Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Kemenag: MTQ Internasional di Jakarta Bakal Usung Tema Lingkungan dan Kemanusiaan – Halaman all

    Kemenag: MTQ Internasional di Jakarta Bakal Usung Tema Lingkungan dan Kemanusiaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Internasional ke-4 di Jakarta pada 28 Januari hingga 2 Februari 2025.

    Event itu diikuti 60 peserta dari 38 negara, mengusung tema “Al-Qur’an, Environment, and Humanity for Global Harmony”.

    Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi menjelaskan, tema tersebut dipilih untuk menegaskan Al-Qur’an sebagai rujukan lengkap yang tidak hanya mengatur peribadatan, tetapi juga berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup dan kemanusiaan.

    “Kami berharap, MTQ Internasional ke-4 ini dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarmanusia, menjaga kelestarian bumi, dan menunjukkan kepada dunia tentang harmoni keberagaman Indonesia,” ujar Zayadi melalui keterangan tertulis, Senin (27/1/2025).

    MTQ ini, menurut Zayadi, juga berfungsi sebagai momentum untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, suku, budaya yang mampu hidup berdampingan secara harmonis.

    “Indonesia diharapkan menjadi contoh bagi dunia dalam mengelola keberagaman,” katanya.

    Persiapan penyelenggaraan MTQ, kata Zayadi, sudah hampir mencapai 100 persen. 

    Sebanyak 22 dewan hakim berstandar internasional telah dipastikan hadir, 15 di antaranya berasal dari Indonesia, sementara lainnya dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara.

    Sebanyak 38 negara dipastikan berpartisipasi dengan total 60 peserta dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.

    Selain kompetisi utama, berbagai kegiatan lainnya akan memeriahkan acara, termasuk seminar Al-Qur’an, pameran kaligrafi internasional, workshop penulisan Al-Qur’an dengan narasumber mancanegara, dan city tour di tiga lokasi.

    “Kunjungan akan dilakukan ke Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Unit Percetakan Al-Qur’an, dan Masjid Istiqlal, yang akan menampilkan pameran harmoni di Terowongan Silaturahmi,” ucapnya.

    Selain itu, kata Zayadi, MTQ tahun ini mengedepankan digitalisasi dalam berbagai aspek, termasuk tampilan panggung, aplikasi e-Maqra’, dan live streaming.

    Jumlah negara peserta meningkat dari 21 negara pada 2015 menjadi 38 negara pada 2025, mencerminkan semakin luasnya daya tarik dan pengaruh MTQ tingkat internasional.

    “Pada Desember 2023, delegasi dari 187 negara telah melakukan seleksi secara online. Seleksi itu menghasilkan 60 peserta yang berhasil lulus ke babak grand final,” ungkapnya.

    Kemenag menggandeng berbagai pihak dalam penyelenggaraan MTQ Internasional, termasuk Kementerian Luar Negeri.

  • Indonesia Jadi Tuan Rumah MTQ Internasional ke-4 Tahun  2025, Diikuti 38 Negara Eropa hingga Amerika – Page 3

    Indonesia Jadi Tuan Rumah MTQ Internasional ke-4 Tahun  2025, Diikuti 38 Negara Eropa hingga Amerika – Page 3

    Menurut Zayadi, tema tersebut untuk menegaskan bahwa Al-Quran sebagai rujukan lengkap yang tidak hanya mengatur peribadatan, tetapi juga berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup dan kemanusiaan.

    “Kami berharap, MTQ Internasional ke-4 ini dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarmanusia, menjaga kelestarian bumi, dan menunjukkan kepada dunia tentang harmoni keberagaman Indonesia,” kata dia. 

    Zayadi menerangkan, MTQ juga berfungsi sebagai momentum untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, suku, dan budaya yang mampu hidup berdampingan secara harmonis. 

    “Indonesia diharapkan menjadi contoh bagi dunia dalam mengelola keberagaman,” ucap dia.

    Selain kompetisi utama, lanjut Zayadi, berbagai kegiatan lainnya akan memeriahkan acara tersebut, termasuk seminar Al-Qur’an, pameran kaligrafi internasional, workshop penulisan Al-Qur’an dengan narasumber mancanegara, dan city tour di tiga lokasi.

    “Kunjungan akan dilakukan ke Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Unit Percetakan Al-Quran, dan Masjid Istiqlal, yang akan menampilkan pameran harmoni di Terowongan Silaturahmi,” jelas dia.

