Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Respons Kemenag soal Rencana Audit Struktur Bangunan 1.100 Pesantren di Surabaya

    Respons Kemenag soal Rencana Audit Struktur Bangunan 1.100 Pesantren di Surabaya

    Respons Kemenag soal Rencana Audit Struktur Bangunan 1.100 Pesantren di Surabaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Agama (Kemenag) merespons positif rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengaudit struktur 1.100 bangunan pesantren di Surabaya.
    “Ya, saya kira bagus saja, positif ya. Kami men-
    support
    dan tentu saja memberikan apresiasi kepada teman-teman di Pemkot di Jawa Timur,” ujar Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik KemenagThobib Al Asyhar saat ditemui di Hotel Alia, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).
    Menurut Thobib, rencana audit tersebut merupakan dedikasi dari Pemkot agar peristiwa ambruknya Mushala Ponpes Al Khoziny tidak terjadi lagi ke depannya.
    “Pemkot telah mendedikasi terhadap pesantren-pesantren yang perlu diidentifikasi dan diberikan atensi khusus supaya tidak terjadi masalah-masalah kaitannya dengan infrastruktur yang ada,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Surabaya bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melakukan audit menyeluruh terhadap kekuatan struktur bangunan seluruh pondok pesantren (ponpes) di Kota Surabaya.
    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, ada sekitar 1.100 pondok pesantren yang terdata di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya dan seluruhnya akan diperiksa satu per satu.
    “Kami ingin memastikan semua bangunan pondok memiliki struktur yang kuat dan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ujar Eri saat meninjau Ponpes Nikmatun Najiyah di kawasan Sidoresmo, Surabaya, Senin (27/10/2025).
    Eri menjelaskan, seluruh pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag sudah memiliki IMB, namun sebagian merupakan IMB lama.
    “Di seluruh Kota Surabaya, semua pondok sudah punya IMB. Tapi IMB-nya lama, sehingga hari ini kita menyesuaikan apakah masih sama dengan kondisi bangunan sekarang atau tidak,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Beri Bantuan Rp 200 Juta untuk Asrama Putri Ponpes di Situbondo

    Kemenag Beri Bantuan Rp 200 Juta untuk Asrama Putri Ponpes di Situbondo

    Kemenag Beri Bantuan Rp 200 Juta untuk Asrama Putri Ponpes di Situbondo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (Kemenag) memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rabu (29/10/2025).
    “Insya Allah Kemenag akan beri bantuan Rp 200 juta dan itu akan diantar langsung oleh Direktur Pesantren pada Kamis besok,” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, dalam keterangan pers, Rabu (29/10/2025).
    Ambruknya Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani karena faktor alam itu menewaskan satu orang santri.
    “Kami sampaikan duka cita atas peristiwa ini,” ucap Suyitno.
    Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Kankemenag Situbondo, atap asrama putri Pesantren Syekh Abdul Qodir Jailani ambruk pada hari ini, pukul Kamis 00.30 WIB.
    Saat itu, kondisi cuaca sedang hujan deras disertai angin kencang. Luas ruangan asrama putri itu sekitar 48 m².
    “Saat kejadian, dalam ruang asrama yang ambruk itu ada 19 santri putri. Mereka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat oleh KH. Muhammad Hasan Nailul Ilmi beserta pengurus pondok pesantren,” paparnya.
    Setelah dilakukan pemeriksaan, ada 11 santri putri yang luka.
    Sebanyak enam santri mendapat penanganan di Puskesmas Besuki.
    Sementara empat orang diperiksa di RSUD Besuki (dua orang rawat jalan dan dua orang opname). Ada satu orang yang dirawat di RSIA Jatimed.
    Suyitno mengatakan, satu santri putri yang meninggal dunia atas nama Putri Helmikia Okta Viantika.
    Putri meninggal sekitar pukul 05.37 WIB di RSIA Jatimed dan dikebumikan pada pukul 08.00 WIB.
    “Kita doakan semoga santri yang wafat mendapat tempat terbaik di sisi Allah Swt. Santri yang luka semoga lekas sehat dan pulih,” kata dia.
    Sebagai informasi, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan, ambruknya Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani, Situbondo, terjadi murni karena faktor alam.
    “Ambruk karena angin dan hujan, jadi dua lantai di bawahnya lorong. Lantai yang atapnya ambruk di bawahnya lorong,” ungkap dia dalam percakapan dengan Kompas.com, Rabu sore (29/10/2025).
    Selanjutnya, karena insiden ini terjadi akibat faktor alam, maka Pemkab akan menghitung biaya perbaikan pesantren tersebut dengan menggunakan dana belanja tak terduga (BTT).
    “Harus dihitung (besarannya). Ini sedang proses. Di kisaran Rp 25-30 juta, tapi masih dihitung ya,” kata Bupati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Langka Menag Nasaruddin Mengusap Makam Paus Fransiskus

    Momen Langka Menag Nasaruddin Mengusap Makam Paus Fransiskus

    GELORA.CO -Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berziarah ke makam Paus Fransiskus di Basilika St. Maria Maggiore, Roma, Italia, Senin, 27 Oktober 2025 waktu setempat.

