Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Cerita Founder Almaz Fried Chicken Dimintai Ratusan Miliar untuk Urus Sertifikat Halal

    Cerita Founder Almaz Fried Chicken Dimintai Ratusan Miliar untuk Urus Sertifikat Halal

    PIKIRAN RAKYAT – Founder Almaz Fried Chicken, Okta Wirawan membagikan ceritanya yang mengurus sertifikat halal hingga menelan biaya mencapai ratusan miliar rupiah. Hal itu disampaikannya setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan.

    “Di tengah proses pengajuan halal untuk Almaz Friedchicken yang tak kunjung selesai selama enam bulan, kami justru dikenakan tagihan ratusan juta rupiah. Bahkan ada oknum yang mematok biaya per cabang outlet dan per jumlah karyawan, yang jika ditotal bisa mencapai miliaran!” katanya, Jumat 7 Februari 2025.

    Dalam pertemuannya dengan Okta Wirawan, Haikal Hasan menegaskan bahwa proses pengurusan sertifikat halal seharusnya mudah, cepat, dan murah. Namun, masih ada oknum-oknum yang sengaja mempersulit.

    Bahkan, mereka tidak segan memungut biaya berlebihan hingga ratusan juta rupiah. Padahal, tarif resminya hanya ratusan ribu rupiah.

    “Bila menemukan pungutan liar seperti ini, jangan ragu untuk melapor ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Badan Halal Indonesia,” ujar Haikal Hasan.

    Okta Wirawan pun menyampaikan pesan Haikal Hasan yang mengimbau para pengusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti. Mereka juga diminta tak perlu takut dalam melaporkan tindakan oknum-oknum tersebut.

    “Para pengusaha diimbau untuk mengumpulkan bukti-bukti dan tak perlu takut, karena pemerintah akan menindak tegas pelaku pemerasan,” ucapnya.

    “Mari kita dukung upaya perbaikan sistem jaminan halal di Indonesia. Hentikan praktik pungli yang merugikan dan membebani para pelaku usaha. Bersama kita wujudkan proses halal yang jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur Okta Wirawan menambahkan.

    Biaya Pembuatan Sertifikat Halal

    Pada saat ini, pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan secara online tanpa perlu membawa berkas fisik ke kantor layanan. Pendaftaran bisa diakses melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Super Apps yang tersedia di Play Store dan App Store atau melalui laman ptsp.halal.go.id.

    Proses ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan hanya memerlukan pengisian formulir yang telah disediakan secara digital.

    Dua Skema Sertifikasi Halal

    Pelaku usaha dapat memilih skema sertifikasi halal sesuai dengan jenis usaha dan produk yang dihasilkan:

    Self Declare
    Skema ini diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Dalam proses ini, Pendamping Proses Produk Halal (PPH) akan membantu dalam verifikasi kehalalan produk. Reguler
    Ditujukan bagi produk yang masih memerlukan pengujian kehalalan lebih lanjut oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam skema ini, auditor halal akan memastikan kehalalan bahan serta proses produksi sebelum sertifikasi diberikan.

    Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk UMK

    Sebagai bentuk dukungan bagi UMK, pemerintah menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui skema self declare. Tahun ini, tersedia kuota satu juta sertifikasi halal gratis, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan untuk membantu UMK dalam memenuhi ketentuan halal tanpa membebani biaya operasional mereka.

    Biaya Sertifikasi Halal Reguler

    Bagi UMK yang mengikuti skema reguler, biaya sertifikasi halal ditetapkan sebesar Rp650.000, yang mencakup:

    Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Rp350.000 untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha di luar kategori UMK, biaya sertifikasi halal ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti:

    Skala usaha Penggunaan alat uji laboratorium Lokasi audit Jumlah auditor yang terlibat Tarif layanan ini transparan dan diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141/2021.

    Pilihan Lembaga Pemeriksa Halal

    Saat ini, terdapat lebih dari 55 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang tersedia di Indonesia. Pelaku usaha dapat memilih LPH yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari segi layanan maupun biaya yang ditawarkan.

