Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Kemenag: Organisasi Keagamaan Budha KCBI Berperan Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Kemenag: Organisasi Keagamaan Budha KCBI Berperan Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Kemenag: Organisasi Keagamaan Budha KCBI Berperan Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Supriyadi, mendorong organisasi keagamaan Budha membantu menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis. 

    Dirinya mendukung langkah Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) yang menjadi organisasi keagamaan Buddha pertama mendukung penuh program nasional Makan Bergizi Gratis. 

    “KCBI telah menunjukkan kepeloporan yang luar biasa dengan tidak hanya memperhatikan aspek akademis, spiritual namun yang tidak kalah pentingnya aspek fisik jasmani sebagaimana semboyan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” ujar Supriyadi melalui keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

    Dukungan KCBI ini melalui kegiatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Sosialisasi Bullying dan Perlindungan Anak di SDN 3 Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat pada hari Jumat 6 Desember 2024.

    “Ini adalah contoh nyata bagaimana organisasi keagamaan Buddha turut berkontribusi dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujar Supriyadi. 

    Ketua Harian DPP KCBI Eric Fernando, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi KCBI dengan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan anak-anak Indonesia. 

    “Kami percaya bahwa pemenuhan gizi anak merupakan investasi jangka panjang. Dukungan kami terhadap program pemerintah ini adalah bagian dari komitmen KCBI untuk turut membangun Indonesia Emas 2045,” kata Eric.

    Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Cianjur  Gan Gan Gunawan Raharja, juga memuji langkah KCBI dalam kegiatan ini. 

    Menurutnya, program ini adalah langkah strategis untuk mendukung perlindungan anak. 

    “Dengan memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan edukasi tentang anti-bullying, kita dapat membentuk anak-anak yang sehat secara fisik dan mental. Kami berharap program seperti ini dapat direplikasi di daerah lain,” kata Gan Gan.

    Ketua Wanita WALUBI DKI Jakarta Ibu Carren Chaterina, S.H., M.H., mengatakan KCBI juga mengedukasi anak-anak tentang pentingnya saling menghormati dan melawan bullying. 

    “Ini adalah pendekatan yang sangat holistik dan kami siap bermitra dengan berbagai lembaga untuk terus membangun Kecamatan Sukaluyu dan Kabupaten Cianjur semakin terdepan,” ujarnya.

    Dengan dukungan dari berbagai pihak, kegiatan ini menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk menciptakan masa depan generasi muda yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.

  • Respons Prabowo Atas Mundurnya Miftah, Sebut Ksatria dan Cari Pengganti

    Respons Prabowo Atas Mundurnya Miftah, Sebut Ksatria dan Cari Pengganti

    Respons Prabowo Atas Mundurnya Miftah, Sebut Ksatria dan Cari Pengganti
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto menanggapi keputusan
    Miftah Maulana
    Habiburrahman mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Merah Putih.
    Menurut Prabowo, Miftah menunjukkan sikap ksatria karena menyadari kesalahannya dan berani mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.
    “Ya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri,” kata Prabowo di Istana, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
    “Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria. Beliau sadar beliau salah ucap. Beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri,” ujarnya melanjutkan.
    Prabowo juga mengatakan bahwa memahami tindakan Miftah terhadap pedagang es tersebut terjadi karena selama ini bergaul dengan kelas bawah.
    “Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah, mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat hina,” katanya.
    Untuk itu, Prabowo menghargai keputusan bertanggung jawab yang diambil Miftah Maulana dengan mengundurkan diri
    “Tapi terlepas mungkin ya salah lah, salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab. Beliau mengundurkan diri. Saya kira itu jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mengundurkan diri. Jadi kita hargai. Beliau sendiri sadar bahwa dia salah,” ujar Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo menyebut, bakal mencari pengganti Miftah Maulana untuk mengisi posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
    “Nanti kita cari ya, nanti kita cari (pengganti Miftah),” kata Prabowo.
    Selain itu, Prabowo menyebut, pemerintah akan meminta pendapat majelis ulama hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk usulan sertifikasi bagi pendakwah dari Kementerian Agama (Kemenag).
    “Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukkan ya, majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka,” ujar Prabowo.
    Diketahui, semua berawal dari viralnya potongan video yang memperlihatkan Miftah tengah mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah acara keagamaan.
    ”
    Es tehmu jik akeh ora
    ? (Es tehmu masih banyak enggak?) Masih?
    Yo kono didol, g*bl*k
    (ya, sana dijual).
    Dolen dhisik, engko nek durung payu yo wis
    , takdir (jual dulu, nanti kalau belum laku ya sudah, takdir),” kata Miftah dalam potongan video viral tersebut.
    Perlakuan Miftah itu lantas menuai kritik hingga hujatan dari warganet. Bahkan, muncul sejumlah petisi yang meminta Miftah mundur atau dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden.
    Padahal, Miftah diketahui telah menemui langsung pedagang es teh yang bernama Sunhaji tersebut untuk meminta maaf.
    Hingga akhirnya, Miftah Maulana memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Meah Putih.
    “Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat.
    Miftah Maulana menegaskan bahwa keputusan mundur itu diambil tanpa desakan dari pihak manapun. Melainkan, didasarkan atas rasa cinta, hormat dan tanggung jawabnya kepada Presiden Prabowo Subianto serta kepada bangsa dan negara.
    “Keputusan ini saya ambil atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” ujar Miftah.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Terima Usulan DPR untuk Sertifikasi Juru Dakwah

