Kementrian Lembaga: Kemenag

PDIP Satu Suara soal Niat Prabowo Membentuk Ditjen Pesantren: Santri Punya Peran Penting – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut dia, kebijakan itu merupakan bentuk pengakuan terhadap peran besar santri dalam sejarah perjuangan bangsa sekaligus momentum memperkuat semangat kebangsaan di kalangan pesantren.

“Itu suatu hal yang baik, karena kita lihat peran dari santri sangat penting. Bayangkan pada awal kemerdekaan kita mampu menggelorakan spirit itu,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

Hasto menegaskan, PDIP akan turut membantu pemerintah memperkuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, terutama dari sisi narasi patriotisme dan cinta tanah air, sebagai bagian dari dedikasi terhadap agama.

“PDI Perjuangan akan ikut memperkuat dari sisi narasinya, narasi patriotismenya, narasi cinta tanah air. Sebagai bagian juga dari dedikasi terhadap agama. Hubbul watan minal iman itu yang akan kita dorong,” ujar dia.

Menurut dia, penguatan pesantren juga perlu dibarengi dengan pembangunan kesadaran kebangsaan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dia mengatakan, semangat itu sejalan dengan gagasan Bung Karno yang menekankan bahwa Islam harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan.

“Tetapi juga dalam suatu kesadaran untuk membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia, untuk itu kita harus bergerak cepat, agar pesantren-pesantren juga menjadi motor kemajuan. Bung karno mengatakan Islam harus bersekutu juga dengan ilmu pengetahuan,” tandas dia.

22/10/2025 22:30
HSN 2025, Ansari: Santri Pelita Peradaban Bangsa Indonesia

Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari mengajak para santri agar semakin meningkatkan karakter, sehingga dapat bersaing dalam kancah global sekaligus menjadi warna tersendiri dalam peradaban dunia.

Hal tersebut disampaikan disela Forum Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) yang digagas DPR RI bersama Kemenag RI, dan dilaksanakan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Rabu (22/10/2025).

“Selama ini para santri sudah memiliki karakter yang kuat, seperti disiplin, mandiri, rendah hati, sopan santun, berakhlak mulia, dan rasa kebersamaan. Peringatan Hari Santri Nasional ini harus dapat menjadi momentum agar dapat meningkatkan karakter dan lebih dikuatkan lagi, sehingga para santri bisa bersaing secara global dan mewarnai peradaban dunia,” kata Ansari.

Bahkan politisi PDI Perjuangan dan satu-satunya legislator perempuan DPR RI dari Madura, juga meyakini jika selama ini para santri sudah menunjukkan nilai-nilai keislaman moderat, mengamalkan nilai Pancasila, menjunjung tinggi kearifan lokal melalui semangat gotong royong dan cinta tanah air.

“Fenomena ini tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana para santri bersama para ulama memiliki andil sangat besar dalam sejarah kemerdekaan bangsa,” tegas perempuan yang tercatat sebagai alumni Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, Sumenep.

Selain itu, pihaknya juga meyakini jika saat ini terdapat jutaan santri yang tengah menimbah ilmu di berbagai pesantren merupakan harapan dan generasi penerus bangsa menuju Informasi Emas 2045.

“Dari pesantren, para santri dididik menjadi pejuang tangguh, kontribusi santri terhadap perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia tercatat dalam sejarah, dan mampu menyalakan cahaya peradaban bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas di masa mendatang,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Ansari juga sangat menyakini jika para santri juga memiliki tanggungjawab besar guna bisa bersaing di tingkat global sekaligus menjadi bagian dari peradaban dunia. “Karena itu, para santri juga dituntut untuk memiliki keimanan yang kuat, ilmu pengetahuan yang luas, serta sifat sabar, bijak, dan tentunya bertanggung jawab,” jelasnya.

“Oleh karena itu, kami menegaskan jika para santri itu berjuang disertai doa, berkorban dengan ilmu, dan membela bangsa dengan penuh keimanan. Dari pesantren santri dididik menjadi pejuang tangguh, kontribusi dan perjuangan kaum santri juga tercatat dalam sejarah bangsa, sekaligus menjadi pelita peradaban bangsa Indonesia,” pungkasnya. [pin/kun]

22/10/2025 22:05
Usai Insiden Ponpes Al Khoziny, Prabowo Ingin Santri Diajarkan Ilmu Konstruksi – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berencana memberikan pelatihan keilmuan di bidang konstruksi dan teknik sipil bagi para santri di seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil pasca insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan sejumlah korban jiwa.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, program tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Pemerintah, atas petunjuk Bapak Presiden, berencana membuat program dan sekarang sedang dijalankan oleh Kementerian PU untuk melatih para santri dari pondok pesantren masing-masing. Mereka akan dibekali ilmu dasar di bidang bangunan, konstruksi, maupun sipil,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurut Prasetyo, pelatihan ini bertujuan agar para santri memiliki pemahaman tentang proses pembangunan di lingkungan pondok pesantren mereka sendiri. Dengan begitu, pesantren dapat lebih sadar akan pentingnya keamanan dan kelayakan struktur bangunan.

