Biaya Haji Turun, Amphuri: Pemerintah Tetap Harus Perhatikan Pelayanan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (
Amphuri
) meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperhatikan pelayanan bagi para jemaah haji.
Amphuri menekankan, Kemenag perlu memastikan bahwa penurunan biaya haji menjadi Rp 55,4 juta tidak mengganggu kualitas pelayanan yang diberikan.
“Pemerintah tetap harus memperhatikan pelayanan yang lebih baik lagi,” ujar Sekjen DPP Amphuri Zaky Zakaria kepada
Kompas.com
, Kamis (9/1/2025).
Selain soal pelayanan, Zaky juga meminta Kemenag untuk memperhatikan potensi kenaikan kurs dollar, karena pembiayaan haji masih tergantung pada kurs dollar.
Zaky khawatir, kenaikan kurs dollar mempengaruhi biaya masyair atau biaya untuk prosesi ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina
Ia mengingatkan, lonjakan biaya masyair pernah terjadi pada 2022 yang menyebabkan Kemenag menombok biaya sebesar Rp 1,4 triliun.
“Pemerintah perlu memperhatikan potensi kenaikan Masyair, jangan sampai kejadian 2022 terulang, di mana biaya Masyair tiba-tiba naik dan akhirnya pemerintah perlu mengeluarkan biaya lagi sekitar Rp 1,4 triliun,” kata Zaky.
Terlepas dari catatan yang diberikan, Zaky mengapresiasi Kemenag yang berhasil menurunkan biaya haji tahun 2025.
“Apresiasi pemerintah yang berhasil menurunkan biaya total BPIH dari Rp 93.410.286 menjadi Rp 89.410.259, ada selisih Rp 4 juta. Semoga penyelenggaraan haji 2025 bisa lebih lancar, lebih bagus, dan lebih memuaskan,” kata dia.
Sebagai informasi, Indonesia mendapat 221.000 kuota jemaah haji untuk tahun 2025.
Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta 17.680 jemaah haji khusus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemenag
-
/data/photo/2024/07/09/668d503c55d92.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Biaya Haji Turun, Amphuri: Pemerintah Tetap Harus Perhatikan Pelayanan")
Biaya Haji Turun, Amphuri: Pemerintah Tetap Harus Perhatikan Pelayanan
-
Biaya Haji 2025 Turun Jadi Rp55,4 Juta, Ini Alasannya!
Pemerintah resmi menetapkan Biaya Haji 2025 terbaru. Melalui Kementerian Agama (Kemenag), pemerintah menurunkan biaya perjalanan haji dari tahun sebelumnya.
Penurunan biaya tersebut juga sudah disepakati oleh Kemenag bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai dengan kesepakatan, biaya perjalanan haji resmi ditetapkan sebesar Rp55,4 juta.
Dalam mengambil keputusan tersebut, Kemenag telah mempertimbangkan beberapa poin penting.
Teruntuk calon jemaah haji yang berencana menunaikan ibadah haji tahun 2025, berikut rincian penyesuaian biaya yang penting untuk diketahui.
Besaran biaya haji 2025
Dilansir situs kemenag.go.id, pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025. Bersama dengan Komisi VIII DPR, Kemenag menyetujui biaya haji turun di tahun 2025 pada Rabu (8/1).
Rapat yang dilaksanakan Senayan, Jakarta menghasilkan keputusan bahwa BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.
Biaya tersebut ditetapkan dengan asumsi kurs 1 dolar AS sebesar Rp16.000 dan 1 riyal sebesar Rp4.266,67.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, biaya tersebut turun sekitar Rp4.000.027,21 dari rata-rata BPIH 2024 Rp93.410.286.
Pengesahan hasil rapat kerja antara Kemenag dan DPR akan dijadikan landasan bagi Presiden Prabowo untuk menetapkan BPIH.
Penetapan biaya haji terbaru ini juga telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Dalam aturan tersebut, besaran BPIH ditetapkan oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan DPR RI.
Perbandingan biaya haji 2025 dan 2024
Perlu diketahui bahwa BPIH mencakup dua komponen utama, yaitu biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat.
Bipih merupakan biaya yang wajib dibayar jemaah haji, sedangkan nilai manfaat berasal dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji.
