Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Kasus Kuota Haji Mandek, Herwin Sudikta: Jangan Tutupi Siapa yang Bermain

    Kasus Kuota Haji Mandek, Herwin Sudikta: Jangan Tutupi Siapa yang Bermain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta kembali berbicara soal dugaan korupsi kuota haji di Kemenag yang terjadi pada masa kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas.

    Kasus yang kini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi sorotan publik lantaran tak kunjung ada penetapan tersangka, meski sudah berlangsung cukup lama.

    Dikatakan Herwin, dugaan penyimpangan kuota haji bukan sekadar perkara uang.

    Ia menekankan adanya nilai moral, keadilan, dan kepercayaan umat terhadap penyelenggaraan ibadah suci tersebut.

    “Korupsi kuota haji bukan sekadar kasus uang, tapi soal moral dan keadilan bagi jutaan calon jemaah,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Senin (27/10/2025).

    Ia menuturkan, publik memiliki hak untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam permainan kuota haji yang selama ini kerap menjadi polemik setiap musim keberangkatan.

    “Publik berhak tahu siapa yang bermain di balik kuota suci ini,” sebutnya.

    Tanpa menyebut nama, Herwin menyinggung pihak yang kerap berbicara soal moral dan etika, tetapi justru diduga terlibat dalam praktik yang merugikan jemaah haji.

    “Jangan sok paling punya adab kalau duit jemaah untuk beribadah aja kalian kentit,” kuncinya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

    Temuan itu mengungkap adanya penyalahgunaan jatah kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas penyelenggara ibadah haji.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hasil penyidikan menunjukkan adanya praktik penyimpangan dalam penggunaan kuota petugas.

  • Wamenag Buka Kongres PMMBN 2025, Ajak Mahasiswa Jadi Generasi Moderat dan Penjaga NKRI

    Wamenag Buka Kongres PMMBN 2025, Ajak Mahasiswa Jadi Generasi Moderat dan Penjaga NKRI

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Menteri Agama Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum. membuka secara resmi kegiatan Penguatan Kapasitas Mahasiswa Islam pada Perguruan Tinggi Umum dan Kongres Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN) di Mercure Convention Hotel Ancol, Jakarta, Minggu (26/10/2025) malam.

    Mengusung tema “Mahasiswa Moderat, Negara Berdaulat, Indonesia Kuat”, kegiatan ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari Pimpinan Pusat, 22 Pimpinan Wilayah, dan 225 Pimpinan Komisariat PMMBN se-Indonesia. Turut hadir Staf Khusus Wamenag Hj. Nona Gayatri Nasution, S.Si., serta Tenaga Ahli Ir. H. Junisab Akbar dan H. Jaka Setiawan.

    Dalam sambutannya, Wamenag Romo R. Muhammad Syafi’i mengajak mahasiswa untuk bersyukur atas kesempatan menjadi insan terdidik dan memanfaatkan ilmu serta nilai agama untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

    “Jadilah generasi muda yang unggul dalam agama, sains, dan teknologi. Pahami empat konsensus bangsa — Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika — sebagai fondasi menjaga persatuan,” pesannya.

    Sementara itu, Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Dr. M. Munir, S.Ag., M.A. menjelaskan bahwa PMMBN berawal dari kegiatan FGD di Surabaya yang diikuti 16 perguruan tinggi umum, dan kini telah berkembang menjadi gerakan nasional dengan 22 wilayah dan 225 komisariat di seluruh Indonesia. “Mahasiswa PMMBN adalah calon pemimpin masa depan yang membawa semangat kebangsaan dan nilai Islam rahmatan lil alamin,” ungkap Munir.

    Ia menekankan pentingnya mahasiswa untuk aktif berorganisasi sebagai bagian dari proses membangun karakter, jejaring, dan kepemimpinan. “Anda boleh cerdas secara akademik, tapi wajib aktif berorganisasi. Di situlah tempat menumbuhkan relasi dan kepemimpinan,” tegasnya.

