ini sehingga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran penting bagi para penyelenggara pendidikan,” ujarnya saat ditemui di Gedung BPK RI.
Muzani juga menyampaikan duka mendalam atas banyaknya korban jiwa dalam tragedi tersebut.
“Peristiwa ini sangat memprihatinkan dan memilukan kita semua. Ini harus jadi pelajaran bahwa bangunan berstandar konstruksi sangat penting bagi keselamatan para santri dan siswa,” kata dia.
Muzani menambahkan, Kementerian Agama bersama kementerian dan lembaga terkait telah turun ke lapangan menangani dampak musibah itu.
“Saya sudah lihat Menteri Agama dan kementerian terkait sudah melakukan berbagai kunjungan dan penyelidikan. Saya percaya keputusan yang diambil nanti akan menjadi yang terbaik,” tuturnya.
Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) memastikan akan menindaklanjuti proses hukum setelah tahap pencarian selesai resmi berakhir.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, penyidikan akan dimulai setelah proses identifikasi korban oleh tim DVI Biddokes rampung.
“Tentu kami akan melakukan tindakan di awal proses, baik upaya penyelidikan kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan,” ujar Jules dalam konferensi pers di Surabaya.
Dia menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang akan dilakukan ini sebagai bentuk empati terhadap keluarga korban.
“Saya percaya bahwa kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan secepatnya kami melakukan proses penegakan hukum,” katanya.
Meski begitu, polisi telah mengamankan delapan beton
core drill
dan 20 tulangan baja berbagai ukuran sebagai barang bukti dari lokasi reruntuhan.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) juga telah memeriksa seorang santri selamat, yakni Shaka Nabil Ichsani, untuk dimintai keterangan awal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 07:59
Kasus Perundungan 7 Siswa hingga Memar di Purwakarta Berakhir Damai

Tujuh siswa MTS di Purwakarta menjadi korban perundungan hingga memar. Pelakunya adalah seniornya sendiri yang berjumlah delapan orang.

Mediasi dilakukan oleh pihak sekolah, Kemenag dan kepolisian dengan mempertemukan para pelaku dengan orang tua korban. Kasus ini pun berakhir damai dan para pelaku tidak dikeluarkan dari sekolah.

07/10/2025 22:52
KPK Cecar Eks Bendahara Amphuri Soal Pertemuan dengan Yaqut

Bisnis.com, JAKARTA – Eks bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), H.M Tauhid Hamdi (HTH) telah diperiksa KPK sebagai saksi.

Berdasarkan pantauan Bisnis, dia diperiksa oleh penyidik sekitar 5 jam sejak pukul 10.10 WIB dan keluar dari Gedung Merah Putih KPK 15.22 WIB. Dia mengatakan ditanya oleh penyidik mengenai pertemuannya bersama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

“Masih sekitar pendalaman pertemuan dengan Gus Yaqut sebelum KMA [Keputusan Menteri Agama] turun, sebelum dan pertemuan silaturahmi setelah tidak lagi menjadi menteri agama,” kata Tauhid kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Mengenai diskresi pembagian kuota haji menjadi 50:50, dia menyebut bahwa keputusan itu adalah wewenang dari Yaqut selalu meneri agama saat itu.

Tauhid mengaku tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam pemeriksaannya sebagai saksi. Pemanggilan ini merupakan ketiga kalinya, di mana dua pemeriksaan dilakukan pada Jumat (19/9/2025) dan Kamis (25/9/2025).

Selain HTH, KPK juga memanggil Supratman Abdul Rahman selaku Direktur PT Sindo Wisata Travel; Artha Hanif selaku Direktur Utama PT Thayiba Tora; dan M.Iqbal Muhajir selaku pihak swasta.

KPK masih mengusut perkara ini dan belum menetapkan tersangka. KPK tengah menggelar maraton pemeriksaan terhadap asosiasi dan biro travel haji yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus kuota haji tambahan.