    Sementara itu, Kasubdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Al-Qur’an Rijal Ahmad Rangkuty menambahkan, Kemenag menggandeng berbagai pihak dalam penyelenggaraan MTQ Internasional, termasuk Kementerian Luar Negeri.

    “Kami berkomitmen menampilkan kapasitas dan kapabilitas terbaik. Komunikasi dengan peserta dan dewan juri internasional pun terus diperkuat agar pelaksanaan MTQ berjalan optimal,” tandas Rijal.

  • Sekjen Kemenag bicara kemanusiaan-lingkungan di Konferensi Islam ASEAN

    Sekjen Kemenag bicara kemanusiaan-lingkungan di Konferensi Islam ASEAN

    Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin saat menjadi pembicara dalam Konferensi Islam ASEAN di Bangkok, Thailand. (ANTARA/HO-Kemenag)

    Sekjen Kemenag bicara kemanusiaan-lingkungan di Konferensi Islam ASEAN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin mewakili Indonesia pada Konferensi Islam ASEAN III di Thailand,  menjadi salah satu pembicara kunci membahas masalah kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.

    “Rasulullah SAW. sebagai teladan utama telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis,” kata Kamaruddin Amin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Konferensi Islam ASEAN digelar oleh Kerajaan Arab Saudi di Bangkok, Thailand, 25 hingga 27 Januari 2025. Konferensi ini dibuka oleh Menteri Urusan Agama Arab Saudi Syekk Abdul Latif bin Abd Aziz Al Syekh. Acara internasional ini dihadiri para pejabat, tokoh agama, intelektual dan akademisi, serta para peneliti dari negara anggota ASEAN.

    Konferensi tersebut menjadi platform untuk menyebarkan pesan harmoni, cinta dan toleransi, mempromosikan perdamaian dan moderasi, serta menolak ekstremisme dan terorisme. Kamaruddin mengatakan Al Quran dalam surat Ali Imran ayat 110 menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah.

    Ayat ini, kata dia, menjelaskan posisi ideal umat Islam sebagai komunitas pembawa kebaikan. Namun, menjadi umat terbaik bukanlah label yang diwariskan begitu saja, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui keimanan, amal saleh, dan kontribusi nyata bagi umat manusia.

    “Ajaran Rasulullah mencakup hubungan vertikal (hablum minallah), yaitu ketaatan kepada Allah SWT, serta hubungan horizontal (hablum minannas), yakni interaksi yang adil dan penuh kasih sayang dengan sesama manusia,” kata dia.

    “Rasulullah SAW. juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan alam (hablum minal alam), yang mencakup kewajiban untuk merawat lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini terangkum dalam konsep Khaira Ummah,” kata dia menambahkan.

    Kamaruddin menjelaskan konsep Khaira Ummah adalah prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan untuk membangun komunitas ideal dan unggul. Prinsip ini menawarkan fondasi etis dan praktis untuk membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia.

    Ada lima prinsip utama yakni kejujuran, amanah dan menempati janji, keadilan, tolong-menolong, serta konsistensi.

    “Prinsip Mabadi Khaira Ummah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi dua isu utama abad ini yakni krisis kemanusiaan dan kerusakan lingkungan,” kata dia.

    Kamaruddin lalu menawarkan tiga solusi utama dalam menguatkan nilai kemanusiaan dan merawat lingkungan.

    Pertama, penguatan pendidikan multidimensional. Menurutnya, pendidikan berbasis nilai Islami perlu diperkuat dengan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menekankan ilmu agama, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan solidaritas kemanusiaan.

    “Negara-negara ASEAN dapat mempromosikan pertukaran pelajar dan program lintas budaya untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antarbangsa dalam semangat Khaira Ummah,” ujar Kamaruddin.

    Kedua, kolaborasi regional untuk keberlanjutan. Negara-negara ASEAN perlu memperkuat kolaborasi dalam mengatasi tantangan lingkungan melalui kebijakan bersama yang berfokus pada keberlanjutan.

    Kolaborasi ini mencakup inisiatif seperti pengelolaan hutan secara kolektif, investasi dalam teknologi hijau, dan upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon.

    Ketiga, membangun kepemimpinan moral di kawasan. Dunia Islam, khususnya di ASEAN, perlu melahirkan pemimpin-pemimpin moral yang mampu menjadi teladan dalam menyelesaikan krisis global.

