Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Kemenag Akan Tuntaskan Program PPG Guru Madrasah dan Agama dalam 2 Tahun

    Kemenag Akan Tuntaskan Program PPG Guru Madrasah dan Agama dalam 2 Tahun

    ERA.id – Menteri Agama Nasaruddin Umar saat puncak peringatan Hari Guru Nasional Kementerian Agama, 29 November 2024, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru madrasah dan guru agama pada lembaga pendidikan agama dan keagamaan lainnya. Menag memberi waktu dua tahun untuk proses penuntasan ini.

    Hal ini direspon cepat oleh jajaran Ditjen Pendidikan Islam. Sejumlah langkah konkrit dilakukan baik pada aspek kebijakan maupun dukungan anggaran. Sosialisasi secara daring telah dilakukan kepada seluruh Kapala Bidang Pendidikan Madrasah (Pendis) Kanwil Kemenag Provinsi dan Kasi Penmad Kemenag Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, agar mereka memiliki pemahaman yang sama.

    Dirjen Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa pihaknya akan melalukan akselerasi penuntasan PPG bagi guru madrasah. Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memastikan kualitas pendidikan madrasah dapat berjalan seiring. 

    Menurutnya, saat ini tercatat ada 484.768 guru madrasah masih belum mengikuti PPG. Ini belum termasuk guru Pendidikan Agama Islam dan agama lainnya pada sekolah.

    “Semua guru madrasah, baik negeri maupun swasta yang belum memiliki sertifikat pendidik dan telah memenuhi syarat (eligibel) akan diikutkan PPG dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Prosesnya pun lebih simpel dengan dilakukan seleksi adminaitrasi dan portofolio guru,” katanya di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Abu Rokhmad menjelaskan bahwa Kemenag akan mengadopsi pola PPG Transformasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan menambahkan komponen pendampingan. “Model PPG Transformasi Plus Pendampingan ini dirancang sepenuhnya berbasis online, menggunakan LMS yang dilaksanakan oleh LPTK. Para peserta belajar secara mandiri ditambah beberapa sesi interaksi untuk pendampingan dan penguatan materi kepada para guru,” jelasnya.

    Dengan pendekatan ini, biaya pelaksanaan PPG jauh lebih efisien. Tahun depan, biaya PPG diperkirakan hanya berkisar Rp800.000 hingga Rp850.000 per peserta, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Insya Allah seluruh biaya PPG akan dicover melalui dana APBN”, tandasnya.

    Pihaknya memastikan bahwa guru yang akan diikutkan PPG telah dilakukan validasi data oleh verifikator. “Validasi dan verifikasi sangat penting, terutama untuk menentukan guru-guru yang memenuhi syarat PPG. Guru yang belum S1 atau belum setahun mengajar, sesuai regulasi, belum bisa mengikuti PPG,” ujar Abu Rokhmad.

    Abu Rokhmad menambahkan, untuk menyelesaikan sertifikasi guru madrasah, pihaknya juga akan melakukan cut off atau penetapan batas waktu. Ini sebagaimana juga dilakukan Kemendikdasmen.

    “Untuk menuntaskan masalah ini, akan ditetapkan cut off calon peserta PPG pada Juni 2023. Jadi, bagi guru madrasah non ASN yang diangkat oleh yayasan sebelum 30 Juni 2023 dapat disertakan PPG tahun depan karena sudah menjadi guru selama setahun. Bagi guru yang terdaftar setelah tanggal tersebut, maka mereka harus mengikuti PPG Pra Jabatan di LPTK”, tambahnya.

    Setelah penuntasan sertifikasi, kata Abu Rokhmad, maka bagi calon guru harus telah memiliki sertifikat pendidik. “Setelah 30 Juni 2023, guru harus ikut PPG Prajab secara mandiri,” katanya.