Terbaru, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

“Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Sebagai informasi, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken Yaqut.

KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

07/10/2025 18:11
Kasus Kuota Haji, KPK Kembali Periksa Eks Bendahara Amphuri untuk Kali Ketiga – Page 3

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

“Awalnya itu ada dua asosiasi. Sudah bertambah lagi ternyata. Tambah 11, dan ini informasi terus berjalan, sehingga ada 13 asosiasi,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025) malam.

Asep menjelaskan penyidikan kasus tersebut membutuhkan proses yang lama, sehingga berpengaruh terhadap pengumuman tersangka.

“Itu kan hampir 400 travel (biro perjalanan haji). Itu yang membuat penyidikan ini juga agak lama, dan orang menjadi tidak sabaran, ‘kenapa enggak cepat diumumkan?’ Sebab kami harus betul-betul firm (tegas) dari masing-masing travel itu yang beda-beda menjual kuotanya,” jelasnya.

Asep menambahkan, sejumlah biro travel sudah mengembalikan sejumlah uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 kepada KPK. Namun, jumlahnya bervariasi. Perbedaan ini bergantung pada jumlah kuota haji khusus yang diterima masing-masing travel.

“Jadi dari masing-masing dan ini beda-beda (jumlah pengembalian uang) masing-masing travel, berdasarkan kuotanya. Misal travel A itu sekian puluh ribu, di yang B bisa saja itu lebih besar,” beber Asep.

Asep mencontohkan, pembagian kuota haji khusus yang diperjual belikan menggunakan hukum ekonomi. Semakin banyak permintaan maka semakin besar harga dikenakan.

“Contoh gampangnya begini, ketika ada demand permintaan banyak orang yang mau berangkat naik haji, tapi kuotanya terbatas, tentu kan yang paling (berani) tinggi bisa membayar yang akan mendapatkan (kuota) sesuai hukum ekonomi seperti itu,” jelas Asep.

Asep meluruskan, pembagian kuota tambahan haji khusus dalam kasus korupsi yang sedang ditangani tidak dilakukan secara merata kepada seluruh biro travel.

Menurut Asep, KPK harus memverifikasi secara rinci jumlah kuota yang diterima masing-masing biro travel sebelum uang hasil dugaan rasuah itu dikembalikan ke negara sebagai barang bukti.

“Pembagiannya tidak rata. Misalkan 10 ribu dibagi ke 400 travel, enggak begitu. Jadi ada yang kebagian 200 kuota, ada 300 kuota, ada yang lebih dari itu, tapi ada juga yang hanya kebagian 10 kuota saja, jadi harus satu-satu,” jelasnya.

07/10/2025 17:00
MUI Minta Ponpes Al Khoziny Setop Sementara Aktivitas Jika Bangunan Tak Layak Nasional 7 Oktober 2025

