Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Resmikan Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral, Prabowo: Simbol Kerukunan Bangsa

    Resmikan Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral, Prabowo: Simbol Kerukunan Bangsa

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Foto/istimewa

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Terowongan ini disebut Prabowo sebagai symbol kerukunan bangsa.

    “Peresmian Terowongan Silaturahim ini adalah simbol berharga kerukunan bangsa kita. Terowongan ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak pernah menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk saling bersatu,” ungkap Presiden, di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan pembangunan terowongan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2020, dalam rangka memudahkan akses jamaah antarbangunan rumah ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa mengganggu arus lalu lintas.

    “Kami berharap dengan terbangunnya Terowongan Silaturahim ini, akses jamaah antarbangunan ibadah menjadi lebih mudah, serta terowongan ini dapat menjadi simbol toleransi antara umat beragama,” ujar Menag.

    Selain terowongan, tambah Menag, proyek ini juga mencakup pembangunan area parkir bersama dengan kapasitas hingga 1.000 kendaraan yang dapat digunakan bersama oleh jamaah Masjid Istiqlal dan jamaah Gereja Katedral. Ruang lingkup pekerjaan juga meliputi shelter sisi Istiqlal, shelter sisi Katedral, serta lanskap area shelter.

    Di dalam Terowongan Silaturrahmi, jelas Menag, terdapat instalasi seni hasil kompetisi seniman nasional yang dimenangkan oleh Sunaryo, dengan tema Wat Hati, yang berarti “Jembatan Hati.”

    “Adapun filosofi pembangunan terowongan silaturahim ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antara umat beragama, di mana di dalamnya terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antarumat beragama di Indonesia,” ujar Menag,

    Nasaruddin menambahkan, di dalam terowongan ini juga diperdengarkan suara atau bunyi-bunyi sebagai simbol berbagai agama, yang diperindah dengan cahaya tanpa putus pada reling terowongan silaturahim, sekaligus menjadi simbol jabat tangan,” tambah Menag.

    “Kami berharap Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini dapat menjadi simbol kebahagiaan bersama, khususnya menjelang Hari Natal, dengan kapasitas parkir yang mampu menampung 1.000 kendaraan,” tuturnya.

    (cip)

  • Presiden resmikan Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral Jakarta

    Presiden resmikan Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral Jakarta

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden resmikan Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral, di Jakarta, Kamis (12/12).

    “Hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo menyampaikan bangsa Indonesia memiliki ciri sangat unik dan sangat membanggakan, yaitu bangsa yang penuh perbedaan namun tetap dapat rukun.

    “Suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok, berbeda etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu, bisa rukun,” ujar Prabowo.

    Indonesia dapat rukun di tengah perbedaan, kata Presiden, karena memiliki cita-cita yang sama yaitu meraih suatu masa depan yang bs memberi kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia.

    Prabowo pun mencermati pembangunan Masjid Istiqlal tidak hanya dilakukan di sebelah Gereja Katedral, namun juga dirancang oleh arsitek yang merupakan seorang umat Nasrani, yang turut menunjukkan kerukunan.

    Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral memiliki panjang 28,3 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 4,1 meter.

    Terowongan ini disebut Terowongan Silaturahim karena dirancang untuk memfasilitasi pengunjung dari kedua tempat ibadah, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, sehingga dapat saling terhubung dengan mudah.

    Nama Terowongan Silaturahim mencerminkan tujuan utamanya untuk mempererat hubungan antar-umat beragama melalui akses yang lebih langsung dan praktis.

    Terowongan ini juga bertujuan untuk menciptakan interaksi yang lebih dekat antara kedua tempat ibadah yang bersejarah, memperlihatkan bahwa meskipun berbeda dalam keyakinan, keduanya dapat saling terhubung dalam semangat persatuan.

    Pembangunan Terowongan Silaturahim sebenarnya telah selesai pada 20 September 2021. Namun, akses bagi masyarakat umum belum dibuka karena masih ada pekerjaan tambahan yang perlu diselesaikan, terutama terkait hiasan seni di dinding.

    Ornamen tersebut dirancang untuk merepresentasikan simbol silaturahim dan toleransi antarumat beragama, sehingga memberikan nilai estetika dan makna lebih mendalam pada terowongan ini.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya menyampaikan peresmian terowongan Istiqlal-Katedral menandai dibukanya terowongan tersebut bagi masyarakat umum.

