Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Pemkab Lamongan Hibahkan Lahan ke Kemenag untuk Gedung PLHUT

    Pemkab Lamongan Hibahkan Lahan ke Kemenag untuk Gedung PLHUT

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menghibahkan lahan kepada Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Lamongan untuk pembangunan gedung Pusat Layanan Haji Dan Umroh Terpadu (PLHUT).

    Penyerahan hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan Mohammad Muhlisin Mufa, di Ruang Kerja Bupati Lamongan, Kamis (2/1/2025).

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berharap dengan dihibahkannya lahan yang terletak di Karangmulyo, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan tersebut, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Lamongan yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

    “Semoga bermanfaat, segera koordinasikan, dibangun, diharapkan menjadi pusat pelayanan haji dan umroh. Masyarakat Kabupaten Lamongan ini antusiasmenya tinggi, jadi tempat itu bagaimana layak menjadi pusat informasi,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Selain itu, Pak Yes juga berharap dengan dibangunnya gedung layanan haji dan umroh terpadu di Kabupaten Lamongan, nantinya bisa menarik pendirian usaha disekitar gedung.

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menandatangani naskah hibah daerah untuk Kemenag.

    Pak Yes menyebutkan, pada triwulan ketiga tahun 2024, tercatat pertumbuhan ekonomi Lamongan sebesar 7,31 atau tertinggi se-Provinsi Jawa Timur.

    “Terus akan menjadikan daerah tersebut ramai, karena akan menarik lainnya, bisa kayak pusat oleh-oleh haji atau lainnya,” tambah Pak Yes.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan, Mohammad Muhlisin Mufa, mengungkapkan lahan hibah untuk layanan haji dan umroh terpadu direncanakan akan dibangun gedung seluas 10 meter x 16 meter dengan dua lantai.

    “Atasnya insya Allah akan kita buat untuk aula kapasitasnya sekitar 200 orang. Untuk lantai bawah sebagai pusat informasi atau pelayanan,” katanya. [fak/beq]

  • MUI Dukung Pengurangan Durasi Haji, Pelayanan Jemaah Patut Diutamakan

    MUI Dukung Pengurangan Durasi Haji, Pelayanan Jemaah Patut Diutamakan

    MUI Dukung Pengurangan Durasi Haji, Pelayanan Jemaah Patut Diutamakan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung wacana pengurangan durasi masa tinggal calon jemaah haji di Tanah Suci pada 2025. Langkah ini dinilai dapat menekan Biaya Perjalanan
    Ibadah Haji
    (BPIH) tanpa membebani jemaah.
    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan meskipun biaya perjalanan berkurang.
    “Namun demikian kami berharap meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jemaah haji tidak boleh berkurang bahkan kalau bisa harus lebih baik,” kata Zainut saat dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari
    Antara
    , Kamis (2/1/2025).
    Ia memandang rencana pengurangan durasi sebagai solusi inovatif dibanding hanya mengandalkan subsidi dari nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
    Subsidi yang digunakan selama ini, kata Zainut, berasal dari hasil investasi dana haji jemaah masa tunggu.

    “Ada pemahaman yang keliru selama ini, bahwa subsidi jemaah haji itu berasal dari pemerintah padahal sebenarnya dana subsidi itu berasal dari jemaah haji masa tunggu,” ujar Zainut.
    “Jadi subsidi tersebut berasal dari
    return
    investasi dana haji jemaah yang dikelola BPKH,” sambung Zainut.
    Zainut menekankan pentingnya penyusunan BPIH yang adil dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak merugikan jemaah di masa mendatang.
    Sementara itu, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengungkapkan peluang memperpendek periode
    ibadah haji
    menjadi tiga hari.
    Pemerintah dapat merealisasikan wacana ini dengan menambah embarkasi jemaah dan memperluas jadwal mendarat di bandara Arab Saudi.
    Langkah ini diharapkan mampu menyeimbangkan biaya perjalanan dengan pelayanan optimal, sekaligus menjaga keberlanjutan finansial haji tanpa membebani calon jemaah di masa mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Strategi Garuda Indonesia Minimalisir Delay Penerbangan Haji 2025

    Strategi Garuda Indonesia Minimalisir Delay Penerbangan Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyiapkan strategi untuk meminimalisir keterlambatan atau delay pada penerbangan haji 2025.

