Kementrian Lembaga: Kemenag

Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra – Halaman all

Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah menyepakati keputusan mengenai libur siswa sekolah saat bulan Ramadan 1446H/2025 .

Keputusan libur ramadan tahun ini disepakati oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

“Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian tapi nanti pengumumannya,” ujar Mendikdasmen Abdul Muti di Hotel Tavia, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadan diungkapkan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, kebijakan meliburkan sekolah satu bulan penuh saat Ramadan, pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur.

Libur Sekolah Saat Ramadan Akan Diumumkan Segera

Abdul Muti mengatakan Pemerintah bakal mengumumkan surat edaran yang mengatur tentang libur di bulan Ramadan ini.

“Tunggu sampai ada surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Surat edaran akan diumumkan ini karena pemerintah menunggu kepulangan Menteri Agama Nasaruddin Umar dari kunjungan kerja di Arab Saudi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. (Instagram.com/abe_mukti)

“Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu singkat karena sekarang kan Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci,” kata Abdul Mu’ti.

Meski begitu, Abdul Muti mengatakan pengumuman mengenai libur sekolah saat bulan Ramadan bakal diumumkan dalam waktu dekat.

“Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana? Tunggu sampai pada waktunya kita umumkan,” pungkasnya.

3 Opsi Libur Ramadan

Tentang wacana libur sekolah selama Ramadan sudah dibahas sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membahas sejumlah isu pendidikan.

Sejumlah anak mengikuti pengajian sore di Pondok Yatim Ad-Infinitum, Jalan Inhoftank, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/4/2023). Pengajian yang diikuti sekitar dua puluh anak yatim dan sejumlah anak yang tinggal di sekitar pondok tersebut dalam rangka mengisi waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Rapat tersebut digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut, adalah terkait libur saat Ramadan.

Keputusan mengenai libur Ramadan, kata Abdul Mu’ti, bakal dibahas dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

“Libur Ramadan nanti keputusannya dibahas bersama dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri, karena ini kan menyangkut lintas kementerian jadi kami masih harus menunggu lagi undangan rapat berikutnya,” ujar Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Pemerintah akan melakukan sinkronisasi hari libur antara siswa sekolah dan madrasah.

Selama ini, kebijakan madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

“Tapi intinya keputusannya supaya sama antara sekolah dengan madrasah. Jangan sampai nanti selama Ramadan masa aktif sekolah dan libur itu tidak sama antara sekolah dengan madrasah,” tutur Abdul Mu’ti.

Dirinya mengungkapkan ada tiga opsi mengenai libur Ramadan yang berasal dari usul masyarakat.

Opsi pertama, kata Abdul Mu’ti, libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat.

“Yang kedua itu separo-separo, artinya ada sebagian biasanya kalau yang berlaku sekarang itu kan awal Ramadan itu libur jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan. Sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa,” jelas Abdul Mu’ti.

“Kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur biasanya bisa dua hari atau tiga hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu,” tambahnya.

Sementar opsi ketiga, masuk penuh selama bulan Ramadan.

Pemerintah, kata Abdul Mu’ti, masih mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

“Kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik,” pungkasnya.

Pro Kontra Orangtua Murid Pilih Mana?

Wacana libur sekolah saat Ramadan memunculkan beragam reaksi, terutama di kalangan orangtua murid sekolah.

Ada yang pro namun tak jarang ada yang kontra, ada pula yang manut atau manut akan keputusan pemerintah.

Nindya, salah seorang orangtua murid di Pamulang Tangerang Selatan mengatakan dirinya lebih merasa suka jika anak-anak selama Ramadan tidak bersekolah alias libur penuh selama sebulan.

Kondisi anak-anak yang berpuasa, terutama mereka yang di bawah 9 tahun menjadi pertimbangan.

“Saya kok lebih sreg kalau anak-anak liburkan saja sebulan biar fokus puasanya. Kalau sekolah kan kasihan, khawatir lemas,” ucapnya.

Lain lagi yang diungkapkan Wida. Ia cenderung kontra dan khawatir jika anak-anak libur penuh sebulan selama Ramadan.

Tidak adanya kegiatan di sekolah membuatnya berpikir dan ragu anaknya akan khusyu berpuasa.