    Setelah ke makam Paus Fransiskus, Menag bersama Dubes LBBP RI untuk Takhta Suci, Michael Trias Kuncahyono melanjutkan ziarah ke Basilika St. Petrus, Vatikan. Menag bahkan diizinkan mendekat ke makam dan meletakkan rosario warna biru-hijau di pusara.

    “Saya sangat bersyukur dan terharu bersama Pak Dubes diperbolehkan mendekat ke makam, bahkan mengusapnya,” kata Menag dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 29 Oktober 2025.

    Selama ini tidak semua orang diperbolehkan mendekat ke nisan Paus Fransiskus, bahkan bagi seorang kardinal sekalipun. Paus Fransiskus sendiri dikenal sebagai sahabat Menag Nasaruddin. 

    Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar pernah menerima langsung kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal, Jakarta. Keduanya juga menandatangani Deklarasi Istiqlal pada 5 September 2024.

    Adapun keberadaan Menag di Roma dalam rangka menghadiri pertemuan internasional untuk perdamaian yang diselenggarakan oleh Komunitas Sant’ Egidio. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

  • Apa Itu Kartu Nusuk yang Wajib Dimiliki Jemaah Haji 2026?

    Apa Itu Kartu Nusuk yang Wajib Dimiliki Jemaah Haji 2026?

    Apa Itu Kartu Nusuk yang Wajib Dimiliki Jemaah Haji 2026?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kartu nusuk menjadi salah satu yang dibahas antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
    Salah satunya datang dari Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang yang mengusulkan agar kartu nusuk dibagikan kepada calon jemaah haji 2026 sebelum pemberangkatan ke Arab Saudi. Tujuannya untuk memitigasi banyaknya jemaah hilang dan terlantar di Arab Saudi.
    Sejalan dengan usulan itu, Marwan juga meminta pemerintah menghadirkan penyedia layanan haji atau syarikah yang berada di Indonesia.
    “Kita sudah wanti-wanti tentang itu. Maka kita meminta pemerintah Indonesia menghadirkan syarikah di Tanah Air. Maka nusuk itu harus diterima di Indonesia sebelum sampai ke Saudi,” kata Marwan pasca rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
    “Maka kewajiban hadir di sini, di Indonesia ini, di setiap embarkasi, jadi nusuk sudah dibagikan. Sehingga kita meyakini dengan mengantongi nusuk, tidak terjadi lagi tumpang tindih,” sambungnya.
    Lantas, apa itu nusuk yang wajib dimiliki para calon jemaah haji 2026? Berikut penjelasannya:
    Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), kartu nusuk adalah identitas resmi bagi jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci.
    Benda tersebut biasanya berbahan PVC dan didominasi warna putih-cokelat. Kartu ini juga dilengkapi foto, kode QR, dan nomor visa masing-masing jemaah haji.
    Kartu nusuk ini diterbitkan oleh mitra penyedia layanan haji atau syarikah yang telah dipilih oleh Kementerian Haji dan Umrah.
    Selain sebagai identitas, kartu nusuk juga merupakan tiket bagi jemaah dalam mendapatkan akses pelayanan dari syarikah dalam setiap tahapan ibadah haji.
    Dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, Indonesia sudah menggandeng dua syarikah, yakni Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.
    Kartu nusuk juga berfungsi sebagai acuan verifikasi dan syarat masuk ke tempat, seperti Masjidil Haram hingga rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
    Selain itu, kartu nusuk juga bermanfaat untuk petugas haji dalam memantau, mengatur, dan memastikan keamanan serta tertibnya pergerakan jemaah selama ibadah haji.
    Jika hilang, proses penggantian kartu busuk tidak mudah dan membutuhkan pelaporan ke petugas hotel, kloter, hingga koordinasi ulang dengan pihak syarikah.
    Dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025, kartun nusuk sempat menjadi permasalahan karena adanya keterlambatan distribusi dan aktivasi kartu bagi sebagian besar jemaah Indonesia, terutama yang baru tiba di Arab Saudi.
    Munculnya persoalan kartu nusuk itu tidak lepas dari polemik sistem syarikah sebagai yang berwenang mengeluarkan kartu identitas jemaah haji tersebut.
    Penerapan sistem multisyarikah, di mana satu kloter dilayani oleh beberapa syarikah, menyebabkan kekacauan dalam pengelompokan kloter dan pelayanan. Sistem ini menyebabkan jemaah, termasuk suami istri dan lansia, terpisah dari rombongan dan keluarga.
    Di samping itu, mekanisme untuk pembuatan kartu nusuk untuk jemaah haji tidak seimbang dengan kecepatan proses data di Indonesia.
    Sebab, bisa jadi ada perubahan data jemaah haji yang mengakibatkan data untuk pendaftaran nusuk menjadi semrawut.
    Marwan sebagai Ketua Komisi VIII meminta kepada penyelenggara haji untuk menyelesaikan pendaftaran nusuk sejak sekarang. Dia menekankan, data siapa-siapa saja jemaah haji yang akan berangkat harus dirapikan.
    “Nanti akan kita minta Saudi di bulan berapa paling akhir boleh data berubah supaya segera dilakukan proses pemisahan,” ujar Marwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadiri Forum Perdamaian Dunia, Menag Bahas Warisan Paus Fransiskus

    Hadiri Forum Perdamaian Dunia, Menag Bahas Warisan Paus Fransiskus

    Roma: Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A, menghadiri pembukaan Pertemuan Internasional untuk Perdamaian Dunia (International Meeting for Peace) yang diselenggarakan oleh Komunitas Sant’Egidio (La Comunità di Sant’Egidio) di Auditorium Parco della Musica, Roma, Minggu, 26 Oktober 2025 waktu setempat.