    Pasalnya, pada penerbangan haji 2024, terdapat 157 kloter yang mengalami delay, dengan on time performance (OTP) 85,8%.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi mengatakan, salah satu strategi perseroan untuk mengurangi keterlambatan penerbangan haji yaitu dengan menambah jumlah armada sekitar 15 unit pesawat.

    “Ya persiapan, gini, kan kami punya pesawat tahun lalu itu 6 dari kami, 8 kami sewa. Tahun ini sekitar 8 dari kami, 6 yang kami sewa, lalu kami tambah siapkan 1 back up. Jadi ada 15 pesawat yang kami siapkan,” jelas Ade, dikutip Kamis (2/1/2025).

    Mengacu laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada operasional haji 2025 atau 1446 Hijriah. Namun, Ade mengatakan untuk penerbangan haji 2025, GIAA masih menunggu keputusan resmi dari Kemterian Agama.

    “Prosesnya memang masih menunggu, penentuan segala macam dari Kementerian Agama, lagi in-process, kami harapkan di Januari semua keputusannya sudah lebih clear, tapi kalau dari kami proses persiapan sudah dimulai,” katanya.

    Terkait ketepatan waktu alias OTP, menurutnya, dipengaruhi beberapa faktor, selain perencanaan penerbangan pesawat, tergantung juga keberadaan slot di bandara. GIAA pun saat ini sudah mengajukan lebih awal ke Jeddah dan Madinah. 

    “Yang berikutnya adalah faktor cuaca, kan kami tidak bisa handling ya. Jadi begitu kejadian beberapa kali dalam beberapa tahun ini di Madinah itu panasnya sekitar 40 derajat. Lalu, itu pesawat disarankan, kita minta lebih malam supaya suhunya lebih rendah,” katanya.

    Sebab, menurutnya, jika pesawat terbang dalam kondisi suhu tinggi, untuk naiknya itu akan lebih boros bahan bakar, dan menyebabkan harus transit technical landing di India.

    “Pernah juga kejadian kami turunkan bagasinya, orangnya dibawa supaya lebih ringan. Faktor waktu itu juga memengaruhi ketepatan waktu. Jadi semua kami koordinasikan supaya mungkin bisa lebih baik,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, ada 157 kloter mengalami delay pada haji 2024. Faktor penyebabnya yaitu dari sisi teknis yaitu mesin terbakar, kebocoran bahan bakar di pesawat, penggantian roda pesawat, aircraft auxiliary power unit bermasalah, serta AC bermasalah sehingga efek domino penerbangan selanjutnya.

    Kemudian untuk faktor operasional berasal dari keterlambatan pesawat yang menyebabkan perubahan slot time pada penerbangan selanjutnya, rotasi pesawat, gate limitation, proses imigrasi, masalah cuaca, masalah kru, jamaah sakit, hingga ATC clearance. 

  • Jemaah Gelombang Satu Mulai Diberangkatkan 2 Mei

    Jemaah Gelombang Satu Mulai Diberangkatkan 2 Mei

    loading…

    Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Hilman Latief bersama jajarannya dalam rapat bersama Panja Haji DPR di Ruang Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan rencana perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Pemberangkatan jemaah haji gelombang satu akan dimulai pada 2 Mei 2025 mendatang.

    Hal ini disampaikan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Hilman Latief dalam rapat bersama Panja Haji DPR di Ruang Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    “Kita insyaAllah tanggal 2-16 Mei pemberangkatan jemaah Haji gelombang satu pak. Jadi tanggal 1 jemaah sudah masuk ke Asrama,” kata Hilman dalam paparannya.

    Sementara, gelombang dua keberangkatan jemaah haji akan dilakukan pada periode 17-31 Mei 2025. Dia menegaskan, sudah tidak ada keberangkatan setelah 31 Mei 2025.

    “Closing date 31 Mei 2025. Closing date sudah tidak ada penerbangan lagi tanggal 31 Mei 2025,” ujarnya.

    Puncak ibadah haji mulai digelar 5 Juni 2025 dengan pertimbangan Iduladha jatuh pada 6 Juni 2025. “Puncak haji wukuf di Arafah tanggal 5 Juni jadi jemaah akan berangkat ke Arafah pada tanggal 4 Juni 2025. Iduladhanya di tanggal 6 Juni (10 dzulhijjah) mudah-mudahan tidak ada pergeseran tanggal,” katanya.