Ilustrasi anak main hp atau ponsel di dalam kelas (Wavebreakmedia)

Godaan pemakaian gadget membuat orangtua tak setuju jika anak-anak sebulan penuh.

“Duh, kalau libur sebulan penuh selama Ramadan, emaknya yang bingung. Setiap hari malah main hp itu, gak fokus ibadah,” ucapnya.

Ia memilih anak-anak tak libur penuh. Kalau pun ada libur, hanya di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri saja.

Mengisi kegiatan di sekolah adalah pilihan terbaik menurut orangtua.

“Kalau di sekolah kan lumayan ada murojaah, baca tulis Al Q’uran, salat juga terjaga, bisa tepatw aktu, gak fokus maen game di ponsel,” sambung Hani, orangtua murid Madrasah tersohor di Tangsel.

Muhamadiyah Ingatkan Ramadan Momen Didik Akhlak dan Budi Pekerti Anak

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyerahkan keputusan mengenai libur siswa sekolah saat Ramadan kepada Pemerintah.

Haedar mengatakan, hal yang terpenting adalah menjadikan Ramadan sebagai arena untuk mendidik akhlak, budi pekerti, dan karakter.

Ilustrasi Siswa Madrasah mengikuti kegiatan belajar selama puasa.(dok. Kompas/Irwan Nugraha)

“Generasi sekarang ini, jujur, itu kan lahir dari sistem android. Kemudian perubahan sosial yang luar biasa. Dan mobilitas yang melahirkan anak-anak yang sebagian malah tercerabut dari budaya,” kata Haedar usai Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

“Nah, karena itu pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan budi pokerti itu menjadi sangat penting,” tambahnya.

Haedar meminta agar liburan selama Ramadan diisi dengan kegiatan pembinaan akhlak dan karakter kepada para siswa.

Kegiatan itu, kata Haedar, bisa dilaksanakan di samping proses pembelajaran.

“Sehingga jadikan libur seberapa lama pun yang ada di bulan Ramadan. Gunakan untuk fokus membina akhlak, membina akal budi. Di samping ada proses pembelajaran,” katanya.

Selama ini, Haedar mengungkapkan sekolah di bawah naungan Muhammadiyah telah memiliki kegiatan khusus selama bulan Ramadan.

“Untuk libur-libur tertentu kita punya paket-paket khusus. Termasuk gairahkan di bulan Ramadan ini penggunaan masjid-masjid sekolah, masjid-masjid kampus untuk pembinaan karakter, pembinaan akhlak. Problem terbesar di Indonesia dalam hal pembentukan karakter,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Fahdi Fahlevi)

16/01/2025 06:36
Menunggu Menteri Nasar dari Saudi untuk Kepastian Libur Anak Sekolah di Bulan Ramadan

Jakarta: Kepastian jadwal libur anak sekolah selama bulan Ramadan masih menunggu keputusan dari rapat lintas kementerian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebutkan bahwa rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Namun, rapat tersebut belum bisa dilakukan hingga Menteri Agama, Nasaruddin Umar, kembali dari kunjungannya ke Arab Saudi untuk urusan haji.

“InsyaAllah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini. Mudah-mudahan ya, karena Pak Nasar (Menteri Agama Nasaruddin Umar) kan sedang ke Saudi untuk urusan haji. Mungkin nanti setelah beliau kembali, sudah ada keputusan,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan yang dikutip, Rabu, 15 Januari 2025.

Baca juga: PBNU Bakal Bawa Isu Libur Sekolah Selama Ramadan 2025 ke Munas Alim Ulama

Tiga Opsi Libur Ramadan
Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa terdapat tiga opsi terkait libur Ramadan. Pertama, libur penuh selama satu bulan. Kedua, libur sebagian, yakni di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ketiga, tidak ada libur sama sekali, sehingga siswa tetap masuk sekolah seperti biasa.

“Karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik. Keputusannya bagaimana, nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan,” ujar Abdul Mu’ti.
Surat Edaran Setelah Keputusan
Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa setelah keputusan ditetapkan, akan ada surat edaran resmi yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian untuk menyamakan kebijakan antara sekolah umum dan madrasah.

“Nanti ada surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian. Tapi intinya, keputusan (akan) sama antara sekolah dengan madrasah,” tambahnya.