    Dirjen Pendidikan Islam juga menegaskan, tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi dan belum inpassing, akan naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, bagi guru ASN, TPG tetap setara dengan satu kali gaji pokok, sebagaimana selama ini telah berlangsung sesuai regulasi yang ada.

    Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa PPG Transformasi akan dimulai sekitar Februari 2025. 

    “Akselerasi PPG Transformasi rencaranya mulai Februari 2025. Angkatan pertama akan diikuti 47.000 guru yang sudah lulus pre-test. Selama setahun akan dilaksanakan PPG sebanyak 5 angkatan. Diutamakan yang sudah menunggu antrian dan lulus tes akademik,” tutupnya. (Ant)

  • Dubes Kamala Shirin rayakan 75 Tahun Kemitraan AS-RI

    Dubes Kamala Shirin rayakan 75 Tahun Kemitraan AS-RI

    Duber AS Kamala S Lakhdhir dan Menlu RI Sugiono. Foto Istimewa

    Dubes Kamala Shirin rayakan 75 Tahun Kemitraan AS-RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 14:16 WIB

    Elshinta.com – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir menggelar gala orkestra di Aula Simfonia di Jakarta sebagai bagian dari perayaan 75 tahun hubungan bilateral AS-Indonesia, 7 Desember 2024.  Acara bertajuk “U.S.-Indonesia Gala 75” ini menampilkan musisi ternama dari kedua negara, termasuk Grup Selo asal AS Empire Wild.

    Tampil pula pianis peraih nominasi Grammy Awards Joey Alexander, yang memainkan “Bengawan Solo” sebagai salah satu lagu pilihan. Penampilan tersebut mencerminkan semangat kolaborasi budaya dan persahabatan yang telah terjalin selama tujuh dekade.

    Dalam sambutannya, Dubes Kamala menegaskan meskipun Amerika Serikat dan Indonesia menghadapi berbagai tantangan global, hubungan personal yang kuat antara rakyat kedua negara tetap menjadi fondasi kokoh dalam kemitraan strategis ini.

    Kegiatan ini dihadiri oleh tamu penting, termasuk beberapa Menteri Kabinet, seperti Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Dubes Kamala juga menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Gedung Putih dan pertemuannya dengan Presiden Joe Biden sebagai momen penting yang memperkuat hubungan bilateral. Melalui konser orkestra ini, Kedutaan Besar AS ingin menggambarkan bahwa musik, sebagai bahasa universal, mampu mempererat koneksi emosional dan memperdalam pemahaman lintas budaya. Acara ini tidak hanya merayakan sejarah panjang hubungan kedua negara, tetapi juga menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat persahabatan yang lebih inklusif dan harmonis di masa depan.

    Penulis: Vivi Trinavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • PKUMI Yudisium 38 Kader Ulama Masjid Istiqlal

    PKUMI Yudisium 38 Kader Ulama Masjid Istiqlal

    Jakarta, Beritasatu.com – Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) di bawah Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) melakukan yudisium 38 kader ulama Masjid Istiqlal yang diharapkan menjadi role model atau teladan ulama Indonesia dan dunia. 

    “Alhamdulillah, hari ini kami yudisium 38 kader ulama Masjid Istiqlal. Besok pada 12 Desember 2024 kami akan melakukan wisuda dan pengukuhan untuk angkatan pertama sebanyak 38 mahasiswa di Masjid Istiqlal,” kata Direktur PKUMI Ahmad Thib Raya di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    PKUMI didirikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sejak 2021 bekerja sama oleh dengan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Universitas PTIQ Jakarta.

    Dia mengatakan, pengukuhan 38 kader ulama Masjid Istiqlal akan dihadiri manteri agama, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri keuangan, dan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Ini adalah produk ulama yang telah dihasilkan oleh Masjid Istiqlal melalui PKUMI,” tambah Ahmad Thib Raya.

    Dia mengatakan, produk PKUMI diharapkan menjadi kader ulama Masjid Istiqlal dan role model ulama Indonesia dan dunia. 

