Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Menkomdigi Kumpulkan Pakar Bahas Aturan Usia Anak Akses Medsos

    Menkomdigi Kumpulkan Pakar Bahas Aturan Usia Anak Akses Medsos

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid kumpulkan para ahli hingga akademisi berbagai perguruan tinggi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komindigi). Agenda yang dibahas untuk memperkuat regulasi pembatasan usia yang mengakses media sosial (medsos) yang saat ini sedang digarap.

    Meutya mengatakan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya aman, sebab di dalamnya ada dampak negatif yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Hal itu yang mendasari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital.

    “Ini sekali lagi tidak ada rencana atau niatan untuk membuat anak-anak ini lepas koneksi dengan internet, tapi kita ingin anak-anak ini dapat mengadopsi teknologi dengan aman dan juga produktif,” ujar Meutya dalam sambutannya di Kantor Kementerian Komdigi, Kamis (6/2/2025).

    “Pembentukan regulasi ini merupakan wujud nyata perlindungan terhadap generasi penduduk sebangsa dan juga dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kepentingan perlindungan anak, khususnya di ruang digital,” sambungnya.

    Dalam pertemuan ini, pemerintah yang dalam hal ini Komdigi ingin mendengarkan dari para ahli dan akademisi terkait aturan penggunaan medsos di Tanah Air. Kategori minimal yang bisa menggunakan medsos pun masih belum disepakati karena harus melalui berbagai pertemuan lagi ke depannya.

    “Kami pun belum menentukan usianya ya. Terlebih kalau kami dari Komdigi akan sangat mendengarkan masukan dari bapak ibu yang memang sudah berkecimpung dengan dunia anak-anak karena ranah kami tidak di situ sebetulnya, sehingga kita membuka usia ini kepada tim kajian untuk melihat usia berapa sih yang pas untuk di Indonesia ini,” kata Menkomdigi.

    Meutya menjelaskan Komdigi berharap aturan tersebut dapat diterbitkan kurang dari waktu sebulan ini, karena regulasinya dinilai sangat dibutuhkan.

    “Untuk membuat dasar yang kuat agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran, diperlukan kajian. Dan karena itu kita semua ada di sini, bapak ibu, tapi inginnya cepat gitu ya. Jadi, saya ingin dengan pemahaman itu bahwa mudah-mudahan kita bisa dilakukan dengan tidak terlalu lama,” tutur Meutya.

    Sebelumnya, dalam penyusunan regulasi, Menkomdigi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama serta Menteri Kesehatan.

    (agt/fay)

  • The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    Jakarta –

    Lembaga The Republic Institute merilis hasil survei kepuasan publik terkait kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjadi menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Survei dilakukan pada 18-25 Januari 2025 terhadap 1.400 responden. Metode survei dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

    Teknik pengambilan sampel dengan stratified random sampling secara proporsional pembagian sampel sesuai data BPS terbaru. Margin of error ±2,6%.

    Responden kemudian ditanya seberapa puas bapak/ibu dengan kinerja menteri. Hasilnya, tiga menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi yakni Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi dan Mendes Yandri Susanto.

    Berikut survei Menteri Kabinet Merah Putih citra dan tingkat kepuasan tertinggi:

    1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 76,4%
    2. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin 75,7%
    3. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 75,5%
    4. Menteri Agama Nasaruddin Umar 74,5%
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono 70,1%
    6. Menteri BUMN Erick Thohir 69,9%
    7. Menteri Keuangan Sri Mulyani 67,3%
    8. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid 66,7%
    9. Menteri ketenagakerjaan Yassierli 65,4%
    10. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 63,2%

    Dijabarkan juga mengapa para menteri ini dipilih responden sebagai menteri dengan kepuasan tertinggi. Abdul Mu’ti mendapatkan tingkat kepuasan dan citra positif 76,4% karena inovasi program Pendidikan dasar dasar bermutu untuk semua. Yang fokus pada Pendidikan karakter seperti program 7 Kebiasan anak Indonesia hebat dan komitmen peningkatan kesejateraan dan kopetensi guru mendapatkan respon positif dari masyarakat.