    Terowongan ini memungkinkan umat Muslim dan umat Kristiani untuk berinteraksi dan bergerak antar-lokasi dengan mudah. Terowongan ini dapat diakses dari pekarangan Istiqlal menuju pekarangan Katedral, atau sebaliknya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral, Ada Pesan Pentingnya

    Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral, Ada Pesan Pentingnya

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat, Kamis (12/12). Menurutnya, terowongan penghubung dua rumah ibadah tersebut sebagai simbol kerukunan umat beragama di Indonesia.

    “Saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini merupakan suatu simbol dari kerukunan umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri sangat unik,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa tidak ada hal yang lebih penting daripada perdamaian dan kerukunan bangsa.

    “Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan dan perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan, negara adil dan makmur,” katanya.

    Selain itu, Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara majemuk karena tidak hanya mengakui sejumlah agama, tapi juga memiliki beragam etnis dan budaya. Ia menegaskan perbedaan tersebut tidak boleh menjadi sekat untuk bersatu.

    “Bagi kita, perbedaan tidak boleh jadi sekat pemisah. Perbedaan memberi kepada kita energi kekuatan, perbedaan tidak boleh jadi sumber perpecahan,” tutur Prabowo.

    Hal senda disampaikan, Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang mengatakan pembangunan terowongan silaturahmi dilakukan sebagai simbol sekaligus pengingat pentingnya toleransi. “Adapun filosofi pembangunan terowongan silaturahin ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antarumat beragama,” imbuhnya.

    Nasaruddin merinci terowongan yang dibangun selama 280 hari ini memiliki panjang 34 meter; lebar 41 meter; tinggi 3 meter dan kedalaman tetowongan 6 meter. Nasaruddin mengungkap di dalam terowongan tersebut terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

    “Konsep pembangunan ini dimanifestasikan dari kedalaman terowongan, artinya kedalaman hati antara kami pemeluk agama. Oleh karena itu kami tidak membangun jembatan di atas jalan,” kata Nasaruddin. [hen/but]

  • Pj Wali Kota Kediri Resmikan UPT PPA DP3AP2KB

    Pj Wali Kota Kediri Resmikan UPT PPA DP3AP2KB

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah meresmikan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB, Kamis (12/12/2024). UPT PPA ini terletak di Jalan Veteran Kota Kediri.

    “Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kediri masih menjadi permasalahan yang serius. Menurut data DP3AP2KB, sampai bulan November terdapat 35 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan. Ini merupakan angka yang sangat banyak, karena seharusnya tidak boleh ada kasus kekerasan sama sekali, terutama terhadap perempuan dan anak.

    Perlu digarisbawahi juga, angka tersebut adalah kasus yang terlaporkan. Sedangkan, seperti yang kita tahu, kasus ini bagaikan fenomena gunung es. Masih ada banyak sekali yang belum terungkap,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Zanariah mengungkapkan bahwa dengan hadirnya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kediri ini merupakan salah satu respon tepat yang diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak. Peresmian ini tidak hanya sekedar seremoni semata, melainkan simbol komitmen bersama untuk memberikan perlindungan, layanan, dan pemulihan bagi korban kekerasan.

    Di samping itu, Pj Wali Kota Kediri juga berharap UPT PPA ini bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kota Kediri, memberikan pelayanan yang lebih optimal, dan terintegrasi kepada korban. Keberhasilan pada pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

    Pj Wali Kota Kediri Resmikan UPT PPA DP3AP2KB

    “Mari kita bersama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi perempuan dan anak. Laporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi, dan berikan dukungan kepada korban,” tutupnya.

    Sementara itu, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Tri Wahyu Liswati menuturkan UPT PPA Kota Kediri akhirnya diresmikan. Semua ini berkat Pj Wali Kota Kediri yang dapat menyelesaikan segala hal yang menjadi pekerjaan rumah Kota Kediri dengan waktu singkat dan cepat.

    UPT PPA ini bisa juga difungsikan sebagai pelayanan rumah aman. Ketika korban sedang dalam proses, karena harus memiliki ruang yang netral, jadi bisa berada di rumah aman UPT PPA Kota Kediri ini.

    Sebagai upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak, salah satu yang bisa digunakan dengan sinergi ambil peran mahasiswa dan pelajar sungguh sangat strategis. Diantara mereka harus bisa saling menjaga dan melindungi bukan malah sebaliknya.

    “Di samping itu, ayah, ibu dan anak ini harus ambil peran strategis di dalam keluarga untuk membentuk tumbuh kembang si anak menjadi anak yang berkualitas, baik itu imam, maupun adabnya,” terangnya.

    Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andi Mirnawaty, Pj Ketua TP PKK Kota Kediri Novita Bagus Alit, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin Yuswanto, KBO Satreskrim Polres Kediri Kota Iptu Rudy Hartono.

    Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Eko Lukmono, serta Satgas PPA se-Kota Kediri. [nm/kun]

  • Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Hubungkan Istiqlal-Katedral

    Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Hubungkan Istiqlal-Katedral

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Dia mengatakan terowongan ini merupakan simbol persaudaraan antarumat beragama di Indonesia.

    “Hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian Terowongan Silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, ini merupakan suatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan,” kata Prabowo dalam peresmian di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    Hadir dalam peresmian sejumlah menteri, yakni Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menag Nasaruddin Umar, Menteri PU Dody Hanggodo hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Prabowo mengatakan terowongan ini merupakan simbol yang berharga. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja dalam pembangunan terowongan.

    “Peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan seharusnya terowongan ini diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena dibangun pada zamannya. Ia berkelakar kalau dirinya kebagian enaknya saja.

    “Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini saya resmikan Terowongan Silaturahim Masjid Istiqlal-Gereja Katedral di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,” kata Prabowo.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan terowongan tersebut akan mempermudah akses masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di kedua bangunan bersejarah ini. Dia mengatakan terowongan ini akan memamerkan galeri terbatas.

    “Bahkan juga pernah kita pakai sebagai interfaith meeting, karena itu menambah nilai historical-nya,” ujarnya.

    Menurutnya, terowongan ini dirancang tidak hanya sebagai jalur penghubung, tetapi juga sebagai ruang untuk interaksi lintas agama. Dengan peresmian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses kedua rumah ibadah, baik untuk kegiatan ibadah maupun wisata religi.

    “Selama ini kita belum buka secara umum karena memang belum diresmikan. Insyaallah pasca peresmian nanti semua masyarakat bisa mengakses terowongan itu,” kata Nasaruddin.

    (eva/haf)

  • Kemenag dan BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Calon Jemaah dan Petugas Haji

    Kemenag dan BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Calon Jemaah dan Petugas Haji

    Kemenag dan BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Calon Jemaah dan Petugas Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (Kemenag) dan
    BPJS Kesehatan
    menandatangani nota kesepahaman atau MoU untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi calon jemaah haji dan petugas haji lewat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno turut menyaksikan penandatanganan MoU Kemenag dan BPJS Kesehatan tersebut.
    “MoU antara Kementerian Agama dengan BPJS Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji,” ujar Pratikno saat ditemui usai penandatanganan MoU di kantornya, Kamis (12/12/2024).
    Pratikno menjelaskan, minat warga Indonesia untuk pergi haji setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.
    Walhasil, kata dia, kondisi tersebut berdampak pada antrean panjang dan berimplikasi pada usia jemaah yang semakin menua.
    Dengan demikian, diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan jemaah haji ketika mereka antre menunggu, bersiap pergi, hingga saat pulang ke Indonesia.
    “Oleh karena itu, peningkatan pelayanan untuk jemaah ini juga menjadi sangat penting untuk terus kita tingkatkan. Jadi oleh karena itu, kami di Kemenko PMK memfasilitasi koordinasi dan tadi barusan tanda tangan MoU,” tuturnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, setiap peserta dan petugas haji telah menjadi peserta aktif JKN.
    Jika sewaktu-waktu mereka mengalami gangguan kesehatan, maka akan dicover oleh BPJS.
    Sementara itu,
    Menteri Agama Nasaruddin Umar
    menjelaskan Pemerintah Arab Saudi memuji layanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia bagi jemaahnya.
    Sebab, jika petugas dari Indonesia kurang, maka petugas Arab Saudi akan kelabakan mengurus jemaah Indonesia.
    “Kita mendapatkan pujian pelayanan teknis ibadah haji dan menjadi referensi bagi Saudi Arabia, termasuk masalah kesehatan,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Instruksikan Jajarannya Dekatkan Umat dengan Agamanya

    Menag Instruksikan Jajarannya Dekatkan Umat dengan Agamanya

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar meminta jajarannya untuk mendekatkan umat dengan agamanya. Foto/istimewa

    JAKARTA – Kementerian Agama ( Kemenag ) menilai pluralisme di Indonesia menjadi salah satu modal untuk bersaing di kancah internasional. Untuk itu, kerukunan antarumat beragama harus dijaga.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan segala keragaman, baik perbedaan agama, etnik, dan budaya berada dalam satu kesatuan Bhineka Tunggal Ika. Salah satu social capital untuk membangun Indonesia bersaing dengan negara lain adalah kemajemukan tapi memiliki keutuhan yang kuat.

