Kementrian Lembaga: Kemenag

  • KPK Panggil Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani jadi Saksi Kasus Kuota Haji

    KPK Panggil Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani jadi Saksi Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

    Selain Joko, KPK juga memanggil Fandi selaku mantan Bendahara Koperasi Amphuri Bangkit Melayani. Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

    “Hari ini Selasa (14/10), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis.

    Budi belum merincikan apa saja materi yang disampaikan kepada kedua saksi. Meski begitu, KPK tengah mengusut aliran dana dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pembagian kuota haji yang diduga dilakukan oleh asosiasi, biro travel, dan oknum Kementerian Agama (Kemenag).

    Pasalnya, pembagian kuota haji seharusnya 92% kuota haji reguler dan kuota haji khusus sebesar 8%, tetapi dalam realisasinya menjadi 50%:50%.

    KPK mengendus adanya praktik jual-beli kuota haji. Kuota haji khusus dibanderol hingga Rp300 juta, sedangkan kuota haji furoda dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “Informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran USD2.600 sampai USD7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke oknum di Kementerian Agama,” jelasnya. 

    Lembaga antirasuah itu menemukan salah satu juru simpan yang menghimpun dana jual-beli kuota haji. Di samping itu, belakangan ini KPK sedang gencar memeriksa biro travel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara era Presiden ke-7 Jokowi. 

    Dari hasil pemeriksaan, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. 

    “Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025). 

    Kendati meski telah menemukan bukti-bukti yang melimpah, KPK hingga saat ini belum menetapkan tersangka, walaupun beberapa kali sempat berjanji mengumumkan tersangka dalam jangka waktu dekat.

  • Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Oktober 2025

    Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama Nasional 13 Oktober 2025

    Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar memastikan perayaan Natal Nasional 2025 akan digelar secara inklusif dengan melibatkan lintas umat beragama.
    Dalam rapat Panitia Natal Nasional 2025, Nasaruddin menuturkan bahwa kolaborasi antaragama dalam perayaan nasional merupakan cerminan wajah Indonesia yang damai dan bersatu.
    “Bahkan kami juga siap untuk melibatkan kalau kelompok-kelompok agama lain ingin berpartisipasi dalam ini, itu lebih indah lagi,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
    Ia menjelaskan, Kementerian Agama siap mendukung penuh pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Natal Nasional 2025.
    “Saya kira dari Kementerian Agama insyaallah siap untuk membackup seluruh rangkaian kegiatan ini,” jelasnya.
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025 menambahkan, Natal Nasional 2025 akan disiapkan secara partisipatif dan inklusif.
    Natal tahun ini akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).
    “Kalau boleh, Natal ini ada gunanya bagi rakyat kecil, misalnya kita libatkan UMKM 500 atau 1.000 pelaku usaha, jadi Natal membawa kebahagiaan dan berdampak,” ujar Ara.
    Menurut Ara, perayaan Natal Nasional tahun ini juga akan mengangkat semangat program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Kami ingin Natal ini bukan hanya seremoni, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandas Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Peran Orang Tua Bentuk Karakter dan Moral Remaja Lewat Program STAR

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Peran Orang Tua Bentuk Karakter dan Moral Remaja Lewat Program STAR

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter dan ketahanan moral generasi muda di tengah derasnya arus informasi serta kemajuan teknologi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Wisuda Sekolah Orang Tua Anak Remaja (STAR) di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (13/10/2025).

    Menurut Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita, program STAR merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Mojokerto untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai benteng utama pencegahan kenakalan remaja.
    “Sekolah Orang Tua Anak Remaja ini lahir dari kegelisahan saya melihat kondisi Kota Mojokerto yang meskipun bukan kota metropolis,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, perkembangan teknologi dan degradasi moral telah memberi dampak signifikan terhadap perilaku remaja. Melalui program STAR, para orang tua diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan zaman.

    “Kami ingin membangun benteng pertama di keluarga agar remaja Kota Mojokerto tidak terjerumus pada kenakalan remaja, narkoba, maupun seks bebas. Remaja Kota Mojokerto adalah seperempat dari total penduduk, di tangan merekalah kita menaruh harapan untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan di masa depan,” imbuhnya.

