Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Aliansi Dosen ASN berharap Presiden Prabowo tersentuh hatinya

    Aliansi Dosen ASN berharap Presiden Prabowo tersentuh hatinya

    Jakarta (ANTARA) – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) mengharapkan agar Presiden Prabowo Subianto tersentuh hatinya terkait belum terbayarnya tunjangan kinerja (Tukin) bagi mereka sehingga diharapkan dapat memberikan solusi.

    “Karena banyak kawan-kawan kami di daerah harus mencari pekerjaan yang lain untuk bisa ‘survive’ (bertahan hidup),” kata Ketua ADAKSI Pusat Anggun Gunawan saat menggelar penyampaian pendapat di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat, terkait tunjangan kinerja (Tukin) di Jakarta, Senin

    Anggun mengatakan, saat ini para dosen ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berharap belas kasih dari Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan mereka.

    Apalagi kata Anggun, Presiden memiliki hak prerogratif dalam hal anggaran sehingga tuntutan para dosen yang menggelar aksi di seluruh Indonesia dapat dikabulkan segera mungkin.

    “Presiden memiliki hak prerogratif untuk menganggarkan. Semuanya bisa dianggarkan oleh Presiden, dan sudah banyak dana negara yang bisa dihemat, kenapa tidak bisa untuk Tukin Dosen,” katanya.

    Ia juga menyatakan bahwa para dosen akan bergerak ke Istana untuk menyampaikan aspirasi dosen ASN Kemdiktisaintek di seluruh Indonesia.

    Anggun memastikan bahwa aksi yang dilakukan oleh dosen ASN Kemdiktisaintek akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka dapat dikabulkan untuk pencairan secara utuh dan mencakup semua dosen.

    “Kami di sini bukan untuk makar. Kami tidak ingin menggugurkan pemerintah, tidak ada tuntutan untuk menurunkan menteri. Kami hanya menuntut Tukin kami dibayarkan,” katanya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar M. Simatupang menegaskan pembayarannya tidak bisa dirapel pada tahun ini atau waktu yang akan datang.

    Hal ini diungkapkannya dalam menanggapi adanya pemberitaan terkait pembayaran tukin guru dan dosen ASN di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2021secara rapel dari tukin terutang pada periode 2015-2018.

    “Kalau di Kemenag, mereka menjalankan proses birokrasi dan dianggarkan, jadi masih bisa dilanjutkan kalau ada kekurangan. Hal yang ceritanya berbeda dengan tukin yang ada di lingkungan Dikti,” kata Togar saat dikonfirmasi ANTARA.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komnas Haji Minta Prabowo Segera Terbitkan Keppres BPIH Reguler

    Komnas Haji Minta Prabowo Segera Terbitkan Keppres BPIH Reguler

    Bisnis.com, JAKARTA – Komnas Haji meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler.

    Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan hingga awal Februari 2025 belum ada tanda-tanda pihak istana mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler. Di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara Keppres BPIH belum dirilis.

    Keppres BPIH tersebut merupakan proses lanjutan yang tidak terpisahkan dari pembahasan biaya haji yang sebelumnya digelar antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dan Panja Komisi VIII DPR pada awal tahun.

    Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UUPIHU) BPIH harus mendapatkan persetujuan dari DPR, lantas menjadi landasan presiden untuk menerbitkan Keppres.

    “Keppres BPIH ini sangat vital sebagai landasan hukum bagi Kementerian Agama untuk menyampaikan besaran biaya dimasing-masing embarkasi dan waktu pelunasan yang akan menjadi bukti kepastian bagi calon jemaah berangkat ke tanah suci,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (3/2/2025).

    Di samping itu, yang tidak kalah krusial Keppres digunakan oleh Kementerian Agama sebagai dasar untuk menarik/ mencairkan dana dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk membayar berbagai komponen kebutuhan haji baik di tanah dan di Arab Saudi.

    Komponen tersebut meliputi penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, biaya layanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Masyair), asuransi, layanan di embarkasi atau debarkasi, imigrasi, visa, premi asuransi, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi yang sudah harus segera dieksekusi. Jika Keppres belum terbit secara prosedural BPKH tidak dapat mengeluarkan dana haji.