    Munir juga mengajak seluruh kader PMMBN untuk mengembangkan organisasi secara demokratis, sehat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta bangsa. “PMMBN baru berumur dua tahun, tapi sudah menunjukkan kemajuan luar biasa. Mari bangun PMMBN untuk agama, nusa, dan bangsa,” ujarnya.

    Ketua Umum PMMBN Derida Achmad Bil Haq, S.Psi. mengapresiasi dukungan Kementerian Agama terhadap penguatan kapasitas mahasiswa dalam empat tahun terakhir. Ia menegaskan pentingnya mahasiswa memiliki keberanian, keteguhan, dan kepekaan dalam membaca situasi zaman.

    “Jangan menyerah di medan perjuangan, meskipun tantangan datang bertubi-tubi. Jika ingin mencintai langit, terimalah gemuruh dan petirnya; jika ingin mencintai negeri, terimalah lelah dan letihnya,” tegas Derida yang disambut tepuk tangan peserta kongres.

    Kegiatan yang berlangsung hingga Selasa (28/10/2025) tersebut diisi dengan diskusi panel, pemilihan ketua organisasi, serta pengukuhan pengurus baru PMMBN. Melalui agenda ini, mahasiswa diharapkan memperkuat kapasitas intelektual dan spiritual, serta meneguhkan komitmen sebagai duta moderasi beragama dan penjaga keutuhan NKRI. [beq]

  • Ancam Gorok Leher Orang, Ulama Minta Menag Pecat Ainul Yakin

    Ancam Gorok Leher Orang, Ulama Minta Menag Pecat Ainul Yakin

    GELORA.CO – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendesak kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk segera memecat Muhammad Ainul Yakin sebagai Staf Ahli Menteri Agama.

    “Saya kira atas nama moralitas dan tanggung jawab serta stabilitas nasional, Prof Nasaruddin patut mencopot yang bersangkutan,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Sabtu (25/10/2025).

    Menurutnya, apa pun dalih yang dijadikan alasan di balik pengucapan konten Banser Gorok pegawai Trans 7 dalam aksi yang dilakukan GP Ansor DKI Jakarta di menara Trans Corp beberapa waktu lalu sangat tak bisa dibenarkan.

    “Apapun alasannya sangat tidak bisa dibenarkan, kita jangan menormalisasi ucapan-ucapan teror semacam itu,” ujarnya.

    Dalam dunia tradisi pesantren, para santri selalu diajarkan berucap yang baik dan bermanfaat. Ketika seorang yang mengklaim sebagai santri dan kader Nahdliyyin, mana seseorang harus bisa menjaga perbuatan dan lisannya bukan sekadar menjaga diri, tapi menjaga marwah kelompok dan organisasi.

    “Terkadang rusaknya wajah santri dan NU tidak selalu diakibatkan oleh pihak luar, tak jarang justru disebarkan oleh kelakuan orang yang mengaku santri dan kader NU,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta Muhammad Ainul Yakin memimpin demonstrasi di gedung Trans TV buntut konten program Xpose Unsensored.

    Dalam materi orasinya, Ainul Yakin menyampaikan refleksi bahwa Republik Indonesia berdiri karena adanya peran Banser dan Ansor Nahdlatul Ulama (NU) di dalamnya. Bahkan banyak kader mereka yang gugur dalam upaya menjaga NKRI.

    “Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat saja sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama,” kata Ainul Yakin dalam orasinya pada hari Kamis, 16 Oktober 2025.

    Namun orasi lanjutannya adalah ancaman kepada karyawan Trans 7, agar jangan sampai ada kader Banser dan Ansor NU yang memilih untuk menggorok leher mereka karena kemarahan mereka setelah kiai dan ulama NU dihinakan.

    “Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian seperti anak Banser menggorok PKI,” ucapnya sembari disambut setuju oleh peserta aksi.