Adanya penurunan BPIH tentu berpengaruh pada Bipih dan nilai manfaat yang juga ikut turun. Berikut rincian perbandingan biaya haji 2025 dan 2024 yang bisa dijadikan referensi.
Rata-rata biaya perjalanan ibadah haji (Bipih): Rp55.431.750,78 atau turun sekitar Rp614.420,82 dari Rp56.046.172,60 Rata-rata nilai manfaat: Rp33.978.508,01 atau turun sekitar Rp3.385.606,39 dari Rp37.364.114,40
Alasan penurunan biaya haji di tahun 2025
Dalam rapat kerja tersebut, Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan operasional haji.
Hilman Latief, wakil Menteri Agama dalam Panitia Kerja BPIH juga menjelaskan beberapa faktor penyebab biaya haji turun.
Di tahun 2024, Kemenag sukses melakukan sejumlah efisiensi dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi tersebut mencakup biaya akomodasi, konsumsi, dan layanan Armuzna.
Bahkan, total efisiensi biaya perjalanan haji mencapai angka Ro600 miliar.
Selain itu, penurunan biaya haji merupakan bagian dari realisasi usulan awal anggaran penyelenggaraan haji 2024. Biaya tahun ini dirasa Kemenag mendekati realisasi haji 2024.
Biaya haji yang turun di tahun 2025 juga dikarenakan pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan di tahun 2024.
Kuota haji 2025
Tidak hanya penetapan biaya haji saja, pertemuan tersebut juga membahas kuota haji 2025. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU No 18 Tahun 2019, total kuota jemaah haji 2025 sebanyak 221 ribu orang.
Jumlah tersebut terdiri atas kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang dan kuota haji khusus sebesar 17.680 orang.
Penetapan biaya dan kuota haji 2025 diharapkan persiapan pelaksanaan ibadah haji semakin matang. Selain itu, calon jemaah haji bisa mempersiapkan diri lebih baik dalam keberangkatan ke tanah suci.
Itu dia rincian biaya haji 2025 yang resmi turun dan telah disepakati pemerintah dan DPR. Penyesuaian biaya perjalanan haji dapat dijadikan rujukan bagi calon jemaah haji yang berencana melaksanakan ibadah haji di kemudian hari.
-
Daftar Libur Lebaran 2025 Berdasarkan SKB 3 Menteri
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diprediksi akan menetapkan Idulfitri atau 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.
Merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, pemerintah memberikan libur Idulfitri pada 31 Maret-1 April 2025.
Adapun untuk Cuti Bersama Idulfitri 2025, pemerintah menetapkan pada tanggal 2,3,4, dan 7 April.
SKB tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 14 Oktober 2024 lalu.
Berikut daftar libur lebaran 2025 berdasarkan SKB 3 Menteri:
Senin, 31 Maret 2025: Hari libur nasional Idul Fitri 1446 Hijriah
Selasa, 1 April 2025: Hari libur nasional Idul Fitri 1446 Hijriah
Rabu, 2 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
Kamis, 3 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
Jumat, 4 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
Sabtu, 5 April 2025: Libur akhir pekan
Minggu, 6 April 2025: Libur akhir pekan
Senin, 7 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 HijriahJadwal Awal Ramadan 2025 versi Pemerintah dan Muhammadiyah
Pemerintah sampai saat ini belum mengumumkan kapan awal puasa Ramadan 2025. Penetapan awal Ramadan akan dilakukan melalui sidang Isbat melalui Kementerian Agama (Kemenag).
Di sisi lain, Muhamamdiyah telah menetapkan awal Ramadan 2025 melalui Maklumat PP Muhammadiyah yang didasarkan dari Kalender Hijriah Global Tunggal (KGHT).
Awal Ramadan 2025 atau 1 Ramadhan 1446 H versi Muhammadiyah akan jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025.
Kemudian Idulfitri atau 1 Syawal 1446 H akan dilaksanakan ada Minggu, 30 Maret 2025.
-
Idulfitri 2025 versi Pemerintah dan Muhammadiyah Diprediksi Berbeda, Kapan?