Kepastian ini dinanti oleh banyak pihak, termasuk orang tua dan siswa, mengingat Ramadan sering kali menjadi momentum untuk memperkuat kegiatan keagamaan di luar sekolah. Keputusan akhir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekaligus mempertimbangkan efektivitas sistem pendidikan.

Jakarta: Kepastian jadwal libur anak sekolah selama bulan Ramadan masih menunggu keputusan dari rapat lintas kementerian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebutkan bahwa rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Namun, rapat tersebut belum bisa dilakukan hingga Menteri Agama, Nasaruddin Umar, kembali dari kunjungannya ke Arab Saudi untuk urusan haji.

“InsyaAllah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini. Mudah-mudahan ya, karena Pak Nasar (Menteri Agama Nasaruddin Umar) kan sedang ke Saudi untuk urusan haji. Mungkin nanti setelah beliau kembali, sudah ada keputusan,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan yang dikutip, Rabu, 15 Januari 2025.

Baca juga: PBNU Bakal Bawa Isu Libur Sekolah Selama Ramadan 2025 ke Munas Alim Ulama

Tiga Opsi Libur Ramadan

Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa terdapat tiga opsi terkait libur Ramadan. Pertama, libur penuh selama satu bulan. Kedua, libur sebagian, yakni di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ketiga, tidak ada libur sama sekali, sehingga siswa tetap masuk sekolah seperti biasa.

“Karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik. Keputusannya bagaimana, nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan,” ujar Abdul Mu’ti.

Surat Edaran Setelah Keputusan

Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa setelah keputusan ditetapkan, akan ada surat edaran resmi yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian untuk menyamakan kebijakan antara sekolah umum dan madrasah.

“Nanti ada surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian. Tapi intinya, keputusan (akan) sama antara sekolah dengan madrasah,” tambahnya.

Kepastian ini dinanti oleh banyak pihak, termasuk orang tua dan siswa, mengingat Ramadan sering kali menjadi momentum untuk memperkuat kegiatan keagamaan di luar sekolah. Keputusan akhir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekaligus mempertimbangkan efektivitas sistem pendidikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

15/01/2025 19:55
Apa Perbedaan Isra dan Miraj? Ini Penjelasan Arti Kata dan Maknanya

Jakarta –

Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW adalah sala satu peringatan hari penting keagamaan bagi umat Islam. Istilah Isra Mikraj sendiri terdiri atas dua kata, yaitu Isra dan Mikraj, yang memiliki arti dan makna berbeda.

Lantas, apa perbedaan antara Isra dan Mikraj? Berikut ini penjelasannya:

Arti Isra dan Mikraj

Secara istilah, mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V Kemdikbud), kata ‘Isra’ artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Mukadas (Yerusalem/Palestina) dengan kendaraan burak.

Sementara kata ‘Mikraj’ artinya perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Aqsa di Yerusalem hingga langit ke tujuh dan berakhir di Sidratul Muntaha (di atas langit ke tujuh), yang intinya menerima perintah salat lima waktu dari Allah SWT.

Sehingga jika digabungkan, maka kata ‘Isra Mikraj’ artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem kemudian ke langit ke tujuh sampai di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat lima waktu.

Adapun kata Isra dan Mikraj dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang ditulis dengan al-‘Isra’ wal-Mi’raj (الإسراء والمعراج). Kata ‘Isra’ berasal dari kata ‘Sara’ yang diartikan sebagai ‘perjalanan malam’. Kata ‘Mikraj’ yang diartikan sebagai ‘kenaikan’ atau ‘kendaraan untuk naik’.

Makna Isra Mikraj

Mengutip dari Kemenag RI, dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad SAW “diberangkatkan” oleh Allah SWT dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam peristiwa Mikraj, Nabi Muhammad SAW “dinaikkan” oleh Allah SWT ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini, Nabi mendapat perintah langsung dari Allah SWT untuk menunaikan salat lima waktu.

Lantas, mengapa Nabi Muhammad SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu dan tidak langsung diangkat ke langit? Berikur ini penjelasannya:

Kedua, Allah SWT ingin menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Surah An-Najm ayat 12, terdapat kata ‘yaro’ yang dalam bahasa Arab berarti menyaksikan langsung. Hal ini berbeda dengan kata ‘syahida’, yang artinya menyaksikan, tetapi tidak harus secara langsung. Allah SWT ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran-Nya itu secara langsung, karena pada saat itu dakwah Nabi SAW sedang pada masa sulit dan penuh duka cita.