    Peran Komite Fatwa Produk Halal

    Untuk mempercepat proses sertifikasi halal, Kementerian Agama telah membentuk Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal yang terdiri dari ulama dan akademisi. Keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hadiri Perayaan Imlek Nasional, Gibran: Saya dan Pak Presiden Sama-sama Shio Kelinci

    Hadiri Perayaan Imlek Nasional, Gibran: Saya dan Pak Presiden Sama-sama Shio Kelinci

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Perayaan Imlek Nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (9/2/2025).  

    Dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) ini Gibran mengaku dirinya dan Presiden Prabowo Subianto sama-sama bershio kelinci.

    Awalnya, Gibran menyampaikan permohonan maaf dari Presiden Prabowo Subianto lantaran tidak bisa menghadiri perayaan tersebut.

    “Mohon maaf Bapak Presiden tidak bisa hadir pada hari ini. Namun, doa dan harapan beliau selalu menyertai Bapak dan Ibu semua. Saya senang bisa hadir di sini, suasananya meriah, penuh sukacita. Semoga Tahun Ular Kayu ini membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan hal-hal baik bagi kita semua,” kata Gibran dalam sambutannya.

    Selanjutnya, Gibran menanyakan kepada ribuan umat Khonghucu yang hadir siapa yang bershio ayam, kerbau, dan tikus. Ia menyebut ketiga shio tersebut akan mendapatkan keberuntungan pada 2025.

    “Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak dan Ibu siapa yang shio-nya shio ayam? Oh sedikit, coba tangannya diangkat. Shio kerbau? Wah ini banyak juga. Shio tikus?” tanya Gibran.

    “Ini tadi kalau saya dengar ketiga shio itu adalah shio yang paling beruntung tahun ini. Benar begitu ya Pak Ketua ya? Tapi yang lain, shio yang lain juga semoga tetap beruntung dan bahagia,” jelasnya dalam Perayaan Imlek Nasional ini.

    Selanjutnya, Gibran menyampaikan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto sama-sama bershio kelinci. “Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden shio-nya sama, sama-sama shio kelinci,” kata Gibran.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Gibran tiba sekitar pukul 15.40 WIB dengan menggunakan batik berwarna merah dan disambut meriah ribuan umat konghuchu.

    Dalam Perayaan Imlek Nasional ini, selain Gibran, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir di antaranya Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

  • Awal Puasa Ramadan 2025 Muhammadiyah dan Pemerintah Sama, Beda Tanggal Hari Raya Idul Fitri?

    Awal Puasa Ramadan 2025 Muhammadiyah dan Pemerintah Sama, Beda Tanggal Hari Raya Idul Fitri?

    TRIBUNJATIM.COM –  Kapan awal puasa Ramadan 2025 kini jadi perbincangan. 

    Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Maret 2025.

    Sementara Pemerintah RI belum menetapkan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah atau awal puasa ramadan 2025. 

    Kementerian Agama (Kemenag) RI akan mengumumkan tanggal resmi awal puasa Ramadan 2025 setelah sidang isbat yang akan digelar pada 29 Syaban 1446 H atau tanggal 28 Februari 2025.

    Di samping itu, muncul prediksi awal puasa Ramadan 2025 Muhammadiyah dan Pemerintah akan jatuh di tanggal yang sama. 

    Awal Ramadan Muhammadiyah dan Pemerintah

    Organisasi Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan 2025 melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Ramadan 1446 H pada Sabtu, 1 Maret 2025.

    Sementara itu, berdasarkan kalender Hijriah 1446 H yang diterbitkan oleh Kemenag pada 22 Oktober 2024, tanggal 1 Ramadan 1446 H juga jatuh pada 1 Maret 2025.

    Hal ini membuka peluang awal puasa Ramadan pemerintah dan Muhammadiyah dimulai secara bersamaan pada 1 Maret 2025 mendatang.

    Meski begitu, jadwal puasa di kalender Hijriah dari Kemenag hanya dapat menjadi acuan sementara.

    Sebab, pemerintah baru akan menetapkan tanggal 1 Ramadan 2025 secara resmi setelah menggelar sidang isbat.

