Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Mawahib Dorong Optimalisasi Kopontren untuk Ikut Kelola Program Makan Bergizi Gratis Santri Kudus

    Mawahib Dorong Optimalisasi Kopontren untuk Ikut Kelola Program Makan Bergizi Gratis Santri Kudus

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 di Pilkada Kudus 2024, Hartopo-Mawahib, mendorong optimalisasi koperasi pesantren (kopontren), untuk mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.

    Calon Wakil Bupati Kudus, Mawahib, berharap dengan optimalisasi kopontren, maka nantinya pesantren dapat turut mengelola program makan bergizi gratis untuk kalangan santri.

    “Optimalisasi koperasi pesantren (kopontren) ini tentunya selaras dengan program pemerintah pusat.”

    ”Selain mendukung program makan bergizi gratis, juga bagian dari lebih mengotimalkan peran kopontren,” kata Mawahib, Sabtu (23/11/2024).

    Dituturkan Mawahib, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa santri merupakan bagian dari sasaran program unggulan makan bergizi gratis.

    Namun, mekanisme penyaluran makan siang gratis untuk santri di pondok pesantren, hingga saat ini masih terus digodog.

    Kementrian Agama (Kemenag) yang menaungi pendidikan di pesantren, hingga masih menyempurnakan pendataan pesantren dan santri yang akan menerima program makan siang bergizi.

    “Insya Allah, ketika kita nanti terpilih, kita berupaya menyelaraskan program pemerintah pusat ini dengan kultur pesantren dan kearifan lokal yang ada di Kudus,” ujarnya.

    Di sisi lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, juga mendorong agar koperasi pesantren (kopontren) sebagai bagian dari ekosistem koperasi, dapat turut berperan mengelola program makan bergizi gratis.

    Apakah nanti bentuknya sebagai pemasok atau distributor bahan makanan, atau bahkan bisa turut menjadi semacam katering khusus untuk santri, hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Harapannya, anggaran yang dikelola secara komunal dan mandiri itu, bisa memberi mafaat lebih untuk santri dan pesantren.

    “Tentu nanti kita konsultasikan dengan pemerintah pusat. Lalu, kita beri pendampingan ke koperasi pesantren (kopontren), termasuk membantu mengurus badan hukum bagi kopontren yang belum berbadan hukum, misalnya seperti itu,” papar Mawahib.

    Disampaikan, terdapat ratusan pondok pesantren (ponpes) yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Mawahib menyebut, setidaknya terdapat 201 ponpes di Kota Kretek, dengan puluhan ribu santri.

    Terpisah, sebelumnya dukungan dari kalangan pesantren untuk paslon Hartopo-Mawahib semakin menguat, setelah sekitar 1.500 santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Balaitengahan Kudus (Asbak) mendeklarasikan dukungan.

    Deklarasi dukungan ribuan santri Balaitengahan tersebut berlangsung di Gedung Arwaniyyah Kudus, Rabu (20/11/2024) malam.

    Dalam kesempatan itu selain dihadiri oleh sejumlah santri, juga dihadiri oleh sejumlah ulama Kudus. Di antaranya adalah kiai kharismatik Kudus, KH Ulil Albab Arwani. (*) 

  • Top 5 News: Pesan Baim Wong untuk Kiano dan Kenzo hingga Reaksi Ririe Fairus setelah Ayus Nikah dengan Nissa Sabyan

    Top 5 News: Pesan Baim Wong untuk Kiano dan Kenzo hingga Reaksi Ririe Fairus setelah Ayus Nikah dengan Nissa Sabyan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pemberitaan pada Jumat (22/11/2024) menarik perhatian pembaca. Berita pesan Baim Wong untuk kedua anaknya Kiano dan Kenzo untuk tetap ingat dengan ibunya Paula Verhoeven menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Berita lainnya yang masuk kategori terpopuler, yakni reaksi Ririe Fairus terhadap pernikahan Ayus dan Nissa Sabyan, link video 7 menit srikandi pesilat berbaju hitam yang viral di X, daftar libur dan cuti bersama pada 2025, dan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan.

    Berikut top 5 news atau lima berita terpopuler Beritasatu.com.

    1. Pesan Baim Wong untuk Kiano dan Kenzo: Jangan Pernah Lupa sama Mamanya
    Selebritas Baim Wong selalu mengingatkan kepada kedua putranya, Kiano dan Kenzo, agar selalu ingat dengan Paula Verhoeven sebagai ibu mereka. Pesan dari Baim Wong itu untuk anak-anaknya tidak pernah lupa disampaikan setiap saat.

    “Saya itu selalu ingatkan kepada Kiano dan Kenzo agar tidak boleh melupakan orang tuanya sampai kapan pun, termasuk ke mamanya (Paula Verhoeven),” ujar Baim Wong dikutip dari channel YouTube, Jumat (22/11/2024).