    Pemimpin dengan integritas yang tinggi dan berpegang teguh pada prinsip Al-Istiqamah atau konsistensi akan mampu mengarahkan masyarakat menuju kemajuan yang berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Kalender Januari 2025 Lengkap dengan Weton Tanggal 27 Januari

    Kalender Januari 2025 Lengkap dengan Weton Tanggal 27 Januari

    Kalender Januari 2025 Lengkap dengan Weton Tanggal 27 Januari

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut kalender jawa besok 27 Januari 2025 kalender online tanggalan jawa besok adalah Senin wage.

     

    Kalender Jawa Besok 25 Januari 2025 Pasaran Sabtu Pahing (KEMENAG ACEH)

    Itu tadi kalender jawa 27 Januari 2025.

     

     

    Kalender Jawa online menggunakan sistem penanggalan yang telah lama digunakan oleh Kesultanan Mataram.

    Sistem kalender Jawa menggunakan dua siklus hari dan siklus mingguan.

    Siklus mingguan tersebut terdiri dari tujuh hari yakni (Ahad sampai Sabtu, saptawara) dan siklus pekan pancawara yang terdiri dari lima hari pasaran.

    Legi

    Pahing

    Pon

    Wage

    Kliwon

    Hari-hari pasaran merupakan posisi sikap (patrap) dari bulan sebagai berikut:

    Kliwon: Asih, melambangkan jumeneng (berdiri)

    Legi: Manis, melambangkan mungkur (berbalik arah kebelakang)

    Pahing: Pahit, melambangkan madep (menghadap)

    Pon: Petak, melambangkan sare (tidur)

    Wage: Cemeng, melambangkan lenggah (duduk)

    Kalender Jawa Januari 2025 dimulai dengan pasaran Rabu Pon.

    1 Januari 2025 – Rabu Pon – 1 Rajab 1446

    2 Januari 2025 – Kamis Wage – 2 Rajab 1446

    3 Januari 2025 – Jumat Kliwon – 3 Rajab 1446

    4 Januari 2025 – Sabtu Legi – 4 Rajab 1446

    5 Januari 2025 – Minggu Pahing – 5 Rajab 1446

    6 Januari 2025 – Senin Pon – 6 Rajab 1446

    7 Januari 2025 – Selasa Wage – 7 Rajab 1446

    8 Januari 2025 – Rabu Kliwon – 8 Rajab 1446

    9 Januari 2025 – Kamis Legi – 9 Rajab 1446

    10 Januari 2025 – Jumat Pahing – 10 Rajab 1446

    11 Januari 2025 – Sabtu Pon – 11 Rajab 1446

    12 Januari 2025 – Minggu Wage – 12 Rajab 1446

    13 Januari 2025 – Senin Kliwon – 13 Rajab 1446

    14 Januari 2025 – Selasa Legi – 14 Rajab 1446

    15 Januari 2025 – Rabu Pahing – 15 Rajab 1446

    16 Januari 2025 – Kamis Pon – 16 Rajab 1446

    17 Januari 2025 – Jumat Wage – 17 Rajab 1446

    18 Januari 2025 – Sabtu – Kliwon – 18 Rajab 1446

    19 Januari 2025 – Minggu Legi – 19 Rajab 1446

    20 Januari 2025 – Senin Pahing – 20 Rajab 1446

    21 Januari 2025 – Selasa Pon – 21 Rajab 1446

    22 Januari 2025 – Rabu Wage – 22 Rajab 1446

    23 Januari 2025 – Kamis Kliwon – 23 Rajab 1446

    24 Januari 2025 – Jumat Legi – 24 Rajab 1446

    25 Januari 2025 – Sabtu Pahing – 25 Rajab 1446

    26 Januari 2025 – Minggu Pon – 26 Rajab 1446

    27 Januari 2025 – Senin Wage – 27 Rajab 1446

    28 Januari 2025 – Selasa Kliwon – 28 Rajab 1446

    29 Januari 2025 – Rabu Legi – 29 Rajab 1446

    30 Januari 2025 – Kamis Pahing – 30 Rajab 1446

    31 Januari 2025 – Jumat Pon – 1 Sya’ban 1446

    Download Kalender Januari 2025 di sini.