    Bila merujuk pada jadwal yang sudah dirancang Kementerian Agama, 2 Mei 2025 merupakan pemberangkatan kloter pertama misi haji Indonesia ke tanah suci, sedangkan tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang telah ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Juni 2024, penandatanganan kontrak sudah dimulai 13 Januari 2025 (13 Rajab 1446 H) dan paling akhir 14 Februari 2025 (15 Sya’ban 1446 H) dengan sistem siapa cepat segera memperoleh layanan (first come first serve).

    Dia menambahkan, setiap negara pengirim jemaah dari seluruh dunia bersaing ketat mengincar lokasi-lokasi strategis agar jemaahnya menempati hotel/ penginapan yang jaraknya dekat dengan tempat peribadatan baik di Mekkah, Madinahm Arafah dan Mina.

    Untuk itu, jika proses pembayaran kontrak berjalan lamban, jemaahnya Indonesia berpotensi mendapatkan lokasi yang jauh dari sentra ibadah. Hal ini akan sangat memberatkan terutama bagi para lansia dan mereka yang mengalami persoalan kesahatan. Efeknya persiapan pelaksanaan haji bisa tidak maksimal.

    “Oleh sebab itu, Komnas Haji berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat segera menerbitkan Keppres BPIH dalam waktu dekat ini agar kontrak-kontrak segera bisa difinalisasi dan seluruh rencana persiapan penyelenggaraan haji bisa segera dijalankan. Sekadar menjadi pengingat, musim haji tahun lalu Keppres BPIH sudah diterbitkan pada 09 Januari 2024 sehingga calon jemaah punya waktu yang relatif panjang untuk melakukan pelunasan,” ungkapnya.

  • Menhut Bantu Siapkan Gajah untuk Rumah Ibadah Hindu Terbesar di Indonesia

    Menhut Bantu Siapkan Gajah untuk Rumah Ibadah Hindu Terbesar di Indonesia

    loading…

    Menhut Raja Juli Antoni menghadiri peresmian Kuil Hindu Shri Sanathana Dharma Aalayam atau Jakarta Murugsn Tample di Jakarta Barat. Kemenhut membantu menyiapkan gajah dalam pembukaan rumah ibadah tersebut. Foto: Ist

    JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghadiri peresmian Kuil Hindu Shri Sanathana Dharma Aalayam atau Jakarta Murugsn Tample di Jakarta Barat. Kementerian Kehutanan turut membantu menyiapkan gajah dalam pembukaan rumah ibadah tersebut.

    “Hari ini, kami mengikuti pembukaan kuil hindu terbesar di Indonesia,” ujar Menhut Raja Antoni di Kuil Hindu Shri Sanathana Dharma Aalayam, Minggu (2/2/2025).

    Baca Juga

    Pihaknya meminjamkan 2 gajah sebagai bagian dalam rangkaian upacara pensucian rumah ibadah Hindu terbesar di Indonesia ini. Dua gajah tersebut dipinjamkan dari Taman Safari Indonesia.

    “Kami dari Kementerian Kehutanan meminjamkan 2 gajah untuk pembukaan rumah ibadah,” kata Raja Antoni.

    Pihak Kuil Hindu Shri Sanathana Dharma Aalayam diketahui mengajukan permohonan peminjaman satu gajah. Gajah ini diyakini sebagai lambang suci kebijakan.

    Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menter Luar Negeri Sugiono, Ketua Dewan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, hingga Pimpinan Komisi VII DPR Rahayu Saraswati.

    (jon)

  • Menag Berharap Arab Saudi Tak Batasi Usia Haji Maksimal 90 Tahun

    Menag Berharap Arab Saudi Tak Batasi Usia Haji Maksimal 90 Tahun

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar berharap Pemerintah Arab Saudi tidak membatasi usia jemaah haji maksimal 90 tahun. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berharap Pemerintah Arab Saudi tidak membatasi usia jemaah haji maksimal 90 tahun. Sehingga, calon jemaah yang masih sehat tetap bisa berangkat haji.

    Sebelumnya, otoritas Arab Saudi berencana pada musim haji 2025 mendatang tidak akan memberi izin jemaah usia 90 tahun ke atas dan akan membatasi jumlah jemaah berusia 70 tahun lebih untuk melaksanakan haji.