    Baim Wong mengaku tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di rumah. Ia merasa, setiap aktivitasnya Kiano dan Kenzo selalu ikut bersamanya.

    2. Reaksi Ririe Fairus Lihat Ayus Nikah Lagi dengan Nissa Sabyan
    Mantan istri Ahmad Fairuz atau Ayus, Ririe Fairus buka suara ketika melihat Ayus menikah untuk kedua kali dengan Nissa ‘Sabyan’.

    Ririe Fairus memilih untuk mengungkapkan isi hatinya  tentang pernikahan Nissa ‘Sabyan’ dan Ayus lewat media sosial di Instagram miliknya. Ia terlihat mempertanyakan soal gundah-gulana atas apa yang dirasakan kepada ustaz Irfan Rizki Haas soal keikhlasan.

    Pertanyaan dari Ririe Fairus itu mengisyaratkan dirinya masih seakan belum ikhlas mantan suaminya, Ayus yang menikah dengan Nissa ‘Sabyan’ perempuan yang diduga mengkhianati dirinya yang menyebabkan rumah tangganya retak.

    3. Link Full Video Srikandi 7 Menit Viral di X, Perlihatkan Perempuan Pesilat Berbaju Hitam
    Video srikandi 7 menit viral di media sosial platform X. Hal ini membuat warganet di X mencari link dari video srikandi yang berdurasi 7 menit tersebut.

    Penelusuran Beritasatu.com di X, terlihat link video srikandi 7 menit diposting oleh beberapa akun. Postingan ini memperlihatkan seorang wanita berkerudung dan baju hitam yang menggunakan baju silat.

    Pada bagian atas video, terlihat tulisan bertuliskan “srikandi viral, Tangerang, Banten”. Video srikandi 7 menit viral ini menimbulkan perdebatan di kalangan warganet.

    4. Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama di Kalender 2025
    Tanggal merah dan cuti bersama di kalender 2025 telah ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Terdapat 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama pada kalender 2025.

    Pemerintah baru saja mengeluarkan SKB Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Penerbitan SKB tiga menteri ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama pada 2025.

    5. Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ketua Komisi III Duga Pembunuhan Berencana
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai, kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan merupakan pembunuhan berencana. Dalam insiden itu, Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari tewas ditembak Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

    “Dia merencanakan itu untuk menembak. Saya menduga itu (kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan) pembunuhan berencana. Namun, nanti penyidik silakan memprosesnya,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Habiburokhman menyoroti motif pembunuhan yang dilakukan pelaku. Disilanyir adanya kemungkinan pelaku menjadi backing oknum tambang ilegal galian C.

  • Kekurangan Pengawas Madrasah, Kemenag Tak Segera Angkat Calon Yang Lulus Tes

    Kekurangan Pengawas Madrasah, Kemenag Tak Segera Angkat Calon Yang Lulus Tes

    Liputan6.com, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih menerima kunjungan Komunitas Guru Calon Pengawas Hasil Afirmasi Lulus Uji Kompetensi Kementerian Agama (Kemenag) se-Indonesia.

    Perwakilan dari komunitas guru calon pengawas, Ajid Abdul Majid menyanpaikan persoalan belum dilantiknya ratusan guru menjadi pengawas.

    “Semua prosedur seleksi pengawas telah dilaksanakan. Mulai dari selesai administrasi, ujian berbasis komputer (CBT), menyusun dan mempertahankan makalah,” kata Ajid.

    Ditambahkan, bagi peserta yang lulus harus mengikuti diklat calon pengawas selama 1 bulan di provinsi masing-masing. Sementara bagi peserta yang tidak lulus langsung tereliminasi.

    “Sedangkan kami, peserta seleksi yang lulus sampai terakhir dan dapat sertifikat calon pengawas, mengalami masalah, setelah kami lulus diklat tahun 2022, kami tidak diangkat jadi pengawas, walaupun sebagian kami telah memasukkan bahan pengusulan dengan seluruh persyaratan yang telah terpenuhi,” kata Ajid.

    Menurutnya, kendala pengangkatan, karena usia. “Padahal saat sertifikat kompetensi kami terima, usia kami masih mencukupi,” katanya.

    Abdul Fikri Faqih dari Komisi VIII DPR RI menyebut bahwa sesuai aturan seharusnya para guru calon pengawas itu bisa diangkat.

    “Saya mendukung mereka diangkat sebagai pengawas, karena seharusnya peraturan (pembatasan usia) tidak berlaku surut bagi mereka,” kata Fikri.