    Bagaimana dengan Hari Raya Idul Fitri?

    Berdasarkan perhitungan Muhammadiyah, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H diperkirakan jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025.

    Sementara itu, dalam kalender Hijriah terbitan Kemenag, tanggal 30 Maret 2025 adalah hari ke-30 puasa Ramadan.

    Menurut kalender 2025, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret 2025.

    Namun, tanggal Hari Raya Idul Fitri akan dikonfirmasi kembali melalui sidang isbat pemerintah yang dilakukan menjelang akhir Ramadan mendatang.

    Jadwal Puasa Ramadan 2025:

    Berikut jadwal puasa 2025 jika 1 Ramadan 1446 Hijriah ditetapkan 1 Maret 2025 lengkap dengan kalender Masehi, berdasar kalender terbitan Kemenag.

    GRAFIS RAMADAN KAREEM – Kapan awal puasa Ramadan 2025? Berikut prediksi Muhammadiyah dan jadwal Sidang Isbat Pemerintah. (Freepik)

    1 Ramadan 1446 Hijriah = Sabtu, 1 Maret 2025

    2 Ramadan 1446 Hijriah = Minggu, 2 Maret 2025

    3 Ramadan 1446 Hijriah = Senin, 3 Maret 2025

    4 Ramadan 1446 Hijriah = Selasa, 4 Maret 2025

    5 Ramadan 1446 Hijriah = Rabu, 5 Maret 2025

    6 Ramadan 1446 Hijriah = Kamis, 6 Maret 2025

    7 Ramadan 1446 Hijriah = Jumat, 7 Maret 2025

    8 Ramadan 1446 Hijriah = Sabtu, 8 Maret 2025

    9 Ramadan 1446 Hijriah = Minggu, 9 Maret 2025

    10 Ramadan 1446 Hijriah = Senin, 10 Maret 2025

    11 Ramadan 1446 Hijriah = Selasa, 11 Maret 2025

    12 Ramadan 1446 Hijriah = Rabu, 12 Maret 2025

    13 Ramadan 1446 Hijriah = Kamis, 13 Maret 2025

    14 Ramadan 1446 Hijriah = Jumat, 14 Maret 2025

    15 Ramadan 1446 Hijriah = Sabtu, 15 Maret 2025

    16 Ramadan 1446 Hijriah = Minggu, 16 Maret 2025

    17 Ramadan 1446 Hijriah = Senin, 17 Maret 2025

    18 Ramadan 1446 Hijriah = Selasa, 18 Maret 2025

    19 Ramadan 1446 Hijriah = Rabu, 19 Maret 2025

    20 Ramadan 1446 Hijriah = Kamis, 20 Maret 2025

    21 Ramadan 1446 Hijriah = Jumat, 21 Maret 2025

    22 Ramadan 1446 Hijriah = Sabtu, 22 Maret 2025

    23 Ramadan 1446 Hijriah = Minggu, 23 Maret 2025

    24 Ramadan 1446 Hijriah = Senin, 24 Maret 2025

    25 Ramadan 1446 Hijriah = Selasa, 25 Maret 2025

    26 Ramadan 1446 Hijriah = Rabu, 26 Maret 2025

    27 Ramadan 1446 Hijriah = Kamis, 27 Maret 2025

    28 Ramadan 1446 Hijriah = Jumat, 28 Maret 2025

    29 Ramadan 1446 Hijriah = Sabtu, 29 Maret 2025

    30 Ramadan 1446 Hijriah = Minggu, 30 Maret 2025

    Dengan dasar tersebut di atas, maka bila nanti hari pertama puasa Bulan Ramadan 2025 dimulai Sabtu, 1 Maret 2025, maka Bulan Ramadan 2025 tinggal 19 hari lagi per tayangnya berita ini, Minggu (9/2/2025).

    Berita tentang Ramadan 2025 lainnya

  • Guru Gebrak Meja & Marah Diprotes Siswa Tak Terinput Data SNBP, Kini Dicopot dari Jabatannya

    Guru Gebrak Meja & Marah Diprotes Siswa Tak Terinput Data SNBP, Kini Dicopot dari Jabatannya

    TRIBUNJATIM.COM – Aksi seorang oknum guru menggebrak meja dan membentak siswa di sebuah ruangan, viral beredar.