    “Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memberi geografis Indonesia di posisi silang yang diapit oleh dua samudera, dan diapit dua benua. Berada di pusat terpadat lalu lintas dunia,” katanya saat memberikan arahan pada Rakor Sekber dan Launching Grand Design Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    “Berdasarkan riset, perekat terbaik pluralisme di Indonesia adalah kerekatan umat beragamanya. Jadi selama kerukunan antarumat beragama kokoh, mata tidak ada satupun kekuatan negara asing yang bisa merusak negeri kita,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, kata Menag, tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait Penguatan Moderasi Beragama menjadi sangat penting, yakni berupaya menjaga keutuhan bangsa melalui pendekatan keagamaan.

    “Peta geo-sosial dan geo-politik perlu dibaca sehingga bisa dikaitkan dengan peran dan fungsi agama bagi masyarakatnya. Selain itu, kita juga perlu memiliki peta potensi konflik keagamaan sebagai early warning langkah-langkah yang efektif untuk itu,” ungkapnya.

    Nasaruddin berpesan tugas Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bukanlah untuk menyatukan umat, tapi bagaimana memberikan pembelajar bagi umat agar bisa hidup berdampingan di tengah perbedaan yang ada.

    “Salah satu kegagalan dalam menangani masalah adalah adanya kesalahan persepsi, maka kita memotret suatu masalah dengan benar. BMBPSDM harus mampu memotret secara valid fenomena di masyarakat,” tambahnya.

  • Netizen Bingung dengan Pelat RI 25 di Beberapa Mobil Berbeda: Fenomena Beranak Nopol?

    Netizen Bingung dengan Pelat RI 25 di Beberapa Mobil Berbeda: Fenomena Beranak Nopol?

    Jakarta: Fenomena penggunaan pelat nomor RI 25 di berbagai jenis kendaraan memicu perbincangan hangat di media sosial. Plat yang biasanya dikaitkan dengan pejabat negara ini dilaporkan terlihat di mobil seperti Toyota Alphard, Zenix, sedan, hingga BMW, dan menimbulkan kebingungan di kalangan netizen.

    Berawal dari salah satu pengguna akun X, Galil** (@glrh*), yang mengungkap sebuah mobil bernopol RI 25 tidak seperti lainnya. Pasalnya mobil tersebut ikut terjebak macet tanpa patwal dan strobo.

    “Bermacet-macetan dengan RI 25 tanpa patwal, tanpa strobo.,” tulis akun X tersebut, Selasa 10 Desember 2024.

    Cuitan ini menjadi viral dengan lebih dari 3,2 juta kali tayangan. Bahkan kata kunci RI 25 menjadi salah satu trending setidaknya hingga Rabu siang 11 Desember 2024. Viral ini justru berubah pada kebingungan.
    Pengakuan Netizen
    Sejumlah netizen merespons dengan nada kebingungan. Mereka melihat pelat RI 25 di sejumlah mobil berbeda.

    Netizen lain, Dhe** (@dherry**), mengungkap bahwa pada 9 Desember lalu, ia melihat tiga kendaraan berbeda di kawasan Sudirman yang semuanya menggunakan plat RI 25. “1 mobil Alphard, 1 Zenix, 1 sedan. Apa memang sekarang bisa beranak nopol RI ya?” ujarnya heran.

    Sementara itu, pengguna X lain, H Praman***** (@RioD*****), mengklaim melihat plat RI 25 terpasang pada BMW model X di kawasan Empang, Bogor, lengkap dengan strobo dan toa sekitar pukul 9 malam. “Padahal jalan relatif sepi karena habis hujan seharian,” tulisnya.

    Lain halnya dengan cuitan Afa******** (@afan**i) yang mengatakan bahwa plat RI 25 terlihat di berbagai lokasi dalam rentang dua hingga tiga hari terakhir. Mobil yang disebutkan meliputi Toyota Crown Royal Majesty di Istiqlal, Toyota Zenix di Layang Antasari, dan Camry Hybrid generasi pertama di kawasan Sudirman.
    Perbedaan di Angka Kecil Ujung Kanan Bawah Plat RI 25
    Selain kendaraan yang berbeda, netizen juga mulai memperhatikan perbedaan angka kecil yang tercantum di ujung kanan bawah pelat nomor RI 25. Misalnya, pada salah satu pelat Toyota Alphard, tertera angka kecil “1”, sementara pada Toyota Zenix terlihat angka “2”. 