    Dalam acara pembukaan yang berlangsung khidmat tersebut, Nasaruddin duduk berdampingan dengan Presiden Italia, Sergio Mattarella dan Ratu Belgia, Mathilde bersama sejumlah pemimpin dunia dan tokoh lainnya. Kehadiran Menag Nasaruddin dalam forum tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang aktif berkontribusi dalam  dialog lintas iman dan perdamaian global.

    Forum tahun ini mengusung tema “Daring Peace” atau “Berani Mewujudkan Perdamaian,” dan mempertemukan para pemimpin dunia, akademisi, serta tokoh kemanusiaan dari berbagai negara. International Meeting for Peace dikenal sebagai salah satu forum global paling bergengsi, dan dihadiri oleh lebih dari 10.000 peserta dari seluruh dunia, untuk menyerukan perdamaian dan kesejahteraan.
     

    Sejumlah tokoh yang hadir sebagai pembicara dalam pembukaan antara lain, Presiden Republik Italia, Sergio Mattarella; Ratu Belgia, Her Majesty Mathilde; Kardinal, Sekretaris Negara Takhta Suci, Vatikan, Pietro Parolin; Grand Syeikh Al-Azhar, Mesir, Ahmed Al-Tayyeb; Penyintas bom atom Hiroshima (Hibakusha), Kondo Koko; Presiden Conference of European Rabbis, Pinchas Goldschmidt; dan Sosiolog, Universitas California Berkeley, Spanyol, Manuel Castells.

    Nasaruddin dijadwalkan akan berbicara di Forum bertema “Remembering Pope Francis” (Mengenang Paus Fransiskus) pada Senin sore, 27 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin akan menyampaikan warisan nilai kemanusiaan Paus Fransiskus yang tetap relevan dalam memperkuat dialog lintas iman serta solidaritas global.

    Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sosok Paus Fransiskus. Pada September 2024, Indonesia dan Masjid Istiqlal mendapat kehormatan menjadi salah satu tujuan kunjungan terakhir mendiang Paus sebelum wafat. Keduanya menandatangani Deklarasi Istiqlal, komitmen bersama untuk mengadvokasi kemanusiaan, memperkuat dialog antaragama, serta menjaga kelestarian lingkungan.

    Nasaruddin menilai pesan kemanusiaan Paus sejalan dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, bahwa keberagaman adalah kekuatan pemersatu umat manusia. Di Indonesia, semangat toleransi itu diwujudkan secara nyata melalui Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.

    International Meeting for Peace akan ditutup dengan Upacara Perdamaian (Peace Ceremony) di Koloseum Roma yang dihadiri langsung oleh Sri Paus Leo XIV. Sebagai tokoh agama yang kerap mengedepankan dialog dan empati lintas iman, Nasaruddin membawa pesan perdamaian sejati hanya dapat lahir dari keterbukaan, penghormatan, dan kemanusiaan universal.

    Melalui partisipasinya di forum Sant’Egidio, Indonesia kembali menempatkan diri di barisan terdepan upaya global untuk membangun peradaban dunia yang damai, berkeadaban, dan berlandaskan spiritualitas kemanusiaan.

    Roma: Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A, menghadiri pembukaan Pertemuan Internasional untuk Perdamaian Dunia (International Meeting for Peace) yang diselenggarakan oleh Komunitas Sant’Egidio (La Comunità di Sant’Egidio) di Auditorium Parco della Musica, Roma, Minggu, 26 Oktober 2025 waktu setempat.
     
    Dalam acara pembukaan yang berlangsung khidmat tersebut, Nasaruddin duduk berdampingan dengan Presiden Italia, Sergio Mattarella dan Ratu Belgia, Mathilde bersama sejumlah pemimpin dunia dan tokoh lainnya. Kehadiran Menag Nasaruddin dalam forum tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang aktif berkontribusi dalam  dialog lintas iman dan perdamaian global.
     
    Forum tahun ini mengusung tema “Daring Peace” atau “Berani Mewujudkan Perdamaian,” dan mempertemukan para pemimpin dunia, akademisi, serta tokoh kemanusiaan dari berbagai negara. International Meeting for Peace dikenal sebagai salah satu forum global paling bergengsi, dan dihadiri oleh lebih dari 10.000 peserta dari seluruh dunia, untuk menyerukan perdamaian dan kesejahteraan.
     

    Sejumlah tokoh yang hadir sebagai pembicara dalam pembukaan antara lain, Presiden Republik Italia, Sergio Mattarella; Ratu Belgia, Her Majesty Mathilde; Kardinal, Sekretaris Negara Takhta Suci, Vatikan, Pietro Parolin; Grand Syeikh Al-Azhar, Mesir, Ahmed Al-Tayyeb; Penyintas bom atom Hiroshima (Hibakusha), Kondo Koko; Presiden Conference of European Rabbis, Pinchas Goldschmidt; dan Sosiolog, Universitas California Berkeley, Spanyol, Manuel Castells.