    Program STAR tidak hanya melibatkan para orang tua, tetapi juga menggandeng berbagai pihak lintas sektor seperti BNN, Kemenag, psikolog, dan organisasi masyarakat. Program ini akan dijalankan secara masif di 18 kelurahan dengan dukungan lintas perangkat daerah karena membangun generasi tangguh membutuhkan kerja kolaboratif.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawal tumbuh kembang anak-anak agar menjadi generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Sekecil apa pun kontribusi yang bisa kita berikan hari ini, akan sangat berarti untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi saat ini,” pungkas Ning Ita.

    Program STAR menjadi upaya strategis Pemkot Mojokerto dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus menyiapkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk menghadapi tantangan masa depan. [tin/beq]

  • Program Rereongan Poe Ibu Dedi Mulyadi Rentan Tindak Pidana Korupsi

    Program Rereongan Poe Ibu Dedi Mulyadi Rentan Tindak Pidana Korupsi

    JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menilai, Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama-sama berdonasi Rp1.000 setiap hari yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi justru dekat dengan korupsi.

    “Kebijakan yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebenarnya tidaklah perlu. Langkah itu tidak akuntabel sehingga rentan disalahgunakan menjadi korupsi,” ungkapnya, Minggu 12 Oktober 2025.

    Dia curiga gerakan Rereongan Poe Ibu merupakan pungutan yang dibungkus dengan dalih sukarela mengingat gerakan ini justru sudah ditentukan besaran dan waktu penyerahannya. “Ditetapkan besaran dan ada waktu (setiap hari), ini sudah ciri pungutan, meski disebut sukarela. Apalagi salah satu target sasarannya sekolah/ siswa sekolah. Sekolah negeri saja dilarang melakukan pungutan, meski itu hanya seribu,” imbuhnya.

    Almas mengingatkan warga Jabar sudah berperan dengan membayar pajar. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ‘membayar’ lagi dengan dalih uang saling bantu membantu. Terlebih, masyakarat juga sudah bergotong royong melalui iuran-iuran sosial, seperti BPJS.

    “Jadi tidak perlu lagi ada kebijakan semacam ini. Lebih bijak bila Pemprov Jabar memaksimalkan anggaran yang ada demi program kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

    Seperti diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat untuk berdonasi sebesar Rp1.000 per hari. Surat Edaran dengan nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu ditujukan bagi para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala OPD dari provinsi sampai kota dan kabupaten, serta seluruh Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat.

    Dalam edaran yang dibuat tertanggal 1 Oktober tahun 2025 tersebut, Dedi merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal.

    Dana Gerakan Rereongan Poe Ibu, dikumpulkan melalui rekening khusus yang dibuat terlebih dahulu oleh masing-masing instansi/sekolah/lingkungan masyarakat melalui Bank BJB. Selain itu, pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana hasil gerakan rereongan dilakukan oleh Pengelola Setempat, baik di lingkungan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya dan swasta, maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

    Pengelola Setempat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan dana hasil gerakan rereongan. Pelaporan disampaikan kepada publik melalui aplikasi Sapawarga/Portal Layanan Publik yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dapat memanfaatkan akun media sosial masing-masing.

  • Kemenag dan Basarnas Perkuat Mitigasi Risiko di Pesantren Usai Insiden Al Khoziny – Page 3

    Kemenag dan Basarnas Perkuat Mitigasi Risiko di Pesantren Usai Insiden Al Khoziny – Page 3

    Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengerahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas RI, Emi Freezer, mengungkapkan bahwa penyebab utama ambruknya bangunan di Pesantren Al Khoziny adalah kegagalan konstruksi.

    “Tidak adanya struktur penyangga bertahap membuat bangunan runtuh total. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua bahwa gedung pendidikan, termasuk pesantren, harus memenuhi standar teknis dan keselamatan,” tutur Emi.

    Basarnas mencatat tragedi di Sidoarjo sebagai salah satu bencana non-alam terbesar tahun 2025. Adapun korban meninggal mencapai 67 santri.