MUI Minta Ponpes Al Khoziny Setop Sementara Aktivitas Jika Bangunan Tak Layak
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan meminta penghentian sementara aktivitas di Pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, jika ditemukan bangunan yang tidak layak digunakan.
“Kalau enggak layak, tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai SOP, ya sebaiknya dihentikan. Untuk apa? Untuk aman, nyaman bagi para santri. Betul enggak?” kata Amirsyah di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Musala tiga lantai di Pondok Pesantren Al-Khoziny telah ambruk dan menewaskan puluhan orang.
Ia menyarankan, penghentian aktivitas tersebut perlu dibarengi dengan evaluasi bangunan gedung oleh pemerintah.
“Intinya kalau dinyatakan belum layak oleh para ahlinya, hentikan dulu sambil menyatakan ini layak untuk dipergunakan. Itu SOP itu,” beber dia.
Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh bangunan gedung, termasuk gedung perkantoran hingga perumahan, akibat ambruknya Ponpes Al-Khoziny.
Pemerintah, kata dia, harus mengkategorikan gedung tersebut layak atau sebaliknya.
“Dengan peristiwa ini, sebenarnya pemerintah harus mengevaluasi semua bentuk gedung-gedung, tidak hanya pesantren. Tapi juga bangunan-bangunan yang mana yang layak, mana yang kurang. Perumahan, perkantoran, apalagi pondok pesantren yang mendidik generasi muda,” tutur Amirsyah.
Amirsyah menuturkan, kejadian ini bisa dicegah jika semua pihak mengikuti prosedur operasional standar (standar operating procedure/SOP) dalam membangun gedung.
Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan aktivitas belajar mengajar di lokasi disetop sementara.
Khusus untuk pondok pesantren, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) harus mengawasi gedung-gedung itu.
Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya bangunan pesantren ambruk di masa depan.
Pengawasan dilakukan berkolaborasi dengan semua pihak.
“Itu harus melakukan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta, ini harus bersama-sama. Saya sering menggunakan istilah ABGCM, A itu akademisi, B businessman, G itu government, C itu community, M itu media. Jadi ini merupakan pihak-pihak yang harus bersama-sama ikut melakukan upaya dalam rangka melakukan tata kelola kembali,” tandasnya.

Sebagai informasi, proses evakuasi korban runtuhnya Ponpes Al-Khoziny resmi ditutup pada Selasa (7/10/2025) pukul 10.00 WIB.
Dari hasil evakuasi selama lebih dari sepekan terakhir, tim SAR gabungan menemukan 67 korban meninggal dunia, termasuk delapan bagian tubuh (body parts).
Analisis sementara dari tim penyelamat menyebut bahwa penyebab ambruknya bangunan adalah kegagalan konstruksi akibat ketidakmampuan struktur menahan beban sesuai kapasitas seharusnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/10/2025 16:01
Menag Ajak Santri Doakan Korban Ambruknya Mushala Ponpes Al Khoziny Nasional 7 Oktober 2025

Menag Ajak Santri Doakan Korban Ambruknya Mushala Ponpes Al Khoziny
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak para santri di seluruh Indonesia untuk mendoakan korban dari insiden ambruknya bangunan mushala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menutup Musabaqah Qiraatil Kutub (MKQ) Nasional ke-8 dan MQK Internasional pertama. Seremonial penutupan berlangsung di Lapangan Merdeka, Wajo.
“Mari kita doakan mereka, mari kita doakan diri sendiri, mari kita doakan semuanya, semoga tahun-tahun penuh cobaan ini berlalu dan semoga Allah mengabulkan doa kita semua,” kata Menag dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10/2025), dikutip dari
Antaranews
.
Melalui sambutan virtual, Menag juga mengajak seluruh warga untuk mendoakan korban dari ambruknya bangunan mushala di Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.
Sebelumnya, ribuan santri Pesantren As’adiyah bersama peserta MQK dan masyarakat juga menggelar istighatsah untuk mendoakan korban ambruknya bangunan di pesantren Al Khoziny.
Sebelumnya diberitakan, salah satu bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk pada Senin, 29 September 2025, sekitar pukul 15.00 WIB.
Peristiwa itu membuat sejumlah santri yang tengah melakukan salat asar berjemaah terjebak di reruntuhan.
Kabar terbaru, proses evakuasi runtuhan mushala Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup oleh tim SAR gabungan.
Operasi evakuasi pencarian korban dan pengangkatan puing bangunan resmi ditutup oleh tim SAR gabungan per Selasa, 7 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB atau pada hari ke sembilan.
“Hari ini masuk ke sembilan hari, kami telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban dan kita juga memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh,” kata Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii.
Sembilan hari proses pencarian dan pertolongan, total 171 korban terevakuasi. Korban yang ditemukan meninggal dunia sebanyak 67 orang dengan delapan bagian tubuh.
Sementara itu, korban yang selamat tercatat ada 104 orang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/10/2025 13:48
5 Cak Imin: Ponpes Al Khoziny yang Roboh Berusia 125 Tahun, Alami Keterbatasan Anggaran Nasional

