Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    GELORA.CO -Tingkat kepuasan terhadap kinerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan angka yang fantastis.

    Teddy menempati urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen berada di bawah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. 

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa hasil survei tersebut didapatkan dari responden yang mengaku mengenal lima menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

    “Yang tingkat kepuasannya di atas 90 persen berada di peringkat kedua, yakni Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Lagi-lagi populer di kalangan pendukung Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu,” kata Burhanuddin dikutip redaksi dalam akun YouTube Indikator Politik Indonesia, Rabu, 29 Januari 2025.

    Burhanuddin hanya menampilkan lima pembantu presiden dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Di peringkat tiga ada nama Menkeu Sri Mulyani dengan tingkat kepuasan sebesar 89,7 persen.

    Kemudian di peringkat empat dan lima ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan tingkat kepuasan sebesar 89,3 persen dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti dengan tingkat kepuasan sebesar 88,1 persen.

    “Sementara yang lainnya berada di bawah 80 persen, sehingga tidak ditampilkan di diagram ini,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih sangatlah mendasar, yakni perlunya faktor populer di kalangan masyarakat.

    Lanjut dia, publik akan sulit memberikan evaluasi jika menteri tidak dikenal. Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi catatan bagi para menteri.

    “Bagaimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal publik, jadi ini kira-kira PR buat para menteri. Yang paling mendasar, menterinya dikenal atau tidak. Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?” tandasnya.

    Fenomena Mayor Teddy cukup mengagetkan dalam tingkat kepuasan publik. Jebolan Akmil 2011 ini mampu mengungguli para Menteri Prabowo yang merupakan ketua umum partai politik (parpol). 

    Di antaranya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Menko Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadali.

    Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mereka bahkan tidak tembus di angka 80 persen.

  • Tahun Baru Imlek 2576, Prabowo: Semoga Bawa Kebahagiaan, Kesejahteraan, dan Keberuntungan – Page 3

    Tahun Baru Imlek 2576, Prabowo: Semoga Bawa Kebahagiaan, Kesejahteraan, dan Keberuntungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada masyarakat Indonesia yang merayakan. Dia berharap perayaan Imlek dapat membawa kebahagiaan dan keberuntungan untuk semua masyarakat Tionghoa.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,” kata Prabowo melalui sebuah video yang diunggah di akun instagram resminya @prabowo, Rabu (29/1/2025).

    “Semoga perayaan Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi seluruh masyarakat keturunan Tionghoa dan masyarakat Tionghoa yang berada di Indonesia,” sambungnya.

    Dia mengajak masyarakat untuk semakin mempererat persaudaraan dan menjaga keberagaman. Prabowo berharap Tahun Ular Kayu ini menjadi tahun yang penuh keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi masyarakat.

    “Di momen penuh harapan ini, mari kita bersama-sama mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan merayakan keberagaman sebagai kekuatan bangsa kita, Bhineka Tunggal Ika, berbeda tapi satu,” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili kepada umat Khonghucu dan seluruh masyarakat yang merayakannya. Dia berharap momentum Imlek ini dapat menjadi pendorong bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.

    Nasaruddin Umar mengajak warga yang merayakan untuk menjadikan Imlek sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, meluruskan hati, dan meneguhkan komitmen guna berkontribusi positif dalam pembangunan negeri.

    “Semoga Indonesia makin maju, adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Selasa 28 Januari 2025.

  • Hamil Duluan Masih Jadi Momok untuk Remaja Kota Blitar

    Hamil Duluan Masih Jadi Momok untuk Remaja Kota Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Angka pernikahan dini di Kota Blitar cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2024 kemarin terdapat 22 remaja di Bumi Bung Karno yang mengajukan dispensasi nikah dini.

    Data tersebut dihimpun dari tiga kantor urusan agama (KUA) yang ada di wilayah Kota. Dari data yang ada tersebut dapat diketahui bahwa pengajuan dispensasi nikah ini mayoritas disebabkan oleh faktor marriage by accident (MBA) atau terjadi kehamilan di luar nikah.

    Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat Islam (Binmais) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Blitar, Purnomo menyebut bahwa selama tahun 2024, 14 remaja perempuan yang mengajukan dispensasi nikah.