    Lalu Budi Gunadi karena rencana program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mendapatkan atensi dan respon positif yang besar dari masyarakat. Selain pembangunan rumah sakit dan peningkatan fasilitas Kesehatan di Daerah terpencil juga mendapatkan respon positif masyarakat.

    Dan, Yandri Susanto karena kepercayaan dan harapan masyarakat di wilayah pedesaan pada program aksi bangun desa, dan program swasembada pangan dari desa yang mendapatkan banyak respon yang positif dari masyarakat. Kunjungan kerja Menteri dengan menginap di rumah warga di desa juga menciptakan citra positif kedekatan pemerintah dan masyarakat di pedesaan.

    Kemudian, responden ditanya lagi terkait tingkat kepuasan Menteri yang punya kontribusi terbaik selama 100 hari kerja dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hasilnya, angka kepuasan terhadap Yandri Susanto berada di urutan tertinggi. Berikut hasil surveinya.

    3 Menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan:

    1. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 77,9%
    2. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 71,6%
    3. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (CakImin)70,5%.

    (idn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PBPGSI Minta Inpassing Guru Non-ASN Kemendikdasmen Dibuka Lagi Nasional 6 Februari 2025

    PBPGSI Minta Inpassing Guru Non-ASN Kemendikdasmen Dibuka Lagi Nasional 6 Februari 2025

    PBPGSI Minta Inpassing Guru Non-ASN Kemendikdasmen Dibuka Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengurus Besar Persatuan
    Guru
    Seluruh Indonesia (
    PBPGSI
    ) mengusulkan agar program penyetaraan jabatan fungsional bagi
    guru
    non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau inpassing di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (
    Kemendikdasmen
    ) dibuka kembali.
    Pasalnya, penyetaraan jabatan serupa sudah dibuka oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk guru madrasah pada tahun 2023.
    Diketahui, program penyetaraan ini bertujuan agar
    guru non-ASN
    bisa mendapatkan golongan layaknya guru ASN. Hal ini merupakan pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik guru non-ASN.
    “Inpassing atau penyetaraan ini usulan kami untuk dibuka kembali yang mana di Kementerian Dikbud sekarang Kemendikdasmen. Kenapa? Karena di Kemenag sudah dibuka tahun 2023,” kata Ketua Dewan Kehormatan PBPGSI Suparman Marzuki Nahali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Dia menyebut, pembukaan inpassing dilakukan agar kebijakan pemerintah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang menyebut Tunjangan Profesi Guru (TPG) harus setara dengan gaji pokok guru ASN.
    Terlebih, pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan tunjangan bagi guru tersertifikasi atau yang telah menempuh Pendidikan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 500.000, dari sebelumnya Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.
    “Kenyataannya dengan tidak dibukanya kembali maka guru-guru yang mendapatkan TPG tanpa inpassing hanya mendapat Rp 1,5 juta. Nah ini tidak sesuai dengan UU (Guru),” ujar Suparman.
    Di sisi lain, dia juga mengusulkan adanya afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta yang berusia minimal berusia 50 tahun yang sudah tersertifikasi dan lolos inpassing sebagai ASN PPPK mulai tahun 2025 – 2026.
    Kemudian, memberikan penghargaan bagi guru yang purnabakti terhadap guru-guru swasta.
    “Kami harap guru-guru swasta ini juga mencerdaskan anak-anak bangsa, bukan anak-anak swasta ya, tapi anak-anak bangsa. Oleh karena itu, berikanlah penghargaan dalam bentuk penghargaan dana apresiasi dalam pengabdiannya dan sertifikat pengabdiannya mulai tahun 2025,” kata Suparman.
    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
    Dua di antaranya meningkatkan tunjangan bagi guru tersertifikasi dan memberikan bantuan
    cash
    transfer kepada para guru.
    Penerima bantuan itu rencananya bakal digodok tahun ini lewat pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Pernyataan Prabowo Hadiri Acara Harlah, Sebut Banyak Tokoh NU di Kabinet Merah Putih – Page 3

    7 Pernyataan Prabowo Hadiri Acara Harlah, Sebut Banyak Tokoh NU di Kabinet Merah Putih – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto lalu mengatakan banyak tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) yang saat ini menjadi menteri dan wakil menteri di kabinet Merah Putih. Salah satunya, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menjadi Menteri Sosial.

