Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • DKI tunggu kebijakan pusat terkait libur sekolah selama Ramadhan

    DKI tunggu kebijakan pusat terkait libur sekolah selama Ramadhan

    Sejumlah siswa mengikuti pelajaran di SDN Karet 01, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

    DKI tunggu kebijakan pusat terkait libur sekolah selama Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 11:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait wacana libur sekolah selama Bulan Ramadhan yang bergulir  beberapa hari terakhir.

    “Untuk libur Ramadhan masih menunggu kebijakan dari pusat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadhan diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i. Dia mengiyakan ada wacana libur saat Ramadhan namun belum pembahasan mengenai hal tersebut.

    Setelah itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, wacana libur sekolah saat Ramadhan masih dalam tahap kajian.

    Adapun kebijakan libur sekolah selama Bulan Ramadhan pernah diterapkan di era kepemimpinan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 agar siswa lebih fokus mempelajari ilmu agama Islam dan khusyuk beribadah.

    Saat itu, Gus Dur mengimbau pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan pesantren kilat sehingga tak sekadar meliburkan sekolah begitu saja.

    Wacana libur sekolah selama Ramadhan pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Novi asal Lenteng Agung, Jakarta Selatan, salah satu yang menyambut baik bila nantinya wacana tersebut benar-benar menjadi kebijakan pemerintah.

    Dia setuju dengan wacana libur selama Bulan Ramadhan, apalagi anaknya masih SD. “Kalau berkaca sama tahun-tahun sebelumnya, setelah sahur dan Shalat Subuh mereka suka tidur lagi, nah giliran waktunya sekolah sulit dibangunkan dengan alasan masih ngantuk,” katanya.

    Novi mengatakan, kebijakan libur selama Ramadhan juga memungkinkan siswa lebih fokus menjalankan ibadah puasa.

    “Kalau, misalnya, diterapkan libur selama puasa, mungkin lebih enak kalau bisa PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) atau melalui daring seperti saat pandemi COVID-19. Jadi mereka bisa tetap belajar tanpa harus keluar rumah,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Cara Mengatasi Pengisian DRH PPPK Kemenag Tahap 1 2024 yang Hilang dan Error

    Cara Mengatasi Pengisian DRH PPPK Kemenag Tahap 1 2024 yang Hilang dan Error

    JABAR EKSPRES – Proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2024 mengalami gangguan yang membuat banyak peserta cemas.

    Salah satu kendala yang dilaporkan adalah hilangnya fitur pengisian DRH di akun SSCASN. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait kelulusan dan proses pemberkasan.

    Namun, jangan khawatir! Artikel ini akan membahas penyebab, cara mengatasi masalah, serta perkiraan waktu pemulihan fitur tersebut.

    Hilangnya fitur pengisian DRH di akun peserta SSCASN bukanlah kesalahan sistem yang permanen. Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama, gangguan ini terjadi karena sedang berlangsung proses validasi ulang hasil kelulusan. Proses validasi ini dilakukan untuk beberapa tujuan penting:

    Baca juga : Cara Pengisian DRH NI bagi Peserta yang Lolos PPPK 2024 Periode 1

    Memastikan Keakuratan DataMencegah Kesalahan Teknis atau AdministratifMenjaga Transparansi

    Cara Mengatasi Masalah Pengisian DRH yang Hilang

    Jika Anda mengalami masalah serupa, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasinya:

    Login Ulang Secara BerkalaCobalah login kembali ke akun SSCASN setiap beberapa jam.Gunakan perangkat dan jaringan internet yang stabil untuk menghindari masalah akses.Pantau Pengumuman ResmiPeriksa situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id dan laman resmi Kemenag.Ikuti media sosial resmi Kemenag atau Kantor Wilayah Kemenag di daerah Anda untuk informasi terkini.

    Baca juga : Lulus Seleksi PPPK 2024? Inilah 7 Dokumen Wajib untuk Daftar Riwayat Hidup

    Hubungi HelpdeskJika fitur pengisian DRH masih belum muncul setelah validasi selesai, hubungi helpdesk Kemenag atau BKD setempat.Siapkan dokumen pendukung seperti NIK, Nomor Peserta, dan bukti kelulusan untuk mempermudah bantuan.Perhatikan Jadwal Pemberkasan

    Proses validasi ulang dapat memengaruhi jadwal pemberkasan. Pastikan Anda selalu mencatat pembaruan jadwal yang dirilis oleh panitia seleksi.