    Terdapat tiga program yang ditawarkan dalam beasiswa PKUMI, yaitu Magister Pendidikan Kader Ulama (S2 PKU), Magister Pendidikan Kader Ulama Perempuan (S2 PKUP) dan Doktor Pendidikan Kader Ulama (S3 PKU). Pendidikan formal (Magister dan Doktor Ilmu Al-Qur’an dan tafsir) ditempuh di Universitas PTIQ, dan pendidikan keulamaan didapatkan di PKUMI.

    Selain itu, mahasiswa wajib mengikuti program penguatan kapasitas menjadi ulama bertaraf internasional yang merupakan bagian dari kurikulum atau kegiatan akademik. Program diselenggarakan dalam bentuk short course dengan durasi 3 bulan bagi peserta program magister dan 6 bulan bagi peserta program doktor.

    Sampai saat ini, PKUMI yang telah melahirkan kader ulama Masjid Istiqlal, menjalin kerja sama dengan berbagi perguruan tinggi di dunia, seperti University of California, Riverside di Amerika Serikat dan Universitas Al-Azhar, Cairo di Mesir.

  • Menag Harap Masjid Negara IKN Jadi Kebanggaan Bangsa, Disiapkan Tampung 60 Ribu Jamaah

    Menag Harap Masjid Negara IKN Jadi Kebanggaan Bangsa, Disiapkan Tampung 60 Ribu Jamaah

    ERA.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan disiapkan menjadi masjid negara kebanggaan warga Indonesia.

    Ia menyebut Masjid Negara IKN ditargetkan sudah bisa beroperasi dan digunakan untuk salat Idul Fitri pada 1 Syawal 1446 Hijriah atau tahun 2025.

    “Kita berharap seperti itu. Salah satu masjid kebanggaan kita nanti kan,” kata Nasaruddin ditemui di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2024), dikutip dari Antara.

    Ia mengatakan nantinya akan ada sosok imam besar yang juga memimpin masyarakat untuk beribadah di Masjid Negara IKN.

    Harapannya, kehadiran Masjid Negara IKN tersebut dapat melengkapi eksistensi Indonesia di mata dunia yang juga sebelumnya dikenal karena memiliki masjid ikonik, yaitu Masjid Istiqlal yang juga bersejarah di Jakarta.

    Sebelumnya diwartakan pada Sabtu (7/12/2024) bahwa Masjid IKN ditargetkan untuk digunakan pada salat Idul Fitri 1446 H dengan kapasitas hingga 5.580 jamaah.

    Pejabat di Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hariqo Wibawa Satria dalam keterangannya menyebutkan Masjid Negara yang tengah dibangun di IKN secara keseluruhan dirancang untuk dapat menampung hingga 60.000 jamaah.

    Pada tahap awal, masjid ini disiapkan beroperasi untuk mampu menampung 29.000 jamaah.

    Proyek pembangunan Masjid Negara IKN saat ini masih dalam tahap pertama, yang meliputi pembangunan bangunan utama masjid dengan empat lantai, dua lantai mezzanine, serta pelataran dua lantai yang berfungsi sebagai area serbaguna dan parkir.

    PCO menginformasikan bahwa bangunan masjid ini berada pada lahan seluas 32.125 meter persegi dengan total luas bangunan, termasuk plaza, mencapai 60.173 meter persegi.

    Selain itu, masjid juga dilengkapi dengan Minaret seluas 427 meter persegi, bangunan komersial dua lantai seluas 2.212 meter persegi, dan bangunan penunjang seluas 727 meter persegi.

    Hariqo berharap proyek ini menjadi salah satu ikon religius dan budaya di IKN, sekaligus simbol kemegahan peradaban baru di Indonesia.

    “Masjid ini akan berdampingan di area pusat peribadatan dengan tempat ibadah lainnya, seperti gereja, pura, vihara, klenteng, dan Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius, yang merupakan basilika pertama di Indonesia,” ungkapnya.