Cak Imin: Ponpes Al Khoziny yang Roboh Berusia 125 Tahun, Alami Keterbatasan Anggaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, usia dari Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang roboh di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah mencapai 125 tahun.
Cak Imin menyampaikan, biasanya, bangunan pada pesantren tua tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Cak Imin usai bertemu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
“Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu memang usianya 125 tahun. Rata-rata pesantren-pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai,” ujar Cak Imin.
Cak Imin mengatakan, perencanaan pembangunan yang tidak memadai ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu keterbatasan anggaran, usia yang sangat tua, dan pesantren yang menjaga independensi.
“Karena tiga hal. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Sehingga pesantren sering menggunakan cara tambal sulam dalam melaksanakan pembangunannya. Yang kedua, karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutur dia.
“Nah, faktor yang ketiga, kita memahami bahwa pesantren selama ini sangat menjaga independensinya. Sehingga kita ingin terus melakukan koordinasi agar pesantren mau beradaptasi untuk menanggulangi ancaman-ancaman rawan dari segi bangunan fisik,” sambung Cak Imin.
Cak Imin mengatakan, dirinya bersama Menag bakal mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan.
Dia memastikan akan memprioritaskan pesantren-pesantren yang sangat rawan dan sangat tua usianya.
“Pesantren-pesantren rata-rata didirikan jauh sebelum kemerdekaan. Pesantren di Sidoarjo ini lahir tahun 1915 dan pesantren-pesantren lainnya. Atas perintah Pak Presiden, itu saya akan terus mengambil langkah cepat, terutama memprioritaskan kepada pesantren-pesantren yang memang benar-benar sangat rawan untuk segera kita tangani,” imbuh Cak Imin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/10/2025 13:21
Eks Bendahara Amphuri Kembali Dipanggil KPK, Saksi Kasus Haji 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil kembali mantan bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), H.M Tauhid Hamdi (HTH)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).

Selain HTH, KPK juga memanggil Supratman Abdul Rahman selaku Direktur PT Sindo Wisata Travel; Artha Hanif selaku Direktur Utama PT Thayiba Tora; dan M.Iqbal Muhajir selaku pihak swasta.

Budi belum merincikan materi pemeriksaan yang ditanyakan kepada HTH dan saksi lainnya. Sebelumnya, dia telah diperiksa sebanyak dua kali, panggilan pertama berlangsung pada Jumat (19/9/2025) dan Kamis (25/9/2025).

Dia mengaku ditanya mengenai fungsi dan tugasnya selama menjabat sebagai bendahara Amphuri serta pertemuannya dengan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

KPK masih mengusut perkara ini dan belum menetapkan tersangka. KPK tengah menggelar maraton pemeriksaan terhadap asosiasi dan biro travel haji yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus kuota haji tambahan.

Terbaru, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kita haji 2024.

“Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Sebagai informasi, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken Yaqut.

KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

07/10/2025 13:03
Kepergian Karlinah, Istri Wapres Ke-4 Umar Wirahadikusumah Nasional 7 Oktober 2025