    Prabowo Terima Usulan DPR untuk Sertifikasi Juru Dakwah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku terbuka dengan segala masukan, termasuk adanya usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seputer serfitikasi juru dakwah.

    Dia menilai bahwa imbas kasus Miftah Maulana Habiburrahman yang viral usai mengolok-olok pedagang es teh di sebuah tabligh akbar memang akan memberikan banyak pandangan.

    “Ya, nanti kami lihat, kalangan yang mengerti masalah ini semua, mungkin mereka akan kasih masukan. Baik, majelis ulama, kalangan dari ormas keagamaan nanti kami minta pendapat mereka,” tanda Prabowo di Halaman Istana Kepresidenan, Jumat (6/12/2024).

    Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI turut menyoroti kasus Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang merendahkan penjual es teh.

    Lembaga legislatif itu mendorong agar Kementerian Agama (Kemenag) harus melakukan sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia agar materi dakwah tidak keluar dari nilai keagamaan.

    Urgensi adanya pelatihan bagi juru dakwah sebelum mendapatkan sertifikasi dari Kemenag agar setiap pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    Sekadar informasi, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah resmi menjadi pejabat pertama yang mengundurkan diri setelah 45 hari menjabat dari kabinet Presiden Prabowo Subianto atau 100 hari pertama masa pemerintahannya.

    Gus Miftah resmi dilantik sebagai pejabat di pemerintahan Prabowo pada Selasa, 22 Oktober 2024. Gus Miftah mengemban tugas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI tahun 2024-2029, yang ditetapkan di Jakarta 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, pada Jumat hari ini (6/12/2024) Gus Miftah memutuskan untuk mengundurkan diri.

  • Penerimaan Mahasiswa Baru di 58 PTKIN Dibuka Serentak, Simak Jadwalnya

    Penerimaan Mahasiswa Baru di 58 PTKIN Dibuka Serentak, Simak Jadwalnya

    ERA.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 2025.  Launching PMB PTKIN 2025 bertema “Change the World” dilaksanakan di Kampus Jakabaring UIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan. 

    Menteri Agama menekankan PMB PTKIN ini perlu dimaknai sebagai alat untuk melihat transformasi psikologi, transformasi kesadaran dan transformasi tingkat kematangan psikologis anak-anak muda. Untuk itu, Menag Nasaruddin meminta para pimpinan PTKIN menjadikan PMB sebagai bagian transformasi psikologi anak.

    “Jadikan PMB ini sebagai alat untuk mengukur seberapa besar pengaruh lembaga pendidikan ini terhadap transformasi psikologi anak,” ajak Menteri Agama Nasaruddin Umar di Palembang, Selasa (3/12/2024). 

    Sesuai tema kegiatan peluncuran “Change the World”, Menag mengatakan pentingnya menempatkan PMB PTKIN sebagai jalan mengubah dunia dengan melakukan inovasi di sektor pendidikan. PTKIN perlu terus melakukan inovasi dengan menghadirkan program studi yang selaras dengan perkembangan zaman.

    Perguruan tinggi juga perlu berani melakukan evaluasi guna meningkatkan pendidikan tinggi berkualitas. “Jika institusi ini ingin mengubah dunia, mulailah dari diri sendiri. Harus berani berpikir berbeda, memberikan berbagai inovasi dan berani melakukan evaluasi,” ujarnya.