    Ditambahkan bahwa madrasah di Indonesia membutuhkan banyak pengawas. Dari jumlah madrasah di Indonesia saat ini lebih dari 53 ribu madrasah, jumlah pengawas baru sekitar 3,5 ribu menurut data Kemenag tahun 2022.

    “Tak sebanding rasio pengawas dengan jumlah madrasah yang dibina, yakni kekurangan sekitar 8 ribu pengawas,” katanya.

    Para calon pengawas madrasah itu berjuang, dan 700 orang terangkat jadi pengawas madrasah dari 1.395 orang yang telah lulus uji kompetensi. Sementara sisanya belum diangkat.

    Menurut Fikri, mereka telah melalui semua tahapan hingga memperoleh sertifikat kompetensi. 

     

    Kasihan, Kisah Petani Miskin Terpaksa Jual Bongkahan Tanah Sawah Demi Hidupi Keluarga

  • Kemenag Gorontalo Lambat Cairkan Tukin P3K, Mahasiswa Ikut Protes

    Kemenag Gorontalo Lambat Cairkan Tukin P3K, Mahasiswa Ikut Protes

    Ketua Tim Kerja Humas Kanwil Kemenag Gorontalo, Hamdan Zain, menyatakan bahwa pihaknya masih terus mengupayakan pencairan tukin tersebut.

    “Iya, kami terus koordinasikan agar ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya singkat.

    Namun, pernyataan ini dianggap tidak memberikan solusi konkret oleh sejumlah pihak yang berharap ada langkah nyata dari Kemenag Gorontalo untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    Keterlambatan pembayaran tukin P3K ini menjadi sorotan karena berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai yang bergantung pada tunjangan tersebut.

    Kritik bertambah tajam karena Kemenag Gorontalo, sebagai lembaga keagamaan, dinilai harusnya menjadi teladan dalam integritas dan komitmen.

    Mahasiswa dan pegawai mendesak Kanwil Kemenag Gorontalo untuk memberikan transparansi terkait kendala yang dihadapi.

    Mereka berharap janji-janji pencairan tukin ke depannya tidak lagi menjadi “angin surga” tanpa realisasi.

  • Kemenag, BWI dan BAZNAS berkolaborasi gelar WAQF Fun Run 2024

    Kemenag, BWI dan BAZNAS berkolaborasi gelar WAQF Fun Run 2024

    ANTARA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Agama (Menag) dan Badan Amil Zakat (BAZNAS) berkolaborasi menggelar acara Wakaf dan Zakat Fun Run (WAQF Run) 2024 pada 22 Desember 2024 di Jakarta dengan menargetkan 1.500 peserta. Di Jakarta, Jumat (22/11), acara ini bertujuan untuk meningkatkan literasi wakaf dan zakat melalui kegiatan yang menyenangkan. (Setyanka Harviana Putri/Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Ardi Irawan)

  • Negara Paling Dermawan, Sumbangan Indonesia ke Palestina Tembus Rp320 Miliar

    Negara Paling Dermawan, Sumbangan Indonesia ke Palestina Tembus Rp320 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia membuktikan predikatnya sebagai negara paling dermawan di dunia, salah satunya sebagai penyumbang terbesar untuk krisis di Palestina akibat perang dengan Israel.

    Sebelumnya, berdasarkan World Giving Index (WGI) 2024, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan selama tujuh tahun berturut-turut, sejak 2017.

    Hal ini dibenarkan Menteri Agama Nassarudin Umar yang menyebutkan dalam indeks negara donor yang paling tinggi ada 10 donor di antara lebih dari 300 negara yang disurvey. Di sana posisi Indonesia ada di ranking satu.

    “Jadi Indonesia itu memang terkenal oleh dunia sebagai negara yang paling cepat tersentuh manakala ada problem-problem kemanusiaan,” ungkapnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Hal ini termasuk sumbangan ke negara yang tengah mengalami krisis akibat serangan Israel, Palestina.

    Per Jumat (22/11/2024), Masjid Istiqlal melaporkan total sumbangan rakyat Indonesia ke Palestina melalui Baznas berjumlah Rp318,9 miliar. 

    Adapun, dengan PT Tempo Scan Pacific menghimoun sumbangan Rp10 miliar, total sumbangan yang akan disalurkan akan menjadi Rp328,9 miliar.

    “Syukur-syukur dengan pelaksanaan bazar yang digelar Tempo Scan ini, bisa menambahkan sampai Rp350 miliar,” ungkap Mokhamad Mahdum, Wakil Ketua Umum Baznas Republik Indonesia.

    Mahdum mengungkap Baznas akan menyalurkan sumbangan tersebut dalam dua metode. Pertama adalah bekerja sama dengan mitra-mitra di luar negeri, dan yang kedua adalah melalui jalur dalam negeri lewat pemerintah Indonesia, angkatan laut, atau angkatan udara yang ingin pergi menyalurkan bantuan.