Kepergian Karlinah, Istri Wapres Ke-4 Umar Wirahadikusumah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Suasana duka menyelimuti rumah mendiang Wakil Presiden RI ke-4, Umar Wirahadikusumah setelah sang istri, Karlinah Djaja Atmadja menyusulnya pada Senin (6/10/2025) pagi.
Karlinah menghembuskan napas terakhirnya setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada pukul 04.33 WIB pagi pada usia 95 tahun.
Menjelang siang, kabar duka itu beredar dan dikonfirmasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI melalui akun media sosial Instagram resmi.
”
Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta segenap keluarga besar Sekretariat Wakil Presiden turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Hj. Karlinah Umar Wirahadikusumah binti Djajaatmadja,
” tulis keterangan Setwapres RI, Senin.
Duka cita juga disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah. Ia menyebut, Karlinah sebagai istri yang setia mendampingi Umar, jenderal yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
“Kami menyampaikan bahwa TNI turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Ibu Karlinah Umar Wirahadikusumah,” ucapnya.
Jenazah Karlinah dimandikan di rumah sakit militer itu sebelum disemayamkan di rumah duka, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa puluh meter dari Taman Suropati.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga, karangan bunga ucapan duka pun berdatangan.
Di tengah suasana duka keluarga Umar, para pejabat tinggi negara, terutama keluarga presiden dan wakil presiden berdatangan.
Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) salah satunya. Ia bahkan sempat berbincang cukup lama dengan keluarga Karlinah hingga menjelang tengah hari.
Setelah itu, giliran Ketua DPR RI sekaligus putri Presiden RI Ke-5, Puan Maharani, tiba. Disusul putri mendiang Presiden RI Ke-2 Soeharto, Titiek Soeharto bersama adik dan kakaknya.
Wakil Presiden RI Ke-11, Boediono juga hadir untuk menyampaikan duka cita.
Pejabat tinggi negara lainnya juga melayat: Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ditemui usai melayat, SBY yang tak lagi mengenakan kacamata hitamnya seperti pada saat datang, memperlihatkan kedua matanya yang sembap.
SBY mengaku sudah mengenal Karlinah sejak ia menjadi Koordinator Taruna, semacam badan eksekutif mahasiswa (BEM) di universitas.
Saat itu, Umar menjabat sebagai KSAD dan Karlinah ditetapkan sebagai Ibu Taruna.
“Saya datang ke Jakarta atas nama Taruna Akademi Militer mengasih medali,” kenang SBY.
Ia juga mengenang saat bertugas sebagai Komandan Batalyon di Timor Timur.
Saat itu, ia dipercaya mengamankan kunjungan Umar dan Karlinah di Timor Timur karena lokasinya merupakan zona perang.
“Waktu itu saya menjadi komandan batalion, mengamankan kunjungan karena daerah operasi daerah pertempuran, dan alhamdulillah kunjungan beliau sukses, aman, dan sesuai dengan agenda beliau,” tutur dia.
Selain SBY, Titiek juga keluar dari rumah duka dengan mata berkaca-kaca. Ia mengaku kehilangan sosok Karlinah.
Menurutnya, keluarga Karlinah dekat dengan Keluarga Cendana karena Umar pernah menjadi Wakil Presiden, ketika Soeharto berkuasa.
“Beliau adalah sangat dekat dengan kami, Pak Umar adalah Wapresnya Pak Harto, jadi kami merasa kehilangan,” kata Titiek, saat ditemui di rumah duka.
Titiek mengenang, Karlinah kerap datang dan seperti sudah menjadi bagian dari Keluarga Cendana. Kedatangan Karlinah yang ia kenang terutama saat momen ulang tahun.
“Sering kumpul, apalagi kalau ulang tahun, beliau kayak keluarga saja kumpul datang ke Cendana. Sama ibu saya tentu saja sangat dekat,” tutur dia.
Setelah disemayamkan, jenazah Karlinah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
Pemakaman dilakukan dengan upacara militer.
Puluhan prajurit berbaris di makam, membawa senjata laras panjang dengan pakaian putih dan hijau.
Di sana, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi inspektur upacara, memimpin pemakaman Karlinah.
“Apel persada, saya Wakil Presiden RI atas nama negara, bangsa, dan TNI dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi,” kata Gibran saat membacakan teks apel persada di pemakaman.
Gibran menyebutkan Karlinah meninggal di RSPAD Gatot Soebroto pada Senin dini hari. Ia berharap, sosoknya bisa menjadi teladan.
“Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisinya,” ujar Gibran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/10/2025 06:58