    Nasaruddin dijadwalkan akan berbicara di Forum bertema “Remembering Pope Francis” (Mengenang Paus Fransiskus) pada Senin sore, 27 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin akan menyampaikan warisan nilai kemanusiaan Paus Fransiskus yang tetap relevan dalam memperkuat dialog lintas iman serta solidaritas global.
     
    Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sosok Paus Fransiskus. Pada September 2024, Indonesia dan Masjid Istiqlal mendapat kehormatan menjadi salah satu tujuan kunjungan terakhir mendiang Paus sebelum wafat. Keduanya menandatangani Deklarasi Istiqlal, komitmen bersama untuk mengadvokasi kemanusiaan, memperkuat dialog antaragama, serta menjaga kelestarian lingkungan.
     
    Nasaruddin menilai pesan kemanusiaan Paus sejalan dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, bahwa keberagaman adalah kekuatan pemersatu umat manusia. Di Indonesia, semangat toleransi itu diwujudkan secara nyata melalui Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.
     
    International Meeting for Peace akan ditutup dengan Upacara Perdamaian (Peace Ceremony) di Koloseum Roma yang dihadiri langsung oleh Sri Paus Leo XIV. Sebagai tokoh agama yang kerap mengedepankan dialog dan empati lintas iman, Nasaruddin membawa pesan perdamaian sejati hanya dapat lahir dari keterbukaan, penghormatan, dan kemanusiaan universal.
     
    Melalui partisipasinya di forum Sant’Egidio, Indonesia kembali menempatkan diri di barisan terdepan upaya global untuk membangun peradaban dunia yang damai, berkeadaban, dan berlandaskan spiritualitas kemanusiaan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • AMPHURI Diminta Tak Khawatir soal Umrah Mandiri, karena Ada Pengawasan dan Verifikasi

    AMPHURI Diminta Tak Khawatir soal Umrah Mandiri, karena Ada Pengawasan dan Verifikasi

    AMPHURI Diminta Tak Khawatir soal Umrah Mandiri, karena Ada Pengawasan dan Verifikasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) tidak khawatir atas penyelenggaraan umrah mandiri yang resmi diperbolehkan pemerintah.
    Ia memastikan akan tetap ada mekanisme pengawasan, verifikasi, dan mitigasi risiko, baik bagi jemaah yang berangkat secara mandiri maupun melalui penyelenggara.
    Hal tersebut akan diatur oleh Kementerian Agama (Kemenag).
    “Perlu digarisbawahi, kemudahan akses digital tidak boleh menghilangkan aspek tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi jemaah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tetap harus memastikan adanya mekanisme pengawasan, verifikasi, dan mitigasi risiko, baik bagi jemaah yang berangkat secara mandiri maupun melalui penyelenggara,” kata Dini, kepada Kompas.com, Selasa (28/10/2025).
    Dini berpandangan, setiap kebijakan yang menyangkut urusan ibadah harus menempatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan jemaah sebagai prioritas utama.
    DPR RI, kata Dini, sudah mencermati potensi dampak ekonomi yang dikhawatirkan oleh para pelaku usaha dalam negeri.
    Dia pun mengakui jika skema umrah mandiri dibiarkan tanpa regulasi turunan yang jelas, manfaat ekonominya bisa lari ke luar negeri, sementara industri perjalanan umrah nasional kehilangan daya saing.
    Oleh karenanya, ia akan meminta Kemenag untuk menyusun aturan turunannya.
    “Karena itu, saya di Komisi VIII akan meminta Kementerian Agama menyusun regulasi turunan yang menjamin adanya keseimbangan antara inovasi digital dan keberlanjutan ekosistem penyelenggara umrah nasional,” ucap Dini.
    Di sisi lain, Dini menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh asosiasi, salah satunya melakukan
    judicial review
    UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) yang baru saja disahkan, yang mengubah regulasi dengan peresmian umrah mandiri.
    Menurut dia, itu bagian dari hak konstitusional warga negara.
    Meski dari sisi DPR, ia menilai UU tersebut masih bisa dioptimalkan melalui peraturan pelaksana yang lebih perinci, bukan harus langsung direvisi.
    “Intinya, Komisi VIII akan terus mengawal agar transformasi digital dalam penyelenggaraan umrah tidak menimbulkan korban baru di lapangan, baik jemaah maupun pelaku usaha, melainkan menjadi sarana peningkatan efisiensi, transparansi, dan pelayanan umat,” tandas Dini.
    Sebelumnya diberitakan, AMPHURI menilai, umrah mandiri tidak cocok dilaksanakan di Indonesia.
    Sekretaris AMPHURI Zaki Zakariya khawatir begitu umrah mandiri dilegalkan, maka sistem yang selama ini berjalan akan digantikan oleh platform global yang berorientasi profit.
    “Sangat tidak cocok dan tidak ada negara Muslim pengirim jemaah umrah dan haji yang membuka diri, terus platform Nusuk dibuka di Indonesia, diintegrasi, tidak ada,” ujar Zaki, dalam dialog bersama Kompas TV, Senin (27/10/2025).
    “Yang tadi disampaikan bahwa Saudi sudah menerima umrah mandiri dari keluarga negara itu tidak tepat,” tambah dia.
    Lambat laun, kata Zaki, hal itu akan berdampak pada ekonomi masyarakat dan pergeseran nilai spiritual umrah menjadi transaksi komersial semata.
    “Ini berbahaya sekali buat bangsa kita. Buat ekonomi berbasis keumatan ini sangat berbahaya sekali,” ucap dia.
    Menurut Zaki, pengelolaan umrah mandiri dari pengajuan visa, pemesanan tiket, akomodasi, hingga layanan di Tanah Suci yang dapat diatur langsung oleh jemaah justru akan merugikan pajak negara.
    “Ya kan memang kita tahulah bahwa kalau kita langsung membeli, masyarakat Indonesia membeli ke platform luar negeri secara langsung, bagaimana pajaknya? Kita akan tergerus, kita tidak akan mengembangkan TKDN yang selalu digaung-gaungkan pemerintah,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pro-Kontra Aturan Umrah Mandiri: Pengusaha Menolak, Pemerintah Bergeming