  • Menang Bahas Biaya Haji 2025 Pekan Depan

    Menang Bahas Biaya Haji 2025 Pekan Depan

    ERA.id – Menteri Agama (Menag) Nassarudin Umar mengatakan pemerintah akan membahas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2025 sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025.

    “Mungkin minggu depan lah,” kata Nassarudin, dikutip Antara, Senin (9/12/2024).

    Hal ini juga dibahas dalam rapat para menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung sejak Senin siang.

    Menurut Nassarudin Umar, saat ini pemerintah RI melalui Kementerian Agama tengah menyiapkan seluruh keperluan untuk memenuhi ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang terus berkembang mengenai ibadah Haji.

    “Kita menyesuaikan perkembangan di Saudi. Kan Arab Saudi ada perkembangan-perkembangan, jadi kita menyesuaikan,” jelasnya.

    Adapun penyelenggaraan ibadah haji 2025 tinggal beberapa bulan lagi. Apabila merujuk pada rencana yang telah disusun Kementerian Agama (Kemenag), pada 2 Mei 2025 merupakan penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci. Artinya, jika menghitung dari bulan ini hanya tinggal lima bulan lagi.

    Sebelumnya, pada Kamis (5/12) Wakil Menteri Agama RI Romo R Muhammad Syafi’i mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan terkait ongkos haji 2025 dirancang lebih rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

    “Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan,” kata Romo Syafi’i.

    Hingga saat ini belum ada keputusan soal biaya haji. Dalam rapat pada Rabu (4/12), Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang meminta Kementerian Agama segera mengusulkan biaya haji untuk kemudian dibahas bersama-sama.

    Setelah pembahasan itu barulah akan diputuskan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Di sisi lain, Wamenag menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan jamaah calon haji.

    Salah satu upayanya adalah membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

    Menurut Romo, rencana pembangunan Kampung Haji ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi jamaah asal Indonesia.

  • Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah

    Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah

    Sumber Foto: Antara

    Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Agama akan melibatkan organisasi masyarakat keagamaan Islam soal pembahasan usulan sertifikasi juru dakwah yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan masyarakat.

    “Kita akan libatkan semua,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (10/12).

    Usulan mengenai sertifikasi para juru dakwah di Indonesia awalnya datang dari anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq guna memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    Usulan itu disampaikan Maman menanggapi video viral yang memuat ucapan dai kondang Miftah Maulana. Dalam video itu, terdapat ucapan Miftah yang dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Tak lama setelah itu, video Miftah yang bernada melecehkan kepada seniman senior Yati Pesek kembali viral dan membuat suasana semakin keruh.

    Di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Menanggapi usulan sertifikasi tersebut, Menag menyebut tengah menyiapkan proses untuk melakukan kajian tersebut dalam waktu dekat agar bisa didapatkan keputusan yang tepat mengenai usulan tersebut.

    “Sementara kita godok,” kata dia.

    Sementara itu, Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan atas kekisruhan yang terjadi.

    “Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istighfar, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah.

    Miftah menuturkan bahwa keputusan itu bukan karena tekanan maupun permintaan siapa pun, akan tetapi didasari rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat.

    Sumber : Antara

  • MUI Minta Masyarakat Hentikan Polemik Gus Miftah

    MUI Minta Masyarakat Hentikan Polemik Gus Miftah

    ERA.id – Wakil Ketua Wantim MUI, Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau kepada masyarakat agar dapat menhentikan polemik terkait pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Sebab, yang bersangkutan sudah meminta maaf. 

    “Sebaiknya masyarakat menyudahi polemik yang terkait dengan peristiwa Gus Miftah. Selain tidak produktif, yang bersangkutan juga sudah meminta maaf dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” kata Zainut di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menurut mantan wakil Menteri agama bahwa peristiwa tersebut hendaknya dijadikan sebagai ibrah atau pelajaran yang berharga bagi setiap pelaku dakwah, ustadz, dan tokoh agama agar dalam mengemban tugas dakwah atau penyiaran agama agar berhati-hati dalam memilih diksi maupun redaksi kalimat. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan melukai perasaan orang lain.

