Kementrian Lembaga: Kemenag

Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional kepada Empat KBIHU di Tuban

Tuban (beritajatim.com) – Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Mohammad As’adul Anam, menyerahkan izin operasional kepada empat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) di Kabupaten Tuban, Rabu (19/02/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tuban, Umi Kulsum.

Empat KBIHU yang menerima izin operasional adalah KBIHU Al Hikmah Kerek, KBIHU Az Zahra Muslimat NU Tuban, KBIHU Busyrol Ummah Jenu, dan KBIHU NU Rengel.

“KBIHU memiliki posisi yang sangat strategis dan diakui oleh regulasi oleh UU No 8 tahun 2019 pasal 33 ayat 1, bahwa pemerintah bisa melibatkan KBIHU di dalam pimpinan manasik haji,” ujar Mohammad As’adul Anam.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KBIHU sudah diakui sebagai lembaga resmi yang memiliki izin dan dapat memberikan bimbingan serta pendampingan jamaah dari tanah air hingga ke Arab Saudi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pesan kepada 40 undangan yang hadir terkait beberapa hal penting, termasuk esensi dari ibadah haji.

“Pesan saya kepada 40 undangan yang hadir untuk menyampaikan kepada jemaah akan beberapa hal. Yang pertama, hakekat haji adalah panggilan Allah. Haji tidak hanya sehat badan dan memiliki materi saja tapi juga panggilan Allah,” terangnya.

Terkait biaya pelunasan haji, As’adul Anam menjelaskan bahwa tahun ini Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan sebesar Rp4 juta. Dengan demikian, jemaah haji asal Jawa Timur membayar BPIH sebesar Rp94.934.259 dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp60.955.751.

Setelah dikurangi setoran awal Rp25 juta, maka sisa pelunasan yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp35.955.751. “Bandara Juanda paling mahal karena faktor komponen penerbangan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tanggung jawab KBIHU dalam aspek ibadah, termasuk skema murur, di mana jemaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa mabit di Muzdalifah, serta Tanazul. Faktor penyempitan area di Muzdalifah disebutnya akibat penambahan fasilitas toilet dan meningkatnya jumlah jamaah haji non-kuota, seperti furoda, mujamalah, visa ziarah, dan haji multiple.

“Adanya perubahan ini mohon disampaikan kepada jemaah, termasuk tata krama di sana harus disampaikan dan lakukan kerja sama yang baik untuk semua komponen,” harapnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pembimbing haji harus memiliki sertifikat resmi. Pelaksanaan bimbingan pun harus seimbang, dengan pembagian 50% praktik dan 50% teori. Ia juga mengingatkan agar ibadah arbain di Madinah tidak dijadikan patokan utama, mengingat daftar antrean haji saat ini mencapai 34 tahun.

Sementara itu, Kepala Kemenag Tuban, Umi Kulsum, menyampaikan apresiasi kepada Forum KBIHU Kabupaten Tuban atas kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) bantuan SBSN. “Semoga kerja sama ini terus bisa dilakukan,” tutup Umi Kulsum. [ayu/suf]

20/02/2025 09:02
Ini Deretan 5 Menteri Terbaik Menurut Survei Roda Institute – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute, Ahmad Rijal Ilyas mengatakan pihaknya telah melakukan riset terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri kabinet merah putih. Riset ini dilakukan pada 3-5 Februari 2025, responden dipilih, dari sektor pekerja, wirausaha, pemuda dan mahasiswa.

Hasilnya, terdapat lima nama menteri yang menduduki 5 teratas adalah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid.

“Itulah hasilnya, ada lima nama yang menduduki peringkat 5 teratas, responden kami tanyakan seputar, kinerja menteri, dekat dengan masyarakat, sering turun ke lapangan serta yang sangat terlihat mendukung visi Presiden Prabowo-Gibran Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” papar Rijal kepada awak media, Rabu (19/2/2025).

Rijal mengatakan, lima nama pembantu presiden dengan peringkat tertinggi atau kinerja terbaik menurut Roda Institute adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, karena dinilai publik sangat terasa terkait kebijakan-kebijakannya, terutama di sektor agama.