    (*)

  • Kementerian PKP Alokasikan Anggaran Rp 19 Triliun untuk Renovasi Sekolah dan Pondok Pesantren

    Kementerian PKP Alokasikan Anggaran Rp 19 Triliun untuk Renovasi Sekolah dan Pondok Pesantren

    Temanggung, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran Rp 19 triliun dari APBN untuk pembangunan dan renovasi sekolah negeri, swasta, dan pondok pesantren. Hal ini guna mendukung peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

    “Di tahap awal telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, Rp 19 triliun untuk renovasi sekolah-sekolah dasar dan menengah. Renovasi itu artinya bisa renovasinya dan juga penambahannya,” kata Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah saat meninjau rumah susun di Pondok Pesantren Karang Santri, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025). 

    Kementerian PKP juga berfokus untuk mengatasi penumpukan pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu atau backlog dan penanganan asrama maupun sekolah berstandard tradisional atau local wisdom. 

    Menurutnya anggaran Rp 19 triliun tersebut dibagi untuk renovasi sekolah reguler sebesar Rp 17 triliun, dan Rp 2 triliun untuk pondok pesantren. 

    “Kami sudah koordinasi dengan Kementrian Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama agar penanganan asrama betul-betul memakai standar yang secara tradisional local wisdom di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah yang ada di penjuru Indonesia,” kata Fahri.

    Sementara itu terkait penyaluran anggaran, akan menggunakan data pokok pendidikan atau dapodik yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.  

    Data dapodik itu digunakan untuk pengusulan program kegiatan dana alokasi khusus (DAK) fisik.

    “Kementrian PUPR yang lalu belum fokus, sementara kami di Kementrian Perumahan difokuskan untuk mengatasi backlog asrama dan lain-lain. Kita akan koordinasikan anggaran yang sudah ada di Kementrian Dasar Menengah dan di Kementrian Agama,” ujar Fahri Hamzah.

  • Fenomena Pasangan Muda Bercerai Marak, Menag Minta BP4 Turun Tangan – Halaman all

    Fenomena Pasangan Muda Bercerai Marak, Menag Minta BP4 Turun Tangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama(Menag) Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan kepengurusan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Jakarta pada Jumat (24/1/2025).

    Menurut Menag sekarang ini salah satu tantangan besar di Indonesia, adalah tingginya angka perceraian, terutama di kalangan pasangan muda dengan usia pernikahan di bawah lima tahun.

    “Banyak sekali perceraian terjadi pada usia rumah tangga di bawah lima tahun. Ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menjadi tantangan sosial yang besar. Anak-anak yang masih kecil kehilangan orang tua yang utuh, sementara janda-janda muda seringkali terjebak dalam kesulitan ekonomi dan sosial,” ujar Nasaruddin dalam sambutannya di ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (26/1/2025).

    Ia menjelaskan, perceraian usia muda kerap dipicu berbagai tekanan, seperti desakan biologis, tuntutan sosial, hingga tekanan ekonomi. Menag mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menyalahkan perempuan yang bercerai muda, tetapi melihat mereka sebagai korban dari sistem sosial dan budaya yang kurang mendukung.

    Menag menegaskan pentingnya peran BP4 dalam mencegah dan menangani krisis rumah tangga di masyarakat. BP4 yang berada di bawah binaan Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung keutuhan keluarga melalui mediasi, konseling, dan edukasi.

    “BP4 harus menjadi tempat pertama yang diingat masyarakat saat menghadapi masalah keluarga. Kita ingin konflik selesai di BP4, tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Selain itu, BP4 juga harus hadir sebagai agen perubahan sosial, membantu membangun ketahanan keluarga di tengah berbagai tekanan zaman,” jelasnya.

    Dikatakan Menag, pengurus BP4 memiliki tugas besar yang disebut sebagai “jihad sosial.” Ada lima bentuk jihad yang menjadi prioritas BP4:

    1. Berjihad melestarikan keluarga: Menciptakan harmoni dalam rumah tangga agar keluarga menjadi tempat yang aman dan sejahtera.
    2. Menutup pintu-pintu maksiat: Mengedukasi masyarakat untuk menjauhi perilaku yang dapat merusak nilai-nilai keluarga.
    3. Menyelamatkan anak-anak: Memberikan perlindungan psikologis dan sosial bagi anak-anak yang terdampak konflik rumah tangga.
    4. Menyelamatkan perempuan: Memberdayakan perempuan agar tidak terjebak dalam stigma sosial pascaperceraian.
    5. Menyelamatkan bangsa dan negara: Memastikan keluarga Indonesia menjadi fondasi yang kuat untuk membangun generasi penerus yang berkualitas.