Bisnis.com, JAKARTA – Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan 2025 melalui Maklumat PP Muhammadiyah yang didasarkan dari Kalender Hijriah Global Tunggal (KGHT).
Awal Ramadan 2025 atau 1 Ramadhan 1446 H versi Muhammadiyah akan jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025.
Kemudian Idulfitri atau 1 Syawal 1446 H akan dilaksanakan ada Minggu, 30 Maret 2025.
Diprediksi, Pemerintah akan memiliki jadwal Idulfitri 2025 yang berbeda dari Muhammadiyah.
Apabila merujuk pada SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, pemerintah memberikan libur Idulfitri pada 31 Maret-1 April 2025.
Pemeritah pun disinyalir akan menetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.
Namun jadwal ini bisa berubah, lantaran pemerintah belum mengumumkan kapan awal puasa Ramadhan 2025.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan sidang Isbat terlebih dahulu untuk memutuskan kapan awal puasa Ramadan 2025.
Jadwal Puasa Ramadan 2025 versi Muhammadiyah
-
Prabowo Belum Puas Penurunan Biaya Haji, Ini Kata Menteri Agama
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan capaian penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 yang telah disepakati antara DPR dengan Pemerintah.
Presiden Prabowo inginnya agar ongkos yang dibayarkan calon jemaah haji bisa diturunkan. Namun demikian, penurunan bisa dilakukan pada tahun mendatang. Sebab, biaya haji untuk tahun ini sudah diputuskan bersama antara DPR dan pemerintah, yakni Rp 89,4 juta, menurun dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 93,2 juta.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya efisiensi dalam proses penggunaannya saat operasional haji.
“Alhamdulillah, sebagaimana dilaporkan ke bapak Presiden sebelumnya, saya rasa biaya ini hasil kekompakan antara DPR dan pemerintah, sehingga bisa terwujud. Kita apresiasi terkait penetapan harga ini. Saya rasa ini sebuah capaian yang kita sepakati, bukan memaksakan sampai ada hasil seperti itu. Itu hasil penyisiran atas hal-hal apa yang bisa dikurangi,” ucap Menag di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Ia berjanji akan tetap menyisir penggunaan biaya haji 2025 ini agar tetap efisien pada saat digunakan.
“Saya rasa bisa dilakukan juga penyisirannya. Sambil jalan, bisa sambil push. Saya rasa tahun ini bisa efisiensi,” tegasnya.
“Saya rasa angka yang muncul saat ini termasuk juga dialokasikan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di luar perencanaan, dan ini juga di negara orang,” sambungnya. (Pram/fajar)
-
Menag: Siswa Pesantren-Madrasah Dapat Makan Bergizi Gratis
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar memastikan bahwa pesantren dan madrasah juga akan mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah debut pada Senin 6 Januari kemarin.
Menurut dia, siswa pesantren dan madrasah pun termasuk anak bangsa, sehingga memiliki hak yang sama dengan siswa-siswa di sekolah lainnya.
“Ya anak pesantren juga anak bangsa kan, tentu punya hak yang sama juga dengan yang lain,” katanya kepada wartawan, di Gedung Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
Kendati demikian, Imam Besar Masjid Istiqlal ini tidak membeberkan berapa jumlah pesantren dan madrasah yang mendapatkan program MBG.
Dia hanya menyebut pembagian alokasi akan mengacu pada asas keadilan, sehingga semuanya mendapatkan hal yang sama.
“Asas keadilan. Jadi semuanya sama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah untuk memastikan siswa di pesantren dan madrasah masuk dalam daftar penerima manfaat program MBG sejak penyaluran tahap pertama.
Dia pun turut menyebut pada uji coba sebenarnya pesantren dan madrasah sudah dikunjungi Menag hingga Menko PMK. Namun, menjelang program MBG dimulai, kejelasan secara spesifik tentang penyaluran dinilai masih minim.
“Misanya dalam kunjungan kerja reses DPR RI ke salah satu Pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala/Kyai Pesantren mengatakan belum mendapatkan akses untuk program ini.
Kalau ini untuk Pesantren di Jakarta, mungkin banyak Pesantren di luar Jakarta, di luar Jawa, akan mengalami hal yang sama. Sayang sekali,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Edaran Panduan Makan Bergizi Gratis di Lingkungan pesantren.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 10/2024 tentang Panduan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Pesantren.