“Yang mengejutkan justru, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, dia berada di urutan kedua, pabrik merasa sangat merasakan hasil kinerja beliau di bidang koperasi, kemudian disusul oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid, yang dinilai banyak gebrakan di 100 hari pertama,” kata Rijal.

Setelah Meutya Hafid, lanjut Rijal, peringkat selanjutnya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti yang dipilih masyarakat, karena dinilai sukses dalam melakukan inovasi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru terlihat dari program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

“Terakhir adalah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menduduki posisi kelima, menteri ini baru-baru saja viral masyarakat mengapresiasi terkait kinerja beliau, dinilai berani dan dekat dengan masyarakat,” tutup Rijal.

Sebagai informasi, survei ini melibatkan 400 orang sebagai responden yang dipilih dengan metode simple random sampling dan terdistribusi secara proporsional pada seluruh provinsi di Indonesia. Adapun margin of error (MoE) survei ini sekitar ±4% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

20/02/2025 05:05
RODA rilis lima menteri Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik

Jakarta (ANTARA) – Hasil riset Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute menyatakan ada lima menteri Kabinet Merah Putih yang memiliki kinerja terbaik.

Kelima menteri tersebut yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

“Responden kami tanyakan seputar, kinerja menteri, dekat dengan masyarakat, sering turun kelapangan serta yang sangat terlihat mendukung visi Presiden Prabowo-Gibran,” kata Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute Rijal Ilyas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Riset yang dilakukan pada bulan Februari 2025 itu melibatkan responden dari sektor pekerja, wirausaha, pemuda dan mahasiswa.

Rijal mengungkapkan, peringkat tertinggi atau kinerja terbaik dalam riset tersebut diraih Menteri Agama Nasaruddin Umar, karena kebijakan-kebijakan di sektor agama yang dinilai memberi dampak yang signifikan.

Di posisi kedua, ada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan ketiga, Menteri Komdigi Meutya Hafid.

“Yang mengejutkan justru, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dia berada di urutan kedua, publik merasa sangat merasakan hasil kinerja beliau di bidang koperasi, kemudian disusul oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid, yang dinilai banyak gebrakan di 100 hari pertama,” kata Rijal.

Setelah Mutya Hafid, lanjutnya, peringkat selanjutnya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang dipilih masyarakat karena dinilai sukses dalam melakukan inovasi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru terlihat dari program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Sementara itu peringkat kelima ditempati Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang dinilai berani atas sejumlah kasus viral baru-baru ini.

“Terakhir adalah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menduduki posisi kelima, menteri ini baru-baru saja viral masyarakat mengapresiasi terkait kinerja beliau, dinilai berani dan dekat dengan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025

19/02/2025 23:11
Pemerintah dan BPJS Kesehatan Wajibkan Jemaah Haji Indonesia Terdaftar Program JKN

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Melia Luthfi

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Pemerintah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh jemaah haji Indonesia dan petugas haji untuk terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal sebelum keberangkatan hingga setelah kembali ke Tanah Air.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada 2025 dan masa mendatang.

“Sejak 2017, syarat kepesertaan JKN memberikan dampak positif bagi jemaah haji dan petugas haji, khususnya dalam persiapan sebelum keberangkatan dan kepulangan mereka,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (19/2/2025).

Ia menegaskan, kesehatan jemaah haji merupakan prioritas utama.

Dengan adanya perlindungan Program JKN, jemaah tidak perlu khawatir terkait biaya pengobatan.

“Dengan kehadiran Program JKN, harapannya para jemaah haji dan petugas haji dapat beribadah dengan tenang karena JKN siap memberikan perlindungan,” tambahnya.

Ghufron menekankan, persyaratan kepesertaan JKN aktif bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan.

Dengan kebijakan ini, pihaknya berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya menjadi peserta JKN.

Terkait mekanisme penjaminan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan memberikan perlindungan bagi jemaah haji dan petugas yang telah masuk dalam kategori istitha’ah.

“Jika dalam proses istitha’ah terdapat kondisi kesehatan tertentu, jemaah dapat menggunakan kepesertaan JKN untuk mengakses layanan medis,” jelas Ghufron.

Untuk mendukung akses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah menyediakan fitur riwayat kesehatan di Aplikasi Mobile JKN.

