Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Menag Nasaruddin Umar Targetkan Masjid Negara IKN Bisa Digunakan Salat Idulfitri 2025

    Menag Nasaruddin Umar Targetkan Masjid Negara IKN Bisa Digunakan Salat Idulfitri 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Masjid Negara yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat menjadi salah satu masjid kebanggaan Indonesia. Direncanakan, masjid ini akan mulai beroperasi saat pelaksanaan salat Idulfitri tahun depan.

    “Kami berharap masjid ini bisa digunakan untuk salat Idulfitri tahun depan. Ini akan menjadi salah satu masjid kebanggaan kita,” ujar Menag Nasaruddin di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Nasaruddin juga menambahkan bahwa Masjid Negara IKN akan memiliki sosok imam besar.

    “Tentu, ada imam besar di masjid ini,” katanya.

    Menurut keterangan dari pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hariqo Wibawa Satria, masjid ini dirancang untuk menampung hingga 60.000 jamaah. Proyek pembangunan masjid saat ini masih berada pada tahap pertama, yang mencakup pembangunan bangunan utama masjid dengan empat lantai, dua lantai mezanin, serta pelataran dua lantai yang akan digunakan sebagai area serbaguna dan parkir.

    Pada tahap awal, masjid ini direncanakan untuk dapat menampung sekitar 29.000 jamaah.

    Pada kesempatan yang sama, Menag Nasaruddin menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, yang membahas berbagai hal, termasuk koordinasi terkait masalah keagamaan, haji, dan pesantren. Menurut Nasaruddin, persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar.

    “Alhamdulillah, semua persiapan haji sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

  • KPU Tetapkan Bobby Nasution-Surya Menang di Pilgub Sumut 2024

    KPU Tetapkan Bobby Nasution-Surya Menang di Pilgub Sumut 2024

    Medan, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya menang dalam Pilgub Sumut 2024.

    Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pasangan Bobby-Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.

    “Untuk surat suara sah 5.654.922 suara, surat suara tidak sah 298.754. Sehingga jumlah seluruh surat suara sah dan surat suara tidak sah 5.953.676. Hasil rekapitulasi ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Sumut Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sumut,” kata Ketua KPU Sumut, Agus Arifin dalam rapat pleno, di Kota Medan, Senin (9/12).

    Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Sumut 2024 mencapai 10.771.496 pemilih.

    Dalam kesempatan itu, Leonardo Marbun saksi dari paslon 2 Edy-Hasan menyatakan menolak untuk menandatangani berita acara penetapan. Dia mengatakan proses Pilkada di Sumut tidak mencerminkan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

    “Karena di tengah pesta tersebut ada warga yang menderita karena bencana banjir dan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Kita juga prihatin dengan tingginya surat suara yang tidak sah. Itu sudah masuk dalam catatan keberatan kami, ” ujarnya.

    Leonardo menilai keberpihakan Pj kepala daerah dan partai cokelat kepada pasangan Bobby-Surya terjadi secara terang-terangan.

    “Karena adanya keberpihakan pj kepala daerah kepada paslon 01 merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kedua keberpihakan partai coklat kepada paslon Bobby. Kami tidak akan meneken berita acara,” ujarnya.

    Ia tak menjelaskan soal apa itu partai cokelat.

    Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sumut Johan Alamsyah menyoroti pelaksanaan Pilgub Sumut 2024. Ia mencatat sumber daya manusia yang menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih sangat lemah.

    “Kepada Ketua KPU kami sampaikan khusus KPPS yang tidak berintegritas sengaja memberikan surat suara lebih dari satu kepada pemilih seperti yang viral hendaknya menjadi perhatian serius KPU,” ujarnya.

    Johan menyebut banyak laporan yang diterima Bawaslu terkait adanya dugaan keterlibatan ASN (aparatur sipil negara), pejabat struktural, kepala desa hingga aparatur desa yang berpihak kepada salah satu kontestan.

    “Relatif banyaknya laporan yang masuk ke bawaslu terkait adanya dugaan keterlibatan ASN pejabat struktural kepala desa dan aparatur desa yang berpihak kepada salah satu kontestan. Maraknya politik uang yang dilaporkan ke bawaslu kabupaten kota dan provinsi,” katanya.

    Pilgub Sumut 2024 diikuti dua pasangan calon yakni paslon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya yang didukung Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PPP, Perindo, PSI.

    Bobby Nasution yang juga menjabat Wali Kota Medan merupakan menantu dari mantan Presiden Jokowi, sedangkan Surya menjabat sebagai Bupati Asahan.

    Sementara itu, Paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala didukung PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Gelora dan PKN.

    Edy merupakan Gubernur Sumut periode 2018-2023, sedangkan Hasan Basri Sagala merupakan mantan tenaga ahli Menteri Agama RI.