    Direktur Jenderal Pendidikan Islam Abu Rokhmad menambahkan bahwa PMB PTKIN merupakan langkah strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di berbagai aspek. “Kami harus bergegas lebih awal, bergerak lebih cepat untuk meresmikan PMB PTKIN tahun 2025 ini, karena persaingan antar kampus sungguh luar biasa ketatnya,” tegas Abu Rokhmad.

    Jadwal PMB PTKIN 2025

    Ketua Panitia PMB PTKIN sekaligus Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Nyayu Khodijah mengungkapkan jika seleksi nasional di tahun 2025 akan dilakukan melalui dua pola utama, yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).

    “Tema yang diangkat pada PMB PTKIN tahun 2025 yaitu change the world ini sangat relevan dengan perubahan dunia yang begitu cepat. Melalui PMB PTKIN 2025 ini, kami mengajak para mahasiswa PTKIN untuk mengubah dunia,” jelas Rektor Nyayu.

    Untuk perguruan tinggi pelaksana sendiri, menurut Nyayu, tak kurang dari 58 PTKIN dan 1 PTN di seluruh Indonesia akan melaksanakan proses seleksi dengan menawarkan berbagai program studi. “Kuota penerimaan SPAN-PTKIN akan menampung 74.337 orang, sementara UM-PTKIN menyediakan kuota 91.557 orang,” katanya.

    “Selain itu, terdapat jalur tambahan berupa PMB Mandiri di masing-masing perguruan tinggi yang memberikan kesempatan lebih luas kepada calon mahasiswa,” tambahnya.

    Proses pendaftaran melalui jalur SPAN-PTKIN akan dimulai pada tanggal 06 Januari 2025 dan berakhir pada 25 Januari 2025. Sementara itu, pendaftaran melalui jalur UM-PTKIN akan dibuka mulai tanggal 22 April 2025 hingga 28 Mei 2025. Informasi lebih lanjut tentang PMB PTKIN Tahun 2025 dapat diakses melalui laman resmi di www.ptkin.ac.id.

    Selain Menteri Agama, Dirjen Pendis, dan Ketua Panitia PMB PTKIN, kegiatan peluncuran PMB PTKIN dihadiri sejumlah pejabat seperti Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi, Tenaga Ahli Muhammad Ainul Yaqin, Ketua Forum PTKIN beserta jajarannya, Panitia PMB PTKIN 2025, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumsel, serta siswa dan siswi MAN, SMA di Sumatera Selatan, Pondok Pesantren, dan mahasiswa asing UIN Raden Fatah Palembang.

  • Isi Pembukaan HAB Kemenag ke-79, UIN Saizu Adakan Senam Massal dan Bersih Lingkungan Kampus

    Isi Pembukaan HAB Kemenag ke-79, UIN Saizu Adakan Senam Massal dan Bersih Lingkungan Kampus

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO — Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto mengikuti Senam Kesegaran Jasmani dan Kerja Bakti Bersih Lingkungan Kampus, Jumat (6/12/2024).

     Kegiatan diikuti ratusan pegawai baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dan siswa magang.

    Rektor UIN Saizu Purwokerto, Prof. Ridwan menyebutkan, kegiatan digelar dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama ke-79.

    Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2024 serta Surat Edaran Rektor UIN Saizu Nomor: B-3948/Un.19/R/KP.07/12/2024.  

    Rangkaian kegiatan diawali dengan Senam Kesegaran Jasmani mulai Pukul 07.00-08.00 WIB di Halaman Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK).

    Ratusan tenaga pendidik dan kependidikan UIN Saizu Purwoketo mengikuti senam massal untuk meningkatkan kesehatan jasmani.

    Ini sekaligus menjalin kebersamaan antarpegawai. Selain itu, jajaran sivitas akademika juga melakukan kerja bakti bersih lingkungan, lebih khusus di masing-masing unitnya. “Untuk bersih-bersih dilaksanakan di unit kerja masing-masing,” ujarnya.

    Para peserta melakukan bersih-bersih lingkungan kampus dengan tujuan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan mendukung ekosistem kampus yang bersih.

    Seluruh peserta antusias mengikuti jalannya kegiatan spesial ini, guna menambah semangat kebersamaan dan identitas kampus.  