(wia/imk)

15/01/2025 18:35
Menag Lobi Arab Saudi Minta Tambahan Jumlah Petugas Haji

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terus berupaya melakukan lobi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq FAl Rabiah guna meningkatkan jumlah petugas haji Indonesia. Hal ini mengingat jumlah jemaah haji asal Indonesia yang sangat besar.

“Dengan jumlah petugas seperti saat ini, hanya tiga petugas kloter yang mendampingi satu pesawat berisi 300 hingga 400 jemaah. Kondisi ini tentu menyulitkan,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Rabu (15/1/2025) dilansir dari Antara.

Saat ini, kuota petugas haji Indonesia yang ditetapkan Arab Saudi adalah 2.210 orang, yang merupakan separuh dari kuota petugas pada musim haji 2024.

Berkurangnya jumlah petugas menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memberikan layanan kepada jemaah lanjut usia (lansia).

Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, ada lebih dari 42.000 jemaah lansia berusia 65 tahun ke atas yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 berdasarkan nomor porsi. Selain itu, sekitar 10.000 kuota tambahan juga diberikan kepada jemaah lansia pada musim haji tahun ini.

Sebagian besar jemaah lansia memiliki keterbatasan fisik, sehingga membutuhkan pendampingan. Namun, dengan kuota petugas haji yang hanya 2.210, jumlah tersebut dirasa masih belum mencukupi.

“Selain jumlah, pembagian gender juga harus dipertimbangkan. Tidak mungkin petugas laki-laki melayani jemaah perempuan, begitu pula sebaliknya. Jadi, perlu penghitungan ulang untuk memastikan keseimbangan petugas haji ini,” jelas Menag.

15/01/2025 16:15
RI Minta Arab agar Petugas Haji Gratis Masuk Masyair

Jakarta, FORTUNE – Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Nasaruddin Umar telah melobi Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah agar para petugas haji Indonesia gratis masuk Arafah-Muzdalifah-Mina atau Masyair.

“Kami sampaikan, itu kalau bisa kita free of charge seperti tahun lalu,” kata Nasaruddin dalam keterangannya, Rabu (15/1).

Selain terkait pembebasan biaya masuk tersebut, Menag RI Nasruddin mengatakan ada dua hal lainnya yang dibicarakan oleh Menhaj Saudi Tawfiq dalam kunjungannya ke Arab Saudi yang berlangsung di Jeddah, Minggu (12/1).

“Pembicaraan kita itu tadi ada tiga komponen, dan itu semua dalam rangka meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia,” terang Nasaruddin.

1. Pemerintah minta tambahan petugas haji Indonesia

Ilustrasi ibadah haji/Pixabay

Pertama, dia meminta tambahan petugas haji Indonesia. Dia menjelaskan bahwa jemaah Indonesia menunggu sangat lama untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia atau lansia.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI, jemaah lansia dengan usia 65 tahun ke atas pada Haji 2025 berjumlah lebih dari 42 ribu orang. Selain itu, ada sekitar 10 ribu kuota prioritas bagi jemaah lansia pada musim haji tahun ini.

Sebagian dari jemaah lansia tersebut, ada juga yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, untuk keberhasilan mereka dalam berhaji, harus ada pendampingnya. Sementara, kuota petugas haji Indonesia saat ini hanya 2.210 orang.

“Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang, satu pesawat rencananya hanya didampingi tiga petugas kloter (kelompok terbang). Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 lebih, hanya dibimbing oleh tiga orang,” ujar Nasaruddin.

Soal pembatasan usia 90 tahun ke atas, Nasaruddin berharap yang dijadikan patokan bukan usia, melainkan syarat istithaah. Sebab, banyak juga jemaah dengan usia 90 tahun ke atas tetapi kondisi fisiknya sehat dan mampu beraktivitas.

2. RI melobi Arab agar petugas haji gratis masuk Masyair

Poin kedua, lanjut Nasaruddin, dia telah melobi Menhaj Saudi Tawfiq agar para petugas digratiskan dari biaya masuk Masyair.