    Para remaja ini umumnya masih berusia sekolah dan dipaksa oleh keadaan untuk menjalani pernikahan karena faktor marriage by accident. Tentu tujuan pernikahan dini ini adalah untuk menutupi aib dan mempertanggungjawabkan kehamilan.

    “Sebagian besar kasus ini terjadi karena hamil duluan. Ini sangat disayangkan karena masa depan mereka, terutama yang masih di usia sekolah,” kata Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat Islam (Binmais) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Blitar, Purnomo, Rabu (29/01/2025).

    Kasus ini pun menjadi pembelajaran berharga untuk para orang tua dan lembaga pendidikan dalam pencegahan pergaulan bebas yang beresiko pada anak remaja. Orang tua diharapkan dapat aktif memantau aktivitas dan pergaulan anak-anak mereka.

    Para orang tua diharapkan bisa menjadi teman atau sahabat untuk anaknya. Sehingga anak nyaman dalam bercerita termasuk perihal asmara dan pergaulannya.

    Diharapkan dengan adanya pendekatan tersebut, anak-anak atau remaja pergaulannya bisa terkontrol sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Termasuk perihal hamil di luar nikah.

    “Iya, orang tua harus sebisa mungkin dekat dengan anak. Ketika terjadi kasus seperti ini,” ujarnya. (owi/ian)

  • Kapan Cap Go Meh 2025? Cek Kalender Februari 2025 dan Ketahui Perayaan Tanggal ke-15 Imlek – Halaman all

    Kapan Cap Go Meh 2025? Cek Kalender Februari 2025 dan Ketahui Perayaan Tanggal ke-15 Imlek – Halaman all

    Kapan perayaan Cap Go Meh 2025? cek kalender Februari 2025 untuk melihat perayaan pada tanggal ke-15 bulan pertama tahun baru Imlek.

    Tayang: Rabu, 29 Januari 2025 16:10 WIB

    Foto Ilustrasi AI

    CAP GO MEH – Foto ilustrasi Cap Go Meh 2025 hasil olah kecerdasan buatan (AI), Rabu (29/1/2025), memperlihatkan kemeriahan perayaan Cap Go Meh. Tahun ini Cap Go Meh jatuh pada 12 Februari 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM –  Kapan perayaan Cap Go Meh 2025? cek kalender Februari 2025.

    Setiap tahunnya, masyarakat Tionghoa terutama umat Konghucu memperingati Hari Raya Imlek dan Cap Go Meh.

    Perayaan Cap Go Meh dalam pemahaman komunitas Tionghoa melambangkan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek di seluruh dunia.

    Lantas, Tanggal Berapa Perayaan Cap Go Meh 2025?

    Melansir Kemenag, kata Cap Go Meh secara harfiah memiliki arti hari kelima belas dalam bulan pertama.

    Secara bahasa, Cap berarti sepuluh, Go berarti Lima, dan Meh malam.

    Cap Go Meh biasanya dirayakan dengan menggelar berbagai atraksi keramaian, seperti parade barongsai dan kesenian tradisional Tionghoa lainnya.

    Diketahui, perayaan Tahun Baru Imlek 2025 jatuh pada hari ini, Rabu (29/1/2025).

    Sementara itu, Cap Go Meh 2025 dilaksanakan pada tanggal ke-15 bulan pertama tahun baru Imlek, atau 15 hari setelah Imlek 2025.

    Jika Imlek 2025 jatuh pada 29 Januari 2025, maka perayaan Cap Go Meh 2025 jatuh pada tanggal 12 Februari 2025.

    12 Februari 2025 adalah tanggal ke-15 bulan pertama Imlek 2025 atau tahun ke-2576 Kongzili.

    Kalender Februari 2025

    Lebih lengkapnya kalender Februari 2025 bisa disimak daftar hari dan tanggal di bawah ini: 