“Harapannya, ketika ada proses pembangunan di setiap pondok pesantren, ada beberapa santri yang memiliki keilmuan dalam hal pendirian bangunan,” ujarnya.

Bincang Liputan6 menghadirkan mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin membahas insiden di Pesantren Al Khoziny. Ia mengurai akar masalah, alasan tak adanya gugatan hukum, serta dinamika sosial dan tradisi pesantren. Lukman juga menyoroti nilai…

22/10/2025 20:23
Hari Santri, Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama, bertepatan dengan Hari Santri 2025 yang jaruh pada Rabu (22/10/2025).

Sebelumnya, usul pembentukan Ditjen Pesantren sudah berlangsung sejak 2019 yakni pada era Menag Lukman Hakim Saifuddin.
Usulan Kemenag ke Kemenpan dan RB kembali diajukan pada 2021 dan 2023 pada era Menag Yaqut Cholil Qoumas. Terakhir, usulan itu kembali diajukan ke Kemenpan dan RB pada 2024, di era Menag Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan lebih detil terkait terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren.

“Saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama,” ujar Wamenag, Rabu (22/10/2025).

Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera dibentuk Ditjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

Romo Syafi’i menambahkan, kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat fungsi pesantren dalam tiga ranah utama yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa,” katanya.

Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan, Ditjen Pesantren ini nantinya akan melakukan konsolidasi pondok pesantren secara nasional. Selama ini, mungkin ada pesantren yang belum terdata atau belum terjangkau bantuan pemerintah.

“Dengan adanya Ditjen, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi,” jelas Menag.

Menag menegaskan bahwa keberadaan Ditjen Pesantren akan membantu pemerintah memastikan seluruh pesantren dapat menjalankan peran strategisnya dengan baik.

“Dengan Ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren juga akan memperkuat kontribusi Kemenag dalam menciptakan kerukunan umat, sekaligus membangun generasi santri yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia.

“Harapan kita, Hari Santri menjadi momentum kebangkitan semangat santri untuk menjawab tantangan zaman,” ujar Menag.

Ke depan, lanjut Menag, sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diintensifkan agar data menjadi lebih valid dan pelaksanaan program semakin tertib.

“Selama ini sertifikasi sudah berjalan, tapi ke depan akan lebih diperkuat agar data pesantren semakin valid dan program-program pembinaannya lebih tepat sasaran,” katanya.

22/10/2025 14:20
Kemenag Ponorogo Dukung Standarisasi Bangunan Pesantren, Cegah Tragedi Seperti di Sidoarjo

Ponorogo (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Ponorogo bergerak cepat menyikapi tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Langkah antisipatif dilakukan dengan mendukung penuh upaya inventarisasi dan standarisasi bangunan pesantren yang kini digerakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Tujuannya jelas, yakni memastikan keselamatan santri sekaligus mencegah peristiwa serupa terjadi di Bumi Reog.

Kepala Kantor Kemenag Ponorogo, M. Nurul Huda, mengatakan tragedi di Sidoarjo itu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pesantren. Dia menilai, penting adanya pengawalan kualitas bangunan, agar aktivitas belajar dan mengaji di pondok berjalan dengan aman.

“Insiden ambruknya bangunan Ponpes Al-Khoziny membawa duka mendalam bagi santri di kabupaten ini. Beberapa waktu lalu Pemkab dan Kemenag mengundang para pengasuh pondok. Hasilnya, disepakati pengawalan kualitas bangunan dan standarisasi untuk mencegah kejadian serupa terulang,” kata Huda, ditulis Rabu (22/10/2025).

Menurut Huda, pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya soal teknis pembangunan, melainkan juga menjaga marwah dan kemandirian pesantren. Pemerintah tetap menghormati para kiai dan santri yang telah berperan besar dalam membangun tradisi pendidikan Islam di Ponorogo.