    Kemudian, ada Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, Menteri Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid.

    “Di kabinet saya pun, kabinet Merah Putih ternyata banyak sekali orang NU di dalamnya, Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional. Ya itu menterinya, wakil menterinya banyak lagi (yang dari NU),” kata Prabowo.

    Dia mengatakan para tokoh itu menjadi menteri bukan karena berasal dari Nahdlatul Ulama. Prabowo menyampaikan para menteri tersebut merupakan sosok hebat sehingga dirinya tak bisa menolak saat nama mereka diajukan sebagai menteri.

    “Tapi itu bukan karena NU, karena orang-orang mereka itu hebat-hebat. Jadi yang diajukan hebat ya itu tidak bisa ditolak,” jelasnya.

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah. Dia menuturkan semua masyarakat berkepentingan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju.

    “Negara yang berhasil memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap bagaikan suatu yang jatuh dari langit. Negara yang berhasil harus kita bekerja keras, berikhtiar keras, dan kunci daripada keberhasilan itu adalah persatuan dan kesatuan dan kerukunan dan kerjasama,” tutur Prabowo.

    Menurut dia, Nahdlatul Ulama bersama ormas Islam lainnya memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama. Prabowo menyebut baik NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS) merupakan organisasi yang mewakili kelompok mayoritas, namun tetap melindungi semua umat lain.

    “Di situ saya kira Nahdlatul Ulama yang penting dengan mewakili kelompok mayoritas agama, NU bersama Muhammadiyah, PERSIS dan lain-lain mewakili kelompok mayoritas tapi dengan moderasi, dengan moderat, dengan kedudukan, dengan saling menghormati dan saling menghargai dan saling melindungi semua umat lain,” pungkas Prabowo.

  • DPR Bisa Copot Hakim MK dan MA, Mantan Menag: Inkonstitusional

    DPR Bisa Copot Hakim MK dan MA, Mantan Menag: Inkonstitusional

    loading…

    DPR bisa mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Hakim Mahkamah Agung (MA) sebagaimana revisi Tata Tertib (Tatib) DPR dinilai inkonstitusional. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – DPR bisa mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Hakim Mahkamah Agung (MA) sebagaimana revisi Tata Tertib (Tatib) DPR dinilai inkonstitusional. Tak hanya itu, DPR juga sewaktu-waktu dapat menghentikan Panglima TNI, Kapolri, dan duta besar.

    “DPR, MA, MK, dan KPK adalah lembaga negara yang setara dan mandiri. Yang satu bukanlah subordinasi dari lainnya,” ujar Anggota Gerakan Nurani Bangsa yang juga mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Kamis (5/2/2025).

    Menurut dia, hak dan kewenangan DPR untuk mengajukan usulan calon hakim MK, menyetujui calon hakim MA, atau memilih komisioner KPK itu konteksnya terbatas dalam hal pemilihan anggota lembaga negara semata.

    “Sama sekali tak terkait dengan kewenangan DPR memberhentikan para pejabat lembaga negara dimaksud. Mekanisme pemberhentian mereka diatur tersendiri dalam UU masing-masing lembaga negara,” katanya.

    Lukman mengungkapkan bila DPR berwenang memberhentikan pejabat negara yang mekanisme pemilihannya melalui DPR, maka Panglima TNI, Kapolri, dan para duta besar bisa juga sewaktu-waktu diberhentikan.