    Dalam video berdurasi 25 detik tersebut terlihat guru yang berbicara dengan nada tinggi kepada siswa.

    Sementara suara tangisan siswa terdengar jelas.

    Diketahui, insiden tersebut terjadi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Lamongan pada 31 Januari 2025 lalu.

    Saat itu sejumlah siswa mempertanyakan data eligible mereka yang tidak dapat terinput dalam sistem pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).

    Tidak munculnya nilai puluhan siswa MAN 1 Lamongan membuat mereka terancam tidak dapat mengikuti jalur SNBP.

    Sementara mereka sudah bersusah payah belajar agar mendapatkan nilai tinggi agar bisa mendapatkan kesempatan masuk PTN melalui jalur prestasi.

    Guru Wakil Kepala Kurikulum tersebut menggebrak meja karena siswa protes mempertanyakan data yang tak bisa terinput di sistem.

    Kenyataan ini membuat siswa dan orang tua mereka mendatangi sekolah pada Senin (3/3/2025) pagi, mempertanyakan nasib anak-anak mereka.

    Ada sebanyak 22 siswa di sekolah tersebut yang tidak masuk dalam daftar eligible untuk SNBP.

    “Jadi mengapa tidak bisa masuk itu kenapa, Bu?” kata seseorang dalam video tersebut.

    Atas kejadian ini, Kepala MAN 1 Lamongan, Nur Endah Mahmudah, memberikan klarifikasi terkait video viral.

    Dalam klarifikasinya, Endah menyatakan bahwa kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.

    “Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak MAN 1 Lamongan agar kami bisa lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya pada awak media, Selasa (4/2/2025).

    Gguru MAN 1 Lamongan saat memberikan jawaban pada puluhan siswa eligible yang tidak dapat terinput dalam sistem pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP). Guru itu sampai harus menggebrak meja dan menjawab dengan nada tinggi. (Tangkap layar video)

    Ia membenarkan bahwa permasalahan yang memicu kejadian tersebut terkait dengan sistem pendaftaran SNBP.

    Di mana terdapat 22 siswa yang nilainya tidak terbaca dalam sistem e-Rapor.

    Akibatnya, mereka tidak terdaftar sebagai siswa eligible untuk mengikuti seleksi SNBP.

    Meski demikian, kata Endah, beberapa siswa tersebut masih memiliki banyak alternatif untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur lain, seperti SPAN PTKIN atau Mandiri.

    “Kami memahami kekecewaan siswa, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada banyak peluang lain yang bisa mereka tempuh,” jelas Endah.

    Terkait dengan solusi bagi siswa yang terdampak, lanjutnya, pihak sekolah menerima kabar bahwa ada kesempatan bagi siswa untuk mendaftar kembali.

    Meskipun hal itu masih menunggu kepastian teknis.

     “Jika memungkinkan, pihak sekolah akan memastikan data diisi ulang dengan benar melalui jalur manual,” ungkapnya.

    Endah juga mengingatkan bahwa kuota jalur manual hanya mencakup 40 persen, lebih kecil dibandingkan dengan jalur e-Rapor yang mencapai 45 persen.

    Meski demikian, ini memberi harapan baru bagi siswa yang sebelumnya tidak terdaftar.

    “Status eligible tidak menjamin masuk PTN, tetapi memberikan hak untuk mendaftar.”

    “Siswa tetap harus bersaing di tingkat nasional sesuai dengan pilihan kampusnya,” jelasnya lebih lanjut. 

    Dalam rangka memastikan komunikasi yang jelas, pihak sekolah telah menjelaskan situasi ini kepada wali murid.

    Pada Senin (3/2/2025), perwakilan wali murid bertemu dengan pihak sekolah, dan pada Kamis (6/2/2025), seluruh wali murid dari 22 siswa yang terdampak juga telah menerima penjelasan secara menyeluruh.