    Angka kecil ini diduga digunakan untuk membedakan kendaraan dinas yang masuk dalam satu kode RI yang sama, meskipun digunakan oleh pejabat yang berbeda.

    “Baru sadar ternyata di plat RI itu ada angka kecil di ujung kanan bawah. Mungkin ini buat bedain kendaraan dinasnya ya,” tulis seorang netizen di kolom komentar cuitan viral tersebut.

    Baca juga: NRKB di STNK: Pentingnya Nomor Polisi Kendaraan yang Sering Diabaikan

    Apa Itu RI 25 dan Siapa yang Berhak Menggunakannya?
    Dalam protokol kenegaraan, plat nomor dengan kode RI umumnya digunakan oleh pejabat tinggi negara, termasuk Presiden (RI 1), Wakil Presiden (RI 2), hingga para menteri dan wakil menteri. Namun, salah satu akun X mengunggah daftar penggunaan nopol RI 25 dengan satu angka kecil di ujung kanan bawah. 

    Angka kecil ini disebut membedakan pejabat yang menggunakan hal itu. Berdasarkan dokumen yang beredar dan belum terkonfirmasi, berikut daftar pejabat dengan kode RI 25:

    Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) bernopol RI 25 tanpa angka kecil di ujung kanan bawah.
    Menteri Agama bernopol RI 25 dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 2.
    Wamen Agama (Wakil Menteri Agama) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 3.
    Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 4.
    Dua Wamendikdasmen (Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 5 dan 6.
    Mendiktisaintek (Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Sains Teknologi) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 7.
    Dua Wamendiktisaintek (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Sains Teknologi) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 8 dan 9.
    MenKebudayaan (Menteri Kebudayaan) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 10.
    Wamen Kebudayaan dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 11
    Menteri Dukbangga/BKKBN (Menteri Pembangunan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 14.
    Wamen Dukbangga/BKKBN dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 15.
    Menteri PPPA (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 16.
    Wamen PPPA dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 17.
    Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 18.
    Wamenpora (Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 19.

    Kebingungan di Lapangan
    Kehadiran plat RI 25 di berbagai kendaraan dengan jenis dan lokasi berbeda dalam waktu berdekatan menimbulkan kebingungan. Apakah pelat ini dipakai bergantian oleh pejabat tertentu, atau ada kelonggaran dalam penggunaannya?

    Publik pun mempertanyakan apakah sistem pengelolaan pelat khusus RI sudah sesuai regulasi. Spekulasi bermunculan, mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga kelonggaran pengaturan dalam protokol kendaraan dinas pejabat negara.

    Penggunaan pelat nomor khusus pejabat negara seperti RI 25 merupakan hal yang wajar dalam protokol kenegaraan. Namun, kemunculan pelat ini pada kendaraan yang berbeda dalam waktu berdekatan, serta perbedaan angka kecil di ujung kanan bawahnya, menimbulkan pertanyaan. 

    Pemerintah diharapkan dapat memberikan klarifikasi agar tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    Jakarta: Fenomena penggunaan pelat nomor RI 25 di berbagai jenis kendaraan memicu perbincangan hangat di media sosial. Plat yang biasanya dikaitkan dengan pejabat negara ini dilaporkan terlihat di mobil seperti Toyota Alphard, Zenix, sedan, hingga BMW, dan menimbulkan kebingungan di kalangan netizen.
     
    Berawal dari salah satu pengguna akun X, Galil** (@glrh*), yang mengungkap sebuah mobil bernopol RI 25 tidak seperti lainnya. Pasalnya mobil tersebut ikut terjebak macet tanpa patwal dan strobo.
     
    “Bermacet-macetan dengan RI 25 tanpa patwal, tanpa strobo.,” tulis akun X tersebut, Selasa 10 Desember 2024.
    Cuitan ini menjadi viral dengan lebih dari 3,2 juta kali tayangan. Bahkan kata kunci RI 25 menjadi salah satu trending setidaknya hingga Rabu siang 11 Desember 2024. Viral ini justru berubah pada kebingungan.

    Pengakuan Netizen

    Sejumlah netizen merespons dengan nada kebingungan. Mereka melihat pelat RI 25 di sejumlah mobil berbeda.
     