Fitur ini memungkinkan tenaga medis di Arab Saudi mengetahui rekam medis jemaah secara digital.

Dengan adanya riwayat kesehatan digital, tenaga medis dapat memberikan penanganan yang lebih cepat dan tepat.

Ghufron mengimbau agar jemaah mengaktifkan kepesertaan JKN jauh sebelum keberangkatan.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui WhatsApp di nomor 0811-8-165-165 atau Aplikasi Mobile JKN.

Jika status kepesertaan tidak aktif akibat tunggakan iuran, jemaah dapat membayar melalui kanal pembayaran atau memanfaatkan Program Rencana Pembayaran Bertahap BPJS Kesehatan (New REHAB 2.0).

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama RI, M Zain, menegaskan, pada penyelenggaraan haji 1446H/2025M, seluruh jemaah haji reguler wajib memiliki JKN aktif.

“Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang teknis pengisian kuota haji reguler dan pelunasan biaya haji tahun 2025,” terang Zain.

Ia menjelaskan, Program JKN memberikan perlindungan sebelum dan setelah perjalanan haji.

“Jika jemaah sakit sebelum keberangkatan, biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Setelah kembali ke Tanah Air, mereka tetap mendapat jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Zain berharap seluruh jemaah memastikan kepesertaan JKN mereka aktif sebelum berangkat agar ibadah haji dapat dijalankan dengan aman dan nyaman.

“Kami ingin seluruh jemaah mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal sehingga mereka bisa fokus menjalankan ibadah. Semoga semua jemaah mendapatkan haji maqbul dan mabrur,” pungkasnya.

19/02/2025 21:48
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2025 di Kota Batam Selama Satu Bulan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Jadwal imsakiyah puasa Ramadhan 2025 di wilayah Kota Batam dan sekitarnya, dapat disimak di dalam artikel berikut ini.

Sebentar lagi, umat Muslim di seluruh dunia, khususnya Indonesia, akan menjalankan ibadah puasa Ramadhan 2025.

Puasa Ramadhan 2025/1446 Hijriah diperkirakan akan mulai dilaksanakan pada 1 Maret 2025 mendatang.

Jadwal imsakiyah puasa Ramadhan 2025/1446 Hijriah di Kota Batam ini sangat wajib disimpan oleh umat Muslim.

Sebab, dengan adanya jadwal imsakiyah ini, kita bisa mengetahui kapan harus berhenti sahur dan kapan harus berbuka puasa.

Selain sebagai tanda berhenti sahur dan berbuka puasa, jadwal imsakiyah puasa Ramadhan 2025 ini juga dilengkapi dengan jadwal sholat lima waktu.

Berikut jadwal imsakiyah puasa Ramadhan 2025 di Kota Batam, dikutip Tribunnews.com dari laman Bimas Islam Kemenag:

1 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:49
SUBUH: 04:59
TERBIT: 06:10
DUHA: 06:37
ZUHUR: 12:20
ASAR: 15:32
MAGRIB: 18:22
ISYA’: 19:31

2 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:48
SUBUH: 04:58
TERBIT: 06:10
DUHA: 06:37
ZUHUR: 12:19
ASAR: 15:32
MAGRIB: 18:22
ISYA’: 19:30

3 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:48
SUBUH: 04:58
TERBIT: 06:10
DUHA: 06:37
ZUHUR: 12:19
ASAR: 15:31
MAGRIB: 18:22
ISYA’: 19:30

4 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:48
SUBUH: 04:58
TERBIT: 06:10
DUHA: 06:37
ZUHUR: 12:19
ASAR: 15:30
MAGRIB: 18:21
ISYA’: 19:30

5 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:48
SUBUH: 04:58
TERBIT: 06:09
DUHA: 06:36
ZUHUR: 12:19
ASAR: 15:30
MAGRIB: 18:21
ISYA’: 19:30

6 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:48
SUBUH: 04:58
TERBIT: 06:09
DUHA: 06:36
ZUHUR: 12:19
ASAR: 15:29
MAGRIB: 18:21
ISYA’: 19:29