    Berdasarkan informasi resmi, validasi ulang hasil kelulusan biasanya memakan waktu 1-2 minggu setelah pengumuman awal. Meski demikian, peserta disarankan untuk terus memantau informasi terbaru di laman resmi Kemenag dan SSCASN agar tidak melewatkan pengumuman penting.

    Tips Menghadapi Kendala Pengisian DRH

  • Tahun Ini, Lamongan Dapat Kuota 1.678 Calon Jemaah Haji

    Tahun Ini, Lamongan Dapat Kuota 1.678 Calon Jemaah Haji

    Lamomgan (beritajatim.com) – Pada musim haji tahun ini, Kabupaten Lamongan mendapatkan kuota sebanyak 1.678 Calon Jemaah Haji (CJH)..

    Kasi Haji dan Umroh Kemenag Lamongan, Abdul Ghofur, mengungkapkan kuota haji untuk Lamongan tersebut terdiri dari 1.600 kuota reguler dan 78 untuk kuota lansia.

    “Yang 78 terdaftar sebagai calon jemaah haji lansia prioritas dengan usia 65 tahun ke atas,” kata Abdul Ghofur, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut Ghofur menjelaskan, meskipun kuota untuk Kabupaten Lamongan sudah ditetapkan, namun jumlah tersebut masih dapat berubah seiring dengan proses verifikasi dan pelunasan yang masih berlangsung.

    Proses verifikasi jemaah yang siap berangkat maupun yang menunda keberangkatan telah dimulai sebagai langkah awal dalam memprediksi jumlah pasti jemaah yang berangkat pada tahun ini.

    “Jika seluruh jemaah dari kuota 35.152 Jawa Timur melakukan pelunasan dan siap berangkat, maka kuota Kabupaten Lamongan akan tetap 1.600 jemaah. Plus 78 untuk lansia,” ujarnya.

    Namun jika terdapat jemaah yang menunda keberangkatan, potensi kuota cadangan akan meningkat, yang memungkinkan beberapa jemaah yang terdaftar cadangan dapat diberangkatkan.

    Sementara itu, sebagai bagian dari persiapan teknis, Kemenag Lamongan juga telah memulai pengurusan dokumen haji lebih awal. Proses biovisa yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan visa haji dari pemerintah Arab Saudi telah dilakukan.

    “Untuk jemaah yang belum, kami membuka layanan biovisa di Kantor Kemenag Lamongan setiap hari,” tuturnya.

    Sedangkan bagi calon jemaah haji yang telah memiliki paspor, diminta untuk segera ke Kantor Kemenag Lamongan untuk melengkapi dokumen haji tersebut.

    “Dengan persiapan yang sudah dilakukan lebih awal, diharapkan seluruh proses administrasi dan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Lamongan dapat berjalan lancar sesuai jadwal,” katanya.

    Abdul Ghofur mengingatkan kepada calon jemaah haji untuk terus mengikuti perkembangan informasi terkait kuota, pelunasan serta proses dokumen.

    “Melalui koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, diharapkan musim haji 2025 ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan pengalaman spiritual yang maksimal bagi seluruh jemaah,” ucap Abdul Ghofur. [fak/beq]

  • Pemenuhan Lahan Rampung, Dirjen Pendis Kemenag: UIII Mampu Jadi Ikon Studi Islam Internasional – Page 3

    Pemenuhan Lahan Rampung, Dirjen Pendis Kemenag: UIII Mampu Jadi Ikon Studi Islam Internasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah merampungkan tahap akhir pembayaran uang santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) atas Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

    Mengutip siaran pers, kegiatan tersebut dilangsungkan pada Senin, 6 Januari 2025 di Gedung Rektorat UIII, Cisalak, Depok. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad menjelaskan dana santunan disampaikan bernilai Rp 128,5 miliar yang diserahkan Pemerintah kepada warga penggarap 689 bidang lahan pada tahap akhir.