    Netizen lain, Dhe** (@dherry**), mengungkap bahwa pada 9 Desember lalu, ia melihat tiga kendaraan berbeda di kawasan Sudirman yang semuanya menggunakan plat RI 25. “1 mobil Alphard, 1 Zenix, 1 sedan. Apa memang sekarang bisa beranak nopol RI ya?” ujarnya heran.
     
    Sementara itu, pengguna X lain, H Praman***** (@RioD*****), mengklaim melihat plat RI 25 terpasang pada BMW model X di kawasan Empang, Bogor, lengkap dengan strobo dan toa sekitar pukul 9 malam. “Padahal jalan relatif sepi karena habis hujan seharian,” tulisnya.
     
    Lain halnya dengan cuitan Afa******** (@afan**i) yang mengatakan bahwa plat RI 25 terlihat di berbagai lokasi dalam rentang dua hingga tiga hari terakhir. Mobil yang disebutkan meliputi Toyota Crown Royal Majesty di Istiqlal, Toyota Zenix di Layang Antasari, dan Camry Hybrid generasi pertama di kawasan Sudirman.

    Perbedaan di Angka Kecil Ujung Kanan Bawah Plat RI 25

    Selain kendaraan yang berbeda, netizen juga mulai memperhatikan perbedaan angka kecil yang tercantum di ujung kanan bawah pelat nomor RI 25. Misalnya, pada salah satu pelat Toyota Alphard, tertera angka kecil “1”, sementara pada Toyota Zenix terlihat angka “2”. 
     
    Angka kecil ini diduga digunakan untuk membedakan kendaraan dinas yang masuk dalam satu kode RI yang sama, meskipun digunakan oleh pejabat yang berbeda.
     
    “Baru sadar ternyata di plat RI itu ada angka kecil di ujung kanan bawah. Mungkin ini buat bedain kendaraan dinasnya ya,” tulis seorang netizen di kolom komentar cuitan viral tersebut.
     
    Baca juga: NRKB di STNK: Pentingnya Nomor Polisi Kendaraan yang Sering Diabaikan

    Apa Itu RI 25 dan Siapa yang Berhak Menggunakannya?

    Dalam protokol kenegaraan, plat nomor dengan kode RI umumnya digunakan oleh pejabat tinggi negara, termasuk Presiden (RI 1), Wakil Presiden (RI 2), hingga para menteri dan wakil menteri. Namun, salah satu akun X mengunggah daftar penggunaan nopol RI 25 dengan satu angka kecil di ujung kanan bawah. 
     
    Angka kecil ini disebut membedakan pejabat yang menggunakan hal itu. Berdasarkan dokumen yang beredar dan belum terkonfirmasi, berikut daftar pejabat dengan kode RI 25:

    Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) bernopol RI 25 tanpa angka kecil di ujung kanan bawah.
    Menteri Agama bernopol RI 25 dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 2.
    Wamen Agama (Wakil Menteri Agama) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 3.
    Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 4.
    Dua Wamendikdasmen (Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 5 dan 6.
    Mendiktisaintek (Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Sains Teknologi) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 7.
    Dua Wamendiktisaintek (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Sains Teknologi) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 8 dan 9.
    MenKebudayaan (Menteri Kebudayaan) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 10.
    Wamen Kebudayaan dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 11
    Menteri Dukbangga/BKKBN (Menteri Pembangunan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 14.
    Wamen Dukbangga/BKKBN dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 15.
    Menteri PPPA (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 16.
    Wamen PPPA dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 17.
    Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 18.
    Wamenpora (Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga) dengan angka kecil di ujung kanan bawah, 19.

    Kebingungan di Lapangan

    Kehadiran plat RI 25 di berbagai kendaraan dengan jenis dan lokasi berbeda dalam waktu berdekatan menimbulkan kebingungan. Apakah pelat ini dipakai bergantian oleh pejabat tertentu, atau ada kelonggaran dalam penggunaannya?
     
    Publik pun mempertanyakan apakah sistem pengelolaan pelat khusus RI sudah sesuai regulasi. Spekulasi bermunculan, mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga kelonggaran pengaturan dalam protokol kendaraan dinas pejabat negara.
     
    Penggunaan pelat nomor khusus pejabat negara seperti RI 25 merupakan hal yang wajar dalam protokol kenegaraan. Namun, kemunculan pelat ini pada kendaraan yang berbeda dalam waktu berdekatan, serta perbedaan angka kecil di ujung kanan bawahnya, menimbulkan pertanyaan. 
     