7 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:47
SUBUH: 04:57
TERBIT: 06:09
DUHA: 06:36
ZUHUR: 12:18
ASAR: 15:28
MAGRIB: 18:21
ISYA’: 19:29

8 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:47
SUBUH: 04:57
TERBIT: 06:08
DUHA: 06:36
ZUHUR: 12:18
ASAR: 15:27
MAGRIB: 18:21
ISYA’: 19:29

9 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:47
SUBUH: 04:57
TERBIT: 06:08
DUHA: 06:35
ZUHUR: 12:18
ASAR: 15:26
MAGRIB: 18:20
ISYA’: 19:29

10 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:47
SUBUH: 04:57
TERBIT: 06:08
DUHA: 06:35
ZUHUR: 12:18
ASAR: 15:26
MAGRIB: 18:20
ISYA’: 19:28

11 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:46
SUBUH: 04:56
TERBIT: 06:08
DUHA: 06:35
ZUHUR: 12:17
ASAR: 15:25
MAGRIB: 18:20
ISYA’: 19:28

12 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:46
SUBUH: 04:56
TERBIT: 06:07
DUHA: 06:34
ZUHUR: 12:17
ASAR: 15:24
MAGRIB: 18:20
ISYA’: 19:28

13 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:46
SUBUH: 04:56
TERBIT: 06:07
DUHA: 06:34
ZUHUR: 12:17
ASAR: 15:23
MAGRIB: 18:19
ISYA’: 19:28

14 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:46
SUBUH: 04:56
TERBIT: 06:07
DUHA: 06:34
ZUHUR: 12:16
ASAR :15:22
MAGRIB: 18:19
ISYA’: 19:27

15 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:45
SUBUH: 04:55
TERBIT: 06:06
DUHA: 06:33
ZUHUR: 12:16
ASAR: 15:21
MAGRIB: 18:19
ISYA’: 19:27

16 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:45
SUBUH: 04:55
TERBIT: 06:06
DUHA: 06:33
ZUHUR: 12:16
ASAR: 15:20
MAGRIB: 18:19
ISYA’: 19:27

17 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:45
SUBUH: 04:55
TERBIT: 06:06
DUHA: 06:33
ZUHUR: 12:16
ASAR: 15:19
MAGRIB: 18:18
ISYA’: 19:26

18 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:44
SUBUH: 04:54
TERBIT: 06:05
DUHA: 06:32
ZUHUR: 12:15
ASAR: 15:18
MAGRIB: 18:18
ISYA’: 19:26

19 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:44
SUBUH: 04:54
TERBIT: 06:05
DUHA: 06:32
ZUHUR: 12:15
ASAR: 15:17
MAGRIB: 18:18
ISYA’: 19:26

20 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:44
SUBUH: 04:54
TERBIT: 06:05
DUHA: 06:32
ZUHUR: 12:15
ASAR: 15:16
MAGRIB: 18:18
ISYA’: 19:26

21 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:44
SUBUH: 04:54
TERBIT: 06:05
DUHA: 06:31
ZUHUR: 12:15
ASAR: 15:15
MAGRIB: 18:18
ISYA’: 19:26

22 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:43
SUBUH: 04:53
TERBIT: 06:04
DUHA: 06:31
ZUHUR: 12:14
ASAR: 15:14
MAGRIB: 18:17
ISYA’: 19:25

23 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:43
SUBUH: 04:53
TERBIT: 06:04
DUHA: 06:31
ZUHUR: 12:14
ASAR: 15:13
MAGRIB: 18:17
ISYA’: 19:25

24 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:42
SUBUH: 04:52
TERBIT: 06:03
DUHA: 06:30
ZUHUR: 12:14
ASAR: 15:13
MAGRIB: 18:17
ISYA’: 19:25

25 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:42
SUBUH: 04:52
TERBIT: 06:03
DUHA: 06:30
ZUHUR: 12:13
ASAR: 15:14
MAGRIB: 18:16
ISYA’: 19:24

26 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:42
SUBUH: 04:52
TERBIT: 06:03
DUHA: 06:30
ZUHUR: 12:13
ASAR: 15:14
MAGRIB: 18:16
ISYA’: 19:24