    “Alhamdulillah, kami sudah mencapai kesepahaman. Semua pihak, baik wali murid, siswa, maupun sekolah, berkomitmen untuk saling memperbaiki dan mengevaluasi demi kebaikan bersama,” ungkap Endah.

    Atas apa yang disampaikan, berharap masyarakat dapat lebih memahami situasi yang terjadi dan melihatnya secara objektif.

    Lebih lanjut Endah menjelaskan, permasalahan ini disebabkan oleh kesalahan komunikasi.

    Menurut Endah, secara administratif 22 siswa tersebut tidak mengalami masalah karena tahun ini pihak sekolah telah menerapkan sistem baru.

    Yaitu e-Rapor di mana terdapat 22 siswa yang nilainya tidak terbaca dalam sistem. 

    Akibatnya, mereka tidak terdaftar sebagai siswa eligible untuk mengikuti seleksi SNBP.

    “Kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi pihak MAN 1 Lamongan agar kami bisa lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya

    Endah memaparkan, tahun ini pihaknya menerapkan sistem baru berupa e-Rapor dari Rapot Digital Madrasah (RDM) dimana akan tersambung ke Pusdatin.

    Dalam proses ini, terang Endah, ada yang nilainya tidak terbaca, sehingga tidak bisa mengikuti jalur eligible.

    “Yang terjadi ini hanya miskomunikasi dan alhamdulillah semuanya sudah oke,” pungkasnya.

    Kantor Kementerian Agama Lamongan, Jawa Timur, Jumat (7/2/2025). (Tribun Jatim Network/Hanif Manshuri)

    Sementara itu, guru yang menggebrak meja dan membentak siswa, resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Waka Kurikulum.

    Kepala Kemenag Lamongan, Muhlisin Mufa mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi menonaktifkan oknum guru yang bertindak tidak etis saat menghadapi puluhan siswa.

    Muhlisin menegaskan, sanksi yang dijatuhkan pada guru tersebut setelah pihaknya menerima hasil laporan berita acara pemeriksaan (BAP) dari pihak lembaga MAN 1 Lamongan.

    Pencopotan guru dari jabatannya tersebut dilakukan usai pihak sekolah melakukan pemeriksaan internal dan penandatanganan BAP oknum guru yang bersangkutan pada Kamis (6/2/2025).

    “Memang wewenang pengangkatan Waka itu menjadi wewenang Kepala Sekolah Madrasah,” kata Muhlisin, Jumat (7/2/2025).

    “Sementara ini penggantinya dipegang oleh Ibu Robiul Muhaimin,” kata Muhlisin.

    Muhlisin mengaku, sebelumnya juga sudah meminta agar pihak sekolah segera melakukan evaluasi kepada oknum guru yang bersangkutan.

    Pasca kejadian yang viral tersebut, ia sebagai Kepala Kemenag Lamongan mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.

    Yakni untuk lebih teliti dan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

    Hal itu dinilai penting, agar kejadian serupa tak kembali terulang di tahun mendatang. (Hanif Manshuri)

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Menag: Pemimpin Harus Lurus, Jangan Salah Gunakan Kekuasaan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 Februari 2025

    Menag: Pemimpin Harus Lurus, Jangan Salah Gunakan Kekuasaan Nasional 9 Februari 2025

