Kementrian Lembaga: Kemenag

  • LDII-NU berkolaborasi latih generasi muda agar paham ilmu falak

    LDII-NU berkolaborasi latih generasi muda agar paham ilmu falak

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berkolaborasi dengan Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) untuk melatih generasi muda untuk belajar Hisab dan Rukyat, sehingga mereka memahami tentang ilmu falak atau astronomi.

    “Kerja sama antara kedua lembaga Islam besar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan mempraktikkan ilmu falakiyah (falak),” kata Kepala Bidang URAIS dan Binsos Kemenag DKI Jakarta KH. Robi Fadil Muhammad saat membuka pelatihan di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa bantuan organisasi kemasyarakatan (ormas).

    “Segala kegiatan pemerintah ini terbatas, tapi akan bisa lebih maksimal jika dibantu oleh ormas,” katanya.

    Kiai Robi menilai pelatihan hisab dan rukyat yang diselenggarakan LDII dan NU menjadi salah satu contoh kolaborasi yang sangat bermanfaat.

    Dia menilai mempelajari ilmu hisab dan rukyat ini sangat penting, apalagi generasi muda yang diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membuka peluang bagi peserta untuk menjadi praktisi di bidang hisab dan rukyat.

    Kiai Robi berharap kolaborasi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan menciptakan generasi yang unggul di bidang ilmu keislaman.

    “Sinergi antara LDII, NU, dan pemerintah diharapkan dapat terus berkembang untuk memperkuat pembinaan keagamaan dan pendidikan umat,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris DPW LDII DKI Jakarta Muhamad Ied mengatakan pelatihan hisab dan rukyat ini kebanyakan dari kalangan Gen Z.

    Dia menuturkan, biasanya peserta pelatihan berasal dari kalangan pengurus, namun kali ini melibatkan generasi muda karena dunia saat ini sudah serba digital.

    “Alat-alat hisab rukyat juga berbasis digital, sehingga kami memerlukan generasi muda yang paham teknologi informasi untuk mendukung pengamatan hilal,” katanya.

    Selama pelatihan, kata Muhamad, para peserta diberikan materi yang komprehensif, mulai dari teori dasar hisab dan rukyat.

    Metode perhitungan hingga praktik pengamatan hilal dengan menggunakan alat tradisional dan modern seperti Rubu’ Mujayyab, Teleskop Robotik, Theodolite hingga aplikasi ilmu falakiyah dalam kehidupan sehari-hari.

    Selain itu, para peserta juga diajak untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan para ahli falakiyah dari LFNU.

    DPW LDII pun berencana memperluas pelatihan ini hingga ke tingkat DPD kota, khususnya untuk generasi muda agar keberlanjutan ilmu ini dapat terjaga.

    “Tidak dapat dipungkiri memang Lembaga Falakiyah NU ini memiliki pengalaman yang memungkinkan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengamatan hilal yang akurat,” ucapnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isra Miraj dan Imlek, Ganjil Genap Jakarta Tak Berlaku pada 27-29 Januari – Halaman all

    Isra Miraj dan Imlek, Ganjil Genap Jakarta Tak Berlaku pada 27-29 Januari – Halaman all

    Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada 27-29 Januari 2025. Hal itu sehubungan dengan peringatan Isra Miraj dan Imlek.

    Tayang: Minggu, 19 Januari 2025 15:38 WIB

    IG @dishubdkijakarta

    Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada 27-29 Januari 2025. Hal itu sehubungan dengan peringatan Isra Miraj dan Imlek. 

    TRIBUNNEWS.COM – Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada 27-29 Januari 2025.

    Hal itu sehubungan dengan peringatan Isra Miraj dan Imlek.

    “Sehubungan dengan peringatan Isra Mi’raj dan perayaan Tahun Baru Imlek, ketentuan Ganjil Genap pada 27-29 Januari 2025 DITIADAKAN.” tulis akun Instagram @dishubdkijakarta, (18/1/2025).

    Peniadaan ganjil genap tersebut berdasarkan:

    Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025; dan
    Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan HARI LIBUR NASIONAL yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas.

    Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025

    Pemerintah telah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama di tahun 2025.

    Sehingga, total ada 27 tanggal merah selama tahun 2025.

    Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Berikut adalah daftar hari libur nasional tahun 2025:

    1 Januari (Rabu) Tahun Baru 2025 Masehi
    27 Januari (Senin) Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
    29 Januari (Rabu) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    29 Maret (Sabtu) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    31 Maret-1 April (Senin-Selasa) Idulfitri 1446 Hijriah
    18 April (Jumat) Wafat Yesus Kristus
    20 April (Minggu) Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    1 Mei (Kamis) Hari Buruh Internasional
    12 Mei (Senin) Hari Raya Waisak 2569 BE
    29 Mei (Kamis) Kenaikan Yesus Kristus
    1 Juni (Minggu) Hari Lahir Pancasila
    6 Juni (Jumat) Iduladha 1446 Hijriah
    27 Juni (Jumat) 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
    17 Agustus (Minggu) Proklamasi Kemerdekaan
    5 September (Jumat) Maulid Nabi Muhammad saw.
    25 Desember (Kamis) Kelahiran Yesus Kristus

    Berikut adalah daftar hari cuti bersama tahun 2025:

    28 Januari (Selasa)  Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    28 Maret (Jumat) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) Idulfitri 1446 Hijriah
    13 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak 2569 BE
    30 Mei (Jumat) Kenaikan Yesus Kristus
    9 Juni  (Senin) Idul Adha 1446 Hijriah
    26 Desember (Jumat) Kelahiran Yesus Kristus

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Setop Wacana Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    Setop Wacana Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    GELORA.CO -Wacana penggunaan dana zakat untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikritik mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

    Menurut Lukman yang menjabat di era Presiden Joko Widodo itu, alokasi dana zakat untuk program tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika pengelolaan zakat.

    “Baiknya sudahi saja wacana dana zakat biayai program Makan Bergizi Gratis,” kata Lukman lewat akun X miliknya, dikutip Minggu 19 Januari 2025.

    Dia menegaskan, pengelolaan dana zakat harus sesuai dengan ketentuan agama dan prioritas kebutuhan umat. 

    Zakat memiliki tujuan utama membantu delapan golongan yang telah ditetapkan syariat, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya dan hamba sahaya.

    “Biarkan badan dan lembaga pengelola zakat fokus tunaikan kewajibannya melaksanakan programnya sendiri, sambil terus tingkatkan profesionalitas dan akuntabilitasnya.

    Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG disampaikan Sultan B. Najamudin setelah Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025. Alasannya, masyarakat Indonesia dianggap suka gotong royong.

  • Kemenag: Waspada Hoaks Loker Petugas Haji 2025

    Kemenag: Waspada Hoaks Loker Petugas Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk waspada ihwal informasi lowongan kerja petugas haji yang  di media sosial.

    Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Ahmad Fauzin mengatakan ada banyak bentuk informasi palsu atau hoaks terkait lowongan petugas haji, salah satu hoaks tersebut ada di Laman Facebook bernama nama akun Info Terkini 2025 yang membuat postingan berlogo Kemenag, BUMN dan Garuda.

    Adapun, unggahan berita palsu tersebut berisi pembukaan pendaftaran rekruitmen haji 2025. Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga.

    “Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di website dan media sosial Kemenag,” tutur Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Dia menjelaskan proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November-Desember 2024.

    Menurutnya, saat ini seluruh peserta petugas haji menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.

    “Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya,” katanya.

    Dia mengimbau masyarakat untuk waspada informasi hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Terlebih jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan (link) di dalamnya karena bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data.

    “Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data,” ujarnya.