    “Kami siap memperkuat sinergi dengan Kemenag dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapsiagaan serta penanggulangan risiko di pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya,” ujar dia.

  • Geger Mahar Rp 3 Miliar Ternyata Cek Kosong, Sekjen Kemenag Minta KUA Tidak Kecolongan Lagi

    Geger Mahar Rp 3 Miliar Ternyata Cek Kosong, Sekjen Kemenag Minta KUA Tidak Kecolongan Lagi

    GELORA.CO  – Masyarakat digegerkan pernikahan Tarman, 74, dengan Shela Arika, 24, di Pacitan. Bukan karena perbedaan usianya. Tetapi adanya mahar Rp 3 miliar, yang ternyata cek kosong. Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin meminta KUA maupun penghulu melakukan pengecekan administrasi pernikahan sebelum akad digelar.

    Dia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pencatatan nikah. Kamaruddin menegaskan pernikahan adalah sebuah ibadah yang sakral. Tidak boleh ada unsur main-main atau bahkan penipuan.

    “Jadi saya menghimbau teman-teman KUA, penghulu di seluruh Indonesia, agar betul-betul melaksanakan tugas dengan baik, dengan amanah, dengan kehati-hatian,” kata Kamaruddin yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu di Jakarta (11/10). Dia meminta jangan sampai kegiatan pencatatan nikah yang tujuannya mulia, malah merugikan masyarakat.

    Dia mengakui kasus mahar Rp 3 miliar yang ternyata cek kosong itu sudah menjadi preseden buruk. Harus dicegah jangan sampai terjadi lagi. Jika tidak, bakal ada oknum calon pengantin yang melakukan hal serupa di kemudian hari.

     “Atau bisa jadi sudah ada yang terjadi tidak ketahuan kan, nanti ketahuannya di belakang gitu kan, atau tidak sempat terekspos gitu lah,” tuturnya.

    Dia kembali mengingatkan seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pencatatan nikah harus hati-hati betul. Dia mengatakan KUA di seluruh Indonesia, para penghulu, bahkan kantor Kemenag kabupaten, kota, harus memastikan bahwa seluruh proses yang dilaksanakan dalam pelaksanaan nikah sesuai regulasi.

     “Jadi, mungkin ini kecolongan teman-teman ini. Mudah-mudahan itu tidak lagi terjadi,” tandasnya.

    Terkait dengan keabsahan nikahnya, Kamaruddin mengatakan yang terpenting ada fisik maharnya. Misalnya kasus di Pacitan itu mahar yang digunakan adalah seperangkat alat salat dan cek kosong, perlu dipastikan ke penghulu. Karena yang memiliki otoritas menetapkan pernikahan sah dan tidak adalah penghulu serta para saksi di lokasi. 

    Kamaruddin juga menekankan aspek bimbingan perkawinan (bimwin) kepada calon pengantin (catin). Menurut dia jika bimwin dijalankan dengan baik, kasus seperti di Pacitan tersebut bisa dicegah. Karena materi dalam bimwin menyangkut banyak aspek dalam rumah tangga. Proses bimwin sendiri belakangan juga viral, karena diselingi dengan tepuk sakinah

  • Antisipasi Tragedi Serupa Ponpes Al Khoziny, Pemkab Bangkalan Data Kelayakan Bangunan Pesantren

    Antisipasi Tragedi Serupa Ponpes Al Khoziny, Pemkab Bangkalan Data Kelayakan Bangunan Pesantren

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mulai melakukan pendataan dan penilaian terhadap kelayakan bangunan pondok pesantren di wilayahnya.

    Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para santri sekaligus mencegah terulangnya tragedi ambruknya bangunan pesantren seperti yang terjadi di Sidoarjo.

    Wakil Bupati Bangkalan, Moh Fauzan Ja’far, mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat dan Polda Jawa Timur agar daerah melakukan pengawasan terhadap kondisi fisik pesantren.

    “Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk antisipasi agar kejadian serupa dengan tragedi ambruknya mushalla di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, tidak terjadi di Bangkalan,” ujar Fauzan, Sabtu (11/10/2025).