    Pro-Kontra Aturan Umrah Mandiri: Pengusaha Menolak, Pemerintah Bergeming

    Bisnis.com, JAKARTA – Umrah mandiri kini menelan pro dan kontra di masyarakat, khususnya dari kalangan asosiasi travel. Namun, praktik umrah mandiri sudah dilakukan di Indonesia.

    Asosiasi penyelenggaran umrah kini dibayangi ancaman gulung tikar di kalangan travel umrah dan haji imbas, apalagi kini sudah disahkan aturan umrah mandiri. Belum lagi, tantangan masuknya travel asing melalui aplikasi Nusuk.

    Sekretaris Jenderal Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Ihsan Fauzi Rahman menyampaikan, pengelolaan atau pelaksanaan umrah tidak semudah yang dibayangkan. Ihsan menyebut, travel haji dan umrah yang telah melaksanakan usaha puluhan tahun saja tidak luput dari masalah, apalagi calon jemaah yang melaksanakan umrah mandiri.

    Namun, kasus umrah yang dibatalkan oleh penyelenggara sepihak sudah berkali-kali viral di Indonesia, hingga penipuan yang dilakukan travel agen bodong. Penyelenggara travel mengaku nombok, sedangkan jamaah yang ingin umrah mengalami kerugian dana dan waktu.

    Regulasi Umrah Mandiri

    Sebagai informasi, Kementerian Haji dan Umrah kini telah melegalkan praktik Umrah mandiri dalam Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penetapan regulasi umrah mandiri merupakan respons atas dinamika kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap jamaah dari Tanah Air.

    “Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Dahnil, Sabtu (25/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengakui bahwa sebelum ketentuan UU ini diterapkan, praktik umrah mandiri sejatinya telah berjalan di lapangan. Namun, demikian, Dahnil memandang perlu memberikan payung hukum yang kuat agar pelaksanaan umrah mandiri tetap terjamin dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi

    Travel Agen Mengeluh

    Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengungkapkan sejumlah hal yang dianggap menjadi ancaman bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) usai pemerintah melegalkan umrah mandiri.

    Sekretaris Jenderal Amphuri Zaky Zakariya menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat membuka ruang bagi agen perjalanan daring (online travel agent/OTA) untuk langsung menjamah pasar Indonesia.

    “Legalisasi Umrah mandiri berarti membuka ruang bagi korporasi global dan lokapasar asing seperti Agoda, Booking.com, Maysan, atau bahkan Nusuk milik Arab Saudi untuk langsung menjual paket ke masyarakat Indonesia tanpa melibatkan PPIU,” kata Zaky dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (27/10/2025).

    Dia melanjutkan, hal ini akan berdampak luas terhadap pelaku usaha dan calon jemaah umrah. Dampak pertama adalah potensi hilangnya kedaulatan ekonomi umat, yang mana sektor umrah-haji disebut telah membuka lapangan kerja bagi lebih dari 4,2 juta pekerja di Indonesia.

    Menurut Zaky, jumlah tersebut terdiri dari pemandu perjalanan dan ibadah, UMKM penyeia perlengkapan, hingga hotel dan katering lokal. Apabila bergeser ke sistem global, dia menyebut dana umat dapat mengalir ke luar negeri selagi tenaga kerja dalam negeri kehilangan penghasilan.

    Tudingan Bisa Kehilangan Devisa

    Umat beragama muslim melakukan umrah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, membersihkan diri dari dosa, dan menyucikan jiwa. Ibadah ini juga bertujuan untuk memperkuat iman dan ketakwaan, serta melakukan refleksi diri. Namun, Zaky menilai dari sisi ekonominya.

    Zaky mengatakan umrah mandiri berpotensi menurunkan pengawasan dan perlindungan jemaah, yang dalam hal ini PPIU wajib memiliki izin, akreditasi, sertifikasi, bank garansi, dan tunduk pada pengawasan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelenggarakan perjalanan umrah.

    “Sementara entitas asing atau marketplace global tidak akan tunduk pada mekanisme yang sama, sehingga pengawasan negara melemah dan potensi penyimpangan meningkat,” ujarnya.