    Berikut adalah rencana perjalanan ibadah haji jemaah Indonesia 1446 H/2025 H:1. Jemaah haji masuk Asrama Haji: 1 Mei 2025

    2. Pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 dari Indonesia ke Madinah: 2-16 Mei 2025

    3. Pemberangkatan jemaah gelombang 1 dari Madinah ke Jeddah: 11-25 Mei 2025

    4. Pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari Indonesia ke Jeddah: 17-31 Mei 2025

  • Rincian Kuota Haji 2025 untuk Indonesia: 203.320 Jemaah Reguler, 17.680 Jemaah Khusus

    Rincian Kuota Haji 2025 untuk Indonesia: 203.320 Jemaah Reguler, 17.680 Jemaah Khusus

    Rincian Kuota Haji 2025 untuk Indonesia: 203.320 Jemaah Reguler, 17.680 Jemaah Khusus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag)
    Hilman Latief
    memaparkan rincian dari 221.000
    kuota haji 2025
    untuk Indonesia.
    Hilman mengatakan,
    jemaah haji
    reguler untuk tahun ini mendapat kuota sebanyak 203.320 orang.
    Hal tersebut Hilman sampaikan dalam rapat antara Panja Haji DPR 2025 dan Kemenag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2025).
    “Yang untuk haji regulernya itu 203.320. Yang dimaksud haji reguler itu ada jemaah haji reguler, disebut dengan reguler murni, itu jemaah,” ujar Hilman.
    Lalu, kuota untuk jemaah haji khusus pada 2025 ini sebanyak 17.680 orang.
    Untuk pengawas dan petugas haji, kata Hilman, tidak termasuk ke dalam kuota jemaah sebesar 221.000 orang itu.
    “Untuk haji khususnya 17.680. Sementara untuk tim PHU, termasuk juga pengawas, DPR RI, DPD RI, BPK RI, dan lain-lain, itu masuknya ke dalam kuota petugas, bukan kuota jemaah,” imbuhnya.
    Menteri Agama Nasaruddin Umar
    menegaskan, kuota haji 2025 masih sama seperti 2024, dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
    Pernyataan ini disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan tambahan kuota haji pada tahun mendatang.
    “Kepastian kuota itu seperti tahun lalu. Jadi intinya seperti itu, kita kan ditentukan oleh OKI,” kata Nasaruddin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara.
    Nasaruddin menekankan, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.
    Penambahan kuota hanya akan menjadi opsi jika kesiapan layanan telah matang dan tidak menimbulkan beban operasional.
    “Karena siapa tahu tambahan kuota itu malah justru memberikan beban pelaksanaan ibadah haji ini,” ujar Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalender 2025: Daftar 9 Long Weekend, 17 Hari Libur Nasional dan 10 Cuti Bersama – Page 3

    Kalender 2025: Daftar 9 Long Weekend, 17 Hari Libur Nasional dan 10 Cuti Bersama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Memasuki 2025, ada sejumlah hari libur nasional dan cuti bersama yang bisa dimanfaatkan untuk liburan. Namun sebelumnya, ada baiknya ada mengecek kalender 2025  dan melihat daftar libur tanggal merah 2025 dan cuti bersama 2025. Selain itu juga terdapat 9 libur panjang akhir pekan atau long weekend 2025 yang bisa dimanfaatkan untuk berlibur.

    Mengutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025.

    Penerbitan SKB Tiga Menteri ini dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah serta swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Berdasarkan SKB tersebut, jumlah hari libur nasional yaitu sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari. 

    Lantas kapan saja libur nasional dan cuti bersama yang menjadi long weekend 2025?