    Prof. Ridwan menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya untuk memperingati HAB ke-79, tetapi juga sebagai bentuk komitmen Kampus Hijau UIN Saizu Purwokerto terhadap kebersihan lingkungan kampus dan gaya hidup sehat. Harapannya budaya sehat dan bersih itu terus dilakukan.

    Rektor UIN Saizu Purwokerto juga berharap, kegiatan ini menjadi inspirasi untuk memperkuat semangat gotong royong di lingkungan kampus.

    “Senam pagi dan kerja bakti ini bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga momentum mempererat kebersamaan di antara seluruh Sivitas Akademika UIN Saizu,” harapnya.  

    Kegiatan ini disambut antusias oleh para tenaga pendidik dan kependidikan. Kolaborasi antara berbagai unit dalam membersihkan lingkungan menunjukkan semangat sinergi di kampus.

    Dengan semangat Hari Amal Bhakti, UIN Saizu Purwokerto berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai yang diusung Kementerian Agama.

  • Pendaftaran Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Berakhir Hari Ini, Cek 8 Formasinya!

    Pendaftaran Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Berakhir Hari Ini, Cek 8 Formasinya!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) membuka pendaftaran seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat Pusat 1446 H/2025 M. Pendaftaran seleksi dibuka dari 29 November – 6 Desember 2024.

    Pendaftaran seleksi PPIH pusat dilakukan secara online. Calon peserta dapat mengakses link pendaftaran seleksi petugas haji melalui tautan: https://haji.kemenag.go.id/petugas

    “Batas akhir submit dokumen pendaftaran pada 6 Desember 2024, pukul 23.59 WIB,” terang Direktur Bina Haji pada Ditjen PHU Arsad Hidayat dalam keterangannya.

    Adapun seleksi PPIH Pusat dilakukan dalam bentu Computer Asested Test (CAT) dan Wawancara. Tahap ini dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2024 di Asrama Haji Pondok Gede. Hasil seleksi rencananya akan diumumkan pada 24 Desember 2024.

    Terdapat delapan formasi layanan yang dibuka, yaitu: Layanan Akomodasi; Layanan Konsumsi; Layanan Transportasi; Layanan Bimbingan Ibadah; Layanan Pelindungan Jemaah; Layanan PKPPJH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji); Layanan Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas; dan Layanan MCH (Media Center Haji). (Pram/fajar)

  • Buntut Hinaan Miftah, PKB Minta Kemenag Perketat Langkah Pendakwah untuk Ceramah

    Buntut Hinaan Miftah, PKB Minta Kemenag Perketat Langkah Pendakwah untuk Ceramah

    ERA.id – Politisi PKB sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta Kementerian Agama melakukan sertifikasi pendakwah agar yang berceramah berkapasitas menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut dia sampaikan guna menanggapi video viral yang memuat ucapan dai kondang sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana atau Gus Miftah.

    Dalam video itu, terdapat ucapan Gus Miftah yang dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Bahkan, di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Menurut Maman, kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk menjaga perkataan di hadapan publik. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pendakwah seharusnya merupakan orang yang paling tidak menguasai sumber-sumber nilai keagamaan, baik itu dari Al Quran, hadis, maupun sumber-sumber klasik.

    Maman menambahkan ulama juga dianjurkan untuk memiliki tema-tema pokok keagamaan dalam setiap sumber ceramah. Ia menekankan tidak boleh ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.

    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama,” ujarnya.

    Maman juga meminta Kemenag dan masyarakat untuk menjadi pengawas apabila ada juru dakwah yang melanggar aturan. Jika pendakwah tersebut melakukan pelanggaran, menurut dia, perlu ada surat teguran hingga sanksi.

    “Perlu ada kontrol yang baik dari masyarakat itu sendiri, termasuk juga dari Kementerian Agama di daerah terkait dan teguran bagi yang melanggar etika, melanggar tata kesopanan publik, dan melanggar keadaban publik,” kata dia.

  • Duh! Menag Nasaruddin Singgung Gratifikasi Memaafkan Dosa, Benar Terjadi dalam Kemenag?

    Duh! Menag Nasaruddin Singgung Gratifikasi Memaafkan Dosa, Benar Terjadi dalam Kemenag?

    ERA.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan kalau Kementerian Agama (Kemenag) bukan tempat mencari ‘proyek’ atau keuntungan pribadi.

