Kementrian Lembaga: Kemenag

Arab Saudi Ajak Masyarakat Dunia Pantau Hilal Ramadhan 2025 Mulai Jumat Malam – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Agung Arab Saudi mengajak masyarakat dunia untuk memantau hilal atau bulan sabit pada Jumat (28/2/2025) malam.

Khusus di wilayah Arab, masyarakat diminta untuk memantau hilal menggunakan mata telanjang atau alat bantu seperti teropong.

Adapun pemantauan ini dilakukan tepat setelah matahari terbenam dengan para pemantau hilal menghadap ke arah barat.

Mengutip Al Arabiya, biasanya hilal terlihat 10 hingga 20 menit setelah matahari terbenam apabila cuaca tidak berawan.

Jika masyarakat melihat penampakan hilal, mereka diminta untuk melaporkannya ke pengadilan terdekat guna dicatat kesaksiannya.

Mahkamah Agung berharap seluruh masyarakat Saudi dapat berpartisipasi dalam mengamati hilal.

Lantaran hal ini menentukan dimulainya bulan suci Ramadhan dimulai, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam di seluruh dunia.

Selain itu pemantauan hilal juga bisa mempengaruhi keputusanpenetapan Hari Raya Idul Fitri.

“Mahkamah Agung meminta agar setiap orang yang melihatnya (bulan) dengan mata telanjang atau melalui teropong untuk menginformasikan kepada pengadilan terdekat dan mendaftarkan kesaksiannya, atau menghubungi pusat terdekat untuk membantu mereka mencapai pengadilan terdekat,” kata otoritas itu dalam pernyataannya.

Kapan Ramadhan 2025 Dimulai ?

Jika bulan sabit di Saudi terlihat pada Jumat malam 28 Februari, maka Ramadhan 2025 akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Namun apabila bulan sabit tidak terlihat, maka Ramadhan 2025 akan dimulai pada Minggu, 2 Maret 2025.

Di Indonesia sendiri awal bulan Ramadhan 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menjadwalkan Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadhan pada Jumat, 28 Februari 2025.

Namun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1446 H pada 1 Maret 2025 berdasarkan perhitungan hisab.

Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) masih menunggu hasil rukyat hilal untuk menentukan awal Ramadhan. NU menggunakan kombinasi metode hisab dan rukyat dalam penetapannya.

Setelah hilal terlihat nantinya pemerintah Indonesia akan menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadan digelar di gedung Kemenag RI dipimpin Menag Nasaruddin Umar.

Nantinya da tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat.

Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi.

Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

(Tribunnews.com / Namira)

28/02/2025 00:27
KKP Ungkap Ketersediaan Ikan Jelang Ramadan dan Idulfitri 2025 Capai 3,06 Juta Ton

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap, ketersediaan ikan memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah mencapai 3,06 juta ton.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari.

“Berkaitan dengan ketersediaan ikan memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri 1446 Hijriah, KKP telah menghitung prognosis produksi ikan Januari sampai dengan Maret 2025 sebesar 3,06 juta ton,” ujar Trenggono.

Rinciannya, produksi ikan budi daya sebanyak 1,59 juta ton dan produksi ikan tangkap mencapai 1,47 juta ton.

Selain itu, kata Trenggono, pihaknya juga telah mengidentifikasi sejumlah lokasi rawan terhadap kekurangan ketersediaan ikan dan preferensi konsumsi jenis ikan di masing-masing lokasi.

Lokasinya meliputi Kota Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Ambon dan Banjarmasin.

“Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan ketersediaan ikan dan kebutuhannya di masing-masing lokasi sentra konsumsi, KKP optimistis ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat, 28 Februari. Sidang ini menjadi momen penting bagi umat Islam di Indonesia karena menentukan kapan dimulainya ibadah puasa.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat akan diselenggarakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), para ahli falak serta perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA).

27/02/2025 21:53
Survei LPI: Budi Gunawan, Wahyu Sakti Trenggono, dan Sri Mulyani Jadi 3 Menteri Terbaik Prabowo-Gibran

Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis hasil survei terbaru yang mengungkap tiga menteri dengan kinerja terbaik dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur LPI, Ali Ramadhan, mengungkapkan hasil ini dalam diskusi publik bertajuk Pandangan Publik terhadap Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

“Dari hasil kuesioner, sebanyak 91,07% responden menilai Budi Gunawan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Di posisi kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mendapat 90,35% suara. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menempati posisi ketiga dengan 89,44%,” ujar Ali.