    Long Weekend Januari

    • Sabtu, 25 Januari 2025: Libur akhir pekan

    • Minggu, 26 Januari 2025: Libur akhir pekan

    • Senin, 27 Januari 2025: Libur Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

    • Selasa, 28 Januari 2025: Cuti Bersama Tahun Baru 2576 Kongzili

    • Rabu, 29 Januari 2025: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

     

    Long Weekend Hari Raya Nyepi dan Libur Lebaran

    • Jumat, 28 Maret 2025: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (TahunBaru Saka 1947)

    • Sabtu, 29 Maret 2025: Libur Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

    • Minggu, 30 Maret 2025: Libur akhir pekan

    • Senin, 31 Maret 2025: Libur Hari Raya ldul Fitri 1446 Hijriah

    • Selasa, 1 April 2025: Libur Hari Raya ldul Fitri 1446 Hijriah

    • Rabu, 2 April 2025: Cuti Bersama Hari Raya ldul Fitri 1446 Hijriah

    • Kamis, 3 April 2025: Cuti Bersama Hari Raya ldul Fitri 1446 Hijriah

    • Jumat, 4 April 2025: Cuti Bersama Hari Raya ldul Fitri 1446 Hijriah

    • Sabtu, 5 April 2025: Libur akhir pekan

    • Minggu, 6 April 2025: Libur akhir pekan

    • Senin, 7 April 2025: Cuti Bersama Hari Raya ldul Fitri 1446 Hijriah

     

     

     

  • Muhammadiyah Sambut Gembira Wacana Libur Sekolah Selama Ramadan

    Muhammadiyah Sambut Gembira Wacana Libur Sekolah Selama Ramadan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung wacana Menteri Agama (Menag) soal penerapan libur sekolah sebulan selama bulan puasa Ramadan. Namun menurutnya, bukan berarti anak-anak tak belajar jika sekolah diliburkan.

    “Adanya rencana dari Kemenag untuk meliburkan anak-anak selama bulan puasa patut disambut gembira agar anak-anak tahu bulan puasa itu adalah bulan suci yang harus dihormati tetapi itu bukan berarti anak-anak tidak belajar dan tidak akan mendapatkan pendidikan,” kata Anwar mengutip detikcom, Kamis (2/1).

    Anwar memandang anak-anak bisa mendapatkan pendidikan di lingkungan masyarakat. Meski begitu, Anwar meminta peran aktif sekolah dalam memberikan arahan dan penilaian kepada anak-anak.

    “Saya setuju sekali dengan gagasan dari Kemenag tersebut asal saja pihak sekolah secara aktif melalui medium digital memberi arahan dan penilaian terhadap anak, orang tua dan masyarakat agar program tersebut benar-benar bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Menurutnya, ada banyak jenis kecerdasan dan keterampilan yang bisa diasah selama libur Ramadan, mulai dari spiritual dengan salat 5 waktu dan mengaji di masjid, terlibat dalam kegiatan sosial seperti bersih-bersih masjid dan lingkungan, hingga seni budaya.

    Jika wacana itu jadi diterapkan, Anwar mendorong supaya Kemenag dan sekolah menyiapkan panduan yang jelas untuk dipahami siswa dan orang tua.

    “Adapun mengenai tujuan, materi, metode, proses belajar mengajar dan cara mengevaluasi program ini haruslah dipersiapkan panduannya oleh Kemenag dan pihak sekolah dengan baik agar program libur puasa tersebut benar-benar berarti dan bermakna tidak hanya bagi sang anak tapi juga bagi orang tua dan masyarakat serta sekolahnya,” ucapnya.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya bicara soal wacana sekolah libur sebulan selama Ramadan. Nasaruddin mengatakan pondok pesantren sudah menerapkan libur selama Ramadan, tapi untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta masih menunggu pengumuman.

    “Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di pondok pesantren, itu libur. Tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan, tetapi ya nanti tunggulah penyampaian-penyampaian,” kata Nasaruddin kepada wartawan, di Monas, Senin (30/12) malam.

    Dia menerangkan yang terpenting selama Ramadan adalah kualitas ibadahnya, bukan soal sekolah diliburkan atau tidak. Dia menekankan lagi, wacana libur sebulan di sekolah masih menunggu perkembangan.

    Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan wacana libur selama Ramadan perlu dikaji matang-matang mengingat berbagai dampak yang berpotensi muncul.

    “Wacana meliburkan anak sekolah selama satu bulan saat bulan puasa memiliki potensi dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan secara matang,” kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (31/12).

    Hetifah menjelaskan dampak positif dari libur selama sebulan penuh, di antaranya memberikan ruang bagi siswa Muslim untuk fokus beribadah.

    “Mereka juga bisa memanfaatkan waktu untuk belajar agama lebih mendalam, mengikuti kegiatan sosial keagamaan di komunitas, atau mempererat hubungan keluarga,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, juga menilai wacana itu perlu dikaji lebih dalam lantaran tak semua siswa Muslim dan karenanya harus mempertimbangkan produktivitas siswa.