27 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:41
SUBUH: 04:51
TERBIT: 06:02
DUHA: 06:30
ZUHUR: 12:13
ASAR: 15:15
MAGRIB: 18:16
ISYA’: 19:24

28 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:41
SUBUH: 04:51
TERBIT: 06:02
DUHA: 06:29
ZUHUR: 12:12
ASAR: 15:15
MAGRIB: 18:16
ISYA’: 19:24

29 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:41
SUBUH: 04:51
TERBIT: 06:02
DUHA: 06:29
ZUHUR: 12:12
ASAR: 15:15
MAGRIB: 18:15
ISYA’: 19:23

30 Ramadan 1446 H

IMSAK: 04:40
SUBUH: 04:50
TERBIT: 06:02
DUHA: 06:29
ZUHUR: 12:12
ASAR: 15:16
MAGRIB: 18:15
ISYA’: 19:23

(Tribunnews.com/Whiesa)

19/02/2025 19:40
Tiadakan Dinas Luar Kota, Kemenag Terapkan Pengawasan Madrasah Berbasis Digital – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) kini menerapkan pengawasan madrasah berbasis digital.

Hal ini merupakan upaya untuk penghematan anggaran.

Platform Madrasah Digital Supervision (Magis) ini mengambil alih sebagian fungsi pengawas madrasah.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amin Suyitno menuturkan, aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pengawasan dan perencanaan pendampingan bagi satuan pendidikan madrasah secara lebih efektif dan efisien.

Pengawasan secara manual selama ini sangat tergantung dengan jadwal pengawas dan terkait erat dengan kapasitas sumber daya manusia. Dengan sistem Magis ini, para pengawas dapat melakukan pengawasan secara lebih sistematik dengan transformasi data secara digital.

Fiturnya mampu menyimpan foto gedung madrasah terbaru serta titik koordinat lokasi.

Dengan demikian, tatap muka antara pihak sekolah dengan pengawas menjadi minim sehingga pengawasan menjadi lebih sistemik.

“Potensi penghematannya bisa sampai Rp680 miliar per tahun,” ujar Amin Suyitno di Jakarta (19/2/2025).

Aplikasi Magis ini tidak hanya dapat digunakan untuk setor data dan koreksi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengelolaan madrasah serta menginput gagasan-gagasan baru sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Selain itu juga ada fasilitas interaktif, sehingga para guru dapat berkonsultasi dengan pengawas jika menemui hambatan dalam proses pembelajaran.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al Asyhar menegaskan, aplikasi ini meniadakan biaya kedinasan luar kota bagi pengawas, biaya fotokopi dokumen, dan biaya lainnya.

Kemenag, menaungi 86.343 lembaga pendidikan. Kebutuhan pengadaan laporan dan dokumentasi masing-masing unit itu rata-rata Rp3 juta per tahun.

“Dari sini saja ada penghematan Rp259 miliar lebih,” tegasnya.

Untuk biaya transportasi pengawas ke madrasah bagi 4.680 pengawas, jumlahnya sekitar Rp421 miliar per tahun.

“Dengan Magis, pengawasan madrasah bisa dilakukan secara digital dan potensi penghematannya luar biasa,” tegas Thobib.

19/02/2025 17:43
4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
reshuffle Kabinet
Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/02/2025 15:46
Membincang Kemuliaan Ibadah Sholat pada peringatan Isra Miraj di Masjid Istiqlal Jakarta

Senin, 27 Januari 2025 16:41 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar (kedua kiri) bersama cendekiawan muslim Quraish Shihab (kedua kanan) dan Husen bin Ja’far Alhadar (kanan) menyampaikan dakwah saat peringatan Isra Miraj di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (27/1/2025). Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1446 H tersebut mengusung tema Membumikan Bahasa Langit: Membincang Kemuliaan Ibadah Sholat. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU

Suasana peringatan Isra Miraj di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (27/1/2025). Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1446 H tersebut mengusung tema Membumikan Bahasa Langit: Membincang Kemuliaan Ibadah Sholat. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU

19/02/2025 08:40
Didesak Mundur oleh Siswa, Kepala MAN 2 Bekasi Pilih Pasrah Megapolitan 18 Februari 2025