Pembebasan biaya masuk Masyair ini kabarnya bakal diberlakukan oleh Arab Saudi pada musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.

3. Menag RI sampaikan skema tanazul ke Menhaj Arab

ilustrasi saudi arabia (unsplash.com/Sulthan Auliya)

Ketiga, Nasaruddin sudah menyampaikan skema tanazul kepada Tawfiq.

Skema tanazul adalah kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar Jamarat untuk kembali ke hotelnya atau tidak menempati tenda di Mina saat fase mabit. Mereka nantinya bakal mengambil kesempatan mabit di area sekitar Jamarat. Kemudian, mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat.

“Skema ini akan mengurangi kepadatan di Mina. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan skema ini dirasa akan berpengaruh dalam mengurangi kepadatan,” tutur dia.

Nasaruddin menambahkan bahwa banyak negara yang menilai manajemen penyelenggaraan haji Indonesia itu sangat baik. Oleh karena itu, banyak negara yang datang untuk belajar bagaimana mengatur soal haji di Indonesia.

Di samping itu, selain bertemu Menhaj Saudi Tawfiq, Menag RI Nasaruddin pun berjumpa beberapa stakeholder penyedia layanan haji.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi karena telah merancang program perhajian dengan sangat baik. Saya kira ini juga menjadi obsesi pemerintah Indonesia agar penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya,”tutup dia.

15/01/2025 15:02
3 Hal Ini Didiskusikan Menag Nasaruddin dan Menhaj Saudi untuk Peningkatan Layanan Jemaah

loading…

3 Hal Ini Didiskusikan Menag Nasaruddin dan Menhaj Saudi untuk Peningkatan Layanan Jemaah/Kemenag

Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Unrah Tawfiq F Al Rabiah dalam kunjungannya ke Arab Saudi. Pertemuan dua menteri ini berlangsung di Jeddah, 12 Januari 2025.

Menag Nasaruddin Umar mengatakan, ada tiga hal yang dibicarakan bersama Menhaj Tawfiq dan semuanya terkait upaya meningkatkan layanan bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini disampaikan Menag usai memimpin rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Hadir, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang beserta jajaran, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anhar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Muchlis M Hanafi, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. “Pembicaraan kita itu tadi ada tiga komponen, dan itu semua dalam rangka meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia,” terang Menag di Jeddah, Rabu (15/1/2025).

Pertama, Menag meminta tambahan petugas haji. Dijelaskan Menag, jemaah Indonesia menunggu sangat lama untuk bisa beribadah haji. Karenanya, banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia (lansia).

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Ditjen PHU, jemaah lansia dengan usia 65 tahun ke atas yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 (sesuai urutan no porsi), jumlahnya lebih dari 42ribu. Selain itu, ada sekitar 10ribu kuota prioritas yang juga dialokasikan bagi jemaah lansia pada musim haji tahun ini.

Sebagian dari jemaah lansia, ada juga yang punya keterbatasan. Untuk keberhasilan mereka dalam berhaji, harus ada pendamping. Sementara kuota petugas haji Indonesia saat ini hanya 2.210.

“Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang, satu pesawat rencananya hanya didampingi tiga petugas kloter (kelompok terbang). Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 lebih, hanya dibimbing oleh tiga orang,” ujar Menag.

“Belum lagi tadi pembagian gendernya laki-laki dan perempuan. Kan ga mungkin laki-laki melayani perempuan. Jadi harus ada. Ini poinnya yang laki-laki dan perempuan harus kita hitung kembali,” sambungnya.

Terkait info pembatasan usia 90 tahun ke atas, Menag berharap yang dijadikan patokan bukan usia, tapi syarat istithaah. Sebab, banyak juga jemaah dengan usia 90 tahun ke atas tapi kondisi fisiknya sehat dan mampu beraktivitas.

15/01/2025 11:31
Untung Rugi Libur Sekolah saat Ramadan, Bagaimana Keputusan Kemenag?

YOGYAKARTA – Kementerian Agama tengah mempertimbangkan wacana libur sekolah satu bulan full selama Ramadan 2025. Wacana yang bergulir ini pun menjadi perbincangan di masyarakat, ada yang pro serta kontra. Tidak sedikit pihak yang menyoroti untung rugi libur sekolah saat Ramadan.