    Sabtu, 1 Februari 2025
    Minggu, 2 Februari 2025
    Senin, 3 Februari 2025
    Selasa, 4 Februari 2025
    Rabu, 5 Februari 2025
    Kamis, 6 Februari 2025
    Jumat, 7 Februari 2025
    Sabtu, 8 Februari 2025
    Minggu, 9 Februari 2025
    Senin, 10 Februari 2025
    Selasa, 11 Februari 2025
    Rabu, 12 Februari 2025 (Cap Go Meh 2025)
    Kamis, 13 Februari 2025
    Jumat, 14 Februari 2025
    Sabtu, 15 Februari 2025
    Minggu, 16 Februari 2025
    Senin, 17 Februari 2025
    Selasa, 18 Februari 2025
    Rabu, 19 Februari 2025
    Kamis, 20 Februari 2025
    Jumat, 21 Februari 2025
    Sabtu, 22 Februari 2025
    Minggu, 23 Februari 2025
    Senin, 24 Februari 2025
    Selasa, 25 Februari 2025
    Rabu, 26 Februari 2025
    Kamis, 27 Februari 2025
    Jumat, 28 Februari 2025

    Link Download Kalender Februari 2025: KLIK

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • VIDEO Kisah Nasaruddin Umar Ditunjuk Prabowo Jadi Menag: Mengira Hanya Diundang untuk Membaca Doa – Halaman all

    VIDEO Kisah Nasaruddin Umar Ditunjuk Prabowo Jadi Menag: Mengira Hanya Diundang untuk Membaca Doa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, berbagi cerita mengenai bagaimana dirinya ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Agama.

    Sebagai sosok yang telah lama mengabdi dalam mengelola Masjid Istiqlal, Nasaruddin mengaku tidak pernah membayangkan dirinya akan memimpin Kementerian Agama.

    Hal ini disampaikan Nasaruddin Umar dalam wawancara eksklusif pada program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby), di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Momen penunjukan Nasaruddin oleh Prabowo sebenarnya terjadi setelah ia baru saja pulang dari Mesir.

    Beberapa jam setelah tiba di Indonesia, Nasaruddin menerima telepon dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, yang memintanya untuk datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Saat itu, ia mengetahui lewat pemberitaan bahwa beberapa posisi menteri telah diumumkan, termasuk Menteri Agama. 

    Saat itu, Nasaruddin mengira dirinya hanya akan diminta untuk memimpin doa, mengingat kedekatannya dengan Prabowo yang sudah terjalin sejak lama.

    “Bayangan saya itu, biasa kalau diundang Menteri itu baca doa ya kan,” kenang Nasaruddin. 

    Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (kiri) melakukan sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra (kanan) di Sutdio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025). Dalam wawancara tersebut, Nasaruddin Umar banyak membahas penyelenggaraan ibadah haji. TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

    Sebelumnya, ia pernah berkantor di rumah Prabowo pada tahun 1990-1993. Saat itu Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina Penerima Beasiswa Supersemar dan Nasaruddin menjadi salah satu ketua.

    Sesampainya di rumah Prabowo, Nasaruddin merasa kaget, banyak awak media yang sudah menunggu. 

    Meskipun datang belakangan, Nasaruddin langsung dipersilakan menemui Prabowo.

    Di ruang pertemuan itu, Prabowo langsung meminta Nasaruddin untuk bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Agama. 

    “Saya dipanggil duluan, ‘Pak Nasar, saya mohon, saya minta dibantu nanti di dalam kabinet saya.’”

    “Ya saya pikir di Kementerian mana kan? Kementerian Agama kan sudah ada kan?” ujar Nasaruddin. 

    Namun, Prabowo menegaskan bahwa ia ingin Nasaruddin memimpin Kementerian Agama.

    Meskipun sempat merasa ragu, Nasaruddin akhirnya menerima permintaan tersebut. 

    Nasaruddin mengaku sempat menolak permintaan itu, namun Prabowo menilai sosoknya paling tepat untuk mengepalai Kementerian Agama.

    Prabowo menilai Nasaruddin adalah sosok yang diterima oleh semua kalangan umat beragama di Indonesia.

    “Jadi kami berharap banyak Pak Nasar, bisa memimpin Kementerian Agama ke depan. Dan ada kata-kata yang keluar, kami ingin menyejukkan bangsa Indonesia. Pak Nasar kan, cirinya itu menyejukkan,” tutur Nasaruddin menurunkan perkataan Prabowo.

    Biaya Haji 2025 Turun: Efisiensi dan Hemat Anggaran

    Nasaruddin mengungkapkan kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia. Tahun 2025, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) mengalami penurunan yang cukup signifikan.