    (fnr/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menag Nasarudin: RI Bakal Punya 2 Masjid Negara di Jakarta & IKN

    Menag Nasarudin: RI Bakal Punya 2 Masjid Negara di Jakarta & IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar angkat bicara terkait dengan status Masjid Negara yang dikabarkan akan berpindah status dari yang Masjid Istiqlal, Jakarta menuju Masjid di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

    Dia mengatakan bahwa masih ada peluang bahwa nantinya akan ada dua masjid Negara yaitu di Jakarta dan di IKN Nusantara.

    “Tetap [Istiqlal jadi Masjid Negara] kan di sana [IKN] ada, di sini [Jakarta] ada. Nanti kita lihat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Nasarudin pun mengamini bahwa nantinya akan ada imam besar yang bertugas di Masjid yang dibangun di Ibu Kota yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

    Mengingat, kata Nasarudin, niat pemerintah membangun masjid tersebut adalah untuk menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Air dan kebutuhan beribadah di IKN.

    “Itu nanti jadi salah satu masjid kebanggaan kita lagi. Akan ada [imam besar di sana], iya pokoknya salah satu yang bikin Indonesia [dikenal] kan Istiqlal,” pungkas Nasarudin.

    Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan Masjid Negara di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN bakal bisa digunakan untuk pelaksanaan salat Idulfitri 1446 H/2025. 

    Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria mengatakan masjid di IKN itu siap menampung 5.580 jemaah salat Idulfitri tahun depan.

    “Pembangunan Masjid Negara IKN telah mencerminkan kemajuan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dan juga menegaskan semangat kebhinekaan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/12/2024). 

    Hariqo menambahkan saat ini proses pembangunan di IKN masih tahap I yang terdiri atas bangunan utama dengan empat lantai, dua lantai mezzanine, dan dua lantai serbaguna serta parkir.

    “Langkah ini membuktikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN sekaligus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai,” tambahnya.

    Masjid di IKN ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi (m2). Kemudian, Masjid Negara IKN bakal memiliki luas bangunan masjid dan plaza seluas 60.173 m2.

    Masjid Negara di IKN nantinya akan dilengkapi fasilitas parkir yang mendukung kebutuhan pengunjung, termasuk empat lot khusus VVIP, satu lot untuk difabel. 

    Selain itu, tersedia juga lima lot parkir yang diperuntukkan bagi bus, serta pada lantai LG di area pelataran dengan kapasitas 64 lot parkir.

    Adapun, bangunan masjid terdiri atas tiga bagian yaitu kubah utama, plaza terbuka dan minaret. Bentuk kubah masjid mengambil konsep simbol sorban dan bentuk galaksi sebagai penafsiran semesta alam raya yang tanpa batas.

  • Buntut Kasus Miftah, Menteri Agama Akui Mengkaji Sertifikasi Juru Dakwah – Page 3

    Buntut Kasus Miftah, Menteri Agama Akui Mengkaji Sertifikasi Juru Dakwah – Page 3

    Sebelumnya, Miftah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Miftah menyampaikan pernyataannya itu di Pondok Pesantren miliknya, Ora Aji di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Jumat (6/12/2024).

    Miftah mengatakan, keputusannya mundur dari jabatan di pemerintahan setelah dirinya melakukan perenungan dan sesuai dengan isi hatinya.

    “Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah.

  • Gelar Ratas dengan Kementerian di Bawah PMK, Presiden Prabowo Bahas Quick Wins hingga Antisipasi Bencana

    Gelar Ratas dengan Kementerian di Bawah PMK, Presiden Prabowo Bahas Quick Wins hingga Antisipasi Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama para menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Rapat yang berlangsung pukul 14.30 WIB ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari pelaksanaan program hingga antisipasi bencana.

    “Tadi, rapat Bapak Presiden dengan menteri-menteri di bawah koordinasi Menko PMK membahas dua hal utama, yakni laporan pelaksanaan program kementerian dan rencana tindak lanjutnya,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2024) sore.

    Kemenko PMK membawahi beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam ratas, Presiden juga memberikan arahan penting terkait program prioritas dan kolaborasi lintas kementerian.

    “Bapak Presiden memberikan arahan untuk quick wins yang menjadi prioritas beliau, serta menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar kementerian,” jelas Abdul Mu’ti.

    Selain program kerja, ratas juga membahas persiapan menghadapi Libur Natal dan Tahun Baru, termasuk potensi bencana akibat curah hujan tinggi.

    “Dibahas pula antisipasi bencana yang mungkin terjadi karena musim hujan, serta langkah yang akan diambil oleh kementerian terkait dalam waktu dekat,” tambahnya.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, ratas ini dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

  • Menag Bakal Rapat Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Haji Minggu Depan

    Menag Bakal Rapat Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Haji Minggu Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar memastikan akan melaksanakan rapat untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH) tahun 2025 pada pekan depan.