  • Penyelenggaraan Haji 2025 Masih di Kemenag
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Januari 2025

    Penyelenggaraan Haji 2025 Masih di Kemenag Nasional 19 Januari 2025

    Penyelenggaraan Haji 2025 Masih di Kemenag
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini masih diselenggarakan sepenuhnya oleh Kementerian Agama (
    Kemenag
    ).
    Badan Penyelenggara Haji (
    BP Haji
    ) baru akan mengambil alih tugas ini pada tahun 2026.
    “Otoritas pelaksanaan (ibadah haji tahun 2025), kebijakan, dan lain-lain masih berada di tangan Kemenag RI,” ujar Wakil Ketua BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi, pada Minggu (19/1/2025).
    Dahnil mengatakan, tahun ini, BP Haji akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang akan berlangsung.
    “Kami melakukan proses monitoring proses perhajian. Fokus di situ. Semua kebijakan masih otoritas Kemenag,” lanjut Dahnil.
    Dia mengatakan, pada tahun 2026 nanti,
    penyelenggaraan haji
    akan sepenuhnya dijalankan oleh BP Haji sesuai dengan revisi UU nomor 8 tahun 2019 tentang Haji.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun ini akan menjadi penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang dilaksanakan Kemenag.
    “Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kami ingin husnul khotimah. Kami ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” kata Nasaruddin, dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).
    Ia menambahkan, sudah berpesan agar penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini dilaksanakan penuh kedamaian dan kenyamanan.
    Nasaruddin mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
    “Pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo,” ujar Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Kunci Pangkas Durasi Jemaah di Tanah Suci

    Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Kunci Pangkas Durasi Jemaah di Tanah Suci

    loading…

    BPKH menilai, pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi bisa menjadi kunci pengurangan durasi haji. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) menilai, pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi bisa menjadi kunci pengurangan durasi haji. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Panja Haji DPR 2025 mengenai pengurangan durasi tinggal jemaah Indonesia agar lebih singkat dari 40 hari yang dirasa terlalu lama dan mahal.

    Dalam rapat konsultasi yang berlangsung di Muamalat Tower, Jakarta, Pimpinan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas mendengarkan masukan dan diskusi bersama Kemenko Ekonomi, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenag, Kemenkeu, Kemenhub. Beberapa BUMN dan Otorita Provinsi di Arab Saudi mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Termasuk solusi menurunkan masa durasi tinggal agar lebih efisien, rasional dengan layanan yang meningkat sesuai amanah UU No. 34/2014.

    Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, serta Analisis Portofolio BPKH Indra Gunawan, mengatakan, faktor utama yang membuat durasi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci begitu lama hingga 40 hari, adalah panjangnya waktu tunggu keberangkatan dan kepulangan karena terbatasnya infrastruktur di Bandara Jeddah dan Madinah, dari kewenangan pihak General Authority of Civil Aviation (GACA) KSA.

    “Selain itu, tantangan lain juga muncul akibat aksesibilitas lebih dari 17.000 pulau dan 75.000 desa di Indonesia, serta 719 bahasa yang berbeda serta tingginya jumlah jemaah yang tidak memiliki akses keuangan memadai,” kata Indra di Jakarta, Minggu (19/1/2025)

    Belum lagi jika dilihat dari usianya, mayoritas jemaah haji Indonesia saat ini Lansia di atas 60 tahun, dengan sebagian besar memiliki risiko tinggi (risti) kesehatan.

    “Untuk mengatasi masalah ini, tercetus ide mengembangkan lahan dan bandara alternatif, apalagi jika ternyata ada miqat (lokasi berganti kain dan niat berihram yang dekat). Mobilisasi kedatangan dan kepulangan menjadi lebih mudah-murah, aman-nyaman, saatnya bahu membahu bersama bagi terobosan ini,” ujar anggota Dewan Pengawas BPK Heru Muara Sidik.

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub M. Mauludin mengatakan, saat ini bandara dimaksud hanya memiliki dua runway dengan kapasitas terbatas, yang hanya mampu menampung ratusan penumpang per jam untuk kelaikudaraan bandara dan terminal haji ini perlu investasi lanjutan.

  • Mekanisme Pembelajaran Siswa Selama Ramadan Tinggal Tunggu Tanda Tangan 3 Menteri

    Mekanisme Pembelajaran Siswa Selama Ramadan Tinggal Tunggu Tanda Tangan 3 Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan kebijakan terkait pembelajaran siswa selama Ramadan 2025 masih menunggu surat edaran dari tiga menteri terkait.