  • Menhub: Potensi pergerakan capai 110,67 juta orang di Natal-Tahun Baru

    Menhub: Potensi pergerakan capai 110,67 juta orang di Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa potensi pergerakan masyarakat diprediksi mencapai 110,67 juta orang selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Potensi pergerakan masyarakat saat Natal-Tahun Baru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang,” kata Menhub dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Natal-Tahun Baru 2024/2025 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat.

    Menhub menyampaikan bahwa hasil itu merujuk dari survei yang telah dilakukan bahwa potensi pergerakan masyarakat pada saat masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang.

    “Kami sudah melakukan survei. Sebagian besar pergerakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk aglomerasi. Jumlah inilah yang kami antisipasi,” ujar Menhub.

    Prediksi puncak arus pergi pertama akan terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024, sedangkan prediksi puncak arus pergi kedua terjadi pada Selasa, 31 Desember 2024. Adapun prediksi puncak arus balik akan terjadi pada Rabu dan Kamis, 1-2 Januari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno menyebutkan bahwa Rapat Koordinasi yang dilakukan untuk memastikan pergerakan masyarakat selama Natal-Tahun Baru 2024/2025 berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

    Menurutnya, ada banyak hal yang harus diantisipasi sampai level yang sangat detail.

    “Tantangan pertama adalah kita memasuki musim hujan. Kemudian juga ada potensi bencana hidrometeorologi. Sehingga, hujan berlebih dan lain-lain itu juga harus kita antisipasi,” jelas Menko Pratikno.

    Kemudian, Menko Pratikno juga mengatakan bahwa rapat yang dilakukan juga membahas sejumlah moda transportasi yang akan digunakan masyarakat saat masa Natal Tahun Baru 2024/2025, baik itu darat, laut, dan udara. Dalam hal ini, kesiapan infrastruktur jadi perhatian yang utama.

    Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PU siap mendukung program revitalisasi sekolah/madrasah tahun 2025

    PU siap mendukung program revitalisasi sekolah/madrasah tahun 2025

    Program ini meliputi rehabilitasi pada ruang kelas dan non ruang kelas dalam kondisi minimal rusak sedang, termasuk meubelairnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap mendukung program revitalisasi sekolah/madrasah tahun pada 2025 agar guru dan siswa bisa mendapatkan lokasi yang layak dan aman.

    Menurut Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, target program ini meliputi 9.300 sekolah dan 2.120 madrasah pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan SKB, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, dengan alokasi anggaran Rp19,5 triliun.

    “Program ini meliputi rehabilitasi pada ruang kelas dan non ruang kelas dalam kondisi minimal rusak sedang, termasuk meubelairnya. Dimungkinkan juga untuk dilakukan pembangunan ruang kelas baru jika diperlukan atau rekonstruksi kembali apabila dalam kondisi berat,” kata Diana di Jakarta, Jumat.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/11). Pertemuan ini dalam rangka membahas pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah/Madrasah Tahun 2025.

    PHTC Revitalisasi Sekolah merupakan program prioritas dalam rangka percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dan mengatasi permasalahan pemerataan akses pendidikan.

    Pelaksanaan revitalisasi sekolah/madrasah dilakukan oleh Kementerian PU melalui APBN dengan target sekolah/madrasah yang ditangani berdasarkan usulan dan data DAK Fisik TA 2025 dari Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Pelaksanaannya dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 sebanyak 1.380 sekolah/madrasah dan tahap 2 sebanyak 10.040 sekolah/madrasah.

    “Kami sudah mulai melakukan survei, verifikasi, validasi lokasi serta perencanaan teknis dan akan segera menggelar kick off atau sosialisasi bersama Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada November-Desember ini akan mulai dilakukan lelang dini, sehingga ditargetkan Januari 2025 sudah bisa mulai konstruksi dan diharapkan bisa tuntas seluruh konstruksinya pada Desember 2025,” katanya.

    Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU atas kesediaan dan kesiapannya dalam mendukung sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah ini.

    “Semoga kita dapat terus membangun komunikasi dan koordinasi agar program revitalisasi sekolah ini bisa tepat sasaran dan tepat waktu sesuai target yang ditentukan,” ujar Fajar Riza Ul Haq.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Selebgram Transgender Isa Zega Dipolisikan Kasus Dugaan Penistaan Agama, Buntut Umrah Pakai Cadar – Page 3

    Selebgram Transgender Isa Zega Dipolisikan Kasus Dugaan Penistaan Agama, Buntut Umrah Pakai Cadar – Page 3

    Selebgram Isa Zega menjadi sorotan publik usai video dirinya beribadah umroh sambil mengenakan hijab viral di media sosial. Isa Zega, yang dikenal sebagai seorang transgender, memicu perdebatan karena keputusannya tersebut.

