Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Sayangkan Sikap Gus Miftah Hina Pedagang, Istana Tegaskan Presiden Prabowo Sangat Hormati Pedagang

    Sayangkan Sikap Gus Miftah Hina Pedagang, Istana Tegaskan Presiden Prabowo Sangat Hormati Pedagang

    GELORA.CO  –  Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyayangkan sikap Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman yang menghina pedagang es teh.

    Diketahui hinaan tersebut diungkapkan Miftah kepada penjual es teh bernama Sunhaji yang sedang berjualan di tengah acara dakwahnya.

    Hasan mengungkap, sikap Miftah ini berbanding terbalik dengan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang selama ini sangat menghormati pedagang kaki lima.

    Tak hanya pedagang saja, Presiden Prabowo juga disebut sangat menghormati para petani, nelayan, dan semua orang yang bekerja keras keluar rumah untuk mencari rezeki.

    “Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan.”

    “Semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka.”

    “Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia,” kata Hasan dilansir Kompas.com, Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut Hasan menuturkan, atas sikap Miftah tersebut, Presiden Prabowo telah memberikan tegurannya melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Karena bisa saja pedagang es teh tersebut terluka perasaannya akibat hinaan yang dilontarkan oleh Miftah.

    Kini Istana pun telah mendapat kabar bahwa Miftah telah mendatangi kediaman Bapak Sunhaji dan meminta maaf secara langsung.

    “Yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi.”

    “Utusan Khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sunhaji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung,” terang Hasan.

    Viral Gus Miftah Olok-olok Pedagang, Menteri Agama Sebut Pembelajaran Buat Utusan Khusus Presiden

    Video Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana atau Gus Miftah, yang tampak mengolok-olok pedagang es pada sebuah acara viral di media sosial.

    Aksi Gus Miftah ini mendapatkan sambutan negatif dari masyarakat dan sejumlah figur publik.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hal ini merupakan pembelajaran bagi Gus Miftah untuk mengontrol diri saat bersikap di publik.

    “Ya, saya kira itu, apapun ini juga pembelajaran buat Gus Miftah bahwa ketika menjadi pendapat figur publik seperti ini, harus ada controlling,” ujar Nasaruddin di LPQ Kemenag, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).

    “Iya, jadi saya kira ini menjadi lesson learning lah. Pembelajaran buat Gus Miftah. Semoga yang kita mau sendiri juga akan datang,” tambah Nasaruddin.

    Dirinya mengingatkan bahwa saat ini Gus Miftah merupakan pejabat publik.

    Menurut Nasaruddin, saat ini Gus Miftah merupakan sosok yang dimiliki masyarakat dan Pemerintah.

    “Karena kita sekarang ini kan bukan milik kita sendiri. Kita sudah milik masyarakat dan bahkan menjadi milik pemerintah. Dan ini mudah-mudahan menjadi, ya itu tadi lesson learning, pembelajaran,” katanya.

    Meski begitu, Nasaruddin mengatakan Gus Miftah dalam hidupnya memiliki banyak profesi yang beragam.

    Mulai dari sebagai sebagai penceramah, Utusan Khusus Presiden, pelawak hingga pimpinan pondok pesantren.

    Sehingga, menurut Nasaruddin, publik juga harus melihat Gus Miftah dalam kapasitas kegiatan yang tidak resmi.

    “Jadi jangan sampai nanti Pak, Pak Gus Miftah itu kita portrait dengan gaya portrait formal, tapi dia sedang dalam keadaan informal.”

    “Jadi seniman itu kan paling susah diukur. Nah, jangan lupa bahwa Gus Miftah itu adalah seorang seniman,” tambahnya.

    Nasaruddin mengaku tidak mengikuti secara rinci perkembangan masalah ini.

    Dirinya meminta semua pihak menahan diri dalam menyikapi hal ini.

    “Kalau memang itu ada unsur kesengajaan, tentu minta maaf. Tapi saya kok yakin Gus Miftah itu, itu tadi, multi talenta, multi kapasitas. Jadi jangan sampai nanti cara mengeditnya itu ketika dia sedang dalam keadaan sedang melawak. Dia tidak dalam keadaan sedang berada dalam forum formal,” pungkasnya.

    Ungkapan Gus Miftah Disorot

    Diketahui, Gus Miftah menjadi sorotan karena videonya yang melontarkan kata-kata kasar kepada pedagang es teh viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, dia diminta oleh penonton pada acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah, untuk memborong es teh seorang bapak yang berdagang saat kajiannya tersebut.