    “Pekerjaan ini adalah panggilan moral bagi kita semua. Menyelamatkan keluarga sama dengan menyelamatkan bangsa. BP4 harus menjadi rumah besar bagi solusi dan harapan,” tegas Nasaruddin Umar.

    BP4 akan memperluas layanan mediasi dan konsultasi hingga ke tingkat KUA di seluruh Indonesia. Dengan melibatkan tenaga ahli dari berbagai disiplin, seperti psikolog, advokat, dan pakar hukum, BP4 siap memberi pendekatan holistik dalam menangani konflik rumah tangga.

    Menag juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, seperti media sosial, website, hingga YouTube. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.

    Mengakhiri sambutannya, Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga mengingatkan bahwa krisis perceraian bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang masa depan bangsa. “Keluarga adalah pilar utama dalam membangun negara. Dengan kehadiran BP4 yang lebih aktif dan responsif, saya optimis kita dapat menekan angka perceraian dan menyelamatkan generasi mendatang,” tutupnya.

    Pengukuhan BP4 ini menandai langkah besar dalam upaya Kementerian Agama untuk mengatasi krisis perceraian di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, BP4 diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi keluarga Indonesia.

  • Menag Nasaruddin Minta BP4 Atasi Krisis Perceraian Usia Muda – Page 3

    Menag Nasaruddin Minta BP4 Atasi Krisis Perceraian Usia Muda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan kepengurusan Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Jakarta pada Jumat (24/1/2025). Dalam sambutannya, ia mengungkapkan salah satu tantangan besar di Indonesia, yaitu tingginya angka perceraian, terutama di kalangan pasangan muda dengan usia pernikahan di bawah lima tahun.

    “Banyak sekali perceraian terjadi pada usia rumah tangga di bawah lima tahun. Ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menjadi tantangan sosial yang besar. Anak-anak yang masih kecil kehilangan orang tua yang utuh, sementara janda-janda muda sering kali terjebak dalam kesulitan ekonomi dan sosial,” ujar Nasaruddin dalam sambutannya di ruang VIP Masjid Istiqlal, dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Ia menjelaskan, perceraian usia muda kerap dipicu berbagai tekanan, seperti desakan biologis, tuntutan sosial, hingga tekanan ekonomi. Menag mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menyalahkan perempuan yang bercerai muda, tetapi melihat mereka sebagai korban dari sistem sosial dan budaya yang kurang mendukung.

    Menag menegaskan pentingnya peran BP4 dalam mencegah dan menangani krisis rumah tangga di masyarakat. BP4, yang berada di bawah binaan Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung keutuhan keluarga melalui mediasi, konseling, dan edukasi.

    “BP4 harus menjadi tempat pertama yang diingat masyarakat saat menghadapi masalah keluarga. Kita ingin konflik selesai di BP4, tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Selain itu, BP4 juga harus hadir sebagai agen perubahan sosial, membantu membangun ketahanan keluarga di tengah berbagai tekanan zaman,” jelasnya.

    Dikatakan Menag, pengurus BP4 memiliki tugas besar yang disebut sebagai “jihad sosial.” Ada lima bentuk jihad yang menjadi prioritas BP4. Pertama, berjihad melestarikan keluarga; menciptakan harmoni dalam rumah tangga agar keluarga menjadi tempat yang aman dan sejahtera. Kedua menutup pintu-pintu maksiat; mengedukasi masyarakat untuk menjauhi perilaku yang dapat merusak nilai-nilai keluarga. 

    Kemudian ketiga, menyelamatkan anak-anak; memberikan perlindungan psikologis dan sosial bagi anak-anak yang terdampak konflik rumah tangga. Keempat, menyelamatkan perempuan; memberdayakan perempuan agar tidak terjebak dalam stigma sosial pasca perceraian. Kelima menyelamatkan bangsa dan negara; memastikan keluarga Indonesia menjadi fondasi yang kuat untuk membangun generasi penerus yang berkualitas.

    “Pekerjaan ini adalah panggilan moral bagi kita semua. Menyelamatkan keluarga sama dengan menyelamatkan bangsa. BP4 harus menjadi rumah besar bagi solusi dan harapan,” tegas Nasaruddin Umar.