    “Tegaskan bahwa Kementerian Agama ini bukan tempat nyari proyek, tetapi betul-betul melaksanakan seluruh program,” kata Maman dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu kemarin.

    Sebelumnya dalam rapat dengan agenda pembahasan realokasi anggaran itu, Maman mengapresiasi ketegasan Menteri Agama Nasaruddin dalam melarang jajarannya menerima gratifikasi.

    Meskipun begitu, Maman menilai penting pula bagi Menag untuk menekankan Kementerian Agama bukan tempat bagi seseorang untuk mencari keuntungan pribadi.

    Maman menginginkan Kementerian Agama benar-benar dikelola dengan integritas dan fokus pada pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi.

    Sebelumnya pada Selasa (2/12), Nasaruddin mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan gratifikasi atau menerima sesuatu yang tidak wajar.

    “Gratifikasi barang seperti hadiah ulang tahun, hadiah Lebaran yang melampaui batas yang wajar. Kemudian, ada janji promosi jabatan. Kemudian termasuk gratifikasi memaafkan dosa. Gratifikasi ketika anak bosnya diberikan beasiswa atau anak pimpinan diberikan beasiswa, termasuk diberikan tiket keluarganya ke pusat-pusat rekreasi,” kata dia.

    Dia juga meminta setiap pembayaran apapun yang ada di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) harus menggunakan pembayaran nontunai sebagai upaya mencegah praktik korupsi. “Tidak boleh ada lagi uang cash beredar di Kemenag,” ujarnya.

    Nasaruddin ingin apa yang dilakukan oleh Kemenag menjadi teladan bagi kementerian, lembaga, atau institusi lainnya dalam hal pemberantasan korupsi.

    Apalagi Kemenag merupakan kementerian yang membidangi urusan agama, sehingga korupsi adalah hal yang haram dan tak patut ada.

    “Saya akan bangga jika bisa menghukum mereka yang melanggar, daripada hanya menerima penghargaan. Bisa dibayangkan kekecewaan masyarakat kalau ada yang terkena korupsi di Kementerian Agama,” kata Menag Nasaruddin Umar.

  • Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada kementerian/lembaga (K/L) yang berprestasi di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) dan lelang pada periode 2023-2024.

    “Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar pengelolaan kekayaan negara semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 terdiri dari 4 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BNM dan 4 kategori di bidang lelang.

    Pada bidang pengelolaan BNM, kategori pertama adalah utilisasi BNM. Pada kelompok 1, penghargaan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai juara 1, 2, dan 3 secara berturut-turut.

    Pada kelompok 2, pemenangnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN).

    Pada kelompok 3, pemenangnya yaitu Kemenkeu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Kategori berikutnya yaitu kualitas pelaporan BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kementerian BUMN, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Kategori selanjutnya yaitu sertifikasi BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Ombudsman, dan Badan Informasi Geospasial.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Kepegawaian Negara.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Agama (Kemenag).

    Kategori terakhir yaitu peningkatan tata kelola berkelanjutan (continous improvement). Pemenang kategori ini di antaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian Negara.

    Adapun untuk bidang lelang, kategori pertama adalah penjual lelang eksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kejaksaan Agung (Kejagung), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    Kategori berikutnya yaitu penjual lelang noneksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Kemenkeu, Kepolisian, dan Kemenag. Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kategori selanjutnya yaitu balai lelang dengan tata kelola terbaik, di mana pemenangnya adalah PT Balai Lelang Serasi, PT Mega Armada Sudeco, dan PT Balai Lelang Megatama.

    Kategori terakhir yaitu pejabat lelang kelas II berkinerja terbaik yang dimenangkan oleh Cari Azhari, Chitra W. Mukhsin, dan Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Fakta-fakta Menteri Nasaruddin Umar Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Agama

    Fakta-fakta Menteri Nasaruddin Umar Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Agama

    Jakarta: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan kritik tajam terkait efisiensi perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam peringatan Hari Anti Korupsi, Senin 2 Desember 2024 lalu, Nasaruddin menyoroti kebiasaan perjalanan dinas para kepala kantor wilayah (Kanwil) Kemenag yang dinilainya lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan tidak produktif.

    Langkah tegas ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar formalitas atau ajang perjalanan pribadi.