    Biaya haji untuk jemaah reguler pada tahun 2025 ini dipatok sebesar Rp55,43 juta, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp56,04 juta. 

    Penurunan ini, kata Nasaruddin, tetap berlaku meski kurs dolar yang ditetapkan lebih besar, yakni sekitar Rp16.200. Pada tahun lalu kurs dolar yang dijadikan standar Rp15.000.

    Selain itu, nilai manfaat dari dana haji yang dikelola oleh juga turun menjadi 38 persen. Sementara tahun lalu sebesar 40 persen.

    Selain itu, pajak-pajak di Arab Saudi juga meningkat akibat kebijakan baru, serta adanya kenaikan harga di dalam negeri.

    Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, Kementerian Agama telah berupaya maksimal untuk menekan biaya haji tanpa mengorbankan kualitas layanan.

    “Kami melakukan penyisiran sampai ke tingkat yang lebih mikro. Kami lakukan penghematan-penghematan dan efisiensi di mana yang tidak perlu itu kami coret,” tambah Nasaruddin.

    Upaya efisiensi ini, lanjut Nasaruddin, tidak akan memengaruhi kualitas pelayanan kepada jemaah haji.

     “Tanpa mengancam pelayanan yang lebih baik. Tanpa mengurangi pelayanannya. Tanpa mengurangi kualitas,” tegasnya, memastikan bahwa jemaah haji tetap akan menerima pelayanan yang optimal meskipun ada penurunan biaya.

    Selain Bipih, hasil rapat antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama juga menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79. Ini lebih murah dibandingkan BPIH tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

    Dari total BPIH tersebut, Bipih yang dibayar oleh jemaah haji adalah sekitar 62 persen, yaitu Rp55.431.750,78. Sementara sisanya, sebesar 38 persen atau sekitar Rp33.978.508,01, akan dialokasikan dari nilai manfaat.

    Dengan penurunan ini, Nasaruddin berharap semakin banyak jemaah yang bisa menunaikan ibadah haji tahun depan, dengan biaya yang lebih terjangkau dan tetap mendapatkan kualitas pelayanan yang prima.

    “Jangan Ada Pihak Cawe Cawe yang Bukan Urusannya”

    Nasaruddin Umar memberikan peringatan keras kepada jajaran Kementerian Agama untuk menjauhi segala bentuk penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Nasaruddin menegaskan pentingnya integritas dalam pelayanan haji, khususnya agar tidak ada pihak yang mencampuri urusan yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.

    “Saya minta kepada Dirjen PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) untuk memastikan jangan ada pihak yang cawe cawe yang bukan urusannya lah,” ujarnya.

    Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal itu menegaskan ibadah haji merupakan kesempatan penting bagi semua kalangan masyarakat, tidak hanya untuk golongan menengah ke atas, namun juga masyarakat miskin. 

    “Saya minta tegas siapapun, jangan ada yang bermain di tengah keringatnya orang miskin.”

    “Karena jamaah haji ini kan orang miskin banyak loh Pak. Ada penjual sayur nabung sampai puluhan tahun bisa terkumpul. ONH-nya itu. Jadi bukan semua orang kaya tuh naik haji,” jelasnya.

    Nasruddin juga mengingatkan jajarannya untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan pribadi.

    “Masa kita tiba-tiba memperoleh keuntungan besar di tengah keringatnya orang lain? Saya ingatkan kepada staf kami, hati-hati,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Nasaruddin mengungkapkan banyaknya kasus kecurangan dalam penyelenggaraan haji di berbagai negara, yang berakhir dengan dampak negatif bagi pelakunya.

    Ia menyebutkan kasus serupa pernah terjadi di luar negeri, termasuk di negara-negara seperti Turki dan Mesir.

    “Saya baca banyak buku, penyelenggaraan haji di Turki, di Mesir, di beberapa negara yang mencoba curang, yang mencoba mengeksploitasi keringatnya orang lain, itu berakhir dengan sangat menyedihkan,” ungkap Nasaruddin.

    “Saya kira tidak terkecuali juga di Indonesia. Banyak contoh kan, ada pengelola jamaah haji, tapi ya, kita harus jujur lah. Dan jangan bermain-main dengan keringatnya orang miskin, sebab Tuhan nanti akan tersinggung,” tambahnya.