    “Draf surat edaran ini sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan dari ketiga menteri tersebut,” ujar Abdul Mu’ti setelah mengikuti kegiatan “Senam Anak Indonesia Hebat” bersama siswa-siswi se-Kota Pangkalpinang di GOR Sahabuddin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Minggu (19/1/2025).

    Tiga menteri yang dimaksud adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

    Abdul Mu’ti menegaskan setelah surat edaran ini ditandatangani oleh ketiga menteri, kebijakan mengenai pembelajaran selama bulan Ramadan akan segera diberlakukan di seluruh sekolah di Indonesia.

    “Saya tegaskan, kami tidak menggunakan istilah libur, melainkan pembelajaran. Kebijakan ini bukan liburan, tetapi pembelajaran bagi siswa-siswi selama puasa Ramadan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengumumkan jadwal libur selama bulan Ramadan akan diumumkan paling lambat pada Senin (20/1/2025).

    “Paling lambat Senin, kita akan memberikan pengumuman resmi,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Wacana mengenai peliburan kegiatan pendidikan selama bulan suci Ramadan kembali menjadi perbincangan publik. Kebijakan serupa pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dianggap sebagai langkah untuk mendukung umat Muslim dalam menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk.

  • Pemerintah Umumkan soal Keputusan Libur Ramadan 2025, Senin Besok – Halaman all

    Pemerintah Umumkan soal Keputusan Libur Ramadan 2025, Senin Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah bakal mengumumkan keputusan mengenai libur Ramadan 2025 paling lambat pada Senin (20/1/2025).

    Kabar ini disampaikan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, pada Sabtu (18/1/2025).

    “Besok, paling lambat Senin, kita akan umumkan,” ujar Nasaruddin, Sabtu, dilansir Kompas.com.

    Pernyataan keputusan libur Ramadan 2025 ini juga didukung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.

    Keputusan soal pembelajaran anak sekolah selama bulan Ramadan, kata Abdul Mu’ti, akan diputuskan pekan depan. 

    Selanjutnya, keputusan ini akan ditandai bersama oleh tiga kementerian, yakni Mendikdasmen, Menag, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    Sementara dalam proses penyusunan keputusan ini, Mendikdasmen berkoordinasi dengan lima kementerian lainnya, di antaranya Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenag, dan Kantor Staf Presiden (KSP). 

    Diketahui, wacana untuk meliburkan sekolah selama bulan Ramadan kembali diperbincangkan.

    Wacana ini sejatinya pernah dilakukan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada akhir 1999 hingga awal 2000.

    Terkait hal itu, pemerintah masih melakukan kajian mendalam.

    Sejauh ini, pemerintah menyodorkan tiga skenario libur sekolah selama Ramadan 2025.

    Pertama, sekolah libur satu bulan penuh selama bulan puasa, namun kegiatan belajar-mengajar nantinya diisi kegiatan keagamaan.

    Kedua, sekolah libur beberapa hari selama bulan puasa.

    Ketiga, tidak ada libur sekolah selama Ramadan.

    Bukan Libur Ramadan, tapi Pembelajaran Ramadan 2025

    Abdul Mu’ti meluruskan perihal penyebutan wacana libur satu bulan selama Ramadan 2025.

    Ia menegaskan, wacana tersebut bisa disebut dengan istilah pembelajaran Ramadan 2025, bukan libur Ramadan 2025.

    “Jadi libur Ramadan itu, bahasanya bukan libur Ramadan ya, karena ada yang nulis libur Ramadan.”

    “Kata kuncinya bukan libur Ramadan, tapi pembelajaran di bulan Ramadan. Gitu ya,” jelas Abdul Mu’ti, Jumat.

    Abdul Mu’ti menegaskan, pemerintah tidak pernah merencanakan kebijakan libur kegiatan belajar-mengajar di sekolah selama Ramadan. 

    “Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan,” tegas Abdul Mu’ti.

    Lebih lanjut, Abdul Mu’ti meminta masyarakat bersabar untuk menunggu terbitnya Surat Edaran Menteri Bersama.