    “Bila seperti itu, penerapan sistem ketatanegaraan kita jadi kacau balau. Peraturan tata tertib DPR itu mestinya hanya mengatur dan mengikat ke dalam internal DPR saja. Dia tak boleh mengatur dan mengikat lembaga negara lain di luar dirinya,” ujarnya.

    (jon)

  • Tim Psikolog Beri Trauma Healing Siswa dan Guru Pendamping Outing Class SMPN 7 Kota Mojokerto

    Tim Psikolog Beri Trauma Healing Siswa dan Guru Pendamping Outing Class SMPN 7 Kota Mojokerto

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO – Pemkot Mojokerto terus melakukan pendampingan kepada korban pasca kecelakaan laut yang menewaskan empat siswa SMPN 7 Kota Mojokerto, saat rangkaian kegiatan outing class di Pantai Drini, Gunungkidul, Yogyakarta.

    Pendampingan termasuk trauma healing untuk siswa SMPN 7 Kota Mojokerto, yang difokuskan mengurangi dampak negatif usai kejadian kelam, dengan metode psikoedukasi oleh para psikolog dari Dinkes PPKB Kota Mojokerto dan Dinsos P3A.

    Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, mengatakan, Tim Trauma Healing dibentuk dari sekumpulan psikolog untuk mengurangi trauma siswa akibat dampak peristiwa tersebut.

    Kegiatan trauma healing dilaksanakan selama empat hari yang bertempat di SMPN 7 Kota Mojokerto, Jalan Karyawan.

    Termasuk, 9 korban yang selamat dan siswa MZ (13) usai menjalani perawatan intensif di RSUP dr Sardjito Sleman, Yogyakarta.

    “Trauma healing kepada korban kita fokuskan. Kita melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan menggandeng Kemenag untuk memberikan penguatan spritual,” ucap Ali Kuncoro, Rabu (5/2/2025).

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo, mengungkapkan, kegiatan trauma healing siswa SMPN 7 Kota Mojokerto sudah dimulai, pada Selasa (4/2/2025) kemarin.

    Rencananya, siswa akan mendapat trauma healing selama beberapa hari, termasuk guru-guru pendamping outing class.

    “Trauma healing sesuai jadwal sudah mulai kita laksanakan, untuk siswa kelas 7 dan kelas 8,” jelasnya.

    Sesuai jadwal kegiatan pendampingan psikologis, di hari pertama menyasar siswa kelas 7A-E yang diawali dengan skrining, materi psikoedukasi PFA/DPA dan dilanjutkan siswa kelas 8A-E, Selasa (4/2/2025) pukul 09.45-12.30 WIB.

    Hari kedua adalah regulasi emosi untuk siswa kelas 7A-E dan kelas 8A-E, pada Rabu (5/2/2025).

    “Skrining dass untuk 16 guru, psikoedukasi dan regulasi emosi, dilaksanakan Kamis,” ucap 
    Ruby Hartoyo.

    Disingung terkait orang tua korban yang melapor ke Polres Gunungkidul atas kejadian tersebut,
    Kepala Dikbud Kota Mojokerto, mengaku pihaknya menghargai langkah hukum yang dilakukan oleh salah satu keluarga korban.

    “Pendampingan (hukum) sekolah, kita mengikuti proses hukum di (Polres) Gunungkidul. Kalau masalah tuntutan-tuntutan, nanti keputusannya dari Gunungkidul bagaimana kesimpulannya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, belasan siswa SMPN 7 Kota Mojokerto terseret ombak di Pantai Drini, Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (28/1/2025).

    Empat korban tewas, dan 9 korban ditemukan dalam keadaan selamat.

    Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, mengatakan, pihak sekolah mengadakan outing class di Yogyakarta.

    Musibah terjadi saat para siswa berada di Pantai Drini, sekitar pukul 07.00 WIB.