    Pada musim haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Kuota ini terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori khusus dan kategori reguler.

    Saksikan video wawancara eksklusifnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.(*)

    Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (kiri) menerima kenang-kenangan dari CEO Tribun Network Dahlan Dahi (kanan) di Kantor Redaksi Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

     

     

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei IPI: tingkat kepuasan kinerja Mayor Teddy lampaui Sri Mulyani

    Survei IPI: tingkat kepuasan kinerja Mayor Teddy lampaui Sri Mulyani

    Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan kinerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tertinggi kedua, melampaui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa hasil survei tersebut didapatkan dari responden yang mengaku mengenal lima menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

    “Yang tingkat kepuasannya di atas 90 persen berada di peringkat kedua, yakni Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Lagi-lagi populer di kalangan pendukung Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu,” kata Burhanuddin dalam rilis survei secara daring melalui akun YouTube Indikator Politik Indonesia yang disaksikan di Jakara, Selasa.

    Burhanuddin memerinci tingkat kepuasan kinerja Mayor Teddy, sapaan akrabnya, mencapai 90,1 persen, melampaui Menkeu Sri Mulyani yang sebesar 89,7 persen.

    Dalam survei tersebut, menteri dengan tingkat kedikenalan atau populer di kalangan masyarakat dengan kepuasan tertinggi mencapai 92,8 persen adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar

    Menurut Burhanuddin, penurunan biaya perjalanan haji yang menjadi kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto memiliki efek terhadap hasil survei tersebut.

    “Yang kedua mungkin karena beliau juga menjabat sebagai Imam Besar Istiqlal, jadi punya efek positif. Kami sudah cek tingkat kepuasan kalangan Kristen juga tinggi, mungkin waktu kedatangan Paus (Fransiskus), beliau juga positif pemberitaannya,” kata dia.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menempati urutan ketiga menteri dengan tingkat kepuasan kinerja tertinggi, diikuti Menteri BUMN Erick Thohir pada urutan keempat dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih sangatlah mendasar, yakni perlunya faktor populer di kalangan masyarakat.

    Publik, kata dia, akan sulit memberikan evaluasi jika menteri tidak dikenal. Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi catatan bagi para menteri.

    “Bagaimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal publik, jadi ini kira-kira PR buat para menteri. Yang paling mendasar, menterinya dikenal atau tidak. Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?” kata dia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sambut Harlah ke-102 NU, Lesbumi-JATMAN Gelar Seminar Nasional dan Pagelaran Wayang Sholawat

    Sambut Harlah ke-102 NU, Lesbumi-JATMAN Gelar Seminar Nasional dan Pagelaran Wayang Sholawat

    loading…

    Lesbumi PBNU dan JATMAN menggelar Seminar Nasional bertajuk Spiritualitas Kebudayaan Bangsa dan Tantangan Kemodernan di Kompleks Pondok Pesantren (PP) At-Taufiq Wonopringgo, Sedayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (28/1/2025). FOTO/IST

    PEKALONGAN – Menyambut Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) , Lesbumi PBNU dan JATMAN menggelar Seminar Nasional bertajuk “Spiritualitas Kebudayaan Bangsa dan Tantangan Kemodernan” di Kompleks Pondok Pesantren (PP) At-Taufiq Wonopringgo, Sedayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (28/1/2025). Acara ini berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan budaya yang turut memeriahkan suasana.

    Seminar ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Mudir ‘Aly Idaroh JATMAN PBNU, KH Ali Masykur Musa, Ketua Lesbumi PBNU KH Jadul Maula, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Selain seminar, acara ini juga dimeriahkan dengan kegiatan Riding Ziarah Vespa Sarungan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB. Para peserta mengikuti konvoi dengan Vespa menuju Makam Kayugeritan Karanganyar, sebelum kembali ke Kampus YMI Sedayu Wonopringgo.

    Ali Masykur Musa menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya berbangsa dan beragama dengan cara yang lebih harmonis.

    “Kami ingin bangsa ini lebih memahami tentang pentingnya berbudaya dan beragama. Semoga dengan acara ini, Indonesia dapat semakin menghargai keberagaman budaya dan agama,” ungkapnya.