Direktur LPI, Boni Hargens, menilai hasil survei ini rasional dan mencerminkan kinerja nyata para menteri. Ia menilai Budi Gunawan sebagai menteri dengan performa terbaik didukung oleh peran besarnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

“Pak BG layak menjadi yang terbaik. Beliau memberikan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, yang berdampak langsung pada kepentingan nasional. Terobosannya konkret dan dirasakan masyarakat,” ujar Boni.

Survei LPI dilakukan pada 20-25 Februari 2025 terhadap 1.700 responden yang tersebar di 29 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling, yang menggabungkan teknik simple random sampling dan cluster sampling.

Wawancara dilakukan menggunakan kuesioner oleh pewawancara terlatih. Survei ini memiliki margin of error ±2,38% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Daftar 10 besar menteri dengan performa terbaik versi survei LPI:

Menko Polkam Budi Gunawan – 91,07%
Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono – 90,35%
Menkeu Sri Mulyani Indrawati – 89,44%
Menlu Sugiono – 88,71%
Menteri BUMn Erick Thohir – 87,66%
Mendagri Tito Karnavian – 86,47%
Menteri Agama Nasaruddin Umar – 85,55%
Mendikdasmen Abdul Mu’ti – 84,25%
Menhan Syafrie Syamsuddin – 83,72%
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid – 82,33%

27/02/2025 21:25
Jam Berapa Hasil Sidang Isbat Rilis Tanggal Awal Puasa Ramadhan 2025? Simak Prosesnya!

PIKIRAN RAKYAT – Setiap tahun, umat Islam di Indonesia menantikan momen penting untuk menentukan kapan mereka akan memulai ibadah puasa. Sidang Isbat 2025, yang direncanakan berlangsung pada Jumat, 28 Februari 2025, kini menjadi perhatian banyak orang.

Dalam sidang isbatlah, berbagai pihak berkumpul untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 Hijriah, melalui pengamatan hilal dan perhitungan astronomis.

Sidang ini bukanlah sekadar acara biasa, melainkan proses penting yang melibatkan banyak pihak, dari Kementerian Agama hingga ormas Islam.

Dengan metode yang jelas, sidang isbat bertujuan memberikan kepastian kapan umat Islam di Indonesia akan memulai ibadah puasa. Kapan hasil sidang diumumkan? Untuk memahami lebih lanjut, simak ulasan lengkapnya sebagai berikut:

Pengertian Sidang Isbat

Secara harfiah, “isbat” berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan. Dalam konteks agama, sidang isbat adalah proses penetapan awal bulan Hijriah, khususnya untuk Ramadhan dan hari raya.

Sidang Isbat 2025 bertujuan untuk memastikan kebenaran dan kepastian hukum mengenai awal bulan Ramadhan, dengan melibatkan berbagai ahli dan pemangku kepentingan untuk memberikan informasi yang akurat.

Dasar Hukum Sidang Isbat di Indonesia

Sidang Isbat di Indonesia didasarkan pada beberapa dalil syar’i. Salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa penentuan awal bulan dilakukan berdasarkan rukyatul hilal. Hadits tersebut antara lain:

“Berpuasalah kamu semua karena melihatnya (Hilal Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihatnya (hilal syawal),” (HR Muslim I:436).

Selain itu, kitab fikih dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 tahun 2004 juga dijadikan referensi dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Sidang ini menggabungkan perhitungan astronomis dan pengamatan hilal untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat.

Pihak-pihak Penting dalam Sidang Isbat

Sidang Isbat melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara hingga perwakilan ormas Islam. Beberapa pihak yang terlibat dalam sidang ini antara lain:

Menteri Agama sebagai pemimpin sidang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Perwakilan organisasi masyarakat Islam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ahli falak dan astronomi Perwakilan dari DPR RI dan Mahkamah Agung

Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan sidang Isbat 2025 dapat menghasilkan keputusan yang adil dan akurat.

Proses Lengkap Sidang Isbat

Proses pelaksanaan Sidang Isbat 2025 terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, tim astronomi akan memaparkan data posisi hilal, yang mencakup informasi mengenai ketinggian dan sudut elongasi hilal.

Data ini penting untuk menentukan apakah hilal dapat terlihat atau tidak. Selanjutnya, hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia akan diverifikasi.

Setelah itu, dilakukan musyawarah untuk mencapai keputusan berdasarkan data yang ada. Proses ini memastikan keputusan yang diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama.