    Menag: Pemimpin Harus Lurus, Jangan Salah Gunakan Kekuasaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    berbicara mengenai pemimpin yang harus berperilaku lurus untuk meluruskan hati seluruh rakyat.
    Hal tersebut sesuai dengan tema Perayaan Hari Raya Tahun Baru
    Imlek 2025
    Tingkat Nasional di TMII, Jakarta Timur, Minggu (9/2/2025), yang turut dihadiri Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    “Tema Imlek pada tahun ini ialah, ‘perilaku lurus pemimpin akan meluruskan hati seluruh rakyat’. Tema ini menjadi pengingat untuk kita semua, baik yang duduk di jabatan maupun yang tidak,” ujar Nasaruddin, Minggu sore.
    “Pemimpin laksana angin dan rakyat laksana rumput. Ke mana angin mengarah, maka ke situ rumput merebah,” ujar dia.
    Nasaruddin menjelaskan, seorang pemimpin tentu memiliki pengaruh besar terhadap perilaku, sikap, dan moral rakyat.
    Ia menyebutkan, jika pemimpin menunjukkan sikap jujur, adil, dan berintegritas, rakyat pun terinspirasi untuk meneladani dan mengikuti nilai-nilai tersebut.
    “Tentu pemimpin yang lurus, senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan kebersamaan,” kata Nasruddin.
    Menurut Nasaruddin, pesan itu senantiasa disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai macam kesempatan.
    Lalu, Nasaruddin mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
    Menurut dia, untuk memimpin bangsa yang kaya akan keberagaman, diperlukan pemimpin yang lurus dalam ucapan dan perilakunya.
    “Tema Imlek ini sangat relevan dengan upaya kita membangun bangsa Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan modern. Dalam konteks Indonesia, seorang pemimpin yang lurus adalah pemimpin yang memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan serta kesejahteraan rakyat,” kata Nasaruddin.
    “Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan kita menjaga persatuan di dalam keberagaman sangat dipengaruhi oleh keteladanan pemimpin yang memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Pers Nasional, Menteri Agama Berharap Insan Pers jadi Pencerah Umat Dalam Lestarikan Alam  – Halaman all

    Hari Pers Nasional, Menteri Agama Berharap Insan Pers jadi Pencerah Umat Dalam Lestarikan Alam  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025. 

    Dirinya berharap pers Indonesia terus berkembang maju, serta terdepan dalam mengedukasi dan mencerahkan umat. 

    Peran pers sangat penting tidak hanya sebagai pilar demokrasi, tapi juga dalam pelestarian alam dan mewujdukan ketahanan pangan. 

    “Selamat Hari Pers Nasional. Terus jadi pencerah umat dalam melestarikan alam untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia,” kata Nasaruddin melalui keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).

    “Terima kasih atas jalinan kerja sama antara pers dan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk dalam upaya menjaga harmoni alam,” tambahnya. 

    Nasaruddin mengapresiasi tema Hari Pers Nasional 2024, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”. 

    Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan konteks global masa kini. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada kerusakan iklim. 

    Laporan World Bank (2023) mencatat bahwa lebih 216 juta orang di enam kawasan dunia berisiko mengalami migrasi paksa akibat perubahan iklim pada 2050. 

    Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memicu kelangkaan pangan. 

    Pada tingkat tertentu, ini bisa memicu perebutan sumber daya alam dan bisa menimbulkan konflik. 

    Global Risk Report 2024 dari World Economic Forum (WEF) menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu ancaman utama bagi stabilitas global dalam satu dekade mendatang

    Menurut Nasaruddin, menjaga kelestarian lingkungan dan juga ketahanan pangan menjadi tugas keagamaan. 

    Upaya melestarikan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga tanggung jawab kolektif umat manusia.

    “Peran pers dalam konteks ini sangat penting. Pers bisa menjadi sumber inspirasi atas berbagai keberhasilan aksi iklim yang dilakukan umat dalam melestarikan alam, sehingga bisa menjadi contoh,” tutur Nasaruddin. 

    Pers, menurut Nasaruddin, juga berperan penting dalam mengungkap beragam praktik eksploitatif yang berakibat pada kerusakan alam dan mengancam ketahanan pangan. 

    “Setiap agama mengajarkan pentingnya pelestarian alam dan melarang tindakan perusakan. Sinergi pers, umat dan aparat sangat strategis dalam mengawal asta cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan harmoni alam,” katanya. 

    “Selamat Hari Pers Nasional. Mari bergandengan tangan untuk melaksanakan kewajiban agama dalam merawat lingkungan dan menjaga katahanan pangan bangsa,” pungkasnya. 

  • Hari Pers Nasional, Menag Harap Pers Jadi Pencerah Umat untuk Menjaga Alam

    Hari Pers Nasional, Menag Harap Pers Jadi Pencerah Umat untuk Menjaga Alam

    loading…

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025.Foto/istimewa

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Menag berharap pers Indonesia terus berkembang maju, serta terdepan dalam mengedukasi dan mencerahkan umat.