    Selain seminar, acara ini juga menghadirkan berbagai seni budaya tradisional. Di antaranya seni terbang undukan dari Lesbumi MWCNU Wonopringgo, pencak jangkah telu dari Lesbumi MWCNU Tirto, serta seni musik tradisional sholawat. Tidak kalah menarik, ada pula pagelaran Wayang Sholawat ‘Washol’ yang dibawakan oleh Dalang Ki Ardhi Poerboantono dari Malang dan Ki Suryoningrat dari Pemalang, yang turut memukau para pengunjung.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lesbumi PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghani menyampaikan gagasan strategis terkait pentingnya merumuskan Kurikulum Pendidikan Seni Budaya Islam Nusantara. Gagasan ini bertujuan agar seni budaya Islam Nusantara menjadi bagian dari mata pelajaran muatan lokal di lembaga pendidikan formal, seperti madrasah, sekolah Islam, dan sekolah di bawah Kemenag serta Kemendikdasmen.

    “Kami ingin generasi mendatang memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni budaya Islam Nusantara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ujar Abdul Ghani.

    Ia juga mengungkapkan bahwa kurikulum ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, keharmonisan, dan kearifan lokal kepada para siswa. Dengan adanya kurikulum seni budaya Islam Nusantara, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang moderat dan menghargai tradisi.

    Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Ma’arif NU, Lakpesdam, LPTNU, serta kementerian terkait, seperti Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kemenkebudayaan.

    “Kami optimis dengan sinergi ini, kurikulum seni budaya Islam Nusantara akan menjadi landasan penting dalam pendidikan di Indonesia dan melestarikan warisan budaya bangsa,” ujarnya.

    Hari kedua acara, Rabu (29/1/2025), akan diisi dengan Mujahadah dan Bai’at Kubro Thoriqoh di Kompleks PP At-Taufiq Wonopringgo. Diharapkan melalui kegiatan ini, peran Nahdlatul Ulama (NU) semakin besar dalam masyarakat, dengan kontribusi signifikan dalam agama dan kebangsaan.

    Acara ini menjadi wujud nyata dari semangat untuk merawat dan melestarikan kebudayaan Nusantara, yang sarat dengan nilai-nilai luhur yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

    (abd)

  • Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    GELORA.CO – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) lebih memilih menyampaikan Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025 dengan menggelar konferensi pers dengan awak media ketimbang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini agar pesan yang disampaikan mengena ke seluruh intansi/pejabat pemerintahan yang saat ini menjabat.

    “Kenapa ini (pesan) saya sampaikan terbuka ke media? Agar cepat sampai ke penyelenggara negara eksekutif, yudikarif, dan legislatif. Karena dengan bantuan rekan-rekan pers bisa cepat sampai ke mereka-mereka tanpa harus prosedural dan protokoler,” kata salah satu tokoh di GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No.8 Pegangsaan, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Januari 2025.

    Tentu dengan tersiarnya kabar melalui media, pemangku kebijakan di pemerintahan dapat mengetahui pesan kebangsaan lebih lengkap dan menyeluruh.

    Di sisi lain, Lukman mewakili GNB tidak ingin momentum pesan kebangsaan ini disamakan dengan evaluasi 100 hari kinerja Presiden Prabowo.

    Sebab, GNB masih menaruh harapan besar dalam pemerintahan Prabowo.

    “Evaluasi 100 hari kami tidak dalam posisi mengevaluasi kinerja pemerintah, kami hanya ingin hanya menyampaikan pesan itu 10 point pesan kebangsaan karena kami masih menaruh harapan ke pemerinthan ini,” kata Lukman.

    Adapun 10 point kebangsaan yang dimaksud, pertama, demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya.

    Kedua, semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

    Ketiga, seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

    Keempat, Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat.

    Kelima, seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan.

    Keenam, para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua  institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

    Ketujuh, Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

    Kedelapan, Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    Kesembilan, terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal.

    Kesepuluh, semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa.