    Miftah yang sedang duduk di panggung menanyakan jumlah dagangan bapak penjual es teh tersebut dan kemudian mengucapkan kata kasar.

    “Oh kon mborong, es tehmu jik okeh po ra? (Oh disuruh borong, es teh mu masih banyak atau tidak?) masih? Yo kono didol g*bl*k (Ya sana dijual b*d*h),” ucap Gus Miftah kepada pedagang es teh dalam potongan video tersebut

  • Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan Madrasah

    Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan Madrasah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan sejumlah keberhasilan program reformasi mutu pendidikan madrasah (REP-MEQR) dalam empat tahun terakhir. Salah satunya mewujudkan pendidikan madrasah yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Abdul Rouf di Jakarta, Rabu (4/12/2024) dilansir Antara.

  • Tanggapi Kasus Gus Miftah, Menag Nasaruddin Umar: Ini Jadi Pembelajaran

    Tanggapi Kasus Gus Miftah, Menag Nasaruddin Umar: Ini Jadi Pembelajaran

    loading…

    Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar meminta semua pihak menahan diri terkait polemik Gus Miftah. Foto/SINDOnews/sunu hastoro fahrurazi

    BOGOR – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar memberi komentar terkait polemik kasus Gus Miftah. Nasaruddin Umar meminta semua pihak untuk menahan diri.

    “Jadi Gus Miftah itu kan banyak kapasitasnya, sebagai penceramah, utusan Presiden, pelawak, pimpinan pondok juga ada. Jadi jangan sampai Gus Miftah kita potret dengan gaya formal tapi dia dalam keadaan gaya informal,” ujar Menag usai meresmikan Gedung Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al Qur’an (UPQ) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).

    Menag menambahkan, jangan dilupakan bahwa Gus Miftah itu seorang seniman. “Saya nggak mengikuti perkembangam seperti apa, tapi saya mohon semua pihak menahan diri dan perlu klarifikasi ke Gus Miftah. Kalau itu ada unsur kesengajaan maka perlu minta maaf,” imbaunya.

    “Ini juga pembelajaran bagi Gus Miftah, ketika jadi figur pejabat publik seperti ini harus ada kontroling,” sarannya.

    Menag menambahkan, sebagai figur pejabat publik maka bukan hanya milik diri sendiri, tetapi milik masyarakat bahkan milik pemerintah. “Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran,” tegasnya.

    (cip)

  • Program MEQR Berhasil Wujudkan Pendidikan Berkualitas di Madrasah

    Program MEQR Berhasil Wujudkan Pendidikan Berkualitas di Madrasah

    loading…

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Abdul Rouf mengatakan, Program MEQR berhasil wujudkan pendidikan berkualitas di madrasah. Foto/istimewa

    JAKARTA – Kementerian Agama ( Kemenag ) menyebut Program Madrasah Education Quality Reform (MEQR) berhasil membangun sistem pendidikan yang berkualitas.

    Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Expose Capaian Hasil Proyek Reformasi Mutu Pendidikan Madrasah (REP-MEQR) di Jakarta. Acara ini dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Abdul Rouf, Direktur KSKK Madrasah, M. Sidik Sisdiyanto, Ketua PMU REP MEQR Arif Rahman, para Kasubdit di Ditjen Pendis, Kabid dan Pengelola Pendidikan Inklusi Kanwil Kemenag seluruh Indonesia.

    Rapat ini bertujuan mengevaluasi dan memaparkan hasil proyek selama empat tahun terakhir. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Abdul Rouf menekankan pentingnya forum ini untuk menilai pencapaian yang diraih serta menyusun langkah-langkah strategis ke depan.

    “Rapat ini adalah momen penting untuk menilai sejauh mana pencapaian yang telah kita raih dan menyusun langkah-langkah konkret untuk masa depan,” ujar Rouf, Rabu (4/12/2024).

    Rouf menyoroti pencapaian proyek selama empat tahun, khususnya dalam membangun sistem yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan madrasah. “Proyek ini berhasil menciptakan sistem seperti e-RKAM dan penguatan EMIS, yang menjadi dasar kuat untuk keberlanjutan mutu pendidikan madrasah,” ungkapnya.