Wacana libur satu bulan penuh tersebut mengacu dari tradisi di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Meski kebijakan serupa pernah diberlakukan sebelumnya, namun saat ini banyak pandangan dari berbagai pihak yang merespon wacana tersebut. Ada yang menekankan pertimbangan aspek sosial, pendidikan, hingga ekonomi.

Bagaimana Keputusan Kemenag?

Mengenai kebijakan libur tersebut masih dalam pertimbangan dan belum ada keputusan resmi dari Kemenag. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah diterapkan di pondok pesantren. Namun untuk di sekolah umum dan madrasah, hal itu masih dirumuskan.

“Sebetulnya, kami masih mempertimbangkan, terutama untuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama,” jelasnya.

Menag juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil pembahasan mengenai kebijakan libur selama Ramadan tersebut. Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i juga menyebutkan bahwa ada wacana tersebut, namun belum ada pembahasan lebih lanjut.

“Heeh (iya) sudah ada wacana (libur selama puasa). Oh kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu,” ucap Syafi’i pada Senin (30/12) akhir tahun lalu.

Untung Rugi Libur Sekolah saat Ramadan

Salah satu pihak yang menanggapi wacana kebijakan tersebut adalah Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim. Ia mengingatkan bahwa perlu analisis holistik sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Satriwan Salim mengidentifikasi lima aspek utama yang harus diperhatikan mengenai dampak libur sekolah selama Ramadan penuh:

Layanan Pendidikan untuk Siswa Non-Muslim Libur satu bulan penuh berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap siswa non-Muslim. Jika mereka tetap masuk sekolah, sementara siswa Muslim libur, terjadi ketimpangan. Sebaliknya, jika semua siswa diliburkan, hak pendidikan siswa non-Muslim dapat terabaikan. Dampak pada gaji guru Guru-guru di sekolah atau madrasah swasta, terutama di daerah dengan anggaran minim, khawatir penghasilan mereka berkurang. Data P2G menunjukkan bahwa 95 persen madrasah adalah swasta, dengan gaji guru yang sering di bawah Rp1 juta per bulan. Orang tua siswa juga mungkin keberatan membayar SPP selama libur panjang. Perlu penyesuaian jam belajar Daripada libur penuh, jam belajar selama Ramadhan dapat dimodifikasi. Misalnya, mengurangi durasi jam pelajaran atau membuat program khusus seperti Pesantren Ramadhan. Dengan begitu, siswa tetap mendapatkan pembelajaran sekaligus menyesuaikan aktivitas spiritual. Lemahnya pengawasan siswa Libur penuh bisa melemahkan pengawasan siswa. Orang tua yang bekerja mungkin tidak dapat memantau anak-anak secara optimal. Akibatnya, siswa berisiko menghabiskan waktu untuk aktivitas kurang produktif seperti penggunaan gawai berlebihan. Risiko Libur Panjang Libur berkepanjangan dapat memperbesar learning loss, apalagi jika tidak ada program pembelajaran alternatif. Selain itu, libur panjang berpotensi meningkatkan perilaku negatif, seperti adiksi gawai atau keterlibatan dalam kegiatan yang tidak terkendali, termasuk tawuran atau kekerasan.

Program Alternatif Selama Ramadan

Anwar Abbas, seorang pengamat sosial dan keagamaan, menyambut positif wacana ini. Menurutnya, libur selama bulan Ramadhan dapat menjadi peluang bagi siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang makna bulan suci serta menanamkan nilai-nilai spiritual.

Namun, ia juga menyarankan agar pembelajaran daring tetap dilaksanakan agar pendidikan tetap berlanjut. Selain itu, ia mengusulkan program Pesantren Ramadhan sebagai alternatif. Program berbasis spiritual di sekolah ini menggabungkan pendekatan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Demikianlah ulasan mengenai untung rugi libur sekolah saat Ramadan tengah menjadi perbincangan banyak orang. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti dampak sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Baca juga Pemprov Jakarta tunggu arahan pusat mengenai wacana libur sekolah saat Ramadan.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI. Kami menghadirkan info terbaru dan terupdate nasional maupun internasional.