    “Hendaknya setiap pelaku dakwah menjadikan ruang publik sebagai media edukasi masyarakat dengan menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mencerahkan, mendidik dan menyejukkan. Ruang publik harus bebas dari ujaran kebencian, fitnah, hoax dan ungkapan yang bernada merendahkan orang lain,” katanya. 

    Tentunya, ia menghargai sikap yang beliau ambil yaitu dengan penuh kesadaran menyampaikan permohonan maaf dan disertai dengan pengunduran diri dari jabatan yang diembannya. 

    “Saya kira hal tersebut merupakan sikap yang terpuji dan bertanggung jawab,” katanya. 

  • Penceramah Bermulut ‘Kotor’ Meresahkan, Menag Kaji Usulan Sertifikasi Pendakwah

    Penceramah Bermulut ‘Kotor’ Meresahkan, Menag Kaji Usulan Sertifikasi Pendakwah

    ERA.id – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, akan menindaklanjuti usulan agar pendakwah disertifikasi. Hal itu sementara dikaji.

    “Sedang kita kaji nanti dalam waktu dekat ini,” kata Nasaruddin di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin.

    Usulan mengenai pengkajian para juru dakwah di Indonesia awalnya datang dari anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq guna memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12).

    Usulan itu disampaikannya guna menanggapi video viral yang memuat ucapan dai kondang Miftah Maulana yang kerap dipanggil Gus Miftah.

    Dalam video itu, terdapat ucapan Gus Miftah yang dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Bahkan, di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Menurut Maman, kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk menjaga perkataan di hadapan publik.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pendakwah seharusnya merupakan orang yang paling tidak menguasai sumber-sumber nilai keagamaan, baik itu dari Al Quran, hadis, maupun sumber-sumber klasik.

    Maman menambahkan ulama juga dianjurkan untuk memiliki tema-tema pokok keagamaan dalam setiap sumber ceramah. Ia menekankan tidak boleh ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.

    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama,” ujarnya.

  • Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    loading…

    Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    JAKARTA – Sertifikasi pendakwah menjadi sorotan seusai video yang menampilkan Miftah Maulana Habiburrahman ( Gus Miftah ), Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Miftah tampak mengolok-olok penjual es teh dengan pernyataan yang dinilai tidak pantas oleh banyak pihak. Kejadian ini memicu diskusi panas terkait pentingnya kompetensi dan etika dalam berdakwah.

    Bersama Aiman Witjaksono dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini akan kembali menghadirkan tema hangat “MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH”. Hadir pula, Maman Imanulhaq-Politisi PKB, Sujiwo Tejo-Budayawan, Islah Bahrawi-Aktivis NU, dan para narasumber kredibel lainnya yang akan membahas lebih dalam persoalan sertifikat pendakwah.

    Menanggapi polemik ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji usulan sertifikasi pendakwah sebagai langkah preventif untuk memastikan kualitas para penceramah agama di Indonesia. Dan, jika usulan sertifikasi pendakwah diterapkan, diharapkan para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama yang menyejukkan, inspiratif, dan relevan dengan tantangan zaman.

    Wacana sertifikasi pendakwah tidak hanya menjadi isu penting bagi kalangan agama, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat mengharapkan para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama yang menyejukan, inspiratif dan relevan dengan tantangan zaman. Namun, apakah langkah ini akan membawa perubahan positif atau justru memunculkan tantangan baru?