  • Cinta sebagai Roh Utama Sistem Pendidikan Indonesia

    Cinta sebagai Roh Utama Sistem Pendidikan Indonesia

    loading…

    Prof. Dr. H. Andi Salman Maggalatung, S.H., M.H. Foto/Istimewa

    Prof. Dr. H. Andi Salman Maggalatung, S.H., M.H.
    Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Tenaga Ahli Menteri Agama RI

    KURIKULUM Berbasis Cinta mengarusutamakan bagaimana cinta menjadi spirit dalam dunia pendidikan di Indonesia dapat tumbuh dengan pola pikir yang inklusif dan mampu memandang perbedaan sebagai bagian dari keragaman dan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dirawat.

    Kurikulum Berbasis Cinta merupakan sebuah gagasan inovatif dalam dunia pendidikan yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof Nasaruddin Umar . Konsep ini menyoroti pentingnya nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan kedamaian dalam proses pembelajaran.

    Kurikulum Cinta bertujuan untuk menumbuh kembangkan atau melahirkan generasi muda yang memiliki karakter mulia, mampu menghargai sebuah perbedaan berdasarkan cinta, dan berkontribusi positif bagi masyarakat yang plural atau yang beragam.

    Dalam era kepemimpinan Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan konsep baru kurikulum yang akan digagas pada pendidikan di lingkup Kementerian Agama. Mempromosikan dan mengarusutamakan bagaimana cinta menjadi spirit dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di dunia pendidikan. Nasaruddin meyakini bahwa semua agama mengajarkan cinta kasih dan kebaikan bagi umatnya. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan.

    Dalam berbagai kesempatan, Imam Besar Masjid Negara Istiqlal ini meyakini betul bahwa semakin dekat dan sadar penganut agama terhadap ajaran agamanya masing-masing, maka dunia ini akan damai dan sejuk, yang boleh jadi mungkin negara tidak memerlukan lagi polisi. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengonsolidasi ajaran agama kepada masyarakat secara mendalam. Gagasan berlian ini lahir dari pengalaman hidup sebagai ulama, tokoh agama, Imam Besar Istiqlal, dan juga sebagai akademisi. Kegelisahan Rektor PTIQ ini terhadap dua fenomena global yang melilit serta merusak tatanan cinta dan kasih. Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi.

    Dalam konteks filosofi cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang, maka Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia.

    Nasaruddin Umar, anak kampung dari Desa Ujung Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang saat ini bagian dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Agama terdengar serius mengampanyekan ide Kurikulum Berbasis Cinta untuk memberikan warna kesejukan di muka bumi Indonesia tercinta. Yang paling fenomenal dan tidak akan terlupakan oleh sejarah peradaban dunia adalah ciuman Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pada jidat Paus yang berbalas dengan ciuman Paus pada tangannya. Dua lakon tokoh dunia agama ini yang kalau dihayati dan dikaji secara mendalam dapat diyakini setara menuju dan mengalir pada satu muara yang disebut “CINTA”.

    Mencium kening seseorang sudah pasti dilatari oleh motif kasih, dan mencium tangan orang lain adalah lambang sebuah kepedulian. Kasih dan kepedulian merupakan dua penopang utama untuk dapat merasakan ketulusan akan cinta kasih. Tidak ada cinta tanpa rasa mengasihi, dan tidak ada cinta sejati tanpa mencontohkan kepedulian pada siapa yang dicintai.

  • Prabowo Sebut 13 Pahlawan Nasional dari NU: Insyaallah Bertambah Tahun Ini

    Prabowo Sebut 13 Pahlawan Nasional dari NU: Insyaallah Bertambah Tahun Ini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyebut saat ini ada 13 pahlawan nasional berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama. Prabowo berharap ke depan, jumlah pahlawan nasional dari kalangan NU semakin bertambah.

    “Kalau kita lihat dalam sejarah kita, ini saya diberi catatan bahwa pahlawan nasional, pahlawan nasional kita 13 orang dari Nahdlatul Ulama. Insyaallah akan tambah tahun ini,” kata Prabowo dalam acara Peringatan Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Prabowo berjanji akan memperjuangkan tokoh NU menjadi pahlawan nasional. Prabowo lalu sempat melontarkan pertanyaan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengenai penambahan itu.