    “Kami mengapresiasi kinerja Tim Terpadu Pembangunan UIII dalam upaya pengurusan lahan UIII yang dilakukan bertahap sejak 2018. Dengan rampungnya pembayaran uang santunan tahap akhir ini, maka harapan bangsa Indonesia memiliki kampus kebanggaan yang menjadi ikon studi Islam Bertaraf Internasional pun dapat terwujud,” kata Abu seperti dikutip Jumat (10/1/2025).

    Abu melihat, UIII kini berdiri dengan megah dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena telah menjadi ikon studi Islam bertaraf internasional. Menurut dia, capaian itu tak lepas dari kerja keras Tim yang terdiri dari Kementerian Agama, UIII, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Depok, Satpol PP, TNI, Polri, Kecamatan Sukmajaya, dan Kelurahan Cisalak yang senantiasa mendampingi warga mejalani setiap proses dan tahapan dalam upaya pemenuhan lahan ini.

    “Kami menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada seluruh warga yang telah bekerja sama dengan baik sehingga pembangunan UIII berjalan dengan lancar dan kondusif. Tidak hanya pada tahap akhir, tetapi juga setiap tahapan sejak diterbitkannya Perpres No.57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII,” ungkap Abu.

    Abu berharap, Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Pemerintah Depok ke depan juga mampu secara bersama mewujudkan kampus UIII yang mendunia, melalui berbagai fasilitas dan kebijakan sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

    “Terimakasih kepada Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok atas semua dukungannya,” salut Abu.

    “Kini saatnya UIII menunaikan janji dan cita-cita para pendirinya, secara akademik, UIII harus berkualitas, unggul dan berdaya saing global,” imbuhnya menandasi.

     

  • Stafsus Menag Gugun Gumilar Serukan Perdamaian Global melalui Kerukunan Umat Beragama

    Stafsus Menag Gugun Gumilar Serukan Perdamaian Global melalui Kerukunan Umat Beragama

    Jakarta: Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar, menekankan pentingnya kerukunan antarumat beragama dalam konteks pembangunan bangsa dan hubungan internasional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara revitalisasi program kerja tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Kementerian Agama Republik Indonesia, di Gedung Harmoni PKUB, Jakarta, pada 7 Januari 2025.

    Gugun menyebutkan bahwa Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama yang dimilikinya, menjadi perhatian dunia karena mampu menjaga kerukunan di tengah perbedaan. 

    “Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan keberagaman budaya serta agama. Dalam konteks ini, kita disorot karena mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Sebab itu, kerukunan umat beragama ini dapat menjadi modal penting dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Saya mengajak semua pihak untuk menggaungkan spirit kerukunan umat beragama, baik di level nasional maupun di level global,” ujar Gugun yang dikutip Kamis 9 Januari 2025.

    Baca juga: Masyarakat Diajak Lebih Harmonis dan Merumuskan Solusi Berkelanjutan

    Lebih lanjut, Gugun juga mengusulkan agar PKUB dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara lain melalui diplomasi, khususnya dengan melibatkan duta besar atau perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain. 

    “Kita bisa bekerjasama dengan negara-negara sahabat melalui duta besar atau perwakilan negara asing di Indonesia. Kita bisa sampaikan pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama. Hal ini tentu menjadi added value bagaimana Indonesia diapresiasi oleh bangsa asing dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman,” kata Gugun.

    Gugun juga menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan anggaran PKUB agar program kerukunan yang dirancang dapat berjalan secara berkelanjutan, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada. 

    “PKUB harus berinovasi dalam pengelolaan anggaran, mengingat keterbatasannya anggaran (APBN). Kami akan bantu mendorong berbagai pihak untuk hal ini, misalnya seperti konsep cost sharing sebagai solusi pembayaran alternatif untuk mendukung berbagai program keberlanjutan yang baik ini,” ungkap Gugun.

    Jakarta: Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar, menekankan pentingnya kerukunan antarumat beragama dalam konteks pembangunan bangsa dan hubungan internasional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara revitalisasi program kerja tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Kementerian Agama Republik Indonesia, di Gedung Harmoni PKUB, Jakarta, pada 7 Januari 2025.
     