Jadwal Lengkap Sidang Isbat 2025

Sidang Isbat 2025 akan dilaksanakan pada Jumat, 28 Februari 2025, di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

Pukul 17.00 WIB: Seminar tentang posisi hilal Pukul 18.30 WIB: Pelaksanaan sidang isbat (tertutup) Pukul 19.00 WIB: Konferensi pers pengumuman 1 Ramadhan 1446 H

Jadwal ini penting agar Sobat PR dapat mengikuti setiap tahap dari Sidang Isbat 2025. Dengan demikian, hasil sidang isbat akan diketahui sekitar waktu Isya di hari pelaksanaan. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

27/02/2025 20:53
Kemenag: 121.669 Jemaah Lunasi Biaya Haji Reguler 2025

Kemenag: 121.669 Jemaah Lunasi Biaya Haji Reguler 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sebanyak 121.669 jemaah telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 Hijriyah.
Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain mengatakan, ada 6.288 jemaah haji reguler yang melunasi biaya haji pada hari ini, Kamis (27/2/2025).
“Hari ini ada 6.288 jemaah haji reguler yang melunasi biaya haji. Sehingga, dalam 10 hari masa pelunasan, ada 121.669 jemaah yang sudah melunasi biaya haji reguler,” kata Zain dalam keterangannya, Kamis.
Zain merinci jemaah yang sudah melunasi. Mereka terdiri atas 118.975 jemaah berhak lunas dan 2.694 jemaah lanjut usia prioritas.
“Serapan kuota setiap provinsi rata-rata sudah di atas 50 persen. Masih ada tiga provinsi yang keterisian kuota di bawah 50 persen, yakni Sulawesi Utara 47,31 persen, Sulawesi Tengah 49,20 persen, dan Gorontalo 44,83 persen,” jelasnya.
Sementara, Kemenag belum membuka pelunasan untuk Petugas Haji Daerah dan Pembimbing KBIHU yang bertugas untuk melayani jemaah haji.
Sebagai informasi, Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Untuk jemaah haji reguler, rinciannya 190.897 kuota jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia, 685 kuota pembimbing ibadah dan 1.572 kuota petugas haji daerah.
Sementara untuk kuota petugas
haji 2025
hanya 2.210 orang. Kuota ini berbeda dari tahun lalu.
Jumlah ini turun dibandingkan kuota yang didapat Indonesia pada 2024 lalu, yang mencapai 4.200 petugas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/02/2025 20:46
Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025 Digelar? Simak Penjelasan Lengkapnya!

PIKIRAN RAKYAT – Bulan Ramadhan semakin dekat. Untuk menentukan kapan 1 Ramadhan, Kementerian Agama (Kemenag) harus terlebih dahulu mengadakan Sidang Isbat. Kapankah Sidang Isbat 2025 akan dilaksanakan?

Sidang Isbat biasanya diadakan pada malam hari. Dengan mengetahui waktunya, umat Islam di Indonesia dapat mempersiapkan diri menyongsong ibadah puasa.

Kapan Sidang Isbat 2025?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “isbat” berarti penetapan atau penentuan.

Sidang Isbat sendiri adalah sidang untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah berbeda dari kalender Masehi karena berdasarkan siklus bulan yang mengelilingi bumi.

Penetapan bulan baru dilakukan dengan mengamati bulan sabit muda pertama yang terlihat setelah terjadinya konjungsi atau bulan baru yang terjadi dekat dengan matahari terbenam. Jika bulan sabit terlihat, itu menandakan awal bulan baru dalam kalender Hijriah.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menyelenggarakan sidang untuk menetapkan awal bulan Hijriah, terutama untuk bulan Ramadhan dan Syawal.

Berdasarkan informasi dari kemenag.go.id, Sidang Isbat 2025 untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah akan digelar pada 28 Februari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Informasi Penting Secara Kronologis Acara: Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1446 H Tanggal: Jumat, 28 Februari 2025 Waktu: Pukul 17.00 WIB hingga selesai Tempat: Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat

Sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, perwakilan DPR, dan Mahkamah Agung. Sidang Isbat ini akan terdiri dari tiga rangkaian kegiatan:

Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada masyarakat Islam di Indonesia. Perhitungan Hilal dalam Sidang Isbat

Perhitungan hisab atau konjungsi menjelang Ramadhan 1446 Hijriah diperkirakan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.

Pada hari pemantauan, posisi hilal di seluruh Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3° 5,91′ hingga 4° 40,96°.

Sementara, sudut elongasi (jarak sudut antara matahari dan bulan) diperkirakan berada dalam rentang 4° 47,03′ hingga 6° 24,14°.