    “Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama nahdlatul ulama,” sambungnya.

  • Menag Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan: Sekolah-Pesantren Harus Ramah Anak – Page 3

    Menag Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan: Sekolah-Pesantren Harus Ramah Anak – Page 3

    Kemenag pun telah menjalin kesepakatan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA). Ini juga salah satu upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak yang menempuh pendidikan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya.

    Menurut Nasaruddin, kesepakatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kekerasan pada santri di pesantren.

    “Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan menerapkan pola pengasuhan ramah anak di satuan pendidikan keagamaan yang terintegrasi dengan asrama,” katanya.

    Kolaborasi Kemenag dengan Kementerian PPPA difokuskan pada tiga hal, yaitu mempromosikan hak-hak anak, termasuk hak terlindungi dari kekerasan; mencegah kekerasan pada anak, misalnya dilakukan dengan memperbaiki pola pengasuhan, menciptakan hubungan saling menghormati, dan menegakkan nilai dan norma yang mendukung tumbuh kembang anak; dan mengatasi atau merespon anak yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual di lingkungan manapun.

    “Ini komitmen kami. Langkah-langkah strategis sudah dirumuskan dalam peta jalan pengembangan pesantren ramah anak. Insya Allah langkah kita semakin efektif dan strategis,” ujar Nasaruddin.

    “Tentunya kita juga gandeng semua pihak yang concern dalam pengembangan pesantren ramah anak, baik para ulama perempuan, para gus dan ning di pesantren, aktivis perempuan dan anak, dan pihak lainnya,” tandasnya.

  • Kemenag Pastikan Persiapan Ibadah Haji 2026 Tak Terganggu Proses Transisi ke Kemenhaj

    Kemenag Pastikan Persiapan Ibadah Haji 2026 Tak Terganggu Proses Transisi ke Kemenhaj

    Kemenag Pastikan Persiapan Ibadah Haji 2026 Tak Terganggu Proses Transisi ke Kemenhaj
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan proses transisi hingga peralihan aset terkait haji ke Kementerian Haji dan dan Umrah (Kemenhaj), tidak akan mengganggu proses persiapan penyelenggaraan haji 2026.
    “Harusnya tidak (mengganggu). Proses haji terus berjalan dan Kemenag lagi-lagi sepenuhnya akan membantu,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Kamaruddin Amin di Jakarta, Sabtu (25/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Kemudian, dia mengatakan, proses transisi dan peralihan aset tersebut sejauh ini berjalan lancar dan tidak menghadapi kendala yang signifikan
    “Insya Allah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan tidak ada kendala karena kita semua sama-sama punya komitmen. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan,” ujar Kamaruddin.
    “Sedikit kompleksitas itu adalah hal yang biasa, karena aset itu juga tidak sederhana. Tetapi, Insya Allah kami pastikan bahwa berjalan lancar dan di lapangan sesuai dengan yang diharapkan,” katanya lagi.
    Mengenai target waktu penyelesaian peralihan, dia mengatakan, proses akan dilakukan secepat mungkin. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 127 A Undang-undang No 14 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
    “Semuanya memang butuh proses, harus ada surat-surat dan dokumen yang perlu diproses, dan juga melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah tidak ada masalah,” ujar Kamaruddin.
    Selain peralihan aset, Kamaruddin mengungkapkan, saat ini juga telah berlangsung proses peralihan sumber daya manusia (SDM).
    Menurut dia, Kemenag tengah menunggu permohonan dari Kementerian Haji terkait pengalihan SDM.
    “Karena yang selama ini menjalankan kan Kementerian Agama, tentu SDM-nya yang paling paham tentu mereka yang sudah sejak lama. Ini juga sedang proses pengalihan,” ujar Kamaruddin.
    Kamaruddin lantas menjelaskan, mekanisme peralihan SDM sedikit berbeda dengan peralihan aset, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang.
    Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan ibadah haji dialihkan dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara (BP) Haji mulai tahun 2026.
    Kemudian, beradasarkan Undang-Undang (UU) Penyelenggaran Haji dan Umrah hasil revisi tahun 2025, BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    Selanjutnya, pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah. Lalu, melantik Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Pastikan Peralihan Aset Haji ke Kemenhaj Berjalan Tanpa Hambatan