“Kami ikuti aturan yang ada, tapi tetap kami menghormati santri dan ulama di Ponorogo. Pondok ini kami rawat bersama, karena pesantren itu sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka,” tegasnya.

Huda mengungkapkan, sebagian besar pesantren di Ponorogo dibangun secara mandiri. Gedung baru umumnya berdiri dari hasil infak dan gotong royong, tanpa perencanaan pembangunan yang lengkap. Kondisi itu membuat tidak semua pondok memiliki rancangan konstruksi yang memadai.

“Jadi tidak bisa serta merta menyalahkan sana-sini,” lanjutnya.

Kemenag Ponorogo, kata Huda, akan berkolaborasi dengan Pemkab untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap bangunan pondok, baik yang modern maupun yang sudah berusia puluhan tahun. Selain untuk menjamin keamanan, langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan rasa tenang bagi wali santri yang mempercayakan pendidikan anak-anaknya di pesantren.

“Karena ini di wilayah Kemenag, tentu kami mendukung dan mengikuti kebijakan yang ada, demi mencegah hal buruk terjadi di pondok-pondok Ponorogo,” pungkasnya.(end/ted)

22/10/2025 10:55
Korupsi Kuota Haji, KPK Mulai Geledah Biro Travel di Yogyakarta

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Kini penyidik mulai bergerak memeriksa biro travel di Yogyakarta .

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, menyampaikan perluasan pemeriksaan biro travel usai penyidik lembaga antirasuah menyisir wilayah Jawa Timur.

“Jadi secara simultan ya, minggu sebelumnya itu kami memeriksa di Jawa Timur ya, Surabaya dan sekitarnya, kemudian minggu ini juga di Jogja, termasuk juga minggu kemarin, dan itu akan terus berlangsung,” kata Asep, dikutip Rabu (22/10/2025).

Penyidik KPK juga bergerak bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Asep menjelaskan tujuannya adalah menghitung nilai kerugian negara secara langsung.

“Tujuannya adalah kita akan benar-benar ya, melakukan perhitungan terhadap berapa sebetulnya nilai kerugian keuangan negaranya, jadi cek on the spot ya, seperti itu,” ujar Asep.

Hal ini tidak lepas dari diskresi pembagian kuota haji tambahan 2024 yang dibagi menjadi 50%-50%. Terlebih pembagian kuota dilakukan oleh biro travel yang berada di sejumlah daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat.

KPK telah memeriksa sejumlah biro travel di Jakarta dan Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, KPK telah menerima dana mendekati Rp100 miliar dari berbagai asosiasi dan biro travel haji yang diduga terlibat dalam perkara ini.

“Kalau ratusan miliar mungkin belum, tapi kalau puluhan miliar sudah. Mendekati Rp100 miliar, ada,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Pasalnya, KPK mendeteksi adanya praktik jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan furoda dijual Rp1 miliar. Keuntungan penjualan diduga diberikan kepada oknum di Kementerian Agama (Kemenag) yang disebut sebagai juru simpan.

Meski telah memeriksa puluhan saksi dan menyita sejumlah aset, KPK belum menetapkan satu pun tersangka. Setyo menyebut, penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.

22/10/2025 10:52
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Tugas Perdananya Konsolidasi Administrasi Ponpes Nasional 22 Oktober 2025

Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Tugas Perdananya Konsolidasi Administrasi Ponpes
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan, tugas awal Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) yang akan dibentuk adalah konsolidasi administrasi pondok pesantren yang sudah berdiri di Indonesia.
“Konsolidasi pondok pesantren, pondok pesantren selama ini mungkin administrasinya belum terorganisir secara nasional,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Nasaruddin meyakini, pembentukan Ditjen Pesantren bakal membuat masalah tersebut bisa ditangani dengan baik.
Konsolidasi administrasi ini juga menjadi pintu pembuka bagi pondok pesantren yang belum mendapat bantuan dari pemerintah.
“Dengan adanya Dirjen nanti, punya perangkat yang lebih luas, Insya Allah kita nanti akan memberikan perhatian semuanya,” kata Nasaruddin.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag.
Bapak Presiden melalui Mensesneg memerintahkan untuk segera mendirikan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujar Syafi’i.
Ia menyebutkan, perintah tersebut telah diterbitkan melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
“Jadi dengan surat ini saya ingin menyatakan bahwa Presiden telah menyetujui untuk segera dibentuknya Dirjen Pesantren di lingkungan Kemenag untuk lebih bisa memberikan perhatian baik secara personel maupun pendanaan, dan tentu program untuk pemerintah lebih hadir untuk melayani perkembangan pesantren,” kata Syafi’i.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/10/2025 09:50
10 Hadiah Hari Santri, Prabowo Perintahkan Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag Nasional