    Gugun menyebutkan bahwa Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama yang dimilikinya, menjadi perhatian dunia karena mampu menjaga kerukunan di tengah perbedaan. 
     
    “Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan keberagaman budaya serta agama. Dalam konteks ini, kita disorot karena mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Sebab itu, kerukunan umat beragama ini dapat menjadi modal penting dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Saya mengajak semua pihak untuk menggaungkan spirit kerukunan umat beragama, baik di level nasional maupun di level global,” ujar Gugun yang dikutip Kamis 9 Januari 2025.

    Baca juga: Masyarakat Diajak Lebih Harmonis dan Merumuskan Solusi Berkelanjutan
     
    Lebih lanjut, Gugun juga mengusulkan agar PKUB dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara lain melalui diplomasi, khususnya dengan melibatkan duta besar atau perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain. 
     
    “Kita bisa bekerjasama dengan negara-negara sahabat melalui duta besar atau perwakilan negara asing di Indonesia. Kita bisa sampaikan pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama. Hal ini tentu menjadi added value bagaimana Indonesia diapresiasi oleh bangsa asing dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman,” kata Gugun.
     
    Gugun juga menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan anggaran PKUB agar program kerukunan yang dirancang dapat berjalan secara berkelanjutan, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada. 
     
    “PKUB harus berinovasi dalam pengelolaan anggaran, mengingat keterbatasannya anggaran (APBN). Kami akan bantu mendorong berbagai pihak untuk hal ini, misalnya seperti konsep cost sharing sebagai solusi pembayaran alternatif untuk mendukung berbagai program keberlanjutan yang baik ini,” ungkap Gugun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Menag Tekankan Pentingnya Efisiensi Penggunaan Biaya Haji

    Menag Tekankan Pentingnya Efisiensi Penggunaan Biaya Haji

    JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya efisiensi dalam proses penggunaan biaya haji 1446 Hijriah/2025 Masehi, sehingga pada akhirnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bisa diturunkan dari usulan awal.

    “Saya rasa ini sebuah capaian yang kita sepakati, bukan memaksakan sampai ada hasil seperti itu. Itu hasil penyisiran atas hal-hal apa yang bisa dikurangi,” ujarnya dilansir ANTARA, Kamis, 9 Januari.

    Rapat antara Komisi VIII DPR dan Kemenag menghasilkan kesepakatan besaran BPIH untuk setiap peserta haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

    Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jamaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38 persen atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat.

    Ia menegaskan akan tetap menyisir penggunaan biaya haji 2025 ini agar tetap efisien pada saat digunakan.

    “Saya rasa bisa dilakukan juga penyisirannya. Sambil jalan, bisa sambil push. Saya rasa tahun ini bisa efisiensi. Saya rasa angka yang muncul saat ini termasuk juga dialokasikan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di luar perencanaan, dan ini juga di negara orang,” kata dia.

    Ia berjanji berusaha sebaik mungkin untuk melayani jamaah calon haji tahun ini. Ia akan bernegosiasi dengan pihak syarikah (pihak ketiga yang akan melayani jamaah) agar mampu memberikan yang terbaik bagi jamaah.

    “Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk melobi para syarikah untuk melayani jamaah sebaik-baiknya,” kata dia.

  • Dirjen Pendis Kemenag Apresiasi Tim Terpadu Rampungkan Pemenuhan Lahan UIII Depok

    Dirjen Pendis Kemenag Apresiasi Tim Terpadu Rampungkan Pemenuhan Lahan UIII Depok

    loading…

    Kemenag merampungkan tahap akhir pembayaran uang santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) atas PSN pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Cisalak, Depok. Foto: Ist

    DEPOK – Kementerian Agama (Kemenag) merampungkan tahap akhir pembayaran uang santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) atas Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Cisalak, Kota Depok.

    Sejak Senin (6/1/2025) hingga hari ini, Kamis (9/1/2025), dana santunan sebesar Rp128,5 miliar telah diserahkan kepada warga penggarap 689 bidang lahan di Gedung Rektorat UIII.

    Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Abu Rokhmad mengapresiasi kinerja Tim Terpadu Pembangunan UIII dalam upaya pengurusan lahan yang dilakukan bertahap sejak 2018. Dengan rampungnya pembayaran uang santunan tahap akhir ini, maka harapan bangsa Indonesia memiliki kampus kebanggaan yang menjadi ikon studi Islam bertaraf internasional dapat terwujud.

    “UIII kini berdiri dengan megah dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena telah menjadi ikon studi Islam bertaraf internasional,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Menurut dia, capaian ini tidak lepas dari kerja keras tim yang terdiri dari Kementerian Agama, UIII, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Depok, Satpol PP, TNI, Polri, Kecamatan Sukmajaya, dan Kelurahan Cisalak yang senantiasa mendampingi warga mejalani setiap proses dan tahapan dalam upaya pemenuhan lahan.

    Tidak hanya pada tahap akhir, tetapi juga setiap tahapan sejak diterbitkannya Perpres No 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII.

    “Pemprov Jabar dan Pemkot Depok juga telah bekerja keras untuk mewujudkan kampus UIII yang mendunia melalui berbagai fasilitas dan kebijakan sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” katanya.

    Kampus UIII telah berdiri di atas lahan seluas 142,5 hektare dengan status lahan sepenuhnya tanpa kendala. Dia optimistis berbagai fasilitas yang telah dibangun menjadikan UIII sebagai destinasi belajar bagi mahasiswa internasional.

    Pihaknya mendorong seluruh pimpinan UIII untuk terus berinovasi untuk melengkapi seluruh fasilitas pembelajaran yang lebih lengkap dan modern.

    “Kini saatnya UIII menunaikan janji dan cita-cita para pendirinya. Secara akademik, UIII harus berkualitas, unggul dan berdaya saing global. Secara tata kelola, bisnis dan keuangan, UIII harus mampu mewujudkan diri sebagai PTN BH yang berkelas, berintegritas dan mandiri, melalui kerja-kerja akademik yang serius dan berkelanjutan. UIII harus lebih berprestasi, rekognisi dapat diraih dan reputasinya diakui dunia,” ujar Abu Rokhmad.

    (jon)

  • Kabupaten Wajo Ditunjuk sebagai Tuan Rumah Musabaqah Qiraatil Kutub Nasional dan Internasional 2025

    Kabupaten Wajo Ditunjuk sebagai Tuan Rumah Musabaqah Qiraatil Kutub Nasional dan Internasional 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar menetapkan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Nasional dan Internasional tahun 2025.

    “Sebagai tuan rumah, Kabupaten Wajo akan menjadi sentral kegiatan pendidikan kitab kuning yang membanggakan,” ujar Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menag menyoroti pentingnya persiapan infrastruktur, termasuk jalan penghubung dari bandara menuju Kabupaten Wajo.

    Nasaruddin berharap acara ini dapat menjadi sarana meningkatkan citra Sulawesi Selatan sebagai gudang institusi pendidikan bermutu.

    “Ini bukan hanya kegiatan nasional, tetapi internasional. Persiapannya harus matang, sehingga acara ini dapat berjalan tanpa adanya praktik-praktik yang mencederai niat luhur seperti pungutan liar atau korupsi,” kata dia.

    “Kita berharap ini menjadi momentum bersejarah, tidak hanya untuk Kabupaten Wajo, tetapi juga untuk pendidikan pesantren di Indonesia,” ujarnya menambahkan.

    Menag mengungkapkan bahwa momen tersebut juga akan memberikan dampak besar, baik secara ekonomi maupun pendidikan.

    “Dengan tamu yang diperkirakan mencapai 3.400 orang, termasuk delegasi dari seluruh provinsi dan negara tetangga, akan terjadi pertumbuhan ekonomi mendadak di wilayah ini,” ujar dia.

    Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Basnang Said mengatakan bahwa acara direncanakan berlangsung pada 1–7 Oktober 2025.

    Nantinya, kata dia, akan melibatkan berbagai kegiatan, seperti lomba membaca kitab kuning, debat konstitusi, pameran produk pesantren, hingga lomba qasidah rebana.