    “Ya, kami juga wacanakan ke situ. Jangan kita dibatasi berdasarkan faktor usia, tetapi berdasarkan faktor istitha’ah artinya kemampuan,” katanya di Jakarta, dikutip Senin (3/2/2025).

    Nasaruddin Umar mengatakan, Indonesia telah melakukan lobi terkait masalah batasan usia. Apalagi, masa tunggu jemaah haji Indonesia masih terlalu lama yakni 48 tahun. Sehingga, upaya lobi-lobi dengan menambah kuota haji diharapkan bisa memperpendek masa tunggu jemaah haji.

    “Ada orang di atas 90 tahun tapi segar, ada orang di bawah 60 tahun tapi pakai kursi roda, jadi itu agak relatif ya kan. Tetapi Saudi Arabia punya pandangan khusus mungkin dalam hal ini, tapi kami sudah menawar untuk Indonesia, karena kita terlalu lama menunggu 48 tahun harus menunggu, tiba-tiba harus naik hari ini, Usianya tidak memiliki syarat, kekecewaannya besar sekali,” jelas Menag.

    Sementara itu, dari data Pusat Kesehatan Haji menyebutkan dalam 7 tahun terakhir terjadi tren peningkatan jemaah haji lansia dengan usia 65 tahun ke atas. Pada 2017 ada sekitar 32% jamaah lansia dari total jemaah haji Indonesia. Pada 2018 ada sekitar 32% jemaah lansia.

    Kemudian, di 2019 jemaah haji lansia sebanyak 34%. Pada 2020 tidak ada keberangkatan haji karena Covid-19. Pada 2021 hanya ada sekitar 5 % jemaah haji lansia. Selanjutnya pada 2022, ada 23% jemaah haji lansia. Pada 2023 sebanyak 44% adalah jemaah haji lansia dan pada 2024, ada sebanyak 21% jemaah lansia.

    (cip)

  • Menag Lobi Arab Saudi Tambah Kuota Pendamping Jemaah Haji

    Menag Lobi Arab Saudi Tambah Kuota Pendamping Jemaah Haji

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan masih terus melakukan lobi ke Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota pendamping bagi jemaah haji Indonesia. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan masih terus melakukan lobi ke Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota pendamping bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini untuk mengatasi kendala komunikasi yang kerap dialami oleh jemaah haji asal Indonesia ketika didampingi oleh petugas dari Arab Saudi.

    “Iya, jadi sebetulnya kita lobi sekarang ini adalah penambahan pendamping. Karena kalau Arab Saudi yang menjadi pendamping orang Indonesia, pertama ada kesulitan dari segi bahasa. Dia enggak bisa bahasa Indonesia, jemaah haji kita itu kan banyak yang bahasa Indonesianya pun juga terbata-bata kan, jadi alangkah baiknya kalau pendamping mereka itu dari asal mereka berada. Nah itu yang kita lobi supaya ada tambahan,” ujar Menag, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Selain untuk penambahan kuota pendamping, Nasaruddin juga mengusulkan agar batasan usia jemaah haji lebih fleksibel, tidak hanya ditentukan oleh faktor usia semata, tetapi juga berdasarkan faktor istitha’ah atau kemampuan fisik. “Ya, kami juga wacanakan ke situ. Jangan kita dibatasi berdasarkan faktor usia, tetapi berdasarkan faktor istitha’ah artinya kemampuan,” katanya.

    “Ada orang di atas 90 tahun tapi seger, ada orang di bawah 60 tahun tapi pakai kursi roda, jadi itu agak relatif ya kan. Tetapi Saudi Arabia punya pandangan khusus mungkin dalam hal ini, tapi kami sudah menawar untuk Indonesia, karena kita terlalu lama menunggu 48 tahun harus menunggu, tiba-tiba harus naik hari ini, Usianya tidak memiliki syarat, kekecewaannya besar sekali,” jelasnya.

    Nasaruddin Umar menyebutkan pihak Arab Saudi telah memberikan respons positif terhadap lobi tersebut dan berjanji untuk mempertimbangkan permohonan dari Indonesia. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan otoritas Arab Saudi.