    Peran pers sangat penting tidak hanya sebagai pilar demokrasi, tapi juga dalam pelestarian alam dan mewujudkan ketahanan pangan. “Selamat Hari Pers Nasional. Terus jadi pencerah umat dalam melestarikan alam untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia,” pesan Menag di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    “Terima kasih atas jalinan kerja sama antara pers dan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk dalam upaya menjaga harmoni alam,” sambungnya.

    Menag mengapresiasi tema Hari Pers Nasional 2024, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”. Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan konteks global masa kini. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada kerusakan iklim. Laporan World Bank (2023) mencatat bahwa lebih 216 juta orang di enam kawasan dunia berisiko mengalami migrasi paksa akibat perubahan iklim pada 2050.

    Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memicu kelangkaan pangan. Pada tingkat tertentu, ini bisa memicu perebutan sumber daya alam dan bisa menimbulkan konflik. Global Risk Report 2024 dari World Economic Forum (WEF) menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu ancaman utama bagi stabilitas global dalam satu dekade mendatang

    Menurut Nasaruddin Umar, menjaga kelestarian lingkungan dan juga ketahanan pangan menjadi tugas keagamaan. Upaya melestarikan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga tanggung jawab kolektif umat manusia.

    “Peran pers dalam konteks ini sangat penting. Pers bisa menjadi sumber inspirasi atas berbagai keberhasilan aksi iklim yang dilakukan umat dalam melestarikan alam, sehingga bisa menjadi contoh,” papar Menag.

    “Pers juga berperan penting dalam mengungkap beragam praktik eksploitatif yang berakibat pada kerusakan alam dan mengancam ketahanan pangan. Setiap agama mengajarkan pentingnya pelestarian alam dan melarang tindakan perusakan. Sinergi pers, umat dan aparat sangat strategis dalam mengawal asta cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan harmoni alam,” tegasnya.

    “Selamat Hari Pers Nasional. Mari bergandengan tangan untuk melaksanakan kewajiban agama dalam merawat lingkungan dan menjaga ketahanan pangan bangsa!” tandasnya.

    (cip)

  • Launching Bandung Menuju Kota Wakaf

    Launching Bandung Menuju Kota Wakaf

    JABAR EKSPRES– Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Salah satu langkah nyatanya adalah pencanangan program Bandung Kota Wakaf dan Pelaksanaan Wakaf Hijau, yang diluncurkan pada Sabtu (8/2/2025) di halaman Kantor PCNU Kota Bandung.

    Acara ini dihadiri oleh Pj Wali Kota Bandung, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bandung, Kepala Kemenag Kota Bandung, serta jajaran pengurus PCNU Kota Bandung.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan menekankan bahwa program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengoptimalkan tanah wakaf di kota ini.

    Baca juga : Pj Wali Kota Bandung Sorot Kawasan Bebas Sampah, Fondasi untuk Pemerintahan Selanjutnya

    “Wakaf bukan hanya soal kepemilikan tanah, tetapi juga bagaimana tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Salah satu prinsip agraria adalah bahwa ruang tanah harus digunakan sebaik mungkin,” ujarnya.

    Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Yuliana, menegaskan bahwa program ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan tanah wakaf yang lebih produktif.

    “Kami ingin memastikan bahwa tanah wakaf di Kota Bandung tidak hanya memiliki status hukum yang jelas, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umat,” katanya.

    Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga menggandeng PCNU Kota Bandung sebagai mitra dalam implementasi program ini. Sekretaris PCNU Kota Bandung, H Iik Abdul Chalik, mengapresiasi kerja sama ini.

    “Kami berharap langkah ini dapat memberikan manfaat besar, baik dari sisi sosial maupun ekonomi,” ungkapnya.

    Rais Syuriah PCNU Kota Bandung, Khoiruddin Aly, menilai program ini sebagai strategi penting dalam memastikan kejelasan status tanah wakaf dan pemanfaatannya.

    “Dengan adanya program ini, tanah-tanah wakaf bisa dikelola lebih baik untuk kepentingan umat,” tuturnya.

