Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Anggota DPR Minta Menag Tegaskan Kemenag Bukan Tempat Cari ‘Proyek’

    Anggota DPR Minta Menag Tegaskan Kemenag Bukan Tempat Cari ‘Proyek’

    Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) bukan tempat bagi seseorang untuk mencari ‘proyek’ atau keuntungan pribadi. Sebelumnya, Maman mengapresiasi sikap tegas Menag terkait gratifikasi.

  • Menag Nasaruddin Umar: Tak Boleh Ada Sekolah yang Menolak Pelajar Berkebutuhan Khusus

    Menag Nasaruddin Umar: Tak Boleh Ada Sekolah yang Menolak Pelajar Berkebutuhan Khusus

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak boleh ada sekolah yang menolak pelajar berkebutuhan khusus. Hal ini ia sampaikan dalam acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Rabu (4/12/2024).

    “Kita harus memastikan tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kesempatan pendidikan harus merata bagi semua,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

    Menag Nasaruddin Umar menambahkan Kemenag berkomitmen penuh untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh pelajar, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Upaya ini meliputi alokasi anggaran khusus dan pengawasan terhadap penerimaan siswa berkebutuhan khusus di lembaga pendidikan.

    “Kami berupaya memastikan tidak ada yang tertinggal hanya karena mereka memiliki kebutuhan khusus. Jika ada penolakan, orang tua dapat mendaftarkan anaknya ke Madrasah. Kami sudah berkomitmen menyediakan pendidikan inklusif di Madrasah,” jelas Nasaruddin.

    Ia juga menekankan bahwa regulasi terkait larangan penolakan harus dipatuhi.

    “Bagi orang tua yang mengalami penolakan, jangan ragu. Datanglah ke Madrasah, kami akan menampung dan mendukung pendidikan anak-anak Anda,” tutupnya.

    Kemenag terus mengupayakan pemerataan pendidikan inklusi melalui berbagai program, termasuk pelatihan untuk guru dan peningkatan fasilitas di Madrasah.

  • Miftah Maulana Hina Penjual Es Teh, DPR Usul Pendakwah Disertifikasi Nasional 5 Desember 2024

    Miftah Maulana Hina Penjual Es Teh, DPR Usul Pendakwah Disertifikasi Nasional 5 Desember 2024

    Miftah Maulana Hina Penjual Es Teh, DPR Usul Pendakwah Disertifikasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ucapan dai kondang
    Miftah Maulana Habiburrahman
    yang dinilai melecehkan seorang penjual es teh memicu gelombang kritik dari masyarakat.
    Video yang viral di berbagai platform media sosial, termasuk Instagram dan X, menampilkan pernyataan Miftah, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, mendapat reaksi keras karena dianggap tidak mencerminkan sosok pendakwah.
    Gelombang kritik itu mendorong Anggota Komisi VIII DPR RI,
    Maman Imanulhaq
    , menyerukan perlunya sertifikasi bagi para juru dakwah oleh Kementerian Agama (Kemenag).
    Menurut Maman, sertifikasi dapat memastikan para pendakwah memiliki kapasitas memadai dalam menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakat.
    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .

    Maman menilai kasus ini sebagai pelajaran penting bagi semua pihak, terutama pendakwah, untuk menjaga etika dalam berbicara di depan publik.
    Pendakwah, menurutnya, seharusnya menjadi teladan dengan menguasai sumber nilai keagamaan, baik Al-Quran, hadis, maupun referensi lainnya.
    Ia juga menekankan pentingnya memilih tema ceramah yang relevan dengan ajaran agama. Ceramah, menurut Maman, tidak boleh berisi bahasa kasar atau candaan yang merendahkan pihak lain.
    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan,” ujar Maman.
    Respons masyarakat terhadap pernyataan Miftah menggambarkan harapan publik terhadap ceramah yang menyejukkan. Maman mengingatkan, pengawasan tidak hanya menjadi tugas Kementerian Agama, tetapi juga masyarakat.
    Ia menyebut pentingnya kontrol terhadap pendakwah yang melanggar etika atau norma publik. Teguran hingga sanksi diperlukan agar hal serupa tidak terjadi lagi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Minta Unit Percetakan Al-Qur’an di Ciawi Bogor Bisa Cetak Kitab Suci Agama Lain – Page 3

    Menag Minta Unit Percetakan Al-Qur’an di Ciawi Bogor Bisa Cetak Kitab Suci Agama Lain – Page 3

    Menag juga menyoroti perbedaan signifikan antara mushaf fisik dan Al-Qur’an digital. “Mushaf fisik memiliki kesakralan yang tidak tergantikan. Mushaf tidak pernah masuk ke tempat yang tidak suci, seperti toilet, dan membacanya membutuhkan wudu. Sedangkan Al-Qur’an digital, meskipun ada di dalam ponsel, dapat masuk ke tempat-tempat seperti itu,” tuturnya.

