Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafii memaparkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah
haji
(BPIH) tahun 2025.
Menurut pria yang karib disapa Romo ini, salah satu efisiensi signifikan datang dari ongkos pesawat terbang.
“Efisiensinya itu banyak, mungkin yang paling signifikan itu pesawat. Kemarin, presiden sudah bisa memotong 10 persen ongkos pesawat, kalau itu nanti berlaku di haji, sudah sebuah penurunan yang signifikan. Selain itu, mungkin juga di hotel, di Armuzna (tiga titik penting dalam rangkaian ibadah haji) ini kita sisir kembali,” kata Romo di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (30/12/2024), dikutip dari
Antaranews
.
Dia mengatakan, tim dari Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan survei ke Arab Saudi dan menemukan bahwa perusahaan yang mengakomodasi ibadah haji semakin kompetitif.
Oleh karenanya, pihak Badan Penyelenggara (BP)
Haji
dapat membandingkan harga-harga untuk mengambil alternatif yang terbaik terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH).
“Karena dulu perusahaan itu tidak banyak, jadi ada sedikit monopoli. Sekarang, begitu dibuka yang daftar sangat banyak, maka mulai kompetitif dan akhirnya kita belajar bahwa ‘oh, sebenarnya bisa segini’, jadi kemungkinan turunnya itu sangat jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Romo juga mengatakan,
biaya haji
bisa diturunkan hingga di angka Rp 80 juta. Tetapi, dia menyebut bahwa Kemenag dan BP Haji terus menjalin komunikasi dengan DPR terkait penurunan tersebut.
“Ini kan masih terus kita sisir, tetapi yang pasti, di pengusulan pertama, BPIH-nya sudah turun, kalau biasanya agak lebih tinggi supaya nanti disisir kembali oleh DPR baru bisa turun. Kalau ini, di penawaran awal saja sudah turun, jadi insya allah itu bisa lebih turun mungkin di angka Rp 80-an (juta) lah,” katanya.
Kemudian, Romo mengemukakan, saat ini pihak Kemenag masih fokus mengurus transisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) ke BP Haji.
“Per-hajian itu sudah dimulai oleh BP Haji tahun 2025, meski tetap regulasi dan diplomasi di Kementerian Agama,” kata Romo.
“Namun, lembaga yang baru kan membutuhkan waktu untuk menyusun susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), tentu juga mentransfer apa yang sudah biasa dilakukan di Kemenag, itu kan mungkin butuh waktu, maka disepakati pelaksanaannya masih Kemenag, tetapi sudah dengan melibatkan BP Haji,” ujarnya lagi.
Tetapi, Romo menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji akan sepenuhnya ditangani oleh BP Haji pada 2026.
“Pada 2026 sepenuhnya sudah BP Haji nanti, 2025 ini masih Kemenag, tetapi dengan pelaksana teknis sudah sebagian ditangani oleh BP Haji, dan ini sekaligus upaya transisi, nanti 2026 itu sepenuhnya harus sudah bisa dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji,” katanya.
Meskipun biaya haji atau BPIH kemungkinan akan turun pada 2025, tetapi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah naik dari 60 persen pada 2024, lalu diusulkan menjadi 70 persen pada 2025.
Untuk diketahui, BPIH pada 2024 sebesar Rp 93.410.286. Lalu, diusulkan turun menjadi Rp 93.389.684,99 pada 2025.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya menyampaikan usulan
BPIH 2025
sebesar Rp 93.389.684,99. Jumlah tersebut adalah total dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah, ditambah dengan nilai manfaat dari pemerintah.
Secara terperinci, Nasaruddin mengatakan bahwa Bipih yang dibebankan jemaah sebesar Rp 65.372.779,49. Sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah untuk jemaah haji sebesar Rp 28.016.905,5.
“Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.389.684,99, dengan komposisi BIPIH sebesar Rp 65.372.779,49 atau 70 persen dan nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah) Rp 28.016.905,5,” kata Nasaruddin.
Usulan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dolar AS ke rupiah saat ini, yakni sebesar Rp 16.000. Selain itu, pemerintah juga menimbang besaran nilai tukar riyal dengan kurs Rp 4.266,67.
“Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa akan datang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip iftitah dan likuiditas keuangan operasional,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemenag
-
/data/photo/2024/12/27/676e377765dfa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025")
Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025
-
Dimulai dari Pondok Pesantren, Menag Nasaruddin Wacanakan Libur dalam Sebulan Ramadan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggulirkan wacana untuk meliburkan sekolah selama bulan Ramadan. Ia menyebutkan bahwa pondok pesantren selama ini telah lebih dulu menerapkan libur aktivitas belajar-mengajar saat Ramadan tiba.
“Ya, sebenarnya pondok pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama itu memang sudah libur. Namun, untuk sekolah-sekolah lainnya, hal ini masih dalam tahap wacana. Nanti akan ada penyampaian lebih lanjut,” ujar Nasaruddin seusai menghadiri acara Muhasabah dan Zikir di Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12) malam.
Menurut Nasaruddin, bulan Ramadan memiliki esensi sebagai waktu untuk konsentrasi beribadah bagi umat Islam. Oleh karena itu, ia berharap peserta didik tetap dapat memaksimalkan ibadah mereka, baik ketika sekolah diliburkan maupun tidak.
Ia menambahkan bahwa libur selama Ramadan dapat dimanfaatkan siswa untuk fokus pada kegiatan spiritual seperti mengaji, menghafal Al-Qur’an, memperbanyak amalan sosial, serta mempererat hubungan dengan keluarga.
“Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi bagaimana menjadikannya lebih berkualitas. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, kita ingin menciptakan Ramadan yang memberikan manfaat secara spiritual dan sosial,” kata Nasaruddin.
Wacana ini juga sebelumnya disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i. Ia mengakui bahwa ide libur sekolah selama satu bulan penuh saat Ramadan telah muncul, namun belum ada pembahasan lebih mendalam di tingkat pemerintah.
-
/data/photo/2024/12/24/676a0a58dcd09.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
Megapolitan
31 Desember 2024")
Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Megapolitan 31 Desember 2024
Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah telah mengumumkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 14 Oktober 2024.
Total ada 27 hari libur yang ditetapkan, terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama.
Tanggal-tanggal tersebut akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, yang dapat memanfaatkannya untuk beristirahat atau merayakan hari-hari besar keagamaan.
Libur nasional di awal tahun 2025 dimulai dengan liburan panjang pada Januari, yang diwarnai oleh tiga hari libur nasional.
Selanjutnya, libur nasional akan tersebar sepanjang tahun, termasuk pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, dan Desember.
Namun, ada beberapa bulan seperti pada Februari, Juli, Oktober, dan November tidak akan memiliki libur nasional, sehingga masyarakat hanya dapat menikmati akhir pekan.
Berikut adalah daftar libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025 berdasarkan
SKB 3 Menteri
:
Libur Nasional 2025
:
Cuti bersama 2025
:
Dengan adanya daftar ini, masyarakat bisa merencanakan waktu liburan atau cuti lebih awal dan memanfaatkan momen tersebut untuk bersantai atau berkumpul bersama keluarga.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Kalender 2025 Hari Libur Nasional, Cek 50 Link Download di Sini!
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia – Hari ini, Selasa (31/12/2024) menjadi momen terakhir manusia di seluruh dunia menjalani 2024. Besok, kita semua akan menyambut tahun 2025.
Sepanjang 2025, ada 27 hari libur yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Tanggal merah tersebut terbagi atas 17 hari libur nasional dan 10 cuti bersama.
Untuk menyimpan kalender 2025, Anda bisa men-download secara online dalam bentuk PDF maupun JPG.
Selain kalender masehi, Kemenag lewat Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam juga menerbitkan Kalender Hijriah Indonesia tahun 2025. Kalender tersebut membuat jadwal libur hari besar, cuti bersama, dan tanggal tahun Masehi, Hijriah, dan Jawa.