    Pemerintah diharapkan dapat memberikan klarifikasi agar tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Langkah Badan Moderasi Beragama Kemenag Kelola Konflik hingga Solutif

    Langkah Badan Moderasi Beragama Kemenag Kelola Konflik hingga Solutif

    loading…

    Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMPSDM) Kementerian Agama (Kemenag) Suyitno. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Seluruh kementerian koordinator (kemenko) menjadi koordinator dari Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama . Sekber ini merupakan amanah yang lahir dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

    Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMPSDM) Kementerian Agama (Kemenag) Suyitno mengatakan bahwa Sekber tersebut memiliki tugas yang tidak ringan karena mengordinasikan semua kegiatan yang berhubungan pelaporan Penguatan Moderasi Beragama di masing-masing lembaga.

    “Mendukung hal tersebut, beberapa waktu lalu Kemenag me-launching API-MB (Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama). Melalui aplikasi ini, masing-masing kementerian/lembaga akan terlihat aktivitasnya dalam pelaporan MB,” kata Suyitno saat memberikan laporan pada Rakor Sekber dan Launching Grand Design Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenag di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Dia mengatakan dalam kegiatan tersebut, menjadi momen penting untuk menunjukkan milestone dalam konteks pengelolaan konflik menjadi solutif hingga Indonesia Emas 2045. “Berdasarkan data, terdapat masalah serius terkait Top 10 Global Risk. Dan yang paling banyak dikhawatirkan pubik adalah konflik sejata antara negara,” ungkapnya.

    “Selain itu, yang dikhawatirkan adalah kejahatan kekerasan. Tentu saja kita berharap hal tersebut bisa dihindari,” sambungnya.

    Menurutnya, potensi konflik juga masih mengkhawatirkan berdasarkan data dari Setara Institute yang merilis bahwa masih sebanyak 83% pelajar Indonesia berpandangan Pancasila bisa diganti. Ini menjadi angka yang besar apalagi mayoritas berasal dari Gen Z.

    “Jika dikontekstulisasi berdasarkan riset yang dilakukan Kemenag, Indeks Kerukunan Umat Manusia (IKUB) tidak selalu tinggi. Hal tersebut menunjukkan tidak mudahnya memanage persoalan kerukunan di Indonesia,” tuturnya.

    “Dari berbagai problem tersebut, maka kita perlu mengambil langkah preventif dibanding kuratif. Berbagai upaya inovasi dilakukan untuk menanamkan Moderasi Beragama, seperti gelaran Festival Film Moderasi Beragama dan Festival Musik Moderasi Beragama,” ucapnya.

    Suyitno mengungkapkan berbagai langkah inovatif yang konstruktif dan terukur telah dilakukan BMBPSDM untuk meningkatkan daya saing SDM Kemenag. “Kemenag melalui Pusbangkom telah menggelar MOOC yang menjadi jembatan pengembangan kompetensi ASN dengan sifat e-learning full,” pungkasnya.

    Kegiatan Rakor Sekber dan Launching Grand Design Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama dibuka oleh Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar dengan keynote speech dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Pratikno. Hadir pula peserta dari berbagai Kementerian/lembaga yang terlibat di Sekber.

    (rca)

  • Larangan Penggunaan Cadar dan Ranah Privat Warga Negara

    Larangan Penggunaan Cadar dan Ranah Privat Warga Negara

    JAKARTA, (VOI.id) – Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan pelarangan penggunaan cadar bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kantor instansi pemerintah dengan alasan untuk keamanan. Cadar ini biasanya dipakai oleh perempuan beragama Islam.

    Menurutnya, kebijakan ini sama dengan larangan memakai helm di lingkungan kantor pemerintah untuk tujuan agar mengenali tamu yang datang. Dengan begitu, tindakan yang tidak diinginkan bisa dihindari.

    “Betulkan, dari segi keamanan, kalau ada orang bertamu ke saya enggak menunjukkan muka, enggak mau saya. Keluar Anda,” kata Fachrul kepada wartawan usai rapat koordinasi menteri di Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 31 Oktober.

    Kalau disebut larangan ini bertentangan dengan aturan agama, Fachrul memastikan hal itu tidak terjadi. Sebab, kata dia, tak ada anjuran di dalam Alquran dan hadis terkait penggunaan cadar. Apalagi, cadar bukanlah ukuran ketakwaan seseorang. 

    Selain cadar, Fachrul juga melarang ASN menggunakan celana di atas mata kaki atau yang biasa disebut celana cingkrang. Alasannya, celana seperti ini tak sesuai aturan berseragam di lingkungan instansi pemerintah. 