    “Rupanya ngangguk-ngangguk beliau ya mudahkan lobi-lobi kita seperti ini bisa dimengerti oleh beliau. Ya, akan dipertimbangkan, tapi keputusannya di tangan beliau karena mereka yang punya negaranya kan,” ucapnya.

    (cip)

  • Menag Terus Lobi Arab Saudi, Kenapa Kuota Pendamping Haji Harus Ditambah? Nasional 3 Februari 2025

    Menag Terus Lobi Arab Saudi, Kenapa Kuota Pendamping Haji Harus Ditambah? Nasional 3 Februari 2025

    Menag Terus Lobi Arab Saudi, Kenapa Kuota Pendamping Haji Harus Ditambah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (Kemenag) tengah melobi pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota pendamping jemaah haji 1446 Hijriyah atau 2025.
    Saat ini proses diskusi dan lobi masih dilakukan. Akan tetapi, Indonesia masih menunggu keputusan dari Arab Saudi selaku tuan rumah.
    Mengapa Kemenag melobi Arab Saudi untuk penambahan kuota jemaah haji? Berikut penjelasannya.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, ada baiknya pendamping jemaah haji Indonesia berasal dari negara asal.
    Itu sebabnya saat ini ia sedang melakukan pendekatan terhadap pemerintah Arab Saudi terkait kuota pendamping jemaah haji.
    “Iya, jadi sebetulnya kita lobi sekarang ini adalah penambahan pendamping,” ujar Nasaruddin Umar saat ditemui di Kuil Murugan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025)
    Nasaruddin mengatakan, akan lebih memudahkan jika pendamping jemaah haji Indonesia berasal dari negara sendiri karena tidak akan terkendala bahasa.
    Apabila pendamping haji berasal dari Arab Saudi, maka kemungkinan jemaah haji akan kesulitan untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
    “Pertama ada kesulitan dari segi bahasa. Dia (pendamping dari Arab) enggak bisa bahasa Indonesia, jemaah haji kita itu kan banyak yang (bisa) bahasa Arabnya, tapi juga terbata-bata kan, jadi alangkah baiknya kalau pendamping mereka itu dari asal mereka berada,” lanjut Nasaruddin.
    Jumlah kuota haji Indonesia untuk tahun 2025 sebesar 221.000 orang. Jumlah ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
    “Pemerintah Saudi Arabia telah menetapkan kuota haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi untuk jamaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (30/12/2024).
    Sementara untuk kuota petugas atau pendamping haji 2025 hanya sebanyak 2.210 orang. Jumlah tersebut turun dibandingkan kuota yang didapat Indonesia pada 2024 lalu, yang mencapai 4.200 petugas.
    Untuk itu, Kemenag masih akan mengupayakan penambahan jumlah kuota petugas haji. Sebab, jumlah tersebut dianggap belum ideal dengan total jemaah haji yang harus dilayani.
    “Jadi ini ada pengurangan (dari) tahun yang sebelumnya jumlah tersebut, itu belum mencapai tahap ideal mengingat jemaah haji yang harus dilayani sebesar 221.000 orang,” tutur Nasaruddin.
    “Karena itu kami akan terus berupaya agar mendapatkan tambahan kuota petugas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
    Tugas pendamping haji 2025 adalah mengurus administrasi jemaah, memastikan kesehatan dan logistik, serta mendampingi jemaah dari keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
    Tugas pendamping haji 2025 dibagi menjadi dua kelompok, yakni Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi. 
    PPIH Kloter adalah petugas yang mendampingi dan mengawasi keberangkatan jemaah haji dari Indonesia menuju Arab Saudi.
    Sedangkan PPIH Arab Saudi adalah petugas haji yang bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan, layanan umum dan kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jemaah haji selama berada di wilayah Arab Saudi.
    Berikut tugas PPIH Kloter: 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Saat Prabowo Tidak Enak Badan, Diwakili Hashim untuk Resmikan Kuil Murugan Kalideres Nasional