Didesak Mundur oleh Siswa, Kepala MAN 2 Bekasi Pilih Pasrah
Editor
BEKASI, KOMPAS.com
– Gelombang protes mengguncang
MAN 2 Kota Bekasi
. Ratusan siswa menuntut Kepala Sekolah
Nina Indriana
untuk mundur dari jabatannya.
Merespons desakan tersebut, Nina tak menunjukkan perlawanan dan memilih pasrah, menyerahkan nasibnya kepada pimpinan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi.
“Kalau saya gini, saya akan ditugaskan (di mana saja). Saya (siap) di mana ditugaskan. Kalau pimpinan saya menarik, saya tidak apa-apa,” ujar Nina saat ditemui di MAN 2 Kota Bekasi, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Selasa (18/2/2025).
Ia juga menegaskan bahwa pemindahan bukanlah hal baru baginya, mengingat dirinya telah bertugas di berbagai wilayah.
“Tidak masalah (kalau dipindahkan). Saya dipindahkan ke mana, karena saya sudah dari mulai awal saya tugas di Cabangbungin,” ungkap dia.
Nina menegaskan bahwa jabatannya sebagai Kepala MAN 2 Kota Bekasi bukan atas pilihannya sendiri, melainkan merupakan tugas dari pimpinan.
Tuntutan mundur ini masih menjadi sorotan, sementara keputusan akhir ada di tangan Kemenag Kota Bekasi.
Adapun sebanyak 850 pelajar MAN 2 Kota Bekasi sebelumnya menggelar aksi damai di tengah apel upacara di halaman sekolah mereka Senin kemarin.
Seorang pelajar berinisial J mengungkapkan, ratusan pelajar terpaksa berunjuk rasa karena kecewa dengan kepemimpinan Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina Indriana.
Salah satu kebijakan yang membuat pelajar kecewa karena Nina diduga tak pernah memberi upah bulanan kepada pembina ekstrakulikuler.
Hal ini membuat pelajar terpaksa menyisikan uang jajannya untuk urunan membayar gaji pembina ekstrakulikuler.
“Jadi, anak-anak yang ekskul itu putar otak entah itu nombok pakai uang sendiri atau apa supaya bisa bayar gaji pelatihnya gitu,” ujar J saat dikonfirmasi, Senin.
J menyatakan, besaran uang SPP Rp 250.000 setiap bulannya tidak sebanding dengan kebijakan Nina yang enggan memberikan upah kepada pembina ekstrakurikuler.
“Kegiatan ekstrakurikuler tidak dibiayai, bahkan gaji pembina per bulan tidak dikeluarkan sama sekali,” ungkapnya.
J juga menyebutkan, pelajar kecewa dengan kepemimpinan Nina karena kegiatan wisuda yang akan dijalani pelajar Kelas XII ternyata dikomersialkan.
Pasalnya, setiap calon wisudawan diwajibkan mengeluarkan biaya lebih dari Rp 1 juta hanya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Itu enggak masuk akal karena Rp 1 juta itu sudah mahal banget. Tapi, pihak sekolah masih minta,” ungkap dia.
Selain permasalahan upah pembina ekstrakulikuler dan biaya wisuda, mereka juga kecewa dengan kepemimpinan Nina terkait fasilitas sekolah yang dianggap kurang layak.
J mengungkapkan, saat pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah pada 2023, Nina pernah berjanji akan membangun fasilitas seperti kamar mandi, fingerprint, dan kamera CCTV.
Meskipun beberapa fasilitas tersebut telah terealisasi, pelajar merasa tidak mendapatkan manfaat yang sesuai.
“Contohnya toilet, kerannya pada copot, gayung pada ilang-ilangan, penutup toilet duduk patah,” jelas J.
Atas berbagai masalah ini, para pelajar menuntut agar Nina mundur dari jabatannya sebagai kepala sekolah.
J menyatakan, desakan ini sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, yang turun langsung untuk mendengar aspirasi para pelajar.
“Kami minta Ibu Nina turun (jabatan) atau ganti kepala sekolah,” kata J.
(Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/02/2025 19:29
Kemenag Minta Kepsek MAN 2 Kota Bekasi Penuhi Tuntutan Pelajar Megapolitan 18 Februari 2025