    Zaky lantas memaparkan bahwa legalisasi umrah mandiri justru mengalihkan nilai tambah jasa yaitu tiket, hotel, katering ke luar negeri, sehingga negara kehilangan potensi pajak dan devisa. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan gaung peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Aspek terakhir berkaitan dengan ekosistem umat. Menurutnya, banyak PPIU selama ini dimiliki oleh pesantren, ormas Islam, lembaga zakat, dan tokoh dakwah.

    “Jika sistem ini tergantikan oleh platform global yang hanya berorientasi profit, maka nilai spiritual umrah akan bergeser menjadi sekadar transaksi komersial,” papar Zaky.

    Itu sebabnya, Amphuri berharap bahwa penjabaran teknis dari Kementerian Haji dan Umrah maupun Komisi VIII DPR RI akan menempatkan umrah mandiri dalam koridor semestinya. Pihaknya menyatakan hal ini bertujuan agar legalisasi ini tidak merusak ekosistem keumatan yang telah dibangun ratusan tahun.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan praktik umrah mandiri dalam UU No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    MUI Dukung Umrah Mandiri

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan pengesahan aturan umrah mandiri bagi jemaah Indonesia dinilai bukan menjadi hambatan bagi pelaku biro travel perjalanan haji dan umrah. Dia menilai seharusnya biro travel dapat beradaptasi dengan aturan tersebut.

    Menurutnya, aturan baru ini merupakan kesempatan bagi travel untuk meningkatkan layanan agar tetap menjadi pilihan bagi calon jemaah umrah dan bukan meminta pemerintah melarang jalur umrah mandiri.

    “Untuk menyesuaikan dengan regulasi baru ini, perlu disikapi dengan cara; (i) memperbaiki layanan umrah bagi travel, agar jamaah merasa nyaman dengan fasilitas dari travel (ii) meningkatkan perlindungan jamaah oleh Pemerintah. bukan justru meminta Pemerintah untuk melarang umrah mandiri,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Pengesahan umrah mandiri, katanya, adalah bentuk penyesuaian regulasi pemerintah Indonesia terhadap aturan pemerintah Arab Saudi, selama pelaksanaannya memenuhi syarat. Sebab, di Arab Saudi, umrah mandiri sudah diperbolehkan.

    Dia menegaskan, meskipun calon jemaah dapat berangkat tanpa pendamping, pemerintah Indonesia wajib menjamin keamanan dan keselamatan bagi calon jemaah umrah mandiri.

    “Di samping itu, ada jaminan keamanan, dan pemastian kebutuhan akomodasi yang dibutuhkan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah,” jelasnya.

    Asrorun menceritakan bahwa dirinya beberapa kali pernah melakukan perjalanan umrah mandiri dengan visa transit.

    Baginya, hal yang terpenting bagi calon jemaah umrah mandiri adalah memahami tata cara ibadah umrah sehingga pelaksanaannya berjalan sempurna.

    “Yang penting; memahami ketentuan aspek syariah, khususnya terkait dengan syarat dan rukun umrah, sehingga dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariah,” ujarnya.

  • Menteri Agama Indonesia Ziarah ke Makam Paus Fransiskus

    Menteri Agama Indonesia Ziarah ke Makam Paus Fransiskus

    Bisnis.com, ROMA — Menteri Agama Nasaruddin Umar berziarah ke makam Paus Fransiskus, di Basilika St. Maria Maggiore, Roma dan dilanjutkan ke Basilika St. Petrus, Vatikan.

    Nasaruddin didampingi Dubes LBBP RI Michael Trias Kuncahyono. Adapun kedatangan Nasaruddin untuk pertemuan Internasional untuk Perdamaian yang diselenggarakan oleh Komunitas Sant’ Egidio. Pertemuan ini juga dihadiri Wapres RI  ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

    Di Basilika St. Maria Maggiore, Menteri Agama mendapat izin khusus untuk bisa mendekat ke makam. Bahkan, meletakkan rosario warna biru-hijau, di pusara. Tidak semua orang,  menurut petugas jaga bahkan seorang kardinal pun, diperkenankan mendekat ke nisan Paus Fransiskus. Tetapi, Menteri Agama dan Dubes RI untuk Takhta, diperbolehkan mendekat dan menyentuh pusaranya.

    Sementara para peziarah, harus puas berdiri dalam antrean sekitar dua meter dari makam. Makam itu sangat sederhana; dalam sebuah “ruang masuk ke dinding” dan hanya bertuliskan “Franciscus.” Tidak ada pertanda lain, kecuali salib.

    “Saya sangat bersyukur dan terharu, bersama Pak Dubes, diperbolehkan mendekat k makam. Bahkan mengusapnya,” kata Menteri Nasaruddin Umar penuh haru.

    Paus Fransiskus yang berpulang pada tanggal 21 April 2025, adalah sahabat Menteri Agama Nasaruddin Umar. Hubungan mereka bukan sekadar diplomatik. Keduanya menjalin hubungan personal yang kuat. 

    Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar pernah menerima langsung kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal, Jakarta. Di tempat itu, mereka menandatangani Deklarasi Istiqlal, pada 5 September 2024. 