    Kemenag Pastikan Peralihan Aset Haji ke Kemenhaj Berjalan Tanpa Hambatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Peralihan aset dan sumber daya manusia (SDM) terkait haji, dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah terus berlangsung.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berjalan lancar. Kemenag berkomitmen untuk menyukseskan transisi ini dan menjamin tidak ada kendala signifikan.

    “Insya Allah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan tidak ada kendala karena kita semua sama-sama punya komitmen. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan,” ujar Sekjen Kemenag yang juga Ketua Tim Transisi, Kamaruddin di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Mengenai target waktu penyelesaian, Kamaruddin menyatakan prosesnya akan dilakukan secepat mungkin. Dia juga menjelaskan bahwa dasar hukum peralihan aset ini sangat jelas yakni merujuk pada Pasal 127 A Undang-undang No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi ini telah ditandatangani Presiden dan diundangkan sejak 4 September 2025.

    “Semuanya memang butuh proses, harus ada surat-surat dan dokumen yang perlu diproses, dan juga melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah tidak ada masalah,” tambahnya.

    Kamaruddin juga mengatakan aktivitas peralihan aset ini tidak akan mengganggu proses persiapan penyelenggaraan haji 2026.

    “Harusnya tidak (mengganggu). Proses haji terus berjalan dan Kemenag lagi-lagi sepenuhnya akan membantu,” jelas Kamaruddin Amin.

    Selain peralihan aset, lanjutnya, saat ini juga telah berlangsung proses peralihan SDM. Kementerian Agama saat ini menunggu permohonan dari Kementerian Haji terkait pengalihan SDM.

    “Karena yang selama ini menjalankan kan Kementerian Agama, tentu SDM nya yang paling paham tentu mereka yang sudah sejak lama. Ini juga sedang proses pengalihan,” katanya.

    Menurutnya, mekanisme peralihan SDM sedikit berbeda dengan peralihan aset, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang.

    “Jadi ada komunikasi produktif antara Kemenag dan Kemenhaj sehingga kami dukung, kami perlancar prosesnya dan satu hal yang pasti kita bersama-sama mendukung penyelenggaraan haji tidak boleh gagal, harus lebih baik dari kemarin kemarin. Karena ini sudah dikelola langsung oleh Menteri yang khusus mengurus haji. Jadi harus lebih baik,” jelasnya.

  • Pemkot Mojokerto Buka Seleksi Pimpinan Baznas 2026–2031, Warga Didorong Ikut Berpartisipasi

    Pemkot Mojokerto Buka Seleksi Pimpinan Baznas 2026–2031, Warga Didorong Ikut Berpartisipasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto resmi membuka pendaftaran calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) masa jabatan tahun 2026–2031. Proses seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Baznas.

    Ketua Panitia Seleksi, Robik Subagiyo menjelaskan bahwa kebutuhan pimpinan Baznas Kota Mojokerto dari unsur masyarakat ditetapkan sebanyak tiga orang. Mereka nantinya akan bertugas mengelola dan mengoptimalkan potensi zakat di daerah.

    “Seleksi ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Kami mengundang tokoh masyarakat Islam, ulama, maupun profesional yang memiliki dedikasi dalam pengelolaan zakat untuk ikut berpartisipasi,” ungkapnya, Sabtu (25/10/2025).

    Adapun persyaratan utama bagi calon pimpinan Baznas antara lain beragama Islam, berusia minimal 40 tahun, berakhlak mulia, tidak terlibat politik praktis, dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Pendaftaran dibuka selama satu bulan, mulai 24 Oktober hingga 24 November 2025 setiap hari kerja pukul 08.00–15.00 WIB.