    Pro-Kontra

    Sebelumnya, wacana ini sempat menimbulkan pro dan kontra di lingkungan pemerintah.

    Pondok pesantren di bawah naungan Kemenag juga sudah mengizinkan.

    Namun, libur sebulan pada Ramadan untuk sekolah selain madrasah dan pesantren, masih diwacanakan.

    “Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di Pondok Pesantren itu libur”

     “Tetapi, sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan,” ujar Nasaruddin Umar, Senin (30/12/2024).

    Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir, mengatakan akan mendukung segala keputusan pemerintah.

    “Setuju, setuju. Tapi, poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan dijadikan arena untuk mendidik akhlak, mendidik budi pekerti, mendidik karakter,” ucap Haedar.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menolak jika kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan selama Ramadan.

    Menurut Cak Imin, sapaannya, kebijakan itu tidak perlu dilakukan karena belum jelas konsepnya.

    Muhaimin berpendapat agar puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

    “Tidak perlu (libur), tetap saja jalan, puasa tidak menghentikan semua (kegiatan),” ujar Muhaimin, Sabtu (11/1/2025).

    Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meminta libur sekolah sebulan penuh selama Ramadan dipertimbangkan matang dengan memperhatikan nasib anak-anak non-muslim.

    “Kami setuju saja, asal ada konstruksi yang jelas mengenai anak-anak sekolah ini kemudian diarahkan untuk berkegiatan apa?.”

    “Termasuk anak-anak yang non-muslim. Anak sekolah tidak semuanya muslim. Dan non-muslim juga diliburkan. Lalu disuruh apa? Nah itu yang penting dibahas di situnya itu,” kata Yahya.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Hasanudin Aco/Abdul Qodir)(Kompas.com)

  • Besok, Menag Nasaruddin Umumkan Keputusan atas Usulan Libur Sekolah pada Bulan Ramadan

    Besok, Menag Nasaruddin Umumkan Keputusan atas Usulan Libur Sekolah pada Bulan Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Usulan terkait libur sekolah selama Ramadan hingga satu bulan akan diumumkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar besok, Minggu (19/1/2025).

    “Besok kita umumkan bersama ya (libur sekolah selama Ramadan),” ujar Menteri Agama Nasaruddin saat menghadiri Reuni Akbar UIN di Tangerang Selatan, Sabtu (18/1/2025).

    Wacana sekolah libur sebulan saat Ramadan sempat menjadi perdebatan hangat dengan banyaknya pertimbangan. Terdapat pihak yang mendukung libur sekolah selama sebulan penuh pada Ramadan.

    Mereka beralasan, kebijakan ini bisa mendorong anak-anak untuk lebih fokus pada pengembangan akhlak dan belajar di luar sekolah, seperti di lingkungan rumah tangga dan komunitas masyarakat.

    Selama Ramadan, waktu di rumah dapat dimanfaatkan untuk memperdalam kecerdasan religius serta mempererat hubungan keluarga. Bagi mereka yang non-Muslim, kesempatan ini juga bisa digunakan untuk berkunjung ke rumah ibadah masing-masing.

    Di sisi lain, ada yang berpendapat libur sekolah selama sebulan tidak menjamin peningkatan produktivitas anak. Mereka khawatir anak-anak justru akan kurang terpantau dengan baik apabila orang tua tetap bekerja dan tidak ada pengawasan yang memadai di rumah.

    Pihak yang menentang khawatir anak-anak akan teralihkan perhatiannya ke kegiatan yang kurang bermanfaat, seperti berlebihan dalam memantau media sosial, alih-alih berkunjung ke tempat-tempat yang mendukung pengembangan kompetensi keagamaan.

    Sebagai catatan, kebijakan serupa sebelumnya pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh pada Ramadan.

  • Pemprov DKI Jakarta Gelar Natal Bersama, Ini Harapan Pj Gubernur ke ASN – Halaman all

    Pemprov DKI Jakarta Gelar Natal Bersama, Ini Harapan Pj Gubernur ke ASN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Perayaan Natal bersama ASN, BUMD, dan DPRD DKI Jakarta di Hall Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/1/2025). 