Daftar Hari Libur Nasional 2025
1 Januari : Tahun Baru 2025 Masehi
27 Januari : Isra Mikraj Nabi Muhammad saw
29 Januari : Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
29 Maret : Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
31 Maret-1 April : Idul Fitri 1446 Hijriah
18 April : Wafat Yesus Kristus
20 April : Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
1 Mei : Hari Buruh Internasional
12 Mei : Hari Raya Waisak 2569 BE
29 Mei : Kenaikan Yesus Kristus
1 Juni : Hari Lahir Pancasila
6 Juni: Idul Adha 1446 Hijriah
27 Juni : 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
17 Agustus : Proklamasi Kemerdekaan
5 September : Maulid Nabi Muhammad saw
25 Desember : Kelahiran Yesus KristusDaftar Cuti Bersama 2025
28 Januari : Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
28 Maret : Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
2, 3, 4, dan 7 April : Idul Fitri 1446 Hijriah
13 Mei : Hari Raya Waisak 2569 BE
30 Mei : Kenaikan Yesus Kristus
9 Juni : Idul Adha 1446 Hijriah
26 Desember : Kelahiran Yesus Kristus50 link download kalender 2025
Berikut adalah 50 link download kalender 2025 beserta daftar hari libur nasional dan cuti bersama dalam bentuk JPG dan PDF:
Nah, itu dia daftar hari libur nasional dan cuti bersama di kalender 2025 untuk masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat!
(fab/fab)
-
Tingkatkan Kerukunan Beragama, Bimas Buddha Komitmen Kelola Anggaran 2025 Berbasis Manfaat Umat – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) terus berkomitmen mengelola anggaran yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.
Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan umat yang damai dan kerukunan kehidupan beragama sesuai dengan program kerja Kementerian Agama.
Komitmen ini juga selaras delapan pesan program Kementerian Agama tahun 2025 pada poin pertama yaitu Internalisasi Nilai Agama.
Dirjen Bimas Buddha Supriyadi menjelaskan, komitmen terkait pengelolaan anggaran ini penting dalam rangka menunjang kehidupan bermasyarakat dan beragama yang makin religius, rukun, toleran dan damai.
Pesan lain yang dipacu untuk direalisasikan adalah promosi praktik baik dalam kerukunan umat beragama.
Menurut Supriyadi, pesan ini menunjukkan bahwa Indonesia menonjol dalam toleransi, moderat dan kerukunan umat. Hal ini dapat menjadi kontribusi penting kemenag dalam merawat kerukunan umat.
Supriyadi menandaskan, pihaknya akan terus berupaya mengafirmasi program Kementerian Agama dengan melakukan pengembangan beberapa bidang di antaranya penguatan pembinaan umat, layanan keagamaan, pengarusutamaan moderasi beragama dan pendidikan keagamaan Buddha.
“Sesuai tugas pokok dan fungsi Ditjen Bimas Buddha, kami akan melakukan dialog kerukunan internal beragama dan penguatan forum kerukunan umat Buddha. Sementara untuk layanan keagamaan, kami terus berkomitmen menciptakan layanan yang terstandar, inklusif dan maslahat yakni dengan mengadakan bimbingan bagi calon pengantin, pembinaan keluarga Hitta Sukkhaya serta rumah ibadah sehat,” ujar Supriyadi di Jakarta, dalam keterangannya pada Selasa (31/12/2024).
Di bidang pendidikan, terang Supriyadi, Ditjen Bimas Buddha akan melakukan pengembangan pendidikan yang unggul dan terintegrasi, salah satunya adalah akselerasi akreditasi pendidikan formal keagamaan Buddha Dhammasekha.“ Akselerasi Akreditasi Dhammasekha menjadi fokus dalam pengembangan Pendidikan formal keagamaan Buddha,” katanya.
Selain itu, lanjut Supriyadi, Ditjen Bimas Buddha juga mengembangkan sistem pendidikan yang unggul, terintegrasi, adaptif dan kontekstual. “Caranya dengan menyusun standar pendidikan formal dan peningkatan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan,” ujar Supriyadi.
Program makan bergisi gratis bagi siswa Dhammasekha juga menjadi skala prioritas.
Agenda dan rencana kerja ini dilakukan dalam upaya membantu pencegahan stunting dan menyiapkan generasi muda berkualitas.
“Kami Ditjen Bimas Buddha terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat Buddha secara nasional dan melalui anggaran yang sudah kami terima, akan dimaksimalkan kepada masyarakat luas dengan pola perencanaan yang strategis yakni melihat potensi yang terdampak pada masyarakat langsung,” ungkapnya.