    “Kita perjuangkan mudah-mudahan bisa diterima. Saya tidak tahu, menteri sosial, siapa yang menentukan pahlawan nasional? Bukan Menteri Sosial? Tapi kalau saudara nggak ajukan, saya nggak bisa,” ujarnya.

    Prabowo lantas memuji tokoh-tokoh NU sebagai orang hebat. Bahkan, Prabowo menyebut banyak tokoh di kabinetnya berasal dari NU.

    “Di kabinet saya pun ternyata banyak sekali orang NU di dalamanya, menteri agama, menteri sosial, menteri PPPA, menteri agraria dan kepala badan pertanahan nasional. Itu menterinya, wamennya banyak lagi tapi itu bukan karena NU, orang-orang mereka memang hebat,” imbuhnya.

    (taa/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 51% Jemaah Haji Khusus Sudah Lunasi Pembayaran, Penutupan 7 Februari 2025

    51% Jemaah Haji Khusus Sudah Lunasi Pembayaran, Penutupan 7 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mencatat sampai 4 Februari 2025, ada 8.332 jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya haji.

    Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan mengatakan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus akan ditutup pada 7 Februari 2025. Artinya masih tersisa tiga hari jelang penutupan pelunasan.

    “Sampai hari ini, 8.332 jemaah haji khusus sudah melunasi biaya haji atau sekitar 51%,” terang Nugraha Stiawan dilansir dari laman kemenag

    Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

    Mereka yang melunasi sampai dengan hari ini terdiri atas 2.565 jemaah lunas tunda yang melakukan konfirmasi keberangkatan, 5.711 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi, serta 56 jemaah prioritas lansia.

    “Ada juga 2.134 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 10.466 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus,” sambung Nugraha, panggilan akrabnya.

    Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji telah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025. Daftar nama tersebut bisa diakses melalui laman dan media sosial Kementerian Agama.

    Untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, kata Nugraha, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Jika masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025.

    “Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya.

    “Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.

  • Sarasehan dan Elshinta Award 2025 siap digelar dukung Indonesia Emas

    Sarasehan dan Elshinta Award 2025 siap digelar dukung Indonesia Emas

    Jakarta (ANTARA) – Elshinta Media Grup menyatakan pelaksanaan Sarasehan dan Elshinta Award 2025 siap digelar untuk mendukung Indonesia Emas 2045.

    Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji, di Jakarta, Selasa mengatakan, tekad Indonesia mengejar target menjadi negara maju pada tahun 2045 atau Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita mulia yang harus diketahui, dipahami dan didukung oleh semua warga bangsa.

    Elshinta Media Grup menyadari betul akan hal itu. Oleh karena itu, Elshinta menyelenggarakan sarasehan dengan tema: ‘Mengonsolidasi Kekuatan untuk Mengatasi Hambatan dan Tantangan dalam 20 tahun Menuju Indonesia Emas 2045’ di Antara Heritage Center pada 5 Februari 2025.

    Haryo mengatakan, sejumlah pembicara penting dijadwalkan akan hadir mulai dari kalangan praktisi, akademisi dan pengambil kebijakan. Mereka adalah Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pakar ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia Prof Dr Rhenald Kasali.

    Selanjutnya, penasehat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof Bambang Brodjonegoro, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Prof Asrorun Niam Soleh.

    Selain itu, akan turut hadir pula pembicara dari kalangan generasi muda yakni aktivis disabilitas sekaligus mantan Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia, wirausahawan kuliner yang sukses dengan jenama Kopi Tuku Andanu Prasetyo, dan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Rezzi Eko Caraka. Bertindak sebagai pemandu acara pada sarasehan ini jurnalis televisi senior Aiman Witjaksono.

    “Diskusi ini nanti akan ditutup dengan komunike bersama, kesepakatan yang dimulai hari ini untuk bisa menggapai Indonesia Emas 2045 dengan optimal dan maksimal. Komunike tersebut ditandatangani oleh seluruh pembicara,” kata Haryo dalam keterangan di Jakarta.