    Video Isa Zega saat menjalani ibadah umroh diunggah oleh anggota DPR RI, Anam Mufti, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Anam mengungkapkan kritik tajam terhadap Isa Zega.

    “Ada seorang bernama ‘mami online’ alias Isa Zega alias Sahrul, seorang transgender atau waria, yang awalnya adalah laki-laki. Dia melakukan ibadah umrah dengan menggunakan hijab syar’i. Ini merupakan bagian dari penistaan agama,” ujar Anam dalam video yang dikutip pada Rabu 20 November 2024.

    Unggahan tersebut memicu respons dari Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri. Dalam aksinya, mereka menyatakan keberatan terhadap tindakan Isa Zega yang dianggap menistakan agama.

    “Kami turun ke Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Mabes Polri untuk menyampaikan sikap tegas terkait viralnya kasus ini. Seorang transgender laki-laki melakukan ibadah umroh dengan cara seperti ini,” ujar Khairul, Koordinator Aksi.

    Khairul menegaskan, pihaknya meminta Polri, Kemenag, dan MUI untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Isa Zega. Menurutnya, tindakan tersebut termasuk dalam kategori penistaan agama.

    Jika tidak ada respons, Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia berencana melaporkan kasus ini secara resmi.

    “Dalam satu atau dua hari ke depan, jika tidak ada tindakan dari MUI, Kemenag, atau kepolisian, kami akan membuat laporan polisi,” tegas Khairul.

  • Kolaborasi Daerah dan BKKBN, Kunci Cegah Kasus Stunting Baru

    Kolaborasi Daerah dan BKKBN, Kunci Cegah Kasus Stunting Baru

    Jakarta: Audit Kasus Stunting (AKS) terus menjadi andalan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. BKKBN mendorong kabupaten/kota untuk berbagi inovasi dan strategi nyata, termasuk pendampingan keluarga, intervensi gizi, hingga pencegahan pernikahan dini.

    Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Kemendukbangga/BKKBN Irma Ardiana mengatakan melalui AKS dapat belajar dari pemerintah kabupaten/kota untuk bisa menggalang komitmen dari berbagai pemangku kepentingan.

    Menurut Irma, banyak kisah dan pembelajaran menarik lain di daerah, di mana masyarakat kabupaten/kota sampai mendaftarkan keluarga tim audit sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, memfasilitasi akte lahir, isbat nikah.

    “Serta memastikan penerimaan bantuan sosial, hingga akses pelatihan kerja bagi orang tua tim audit,” kata Irma.

    Sementara itu Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji diwakiliDeputi Keluarga Sejahtera-Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Nopian Andusti  menyampaikan apresiasinya kepada dua kabupaten.

    Kabupaten itu Bener Meriah di Provinsi Aceh dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi diberikan karena kedua kabupaten tersebut  terpilih untuk menyampaikan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia untuk 5 PASTI (AKSI PASTI) Seri 4 Tahun 2024. 

    Kegiatan ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan AKS dan tahun terakhir masa berlakunya Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

    Nopian mendorong agar seluruh kabupaten/kota  melakukan percepatan realisasi anggaran dan tahapan pelaksanaan AKS Siklus II, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 

    Nopian mendorong percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan AKS siklus kedua. Berdasarkan aplikasi Morena per 19 November 2024, realisasi anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) AKS baru mencapai 45,48% dengan realisasi anggaran Rp 18.842.612.947 dari total anggaran  Rp 41.433.995.740.

    “AKS tidak hanya untuk diagnosis kasus, tetapi juga memperkuat pendampingan keluarga. Kita harus mencegah kasus baru dengan mendampingi keluarga berisiko stunting,” jelas Nopian.

    Nopian mengatakan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki peran untuk dapat menyosialisasikan dan memotivasi agar terbangun kesadaran para pihak dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan untuk membawa kasus-kasus yang sulit kepada ahlinya.

    Nopian berharap TPPS daerah memperkuat mekanisme operasional pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan melalui AKS. Selain menentukan diagnosis kasus, AKS juga bertujuan memperkuat manajemen pendampingan keluarga. 

    Pendekatan yang dibangun memungkinkan para tim teknis, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), memiliki kemampuan literasi dan berbagi memakai data, memahami bentuk pendampingan yang diperlukan sesuai rekomendasi pakar/petunjuk tata laksana dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas data. 

    Nopian sangat mengharapkan AKS dapat memberikan dampak  nyata bagi penurunan prevalensi stunting dengan mencegah terjadinya kasus serupa. Termasuk penurunan prevalensi stunting dapat dicapai dengan mencegah adanya kasus stunting baru. 