    Pendaftaran dilakukan di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada No.145. Proses seleksi akan berlangsung dalam dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah, serta wawancara.

    “Dari hasil seleksi ini akan dipilih 10 orang yang akan dinilai oleh Baznas RI. Selanjutnya, Baznas RI akan menetapkan tiga orang sebagai pimpinan Baznas Kota Mojokerto periode 2026–2031. Seluruh tahapan seleksi dipastikan tidak dipungut biaya. Pendaftar dapat melakukan registrasi secara daring melalui laman simzat.kemenag.go.id,” katanya.

    Peserta dapat mengunduh berkas persyaratan melalui tautan bit.ly/PendaftaranBaznas2025. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Sekretariat Panitia Seleksi di Bagian Kesra Setda Kota Mojokerto atau menghubungi kontak panitia: Dodik Irawan (08125205707) dan Masfudin (0811344224). [tin/ian]

  • Ketua MPR Harap Pembentukan Ditjen Pesantren Maksimalkan Peran Ponpes dalam Membangun Karakter Bangsa

    Ketua MPR Harap Pembentukan Ditjen Pesantren Maksimalkan Peran Ponpes dalam Membangun Karakter Bangsa

    JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani, menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama (Kemenag), bertepatan dengan Hari Santri 2025 kemarin.

    Muzani berharap, pembentukan Ditjen ini dapat memaksimalkan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang turut serta membangun karakter anak bangsa.

    “Di Hari Santri ini pemerintah membentuk satu Direktorat Jenderal baru, Direktorat Jenderal Pesantren dan harapannya dirjen baru ini bisa menjadikan pesantren yang selama ini eksistensinya sudah cukup dirasakan, bisa lebih terlembagakan lagi di dalam memberi peran kepada proses pembangunan karakter bangsa termasuk dalam proses pembangunan bangsa,” ujar Muzani kepada wartawan, Jumat, 24 Oktober.

    Eks Sekjen Partai Gerindra itu juga berharap, Ditjen ini juga dapat membantu pembangunan pondok pesantren baik secara fisik bangunan maupun sistem pendidikan yang ada di ponpes.

    “Karena itu, harapannya di dirjen yang baru ini nanti pembinaan terhadap pondok pesantren, kelembagaan, kurikulum, pendidikan, tentu saja pengembangan-pengembangan fisik lainnya bisa lebih berstandar lebih baik lagi,” kata Muzani.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

    Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i setelah Apel Hari Santri yang digelar di halaman kantor pusat Kemenag, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    “Alhamdulillah, saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang telah terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama,”

    Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera didirikan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia.

    “Dengan surat ini, saya ingin menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pembentukan Dirjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan Dirjen ini bertujuan untuk memberikan perhatian yang lebih besar, baik dari segi personalia, pendanaan, maupun program, agar pemerintah semakin hadir dalam melayani dan mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia,” lanjut Wamenag.

    “Semoga dengan kehadiran Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya sesuai dengan tiga fungsinya: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya

  • Menag Sebut Pondok Pesantren adalah Mutiara yang Terpendam, Mengapa?

    Menag Sebut Pondok Pesantren adalah Mutiara yang Terpendam, Mengapa?