    Baca juga : Soal Transportasi Publik Kota Bandung, Dewan Singgung Kolaborasi Pemerintah Pusat

    Ketua PCNU Kota Bandung, KH Ahmad Haedar, juga menyambut baik inisiatif pemerintah ini dan memastikan pihaknya siap mendukung pelaksanaannya hingga ke tingkat MWC dan ranting.

  • Kemenag Perketat Asuransi Travel Umrah untuk Jamin Layanan Kesehatan Jemaah – Page 3

    Kemenag Perketat Asuransi Travel Umrah untuk Jamin Layanan Kesehatan Jemaah – Page 3

    Sementara itu, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) tengah menyiapkan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani jemaah haji dan umrah. Sejalan dengan rencana besar dalam peningkatan ekosistem pelayanan kepada jamaah haji dan umrah.

    Adapun dalam agenda 100 hari kerja Kementerian BUMN pada Kabinet Merah Putih 2024-2029, progres revitalisasi Terminal 2F untuk melayani jemaah haji dan umrah ini sudah hampir 100 persen rampung, dan akan segera dioperasikan dalam waktu dekat.

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan, Terminal 2F disiapkan untuk memenuhi fasilitas atau kebutuhan yang sesuai dengan karakteristik penumpang umrah atau haji.

    Selain itu, juga mengurangi kepadatan di sisi darat Terminal 3. Mengingat penumpang umrah saat ini mencapai 10.000 penumpang per hari.

    “Perlu adanya traffic management yang lebih baik dalam melayani jemaah umrah yang jumlahnya sekitar 10.000 orang per hari di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini jamaah umrah berangkat melalui Terminal 3 yang belum mampu memberikan fasilitas lengkap bagi para jamaah. Di Terminal 2F, kami menyiapkan fasilitas lengkap bagi jemaah haji dan umrah,” ungkapnya, Kamis (23/1/2025).

    Terminal 2F didesain khusus dan dilengkapi fasilitas basic untuk mendukung perjalanan ibadah haji dan umrah. Fasilitas yang ada di Terminal 2F, antara lain, masjid dengan luas sekitar 3.000 meter persegi, lounge, area manasik, hingga food court.

    Selain itu, terdapat area pertemuan bagi para jemaah dengan keluarga, baik di area keberangkatan maupun kedatangan.

    “Terminal 2F kami desain khusus agar para jemaah haji dan umrah dapat merasakan nuansa yang lebih baik, lebih nyaman dan khusyuk dalam beribadah,” kata Faik Fahmi

    Sejalan dengan ini, maka operasional penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi nantinya akan dilayani melalui Terminal 2F. Bagi jemaah umrah yang berangkat dengan penerbangan tidak langsung menuju Arab Saudi, proses keberangkatan pun akan dilakukan melalui Terminal 2F.

     

  • Pendaftaran Jemaah Haji Khusus Dibuka Lagi 17 Februari, Masih Ada Kuota!

    Pendaftaran Jemaah Haji Khusus Dibuka Lagi 17 Februari, Masih Ada Kuota!

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama menyatakan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus telah ditutup pada Jumat 7 Februari 2025. Total, ada 11.232 jemaah haji khusus yang melunasi biaya haji.

    Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

    “Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih bagi jemaah haji khusus ditutup sore tadi, pukul 15.00 WIB. Total ada 11.232 jemaah melakukan pengisian kuota haji khusus,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan dilansir dari laman kemenag.

    “Karena masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan Bipih haji khusus tahap berikutnya,” lanjut Nugraha.

    Mereka yang melunasi terdiri atas 3.219 konfirmasi keberangkatan jemaah lunas tunda, 8.012 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi, serta 91 jemaah prioritas lansia.

    “Ada juga 3.245 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 14.467 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus,” sambung Nugraha, panggilan akrabnya.

    Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji telah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025. Daftar nama tersebut bisa diakses melalui laman dan media sosial Kementerian Agama.

    Untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, kata Nugraha, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Karena masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025.

    “Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya.

    “Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.