Direktur Jenderal Pendis Abu Rokhmad menuturkan, surat edaran yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia.
“Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Edaran kali ini kami terbitkan untuk menjadi panduan implementasi MBG di pondok pesantren,” tutur Abu Rokhmad dikutip dari keterangan resminya, Senin (5/1/2025).
-
Biaya Haji 2025 Turun, Sekjen PKB: Kualitas Pelayanan Tak Boleh Menurun
Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M Hasanuddin Wahid atau biasa disapa Cak Udin yakin masyarakat Indonesia senang dan berbahagia dengan keputusan pemerintah dan DPR yang menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah gaji (BPIH) 2025 turun. Dibandingkan biaya haji 2024, biaya haji tahun ini turun sebesar Rp 4 juta.
“Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam hal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat,” kata Cak Udin, sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Kendati demikian, Cak Udin berpesan kepada pemerintah agar turunnya biaya haji 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.
“Biaya haji turun it’s oke, tetapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan Fraksi PKB di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” tandas anggota DPR asal Dapil Malang Raya ini.
Lebih lanjut Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sengkarut pelayanan haji tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius demi meningkatkan pelayanan haji tahun ini dan masa mendatang.
“Pada masa haji sebelumnya kita melihat banyak problem, mulai dari pemondokan yang terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Belum lagi masalah transportasi yang sering telat. Nah saya berharap betul problem itu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar tidak lagi terulang,” pungkas Cak Udin.
Sebelumnya, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati BPIH 1446 H/2025 M turun dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam rapat kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Rapat kerja ini menyepakati besaran BPIH untuk setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67.
“Rata-rata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79. Biaya haji 2025 turun dibanding rata-rata BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).
-
/data/photo/2025/01/08/677e8760b5477.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "10
Mafia Tanah Ambil 17.000 Meter Lahan Kemenag, Kejati: Negara Rugi Rp 43 Miliar
Regional")
10 Mafia Tanah Ambil 17.000 Meter Lahan Kemenag, Kejati: Negara Rugi Rp 43 Miliar Regional
Mafia Tanah Ambil 17.000 Meter Lahan Kemenag, Kejati: Negara Rugi Rp 43 Miliar
Tim Redaksi
LAMPUNG, KOMPAS.com
– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyebut penggeledahan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung terkait pengambilalihan lahan milik
Kanwil Kemenag Lampung
.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus)
Kejati Lampung
, Armen Wijaya, mengatakan penggeledahan kantor
BPN Lampung
itu benar terkait dugaan kasus
mafia tanah
.
Menurutnya, penggeledahan bukan hanya dilakukan di kantor BPN Lampung, melainkan juga di kantor BPN Lampung Selatan.
Dari penggeledahan itu, sejumlah dokumen berupa sertifikat tanah, alat elektronik, dan data digital diamankan agar tidak hilang dalam proses penyidikan.
“Ada lahan seluas 17.000 hektar di Kecamatan Natar milik Kanwil Kemenag Lampung yang diambil alih oleh oknum,” kata Armen saat konferensi pers di Gedung Pidsus Kejati Lampung, Rabu (8/1/2025) malam.
Armen mengatakan, penggeledahan kantor BPN Lampung itu dilakukan karena dari hasil penyidikan ditemukan lahan tersebut sudah berpindah secara resmi melalui BPN Lampung.
Padahal, lahan tersebut adalah milik negara yang seharusnya dikelola oleh Kanwil Kemenag Lampung.
Namun, dalam kasus yang ditangani Kejari Lampung ini, lahan tersebut beralih kepemilikan menjadi lahan milik pribadi.
“Untuk modus masih kita dalami dengan meneliti berkas-berkas yang sudah diamankan,” katanya.
Armen menambahkan, pihaknya masih mendalami kasus ini agar terang, karena dugaan sementara kerugian negara mencapai Rp 43 miliar.
Diberitakan sebelumnya, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung.
Sejumlah dokumen dan sertifikat tanah diamankan dari kantor tersebut pada Rabu (8/1/2025).