  • Terungkap! Ini Faktor yang Bikin Biaya Haji 2025 Turun

    Terungkap! Ini Faktor yang Bikin Biaya Haji 2025 Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membeberkan penghapusan biaya visa yang semula dobel menjadi salah satu faktor penurunan biaya Haji 2025. Menurutnya, temuan ini telah dibuktikan oleh Pansus Haji 2024 dan dilanjutkan oleh Panja Haji 2025.

    Berdasarkan hitungan Komisi VIII DPR RI, kata Marwan, potensi penyalahgunaan dari biaya visa haji yang dobel ini mencapai sekitar Rp300 miliar dan ini adalah angka yang sangat besar.

    “Dengan adanya bukti ini, pembahasan biaya haji 2025 menjadi lebih mudah karena potensi anggaran yang diselewengkan sudah dihapus,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Kamis (9/1/2025).

    Dia menjelaskan hal tersebut bisa menjadi dobel lantaran ternyata biaya visa sebesar 300 Saudi Riyal (SAR) yang dibebankan kepada jemaah haji ternyata juga masuk dalam komponen masyair.

    “Sehingga terjadi anggaran dobel. Ya, itu mereka [pemerintah] mengakui. Kalau diakui ada anggaran dobel, mestinya ada yang ditangkap dong. Aparat penegak hukum harus bertindak,” tegas legislator PKB tersebut.

    Lebih lanjut, Marwan menyoroti bahwa pembahasan komponen biaya visa haji di tahun-tahun sebelumnya selalu rumit, lantaran pemerintah kerap berdalih bahwa biaya visa adalah ketentuan dari Arab Saudi.

    “Ini pelajaran penting bagi rapat-rapat ke depan. Kalau DPR atau panja sangat siap dengan data, pembahasan bisa selesai dalam waktu lima hari, dan biaya haji bisa turun drastis,” tutur dia.

    Di sisi lain, Politikus PKB ini menegaskan meskipun biaya haji turun, pelayanan jemaah haji dipastikan tidak ikut turun karena pemerintah telah berkomitmen untuk tetap memberikan layanan yang baik.

    Dikatakannya juga, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Haji 2025 supaya tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran.

    “Kami berharap kasus seperti Haji 2024 tidak terulang pada 2025. Tahun lalu, ada penyalahgunaan kuota tambahan sebesar 4.003 jemaah atau setara 10 kloter, yang melibatkan nilai uang sangat besar,” pungkasnya.

    Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR telah menyepakati biaya haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 turun Rp4 juta jika dibandingkan dengan 2024.

    Kemenag dan Komisi VIII menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs Rp16.000 per US$ dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.

    “Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” kata Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).

    BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen nilai manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji.

    Menag menyebut penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jemaah dan nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah.

    “Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” ujar Nasaruddin.

  • Catat! Visa Haji 2025 Tak Bisa Dibuat 2-3 Hari Sebelum Keberangkatan

    Catat! Visa Haji 2025 Tak Bisa Dibuat 2-3 Hari Sebelum Keberangkatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI Hilman Latief mengungkapkan adanya aturan baru berkenaan visa jemaah Haji 2025 atau 1446H. 

    Adapun, aturan terbaru yang dimaksudnya adalah untuk Haji 2025, yaitu jemaah sudah harus menyelesaikan proses pembuatan hingga penerbitan visa sebulan sebelum keberangkatan. 

    Hal itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang masih memperbolehkan pembuatan visa pada 2-3 hari sebelum keberangkatan haji.

    “Jadi perlu kami sampaikan saat ini proses pembuatan visa sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kalau dulu kita masih bisa meng-arrange visa bahkan 2-3 hari sebelum berangkat. Kalau ini sekarang sudah harus advance semua dokumen, sudah harus selesai sebulan sebelumnya,” ujarnya saat RDP dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat dikutip, Kamis (9/1/2025).

    Dia mengatakan bakal melakukan proses visa jemaah haji mulai 19 Februari 2025 dan hendak dirampungkan hingga tahap penerbitan visa pada 18 April 2025 mendatang.

    Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI telah menyepakati biaya haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H/2025M turun Rp4 juta jika dibandingkan dengan 2024.

    Kemenag dan Komisi VIII menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89,5 juta dengan asumsi kurs Rp16.000 per US$ dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.

    BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen nilai manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji.

    “Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55,4 juta atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2025).