  • Musim Umrah Makin Dekat, Begini Anjuran Pemerintah agar Ibadah Aman dan Nyaman Nasional 28 Januari 2025

    Musim Umrah Makin Dekat, Begini Anjuran Pemerintah agar Ibadah Aman dan Nyaman Nasional 28 Januari 2025

    Musim Umrah Makin Dekat, Begini Anjuran Pemerintah agar Ibadah Aman dan Nyaman
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Fenomena
    penipuan umrah
    dengan iming-iming biaya perjalanan murah oleh sejumlah oknum biro
    travel
    masih menjadi isu yang memiliki urgensi tinggi di Indonesia.
    Minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendapatkan akses
    ibadah umrah
    yang resmi dan aman diduga menjadi penyebab utama permasalahan tersebut.
    Akibatnya, masyarakat masih sering tergiur dengan paket perjalanan
    umrah murah
    yang menawarkan beragam keuntungan.
    Terkait hal itu, sejumlah pemangku kepentingan ibadah umrah di Indonesia menegaskan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih biro
    travel 
    aman dan tepercaya untuk
    ibadah umrah 2025
    .
    Diberitakan Kompas.com, Jumat (24/1/2025), pada Januari 2025, kasus penipuan umrah sudah menyentuh angka miliaran rupiah.
    “Pada Kamis (23/1/2025), mulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB, posko pengaduan menerima satu aduan langsung dengan total 49 korban dan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar,” ujar Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat (Penmas) Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) AKBP Verena Sri Wahyuningsih.
    Pada hari yang sama, posko juga menerima tiga aduan melalui WhatsApp. Salah satu aduan berasal dari Jawa Timur, melibatkan 29 orang calon jemaah umrah dengan total kerugian Rp 602 juta. Mereka berencana berangkat pada Ramadhan 2025. 
    Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur (Jatim) Muhammad As’adul Anam menuturkan bahwa kasus penipuan umrah masih sulit dibendung.
    “Biasanya yang nakal begitu adalah biro perjalanan atau
    travel
    tidak berizin. Waspada, hati-hati, dan teliti,” kata Anam, Jumat.
    Kewaspadaan yang dimaksud adalah dengan memilih biro perjalanan atau 
    travel
    berpengalaman, dengan keberadaan dan alamat kantor jelas, bukan abal-abal.
    “Untuk mengecek apakah
    travel
    itu bukan abal-abal dan berizin, silakan cek web Kemenag RI dan cari daftar Penyelenggara Perjalanan
    Ibadah Umrah
    (PPIU).
    Travel
    yang resmi akan ada daftar tersebut. Pilih di antara itu,” ujar Anam.
    Saat ini, pelaksanaan umrah berada di luar jangkauan Kemenag. Otoritas perjalanan ibadah umrah sepenuhnya menjadi tanggung jawab biro
    travel
    .
    Anam menekankan agar calon jemaah mendaftar langsung ke kantor PPIU dan tidak melalui agen atau perorangan. Ia juga meminta agar tidak tergoda dengan paket
    umrah murah
    , misalnya Rp 23 juta, serta mewaspadai biro
    travel
    yang menggandeng publik figur atau tokoh agama.
    Menurutnya, kegagalan keberangkatan biasanya terjadi karena biro
    travel
    tidak berizin dan hanya mengandalkan tiket rembesan atau sisa tiket yang belum terbeli pada hari itu. Akibatnya, sisa tiket tersebut tidak cukup untuk mengangkut jemaah.
    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Advokasi Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) Syarif Hidayatullah menyoroti pentingnya perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Kemenag, terhadap masalah tersebut.
    Sebab, berdasarkan laporan Asphirasi, persepsi masyarakat Indonesia terhadap industri penyedia jasa umrah benar-benar negatif.
    “Kasihan
    travel
    yang bukan fiktif dan sudah terdaftar resmi di Kemenag jadi ikut dirugikan karena masyarakat memukul rata setiap agen
    travel
    umrah itu pasti suka menipu,” kata Syarif yang juga Chief Executive Officer (CEO)
    Persada Indonesia
    , salah satu
    travel umrah tepercaya
    di Indonesia.
    Lebih lanjut, Syarif menuturkan, modus yang kerap dilakukan agen
    travel
    umrah fiktif adalah menawarkan harga yang sangat murah sehingga masyarakat mudah tergiur.
    “Padahal, jika dipikirkan secara logika, umrah merupakan aktivitas yang membutuhkan persiapan matang dengan biaya cukup besar oleh pihak pengusaha jasa umrah. Oleh karena itu, tawaran harga yang terlalu murah biasanya merupakan indikasi agen
    travel
    umrah palsu,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.