Supriyadi menambahkan, sesuai dengan hasil capaian, realisasi anggaran Ditjen Bimas Buddha secara nasional setiap tahun mengalami kenaikan. Pada 2023 serapan mencapai 99,74 persen yakni urutan pertama untuk unit kerja Eselon 1 pusat.
Dia berharap realisasi anggaran tahun 2024 ditargetkan setidaknya sama dan bahkan bisa lebih. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan, hal itu sangat membantu program pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun Indonesia Maju.
-
Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf
Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.
Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 30 Desember 2024 – 22:56 WIBElshinta.com – Pj. Gubernur Sumatera Utara Dr. A Fatoni diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, H Juliadi Zurdani Harahap membuka secara resmi Rapat Koordinasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut di Aula Jabal Nur UPT Asrama Haji Medan, Senin (30/12).
Dalam sambutannya Gubsu memberikan apresiasi dengan kegiatan ini karena akan meningkatkan peran strategis BWI dalam menumbuhkembangkan kesadaran umat untuk berwakaf mengingat potensinya cukup besar guna membantu pemerintah menuntaskan beberapa persoalan kesejahteraan sosial.
Menurut Gubsu, agar pengelolaan wakaf terutama wakaf uang yang saat ini tengah digalakkan pemerintah, maka sangat dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola wakaf tersebut, sehingga potensi wakaf akan terus berkembang dan bertumbuh dengan pondasi kepercayaan umat yang semakin baik.
Pun begitu Kepala Biro Kesra tidak menampk bahwa sekalipun potensi wakaf cukup besar, namun sampai saat ini masih cukup banyak persoalan wakaf yang belum terselesaikan dengan baik dari dulu sampai saat ini. “Karena itu melalui rapat koordnasi ini diharapkan dapat menemukan beberapa solusi penting dalam pengelolaan wakaf,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Senin (30/12).
Apresiasi senada disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi diwakili Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Dr.H.Zulfan Efendi,M.Si dan berharap kegiatan ini akan melahirkan pemikiran serta rencana strategis dalam peningkatan potensi wakaf di Sumatera Utara khususnya.
Disampaikan Zulfan, sesungguhnya antara Kemenag dan BWI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalaupun sekarang pengelolaannya telah berbeda sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan pemerintah, namun pada hakikatnya dalam melaksanakan tanggung jawab tetap dalam satu tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Zulfan juga menjelaskan bahwa saat ini sedang berproses input data wakaf melalui aplikasi SIWAK yang berlaku secara nasional, sehingga umat mendapatkan informasi lebih mudah mengenai wakaf. Kemudian, sebutnya, Kemenag juga baru menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN agar proses pensertifikatan tanah wakaf dapat lebih mudah.
Ketua Dewan Pakar BWI Perwakilan Sumut, Drs. H Syariful Mahya Bandar MAP didampingi Ketua BWI Sumut, H Solehuddin Sagala dalam kesempatan itu menyampaikan kesimpulan penting untuk menggelorakan Gerakan Wakaf Uang (GWU) di Sumut sesuai Surat Edaran Menag RI Nomor 05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang bagi ASN, Peserta Didik dan Masyarakat. Kemudian perlu untuk melakukan gerakan bersama mendukung pengelolaan dan perkembangan lahan wakaf produktif.
Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, kata Mahya Bandar akan dilaksanakan perhimpunan wakaf uang dari ASN Kemenag Sumut dan wakaf calon pengantin serta lahan wakaf produktif Masjid Al Badar, Masjid Al Susi Meldina, Masjid Syuhada Galang, Masjid Perjuangan 45 Medan dan lahan pekuburan Muslim Jalan Pane Siantar.
Sumber : Radio Elshinta
-
Selamat! Kemenag Beri 58 Penghargaan bagi Humas dan Media
loading…
Kementerian Agama (Kemenag) kembali menggelar Humas Kemenag Award yang kali ini diselenggarakan di pengujung tahun 2024. Ajang apresiasi yang ditujukan bagi insan humas dan media ini digelar secara luring di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
“Pertama, saya ucapkan selamat kepada para penerima award. Ajang pemberian award ini saya kira amat bermakna. Ini apresiasi dan pengakuan bahwasannya media benar-benar menjadi partner Kemenag,” ujar Wakil Menteri Agama KH Romo Syafi’i saat memberikan sambutan dalam acara yang digelar Senin (30/12/2024).