    Fauzan menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah menugaskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap pondok pesantren, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

    “Langkah awalnya adalah mendata seluruh pondok pesantren. Dari situ akan terlihat mana yang sudah lengkap administrasinya dan mana yang belum,” imbuhnya.

    Selain kelengkapan administrasi, pemerintah daerah juga akan memastikan kelayakan teknis bangunan pesantren. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi struktur, standar keamanan, serta ketahanan bangunan untuk menjamin keselamatan santri dan tenaga pengajar.

    “Bangunan yang sudah berdiri juga akan kami kaji. Apakah secara teknis masih memenuhi syarat atau perlu perbaikan. Jika diperlukan, Pemkab akan melakukan pendampingan,” jelas Fauzan.

    Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Bangkalan, M Hasan Faisol, menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan.

    “Kami akan sowan kepada Ketua MUI dan PCNU Bangkalan untuk meminta arahan agar kami bisa berkomunikasi langsung dengan para pengasuh pesantren,” katanya. [sar/ian]

  • Info Hari Libur dan Cuti Bersama 2026

    Info Hari Libur dan Cuti Bersama 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Libur Nasional 2026 menjadi pembahasan yang hangat menjelang akhir tahun, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026. Berapakah jumlah hari libur nasional dan cuti bersama di tahun depan?

    Berdasarkan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 19 September 2025, ditetapkan 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Sehingga pada tahun 2026 akan ada 25 libur.

    Jika dibandingkan dengan tahun ini, libur nasional 2025 terdapat 17 hari, dengan 11 hari cuti bersama. Tahun 2025 memiliki cuti bersama lebih banyak daripada tahun 2026.

    Berikut jumlah hari libur nasional dan cuti bersama 2026 yang dibagi per bulan:

    Hari Libur Nasional 2026

    1. Kamis, 1 Januari 2026: Tahun Baru 2026 Masehi

    2. Jumat, 16 Januari 2026: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

    3. Selasa, 17 Februari 2026: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    4. Kamis, 19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)

    5. Sabtu, 21 Maret 2026: Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah

    6. Minggu, 22 Maret 2026: Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah

    7. Jumat, 3 April 2026: Hari Wafat Yesus Kristus

    8. Minggu, 5 April 2026: Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

    9. Jumat, 1 Mei 2026: Hari Buruh Internasional

    10. Kamis, 14 Mei 2026: Hari Kenaikan Yesus Kristus

    11. Rabu, 27 Mei 2026: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah

    12. Minggu, 31 Mei 2026: Hari Raya Waisak 2570 BE

    13. Senin, 1 Juni 2026: Hari Lahir Pancasila

    14. Selasa, 16 Juni 2026: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

    15. Senin, 17 Agustus 2026: Hari Proklamasi Kemerdekaan RI

    16. Selasa, 25 Agustus 2026: Maulid Nabi Muhammad SAW

    17. Jumat, 25 Desember 2026: Kelahiran Yesus Kristus (Hari Raya Natal)

    Cuti Bersama 2025

    1. Senin, 16 Februari 2026: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

    2. Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Hari Nyepi

    3. Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri

    4. Senin, 23 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri

    5. Selasa, 24 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri

    6. Jumat, 15 Mei 2026: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus

    7. Kamis, 28 Mei 2026: Cuti Bersama Idul Adha

    8. Kamis, 24 Desember 2026: Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus

    Beberapa pekan yang berpotensi untuk menjadi long-weekend, cocok untuk bepergian bersama keluarga anda atau mengadakan event penting sebagai berikut:

    1. Januari: Jumat-Minggu, 16-18 Januari 2026 (Long Weekend Isra Mi’raj)

    2. Februari: Sabtu-Selasa, 14-17 Februari 2026 (Long Weekend Imlek 2557 Kongzili)

    3. Maret: Rabu-Selasa, 18-24 Maret 2026 (Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri 1447 H)

    4. April: Jumat-Minggu, 3-5 April 2026 (Long Weekend Paskah)

    5. Mei: 

    Jumat-Minggu, 1-3 Mei 2026 (Long Weekend Hari Buruh)

    Kamis-Minggu, 14-17 Mei 2026 (Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus)