    “Oleh karena itu sasaran pada keluarga berisiko stunting menjadi sangat penting untuk memastikan terjadinya perbaikan status risiko auditee pasca intervensi,” ucap Nopian.
    Praktik Baik AKS
    Melalui kegiatan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia Untuk 5 PASTI (AKSI PASTI) Seri 4 Tahun 2024 ini Pj. Bupati Bener Meriah, Mohammad Tunwier bersama tim pakar menyampaikan ditemukan faktor risiko pada calon pengantin (Catin) inisial AF dengan kasus depresi, usia masih terlalu muda, dan kesulitan ekonomi. Ditemukan juga kasus ibu hamil dengan ‘skizofrenia’.

    Kasus catin AF telah direkomendasi pakar agar dilakukan tes psikologi untuk mengukur kapasitas intelegensia, kemampuan
    menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah, simpati dan empati, kemampuan sosial dan motivasi diri (pakar psikolog). 

    Kemudian memeriksakan kesehatan secara periodik di puskesmas, pemberian terapi zat besi, asam folat, KIE kespro dan kontrasepsi, pendampingan rutin oleh TPK, peningkatan asupan gizi (PPG), usulan PPG dari Dana Desa & dinas kesehatan.

    Untuk kasus ibu hamil dengan skizofrenia, para tim pakar merekomendasikan agar ibu hamil tersebut perlu rawat inap di RSU MK, pemberian rasa aman dan nyaman, motivasi keluarga (KIE Keluarga tentang bahaya merokok), pemantauan vital sign, dilakukan pendekatan secara psikoterapi supportif terkait kehamilannya, pemantauan gejala, psikososial dan masa depan pasien.

    Kabupaten Bener Meriah telah melakukan inovasi-inovasi atau praktik baik AKS melalui sosialisasi pencegahan pernikahan dini di sekolah, edukasi oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menjemput bola bagi catin, dan PPKS di kantor balai, bimbingan perkawinan bagi catin di Kemenag, konseling DP3AKB.

    Selain itu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita selama 90 hari dari anggaran Dana Desa, ketahanan pangan, budidaya ikan dan ternak, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, kegiatan posyandu, PAUD, Bina Keluarga Balita (BKB), Antenatal Care (ANC), pemberian bansos bagi sasaran.

    Sementara itu Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Heri Amalindo bersama tim pakar menyampaikan, AKS di Kabupaten PALI telah dilaksanakan di 65 desa dan enam kelurahan dengan sasaran keluarga berisiko stunting (catin, ibu hamil, ibu nifas dan balita) yang berpedoman pada 5 PASTI. Dilakukan secara konvergensi dan kolaborasi dari berbagai pihak.

    Pada seluruh sasaran auditi telah dilakukan intervensi spesifik dan sensitif sesuai faktor risiko masing-masing, sehingga terjadi perubahan ke arah perbaikan pada tiap sasaran. Faktor risiko yang ditemukan pada ibu hamil adalah 4T (Terlalu muda, Terlalu dekat, Terlalu sering dan Terlalu tua hamil dan melahirkan) dan kondisi sosial ekonomi miskin (kurang mampu).

    Faktor risiko baduta ditemukan kurangnya pemenuhan gizi pada anak, ada infeksi penyerta seperti TB Paru, anemia dan imunisasi yang tidak lengkap. Sanitasi yang buruk dapat menimbulkan infeksi kronis yang menjadi penyebab timbulnya stunting.

    “Pendampingan keluarga berisiko stunting melalui TPK sangat berpengaruh baik pada perubahan perilaku dan pola asuh dari orang tua baduta dan balita,” kata Heri.

    Kabupaten PALI telah melakukan praktik baik melalui inovasi Kursi Biru Asik (Kursus Singkat kepada Ibu Menyusui Baru Asi Ekslusif). Ini sebagai upaya bersama lintas sektor  meningkatkan motivasi para ibu untuk memberikan ASI ekslusif kepada bayi sehingga dapat menurunkan angka stunting.

    Pada kegiatan AKS ada beberapa faktor penyebab baduta berisiko stunting. Salah satunya  baduta tidak mendapatkan ASI eksklusif.

    Selain itu, inovasi program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) juga dilakukan sebagai gerakan gotong royong. Program ini  diharapkan dapat mencegah peningkatan jumlah kasus stunting di Kabupaten Pali melalui bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak dan keluarga berisiko stunting kategori kurang mampu.

    Ada sebanyak lima perusahaan di Kabupaten Pali turut berpartisipasi dalam PPS dengan memberikan bantuan makanan siap santap tiga kali sehari selama enam bulan kepada 15 anak berisiko stunting.