    Nasaruddin berharap Gedung PLKI UPQ dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan literasi keagamaan di Indonesia, sekaligus mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam melayani umat lintas agama.

    Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa pembangunan Gedung PLKI UPQ ini merupakan hasil dari perencanaan yang dimulai sejak tahun 2020. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2023 dan selesai dalam waktu dua tahun dengan total anggaran sebesar Rp239 miliar.

    “Alhamdulillah, kini kapasitas cetak meningkat signifikan dari 250 ribu menjadi 1 juta mushaf Al-Qur’an per tahun,” ungkap Kamaruddin.

    Kamaruddin menambahkan, Gedung PLKI UPQ Kemenag dirancang sebagai ikon wisata religi dengan fasilitas modern, seperti ruang diskusi, seminar, galeri mushaf, dan mini teater digital yang sangat canggih.

    “UPQ ini tidak hanya menjadi percetakan Al-Quran, tetapi juga pusat literasi keagamaan Islam. Dengan konsep GLAM (Gallery, Library, Archive, Museum), bangunan modern ini menjadi ikon wisata religi dan peradaban Islam di Indonesia,” ujar Kamaruddin.

     

  • Hari Disabilitas 2024, Kemenag Telah Realisasikan Seribu Madrasah Inklusi – Page 3

    Hari Disabilitas 2024, Kemenag Telah Realisasikan Seribu Madrasah Inklusi – Page 3

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad mengungkapkan, pihaknya terus meningkatkan jumlah madrasah disabel untuk memastikan negara hadir mendampingi anak-anak bangsa yang berkebutuhan khusus.

    Rokhmad mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 55 ribu madrasah di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 jumlah madrasah disabel masih 77 unit, dan tahun ini telah jauh meningkat menjadi 1000 unit, dengan jumlah siswa disabel sekitar 50 ribu.

    Sebanyak seribu madrasah inklusi tersebut adalah madrasah biasa yang sudah ditingkatkan fasilitasnya menjadi ramah disabel. Penambahan fasilitas tersebut di antaranya seperti kursi roda, ramp way, guiding block, literasi braille, komputer khusus dan berbagai aplikasi disable. Investasi untuk fasititas tersebut tidak murah.

    “Kami akan terus berupaya agar madrasah menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang anak-anak istimewa, tempat mereka merasa diterima, dihargai, dan diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing,” ujarnya.

    Hal ini, lanjut Abu Rokhmad, menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo dalam hal kesetaraan pendidikan.

  • Buntut Gus Miftah Olok Tukang Es Teh, Legislator Usul Pendakwah Disertifikasi

    Buntut Gus Miftah Olok Tukang Es Teh, Legislator Usul Pendakwah Disertifikasi

    Jakarta –

    Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyoroti viralnya pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh. Maman meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia agar materi dakwah tidak keluar dari nilai keagamaan.

    “Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es oleh juru dakwah itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman Imanulhaq, dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024).

    Maman mengatakan seorang juru dakwah harus menguasai sumber-sumber nilai keagamaan baik itu Quran, Hadist dan juga sumber-sumber klasik. Ia menyebut pendakwah juga dianjurkan memiliki tema-tema pokok keagamaan dalam setiap sumber ceramah. Ia menekankan tidak boleh ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.

    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama, misalnya soal kesederhanaam atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama,” ucap Maman.

    Maman meminta Kemenag dan masyarakat untuk menjadi pengawas apabila ada juru dakwah yang melanggar aturan. Jika juru dakwah tersebut melakukan pelanggaran, kata Maman, maka perlu ada surat teguran hingga sanksi.

    “Perlu ada kontrol yang baik dari masyarakat itu sendiri, termasuk juga dari Kementerian Agama di daerah terkait dan teguran bagi yang melanggar etika, melanggar tata kesopanan publik, dan melanggar keadaban publik,” paparnya.

    “Kita berharap agama yang luhur tidak dinodai oleh cara dakwah yang bertolak belakang dari nilai ajaran agama itu,” tutur Maman.

    (eva/ygs)

  • Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025

    Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025

    Sumber foto: Antara

    Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 23:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 demi mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025.

    “Komnas Haji menyalahkan Komisi VIII tidak mengesahkan tentang (biaya) penyelenggaraan Haji 2025 padahal usulan enggak ada,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Rapat Kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).

    Marwan berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan BPH segera membahas mengenai BPIH 2025.

    “Kami menunggu usulan pemerintah (tentang) BPIH, sampai sekarang kami belum mendapatkan permintaan untuk dibahas di Komisi VIII, kecuali yang dulu. Yang dulu itu, kami tidak setuju karena tidak menyebut badan (BPH). Kami berharap segera berunding, segera bermufakat, usulkan lagi,” ujar dia menjelaskan.