    Menag Sebut Pondok Pesantren adalah Mutiara yang Terpendam, Mengapa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) adalah mutiara terpendam karena banyak bakat yang dihasilkan para santri.
    “Pondok pesantren itu adalah mutiara yang terpendam, yang kita harus gali, dan InsyaAllah mudah-mudahan pondok pesantren akan berkontribusi besar kepada negeri ini,” ucap Nasaruddin dalam agenda Hari Santri Nasional, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Jumat (24/10/2025).
    Nasaruddin mengungkapkan, sejumlah santri pernah mengikuti pertandingan ketangkasan kuda sambil memanah.
    “Ternyata sudah memiliki piala internasional, juara dunia, perempuan juga ada. Jadi ketangkasan balapan kuda tapi sambil memanah tepat sasaran mengalahkan Eropa, Rusia, Asia Selatan,” tuturnya.
    Selain itu, kata Nasaruddin, alumni pondok pesantren juga ada yang menjadi dokter, insinyur, bahkan diplomat yang bertugas di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
    “Ada juga dari seni kesenian, orkestra, pondok pesantren itu memiliki orkestra sendiri yang belum dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Ada band putri, ada keterampilan penulisan, penelitian,” ucapnya.
    “Banyak lagi prestasi, ada yang penulis cerpen, dan cerpennya sudah dibukukan, diterbitkan oleh para penerbit,” sambungnya.
    Dengan pencapaian itu, Menag menyebut bahwa pondok pesantren terbukti memiliki keunggulan dan mengabdikan diri bagi bangsa.
    “Selama ini memang diam-diam pondok pesantren telah melakukan banyak hal. Dengan adanya perhatian khusus pemerintah, tentu nilai pengabdian pondok pesantren akan lebih terasa di masyarakat,” tandas Nasaruddin.
    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.
    “Dalam kesempatan ini saya menyampaikan, saya merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren,” ujar Prabowo memberi sambutan dalam agenda Hari Santri Nasional, melalui tayangan video, Jumat.
    Menurut Prabowo, santri bukan hanya penjaga moral, tetapi anak bangsa yang menguasai bidang ilmu agama dan dunia.
    “Santri bukan hanya penjaga moral tapi juga pelopor yang menguasai ilmu agama dan dunia yang berakhlak dan berdaya saing,” ucapnya.
    Prabowo menyebut, pemberian restu dibentuknya Ditjen Pesantren menunjukkan prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, dan memperkuat posisi pesantren di Indonesia.
    “Untuk meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren, dengan semangat hari santri, kita teguhkan kembali tekad untuk mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia yang semakin berkeadilan dan berakhlak,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Saya Merestui Usulan Dibentuknya Ditjen Pesantren

    Prabowo: Saya Merestui Usulan Dibentuknya Ditjen Pesantren

    Prabowo: Saya Merestui Usulan Dibentuknya Ditjen Pesantren
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.
    “Dalam kesempatan ini saya menyampaikan, saya merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren,” kata Prabowo, saat memberi sambutan dalam agenda Hari Santri Nasional, melalui tayangan video, Jumat (25/10/2025).
    Menurut Prabowo, santri bukan hanya anak bangsa penjaga moral, tetapi mereka menguasai bidang ilmu agama dan dunia secara beriringan.
    “Santri bukan hanya penjaga moral tapi juga pelopor yang menguasai ilmu agama dan dunia yang berakhlak dan berdaya saing,” ucap dia.
    Prabowo menyebut, pemberian restu dibentuknya Ditjen Pesantren menunjukkan prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, dan memperkuat posisi pesantren di Indonesia.
    “Untuk meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren, dengan semangat hari santri, kita teguhkan kembali tekad untuk mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia yang semakin berkeadilan dan berakhlak,” ucap dia.
    Dalam kesempatan ini, Prabowo turut mendoakan para santri, kiai, nyai, dan seluruh rakyat Indonesia.
    “Sekali lagi selamat Hari Santri Nasional 1447 Hijriah, semoga Allah SWT senantiasa melindungi para santri, kiai, nyai, dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, merdeka,” ujar Prabowo.
    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan terkait alasan Presiden Prabowo membentuk Ditjen Pesantren yang rupanya bermula dari peristiwa di Ponpes Al Khoziny.
    Akibat tragedi tersebut, Prabowo merasa perlu memberikan perhatian lebih kepada ponpes di Indonesia.
    Terlebih, jumlah sekolah berasrama berbasis agama itu mencapai lebih dari 42.000.
    “Dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren,” beber Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.