14/01/2025 19:41
Khofifah Usul Raudhatul Athfal Dapat Makan Bergizi Gratis ke Prabowo Nasional 14 Januari 2025

Khofifah Usul Raudhatul Athfal Dapat Makan Bergizi Gratis ke Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Timur terpilih,
Khofifah Indar Parawansa
, mengusulkan agar
Raudhatul Athfal
(RA) masuk dalam cakupan program
makan bergizi gratis
(MBG).
Usulan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (14/1/2025).
“Kami tadi juga menyampaikan soal MBG, MBG ini yang belum masuk secara eksplisit adalah Raudhatul Athfal. Kami menyampaikan bahwa RA juga sebaiknya masuk di dalam
coverage
program MBG,” kata Khofifah.
Khofifah menekankan pentingnya program ini bagi jenjang pendidikan usia dini setingkat Taman Kanak-kanak (TK), mengingat anak-anak dalam masa pertumbuhan memerlukan asupan gizi yang baik.
Ia juga mencatat bahwa sebaran Raudhatul Athfal di Indonesia sangat luas, dengan jumlah sekolah di bawah naungan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mencapai 3.600.
“Besar sekali. Jadi kalau Muslimat saja kira-kira 3.600-an. Toh sebetulnya RA itu terminologi bahasa Arab, artinya juga taman kanak-kanak. Terminologi RA adalah yang ada dalam koordinasi Kemenag,” ucap dia.
Khofifah, yang juga merupakan Ketua Umum PP
Muslimat NU
, menjelaskan bahwa masalah ini telah dibahas dalam rapat Ikatan Guru RA Jawa Timur di Kantor Kementerian Agama Jawa Timur.
Ia mendorong para guru untuk menyampaikan usulan ini kepada Kementerian Agama (Kemenag) agar dapat diambil keputusan secara nasional terkait MBG untuk Raudhatul Athfal.
“Karena saya menyampaikan minta saja untuk direkomendasikan untuk Kanwil Kemenag Jawa Timur ke kementerian sehingga bisa menjadi keputusan secara nasional,” ujar Khofifah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/01/2025 19:38
BSI Incar Himpun Tabungan Haji Rp20 Triliun di 2025

Jakarta, FORTUNE – Memasuki musim haji 1446 Hijriah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengincar penghimpunan Tabungan Haji senilai Rp20 triliun pada tahun 2025. Target itu naik 42,86 persen dibandingkan pencapaian tabungan haji BSI sepanjang 2024 yang mencapai Rp14 triliun.

“Pada periode 1446 Hijriah ini, kami memproyeksikan sekitar 185 ribu calon jamaah haji Indonesia yang menabung di BSI akan berangkat tahun ini. Untuk itu, kami bersiap mengoptimalisasi layanan jelang pelunasan haji yang saat ini tengah dikaji pemerintah”. ujar Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna di Jakarta, Selasa (14/1).

Seperti diketahui, sebagai bank syariah, BSI memiliki tugas untuk menghimpun dana nasabah haji untuk kemudian dipindahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat menjelang keberangkatan.

BSI imbau calon jemaah haji lunasi biaya haji.

Ilustrasi Nasabah BSI Berangkat Haji/Dok BSI

Anton menambahkan, BSI memiliki amanah untuk memberikan informasi kepada calon jamaah haji Indonesia untuk dapat melunasi Biaya Pelunasan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan biaya yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk itu, dirinya menghimbau nasabah untuk melakukan persiapan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.

Sesuai data Kemenag RI, estimasi perkiraan biaya pelunasan haji tahap I akan dimulai akhir Januari 2025 dan Tahap 2 fase terakhir pelunasan haji pada Maret 2025.

BSI telah menyiapkan seluruh BSI-Channel untuk kesiapan pelunasan BPIH jamaah. Yakni melalui Kantor cabang BSI seluruh Indonesia yakni 1.030 outlet terdiri dari Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, Layanan SISKOHAT dimulai pukul 08.00-15.00 WIB, layanan Superapps BYOND by BSI dan jaringan BSI Agen seluruh Indonesia yang saat ini jumlahnya lebih dari 108 ribu agen tersebar dari Aceh sampai Papua.

BSI genggam 83% market share tabungan haji

BSI Dapat Lisensi Penuh Operasional Cabang di Dubai/Instagram Erickthohir

BSI sebagai bank syariah dengan market share tabungan haji terbesar di Indonesia yakni 83 persen dari total secara nasional juga terus berupaya meningkatkan layanan tabungan haji.