    2 Saat Prabowo Tidak Enak Badan, Diwakili Hashim untuk Resmikan Kuil Murugan Kalideres Nasional

    Saat Prabowo Tidak Enak Badan, Diwakili Hashim untuk Resmikan Kuil Murugan Kalideres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto disebut sedang tidak enak badan. Akibatnya, acara peresmian Kuil Murugan di Kalideres, Jakarta Barat, kemarin diwakili oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
    “Ya, karena beliau merasa enggak enak badan. Ada pesan, beliau sangat menghormati kehadiran dari
    temple
    ini. Ini kan dari agama Hindu, keturunan India,” ujar Hashim Djojohadikusumo saat ditemui di Kuil Murugan, Minggu (2/2/2025).
    Selain Hashim, hadir juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan sejumlah pejabat lainnya.
    Menurut Hashim, Prabowo berharap Kuil Murugan yang pembangunannya masih dalam tahap penyelesaian ini bisa menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu.
    Dia ingin seluruh umat Hindu di Indonesia bersatu. Tidak terkotak-kotak berdasarkan aliran.
    “Karena, ternyata di India jarang sekali penganut agama Hindu aliran-aliran itu bisa bersatu. Kalau di sini, semua aliran bersatu. Dan itu semua aliran umat Hindu,” imbuh dia.
    Selain itu, Hashim berharap Kuil Murugan yang disebutkan menjadi kuil Hindu terbesar se-Asia Tenggara ini bisa menjadi destinasi wisata.
    “Ini bisa jadi tempat obyek wisata. Ini banyak turis-turis dari India dan negara lain bisa datang untuk melihat ini,” lanjut dia.
    Dia memuji arsitektur Kuil Murugan yang sangat megah. Bangunan utama Kuil Murugan ini memiliki desain mirip candi yang semakin runcing ke atas.
    Gedung tinggi ini dihias dengan ornamen dewa-dewi dan lambang keagamaan yang diberikan cat berwarna emas.
    “Menurut saya, luar biasa ini. Sangat megah, sangat indah, menurut saya. Dan, saya bukan agama Hindu, saya agama Kristen. Tapi, saya lihat ini suatu tempat arsitektur yang luar biasa,” kata Hashim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arab Saudi Batasi Usia Peserta Haji, Menag: Kami Minta Pakai Faktor Kemampuan

    Arab Saudi Batasi Usia Peserta Haji, Menag: Kami Minta Pakai Faktor Kemampuan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar merespons rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membatasi usia jemaah haji yang diizinkan berangkat ke Tanah Suci.

    Dia mengatakan bahwa negosiasi yang dibawa agar Arab Saudi tak membatasi usia jemaah haji maksimal 90 tahun, tetapi turut memprioritaskan jemaah haji lanjut usia dengan berdasarkan faktor Istitha’ah atau faktor kemampuan.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri peresmian Kuil Murugan di Jalan Bedugul Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025).

    “Ada orang di atas 90 tahun tapi segar, ada orang di bawah 60 tahun tetapi pakai kursi roda, jadi itu agak relatif ya kan. Mungkin, Arab Saudi punya pandangan khusus mungkin dalam hal ini, tetapi kami sudah menawar untuk Indonesia,” katanya kepada wartawan.

    Dia menekankan bahwa antrean jamaah haji menjadi faktor negosiasi ini harus dikomunikasikan. Mengingat banyak masyarakat harus menunggu untuk bisa berangkat menunaikan ibadah tersebut.

    “Karena kita terlalu lama menunggu 48 tahun harus menunggu, tiba-tiba harus naik hari ini, Usianya tidak memiliki syarat, kecewaannya besar sekali. Rupanya mereka ngangguk-ngangguk. Jadi mudah-mudahan lobi kami bisa dimengerti oleh beliau,” tuturnya.

    Meski begitu, Menag mengaku tetap menyerahkan keputusan akhir terhadap pemerintahan Arab Saudi.

    “Ya, mereka akan dipertimbangkan, tetapi keputusannya di tangan beliau karena mereka yang punya negaranya kan,” pungkas Nasaruddin.