    Sedangkan bantuan berupa uang diberikan langsung kepada kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya dikelola oleh kader TPK bersama ahli gizi puskemas yang menyusun menu makanan setiap hari.  

    Berikutnya, makanan siap santap diantarkan langsung oleh kader TPK secara bergantian untuk memastikan makanan tersebut benar-benar di makan oleh balita penerima bantuan.

    Bantuan juga berbentuk bibit lele, diberikan kepada keluarga balita berisiko stunting. Ada pula kegiatan pelatihan parenting, bertujuan  memberikan pola asuh yang baik terhadap orang tua yang memiliki balita untuk pencegahan stunting.

    Dilakukan pula sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dengan memberikan edukasi kepada remaja tentang bahaya pemikahan dini dan pentingnya kesiapan fisik, mental dan finansial sebelum menikah.

    Jakarta: Audit Kasus Stunting (AKS) terus menjadi andalan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. BKKBN mendorong kabupaten/kota untuk berbagi inovasi dan strategi nyata, termasuk pendampingan keluarga, intervensi gizi, hingga pencegahan pernikahan dini.
     
    Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Kemendukbangga/BKKBN Irma Ardiana mengatakan melalui AKS dapat belajar dari pemerintah kabupaten/kota untuk bisa menggalang komitmen dari berbagai pemangku kepentingan.
     
    Menurut Irma, banyak kisah dan pembelajaran menarik lain di daerah, di mana masyarakat kabupaten/kota sampai mendaftarkan keluarga tim audit sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, memfasilitasi akte lahir, isbat nikah.
    “Serta memastikan penerimaan bantuan sosial, hingga akses pelatihan kerja bagi orang tua tim audit,” kata Irma.
     
    Sementara itu Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji diwakiliDeputi Keluarga Sejahtera-Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Nopian Andusti  menyampaikan apresiasinya kepada dua kabupaten.
     
    Kabupaten itu Bener Meriah di Provinsi Aceh dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi diberikan karena kedua kabupaten tersebut  terpilih untuk menyampaikan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia untuk 5 PASTI (AKSI PASTI) Seri 4 Tahun 2024. 
     
    Kegiatan ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan AKS dan tahun terakhir masa berlakunya Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
     
    Nopian mendorong agar seluruh kabupaten/kota  melakukan percepatan realisasi anggaran dan tahapan pelaksanaan AKS Siklus II, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 
     
    Nopian mendorong percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan AKS siklus kedua. Berdasarkan aplikasi Morena per 19 November 2024, realisasi anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) AKS baru mencapai 45,48% dengan realisasi anggaran Rp 18.842.612.947 dari total anggaran  Rp 41.433.995.740.
     
    “AKS tidak hanya untuk diagnosis kasus, tetapi juga memperkuat pendampingan keluarga. Kita harus mencegah kasus baru dengan mendampingi keluarga berisiko stunting,” jelas Nopian.
     
    Nopian mengatakan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki peran untuk dapat menyosialisasikan dan memotivasi agar terbangun kesadaran para pihak dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan untuk membawa kasus-kasus yang sulit kepada ahlinya.
     
    Nopian berharap TPPS daerah memperkuat mekanisme operasional pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan melalui AKS. Selain menentukan diagnosis kasus, AKS juga bertujuan memperkuat manajemen pendampingan keluarga. 
     
    Pendekatan yang dibangun memungkinkan para tim teknis, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), memiliki kemampuan literasi dan berbagi memakai data, memahami bentuk pendampingan yang diperlukan sesuai rekomendasi pakar/petunjuk tata laksana dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas data. 
     
    Nopian sangat mengharapkan AKS dapat memberikan dampak  nyata bagi penurunan prevalensi stunting dengan mencegah terjadinya kasus serupa. Termasuk penurunan prevalensi stunting dapat dicapai dengan mencegah adanya kasus stunting baru. 
     
    “Oleh karena itu sasaran pada keluarga berisiko stunting menjadi sangat penting untuk memastikan terjadinya perbaikan status risiko auditee pasca intervensi,” ucap Nopian.
    Praktik Baik AKS
    Melalui kegiatan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia Untuk 5 PASTI (AKSI PASTI) Seri 4 Tahun 2024 ini Pj. Bupati Bener Meriah, Mohammad Tunwier bersama tim pakar menyampaikan ditemukan faktor risiko pada calon pengantin (Catin) inisial AF dengan kasus depresi, usia masih terlalu muda, dan kesulitan ekonomi. Ditemukan juga kasus ibu hamil dengan ‘skizofrenia’.
     
    Kasus catin AF telah direkomendasi pakar agar dilakukan tes psikologi untuk mengukur kapasitas intelegensia, kemampuan
    menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah, simpati dan empati, kemampuan sosial dan motivasi diri (pakar psikolog). 
     