     

  • Ingat! Kendalikan makanan yang dikonsumsi saat libur panjang

    Ingat! Kendalikan makanan yang dikonsumsi saat libur panjang

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kesehatan dr. Dinda Maharani Augusmiadoni mengingatkan masyarakat untuk mengendalikan makanan yang dikonsumsi khususnya di libur panjang saat ini agar berat badan tak naik, setidaknya hingga libur usai.

    Dinda merujuk studi yang dilakukan oleh Zavala RG di Mexico pada 2017 menyebutkan bahwa selama liburan, masyarakat cenderung menerapkan gaya hidup yang lebih santai sehingga tak mengontrol makannya.

    Untuk itu, dia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, mengingatkan masyarakat untuk mengontrol atau mengendalikan makan mereka agar tak berlebihan.

    “Cara mengontrol diri agar tidak makan secara berlebihan adalah dengan lebih sadar terhadap makanan yang kita konsumsi,” kata Dinda yang berpraktik di RS Pondok Indah-Bintaro Jaya itu.

    Menurut dia, ada sejumlah cara untuk mengatur asupan makanan selama liburan. Salah satunya memastikan kebutuhan nutrisi harian terpenuhi dengan gizi yang seimbang.

    Lalu, memperhatikan jenis dan porsi makanan yang dikonsumsi, makan tanpa distraksi, menghindari makan berlebihan saat stres (stress eating) serta mencukupi kebutuhan cairan dengan mengonsumsi air putih minimal 2-3 liter per hari.

    Dinda mengatakan perayaan-perayaan tertentu selama masa liburan biasanya banyak diisi dengan acara silaturahmi atau kegiatan sosial yang menghidangkan beragam hidangan seperti kue dan sebagainya. Hidangan ini pun umumnya disajikan dalam bentuk prasmanan.

    “Selain itu, liburan juga menjadi kesempatan kita untuk mencoba berbagai hidangan baru saat traveling atau bepergian ke suatu tempat yang mungkin sulit diakses pada hari-hari biasa,” kata dia.

    Di sisi lain, banyaknya waktu luang selama liburan dapat menjadi pendorong untuk memberikan “self-reward” (penghargaan diri) berupa makanan yang kurang sehat. Misalnya, makanan cepat saji.

    Hal-hal tersebut, kata Dinda, menyebabkan seseorang dapat terekspos pada situasi yang rentan meningkatkan asupan makanan, mulai dari variasi makanan, makanan dengan kandungan tinggi kalori dan porsi yang lebih besar.

    Untuk tahun 2025, pemerintah telah menetapkan 16 hari libur nasional dan 7 hari cuti bersama sehingga totalnya ada 23 hari libur.

    Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Di antara hari libur yang disebutkan, yaitu Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada 27 Januari dan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada 29 Januari 2025 merupakan dua hari libur nasional yang dimaksud.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub dan Menag Bahas WFA Jelang Nyepi-Lebaran, Ini Hasilnya

    Menhub dan Menag Bahas WFA Jelang Nyepi-Lebaran, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membahas rencana kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) menjelang libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Rencana ini dinilai dapat mengantisipasi lonjakan arus mudik.

    Dalam pertemuan tersebut, Dudy mengusulkan agar WFA diterapkan sejak 24 hingga 27 Maret 2025. Dengan begitu, pihaknya dapat mengurai kepadatan arus mudik.

    “Kami mengusulkan WFA dimulai sejak 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025. Harapannya, ini dapat mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idul Fitri,” kata Dudy dikutip dari situs Kementerian Agama, Jumat (24/1/2025).

    Dudy menjelaskan hari raya Nyepi tahun ini jatuh pada 29 Maret dan cuti bersama jatuh pada satu hari sebelumnya, 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri bertepatan 31 Maret. Dengan waktu libur yang berdekatan, Dudy menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.

    “Kalau tidak salah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah menerapkan WFA hingga 60%. Dengan teknologi yang lebih canggih sekarang, ini memungkinkan diterapkan di sektor birokrasi dan pendidikan, meskipun ada beberapa industri yang memang tidak bisa,” imbuh Dudy.

    Sebagai langkah lanjutan, Dudy menyatakan pihaknya akan melakukan survei untuk memilah industri mana saja yang memungkinkan menerapkan WFA. “Kami akan koordinasi dengan lembaga terkait agar kebijakan ini berjalan optimal dan mendukung kelancaran mudik,” jelas dia.