    Sabtu-Senin, 30 Mei- 1 Juni 2026 (Long Weekend Waisak dan Hari Lahir Pancasila)

    8. Agustus: Sabtu-Senin, 15-17 Agustus 2026 (Long Weekend Hari Kemerdekaan RI)

    9. Desember: Kamis-Minggu, 24-27 Desember 2026 (Long Weekend Natal)

    (Stefanus Bintang)

  • Lindungi Santri, SOP Pencegahan Kekerasan Seksual Resmi Diluncurkan di As-Sa’idiyyah 2 Jombang

    Lindungi Santri, SOP Pencegahan Kekerasan Seksual Resmi Diluncurkan di As-Sa’idiyyah 2 Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
    meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai bagian dari peringatan Hari Santri Nasional, Jumat (10/10/2025).

    Peluncuran SOP ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman, sehat, dan ramah anak. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan menjadi model yang dapat diikuti oleh pesantren lainnya di Kabupaten Jombang dan Indonesia.

    Acara Diseminasi yang diadakan di Aula Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU), Tambakberas, Jombang, dibuka oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, KH. Wahfiyul Ahdi, dan dimulai dengan doa oleh KH. Achmad Hasan.

    Dalam sambutannya dia menyampaikan harapan agar SOP yang baru diluncurkan dapat memberi dampak positif bagi seluruh pesantren di Indonesia, terutama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih aman bagi anak-anak.

    Penyusunan SOP ini dilakukan dengan cara yang sangat partisipatif, melibatkan pengurus dan santri pesantren yang mendapat pendampingan dari Women’s Crisis Center (WCC) Jombang. Prosesnya mencakup berbagai tahapan mulai dari pemetaan masalah yang dihadapi oleh santri, pemahaman terhadap regulasi nasional seperti UU Pesantren dan UU TPKS, hingga penyusunan draft SOP secara kolaboratif dengan tim pengasuh dan mitra pendamping.

    Maslahatul Hidayah, santri sekaligus ketua tim penyusun SOP, menjelaskan bahwa proses penyusunan SOP ini bukan hanya soal menulis pedoman, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran kolektif bagi santri untuk lebih memahami isu keadilan gender, perlindungan korban, dan pentingnya menciptakan ekosistem pesantren yang aman dan berkeadilan.

    “Proses ini mengajarkan kami untuk berpikir kritis mengenai isu kekerasan dan menciptakan pesantren yang tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung perkembangan diri santri secara holistik,” jelas Maslahatul.

    Dalam sesi pemaparan materi, Nyai Hj. Umdatul Choirot, pengasuh Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2, mengungkapkan bahwa lahirnya SOP ini didorong oleh keprihatinan terhadap kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi di pesantren.

    “Kami menyadari pentingnya kebijakan yang berpihak pada korban, sekaligus memperkuat kapasitas pengurus dan infrastruktur pesantren agar lebih responsif terhadap persoalan kekerasan,” tuturnya.

    Sejumlah narasumber yang hadir dalam peluncuran Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di As-Sa’idiyyah 2 Tambakberas Jombang, Jumat (10/10/2025)

    Diskusi panel yang berlangsung usai peluncuran juga turut menghadirkan narasumber dari berbagai sektor. Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Muhammad Agussalim, menekankan pentingnya pengimbasan pesantren ramah anak sebagai bagian dari implementasi PMA No. 73 Tahun 2023.

    “Pencegahan kekerasan seksual bukan hanya soal kebijakan administratif, tetapi juga bagaimana pesantren menjadi ruang pendidikan yang menumbuhkan rasa aman dan saling menghormati,” ujar Agussalim.

    Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang, Dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes, mengapresiasi langkah progresif yang diambil oleh As-Sa’idiyyah 2. “Kami berharap seluruh pondok pesantren di Jombang bisa inklusif dan terbuka terhadap berbagai inovasi pencegahan dan penanganan kekerasan seperti yang dilakukan di sini. Kunci utamanya adalah sinergitas antara lembaga layanan pemerintah dan masyarakat,” katanya.