    Ketika Paus Fransiskus bertemu Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan para pemimpin agama yang lain, seperti mengulang sejarah peristiwa di Abu Dhabi. Di kota itu Paus Fransiskus bertemu Imam Besar Al Azhar, Cairo, Mesir, Ahmed el-Tayed. Di kota itu mereka menandatangani Document on Human Fraternity for World Peace and Common Coexistence atau Dokumen Abu Dhabi.

    Melihat dan merasakan tanggapan masyarakat Indonesia saat itu, di Masjid Istiqlal Paus Fransiskus mengatakan, “Sono felice di trovarmi qui, nella piu grande Moschea dell’Asia, insieme a tutti voi. Saluto il Grande Imam e lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto…. Saya senang berada di sini, di masjid terbesar di Asia Tenggara, bersama Anda semua…..

    Pada waktu itu, Paus Fransiskus juga mengunjungi Terowongan Silaturahim. Terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral St. Maria Asumpta itu dibangun atas gagasan Nasaruddin Umar yang saat itu menjabat sebagai Imam Besar, jabatan yang masih diemban hingga saat ini.

    Kata Paus saat berada di mulut Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan kompleks Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, “Tugas kita, membantu semua orang melewati terowongan menuju terang.” 

    Terowongan Silaturahim itu adalah simbol yang bermakna, dua tempat ibadah agung tidak hanya berhadapan tapi juga berhubungan. Memberikan pengalaman persaudaraan, ziarah, berjalan bersama menuju Allah dengan saling mengasihi, bersaudara.

    Maka inilah terowongan lambang persaudaraan…lewat terowongan umat beriman berjalan, bertemu sebagai saudara, dan berjalan bersama menuju terang.

    Basilika St. Petrus

    Menteri Agama juga mengunjungi Basilika Santo Petrus, Vatikan. Basilika St. Petrus adalah basilika utama Gereja Katolik Roma. Sejarah Basilika Santo Petrus ini, panjang.

    Pembangunan dimulai pada abad ke-4 ketika Kaisar Konstantinus memutuskan untuk membangun sebuah basilika tempat Rasul Petrus dimakamkan. Pembangunan basilika tersebut selesai pada tahun 329. Gereja ini digunakan untuk perayaan Misa, sebagai pemakaman beratap, dan sebagai ruang  pemakaman para  paus (di bawah basilika). 

    Pada tahun 1506, Paus Julius II memulai pembangunan basilika baru (yangg sekarang berdiri) untuk menggantikan basilika yang sudah ada, dengan menugaskan arsitek utama zaman Renaisans Donato Bramante. Lalu dilanjutkan seniman agung zaman itu: Rafael Sanzio,  Michelangelo dan Bernini.

    Di tengah  ratusan peziarah Yubelium, Menteri Nasaruddin Umar menikmati dan mengagumi keindahan basilika dengan fresko-fresko dan patung-patung yang sangat indah. Dia mendapat penjelasan  tentang berbagai hal mengenai Basilika St. Maria Maggiore dari Basilika St. Petrus, Dubes RI untuk Takhta Suci.

  • Biaya Haji 2026 Hanya Turun Rp1 Juta, DPR Singgung soal Potensi Bancakan

    Biaya Haji 2026 Hanya Turun Rp1 Juta, DPR Singgung soal Potensi Bancakan

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI memandang Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) seharusnya dapat kembali menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 yang diusulkan sebesar Rp88,4 juta dalam rapat kerja Komisi VIII pada hari ini. Adapun, usulan biaya haji tersebut hanya turun Rp1 juta dibandingkan besaran pada 2025. 

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti adanya potensi kebocoran anggaran penyelenggaraan haji sebesar Rp5 triliun. Dia pun menilai jika potensi kebocoran anggaran tersebut bisa ditangani, semestinya biaya haji dapat menjadi lebih murah.

    “Ini turunnya baru Rp1 juta, Pak Wakil Menteri [Dahnil Anzar Simanjuntak]. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan, harus turun Rp5 triliun dari Rp17 triliun,” kata Marwan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa Kemenhaj masih memiliki kerangka perhitungan biaya yang sama dengan saat penyelenggaran haji berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU Kemenag).

    Sebagai instansi anyar, Marwan berpendapat bahwa Kemenhaj semestinya memiliki terobosan baru dibandingkan pendahulunya.

    Dia lantas berujar bahwa dewan telah mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan ibadah haji era Ditjen PHU, antara lain mengenai pelayanan yang dinilai amburadul dan komponen pembentuk biaya haji yang disinyalir mengandung kebocoran. 

    “Dua hal ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak, ya artinya sama saja, berarti berpotensi akan ada bancakan lagi,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

    Oleh karena itu, dia menyebut bahwa DPR bersama Kemenhaj akan kembali berembuk mengenai komponen pembentuk biaya haji agar dapat kembali diturunkan. Pembahasan ini disebutnya akan berlanjut pada Selasa (28/10/2025) besok.

    Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54,92 juta

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta.

    “Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil dalam kesempatan yang sama. 

    Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

    Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

  • Menag Nasaruddin Umar Hadiri Pembukaan Forum Perdamaian Dunia di Roma

    Menag Nasaruddin Umar Hadiri Pembukaan Forum Perdamaian Dunia di Roma

    Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., menghadiri pembukaan Pertemuan Internasional untuk Perdamaian Dunia (International Meeting for Peace) yang digelar oleh Komunitas Sant’Egidio (La Comunità di Sant’Egidio) di Auditorium Parco della Musica, Roma, Minggu, 26 Oktober 2025.
     
    Dalam acara tersebut, Menag Nasaruddin duduk berdampingan dengan Presiden Italia, Sergio Mattarella dan Ratu Belgia, Mathilde bersama sejumlah pemimpin dunia dan tokoh lainnya.
     
    Kehadiran Menag dalam forum tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang aktif berkontribusi dalam dialog lintas iman dan perdamaian global.
     
    Forum tahun ini mengusung tema “Daring Peace” atau “Berani Mewujudkan Perdamaian,” dan mempertemukan para pemimpin dunia, akademisi, serta tokoh kemanusiaan dari berbagai negara. Lebih dari 10.000 peserta hadir untuk menyerukan pesan perdamaian dan kesejahteraan dunia.
     
    Sementara itu, sejumlah tokoh terkemuka yang hadir sebagai pembicara di sesi pembukaan antara lain Presiden Italia Sergio Mattarella, Ratu Belgia Mathilde, Kardinal Pietro Parolin (Sekretaris Negara Takhta Suci Vatikan), Grand Syeikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb, penyintas bom atom Hiroshima Kondo Koko, Presiden Conference of European Rabbis Pinchas Goldschmidt, serta sosiolog Manuel Castells dari Universitas California Berkeley.

     
    Menag Nasaruddin dijadwalkan berbicara pada sesi bertema “Remembering Pope Francis” pada Senin, 27 Oktober sore waktu Roma. Nasaruddin akan menyampaikan warisan nilai kemanusiaan Paus Fransiskus yang tetap relevan dalam memperkuat dialog lintas iman serta solidaritas global.
     
    Menag Nasaruddin menilai pesan kemanusiaan Paus sejalan dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, bahwa keberagaman adalah kekuatan pemersatu umat manusia. Di Indonesia, semangat toleransi itu diwujudkan secara nyata melalui Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.
     
    International Meeting for Peace akan ditutup dengan Upacara Perdamaian (Peace Ceremony) di Koloseum Roma yang dihadiri langsung oleh Sri Paus Leo XIV. Sebagai tokoh agama yang kerap mengedepankan dialog dan empati lintas iman, Nasaruddin membawa pesan bahwa perdamaian sejati hanya dapat lahir dari keterbukaan, penghormatan, dan kemanusiaan universal.

    Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., menghadiri pembukaan Pertemuan Internasional untuk Perdamaian Dunia (International Meeting for Peace) yang digelar oleh Komunitas Sant’Egidio (La Comunità di Sant’Egidio) di Auditorium Parco della Musica, Roma, Minggu, 26 Oktober 2025.
     
    Dalam acara tersebut, Menag Nasaruddin duduk berdampingan dengan Presiden Italia, Sergio Mattarella dan Ratu Belgia, Mathilde bersama sejumlah pemimpin dunia dan tokoh lainnya.
     
    Kehadiran Menag dalam forum tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang aktif berkontribusi dalam dialog lintas iman dan perdamaian global.
     
    Forum tahun ini mengusung tema “Daring Peace” atau “Berani Mewujudkan Perdamaian,” dan mempertemukan para pemimpin dunia, akademisi, serta tokoh kemanusiaan dari berbagai negara. Lebih dari 10.000 peserta hadir untuk menyerukan pesan perdamaian dan kesejahteraan dunia.
     
    Sementara itu, sejumlah tokoh terkemuka yang hadir sebagai pembicara di sesi pembukaan antara lain Presiden Italia Sergio Mattarella, Ratu Belgia Mathilde, Kardinal Pietro Parolin (Sekretaris Negara Takhta Suci Vatikan), Grand Syeikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb, penyintas bom atom Hiroshima Kondo Koko, Presiden Conference of European Rabbis Pinchas Goldschmidt, serta sosiolog Manuel Castells dari Universitas California Berkeley.
     

     
    Menag Nasaruddin dijadwalkan berbicara pada sesi bertema “Remembering Pope Francis” pada Senin, 27 Oktober sore waktu Roma. Nasaruddin akan menyampaikan warisan nilai kemanusiaan Paus Fransiskus yang tetap relevan dalam memperkuat dialog lintas iman serta solidaritas global.
     
    Menag Nasaruddin menilai pesan kemanusiaan Paus sejalan dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, bahwa keberagaman adalah kekuatan pemersatu umat manusia. Di Indonesia, semangat toleransi itu diwujudkan secara nyata melalui Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.
     
    International Meeting for Peace akan ditutup dengan Upacara Perdamaian (Peace Ceremony) di Koloseum Roma yang dihadiri langsung oleh Sri Paus Leo XIV. Sebagai tokoh agama yang kerap mengedepankan dialog dan empati lintas iman, Nasaruddin membawa pesan bahwa perdamaian sejati hanya dapat lahir dari keterbukaan, penghormatan, dan kemanusiaan universal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)