    Apabila usulan itu telah ada, Marwan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR agar Komisi VIII DPR tetap dapat menyelenggarakan rapat untuk membahas usulan BPIH 2025 itu di tengah reses yang dijadwalkan berlangsung mulai 6 Desember 2024.

    “Kami sudah meminta izin kepada pimpinan DPR untuk bersidang di masa reses, itu saking seriusnya kami,” ujar Marwan.

    Sebelumnya pada Senin (2/12) Kementerian Agama telah menyampaikan saat ini masih menunggu undangan dari Komisi VIII DPR RI untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi seiring dengan waktu yang semakin mepet.

    “Ya kita tunggu DPR. Karena kita menunggu waktunya. Kan, kita tidak bisa menentukan sepihak, ya, kan. Harus ada rapat kerja dengan DPR,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Penyelenggaraan ibadah haji 2025 tinggal beberapa bulan lagi. Apabila merujuk pada rencana yang telah disusun Kementerian Agama (Kemenag), pada 2 Mei 2025 merupakan penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci.

    Artinya, jika menghitung dari mulai hari ini hanya tinggal lima bulan lagi. Namun sampai saat ini Komisi VIII DPR RI belum menyepakati dan menetapkan besaran biaya haji serta terkait dengan berbagai persiapan teknis lainnya, termasuk besaran kuota jamaah.

    Menurut Menag, pihaknya sudah siap untuk menggelar pembahasan. Apabila Komisi VIII DPR RI mengundang Kementerian Agama untuk menggelar rapat kerja, Kemenag akan langsung memulai.

    “Jadi kami siap. Begitu DPR oke, kita langsung mulai,” kata Nasaruddin.

    Sumber : Antara

  • Juru Dakwah Perlu Disertifikasi, Jangan Ada Lagi Penceramah tak Beradab seperti Gus Miftah

    Juru Dakwah Perlu Disertifikasi, Jangan Ada Lagi Penceramah tak Beradab seperti Gus Miftah

    GELORA.CO – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menyoroti kasus Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang merendahkan penjual es teh. Menurutnya, Kementerian Agama (Kemenag) harus melakukan sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia agar materi dakwah tidak keluar dari nilai keagamaan.

    “Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es oleh juru dakwah itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut, Maman menilai perlu adanya pelatihan bagi juru dakwah sebelum mendapatkan sertifikasi dari Kemenag. Hal itu dilakukan agar mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    “Kita berharap agama yang luhur tidak dinodai oleh cara dakwah yang bertolak belakang dari nilai ajaran agama itu,” ujarnya.

    Maman menilai tindakan Gus Miftah dianggap bukanlah cerminan dari seorang juru dakwah. Di matanya, juru dakwah adalah orang, yang paling tidak, menguasai sumber-sumber nilai keagamaan baik itu Quran, Hadist dan juga sumber-sumber klasik.

    Sementara Gus Miftah tidak mencerminak ciri-ciri itu, lantaran saat berdakwan ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.

    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama, misalnya soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama,” ucapnya.

    Sebelumnya, insiden yang melibatkan pedagang es teh bernama Sunhaji sempat menjadi viral. Dalam acara Magelang Bersholawat akhir November lalu, Gus Miftah menuai kritik karena dianggap melecehkan Sunhaji.

    Dalam video yang beredar di media sosial, Gus Miftah awalnya memanggil pedagang es tersebut dan bertanya, “Es tehmu isih akeh nggak? (Es tehmu masih banyak nggak?)”

    Namun, tanpa menunggu jawaban, ia langsung melontarkan ucapan yang dianggap kasar.

    “Ya sana jual, goblok,” katanya sambil tertawa. Kamera kemudian menyorot pedagang es itu yang tampak menghela napas panjang.

    “Jual dulu, nanti kalau belum laku ya sudah. Takdir,” imbuh Gus Miftah sembari tertawa.

  • Pemkot Kediri Komitmen Hadirkan Ruang Ekspresi untuk Penyandang Disabilitas

    Pemkot Kediri Komitmen Hadirkan Ruang Ekspresi untuk Penyandang Disabilitas

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Gebyar Inklusi Hebat, Rabu (4/12/2024) di Halaman Dinas Pendidikan. Acara ini untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024.

    “Saya merasa bangga dapat bertemu dengan anak-anak hebat Kota Kediri. Saya melihat semangat yang terpancar dari wajah mereka begitu tulus dan indah. Saya rasa hal ini turut menginspirasi kita semua untuk betul-betul menikmati dan terus memberikan yang terbaik,” ujarnya.