Wamenag menuturkan, Kemenag sadar betul peran humas dan media dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah. “Kementerian Agama yang merupakan perpanjangan tangan dari Presiden RI dalam menjalankan tugas terkait kehidupan keberagamaan, keberhasilannya selain amat sangat ditentukan dari kecakapan aparatur, kekompakan Kementerian, serta integritas yang harus ditunjukkan oleh ASN Kementerian, juga sangat ditentukan oleh dukungan media untuk memberikan informasi program-programnya,” tutur Wamenag.
“Jadi saya kira, penghargaan yang diberikan hari ini sudah sewajarnya. Karena kita semua, telah melakukan semua hal terbaik sesuai porsi masing-masing untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Sekali lagi, saya sampaikan selamat,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekjen Kemenag M. Ali Ramdhani, ajang Humas Kemenag Award yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya menjadi momentum refleksi keterbukaan informasi yang telah dilakukan Kemenag.
“Humas Kemenag Award 2024 ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk merefleksikan kembali perjalanan kehumasan Kementerian Agama selama satu tahun terakhir,” papar Sekjen M. Ali Ramdhani.
Sepanjang 2024, Humas Kemenag yang saat ini dikelola oleh Biro Humas dan Komunikasi Publik telah berhasil melakukan sinergi dan kolaborasi dengan jaringan pranata humas maupun media. “Berdasarkan data, sepanjang tahun 2024, ada lebih dari 3.000 berita diterbitkan Kemenag. Berita-berita ini teramplifikasi pada lebih dari satu juta konten yang ada di media nasional dan internasional serta berbagai platform media sosial,” jelas Ali.
“Ini saatnya bagi kami untuk mengapresiasi berbagai kinerja kehumasan yang telah dilakukan ini,” sambungnya.
Berikut daftar Penerima Penghargaan Humas Kemenag Award 2024:
-
Jurnalis SINDOnews.com Terima Penghargaan Humas Kemenag Award 2024
loading…
JurnalisSINDOnews.com, Andryanto Wisnu Widodo meraih penghargaan dari Kementerian Agama (Kemenag). Ajang apresiasi yang ditujukan bagi insan humas dan media ini digelar secara luring. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam pemberitaan kinerja Kemenag di sepanjang tahun 2024.
Penghargaan yang diberikan langsung Wakil Menteri Agama (Wamenag) KH Romo Muhammad Syafi’i dalam acara Humas Kemenag Award 2024 ini diselenggarakan Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024.
Wamenag mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pemberitaan dan dukungan media atas kinerja Kemenag selama ini termasuk penyelenggaraan ibadah haji 2024. Wamenag memberikan pesan kepada para penerima penghargaan untuk terus meningkatkan semangat dan dedikasi. ”Prestasi ini harus menjadi cambuk agar Bapak-Ibu semakin semangat dalam berkarya. Jangan berhenti sampai di sini saja, karena masih banyak tugas dan tantangan yang menanti,” kata Wamenag Romo Muhammad Syafi’i kepada para pemenang.
Dalam kesempatan itu, Wamenag juga menegaskan pentingnya peran humas sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. ”Humas memiliki peran strategis di era digital, tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai penghubung yang memperkuat hubungan antara Kementerian Agama dengan masyarakat,” kata Romo Muhammad Syafi’i.
Wamenag juga mengapresiasi kinerja humas yang dinilai sukses memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi secara efektif. “Kalau hari ini dengan segala pertimbangan, Kementerian Agama memberikan award terkait dengan media ini, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bermakna,” ujar sosok yang akrab disapa Romo.
Dikatakan Romo, humas juga berperan dalam meluruskan hoaks dan menyampaikan pesan-pesan keberagamaan yang menekankan toleransi dan harmoni sosial. “Program pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, dan keberagaman harus disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
(aww)
-
Teguh Setyabudi ajak warga Jakarta sambut 2025 dengan optimistis
kegiatan ini adalah hal yang sangat positif dalam mengajak warga Jakarta untuk selalu optimis menyambut tahun baru
Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengajak warga menyambut tahun 2025 dengan optimistis mengingat tahun tersebut diprediksi penuh dengan keberkahan dan kebaikan.