  • Hashim Harap Kuil Murugan Bisa Jadi Destinasi Wisata Baru di Jakarta Nasional 2 Februari 2025

    Hashim Harap Kuil Murugan Bisa Jadi Destinasi Wisata Baru di Jakarta Nasional 2 Februari 2025

    Hashim Harap Kuil Murugan Bisa Jadi Destinasi Wisata Baru di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, berharap
    Kuil Murugan
    di Kalideres, Jakarta Barat, bisa menjadi destinasi wisata baru bagi turis mancanegara.
    Pasalnya, Kuil Murugan ini bakal menjadi kuil Hindu terbesar se-Asia Tenggara.
    “Ini bisa jadi tempat obyek wisata. Ini banyak turis-turis dari India dan negara lain bisa datang untuk melihat ini,” ujar
    Hashim Djojohadikusumo
    saat ditemui di Kuil Murugan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025).
    Hashim memuji arsitektur Kuil Murugan yang dinilai sangat megah. Dari kejauhan, bangunan yang menyerupai candi berwarna emas ini sudah terlihat.
    Meski pembangunannya belum rampung, ornamen dewa-dewi dan lambang keagamaan ini memberikan kesan megah, terlebih karena seluruh atap dicat berwarna emas.
    “Menurut saya, ini luar biasa. Sangat megah, sangat indah, menurut saya. Dan, saya bukan agama Hindu, saya agama Kristen. Tapi, saya lihat ini sebagai suatu tempat arsitektur yang luar biasa,” kata Hashim.
    Hashim mengatakan, Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyampaikan rasa bahagianya atas pembangunan Kuil Murugan yang juga dikenal sebagai Kuil Shri Sanathana Dharma Aalayam ini.
    Pesan ini disampaikan oleh Modi melalui video karena dia tidak bisa hadir langsung dalam acara.
    “Beliau sangat kagum dan sangat menghormati kehadiran dari kuil Hindu yang saat ini adalah kuil Hindu terbesar di Asia Tenggara,” ucap Hashim.
    Ketika acara berlangsung, Modi sempat mengucapkan selamat atas pembangunan Kuil Murugan ini.
    “Saya menyampaikan ucapan selamat dari lubuk hati yang paling dalam kepada kalian semua, umat dari Dewa Murugan di seluruh dunia, baik di India maupun di Indonesia, atas kesuksesan acara di Kuil Murugan, Jakarta,” kata Narendra Modi melalui video konferensi.
    Modi juga memuji sosok Presiden Prabowo dan kedekatan Indonesia dengan India yang telah berlangsung selama ribuan tahun.
    “Kita disatukan oleh sejarah yang telah berlangsung selama satu milenium. Ikatan kita adalah satu warisan, pengetahuan, dan kepercayaan,” imbuh Modi.
    Koneksi ini juga terlihat dari agama yang dianut baik rakyat Indonesia maupun India, begitu juga dengan kultur dan budaya seperti kisah-kisah dari Kitab Ramayana.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meninjau langsung proses pembangunan Kuil Murugan, Jakarta Barat, Minggu (2/1/2025).
    Awalnya, Prabowo dijadwalkan untuk meresmikan kuil ini.
    Namun, karena satu dan lain hal, kehadiran Prabowo diwakilkan oleh sejumlah pembantunya.
    Selain Hashim, hadir juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan sejumlah pejabat lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Minta Tambahan Pendamping Jemaah Haji Dari Indonesia

    Menag Minta Tambahan Pendamping Jemaah Haji Dari Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta pemerintah Arab Saudi untuk memberikan tambahan kuota untuk pendamping jemaah haji Indonesia.

    Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal itu, keterbatasan bahasa akan menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan yang akan diterima oleh Jemaah.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri peresmian Kuil Murugan di Jalan Bedugul Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (2/2/2025)

    “Karena kalau Arab Saudi yang menjadi pendamping orang Indonesia, pertama ada kesulitan dari segi bahasa. Dia enggak bisa bahasa Indonesia, jemaah haji kita itu kan banyak yang bahasa Indonesianya pun juga terbata-bata kan,” ujarnya kepada wartawan.

    Nasaruddin menilai dengan adanya pendamping dari negara sendiri, maka akan memaksimalkan ibadah dari masyarakat Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci.

    “Jadi alangkah baiknya kalau pendamping mereka itu dari asal mereka berada. Nah itu yang kita lobby supaya ada tambahan,” pungkas Nasaruddin.