    Dari unsur perguruan tinggi, Dr. Siti Rofiah, M.Pd.I, pengurus Forum Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Perguruan Tinggi Jombang, menambahkan bahwa SOP ini merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai maqāshid Al-syarī‘ah yang sangat penting dalam pendidikan Islam, yaitu menjaga martabat manusia dan memastikan keadilan ditegakkan.

    Kegiatan ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum Jombang, WCC Jombang, dan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) melalui program Right Here Right Now 2 (RHRN2).

    Peserta yang hadir dalam acara tersebut terdiri dari berbagai pihak, mulai dari perwakilan Kemenag, Dinas PPKBPPPA, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga jurnalis dan perwakilan pondok pesantren se-Kabupaten Jombang.

    Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum menegaskan komitmennya sebagai pelopor pesantren ramah anak dan bebas dari kekerasan seksual. Nyai Umdatul menutup acara dengan mengatakan, “Kami ingin memastikan setiap santri tumbuh dalam lingkungan yang aman, berdaya, dan terlindungi. Inilah bagian dari jihad kemanusiaan kami.” [suf]

  • Pemerintah Siapkan Dana Perbaikan Ponpes Al-Khoziny

    Pemerintah Siapkan Dana Perbaikan Ponpes Al-Khoziny

    Jakarta

    Pemerintah berencana membantu perbaikan gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025. Ada kemungkinan, perbaikan dilakukan dengan dukungan dana APBN.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya belum dapat memastikan berapa biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan. Proses identifikasi juga belum bisa dilakukan lantaran kawasan ponpes tersebut masih dalam pengawasan kepolisian.

    “Itu belum (ditetapkan anggaran perbaikan ponpes), masih jauh. Sementara belum (ada pengecekan). Masih urusan polisi ya, masih ada police line. Kami belum bergerak ke situ,” kata Dody ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Meski demikian, menurutnya Kementerian PU memiliki sejumlah anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung perbaikan ponpes tersebut. Salah satunya adalah dana pendidikan yang juga digunakan untuk revitalisasi sekolah.

    “Kita kan punya dana pendidikan, di PU ada dana pendidikan di Ditjen Perencanaan Strategis. Itu bisa untuk pendidikan Islam dan non-Islam. Yang Islam itu nanti bisa untuk ponpes atau tempat lain,” jelasnya.

    Dody juga belum dapat memastikan apakah nantinya perbaikan ponpes akan dilakukan langsung oleh Kementerian PU. Pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri terkait Ponpes Al-Khoziny.

    “Lagi jalan (koordinasi) dengan Kemenag dan Kemendagri. Buat ngecek kualitas bangunan, apakah standar, lalu punya izin atau tidak. Belum bicara soal (perbaikan ponpes) dulu, nanti kita lihat kesesuaian bangunan dulu dengan izin seluruh ponpes,” ujarnya.

    Sebelumnya, Dody sempat menyebut bahwa sementara ini dana perbaikan ponpes akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia tidak menutup kemungkinan dukungan juga datang dari pihak swasta.

    “Insyaallah dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada bantuan dari swasta, kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” ungkap Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Dody menjelaskan, sejauh ini anggaran pembangunan ponpes disalurkan oleh Kementerian Agama. Namun, robohnya bangunan Ponpes Al-Khoziny merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat.

    “Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama ya. Cuma karena ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku akan mencarikan dana perbaikan untuk ponpes. Kendati anggaran tersebut terbatas, Cak Imin memastikan distribusi anggaran akan dilakukan secara tepat sasaran.

    Ia menyebut, perbaikan bangunan ponpes akan dilakukan secara nasional, tidak hanya untuk Al-Khoziny. Anggaran yang disediakan juga akan dialokasikan untuk pesantren yang dianggap rawan mengalami insiden serupa.

    “Nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya. Semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Jumlahnya berapa, itu kita belum tahu,” ujar Cak Imin.

    “Kepada masyarakat pesantren, semoga rezekinya tambah banyak. Pemerintah ada anggaran, dan kita usahakan semaksimal mungkin ada dana untuk menangani terutama yang rawan-rawan kecelakaan,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Update Terbaru Identifikasi Santri Korban Bangunan Ponpes Al Khoziny

    (shc/rrd)