“Mari kita sama-sama muhasabah dan berzikir untuk menyambut tahun 2025. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semua,” kata Teguh pada kegiatan malam muhasabah, zikir, dan doa bersama menyambut Tahun Baru 2025, di Silang Barat Monas, Jakarta, pada Senin (30/12) malam.
Sementara itu, Menteri Agama RI Nazarudin Umar yang hadir pada acara tersebut mengatakan kegiatan muhasabah bersama ini bisa menjadi wadah dalam memperbaiki segala kesalahan yang pernah diperbuat dan mendapat ampunan dari Allah SWT.
Sehingga, dalam menyongsong Tahun Baru 2025, semua khalayak memiliki energi baru yang penuh berkah.
“Semoga DKI Jakarta semakin hari semakin jaya. Sebentar lagi, kita akan memperingati 500 tahun Kota Jakarta. Kita ingin bukan Jakartanya saja yang terkenal, tapi juga umatnya semakin saleh dan salehah, serta pejabatnya amanah menjalankan tugas. Kita berdoa semoga tahun depan semakin cerah, khususnya bagi seluruh warga Jakarta,” kata Nazarudin Umar.
Di samping itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin turut mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah menginisiasi Malam Muhasabah.
Menurutnya, kegiatan ini adalah hal yang sangat positif dalam mengajak warga Jakarta untuk selalu optimis menyambut tahun baru.
“Apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta karena telah menginisiasi untuk menyelenggarakan Malam Muhasabah ini. Mudah-mudahan, kita semua semakin hari dapat semakin baik, semakin saleh. Mohon doa agar Jakarta, yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, kita masih menunggu Keppres (Keputusan Presiden), dapat semakin sejahtera, sembako semakin murah, dan akses kesehatan semakin mudah dijangkau seluruh warga,” ujar Khoirudin.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024 -
Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid
loading…
Jemaah haji 2024. Jelang penyelenggaraan haji 2025, Komisi VIII DPR membentuk Panja Haji. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA – Komisi VIII DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji Tahun 2025. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid didapuk sebagai ketua.
“Betul. Iya, kalau itu kan gini, hanya ketua Panja aja,” kata Wachid saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/12/2024).
Abdul Wachid didampingi beberapa wakil ketua Panja Haji, yakni Abidin Fikri dari Fraksi PDIP, Singgih Januratmoko dari Fraksi Partai Golkar, Marwan Dasopang dari Fraksi PKB, dan Ansory Siregar dari Fraksi PKS.
Secara keseluruhan, kata dia, Panja Haji 2025 berjumlah 21 orang, yang merupakan berasal dari Komisi VIII DPR.
Legislator dari Partai Gerindra itu menyampaikan kerja Panja Haji akan dimulai pada tanggal 2-10 Januari 2025. Ia berharap, di rentang waktu tersebut, Panja sudah bisa mendapatkan kesimpulan atau keputusan bersama terkait biaya haji 2025.
“Jadi pembahasannya untuk nanti adalah sesuai ajuan dari Menteri Agama, beliau sudah mengajukan anggaran sekitar 93 juta sekian, nanti kita bahas apakah sudah realistis atau belum. Kalau belum ya kita akan urai satu per satu,” ujarnya.
Ia optimistis, biaya haji bisa diturunkan sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Oh masih bisa, sangat bisa (turun lagi biaya haji 2025). Itu kan kita bikin Panja, kan untuk menghitung ulang permohonan dari menteri itu,” pungkasnya.
Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1446 H/2025 sebesar Rp93.386.684,99. Angka itu turun dari BPIH musim haji 1445 H/2025 yakni Rp93.410.286.
“Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun 1446 H/2025 M ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.386.684,99,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di ruang rapat Banggar DPR, Senin (30/12/2024).
Dari jumlah itu, Nasaruddin berkata, pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp65.372.779,49. Sementara, sebanyak Rp28.016.905,5 akan ditanggung dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
(zik)