    “Mungkin bisa untuk pesantren (libur sebulan saat Ramadan) karena kurikulum dan masa belajarnya mungkin berbeda. Kalau sebagian pesantren sudah melaksanakan libur panjang bahkan seminggu sebelum Ramadan dan masuk seminggu setelah Ramadan. Hampir ya, 45 hari malah liburnya,” kata Cholil kepada wartawan, Rabu (1/12).

    “Tapi kalau untuk umum saya pikir perlu menyesuaikan dengan kurikulum, ya kurikulumnya, di samping juga yang kedua tidak semuanya muslim. Tapi menurut saya itu tergantung kajian mana yang lebih bermanfaat tetapi bukan liburnya, tetapi soal produktivitasnya,” ucapnya.

    Baca berita lengkapnya di sini.

    (tim/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menteri BUMN Erick Thohir Tak Masalah Kemenag Tidak Hanya Gandeng Garuda Indonesia di Haji 2025 – Halaman all

    Menteri BUMN Erick Thohir Tak Masalah Kemenag Tidak Hanya Gandeng Garuda Indonesia di Haji 2025 – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak masalah jika Kementerian Agama menggandeng lebih banyak maskapai lagi selain Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.

    Menurut dia, keputusan tersebut bukan ada di pihaknya, melainkan Kementerian Agama.

    “Nah kalau kebijakan mengenai Kementerian Agama ingin membuka penerbangan dengan airline lain, ya itu tentu bebas saja karena kebijakannya bukan di kami,” kata Erick kepada wartawan di Tangerang, dikutip Kamis (2/1/2025).

    Ia mengatakan, Kementerian BUMN bukan kementerian teknis yang tugasnya membuat kebijakan.

    Kementerian BUMN adalah kementerian yang menjadi bagian dari unsur pendukung atau supporting system berbagai program pemerintah.

    Contohnya seperti saat Presiden Prabowo Subianto menginginkan harga tiket pesawat turun saat periode Natal Tahun Baru 2024/2025, berbagai perusahaan plat merah berhasil melaksanakannya.

    “Kita bisa lihat kita berhasil dari BUMN. Citilink, Garuda, Pertamina, Pelita, Airport menekan cost-nya seperti yang diharapkan Bapak Presiden,” ujar Erick.

    Maka dari itu, sebagai kementerian yang tugasnya mendukung program pemerintah, ia tak masalah jika penyelenggaraan ibadah haji 2025 menggandeng lebih banyak maskapai lagi selain Garuda Indonesia.

    Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Wakil Menteri Agama RI Romo HR Muhammad Syafi’i membuka peluang untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.

    Menurut dia, Kemenag akan mempertimbangkan untuk menggandeng maskapai lain, untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah dalam hal pemberangkatan dan pemulangan menjadi lebih baik.

    “Ya jadi memang semakin banyak yang siapkan jasa, semakin kompetitif, service juga semakin baik. Jadi mungkin peluang itu kita pakai juga untuk haji tahun ini. Mungkin akan buka peluang pada maskapai-maskapai yang lain, terutama yang domestik,” ujar Syafi’i, Senin (30/12/2024).

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid pun mendukung rencana pemerintah untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.

    Ketua Panja Pelaksanaan Haji 2025 ini menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan dalam rangka memperbaiki pelayanan, sekaligus mengupayakan efisiensi biaya transportasi bagi jemaah.

    “Jadi gini, selama ini kan kita hanya pakai Garuda dan Saudi. Untuk transparansi, kita akan buka untuk airlines yang lain. Jadi masing-masing bisa berlomba-lomba mengajukan anggaran, otomatis yang lebih murah yang akan kita pakai,” ujar Wahid kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024). 

  • Wacana Sekolah Libur Saat Ramadan, PBNU Ingatkan Harus Ada Kegiatan Positif

    Wacana Sekolah Libur Saat Ramadan, PBNU Ingatkan Harus Ada Kegiatan Positif

    Jakarta

    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur meminta supaya pemerintah menghitung dengan cermat dampak penerapan libur sekolah sebulan selama Ramadan. Gus Fahrur meminta supaya pendidikan tak lepas begitu saja saat periode libur.