    Sarasehan yang berlangsung selama sekitar 1,5 jam akan diakhiri dengan penandatanganan komunike sekaligus menandakan dimulainya hitung mundur 20 tahun Indonesia Emas 2045.

    Prosesi yang dilangsungkan di dalam gedung bersejarah sekaligus ikonik Antara Heritage Center diharapkan bisa menstimulasi dan mengakselerasi partisipasi aktif berbagai kalangan agar Indonesia Emas 2045 tidak berhenti hanya sebatas jargon.

    “Kita membuat format acara ini lebih intim, tidak seperti red carpet. Kita ingin membuat, acara tersebut lebih dekat antara nara sumber, pengambil kebijakan, tamu undangan dan mahasiswa yang nanti kita berikan ruang untuk berinteraksi dengan nara sumber,” kata Haryo

    Diketahui, Antara Heritage Center merupakan bangunan cagar budaya kelas A dan usianya telah mencapai 107 tahun. Gedung ini merupakan saksi sejarah karena termasuk tempat pertama kali proklamasi kemerdekaan digaungkan ke seluruh penjuru dunia.

    Elshinta Award 2025, Kiprah Anak Bangsa untuk Negeri

    Acara kemudian beralih ke penyerahan penghargaan dalam Elshinta Award (EA) 2025. Sejumlah tokoh nasional, lokal hingga masyarakat awam akan menerima piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi Elshinta Media Grup dan audiens serta netizen atas kiprah mereka dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia.

    Tidak hanya itu, penghargaan EA 2025 juga menjadi milestone (tonggak) bagi awardee agar meneruskan kontribusi positif mereka terhadap bangsa.

    Sejumlah nama yang terjaring dan telah menyatakan kesediaan mereka untuk menghadiri EA 2025 yakni Wakil Presiden RI periode 2004 – 2009 dan 2014 – 2019 M Jusuf Kalla, Menteri Dikdasemen Prof Abdul Mu’ti, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua Dewa Pers Ninik Rahayu, Kakorlantas Irjen Pol Aam Suhanan, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, pegiat energi ramah lingkungan dari Manggar, Kalimantan Timur Suyono, dan beberapa awardee lainnya.

    Berbeda dengan penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya, EA 2025 merekrut 2 orang juri yang dikenal kompeten di bidangnya. Mereka adalah profesional dan pebisnis di bidang public relations, media dan kepemimpinan Asmono Wikan dan Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Prof. Lely Arrianie. Dalam melakukan penjaringan nomine, tim juri juga diperkuat Pemimpin Redaksi Haryo Ristamaji.

    “Lewat kerja keras semua tim Elshinta dan kita (juri), cukup memeras keringat dan pikiran, kemudian kita bisa menghasilkan nama-nama yang saya kira bisa diterima publik. Karena selain dikenal masyarakat, mereka juga punya kemampuan berkomunikasi yang baik kepada masyarakat,” jelas Prof. Lely Arriane.

    Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Prof. Lely Arrianie, menjelaskan proses penjurian juga mempertimbangkan dinamika yang terjadi di masyarakat.

    Menurut Prof Lely salah satu kriteria penerima award, adalah mereka bagian dalam komunikasi publik yang bisa diterima masyarakat dengan baik baik narasi dan pesan politik, memiliki kinerja baik dan harus tidak ada cacat publik atau cacat politik.

    Prof. Lely berharap tokoh-tokoh penerima Elshinta Award 2025 tidak memiliki cacat politik, cacat publik atau kontroversi karena tersaring dalam penjurian berjenjang.

    Acara Sarasehan dan Elshinta Award 2025 akan dihadiri oleh seratus lebih undangan, mayoritas adalah mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek. Bagi publik yang ingin mengikuti event ini namun tidak mendapatkan undangan, bisa mengikuti secara langsung keseluruhan acara melalui radio dan media sosial Elshinta.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025