    “Dalam waktu dekat kita akan rapat. Mungkin minggu depan lah,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    Kendati demikian, Nasarudin mengatakan bahwa persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah berjalan.

    Bahkan, dia mengaku dari Kementerian Agama pun terdapat sejumlah catatan yang telah disesuaikan agar seirama dengan keinginan pemerintahan Arab Saudi.

    “Ya kami juga menyesuaikan perkembangan di Saudi. Kan Saudi Arabia ada perkembangan-perkembangan, jadi kita menyesuaikan,” tandas Nasarudin.

    Menurut catatan Bisnis, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan perpanjangan tahap II pelunasan biaya haji 2024 atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1445 H ditutup pada 5 April 2024.

    Direktur Layanan Haji dalam Negeri pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Saiful Mujab mengatakan bahwa kuota nasional jemaah haji reguler sudah terpenuhi.

    Indonesia pada tahun ini mendapat 221.000 kuota haji. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 kuota jemaah haji reguler dan 27.680 kuota jemaah haji khusus.

    “Alhamdulillah, kuota jemaah haji reguler pada penutupan proses pelunasan 5 April 2024, sudah terpenuhi,” kata Saiful Mujab di Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

    Pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler dibuka dalam dua tahap yakni tahap pertama, dibuka sejak 10 Januari sampai 12 Februari 2024. Tahap ini kemudian diperpanjang hingga 23 Februari 2024.

    Adapun, tahap kedua dibuka dari 13 – 26 Maret 2024. Saat itu baru 194.744 jemaah reguler yang melakukan pelunasan, sehingga pelunasan diperpanjang pada 1 – 5 April 2024.

    “Sampai hari terakhir, ada 196.272 kuota yang terlunasi, terdiri atas 194.285 jemaah haji reguler, 1.484 Petugas Haji Daerah (PHD) dan 503 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU),” ujarnya.

    Masih ada 17.048 kuota jemaah haji reguler. Sisa kuota ini akan diisi oleh jemaah haji reguler yang sudah melunasi, tapi dengan status cadangan.

    “Saat ini tercatat ada 26.689 jemaah yang juga sudah melunasi dengan status cadangan. Jadi bahkan sudah melebihi sisa kuota yang ada,” sebut Saiful.

    Dia menuturkan jemaah yang sudah melunasi dengan status cadangan ini akan mengisi sisa kuota. Termasuk jika ada jemaah yang sudah lunas, tapi karena satu alasan menunda keberangkatannya.

    “Ini juga akan diisi kuota cadangan. Pengisian kuota cadangan berdasarkan nomor urut porsi,” tuturnya.

    Saiful Mujab bersyukur seluruh kuota jemaah haji reguler tahun ini sudah terpenuhi. Dia berharap, jemaah yang sudah melakukan pelunasan dan masuk kuota keberangkatan, semuanya bisa berangkat pada operasional haji 1445 H/2024 M.

    “Kloter pertama dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 11 Mei 2024 dan terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024,” ungkapnya.

  • Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal

    Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal

    Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa
    Masjid Negara
    di
    Ibu Kota Nusantara
    (IKN),
    Kalimantan Timur
    , akan memiliki imam besar, mirip dengan Masjid Istiqlal di Jakarta.
    Pernyataan ini disampaikan seiring dengan rencana operasional masjid yang dijadwalkan dapat digunakan untuk
    shalat Idul Fitri
    pada 1 Syawal 1446 Hijriah atau 2025.
    “Ada, ada (imam besarnya),” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).
    Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, ia mendukung penggunaan Masjid Negara untuk ibadah shalat Idul Fitri tahun depan.
    Menurutnya, masjid ini akan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia, sebanding dengan Istiqlal.
    “Kita berharap seperti itu (bisa dipakai untuk shalat Idul Fitri). Salah satu masjid kebanggaan kita nanti kan,” ucapnya.
    Nasaruddin juga menilai bahwa eksistensi Masjid Istiqlal akan tetap relevan sebagai
    masjid negara
    meskipun kini ada Masjid Negara di IKN.
    “Pokoknya salah satu yang bikin besar Indonesia itu kan Istiqlal (juga). (Istiqlal) Tetap (jadi masjid negara juga), kan di sana (IKN) ada, di sini (Jakarta) ada. Nanti kita lihat (apakah akan ada dua masjid negara),” bebernya.
    Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menginformasikan bahwa Masjid Negara di IKN dapat menampung 5.580 jemaah.
    “Pembangunan Masjid Negara IKN telah mencerminkan kemajuan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dan juga menegaskan semangat kebinekaan, penghormatan serta toleransi antarumat beragama,” kata Hariqo dalam keterangan tertulis pada Sabtu (7/12/2024).
    Hariqo juga menyampaikan bahwa masjid ini dirancang untuk menampung maksimal 60.000 jemaah dan akan berdampingan dengan pusat peribadatan agama lainnya, seperti gereja, pura, wihara, kelenteng, dan Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius, yang merupakan basilika pertama di Indonesia.
    “Tahun 2022 disampaikan Kementerian Agama telah mendapatkan izin prinsip dari Vatikan,” tutup Hariqo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal

    Kemenag Akan Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Usai Kasus Miftah Maulana

    Kemenag Akan Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Usai Kasus Miftah Maulana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengkaji usulan sertifikasi juru pendakwah.
    Langkah ini diambil setelah viralnya video dai kondang
    Miftah Maulana
    Habiburrahman yang mengolok-olok seorang tukang es teh saat acara dakwah di Magelang, Jawa Tengah.
    Nasaruddin menyatakan bahwa kajian tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
    “Sedang kita kaji, nanti dalam waktu dekat ini akan,” kata Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).
    Sebelumnya, usulan mengenai sertifikasi pendakwah ini juga mendapatkan perhatian dari Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan meminta pendapat dari majelis ulama serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terkait usulan tersebut.
    “Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan, ya, majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya. Nanti kita minta pendapat mereka,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/12/2024).
    Usulan sertifikasi ini diajukan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq.
    Ia berpendapat bahwa sertifikasi dapat memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakat.
    “Kementerian Agama perlu melakukan
    sertifikasi juru dakwah
    ,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .
    Maman menekankan bahwa kasus Miftah Maulana merupakan pelajaran penting bagi semua pihak, terutama pendakwah, untuk menjaga etika dalam berbicara di depan publik.
    Menurutnya, pendakwah seharusnya menjadi teladan dengan menguasai sumber nilai keagamaan, baik Al-Quran, hadis, maupun referensi lainnya.
    Ia juga menyoroti pentingnya pemilihan tema ceramah yang relevan dengan ajaran agama.
    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan,” ujar Maman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BKD DKI bolehkan ASN beragama Nasrani ajukan cuti Natal 

    BKD DKI bolehkan ASN beragama Nasrani ajukan cuti Natal 

    Saya akan panggil dan tindaklanjuti kalau ada yang tidak dapat izin

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta membolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Nasrani mengajukan cuti Natal 2024.

    Dia menyatakan siap untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya larangan bagi ASN beragama Nasrani untuk mengambil cuti Natal.

    “Apa yang sesuai perayaan agama itu haknya. Saya akan panggil dan tindaklanjuti kalau ada yang tidak dapat izin. Enggak boleh itu! Itu hak cuti untuk merayakan perayaan agama, itu hak asasi,” tutur dia.

    “Pelayanan akan tetap aktif. Kami bergiliran memberikan pelayanan,” ujar Chaidir.

    Penetapan cuti bersama ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gerindra: Gus Miftah Tidak Melecehkan, Bisa Jadi Karena Persoalan Politis

    Gerindra: Gus Miftah Tidak Melecehkan, Bisa Jadi Karena Persoalan Politis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Miftah Maulana Habiburrahman Gus Miftah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah ini diambil Miftah setelah videonya yang mengolok-olok penjual es teh saat acara pengajian di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (20/11/2024) viral di media sosial.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengaku dirinya sempat menelepon Gus Miftah untuk menegur candaan bernuansa merendahkan orang tersebut.

    Abdul Wachid menegur Gus Miftah agar mengevaluasi model dakwahnya agar jangan seperti dulu saat belum menjadi bagian dari pemerintahan, meskipun saat ini sudah mengundurkan diri.

    Atas adanya polemik ini, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan dalam waktu dekat Komisi VIII bersama Kementerian Agama (Kemenag) akan membahas terkait dengan model dakwah yang harus ada batasan tertentu.

    “Sehingga yang terkait dengan kerukunan beragama dan menyangkut masalah sosial ada aturan yang dipegang oleh para dai yang turun di daerah,” jelas Abdul Wachid dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    Di sisi lain, ia menilai dalam situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu melihat situasi dan kondisi, khususnya dalam berdakwah. Menurutnya, kadang kelakar itu menjadi suatu yang tidak baik dalam hal tertentu karena dianggap itu pelecehan.

    “Saya kira Gus Miftah tidak melecehkan tapi dianggap pelecehan. Bisa jadi ini karena persoalan politis atau apa, kita sedang pelajari itu. Persoalan Gus Miftah sudah selesai. Presiden sudah negur, kami di DPR Komisi VIII juga sudah negur. Saya kira ini menjadi evaluasi untuk Gus Miftah dan para dai semuanya,” pungkasnya. (Pram/fajar)