Hasil pemantauan hilal di berbagai daerah, bersama dengan data hisab mengenai posisi hilal, akan menjadi bahan pembahasan dalam Sidang Isbat dan menjadi dasar untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 H bagi umat Islam di Indonesia.

Itulah penjelasan mengenai kapan Sidang Isbat 2025 untuk menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah. Seluruh muslim dalam negeri, siapkan diri sebaik-baiknya! ****

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

27/02/2025 20:03
Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025? Ini Jadwal dan Prediksi Awal Puasa

PIKIRAN RAKYAT – Sidang Isbat Ramadhan 2025 akan segera digelar Kementerian Agama (Kemenag). Sidang ini diadakan untuk menentukan kapan jadwal puasa tahun 2025 kali ini.

Tak hanya dihadiri Menteri Agama, sidang ini juga akan dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), duta besar negara sahabat, BRIN, BMKG, dan tim unifikasi kalender hijriah Kemenag. Umat Islam bisa menyaksikannya untuk mengetahui kapan puasa bisa dilaksanakan.

Jadwal Sidang Isbat Ramadhan 2025 Kemenag

Informasi jadwal Sidang Isbat sudah disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad. Abu menyatakan sidang akan diadakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Jumat 28 Februari 2025.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung. Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” kata Abu di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2025.

Rangkaian jadwal Sidang Isbat tersebut adalah sebagai berikut:

Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah

Sementara itu, organisasi Islam Muhammadiyah sudah menetapkan jadwal puasa atau 1 Ramadhan pada Januari 2025. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 menetapkan bahwa, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal, ketentuannya adalah:

1 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025 Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H: Minggu, 30 Maret 2025 Jadwal 1 Ramadhan versi NU

Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) biasanya menetapkan jadwal puasa sama dengan pemerintah yaitu mempertimbangkan pengamatan fisik hilal dan Sidang Isbat. Oleh karena itu, jadwal 1 Ramadhan bisa sama dengan Muhammadiyah (Sabtu, 28 Februari 2025) atau keesokan harinya (Minggu, 1 Maret 2025).

15 kumpulan Poster Menyambut Ramadhan 2025 LINK DOWNLOAD 1 LINK DOWNLOAD 2 LINK DOWNLOAD 3 LINK DOWNLOAD 4 LINK DOWNLOAD 5 LINK DOWNLOAD 6 LINK DOWNLOAD 7 LINK DOWNLOAD 8 LINK DOWNLOAD 9 LINK DOWNLOAD 10 LINK DOWNLOAD 11 LINK DOWNLOAD 12 LINK DOWNLOAD 13 LINK DOWNLOAD 14 LINK DOWNLOAD 15

Demikian jadwal Sidang Isbat 1 Ramadhan 2025 lengkap dengan jadwal awal puasa Muhammadiyah. Ormas Islam NU dan Pemerintah akan menentukan awal Ramadan dengan sidang isbat terlebih dahulu.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

27/02/2025 20:00
Tentukan Awal Ramadan 2025, Kemenag akan Gelar Rukyatul Hilal di MAN 3 Kediri

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri akan menggelar rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan Ramadan 1446 Hijriah.

Pengamatan hilal ini dijadwalkan berlangsung di Markas Rukyatul Hilal MAN 3 Kediri yang berlokasi di Jalan Jombang Kasreman, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jumat (28/2/2025) sore.

Humas Kemenag Kabupaten Kediri, Paulo Jose Ximenes menyampaikan, pelaksanaan rukyatul hilal di Kabupaten Kediri tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

Acara akan dimulai setelah salat Dzuhur atau Jumat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan LDII, serta Kemenag Kota Kediri, Pengadilan Agama Kediri, dan ahli falak dari beberapa pesantren di Kediri.

“Seluruh tim akan berkumpul sudah standby di lokasi pada pukul 16.00 WIB untuk memulai persiapan pengamatan hilal,” kata Paulo saat dikonfirmasi, Kamis (27/2/2025).

Sejak 2020, MAN 3 Kediri telah menjadi lokasi utama rukyatul hilal di Kediri, menggantikan lokasi sebelumnya di Kabupaten Blitar.

Paolo mengatakan, nantinya setiap saksi yang melakukan pengamatan hilal akan disumpah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memastikan validitas laporan mereka.

“Para saksi akan disumpah agar memastikan bahwa pengamatan mereka benar-benar terjadi dan mereka benar-benar melihat hilal,” jelas Paulo.

Adapun titik pengamatan di Kediri ini merupakan salah satu dari 29 lokasi pengamatan hilal yang tersebar di Jawa Timur.