    Marulina Dewi, selaku Ketua Panitia Natal yang juga Kepala Kerjasama Pemprov Jakarta menyampaikan bahwa Natal kali ini dihadiri oleh sekitar 6.000 ASN. 

    Para ASN bekerja di berbagai bidang antara lain guru, perawat, dokter pegawai di dinas, biro hingga badan yang melayani Kota Jakarta. 

    Selain ASN, perayaan Natal kali ini juga dihadiri keluarga BUMD serta DPRD DKI Jakarta.

    Marulina Dewi menyampaikan tema Natal Pemprov DKI masih sama dengan tema yang  ditetapkan KWI dan PGN yaitu “Marilah Sekarang Kita ke Betlehem” dan sub tema “Jati Diri Indonesia Mewujudkan Jakarta yang Global”.

    Tema yang diangkat mengandung makna refleksi atas nilai-nilai kasih kebersamaan dalam keberagaman Kota Jakarta yang heterogen, kota yang sangat beragam dan ini memiliki refleksi tentang kesederhanaan dan sejahtera. 

    Nomenklatur acara ini, lanjutnya, adalah “Aktualisasi Nilai-nilai Natal.” 

    “Maka harapannya acara ini mampu membawa semua peserta yang hadir hari ini  agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai Natal dalam kehidupan kita sehari-hari di kota kita, Kota Jakarta dan dalam tugas pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat,” beber Dewi.

    “Khusus ASN pemprov DKI Jakarta, diharapkan semangat Natal ini menjadi satu proses guna membentuk aparatur negara yang berkualitas, penuh loyalitas jujur dan disiplin mempunyai mindset yang teruji dan berjiwa melayani,” sambungnya. 

    Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya berharap para ASN di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bisa menjaga kerukunan dan persatuan untuk mendukung Kota Jakarta yang maju, inklusif, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan. 

    “Sungguh saya sebagai pejabat Gubernur, Pemerintah DKI Jakarta berharap ASN bisa membahagiakan masyarakatnya tanpa memandang SARA. Kita semua ingin bahagia di DKI Jakarta,” ujarnya. 

    Maka dari itu, dia pun berharap berbagai program di bidang keagamaan dan spiritual dapat terus dioptimalkan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat beragama khususnya di Kota Jakarta. 

    “Untuk ASN diharapkan terus bersinergi dengan berbagai stakeholder maupun elemen-elemen masyarakat lainnya dalam mengaktualisasikan kasih dalam wujud kepedulian terhadap sesama menjaga kerukunan persatuan dan kesatuan dalam upaya pembangunan kita,” ujarnya.

    “Kiranya semangat Natal menjadi pemantik semangat bagi kita semua untuk memberikan pelayanan optimal bagi Provinsi DKI Jakarta. Kota Jakarta adalah miniatur Indonesia yang penuh dengan keberagaman,” kata Teguh.

    Natal Pemprov DKI tahun ini turut dihadiri Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. 

    Dalam kesempatan ini, Menag menyoroti pentingnya hubungan yang erat antara agama dan umatnya.

    Ia menyatakan, semakin dekat seseorang dengan agamanya, semakin baik dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat.

    “Ini yang saya selalu sampaikan, semakin berjarak agama dengan umatnya, semakin di situ ada krisis, dan di situ Kementerian Agama gagal. Tapi semakin menyatu agama dan pemeluknya, semakin sukses Kementerian Agama,” kata Nasaruddin.

    Menag mengibaratkan bahwa jika akidah dan keimanan sudah kokoh, maka keberadaan polisi di tengah-tengah masyarakat pun seolah tidak diperlukan.

    Akidah, keyakinan, dan keimanan, kata Nasaruddin, seharusnya menjadi “polisi” yang dapat mencegah setiap individu berbuat hal-hal yang dilarang agama.

    “Semakin menyatu pemeluk dengan agama-agamanya, maka semakin damai, tenang, tentram bangsa ini,” ucap Nasaruddin.