    “Masalah celana cingkrang, itu tidak bisa dilarang dari aspek agama karena memang agama tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa. Misalnya ditegur, ‘celana kok tinggi begitu? Kamu enggak lihat aturan negara gimana? Kalau enggak bisa ikuti, keluar kamu’.”

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mempersilakan Kemenag memberlakukan aturan ini. Sebab, setiap kementerian punya aturan internal masing-masing. Namun, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam ketika akan diterapkan.

    “Kami menunggu saja karena masing-masing instansi punya kewenangan untuk mengatur sesuai dengan ke-Indonesiaan yang ada,” ujar Tjahjo.

    Ilustrasi (Pixabay)

    Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan ini tak bertentangan dengan aturan agama Islam serta hak asasi manusia.

    Dia menerangkan, kebijakan itu harus dilihat dari sisi upaya pembinaan ASN dan usaha membangun relasi sosial yang lebih baik. Serta, agar ASN patuh terhadap kode etik pegawai yang berlaku.

    “Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang bercadar tapi juga mereka yang berpakaian tidak sopan yang tidak sesuai dengan norma agama, susila, dan kebudayaan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Dari segi agama, Abdul menerangkan, sebagian besar ulama berpendapat jika cadar tak wajib digunakan. “Perempuan boleh menampakkan muka dan telapak tangan,” kata dia sambil menambahkan agar pemahaman orang bercadar adalah teroris dan radikal dihapuskan.

    Mendapat penolakan

    Sejumlah elemen menolak aturan ini. Di antaranya adalah partai yang berbasis agama, yaitu PKB dan PKS. Menurut mereka, tak ada hubungan gaya berpakaian seseorang dengan tindak lakunya, termasuk aktivitas gerakan radikal yang mengarah ke terorisme.

    “Daripada ngurusin yang tampak, mending Menag itu ngurusin yang subtansial saja deh,” kata Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas sambil menambahkan, radikalisme dan terorisme bukan soal apa yang dipakai, tapi masalah ideologi. Karenanya dia minta Menag melakukan kajian korelasi cadar dengan tindakan terorisme.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, selama ini banyak perempuan bercadar yang memiliki pemikiran lebih moderat dan jauh dari perilaku radikalisme. Ditambahkannya, cadar atau nikab merupakan bagian dari budaya Arab yang sudah membaur dengan budaya di Indonesia.

    “Kalau memang secara ideologi itu berkaitan, nah baru keluarkan peraturan itu. Nah kalau enggak berhubungan bagaimana? Karena banyak orang yang pakai cadar itu moderat juga cara berpikirnya, bukan radikal,” ujar Gus Yaqut, sapaannya.

    Argumennya ini bukan untuk menentang wacana Menag, tapi dia ingin Fahcrul mempelajari lebih dalam mengenai ideologi radikal dan terorisme sebelum mengeluarkan larangan penggunaan nikab di lingkungan instansi pemerintahan.

    Selanjutnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga kurang setuju dengan wacana Fachrul yang sudah masuk ke ranah privasi seseorang ini, karena melarang seseorang menggunakan pakaian. Sebab, kata dia, negara tak punya urusan mengatur gaya berpakaian sesorang.

    “Itu ruang privat, kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimanapun mengatur di ruang publik,” kata Mardani yang juga menyarankan agar Kemenag membangun dialog dan literasi untuk melawan paham radikal ketimbang mencampuri urusan privat warga negaranya yang belum tentu terbukti memiliki paham radikal.

    “Saya menggarisbawahi cara terbaik melawan radikalisme itu ya dengan dialog dan literasi sama penegakkan hukum. Bukan buat memperlebar dan memperluas front-nya gitu.”

    Gedung DPR (Foto: Istimewa)

    Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan rencana kebijakan Menteri Agama itu perlu dikaji kembali dengan alasan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Karena kan tidak ada korelasi cara dia berpakaian dengan cara dia bekerja,” kata Gufron saat dihubungi lewat sambungan telepon.

    “Saya kira tak perlu dibuat pelarangan secara eksplisit. Karena itu melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Gufron meminta stigma pengguna cadar dan celana cingkrang sebagai teroris dan pendukung khilafah dihapuskan. Dia takut, stigma ini akan membahayakan masa depan seperti stigma komunisme di Indonesia puluhan tahun lalu.

    “Terlepas dari perbedaan pandangan sikap, keyakinan seseorang itu sesuatu yang harus dihormati negara dan pemerintah. Jadi kebijakan itu menurut saya tidak diperlukan karena tak ada korelasi cara berpakaian dan kinerja,” tutupnya.