    Tidak hanya itu, Rouf juga menyampaikan pentingnya adaptasi madrasah terhadap dinamika global. Menurutnya, Program MEQR adalah langkah strategis untuk mendorong pendidikan berkualitas tinggi. “Kita harus memastikan semua madrasah, baik negeri maupun swasta, memiliki kualitas yang setara,” ujarnya.

    Rouf juga mendorong kolaborasi antarmadrasah untuk berbagi praktik terbaik. Termasuk menekankan pentingnya pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. “Kami berkomitmen memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus,” tambahnya.

    Kemenag juga telah menyiapkan rencana anggaran untuk mendukung keberlanjutan Program Pendidikan Guru (PPG) dan pengembangan sistem ramah disabilitas. “Ini bukan akhir, tetapi awal dari komitmen kami untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah secara berkelanjutan,” tegasnya.

  • 7
                    
                        Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang
                        Nasional

    7 Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang Nasional

    Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
    Dito Ariotedjo
    mengatakan, Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang
    Desain Besar Olahraga Nasional
    (DBON) pada Rabu (4/12/2024) siang ini merupakan sebuah sejarah.
    Sebab, rapat tersebut akan dipimpin langusng oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (
    Kemenpora
    ), Jakarta, bukan di Istana Wakil Presiden.
    “Sejarah ya, jarang-jarang (rapat di Kementerian),” kata Dito kepada
    Kompas.com
    , Selasa pagi.
    Dito pun mengaku kaget saat tahu rapat tingkat menteri itu akan digelar di kantornya.
    Adapun rapat ini akan membahas perkembangan
    desain besar olahraga nasional
    .
    “Membahas
    progress
    desain besar olahraga nasional bersama kementerian dan lembaga terkait juga,” kata Dito.
    Berdasarkan undangan rapat DBON yang diperoleh, acara ini digelar di Auditorium Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga Rl pada pukul 13.30 WIB.
    Selain Menpora yang bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana, ada sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga yang turut dikirimi surat dinas rapat DBON.
    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan,  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, serta Menteri Perindustrian.
    Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Tanggapi Kasus Rudapaksa di Ponpes Bani Ma’mun Banten

    Kemenag Tanggapi Kasus Rudapaksa di Ponpes Bani Ma’mun Banten

    Kemenag Kabupaten Serang menyayangkan terjadinya tindakan rudapaksa dari KH, selaku pimpinan Ponpes Bani Ma’mun kepada tiga santriwatinya.

    Pelaku KH merudapaksa SL sebanyak tiga kali pada sekitar Juni 2023. Bahkan, korban hamil dan dipaksa untuk mengaborsi hasil hubungan gelap tersebut.

    Korban lainnya adalah SP yang dirudapaksa sebanyak empat kali pada medio 2021 hingga 2022. Kemudian ada M yang mendapat perlakuan serupa sebanyak lima kali, pada 2022 silam.

    Akibat perilaku bejat KH yang seharusnya menjadi contoh bagi santri, membuat masyarakat marah, merusak hingga membakar sejumlah bangunan di Ponpes Bani Ma’mun.

    “Kami sangat menyayangkan, harusnya jadi panutan. Untuk kegiatan normal seperti ponpes, ada pembelajaran, kitab-kitab kuning, bahkan tafsir juga dibahas, saya sangat prihatin, mudah-mudahan ini hanya oknum. Kami himbau ke para calon santri dan calon wali santri untuk berhati-hati ketika memasukkan anak ke pesantren, minimal menanyakan izin operasional,” tuturnya.

    Kementrian Agama mengklaim selalu melakukan pemantauan dan pengawasan ke pondok pesantren yang telah memiliki izin serta terdaftar. Mereka juga mengaku kerap melakukan sosialisasi ponpes yang ramah anak.

    “Yang sedang kita lancarkan yakni pesantren ramah anak, bebas bullying, di antaranya ini pencabulan, kita sering menyosialisasikan ponpes ramah anak, untuk memberikan hak-hak anak ketika berada di pesantren,” jelasnya.

  • Kemenag Anggarkan Dana Rp897 Miliar untuk Insentif Guru Non-PNS – Page 3

    Kemenag Anggarkan Dana Rp897 Miliar untuk Insentif Guru Non-PNS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menganggarkan sejumlah anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional pada 2025. Kemenag misalnya menganggarkan Rp897.157.500.000 untuk Insentif Guru Non-PNS.

    Hal ini dipaparkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat Rapat Kerja yang digelar dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024). Menurut Menag, pihaknya terus berupaya mengusahakan peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan.