    Kemudian memeriksakan kesehatan secara periodik di puskesmas, pemberian terapi zat besi, asam folat, KIE kespro dan kontrasepsi, pendampingan rutin oleh TPK, peningkatan asupan gizi (PPG), usulan PPG dari Dana Desa & dinas kesehatan.
     
    Untuk kasus ibu hamil dengan skizofrenia, para tim pakar merekomendasikan agar ibu hamil tersebut perlu rawat inap di RSU MK, pemberian rasa aman dan nyaman, motivasi keluarga (KIE Keluarga tentang bahaya merokok), pemantauan vital sign, dilakukan pendekatan secara psikoterapi supportif terkait kehamilannya, pemantauan gejala, psikososial dan masa depan pasien.
     
    Kabupaten Bener Meriah telah melakukan inovasi-inovasi atau praktik baik AKS melalui sosialisasi pencegahan pernikahan dini di sekolah, edukasi oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menjemput bola bagi catin, dan PPKS di kantor balai, bimbingan perkawinan bagi catin di Kemenag, konseling DP3AKB.
     
    Selain itu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita selama 90 hari dari anggaran Dana Desa, ketahanan pangan, budidaya ikan dan ternak, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, kegiatan posyandu, PAUD, Bina Keluarga Balita (BKB), Antenatal Care (ANC), pemberian bansos bagi sasaran.
     
    Sementara itu Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Heri Amalindo bersama tim pakar menyampaikan, AKS di Kabupaten PALI telah dilaksanakan di 65 desa dan enam kelurahan dengan sasaran keluarga berisiko stunting (catin, ibu hamil, ibu nifas dan balita) yang berpedoman pada 5 PASTI. Dilakukan secara konvergensi dan kolaborasi dari berbagai pihak.
     
    Pada seluruh sasaran auditi telah dilakukan intervensi spesifik dan sensitif sesuai faktor risiko masing-masing, sehingga terjadi perubahan ke arah perbaikan pada tiap sasaran. Faktor risiko yang ditemukan pada ibu hamil adalah 4T (Terlalu muda, Terlalu dekat, Terlalu sering dan Terlalu tua hamil dan melahirkan) dan kondisi sosial ekonomi miskin (kurang mampu).
     
    Faktor risiko baduta ditemukan kurangnya pemenuhan gizi pada anak, ada infeksi penyerta seperti TB Paru, anemia dan imunisasi yang tidak lengkap. Sanitasi yang buruk dapat menimbulkan infeksi kronis yang menjadi penyebab timbulnya stunting.
     
    “Pendampingan keluarga berisiko stunting melalui TPK sangat berpengaruh baik pada perubahan perilaku dan pola asuh dari orang tua baduta dan balita,” kata Heri.
     
    Kabupaten PALI telah melakukan praktik baik melalui inovasi Kursi Biru Asik (Kursus Singkat kepada Ibu Menyusui Baru Asi Ekslusif). Ini sebagai upaya bersama lintas sektor  meningkatkan motivasi para ibu untuk memberikan ASI ekslusif kepada bayi sehingga dapat menurunkan angka stunting.
     
    Pada kegiatan AKS ada beberapa faktor penyebab baduta berisiko stunting. Salah satunya  baduta tidak mendapatkan ASI eksklusif.
     
    Selain itu, inovasi program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) juga dilakukan sebagai gerakan gotong royong. Program ini  diharapkan dapat mencegah peningkatan jumlah kasus stunting di Kabupaten Pali melalui bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak dan keluarga berisiko stunting kategori kurang mampu.
     
    Ada sebanyak lima perusahaan di Kabupaten Pali turut berpartisipasi dalam PPS dengan memberikan bantuan makanan siap santap tiga kali sehari selama enam bulan kepada 15 anak berisiko stunting.
     
    Sedangkan bantuan berupa uang diberikan langsung kepada kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya dikelola oleh kader TPK bersama ahli gizi puskemas yang menyusun menu makanan setiap hari.  
     
    Berikutnya, makanan siap santap diantarkan langsung oleh kader TPK secara bergantian untuk memastikan makanan tersebut benar-benar di makan oleh balita penerima bantuan.
     
    Bantuan juga berbentuk bibit lele, diberikan kepada keluarga balita berisiko stunting. Ada pula kegiatan pelatihan parenting, bertujuan  memberikan pola asuh yang baik terhadap orang tua yang memiliki balita untuk pencegahan stunting.
     
    Dilakukan pula sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dengan memberikan edukasi kepada remaja tentang bahaya pemikahan dini dan pentingnya kesiapan fisik, mental dan finansial sebelum menikah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)