Hadiah Hari Santri, Prabowo Perintahkan Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Agama RI untuk membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.
Wakil Menteri Agama RI Muhammad Syafi’i mengaku telah mendapatkan informasi dari Kementerian Sekretariat Negara terkait perintah tersebut.
“Bapak Presiden melalui Mensesneg memerintahkan untuk segera mendirikan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujar Syafi’i seusai Apel Peringatan Hari Santri 2025 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Dia menjelaskan, perintah tersebut telah diterbitkan melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
“Jadi dengan surat ini saya ingin menyatakan bahwa Presiden telah menyetujui untuk segera dibentuknya Dirjen Pesantren di lingkungan Kemenag untuk lebih bisa memberikan perhatian baik secara personel maupun pendanaan, dan tentu program untuk pemerintah lebih hadir untuk melayani perkembangan pesantren,” kata Syafi’i.
Di tempat yang sama, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, sempat menyinggung terkait pembentukan Dirjen Pesantren tersebut dalam amanatnya saat Apel Peringatan Hari Santri 2025.
“Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo memberikan hadiah pada hari santri ini dalam bentuk penandatanganan Kepres (pembentukan) Dirjen ini. Tentu ini hal yang membahagiakan untuk kita semua,” kata Nasaruddin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/10/2025 09:42
Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta, Menag: Besar Sekali Artinya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk bagi guru dan dosen lembaga pendidikan agama dan keagamaan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

Untuk kali pertama dalam sejarah, tunjangan profesi guru non-PNS dinaikkan secara signifikan, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Hal itu diungkap Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

“Guru pantas kalau bersyukur dan selama ini hanya diberikan maksimum Rp1,5 juta. Sekarang ini dalam era pemerintahan pak Prabowo kita tambahkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Itu bagi seorang guru honorer besar sekali artinya,” tutur Nasaruddin.

Capaian lainnya lanjut Menag, tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu ada lebih 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan yang juga mengikuti PPG di 2025.

Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang.

“Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” ujar dia.

Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).

Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.

22/10/2025 07:19
22 Oktober Hari Apa? Ini Deretan Peringatan Menarik! – Page 3

Mengutip dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), setiap 22 Oktober masyarakat Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Tahun ini, peringatan tersebut mengangkat tema ‘Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia’.

Momentum ini tidak hanya menjadi penanda sejarah, melainkan juga menjadi reflektif untuk mengingat kembali peran penting para santri dalam perjuangan merebut kemerdekaan, membangun negeri, serta meneguhkan nilai-nilai Islam yang damai dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

Sejarah Hari Santri Nasional dimulai pada peristiwa penting yaitu Resolusi Jihad yang diserukan oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

Seruan ini menjelaskan bahwa menjaga kemerdekaan adalah kewajiban agama, sekaligus memicu semangat perjuangan rakyat Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan semangat kebangsaan.

Kini, makna jihad yang dulu dilakukan melalui perjuangan fisik telah berkembang menjadi bentuk jihad lain seperti pengabdian di bidang intelektual, sosial, dan budaya.

Perayaan Hari Santri memperlihatkan perubahan semangat ini, dari perjuangan di medan perang menjadi perjuangan di bidang pendidikan, moral, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan demikian, para santri masa kini melanjutkan perjuangan para leluhurnya dalam membangun Indonesia yang adil dan maju.

Hari Santri pertama kali ditetapkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015 melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Tanggal 22 Oktober dipilih merujuk pada peristiwa bersejarah, yaitu dikeluarkannya Resolusi Jihad oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 di Surabaya.

Resolusi Jihad tersebut menyerukan kepada para ulama, santri, dan seluruh umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kala itu terancam oleh kembalinya tentara sekutu (NICA-Belanda) ke tanah air. Seruan itu menjadi pemicu semangat perlawanan rakyat dalam Peristiwa 10 November 1945, yang kelak dikenal sebagai Hari Pahlawan.

Di tengah tantangan zaman seperti krisis identitas, intoleransi, dan arus informasi yang begitu cepat, santri dan pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan moral bangsa.

Pemerintah pun kini terus mendukung eksistensi pesantren melalui berbagai kebijakan, seperti UU Pesantren, bantuan kemandirian ekonomi, hingga digitalisasi pesantren.

22/10/2025 06:30