    “Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan insentif guru non-PNS,” kata Menag Nasaruddin seperti dikutip dari situs resmi Kemenag, Selasa (3/12/2024).

    Selain tunjangan insentif, Kemenag pada 2025 juga sudah mengalokasikan Rp1.956.197.487.000 untuk PIP, Rp1.462.005.600.000 untuk KIP, serta Rp7.228.964.013.000 untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen non-PNS.

    Selain itu, Kemenag tahun depan juga mengalokasikan Rp11.029.264.716.000 dana BOS, Rp100.000.000.000 BOS Pesantren, Rp819.386.812.000 BOS RA/Sederajat, Rp591.582.560.000 BOPTN, dan Rp160.000.000.000 BOPTN-BH (UIII).

    Meski dengan keterbatasan anggaran, kata Menag, Kementerian Agama terus berupaya mencetak prestasi yang membanggakan di bidang pendidikan keagamaan.

    “Walaupun demikian, tetap kita menampilkan satu penampilan yang luar biasa, karena sepertinya tidak kalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Bahkan di tingkat madrasah, Insan Cendekia itu belum tertandingi sebagai urutan pertama sampai sekarang ini,” ujar Menag Nasaruddin.

     

  • Viral Beredar Kartu Nikah Palsu, Kemenag Klarifikasi Kartu Nikah Digital Format yang Resmi

    Viral Beredar Kartu Nikah Palsu, Kemenag Klarifikasi Kartu Nikah Digital Format yang Resmi

    Jakarta, Beritasatu.com – Viral di media sosial, sebuah kartu nikah palsu yang hanya menampilkan foto suami di bagian depan dengan tulisan “Kementrian Agama” (bukan “Kementerian Agama”), dan bagian belakang terdapat empat kolom untuk foto istri. 

    Ternyata, kartu tersebut bukanlah format resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan termasuk dalam kategori hoaks.

    Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa kartu nikah palsu tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kemenag. “Kartu dengan foto suami dan empat kolom foto istri itu bukan kartu resmi yang diterbitkan Kementerian Agama. Itu termasuk hoaks karena mengatasnamakan dan menggunakan logo Kemenag,” tegas Kamaruddin Amin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).

    Kamaruddin menjelaskan bahwa mulai Agustus 2021, Kemenag tidak lagi menerbitkan kartu nikah fisik. Sebagai gantinya, pasangan pengantin yang menikah akan mendapatkan kartu nikah digital. Kartu nikah digital ini menampilkan foto pasangan suami dan istri di bagian depan, lengkap dengan nama suami, nama istri, serta tanggal akad nikah. 

    Pada bagian atas kartu terdapat nama Kementerian Agama Republik Indonesia, diapit oleh gambar Garuda dan logo Kemenag.

    Selain itu, di bagian bawah kartu terdapat informasi mengenai KUA tempat menikah, nomor akta, serta barcode yang dapat dipindai untuk terhubung dengan data server Bimas Islam. Data lengkap pasangan pengantin dapat diakses melalui pemindaian barcode tersebut.

    Kamaruddin Amin menambahkan bahwa layanan kartu nikah digital ini dapat diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web). Saat ini, tercatat sudah ada lebih dari 5.800 KUA yang telah terintegrasi dengan Simkah Web dan jumlah ini terus berkembang.

    Proses untuk mendapatkan kartu nikah digital sangat mudah. Pasangan calon pengantin cukup mengisi formulir pendaftaran melalui Simkah Web di https://simkah.kemenag.go.id/. Setelah melaksanakan akad nikah, kartu nikah digital akan dikirimkan melalui email atau WhatsApp yang telah didaftarkan oleh pasangan pengantin.

    Untuk menghindari kartu nikah palsu, penting untuk dicatat. Bahwa kartu nikah digital bukan pengganti buku nikah fisik. Pasangan pengantin tetap akan menerima buku nikah secara fisik. Namun, kartu nikah digital akan diberikan melalui email atau WhatsApp. Bagi pasangan yang menginginkan kartu nikah fisik, mereka dapat mengajukan permohonan ke kepala KUA setempat, selama persediaan kartu fisik masih ada.

  • Menag Nasaruddin Umar Alokasikan Rp 897 Miliar untuk Insentif Guru Non PNS

    Menag Nasaruddin Umar Alokasikan Rp 897 Miliar untuk Insentif Guru Non PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama menganggarkan Rp897.157.500.000 untuk Insentif Guru Non PNS pada tahun 2025.