    Zanariah mengatakan peringatan Hari Disabilitas Internasional ini bukan hanya sekedar seremonial. Tetapi merupakan momentum untuk terus berupaya mewujudkan pendidikan inklusif di Kota Kediri. Sejalan dengan tema tahun ini, Menggali Potensi Meraih Prestasi, Pemkot Kediri terus berkomitmen menghadirkan ruang berekspresi dan kesempatan yang sama untuk mengeksplorasi bakat serta potensi anak-anak hebat ini. Penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama dan luas untuk mendapat pendidikan yang layak. Serta kesempatan yang luas untuk berprestasi.

    “Untuk itu Gebyar Inklusi Hebat ini menjadi bentuk nyata dari komitmen kita. Untuk menciptakan Kota Kediri yang inklusif. Semua warga tanpa kecuali berhak untuk belajar, berprestasi dan berkontribusi dalam masyarakat,” tuturnya

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan anak-anak ini telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Teruslah berkarya dan berinovasi. Jangan menyerah pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Ada banyak tokoh disabilitas yang telah menginspirasi dunia. Seperti, Stephen Hawking seorang fisikawan teoretis yang menderita penyakit sistem saraf atau lou gehrig, lalu ada Stevie Wonder seorang musisi legendaris yang tunanetra sejak lahir.

    “Saya yakin di Kota Kediri ini tidak pernah kekurangan generasi hebat. Salah satu buktinya baru-baru ini Kota Kediri berhasil meraih peringkat pertama dalam PEPARPEDA II Jatim 2024. Dengan perolehan 9 emas, 5 perak, dan 1 perunggu,” jelasnya.

    Dalam kesempatan ini, Zanariah mengajak seluruh masyarakat dan kepada seluruh jajaran pendidikan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak-anak hebat ini. Pendidikan inklusi bukan hanya sekedar menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas dengan anak-anak lainnya.

    Pendidikan inklusi adalah tentang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dimana setiap anak merasa dihargai, diterima, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan pendidikan inklusi tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan saling menghormati kepada semua anak.

    “Kita ingin anak-anak Kota Kediri tumbuh menjadi generasi yang inklusif, mampu menerima perbedaan dan bekerjasama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Mari kita terus berupaya keras agar Kota Kediri menjadi rumah yang semakin ramah, semakin nyaman, sebagai rumah harapan anak-anak hebat ini. Teruslah berkarya meniti jalan kemajuan dan meraih prestasi,” ajaknya.

    Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga menyarahkan tali asih kepada 170 anak. Lalu juga meninjau stand-stand pameran hasil karya anak hebat. Serta menyerahkan gunungan wayang kepada dalang cilik. Turut hadir, Kepala BBGP Jatim Abu Khair, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika.

    Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Roni Yusianto, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Kantor Kemenag Ahmad Zamroni, Ketua YLPA Kota Kediri Heri, Lurah Bandar Lor Wasis, Dewan Pendidikan, Tim ULD, seluruh pengawas dan penilik sekolah, Kepala Sekolah, Ketua MKKS dan K3S, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Kemenag Komitmen Hadirkan Madrasah Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus

    Kemenag Komitmen Hadirkan Madrasah Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen mendukung pendidikan inklusi dengan meresmikan lebih dari 1.000 madrasah inklusi di seluruh Indonesia. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan hal itu saat memperingati Hari Disabilitas Internasional.

    Kegiatan tersebut mengusung tema “Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Menag Nasaruddin Umar menyampaikan rasa bangganya terkait langkah Kemenag dalam mengembangkan program pendidikan inklusif di madrasah.

    “Madrasah inklusi adalah bagian dari upaya kita memastikan setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan hak pendidikan yang setara. Siapa pun yang mencintai mereka akan dirahmati Tuhan,” ujarnya di Hotel Redtop, Jakarta, Rabu (4/11/2024).

    Sementara itu, Helmi Halimatul Udhmah, sebagai Bunda Inklusi, menyatakan regulasi yang diterbitkan Kemenag memastikan madrasah menerima peserta didik dengan berbagai kondisi, termasuk disabilitas.

    “Hampir 50.000 siswa disabilitas telah terdaftar di madrasah. Ini adalah langkah awal yang penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil,” ungkapnya terkait madrasah inkusi.

    Helmi juga menegaskan pemberian kesempatan belajar yang sama kepada anak-anak berkebutuhan khusus adalah kewajiban moral dan sosial. Dia mengaku, mengabaikan mereka adalah tindakan yang zalim.

    “Mereka juga berhak meraih prestasi dan memberikan kontribusi bagi bangsa, sebagaimana tokoh-tokoh inspiratif seperti Gus Dur dan Albert Einstein,” tambah Helmi.

    Sementara itu, Direkur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Abu Rokhmad juga mengajak seluruh pihak untuk merumuskan langkah strategis guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah.

    “Lebih dari 1.000 madrasah inklusi telah kita buka. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan pendidikan inklusif menjadi prioritas guna mendukung kesetaraan,” ujarnya.