Hasil pengamatan, baik hilal terlihat maupun tidak, akan dilaporkan ke Kemenag tingkat wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat yang akan menentukan awal Ramadan secara resmi.

Meskipun saat ini masih dalam musim hujan, Paulo tetap optimistis kegiatan rukyatul hilal akan berjalan lancar tanpa kendala cuaca.

“Kami berharap cuaca mendukung sehingga pengamatan hilal bisa dilakukan dengan baik,” pungkasnya.

27/02/2025 19:28
DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menindaklanjuti Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Di mana DTSEN nantinya akan menggantikan data penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Cak Imin, sapaannya, menyampaikan bahwa saat ini DTSEN masuk pada tahap penyempurnaan dan rencananya akan digunakan mulai kuartal II/2025.

“Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal. Lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” jelasnya usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, pada Kamis (27/2/2025).

Pada dasarnya DTSEN dibutuhkan agar akurasi jumlah masyarakat khususnya dalam posisi miskin dan miskin ekstrem yang sebagai penerima bansos dapat semakin akurat.

Pentingnya keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor penghilangan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai angka nol pada selambat-lambatnya pada 2026 alias tahun depan.

Cak Imin menegaskan bahwa DTSEN akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, prosesnya harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo melalui instruksi presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” lanjutnya.

Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Menko PM dan kementerian serta lembaga pelaksana DTSEN sepakat bahwa seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform. Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

Bukan hanya itu, keberadaan DTSEN nantinya juga akan memberikan kemudahan bagi para filantropi dan lembaga sosial yang berbasis keagamaan dalam menyalurkan zakat, infak, maupun sedekah.

Dalam Rapat Tingkat Menteri ini pula, hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah perwakilan K/L lainnya.

Untuk diketahui, Inpres No.4/2025 tentang DTSEN telah resmi terbit pada 5 Februari 2025. Ke depan, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data ini.

DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Lebih lanjut, konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

Adapun masyarakat dapat mengecek status penerima bansos dalam laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.

27/02/2025 18:33
Siap-Siap! Kemenaker Rilis Aturan THR Pekerja & Ojol Pekan Depan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan, surat edaran tunjangan hari raya (SE THR), sebagai pedoman pelaku usaha dalam memberikan THR bagi pekerja dan pengemudi transportasi online, terbit pekan depan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

“Insya Allah minggu depan [SE THR terbit],” kata Indah, Kamis (27/2/2025).

Indah menuturkan, Kemenaker akan menerbitkan dua SE terpisah terkait THR, yakni untuk pekerja dan pengemudi transportasi online, termasuk ojek online (Ojol).

Mengenai skema pemberian THR bagi pengemudi transportasi online, Indah mengaku hingga saat ini pihaknya masih mengkaji skema yang tepat.

Pihaknya juga masih memikirkan istilah yang tepat untuk pemberian tunjangan hari raya bagi para pengemudi transportasi online. Sebab, pekerja dan pelaku usaha memiliki pendapat yang berbeda soal istilah tersebut.

Indah sebelumnya sempat mengungkap, manajemen aplikator ingin agar istilah yang digunakan adalah Bantuan Hari Raya (BHR), sedangkan para pekerja ingin menggunakan istilah THR. Untuk itu, pihaknya tengah mempertimbangkan istilah mana yang paling pas digunakan.

Lebih lanjut, Kemenaker tengah mempertimbangkan klasifikasi penerima pengemudi transportasi daring yang berhak mendapat tunjangan hari raya. Pasalnya, ada yang menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama, dan ada pula yang menjadikan ojek online sebagai pekerjaan sampingan.

Selain itu, belum ada data pasti mengenai jumlah pengemudi transportasi online serta jumlah driver yang masih aktif menjadi kendala Kemnaker untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima tunjangan hari raya.

“Ini kan juga menjadi hal yang harus didiskusikan,” ujarnya.

Kemenaker sebelumnya menyebut, SE THR terbit pada awal Ramadan. Merujuk Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), 1 Ramadan 1446H jatuh pada 1 Maret 2025. Itu artinya, SE tersebut diharapkan terbit pada akhir Februari 2025.

“Insya Allah awal Ramadan [SE terbit],” kata Indah kepada Bisnis, dikutip Kamis (20/2/2025).

Sejauh ini, Indah menyebut bahwa pihaknya masih mendiskusikan terkait skema pemberian THR kepada pengemudi transportasi online. Ada dua kemungkinan, yakni dalam bentuk uang tunai atau berupa barang.

27/02/2025 18:29