“Sebagai bank syariah terbesar, kami optimis bahwa kami dapat memenangkan top of mind dalam pendaftaran haji. Ingat Haji berarti ingat BSI,” katanya.

Haji menjadi salah satu fokus perseroan dalam menumbuhkan dana murah (DPK). karena BSI memiliki market share tabungan haji di Indonesia. Rata-rata tiap tahun, jumlah jamaah haji Indonesia yang menabung di BSI hampir 80-83 persen secara tahunan.

BSI juga tercatat sebagai bank dengan payroll no 3 di Indonesia. Sehingga kami bisa intensifikasi nasabah BSI yang sudah membuka payroll untuk kita tawarkan tabungan haji dan produk lainnya. Sehingga bisa meningkatkan Product Holding Ratio (PHR). Ditambah lagi, total nasabah BSI mencapai 21 Juta.

14/01/2025 17:42
Biaya Haji Turun Jadi Rp 55,4 Juta, Begini Respons BSI

Jakarta –

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) bakal manfaatkan momentum ketetapan pemerintah yang menurunkan biaya haji tahun 2025. Diketahui, pemerintah menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) pada musim haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025.

Adapun rinciannya, BPIH untuk jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89,4 juta dari Rp 93,4 juta. Sementara Bipih dipatok sebesar Rp 55,4 juta per orang.

“Itu tinggal bagaimana kita angel melihatnya dan kemudian kita mendorong ini jadi semacam ini ke market kan,” kata Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, kepada wartawan di The Tower, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, kebijakan penurunan biaya haji dapat memacu umat muslim melaksanakan salah satu kewajiban ibadahnya. Ia pun mendorong para nasabah tabungan haji BSI untuk menyetor dana awal sebesar Rp 25 juta untuk masuk dalam daftar calon haji.

“Ongkosnya kan haji tahun lalu sama tahun ini malah lebih murah. Kita bisa memdorong ke market mudah-mudahan jadi trigger orang juga untuk segera, untuk masukin yang Rp 25 juta supaya mereka bisa masuk ke antrean,” jelasnya.

Anton menambahkan, BSI sebagai bank syariah dengan market share tabungan haji terbesar di Indonesia yakni 83% dari total secara nasional, memiliki amanah untuk memberikan informasi kepada calon jamaah haji Indonesia untuk dapat melunasi BPIH sesuai dengan biaya yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sesuai data Kemenag RI, dimana estimasi perkiraan biaya pelunasan haji tahap I akan dimulai akhir Januari 2025 dan Tahap 2 fase terakhir pelunasan haji pada Maret 2025. BSI telah menyiapkan seluruh BSI-Channel untuk kesiapan pelunasan BPIH jamaah.

Melalui kantor cabang BSI seluruh Indonesia yakni 1.030 outlet terdiri dari Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, Layanan SISKOHAT dimulai pukul 08.00-15.00 WIB, layanan Superapps BYOND by BSI dan jaringan BSI Agen seluruh Indonesia yang saat ini jumlahnya lebih dari 108 ribu agen tersebar dari Aceh sampai Papua.

Anton mengatakan, musim haji menjadi salah satu fokus perseroan dalam menumbuhkan dana murah (DPK) mengingat BSI memiliki market share tabungan haji di Indonesia. Rata-rata tiap tahun, jumlah jamaah haji Indonesia yang menabung di BSI hampir hingga 83%.

Adapun dalam penyelenggaraan haji tahun ini, BSI menargetkan dana tabungan haji tahun 2025 sebesar Rp 20 triliun. Sementara pada tahun 2024, BSI mencatat dana tabungan haji sebanyak Rp 14 triliun yang belum dipindahkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Anton mengatakan, BSI bisa intensifikasi nasabah yang sudah membuka payroll untuk kita tawarkan tabungan haji dan produk lainnya. Sehingga, kata dia, bisa meningkatkan Product Holding Ratio (PHR). Ditambah lagi, total nasabah BSI mencapai 21 Juta.

“Artinya, kami memiliki peluang besar untuk meningkatkan tabungan haji secara nasional,” tutupnya.

(rrd/rrd)

14/01/2025 16:50