    Saksikan selengkapnya dalam Rakyat Bersuara Malam Ini “MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH” bersama para narasumber, Maman Imanulhaq-Politisi PKB , Sujiwo Tejo-Budayawan, Islah Bahrawi-Aktivis NU, Ade Armando-Pakar Komunikasi , Novel Bamukmin-Dai Mujahid 212 , M. Zaitun Rasmin-Waketum Wahdah Islamiyah, dan Anwar Abbas-Waketum MUI, malam ini Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

    (zik)

  • Wamenag Puji Peran Prabowo dan Polri

    Wamenag Puji Peran Prabowo dan Polri

    loading…

    Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafii memuji peran Presiden Prabowo Subianto, Polri, serta pihak-pihak terkait yang membuat pilpres, pileg, dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung aman dan damai. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafii memuji peran Presiden Prabowo Subianto , Polri, serta pihak-pihak terkait yang membuat pilpres, pileg, dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung aman dan damai. Politikus Partai Gerindra itu bersyukur cooling system Polri efektif.

    “Kita bersyukur Cooling System Polri efektif di lapangan,” kata Romo Syafii dalam Dialog Publik Strategi Polri dalam Mengimplementasikan Cooling System Guna Menjaga Stabilitas Sosial Pascapemilukada 2024 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Dia memuji Polri yang terus mengawal pemilu damai dan mampu mendorong dan menciptakan iklim kekondusifan sosial di Tanah Air. Keberhasilan menjaga situasi tetap kondusif ini, lanjut Romo Syafii, tidak terlepas dari gestur politik Prabowo yang bisa menerima perbedaan dalam kompetisi pemilu, namun setelah itu bersatu lagi untuk membangun bangsa.

    Kecenderungan menggandeng lawan politik dalam pemerintahannya, lanjut dia, telah mencegah terjadinya polarisasi politik, dan menjadikannya sebagai kekuatan yang dahsyat dalam membangun bangsa. “Ini dulu juga dilakukan di AS oleh Presiden Roosevelt, China, bahkan masa pemerintahan usai meninggalnya khalifah Ali,” ungkapnya.

    Wamenag mengatakan, Presiden Prabowo tidak antiperbedaan atau kritik, tapi meramunya menjadi satu kebijakan yang menyatukan semua pihak-pihak yang berbeda. Karena itu, dua gelaran pemilu besar di tahun ini berlangsung aman dan damai.

    Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Cooling System Nusantara Brigjen Pol Yuyun Yudantara menjelaskan, tantangan utama mengawal 2 pemilu besar di 2024 ini adalah masalah polarisasi di masyarakat dalam berbagai segi. Untuk itulah, Operasi Cooling System Nusantara diarahkan untuk mencegah polarisasi di masyarakat, dengan membentuk satgas-satgas melalui pendekatan humanis dan persuasif.

    “Kita arahkan pilihan politik boleh berbeda tetapi yang penting harus aman dan damai,” kata Yuyun.

    Polri bersyukur bisa mengawal dua gelaran pemilu besar di Tanah Air yang diikuti dengan pergantian pemimpin nasional berlangsung aman dan damai. Polri berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung Operasi Cooling System Nusantara, dan berharap ke depan situasi kondusif ini bisa terus dipertahankan untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Fritz Manuputty juga mengapresiasi Operasi Cooling System yang berhasil mencegah polarisasi di masyarakat. “Gereja mendukung operasi ini dengan memberikan petunjuk langkah-langkah kebiasaan yang disebarkan melalui para pendeta,” ungkapnya.

    Pakar Komunikasi Devie Rahmawati meminta Polri dan para tokoh agama di Tanah Air untuk terus mencermati perkembangan media sosial yang memiliki potensi memecah belah bangsa. “Waspadai ini karena jumlah telepon selular di Tanah Air melebihi jumlah penduduk, sementara penduduk didominasi generasi milenial,” tutur Devi.

    Adapun dialog publik yang digelar oleh Divisi Humas Polri bekerja sama dengan Pertamina itu diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan jajaran kepolisian di Polda dan Polres seluruh Indonesia.

    (rca)