Kemenag Minta Kepsek MAN 2 Kota Bekasi Penuhi Tuntutan Pelajar
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi meminta Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi Nina Indriana memenuhi tuntutan pelajar dalam aksi unjuk rasa pada Senin (17/2/2025).
Tuntutan itu terkait perbaikan fasilitas dan dana operasional kegiatan ekstrakulikuler sekolah.
“Kementerian Agama Kota Bekasi berharap, sangat besar harapan ini bisa diwujudkan karena ini untuk kebaikan mereka semua,” ujar Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Bekasi, Mohammad Agung Istiqlal saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).
Terkait tuntutan pergantian posisi kepala sekolah, Agung mengaku Kemenag akan lebih dulu mengevaluasi kinerja Nina.
Menurut dia, aksi unjuk rasa pelajar yang menyasar sosok Nina turut menjadi catatan Kemenag.
“Sikap Kementerian Agama, ini akan menjadi catatan. Jadi catatan di tataran pimpinan bisa dilakukan evaluasi,” tegas Agung.
Pasca-demo, Agung juga memastikan, pihaknya akan terus memantau dan mengawal aspirasi pelajar.
“Jadi kita bisa sama-sama memantau,” ungkap dia.
Di sisi lain, Agung mengapresiasi keberanian pelajar untuk menyuarakan aspirasi mereka.
“Karena memang di dunia digital sekarang adik-adik kita atau anak-anak kita sangat luar biasa. Mereka menyuarakan hak-haknya sebagai warga negaranya, menyampaikan aspirasi langsung ke kepala madrasah,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 850 pelajar MAN 2 Kota Bekasi menggelar aksi damai di tengah apel upacara di halaman sekolah mereka Senin kemarin.
Seorang pelajar berinisial J mengungkapkan, ratusan pelajar terpaksa berunjuk rasa karena kecewa dengan kepemimpinan Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina Indriana.
Salah satu kebijakan yang membuat pelajar kecewa karena Nina diduga tak pernah memberi upah bulanan kepada pembina ekstrakulikuler.
Hal ini membuat pelajar terpaksa menyisikan uang jajannya untuk urunan membayar gaji pembina ekstrakulikuler.
“Jadi, anak-anak yang ekskul itu putar otak entah itu nombok pakai uang sendiri atau apa supaya bisa bayar gaji pelatihnya gitu,” ujar J saat dikonfirmasi, Senin.
J menyatakan, besaran uang SPP Rp 250.000 setiap bulannya tidak sebanding dengan kebijakan Nina yang enggan memberikan upah kepada pembina ekstrakurikuler.
“Kegiatan ekstrakurikuler tidak dibiayai, bahkan gaji pembina per bulan tidak dikeluarkan sama sekali,” ungkap dia.
J juga menyebutkan, pelajar kecewa dengan kepemimpinan Nina karena kegiatan wisuda yang akan dijalani pelajar Kelas XII ternyata dikomersialkan.
Pasalnya, setiap calon wisudawan diwajibkan mengeluarkan biaya lebih dari Rp 1 juta hanya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Itu enggak masuk akal karena Rp 1 juta itu sudah mahal banget. Tapi, pihak sekolah masih minta,” ungkap dia.
Selain permasalahan upah pembina ekstrakulikuler dan biaya wisuda, mereka juga kecewa dengan kepemimpinan Nina terkait fasilitas sekolah yang dianggap kurang layak.
J mengungkapkan, saat pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah pada 2023, Nina pernah berjanji akan membangun fasilitas seperti kamar mandi, fingerprint, dan kamera CCTV.
Meskipun beberapa fasilitas tersebut telah terealisasi, pelajar merasa tidak mendapatkan manfaat yang sesuai.
“Contohnya toilet, kerannya pada copot, gayung pada ilang-ilangan, penutup toilet duduk patah,” jelas J.
Atas berbagai masalah ini, para pelajar menuntut agar Nina mundur dari jabatannya sebagai kepala sekolah.
J menyatakan, desakan ini sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, yang turun langsung untuk mendengar aspirasi para pelajar.
“Kami minta Ibu Nina turun (jabatan) atau ganti kepala sekolah,” kata J.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/02/2025 18:40