Pantauan
Kompas.com
, penggeledahan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB di kantor BPN yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung Utara.
Usai penggeledahan, terlihat staf dan penyidik Kejati Lampung membawa printer dan kardus berisikan lembaran kertas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Program Makan Bergizi Gratis yang Digagas Presiden Dinilai Miliki ‘Multiplier Effect’ Positif – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dinilai memiliki dampak positif berupa multiplier effect (efek berganda) bagi masyarakat.
Demikian pernyataan ini disampaikan Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, Rabu (8/1/2025).
Menurutnya, salah satu dampak positif yang muncul adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar tambahan bagi masyarakat lokal di sekitar dapur.
“Multipler effect dari program makan bergizi gratis ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung,” kata Eliza.
Eliza menjelaskan bahwa pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari produk lokal.
Selain itu, petugas dapur SPPG juga akan melibatkan masyarakat setempat, yang turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
Di sisi lain, Eliza mengusulkan agar pemerintah juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada milik masyarakat lokal untuk mendukung program ini.
Menurutnya, penggunaan dapur yang sudah eksis, seperti dapur di sekolah, UMKM, atau milik masyarakat lokal, dapat memberikan lebih banyak keuntungan meski memiliki beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam eksekusi perintah hingga sistem pembayaran yang perlu disesuaikan.
“Pemanfaatan dapur yang sudah ada, seperti dapur sekolah, UMKM, atau dapur milik masyarakat lokal, dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena lokasi dapurnya dekat dengan sekolah. Selain itu, tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap,” ujar Eliza.
Penerapan konsep ini, lanjut Eliza, tidak hanya membantu menekan biaya tetapi juga memastikan keterlibatan lebih banyak pihak dalam mengembangkan ekonomi lokal.
Santri dan Siswa Madrasah Dapat Jatah
Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan para santri di pesantren dan siswa madrasah mendapatkan program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Nasaruddin, para santri dan siswa madrasah memiliki hak yang sama dengan siswa lainnya.
“Ya anak pesantren juga anak bangsa kan, tentu punya hak yang sama juga dengan yang lain,” ujar Nasaruddin di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (8/12/2024).
Pemerintah, menurut Nasaruddin, mengedepankan asas keadilan bagi semua anak Indonesia.
Sehingga semua anak, kata Nasaruddin, dipastikan mendapatkan jatah yang sama dalam Program Makan Bergizi Gratis.
“Asas keadilan. Jadi semuanya sama,” tutur Nasaruddin.
Sejak pekan ini, sejumlah sekolah telah mendapatkan program Makan Bergizi Gratis.
Nasaruddin mengatakan Program Makan Bergizi Gratis juga telah dilaksanakan di pesantren dan madrasah.
“Sudah ada yang mulai juga kan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi.
Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus untuk memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.
Sumber: Tribun Banten
-
Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 1 Maret 2025, Menag: Tunggu Sidang Isbat
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar angkat bicara soal penetapan jadwal 1 Ramadan 1446H/2025M oleh pemerintah, seusai Muhammadiyah mengeluarkan puasa dimulai pada 1 Maret 2025.
Menurut dia, keputusan penetapan Muhammadiyah tersebut merupakan hak organisasi tersebut. Sementara itu, lanjutnya, jadwal oleh pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat masih belum ditentukan tanggalnya hingga saat ini.
“Itu haknya [Muhammadiyah]. Kita menunggu [sidang isbat untuk penetapan 1 Ramadan],” ujarnya kepada wartawan, di Gedung Kementerian Agama, Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
Sebagaimana diketahui, jadwal puasa Ramadan versi Muhammadiyah sudah terbit. Penanggalan mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Adapun, Muhammadiyah saat ini beralih ke kriteria KHGT untuk menentukan hari-hari penting keagamaan, termasuk awal puasa dan Idul Fitri.
“Dengan adopsi KHGT, Muhammadiyah juga mengantisipasi tantangan perbedaan pemahaman dan budaya dalam menentukan hari-hari besar Islam serta memperkuat identitas global umat Islam,” demikian dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.
Jika mengacu pada KHGT, PP Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada 1 Maret dan Idul Fitri 1446 H jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025 / 1 Syawal 1446 H.