    Nasaruddin mendukung rencana tersebut. Dia menilai rencana itu demi kemaslahatan umat beragama. “Prinsipnya kami setuju saja karena ini untuk kemaslahatan umat beragama. Biarlah mereka bersenang-senang di kampungnya, silaturahmi, dan mendapatkan semangat baru,” ujar Nasaruddin.

    Nasaruddin menjelaskan mudik tidak hanya sekadar tradisi. Namun, momentum itu juga menjadi kesempatan untuk berziarah dan bertemu dengan keluarga, termasuk orang tua.

    “Mudik itu bukan sekadar tradisi Idul Fitri. Kita bisa berjumpa dengan orang tua atau ziarah makam kapan saja. Namun, silaturahmi ke kampung halaman tetap penting untuk menyegarkan semangat dan menjaga hubungan keluarga,” terang Nasaruddin.

    Usul WFA ke DPR di halaman berikutnya.

    Menhub Usul WFA ke DPR

    Sebelumnya, usulan WFA menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri juga disampaikan Dudy saat rapat kerja bersama dengan Komisi V DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025) kemarin. Dudy mengatakan cuti bersama Hari Raya Nyepi jatuh pada 28 Maret 2025.

    Sementara, cuti bersama Lebaran dimulai pada 30 Maret 2025. Melihat hal tersebut, Dudy menilai waktunya sangat berdekatan bagi stakeholders untuk dapat mengurai kepadatan lalu lintas.

    “Kami melihat bahwa tanggal 28-30 Maret agak sedikit challenging mengingat punya 3 hari untuk mengurai para pemudik. Rasanya waktunya menantang, itu sebabnya, kami akan mengusulkan 24-27 Maret untuk diberlakukan work from anywhere atau WFA,” kata Dudy.

    Dudy menilai apabila kebijakan tersebut diberlakukan dapat membantu para stakeholders yang mengelola angkutan Lebaran. Selain itu, kebijakan itu nantinya dapat membantu antisipasi potensi kepadatan pada titik penyeberangan, seperti di Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai Bali yang akan ditutup selama Nyepi.

    Dudy menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan pengusaha. Dia menginginkan agar kebijakan tersebut dapat berlaku tidak hanya pegawai negeri saja, tapi juga pekerja swasta.

    “Kami akan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Jadi mungkin pihak kementerian untuk pegawai-pegawai mereka bisa bekerja dari mana saja dan untuk pihak swasta kami harus berkoordinasi dengan Kemnaker maupun para pelaku usaha memungkinkan untuk ini diberlakukan,” terang Dudy.

  • PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian Nasional 24 Januari 2025

    PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian Nasional 24 Januari 2025

    PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ) akan menggelar Kongres
    Keluarga Maslahat
    Nahdlatul Ulama pada 31 Januari hingga 1 Februari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
    PBNU bakal merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga.
    Pasalnya, ada berbagai macam masalah yang terjadi di lingkungan keluarga, mulai dari kekerasan, kesehatan, lingkungan, hingga perekonomian.
    “NU bisa merumuskan strategi keluarga Indonesia,” kata Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Keluarga, Alissa Wahid, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).
    Kongres ini juga bakal dihadiri berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, di antaranya Badan Gizi Nasional, Kementerian Kependudukan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
    Kemudian, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
    Kegiatan ini juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai pembicara kunci.
    “Kongres ini juga menjadi upaya PBNU untuk membantu pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai strateginya dalam menangani berbagai problem keluarga,” kata Alissa.
    Alissa menyebut, PBNU melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) memiliki daya jangkau tinggi sampai tingkat desa sehingga dapat membantu pemerintahan.
    Ketua PBNU Hasanuddin Wahid menambahkan, Kongres Keluarga Maslahat NU merupakan respons PBNU atas perubahan lanskap kependudukan Indonesia yang mulai bergeser dari rural ke perkotaan.
    Ia menyebut saat ini sudah 60 persen masyarakat Indonesia tinggal di kota.
    Diprediksi pada tahun 2045, persentasenya akan meningkat hingga 78 persen.
    Problem masyarakat di kota lebih besar dibanding rural, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pengasuhan, maupun pendidikan.
    “Problem anak juga menjadi tantangan sendiri bagi keluarga di perkotaan. Terlebih dunia memasuki era digitalisasi. Semua ini akan dibahas,” kata Hasanuddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.