    “Sebelumnya harus diperhitungkan lebih cermat dampak positif dan negatif terhadap pendidikan, sehingga tidak lepas libur panjang begitu saja tanpa arti positif,” kata Gus Fahrur kepada wartawan, Rabu (1/1/2024).

    Gus Fahrur memandang libur selama sebulan bisa diisi dengan kegiatan positif dengan praktek keagamaan yang tepat. Dengan begitu, siswa menjadi lebih religius dan memahami nilai-nilai ajaran agama Islam.

    “Libur satu bulan akan menjadi positif jika diisi dengan kegiatan praktek keagamaan yang tepat, terstruktur sehingga mereka menjadi lebih religius, memahami dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agama Islam selama bulan Ramadan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Gus Fahrur juga mendorong kegiatan keagamaan diberlakukan kepada siswa yang memeluk agama selain Islam. “Kegiatan keagamaan itu juga harus diberlakukan kepada seluruh pemeluk agama lain sesuai keyakinan mereka,” jelasnya.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya bicara soal wacana sekolah libur sebulan selama Ramadan. Nasaruddin mengatakan pondok pesantren sudah menerapkan libur selama Ramadan, tapi untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta masih menunggu pengumuman.

    Dia menerangkan yang terpenting selama Ramadan adalah kualitas ibadahnya, bukan soal sekolah diliburkan atau tidak. Dia menekankan lagi, wacana libur sebulan di sekolah masih menunggu perkembangan.

    (taa/imk)

  • Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas Dukung Wacana Libur Sekolah Satu Bulan Selama Puasa – Halaman all

    Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas Dukung Wacana Libur Sekolah Satu Bulan Selama Puasa – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Anwar Abbas mendukung wacana libur sekolah satu bulan selama puasa.

    Ia menilai, gagasan itu bukan diartikan anak-anak tidak belajar dan mendapat pendidikan.

    Karenanya, wacana tersebut patut di sambut gembira.

    “Anak-anak tetap mendapatkan pendidikan dan menempuh proses pembelajaran yang dipantau dan diawasi oleh sekolah melalui media online tetapi tempatnya dipindah dari sekolah ke rumah dan ke tengah-tengah masyarakat,” ujar dia kepada wartawan, Rabu (1/1/2025).

    Orangtua dan masyarakat penting untuk memahami bahwa tempat pendidikan dan pembelajaran itu selain di sekolah adalah juga di rumah dan di masyarakat.

    “Saya setuju sekali dengan gagasan dari kemenag tersebut asal saja pihak sekolah secara aktif melalui media online dan digital memberi arahan dan penilaian terhadap anak , orang tua dan masyarakat agar program tersebut benar-benar bisa berjalan dengan baik,” terang dia.

    Ada beberapa jenis kecerdasan dan keterampilan yang bisa didapatkan jika anak selama libur puasa.

    1. Spiritual
    Anak-anak bisa sholat 5 waktu dan mengaji di mesjid.

    2. Sosial
    Mereka terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti membersihkan mesjid maupun lingkungan.
    3. Seni budaya
    Anak-anak dilibatkan dan terlibat dalam grup kesenian terutama terkait seni yg bersifat religious.

    4. Eonomi dan bisnis
    “Anak-anak diharapkan akan bisa terlibat dalam kegiatan produksi dan bisnis misalnya dengan membuat dan menjual makanan serta minuman untuk berbuka,” ujar dia.

    5. Politik dan hukum
    Artinya anak-anak harus mendengar ceramah-ceramah yang sudah  dibuat oleh pihak kemenag melalui medium youtube tentang arti pentingnya politik dan hukum bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

    6. Kesehatan dan olah raga
    Artinya anak-anak tau pentingnya kesehatan bagi mereka dan perlunya olah raga untuk menjaga kebugaran tubuh.

    Untuk itu pihak kemenag dan sekolah saling berkomunikasi mengenai gagasan ini dengan anak-anak,  orang tua dan masyarakat.

    “Ini diharapkan dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

    Adapun mengenai tujuan , materi, methode, proses belajar mengajar dan cara mengevaluasi program ini  haruslah dipersiapkan panduannya oleh kemenag dan pihak sekolah agar program libur puasa bermakna tidak hanya bagi sang anak tapi juga bagi orang tua dan masyarakat serta sekolahnya.