    Hal ini dipaparkan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Kerja yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

    Menurut Menag, pihaknya terus berupaya mengusahakan peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan.

    “Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan insentif guru non-PNS,” kata Menag Nasaruddin di Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Selain tunjangan insentif, Kemenag pada 2025 juga sudah mengalokasikan Rp1.956.197.487.000 untuk PIP (Program Indonesia Pintar), Rp1.462.005.600.000 untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar), Rp7.228.964.013.000 untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen Non PNS.

    Selain itu, Kemenag tahun depan juga mengalokasikan Rp11.029.264.716.000 dana BOS, Rp100.000.000.000 BOS Pesantren, Rp819.386.812.000 BOS RA/Sederajat, Rp591.582.560.000 BOPTN, dan Rp160.000.000.000 BOPTN-BH (UIII).

    Meski dengan keterbatasan anggaran, kata Menag, Kementerian Agama terus berupaya mencetak prestasi yang membanggakan di bidang pendidikan keagamaan. “Walaupun demikian, tetap kita menampilkan satu penampilan yang luar biasa, karena sepertinya tidak kalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Bahkan di tingkat madrasah, Insan Cendekia itu belum tertandingi sebagai urutan pertama sampai sekarang ini,” ujar Menag Nasaruddin.

  • PU Lelang Proyek Gereja Basilika IKN Rp 704,89 M

    PU Lelang Proyek Gereja Basilika IKN Rp 704,89 M

    Jakarta

    Kementerian Pekerjaan Umum mulai melelang proyek pembangunan gedung dan kawasan gereja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Salah satu yang termasuk di antaranya ialah Gereja Katolik Basilika.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, gejera ini menjadi tempat peribadatan selanjutnya usai pemerintah membangun Masjid Negara IKN. Adapun proyek Gereja Basilika ini telah dilelang sejak Agustus 2024 lalu.

    “Sudah dilelang. Tinggal nanti tunggu penentuan pemenang,” kata Diana, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

    Sementara itu, dikutip dari laman LPSE Kementerian PU, Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Basilika serta Gereja Inti dilelangkan dengan nilai proyek Rp 704,89 miliar. Proyek ini masuk ke dalam kategori konstruksi terintegrasi dengan sumber pendanaannya dari APBN 2024.

    Lebih lanjut berdasarkan keterangan uraian singkat proyek, tertulis bahwa telah ditetapkan koordinat dari Kompleks Peribadatan. Untuk Basilika terletak pada koordinat 116˚ 43’9,389″E; 0˚ 58’52,112″S. Sedangkan Gereja induk pada 116˚ 43’12,535″E; 0˚ 58’52,694″S.

    Lelang proyek ini telah dipublikasikan sejak 15 Agustus 2024 kemarin. Adapun saat ini total peserta tendernya telah mencapai 57 peserta. Sementara itu, penetapan pemenang dan pengumuman hasil akan dilakukan pada 4 Desember 2024. Terakhir, penandatanganan kontrak rencananya akan dilakukan pada 11 Desember 2024.

    Sebagai informasi, Kementerian Agama menyampaikan bahwa Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius merupakan yang pertama di Indonesia. Pembangunannya merupakan buah kolaborasi antara Kementerian PU, Kementerian Agama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Semua desain telah diputuskan, berikut dengan proses tender. Basilika ini mulai dibangun paling lambat Oktober 2024 dan ditargetkan pada Maret 2025, bangunan seluas sekitar 11.998 meter persegi bisa dirampungkan,” Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI Suparman, Selasa (30/7/2024) dikutip dari Antara.

    Pemilihan Santo Fransiskus Xaverius, kata Suparman, sebagai santo pelindung basilika memiliki makna penting. Sebagai misionaris yang membawa agama Kristen ke Asia, termasuk Indonesia, Santo Fransiskus Xaverius dipandang sebagai sosok pemersatu.

    Sementara itu, Uskup Agung Samarinda Monsegneur (Mgr) Yustinus Harjosusanto menjelaskan bahwa basilika adalah jenis gereja khusus yang memerlukan persetujuan Paus.

    “Basilika ini akan menjadi tempat untuk acara-acara khusus dalam Gereja, dan bahkan mungkin dikunjungi oleh Paus,” katanya.

    (shc/rrd)