    Berikut sejumlah fakta dari Pernyataan Menag
    1. Ajang Jalan-Jalan dan Oleh-Oleh
    Nasaruddin menyebut banyak perjalanan dinas yang seharusnya bisa digantikan dengan pertemuan virtual melalui aplikasi Zoom. Ia bahkan mengkritik perilaku sejumlah pejabat Kemenag yang datang ke Jakarta, namun lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari oleh-oleh ketimbang menyerap materi bermanfaat.

    “Perjalanan dinas dilakukan ke Jakarta tiga hari, satu harinya nongol, tapi hari kedua ke Tanah Abang. Apa yang dibawa pulang? Koper oleh-oleh, baju kaus, tapi materi untuk umat tidak kelihatan,” ujarnya.

    Baca juga: Menag Minta KPK Awasi Pelaksanaan Haji sampai Pendidikan

    2. Efek Positif Hanya 0,5 Persen
    Berdasarkan sebuah penelitian yang dikutip Nasaruddin, manfaat perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri, hanya memberikan dampak positif sebesar 0,5 persen terhadap program yang dijalankan.

    “Efek positif perjalanan dinas itu hanya 0,5 persen sesuai dengan apa yang ditargetkan,” tegasnya.
    3. Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas
    Menyikapi hal ini, Nasaruddin berencana memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen pada tahun depan. Ia menyatakan bahwa Kemenag harus lebih rasional dalam merencanakan kegiatan semacam itu.

    “Untuk ke depan, kita akan membatasi perjalanan dinas. Menteri Keuangan, kita akan potong anggaran perjalanan dinas ini 50 persen,” ujarnya.
    4. Pentingnya Kejujuran dan Objektivitas
    Nasaruddin juga meminta jajaran Kemenag, khususnya di perguruan tinggi, untuk lebih jujur, obyektif, dan rasional dalam merencanakan perjalanan dinas. Ia menekankan pentingnya fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kitalah yang mengemban tanggung jawab untuk merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kemenag ini,” kata Nasaruddin.

    Jakarta: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan kritik tajam terkait efisiensi perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam peringatan Hari Anti Korupsi, Senin 2 Desember 2024 lalu, Nasaruddin menyoroti kebiasaan perjalanan dinas para kepala kantor wilayah (Kanwil) Kemenag yang dinilainya lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan tidak produktif.
     
    Langkah tegas ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar formalitas atau ajang perjalanan pribadi.
     
    Berikut sejumlah fakta dari Pernyataan Menag

    1. Ajang Jalan-Jalan dan Oleh-Oleh

    Nasaruddin menyebut banyak perjalanan dinas yang seharusnya bisa digantikan dengan pertemuan virtual melalui aplikasi Zoom. Ia bahkan mengkritik perilaku sejumlah pejabat Kemenag yang datang ke Jakarta, namun lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari oleh-oleh ketimbang menyerap materi bermanfaat.
    “Perjalanan dinas dilakukan ke Jakarta tiga hari, satu harinya nongol, tapi hari kedua ke Tanah Abang. Apa yang dibawa pulang? Koper oleh-oleh, baju kaus, tapi materi untuk umat tidak kelihatan,” ujarnya.
     
    Baca juga: Menag Minta KPK Awasi Pelaksanaan Haji sampai Pendidikan

    2. Efek Positif Hanya 0,5 Persen

    Berdasarkan sebuah penelitian yang dikutip Nasaruddin, manfaat perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri, hanya memberikan dampak positif sebesar 0,5 persen terhadap program yang dijalankan.
     
    “Efek positif perjalanan dinas itu hanya 0,5 persen sesuai dengan apa yang ditargetkan,” tegasnya.

    3. Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas

    Menyikapi hal ini, Nasaruddin berencana memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen pada tahun depan. Ia menyatakan bahwa Kemenag harus lebih rasional dalam merencanakan kegiatan semacam itu.
     
    “Untuk ke depan, kita akan membatasi perjalanan dinas. Menteri Keuangan, kita akan potong anggaran perjalanan dinas ini 50 persen,” ujarnya.

    4. Pentingnya Kejujuran dan Objektivitas

    Nasaruddin juga meminta jajaran Kemenag, khususnya di perguruan tinggi, untuk lebih jujur, obyektif, dan rasional dalam merencanakan perjalanan dinas. Ia menekankan pentingnya fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
     
    “Kitalah yang mengemban tanggung jawab untuk merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kemenag ini,” kata Nasaruddin.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)